ALL CATEGORY
Satgas TPPO Polri Memeriksa Penumpang Kapal di Nunukan
Jakarta, FNN - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polri bersama Polda Kalimantan Utara memeriksa penumpang kapal di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, Jumat. Kepala Satgas TPPO Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri mengatakan pemeriksaan ini merupakan langkah pengembangan terhadap pengungkapan jaringan TPPO yang dilakukan pada tanggal 6 hingga 9 Juni 2023 lalu. \"Pemeriksaan kedatangan penumpang kapal tersebut merupakan bentuk upaya penegakan hukum terhadap praktik tindak pidana perdagangan orang di wilayah perbatasan,\" kata Asep. Apa yang dilakukan Satgas TPPO Polri itu, kata Asep sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo.\"Guna mengantisipasi pengiriman pekerja migran ilegal ke luar negeri, perlu ditingkatkan upaya antisipasi di wilayah perbatasan,” ujarnya. Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri itu menjelaskan bahwa pencegahan tersebut dilakukan di Nunukan, Kaltara lantaran wilayah tersebut berdekatan dengan Negara Malaysia. Kemudian, lanjut dia, Nunukan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga sangat dimungkinkan peluang terjadi TPPO di wilayah ini. Saat pengecekan di Pelabuhan, Kasatgas TPPO didampingi oleh Kasubsatgas Gakkum TPPO Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, bersama jajaran Polda Kaltara. Tim Satgas TPPO Polri itu melakukan pengecekan di KM Pantokrator dari Pare-Pare. Aparat kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen para penumpang tersebut. Diberitakan sebelumnya, Polda Kaltara sendiri telah mengungkap sejumlah kasus TPPO, terdapat 16 laporan polisi dengan 7 DPO dan dua tersangka sudah diamankan di wilayah Samarinda dan Pulau Sebatik. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dilakukan melalui proses inspeksi atau pemeriksaan kepada penumpang kapal. Secara teknis inspeksinya, pertama akan dipisahkan yang tiba di Kaltara kemudian akan dicek KTP-nya. Kemudian, kita cek tujuan perjalanan para penumpang. \"Jika ditemukan penumpang yang ingin menyeberang ke Tawau, maka akan kita dalami kembali dokumen perjalanannnya dan tujuan keberangkatannya,” kata Asep. Asep menambahkan, Satgas TPPO Polri akan melakukan pendalaman, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk WNI yang terindikasi menjadi korban TPPO. Menurut Kasubsatgas Gakkum Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, langkah antisipasi menjadi hal penting untuk dilakukan. Satgas TPPO Polri melakukan beberapa tindakan pencegahan dengan hadirnya Polisi, kemudian untuk tindakan preemtif. Selain itu, Satgas TPPO Polri juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak menjadi bagian dari korban maupun orang terlibat dalam TPPO ini. \"Banyaknya sungai-sungai yang menjadi jalur tikus menjadi tantangan dari segi geografis akan tetapi dari segi masyarakat juga harus diberi edukasi dan memberikan pemahaman yang benar,\" kata Djuhandhani. Terhitung sejak tanggal 5 sampai dengan 22 Juni, Satgas TPPO Polri dari tingkat Bareskrim dan polda jajaran menerima 494 laporan polisi, dengan menangkap 580 tersangka dan menyelamatkan 1.671 korban TPPO.(ida/ANTARA)
Pemerintah Menjamin Eksil Korban Pelanggaran HAM Dimudahkan Pulang ke RI
Jakarta, FNN - Pemerintah menjamin eksil korban pelanggaran HAM berat mendapat kemudahan untuk pulang ke Tanah Air melalui berbagai layanan visa dan izin tinggal yang disediakan Kementerian Hukum dan HAM RI.Layanan visa dan izin tinggal itu merupakan salah satu wujud pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat yang diberikan negara sebagaimana direkomendasikan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PP HAM) bentukan Presiden RI Joko Widodo.“Ya, jadi (para korban dan keturunannya) akan diberikan secondhome visa (visa rumah kedua, red.), golden visa, KITAS (kartu izin tinggal terbatas),” kata Sekretaris Menkopolhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso di kantornya, Jakarta, Jumat.Data sementara per 23 Juni 2023, ada 136 eksil korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang menetap di luar negeri. Ratusan eksil yang nama-namanya telah terverifikasi oleh Pemerintah itu tersebar di Belanda, Rusia, Ceko, Swedia, Slovenia, Albania, Bulgaria, Suriah, Inggris, Jerman, dan Malaysia.Dari 136 orang itu, 67 eksil merupakan korban Peristiwa 1965 yang menetap di Belanda, satu orang dan 37 keturunannya di Rusia, 14 orang di Ceko, 8 orang di Swedia, dua orang eksil, dan satu keturunannya di Slovenia, satu eksil di Albania, satu di Bulgaria, satu di Suriah, satu di Inggris, satu di Jerman, dan dua eksil yang masing-masing korban Kerusuhan Mei 1998 dan korban Peristiwa Simpang KKA Aceh ada di Malaysia.Walaupun demikian, Teguh Pudjo meyakini jumlah eksil yang terdata kemungkinan akan bertambah terlebih setelah Presiden Jokowi mengumumkan secara langsung program-program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Rumah Geudong, Pidie, Aceh, pada 27 Januari 2023.“Ini kan terus berlanjut. Misalnya nanti program ini, pemulihan hak korban ini, mereka melihat ini. Ada perwakilan yang datang ke sini, mereka akan bercerita. Saya lihat itu menjadi magnet bagi mereka yang belum terdata,” kata Sesmenko Polhukam yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Tim PP HAM.Dalam acara “Kick Off Implementasi Rekomendasi Tim PP HAM\" di Aceh yang dipimpin Presiden RI itu, dua eksil masing-masing dari Rusia dan Ceko dijadwalkan hadir langsung di Rumah Geudong.“Nanti akan ikut datang ke sini dua, (satu) dari Rusia, dan (satu dari) Ceko akan ikut datang ke Aceh,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat.Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menjelaskan program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu melibatkan 19 kementerian/lembaga, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Ketenagakerjaan.Masing-masing kementerian mempersiapkan program pemulihan bagi korban atau ahli waris, di antaranya berupa beasiswa pendidikan, kesempatan bekerja, jaminan kesehatan prioritas, pembangunan rumah, renovasi/perbaikan rumah, bantuan uang tunai, bantuan bahan makanan pokok, layanan visa khusus untuk para eksil, serta program pemulihan lainnya yang bersifat kolektif/komunal seperti pembangunan fasilitas umum.Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyiapkan sejumlah kemudahan dan layanan untuk para eksil korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang saat ini menetap di luar negeri.Layanan dan fasilitas yang diberikan Kemenkumham, di antaranya Golden Visa, Secondhome Visa, relaksasi masa kunjungan/masa tinggal, KITAS/KITAP untuk korban di luar negeri atau kemudahan dalam pindah kewarganegaraan menjadi WNI, dan melepas status kewarganegaraan yang lain (WNA).(ida/ANTARA)
Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Dilaporkan ke Bareskrim
Jakarta, FNN - Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP) melaporkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang ke Bareskrim Polri, Jumat. Laporan tersebut diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri terdaftar dengan Nomor: LP/B/163/VI/2023/Bareskrim Polri. Panji dilaporkan terkait dugaan pidana ujaran kebencian bermuatan SARA dan penistaan agama sebagaimana diatur Pasal 156 a KUHP. \"Ini terkait pernyataannya, seperti ucapan salam, khatib wanita, Alquran buatan Muhammad, dan lain-lain,\" kata Ihsan Tanjung dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP). Menurut Ihsan, ada banyak hal kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang di Pesantren Al Zaytum yang mengarah pada penistaan agama, seperti shalat Idul Fitri perempuan sejajar laki-laki. Selain itu, katanya, berdasarkan surat keputusan MUI terkait dengan beberapa ajaran yang diberikan Panji Gumilang adalah sesat. \"Sesuai keputusan MUI, nah oleh karena itu maka bagi santri dan orang tua yang ada di situ ketika dikatakan bahwa ajaran mereka sesat, maka sejak saat ini anak-anak harus dikeluarkan dari pesantren,\" kata Ihsan. Pelapor mengkhawatirkan anak-anak di doktrin dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam justru bukan menjadi santri yang paham agama, nanti malah justru menjadi santri yang bermasalah setelah keluar dari Az Zaytun. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa\'adi meminta Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun untuk terbuka serta kooperatif dalam melakukan komunikasi dan dialog dengan ormas Islam demi meluruskan informasi yang berkembang. \"Agar semuanya menjadi terang dan tidak ada fitnah atau dugaan yang menyimpang,\" ujar Zainut di Jakarta, Rabu (21/6). Adapun Pesantren Al Zaytun mendapat sorotan publik seiring pernyataan yang disampaikan pengasuhnya Panji Gumilang dan sejumlah isu lainnya. Sejumlah pihak menilai Al Zaytun sesat dan menyimpang, serta mendesak agar pesantren tersebut segera dibubarkan. Zainut mengatakan Kementerian Agama tidak memiliki hak untuk menghakimi sebuah pesantren itu mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang. Sebab, hal itu menyangkut ranah hukum agama yang menjadi kewenangan ormas Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya. Menurut Wamenag, ormas Islam beserta dengan Pesantren Al Zaitun harus segera duduk bersama untuk melakukan dialog dan tabayun terkait tuduhan adanya pemahaman ajaran agama yang dianggap menyimpang. Zainut mengimbau semua pihak untuk mengedepankan semangat persaudaraan, musyawarah, dan saling menasihati dengan dasar kebenaran dan kesabaran untuk mencari solusi yang paling maslahat. Kemenag siap memfasilitasi pertemuan antara pimpinan ormas dengan Al Zaytun.(ida/ANTARA)
Desmond Mahesa Tutup Usia
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa tutup usia pada Sabtu.Kabar dukacita itu dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman yang sama-sama duduk di Komisi III DPR.\"Benar,\" kata Habiburokhman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Berdasarkan informasi yang diterima, Desmond meninggal dunia di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta.\"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia Desmond Mahesa di RS Mayapada Sabtu, 24 Juni 2023,\" tulis keterangan dalam informasi tersebut.Adapun rumah duka tertera beralamat di kawasan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Diketahui, pria kelahiran Banjarmasin, 12 Desember 1965, itu dikenal sebagai seorang mantan aktivis 1998 dan berkiprah di lembaga bantuan hukum sebelum akhirnya menjadi politisi.(ida/ANTARA)
Sejumlah Parpol Menghadiri Acara Puncak BBK 2023
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan beberapa elite partai politik akan menghadiri Perayaan Puncak Bulan Bung Karno (BBK) 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu. Hasto mengatakan Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mengonfirmasi akan mengirimkan perwakilan petingginya. \"Ada beberapa perwakilan partai seperti Partai Golkar, kemudian ada dari PKB, ada dari PAN, dan lain-lain,\" ujar Hasto jelang Perayaan Puncak BBK 2023 di Stadion GBK, Sabtu. Menurut dia, PDIP telah mengundang para ketua umum partai politik. Meski demikian, mereka berhalangan hadir sehingga menugaskan elite partai lainnya. \"Beberapa petinggi partai memang sudah diundang, ada yang berhalangan karena sedang menjalankan ibadah haji,\" jelasnya.Sementara itu, ketua umum partai politik yang sama-sama mendukung pencapresan Ganjar Pranowo akan hadir, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo. \"Dari Perindo Pak Hary Tanoe, dan sebelumnya ada dari PPP, Pak Haji Mardiono. Kemudian dari Hanura Pak Oesman Sapta,\" imbuhnya. Pantauan di lokasi sekitar pukul 11.30 WIB, puluhan ribu kader hingga simpatisan PDIP sudah memadati Stadion Utama GBK. Bahkan, bangku tribun sudah hampir penuh. Nantinya, acara utama Puncak BBK 2023 akan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam acara utama akan ada Pidato Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, ada pertunjukan tari kecak yang akan dibawakan 3 ribu penari perempuan. Selain itu, akan ada penayangan video dari perjalanan hidup Bung Karno dan salah satu istrinya, Fatmawati. Puncak Perayaan BBK 2023 akan menjadi ajang konsolidasi kader dan simpatisan PDIP jelang Pilpres 2024.(ida/ANTARA)
Ribuan Kader PDIP Memeriahkan Peringatan Puncak Bulan Bung Karno
Jakarta, FNN - Ratusan ribu kader PDI Perjuangan (PDIP) dari berbagai daerah di Indonesia hadir memeriahkan peringatan puncak Bulan Bung Karno (BBK) dengan tema “Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya” yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu.Para kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu tampak sudah berbaris rapi untuk masuk dalam Stadion Utama GBK sejak pagi hari. Meski terlihat adanya penumpukan, namun tak ada situasi saling dorong mendorong.Kader PDIP yang masuk ke dalam area terlebih dahulu melewati pemeriksaan, serta mendapatkan goodie bag. Mereka juga tidak diperkenankan membawa korek api dan rokok.Para kader PDIP yang terdiri dari struktur anak ranting hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) itu sesekali terlihat mengabadikan momen kehadiran mereka dalam acara BBK.Para kader PDIP yang menyemut di dalam tribun stadion itu pun sudah menikmati berbagai pre event yang disajikan oleh panitia BBK, termasuk menikmati makan bersama sebelum memasuki acara puncak yakni konsolidasi akbar.Tampak kemudian Komunitas Juang bertugas mendistribusikan makanan sebanyak 100 ribu box bagi peserta yang dibagikan dalam waktu singkat.\"Saya persilahkan kepada saudara-saudaraku Komunitas Juang untuk bisa membagikan makanan dalam waktu 30 menit sejak sekarang silahkan dibagi,\" kata Ketua DPP PDIP bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengkomandoi dari atas podium Puncak Bulan Bung Karno, Jakarta, Sabtu.Djarot juga mengingatkan para hadirin untuk membersihkan kembali sampah bekas makanan usai waktu bersantap 30 menit.\"Kita kembalikan bersih menjadi bersih, jangan ada sampah di sekeliling kita,\" katanya.Selain membagikan konsumsi, Komunitas Juang terjun pula membersihkan sampah dengan sigap. Mereka membawa tong sampah plastik, memungut dan memasukkan sampah, serta memasukkannya dalam keranjang untuk dibawa ke luar stadion.Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa apa yang ditunjukkan Komunitas Juang itu membuktikan bahwa PDIP adalah partai berdisiplin berkomitmen untuk menjaga kebersihan, di mana PDIP menerapkan waste management system dalam Puncak Perayaan BBK 2023.\"Karena sebagaimana arahan Ibu ketua umum PDIP (Megawati Soekarnoputri), yang sejak awal mengingatkan bahwa partai harus menunjukkan disiplin dan tidak boleh ada sampah setelah acara selesai. Maka itu PDIP melalui Komunitas Juang dengan disiplin menunjukkan itu dan menyapu bersih sampah-sampah,\" tuturnya.Dia menjelaskan bahwa sampah-sampah tersebut nantinya akan dikelola secara modern dan didaur ulang. Hasto menegaskan bahwa acara BBK juga menjadi cara untuk mempropagandakan komitmen PDIP terhadap pemanfaatan sampah dan lingkungan.\"Cara kita mempropagandakan komitmen kita (PDIP) terhadap pemanfaatan sampah dalam hal-hal yang menyangkut lingkungan,\" kata Hasto.(ida/ANTARA)
Suara Sangkakala Tanda Bahaya Terdengar Makin Keras
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih SUARA sangkakala di seluruh penjuru negeri terdengar makin keras dari seluruh anak bangsa, pertanda agar bersiap diri menghadapi prahara yg mungkin akan segera terjadi. Politik cawe-cawe tanda awal bencana, lebih dulu melengking, sebagai peringatan huru hara akan segera meledak. Mungkin Jokowi merasa sudah punya sertifikat asli dari Tuhan YME, di ijinkan untuk berbuat dan bertindak apa saja demi kekuasaan tetap aman dalam genggaman dan kendalinya, tidak menyadari bahwa sudah di pelupuk matanya. Akibat merasa semuanya: spirit reformasi dan semangat menjaga proses demokrasi yang normal, semua sudah di borong sesuai definisi dari visi liar yang dimilikinya. Awal bencana datang dari bayangan, anggapan dan harapan orang sederhana, lugu dan bersahaja akan melahirkan kebijakan yang bijak dan adil bagi rakyatnya, ternyata keliru dan nasi sudah jadi bubur. Ketika sudah bersenyawa dengan para Taipan Oligarki, watak dan prilakunya sontak berubah sebagai boneka yang tanpa rasa dan pikiran bertindak dan melangkah hanya sesuai remot tuannya. Sempurna dalam bingkai panduan pemilik dan mengendali naga perintahnya persis polit biro, dengan wajah bengis harus jalan , haram untuk bertanya dan tidak boleh berpikir akibat yang akan terjadi. Semua perangkat negara harus mengikutinya dengan pola yang sama, hanya boleh ada jawaban \"siap laksanakan\". Jangan lagi ada protes tentang etika dan moral, semua aturan sebagai label konstitusi bisa diatur lewat \"Keputusan, Peraturan, instruksi Presiden dan jenis kelamin lain yang bisa diatur dari istana\". Wajah Pilpres 2024 sudah disiapkan dan ahir hasilnya sudah dalam skenario yang tidak boleh meleset angkanya. Pengamanan terminal ahir Mahkamah Konstitusi sudah diperpanjang masa jabatannya. Skenario sang Ketua sudah beres menerima hibah saudaranya sebagai imbalannya. Rambu pengaman politik cawe cawe bisa salah taqdir menjadi gelombang perlawanan dan bisa memakzulkan presiden, sudah disiapkan lengkap dengan kekuatan spiritualnya. Huru hara atau goro goro , tidak bisa dihindari akibat kekuasaan yang sudah terlalu jauh menyimpang berubah menjadi tirani dan mengabaikan semua saran dan aspirasi pemilik kekuasaan yaitu rakyat. Ke depan hanya Tuhan YME yang mengetahui, negara akan kembali normal atau justru pecah berantakan dan ahirnya bubar . Yang pasti \"suara sangkala tanda bahaya terdengar makin keras\". (*)
Pertarungan Istana vs KPP, Kenapa Harus Hidup-Mati?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Jegal menjegal, ini terjadi. Hal biasa dalam politik. Tapi, jika itu dilakukan dengan menggunakan ancaman dan instrumen kekuasaan, ini menjadi tidak biasa. Negara akhirnya dikorbankan untuk kepentingan kelompok yang pragmatis. Ini seharusnya dihindari. Tapi, itulah fakta politiknya. Kasat mata, karena dilakukan secara kasar. Fakta ini sulit dibantah, karena sudah jadi bacaan bersama oleh publik. Mutlak, Anies tidak boleh nyapres. Segala ikhtiar telah dilakukan. Terlalu jauh dan dalam. Penguasa telah ambil risiko dengan melakukan penjegalan secara total. At all cost. Ini berbahaya bukan saja buat Anies dan koalisi pengusungnya, tapi keadaan bisa berbalik dan justru menghantam penguasa itu sendiri. Yang pasti, ini merusak demokrasi dan mengancam keutuhan bangsa. Jangan sampai demi menpertahankan kekuasaan, lalu saling menghabisi. Inilah yang sangat kita khawatirkan bersama. Kenapa? Karena adanya totalitas untuk menghabisi semua yang berhubungan dengan Anies Baswedan, ini akan semakin membuat adanya ketakutan pihak penyerang jika situasinya berbalik. Semakin besar serangan, maka semakin besar pula ketakutan. Semakin besar ketakutan, ini akan mendorong untuk melakukan penyerangan yang lebih besar lagi, dan bahkan semakin tidak masuk akal. Selama upaya penjegalan terhadap Anies dan tekanan kepada KPP tidak berhenti, maka rasa takut akan semakin akut. Akibatnya, penjegalan akan semakin kasar dan vulgar. Tindakannya akan semakin tidak rasional. Ketika tindakan itu lepas kobtrol dan semakin tidak rasional, ini akan menghawatirkan terhadap stabilitas banhsa. Negara dikorbankan. Pengambil-alihan Demokrat, ini tindakan politik yang kasar dan tidak rasional. Menghancurkan bisnis para pendukung Anies, ini hanya malah dapat memancing dendam. Kenekatan untuk mengkriminalisasi Anies pasca dicapreskan oleh tiga partai yang mendapat dukungan relawan yang semakin terkordinir secara masif, ini bisa menjadi tindakan konyol, karena berpotensi menciptakan konfik horisontal yang meluas. Tindakan irasional yang potensial dilakukan oleh penguasa semakin menghawatirkan bertahannya stabilitas negeri ini kedepan. Pikiran bahwa \"pokoknya harus menang\" semakin sulit diharapkan Indonesia akan mampu menjaga suasana damai. Demokrasi mengajarkan kita untuk bersedia berkompetisi secara fair dengan kesiapan untuk menerima kemenangan maupun kelalahan. Siap menang, harus pulah siap kalah. Itulah demokrasi. Jika ini menjadi prinsip bersama, maka rakyat dijamin akan damai. Tapi jika ada pihak yang tidak memberi option kalah, artinya tidak bisa menerima kekalahan sehingga berupaya at all cost melakukan penjegalan, ini akan menjadi investasi sangat buruk teehadap stabilitas negara di hari depan. Cara berpikir dan bertindak \"tidak siap kalah\" akan memancing kericuhan dan kemarahan massal yang dahsyat. Tulisan ini mengingatkan kepada semua pihak untuk menyadari bahayanya sikap politik yang semakin mengabaikan aturan, moral dan etika sehingga lepas kendali, emosional dan tidak lagi terkontrol. Jangan korbankan bangsa dan negara ini karena tindakan irasional yang bersumber dari rasa takut itu. Semakin takut, maka tindakan politik yang dilakukan akan semakin emosional dan tidak terkontrol. Ini bukan hanya membahayakan kelompok dan elit tertentu, tapi ini jelas membahayakan stabilitas nasional. Jakarta, 24 Juni 2023.
Jangan, Pak!
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) Dear Presiden, Sepertinya advis ini tak berguna bagi Bapak. Wong Bapak sedang kalap. Tapi sangkakala harus ditiupkan dari sekarang biar seluruh anak bangsa bersiap diri menghadapi prahara yang mungkin akan segera Bapak ciptakan. Kami ketakutan menerima info terbaru dari Profesor Hukum Tatanegara Denny Indrayana bahwa KPK segera mempersangkakan Anies Baswedan terkait ajang Formula-E. Bisa saja info Denny meleset, apalagi KPK adalah lembaga yang rasional. Penjegalan Anies nyapres tanpa legal standing yang meyakinkan bisa menimbulkan keos nasional. Tapi Bapak orang yang nekad. Dan lembaga antirasuah itu telah berubah menjadi bulldog Bapak. Bagaimana mungkin kami tidak takut!? Orang nekad biasanya narrow minded dan emosional. Bapak sampai hati. Tentu Anies bukan pangeran dari kahyangan yang berlenggang ringan di muka bumi tanpa dosa. Tapi isu Formula-E terlalu dipaksakan, Pak. Mengapa kita sebagai bangsa makin hari makin bebal? Jangan lakukan itu, Pak. Anies telah menjadi icon pro-perubahan yang didukung puluhan juta orang. Dan mereka terlanjur tidak percaya pada kredibilitas KPK. Sebaliknya, mereka percaya pada niat jahat Bapak memenjarakan Anies. Bukankah pelemahan KPK bermotif politik untuk melayani kepentingan kekuasaan Bapak dan oligarki? Dalam konteks ini, bagaimana publik mau percaya kalau kebencian Bapak terhadap Anies begitu mencolok? Dear Presiden, Sudah lama kami dengar Bapak menekan Ketua KPK Firli Bahuri untuk secepatnya menahan Anies agar dia tak menjadi kompetitor Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam pilpres nanti. Bapak hanya mau pilpres diikuti dua pasang calon. Memangnya Bapak siapa? Apakah Bapak punya sertifikat dari Allah yang memandatkan Bapak untuk cawe-cawe? Kami tahu Bapak tak ikut berjuang untuk membangun sistem demokrasi. Tapi seharusnya Bapak menghormati spirit reformasi yang diperjuangkan mahasiswa dengan nyawa. Spirit reformasi adalah menerapkan demokrasi secara konsisten. Faktanya, Bapak hendak membunuhnya. Secara vulgar pula. Sungguh kita dulu salah memilih Bapak. Kita mengira orang sederhana akan berhati tulus. Keliru. Integritas Firli sedang disorot, Pak. Setelah berulang kali menekan anak buahnya mempersangkakan Anies -- kami yakin atas perintah Bapak -- kini ia diduga kongkalikong dgn kementerian ESDM biar korupsi di sana tak terbongkar. Sebelumnya ia menerima gratifikasi dan bertemu dengan koruptor yang melanggar garis merah etika KPK. Mana bisa orang seperti ini Bapak harapkan kami untuk percaya. Kami ikuti secara saksama kasus Formula-E. Sudah empat kali BPK mengaudit penyelenggaraan ajang itu tanpa menemukan penyimpangan. KPK sudah memeriksa Anies. Dan tidak ada kesepakatan di antara penyeledik KPK untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Dear Presiden, Dalam kewaspadaan publik atas perilaku KPK, secara kontroversial MK pimpinan Anwar Usman, ipar Bapak, memperpanjang masa jabatan Firli dan anak buahnya. Di bawah kepemimpinan Bapak orang-orang tercela dipelihara dan dimakmurkan. Sulit untuk tidak mengaitkan keputusan itu dengan kehendak Bapak memperalat kepengurusan KPK saat ini untuk tujuan politik menjelang pilpres. Setelah memperpanjang masa jabatan dan menyingkirkan komisioner yang berintegritas, kini semua penyelidik KPK, sesuai info Denny, sepakat mempersangkakan Anies setelah penggelaran perkara ke-19. Bapak angkuh. Dengan pakaian kekuasaan yang pendek dan sempit Bapak memainkan tipuan-tipuan aneh di hadapan Tuhan. Tak apa Bapak menyepelakan Allah. Tapi suara orang terindas didengar Allah, Pak. Setidaknya, Bapak menimbang kelangsungan kekuasaan Bapak sendiri. Sebenarnya pembuktian ada tidaknya korupsi di ajang Formula-E tidak sulit. Semua pihak yang terlibat event ini masih hidup. Dokumen-dokumen yang relevan juga masih tersimpan rapi di Balaikota. Anies juga bukan petinggi partai pendukung pemerintah. Dengan kata lain, ia tak punya beking penguasa. Dus, ia rentan untuk dikriminalkan. Tapi fakta bahwa kasusnya sulit ditangani menunjukkan legal and ethical standing KPK vis a vis Anies memang lemah. Keluhan KPK bahwa mereka kesulitan menjadikannya tersangka lantaran takut simpatisannya marah tak bs dipercaya. Toh, setelah ketidakpercayaan publik terhadap KPK bereskalasi, justru Anies mau dipenjarakan. Permainan bodoh yang membahayakan macam apa lagi ini! Dear Presiden, Tidak mungkin KPK nekad mengambil langkah ini tanpa dorongan Bapak. Bukankah setelah dilemahkan KPK berada di bawah kendali Bapak? Saya tak menyangka Bapak nekad merusak pilpres dan menerabas konstitusi untuk alasan yang sulit dimengerti. Bapak terlihat culas dalam pemberantasan korupsi. Kasus-kasus yang mencolok tak disentuh. Misalnya, kasus Sumber Waras yang melibatkan Ahok yang, menurut BPK, berpotensi merugikan negara lebih dari Rp 100 miliar. Kasus suap Harun Masiku yang disebut-sebut melibatkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto didiamkan. Demikian pula kasus korupsi -E-KTP yang dilaporkan melibatkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga merupakan pasien rawat jalan. Alhasil, sekiranya Bapak serius memberantas korupsi seharusnya mereka dibawa ke meja hijau. Tapi memang Bapak tak boleh istiqamah karena dapat mencelakakan keluarga Bapak sendiri. Bukankah putra-putra Bapak melakukan KKN dan membangun politik dinasti? Sedangkan sekutu Bapak dan mereka yang dapat diperalat untuk mendukung kekuasaan Bapak dipelihara. Pemimpin kayak apa ini! Di rezim otoriter seperti Cina dan Korea Utara pun para pejabat yang korupsi disikat habis. Bapak tak perlu memasukkan Zulhas, Cak Imin, dan Airlangga ke penjara karena mereka berharga untuk melayani kepentingan politik Bapak. Tentu mereka akan patuh, terutama setelah menteri dari Nasdem dipenjarakan. Tapi patutkah Bapak berbangga diri ketika berhasil menciptakan ketakutan menyeluruh di kalangan elite? Bapak telah melebihi Presiden Soeharto. Legislatif dan yudikatif mandul kecuali bekerja hanya untuk kepentingan keluarga dan kroni-kroni Bapak, serta para oligarki. Kampus berubah menjadi kuburan karena para civitas akademika takut bersuara demi menyelamatkan diri dari kemurkaan Bapak. Dalam kesunyian ini, Bapak sangat percaya diri. Apalagi, hasil survei menyatakan 82% responden puas terhadap kinerja Bapak. Data ini seolah menjadi pembenaran untuk melakukan apa saja yang Bapak kehendaki, termasuk cawe-cawe. Bapak tidak peduli pada peringatan para pakar hukum tatanegara bahwa cawe-cawe dapat menjadi pintu masuk untuk memakzulkan Bapak. Katakan sejujurnya apa penyebab dendam Bapak kepada Anies? Ada banyak alasan yang dikemukakan Bapak secara implisit dan analisis para pengamat. Di antaranya, Anies tak bersedia melanjutkan legacy Bapak. Tapi belakangan, setelah Andy Noya -- dalam acara \"Kick Andy\" di MetroTv yang menghadirkan Anies -- isu yang kurang diketahui publik mencuat ke permukaan. Atas nama publik, Andy menyatakan Anies menelikung Bapak terkait tongkat sakti (cakra) Pangeran Diponegoro. Cakra itu dirampas pemerintah kolonial Belanda setelah Diponegoro berhasil ditangkap. Saat belum lama menjabat sebagai Mendikbud, cakra yang sangat bernilai itu dikembalikan Belanda kepada pemerintah RI melalui Anies karena Bapak sedang melawat ke Filipina. Tak disangka Bapak sangat kecewa karena Bapak ingin menjadi orang pertama yang menerima tongkat sakti itu. Bagi orang Jawa, kasus ini sangat sensitif. Diyakini orang pertama yang nenerima cakra itu akan menjadi pemimpin besar Mungkin saja Bapak punya versi sendiri yang membantah narasi versi Anies. Saya menghargai budaya lokal kendati saya tidak mempercayai klenik. Toh, hal-hal yang irasional pun dapat dijelaskan secara rasional menggunakan ilmu pengetahuan modern, seperti antropologi. Bagaimanapun, kendati Bapak tak menjadi pemimpin besar karena kemampuan Bapak memang tak memungkinkan untuk itu, setidaknya Bapak telah menjadi presiden negara besar ini selama dua periode. Pencapaian Bapak ini sebenarnya tidak masuk akal bila kita menggunakan ilmu pengetahuan. Bapak tidak berprestasi di Solo kecuali berbohong bahwa Bapak menciptakan mobil Esemka. Di Jkt juga Bapak tidak berprestasi kecuali blusukan ke gorong-gorong. Ketika berkampanye dan debat presiden, Bapak pun tidak beradu gagasan kecuali menggelontorkan sejumlah janji surga yang memang hanya diniatkan untuk membohongi publik. Kalau Bapak adalah capres di negara-negara yang mengedepankan rasionalitas dan moralitas tinggi bagi calon pemimpin tidak mungkin Bapak terpilih jadi presiden. Bahkan sekadar menjadi capres pun tidak. Dus, tanpa memegang cakra itu pun Bapak sudah didekati Dewi Fortuna. Bangsa ini juga telah melahirkan presiden-presiden besar tanpa mereka memegang cakra itu. Kemampuan intelektual dan leadership merekalah yang menjadikan mereka pemimpin besar. Sudah tidak berprestasi dan meninggalkan legacy yang bermasalah, kini Bapak hendak menjungkalkan Anies, bakal capres yang diyakini dapat menyelesaikan sebagian dari masalah gawat yang Bapak tinggalkan. Jangan, Pak! Perlawanan besar akan muncul dari dalam maupun luar negeri. Pilar-pilar negara akan roboh, tatanan demokrasi akan berantakan, dan bangsa ini kembali terpuruk. Tak sepadan pembalasan dendam Bapak kepada Anies dengan mengorbankan bangsa secara keseluruhan. Tapi saya pesimistis Bapak akan mendengar advis ini. Bapak orang konyol. Karena itu, nekad mengambil tindakan irasional. Tapi penting untuk Bapak ketahui bahwa hari ini semakin banyak orang yang kecewa pada Bapak. Tindakan sewenang-wenang terhadap Anies justru dapat mencelakakan Bapak sekeluarga. Jangan percaya pada info dari para penjilat bahwa penjegalan Anies tak akan beresiko. Ekspektasi rakyat atas mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah terlalu tinggi untuk bisa digembosi, Pak. Di mana-mana sekarang orang bicara tentang people power. Tangsel, 24 Juni 2023.
MUI: Ada Empat Poin yang Perlu Diklarifikasi ke Ponpes Al-Zaytun
Bandung, FNN - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut ada empat poin pertanyaan yang perlu diklarifikasi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang selama ini menjadi sorotan masyarakat terhadap pesantren tersebut. Ketua Komisi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan MUI Firdaus Syam menyebut empat poin itu, antara lain, pernyataan Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang soal asal Kitab Suci Al Quran, soal penafsiran Ayat Suci Al Quran, soal penafsiran Tanah Suci, dan penafsiran soal hubungan dengan lawan jenis. \"Kita akan meminta kesediaan Panji Gumilang untuk bisa mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaannya meski sebetulnya Tim MUI ini sudah memiliki fakta data yang sudah sangat akurat,\" kata Firdaus Syam di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Di samping itu, dia menyayangkan sikap Panji Gumilang yang enggan bertemu dengan Tim MUI Pusat saat menghadiri panggilan Tim Investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate. Padahal, kata dia, sebelumnya Tim MUI Pusat telah beberapa kali berupaya melakukan klarifikasi, bahkan hingga mendatangi Ponpes Al-Zaytun di Indramayu. Selain itu, kata dia, surat-surat resmi dari MUI yang dikirim ke Al-Zaytun sejauh ini belum direspons. \"Kami kecewa, kita tahu bahwa tabayun itu kan maknanya meminta kejelasan tentang pernyataan-pernyataan itu agar ini semuanya bisa \'clear\' dan MUI bisa memberikan satu pandangan penilaian berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam,\" kata dia. Dia memastikan MUI akan segera menentukan langkah terkait persoalan Ponpes Al-Zaytun karena MUI telah memiliki data yang lengkap terkait keberadaan dan kegiatan Ponpes Al-Zaytun sejak tahun 2002. \"MUI ini sudah memiliki fakta dan data yang sangat akurat dan ini bisa kita laporkan ke pimpinan untuk kemudian dibawa dalam Sidang Komisi Fatwa MUI, apakah itu sudah masuk dalam kategori penyimpangan, penistaan, penyesatan, penodaan agama atau tidak,\" kata dia.(sof/ANTARA)
POPULER
