ALL CATEGORY
Letak Geografis RI Berdampak pada Aktivitas Kemaritiman
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD mengatakan letak geografis Indonesia yang strategis memberikan pengaruh terhadap aktivitas kemaritiman secara nasional maupun internasional. \"Posisi secara geografis berdampak pada tingginya aktivitas kemaritiman dan kepentingan dengan segala permasalahannya baik skala nasional maupun internasional,\" ujar Mahfud dalam Lokakarya tentang Keamanan Laut di Hotel Borobudur, Rabu. Ia menjelaskan bahwa Indonesia menempati peringkat 14 dari negara terluas dan negara kepulauan terbesar di dunia. Jika melihat letak geografisnya, Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Pasifik. \"Maka dilihat dari luas wilayah perairan Indonesia, wilayah yurisdiksi Indonesia dan jumlah pulau yang dimiliki sebanyak 17.508 pulau,\" katanya. Sebagai negara maritim, perairan Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah. Kendati demikian, sambung dia, hal ini justru berpotensi sebagai ancaman. Mahfud menyebutkan ancaman tersebut didominasi oleh ancaman non tradisional, seperti pelanggaran wilayah di mana terjadi penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan orang maupun barang, penyelundupan narkotika hingga pencemaran lingkungan. Untuk itu, dirinya mengajak pemerintah beserta aparat penegak hukum (APH) agar bertanggung jawab melakukan pencegahan, penindakan dan menanggulangi segala ancaman terhadap keselamatan dan pelanggaran hukum di laut Indonesia. Lebih lanjut, pada geopolitik regional di kawasan Asia terdapat isu keamanan laut dan keselamatan pelayaran yang dapat memicu ketegangan di kawasan. Salah satunya adalah sengketa Laut Cina selatan dan klaim tumpang tindih atas fitur dan zona maritim. Menurut Mahfud, secara umum situasi geopolitik nasional masih cukup stabil. Namun, dia mengaku Indonesia masih banyak menghadapi berbagai potensi ancaman di laut. \"Secara umum situasi geopolitik nasional saat ini cukup stabil, tapi Indonesia masih banyak menghadapi potensi ancaman yang dapat mengancam stabilitas nasional baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri,\" pungkas Mahfud.(ida/ANTARA)
Demokrasi Terpimpin, Negara Milik Ketua Partai Politik
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila BANYAK yang kaget mendengar pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) bahwa pemilik negara ini adalah ketua partai politik dan rakyat memilih apa yang sudah ditentukan. Sebetulnya pernyataan Bamsoet itu tidak salah dan sudah sesuai dengan UUD 2002 hasil amandemen pada perubahan ke 3 undang undang dasar mengatur soal pemilihan presiden. Apa dasar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden? Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi penipuan jika ada yang mengatakan pemilu berdasarkan Pancasila? Sementara demokrasi berdasarkan Pancasila konsensus menggunakan permusyawaratan perwakilan sesuai dengan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam \"pembukaan\" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Berdasarkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4 Pasal 6A Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan? Pasal 6A. (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jadi jelas yang mempersiapkan Presiden itu adalah partai politik sedang partai politik itu tergantung pada ketua partai nya sebab kekuasaan tertinggi dipartai politik ya ketua partai. Jadi kalau pemilu didasarkan pada UUD 1945 maka pokok pikiran ke tiga pembukaan UUD 1945 .Maka permusyawaratan perwakilan yang harus nya dilaksanakan bukan dengan pilsung banyak banyakan suara pertarungan kalah menang kuat-kuatan yang dasar nya Individualisme Liberalisme , Kapitalisme. Padahal negara ini didirikan bukan oleh partai politik dan partai politik baru ada sejak maklumat X wakil presiden itulah yang menjadikan negara hari ini dikuasai partai politik. Mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002 bukan amandemen ternyata bukan hanya merubah pasal-demi pasal, tetapi justru memporakporandakan bangunan ke-Indonesia-an, menghacurkan jati diri bangsa yang telah dibangun tahap demi tahap, menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa semua itu hancur sebab amandemen tidak hanya merontokan lembaga MPR, tetapi sekaligus yang dirontokan aliran pemikiran tentang ke-Indonesiaan, menghilangkan sejarah, menghilangkan visi misi negara Indonesia diganti dengan visi misi Presiden, visi misi Gubernur, visi misi Bupati, dan Walikota. Akibatnya tujuan negara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah dihilangkan. Tanpa sadar bangsa ini sudah terjebak pada ketatanegaraan yang amburadul akibat managemen negara tidak jelas lagi sebab Eksekutif Legeskatif Yudikatif menjadi kongkalingkong satu kesatuan dan bersetan akibat nya DPR tidak mampu mengawasi Presiden bahkan Presiden melanggar hukum tidak dikoreksi . Salah satu contoh mengapa 74 % lahan Indonesia dikuasai oleh segelintir orang Aseng dan korporasi penguasaan lahan sampai jutaan hektar itu jelas Ilegal sebab UU pokok pokok Agraria no 5 tahun 1960 itu hanya memberikan kekuasaan lahan kalau korporasi 25 hektar dan masa wajtu nya 35 tahun kemudian bisa diperlanjang 25 tahun . Jadi apa yang dilakukan oleh presiden dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah no12 th 2023 dengan memberikan waktu 190 tahun pada investor jelas melanggar UU dan membebaskan pajak sampai 100 % juga melanggar UU pajak no 36 th 2008, UU no 7 th 1983. Harusnya DPR segerah melakukan sidang dan menggelar Hak Angket sebab Presiden telah melanggar sumpah Presiden yang tidak menjalan kan segala Undang-Undang dengan selurus-lurus nya dan dengan adil. Oleh sebab itu jikalau rakyat bergerak dengan peopel power dengan alasan telah terjadi pelanggaran konstitusi dan UU pertanahan tudak bisa dusalahkan Hanya kenbali pada Pancasila dan UUD 1945 untuk menyelamatkan anak cucu kita menyelamatkan Indonesia ....Merdeka. (*)
BroNies Kutuk Upaya Kriminalisasi terhadap Capres Anies Baswedan
Jakarta, FNN - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) BroNies (Relawan Bro Anies) mengeluarkan pernyataan sikap atas upaya penjegalan dan kriminalisasi terhadap calon presiden Anies Baswedan. Berikut pernyataan lengkap yang disampaikan oleh Ketua Umum BroNies, Yusuf Blegur kepada FNN, Rabu, 5 Juli 2023. Kriminalisasi Anies, Kriminalisasi BroNies Berhembus bau tak sedap dari upaya melakukan penjegalan sekaligus kriminalisasi terhadap Anies Baswedan saat mengikuti kontestasi capres dalam pilpres 2024 mendatang. Bukan sekadar wacana, skenario jahat menggagalkan Anies sebagai presiden RI begitu kentara, menjadi konsumsi publik dan terasa nyata gerakannya dilakukan oleh rezim kekuasaan. Sebagai figur pemimpin potensial, kehadiran Anies Baswedan dalam kancah pemerintahan dan politik nasional sudah dianggap sangat mengganggu, mengancam dan membahayakan pemerintahan status quo, terutama setelah menanggalkan jabatannya kelak. Tak ayal, terlebih sejak menjabat sebagai gubernur Jakarta, Anies menjadi musuh bersama rezim kekuasaan yang dtopang oleh kekuatan oligarki korporasi dan oligarki partai politik tertentu. Upaya mengangkangi demokrasi dan menghianati konstitusi terus mengalir seiring berakhirnya pemerintahan 2 periode dan derasnya arus perubahan. Isu, intrik dan fitnah melebur menjadi kebencian dan sikap anti Anies yang dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Rezim kekuasaan seperti sedang melakukan politik Machiavellis terhadap menguatnya figur Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung rakyat. Bagi rezim, kesinambungan pembangunan identik dengan keselamatan pemerintahan yang dinilai publik sebagai boneka oligarki pemodal. Kelanjutan kolonialisasi berkedok investasi itu, hanya bisa dijamin dengan siapapun presiden berikutnya asal bukan Anies Baswedan. Prestasi dianggap tak berarti, penghargaan dianggap tak sepadan, begitulah rezim memandang Anies Baswedan. Bahkan jika Anies bisa ikut kontestasi dan tampil menjadi pemenang pilpres 2024, bagi rezim status quo hanya tinggal menunggu waktu untuk menuai hukuman atas semua kejahatan yang telah dilakukan saat mengendalikan pemerintahan satu dekade yang disebut banyak kalangan jauh lebih buruk dari ORBA. Mahligai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rupa-rupa proyek rente seperti utang negara, IKN, TKA, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Omnibus Law, UU Minerba, HIP, hingga anak, mantu ipar dan kerabat ramai-ramai menjadi pejabat negara dll. Menjadi motif, faktor dan indikator dari rezim ini harus berkuasa selamanya, kalau perlu seumur hidup. Hanya yang menjamin keamanan dan keselamatan rezim yang didukung, untuk yang melawan atau menjadi ancama mesti disingkirkan. Presiden berkuasa harus 3 periode atau perpanjangan jabatan. Kalau tidak bisa dipaksakan, presiden berikutnya harus berasal dari kalangannya, minimal menjadi boneka kekuasaan oligarki dan komplotannya. Kecenderungan konsiprasi dan permufakatan jahat yang mampu mengkooptasi KPU, KPK dan MK serta institusi negara yang vital dan strategis, semata-mata diperdayakan hanya untuk melakukan kriminalisasi sekaligus menjegal Anies sebagai presiden Indonesia. Rezim yang diduga dalam perlindungan Partai Komunis China, tak ada pilihan lagi selain mengamputasi Anies yang dinobatkan sebagai antitesis rezim, juga memiki kedekatan dengan pemimpin dan umat Islam. Tak cukup pribadi Anies, partai politik pengusungnya kerap dibegal dan digembosi. Tak sekedar buzzer dan influencer yang memanipulasi data dan fakta hingga memecah belah anak bangsa. Pelbagai rekam pikiran, rekam jejak dan rekam karya Anies disikapi rezim dengan sinis, termasuk Maha Karya Anies berupa JIS. Seperti sumur resapan, Formula E dll., JIS juga contoh nyata dan faktual betapa bermuka dua dan menjilat ludahnya sendiri, rezim terhadap prestasi Anies. Rezim kekuasaan kini benar-benar berada di titik nadir. Seperti memakan buah simalakama. Maju Kena Mundur Kena, Setan Kredit, Gantian Dong dan semua film-film Warkop DKI yang konyol penuh lelucon, menjadi ilustrasi paling tepat dan relevan menggambarkan rezim kekuasan sekarang yang begitu miris dan boleh jadi begitu tragis dan memilukan pada masanya nanti. Dengan demikian berdasarkan atas realitas kebangsaan terkait politik hukum dan politik kekuasaan yang dihadapi rakyat Indonesia pada umumnya dan figur Anies Baswedan khususnya. Mengusung narasi perubahan dengan menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan tidak mungkin menjadi pemenjaraan bagi Anies Baswedan karena melawan kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana pernah disinyalir oleh Prof. Denny Indrayana dan beberapa anggota legislatif mengenai Anies bakal ditersangkakan oleh KPK yang informasinya sudah dipublikasikan. Berkembang rumor yang didukung oleh fakta-fakta yang bisa menjadi indikator ke arah tersebut seperti pemecatan komisioner KPK, Brigjend Pol. Endar Priantono selaku direktur penyelidikan yang bersikeras tidak menemukan tindak pidana dan gagal mentersangkakan Anies dalam Formula E dll. Perpanjangan masa jabatan satu tahun komisioner KPK oleh MK, dinilai juga sebagai upaya menjerat Anies sebagai pelaku tipikor sebelum perhelatan pilpres 2024. Perkembangan info terakhir ada dugaan beberapa komisioner KPK telah menandatangani berita acara status tersangka Anies dan akan diumumkan usai Anies pulang dari ibadah haji bulan Juli ini. Meskipun masih asumsi, beberapa fakta dan indikator dari rezim kekuasaan yang mulai main kayu dan menggunakan politik kotor itu, patut diwaspadai dan diantisipasi baik oleh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan maupun pendukung Anies dari partai politik, relawan dan simpatisan lainnya. Perlu dan pentingnya semua pendukung Anies dan yang menginginkan perubahan Indonesia menjadi lebih baik memikirkan dan melakukan tindakan pencegahan dan solusi dari upaya menjegal dan kriminalisasi Anies secara nyata, demokratis dan konstitusional. Maka oleh karena itu, DPP BroNies (Relawan Bro Anies) sebagai salah satu simpul relawan Anies Baswedan, menyampaikan beberapa hal antara lain sbb: Pertama, DPP BroNies menyampaikan sikap tegas menolak upaya penjegalan dan kriminalisasi Anies sebagai calon presiden dalam pilpres 2024. Kedua, jika rezim kekuasaan terus memaksa melakukan upaya penjegalan dan kriminalisasi terhadap Anies dengan segala cara, maka DPP BroNies bersedia mendampingi Anies dan atau menggantikan Anies bahkan dalam menghadapi penjara sekalipun, itupun jika Anies terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bukan karena politisasi atau hukum kekuasaan. DPP BroNies melakukan ini sebagai bentuk solideritas, loyalitas dan militansi kepada Anies serta menegakan demokrasi dan konstitusi yang berkeadilan. Ketiga, meminta kesadaran semua partai poltik pengusung, para simpul relawan, dan rakyat Indonesia pada umumnya serta para pemimpin dan umat Islam khususnya, untuk memberikan perhatian, dukungan moral, dan segala daya upaya untuk mencegah penjegalan dan kriminalisasi Anies Baswedan sebagai capres dalam pilpres 2024. Semua itu diniatkan dan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik, menghadirkan kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, negara dan bangsa Indonesia dalam bingkai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI.(Ida).
Nyinyirin JIS, Rezim Jokowi Terus Pamer Kedunguan
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik JOKOWI mau renovasi Jakarta Internasional Stadion (JIS), Erick Tohir nyinyirin JIS yang terkendali perparkiran dan pintunya cuma 1, harusnya 4, hanya memamerkan kedunguan saja. Ada yang percaya kalau Jokowi benar-benar tulus merenovasi JIS? Penulis termasuk yang tidak percaya, karena selama ini setiap yang berkaitan dengan Anies pihak istana terus menghindarinya. Upaya untuk merenovasi (baca : merombak) JIS karya Anies Baswedan tak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan istana kepada Plt. Gub. DKI Heru Budi supaya \"merusak\" berbagai karya Anies. Dan skenario Istana untuk menempatkan Heru Budi di DKI tidak bisa dipungkiri adanya upaya untuk menghilangkan rekam jejak Anies. Betapa tidak (curiga), JIS sebagai salah satu stadion terbaik dan termegah di dunia, sudah berstandar FIFA, dengan konstruksi dan arsitektur yang berteknologi tinggi sehingga bisa digunakan waktu siang maupun malam, saat terang maupun hujan sampai dikagumi dunia, akan menjadi berantakan jika landasan merenovasinya adalah karena unsur kebencian, iri hati, dan kalah bersaing. Alasan yang dikemukakan Erick Tohir nampak sekali kedunguannya. Sayangnya, JIS akan selalu identik dan lekat dengan Anies Baswedan. Keharuman nama Anies tidak mungkin akan bisa dihilangkan, sekalipun pihak istana sangat alergi dengan nama Anies. Selama ini rezim Jokowi memang sangat tidak suka dengan selalu digaungkannya nama Anies oleh masyarakat, namanya selalu mencuat dan diperbincangkan publik, yang memhuat panas pihak istana dan akan berusaha untuk menghilangkan jejak-jejak Anies. Apa pun akan mereka lakukan demi men- down grade nama Anies, walaupun pada akhirnya akan sia-sia, jadi blunder dan kontra produktif. Contoh kasus pembongkaran trotoar-trotoar yang telah dibangun Anies, lalu ketika dibongkar oleh Heru Budi, warga Jakarta ngamuk. Jejak Anies tidak mungkin dihapuskan, apa pun yang akan diperbuat istana. Merenovasi JIS selain akan membuang-buang dana miliaran juga dipastikan tidak akan menjadi lebih baik. Yang bakal terjadi adalah : 1. Stadion akan bertambah buruk 2. Standar FIFA yang sudah didapat saat ini, bisa-bisa dicabut jika terjadi perubahan yang signifikan 3. Dana yang harus dikeluarkan tidak sedikit hanya untuk memuaskan ambisi saja 4. Kemungkinan besar yang terjadi justru akan merusak konstruksi dan keindahan stadion yang sudah ada saat ini. 5. Dipastikan nama Anies tidak bisa dihapuskan walaupun nama JIS misalnya akan diubah. Pihak istana seperti kurang kerjaan: mengerjakan yang tidak urgen, mengabaikan hal-hal yang urgen. Banyak hal yang bisa dilakukan istana, terutama yang berhubungan dengan beban rakyat dan infrastruktur jalan-jalan desa dan kecamatan, pendidikan yang masih mahal dan kesempatan kerja yang makin sulit. Bukannya ngurusin stadion JIS yang sudah berstandar FIFA dan termasuk satu di antara stadion terbaik di dunia. Memang yang namanya ambisi, hawa nafsu, benci, dendam, dan iri hati tidak ada ujungnya selain kembali ke jalan Allah Bandung, 12 Dzulhijjah 1444.
Jokowi Menggali Kuburnya Sendiri
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Jangan pernah turut campur dengan musuh yang sedang dalam proses bunuh diri\" (1769-1821). Ketika kita melihat penguasa sedang dalam keraguan, guncangan, terlalu banyak berpikir, bersikap membela diri dan ketidaktentraman, kadang tidak datang dari luar tetapi sesungguhnya akibat dari dalam dirinya sendiri. Kondisi tersebut biasanya diikuti dengan munculnya prilakunya penasaran, reaksi berlebihan, melakukannya kesalahan yang memalukan, puncak mengisolasi diri. Kekuatan perusak dari luar dirinya lebih mudah dikenali tetapi faktor perusak dari dalam dirinya dari teman sendiri yang tidak disadari itu lebih samar dan berbahaya. Penasihat Presiden atau orang dekat paling dipercaya yang memiliki agenda buruk dan terselubung, akan selalu tampil koperatif, menyenangkan, patuh dan tampak setia, pada saat bersamaan di balik layar mereka manipulatif dan licin. Mereka selalu akan menebar benih kehancuran . Ketika seorang Presiden justru memiliki kelemahan pada kapasitas, kapabilitas, cacat karakter, emosi yang tidak stabil adalah sasaran empuk untuk di intervensi dikendalikan sesuai kepentingannya. Di sisi lain penguasa yang memiliki banyak kelemahan, justru akan selalu tampil menutupi kelemahannya dengan pencitraan, perilaku semu dan pura pura tampil meyakinkan, menyenangkan sebagaimana kedok belaka. Seseorang yang selalu membela diri secara di bawah sadar cenderung menghalau orang lain. Ketika dirinya tersinggung tidak segan segan akan melakukan segala cara untuk memusnahkan lawannya, karena merasa dirinya terganggu. Taipan oligarki terlalu dekat sangat fasih dalam permainan politiknya, di hadapan presiden akan menyemburkan segala pujian, sikap menyenangkan tetapi akan berkhianat dibalik layar, semua hanya akan fokus pada kepentingannya. Mengetahui kondisi seperti, keadaan harus terus di awasi dengan keunggulan diri, sang penguasa tersebut sesungguhnya sedang membuat lubangnya sendiri untuk bunuh diri. Mainkan strategi pembekuan, serangkaian strategi untuk menciptakan keheningan yang kikuk. Jangan banyak ekspresi dan bicara kepada yang sedang bunuh diri, sampai mereka tumbang. Pesaing bijaksana selalu tampak melambangkan perilaku beradab meyarungkan tinju besi dalam sarung beludru..****
Pembakaran Al-Quran Bikin Paus Fransiskus Marah dan Jijik
MEREKA yang memproklamirkan diri sebagai juru kampanye kebebasan dan demokrasi di Barat kembali menyalahgunakan kesucian agama dan melukai perasaan umat Islam. Mereka melakukan itu dengan kedok kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara. Kasus terbaru terjadi pekan lalu. Sekali lagi, Al-Qur\'an dirusak oleh ekstremis sayap kanan di ibu kota Swedia. Tindakan itu dilakukan pada saat umat Islam merayakan Idul Adha. Mengomentari hal itu, Paus Fransiskus mengecam tindakan tersebut dan mengatakan hal itu membuatnya marah dan jijik. “Buku apa pun yang dianggap suci harus dihormati untuk menghormati mereka yang mempercayainya,” katanya dalam wawancara dengan surat kabar UEA Al Ittihad. \"Saya merasa marah dan muak dengan tindakan ini.\" Menurutnya, kebebasan berbicara tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk merendahkan orang lain dan membiarkan yang ditolak dan dikutuk. Salwan Momika, seorang pria berusia 37 tahun asal Irak yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu, merobek dan membakar halaman-halaman Al-Quran di luar Masjid Pusat Stockholm. Tindakan penistaan agama ini dilindungi dan dijaga oleh aparat keamanan setempat. Penodaan Al-Quran di Eropa Penodaan kitab suci Islam bukanlah fenomena baru di seluruh Eropa. Pemerintah mengizinkan aksi semacam ini dengan dalih “kebebasan berbicara.” Di Swedia sendiri, insiden seperti itu menjadi sangat berbahaya. Pada bulan Januari, Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kure, menodai Al-Qur\'an di luar kedutaan Turki di Stockholm. Juga di bulan Januari, seorang politisi Belanda di kota Den Haag merobek salinan Al-Qur\'an. Dalam insiden lain di Denmark, pada Maret 2023, kelompok ekstremis anti-Muslim yang dikenal sebagai Patrioterne Gar Live membakar Al-Quran di depan kedutaan Turki di Kopenhagen. Di Norwegia, sebuah gerakan anti-Islam, kelompok Stop Islamisation of Norway, telah berulang kali menodai Al-Qur\'an dalam aksi unjuk rasa mereka dengan mencabik-cabik kitab suci Islam. Kebebasan berekspresi Meskipun ada kecaman keras dari berbagai negara atas tindakan keji tersebut, Swedia dan negara-negara Eropa lainnya, melindungi penistaan kitab suci Islam sebagai kebebasan berekspresi. Dalam pidatonya pada hari Kamis, Kepala NATO Jens Stoltenberg membela penistaan agama di Swedia dan mengatakan bahwa pembakaran Al-Quran tidak ilegal, mendesak kompromi agar Swedia bisa masuk menjadi anggota NATO. “Saya memahami emosi dan kedalaman perasaan,” kata Stoltenberg membela penodaan Al-Quran. “Penyebab dan tindakan yang diambil yang ofensif dan tidak menyenangkan ini belum tentu ilegal dalam sistem hukum yang berdaulat.” “Ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi,” Stoltenberg buru-buru menambahkan. \"Saya tidak suka mereka, tapi saya membela hak untuk tidak setuju.\" Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan awal tahun ini mengatakan bahwa jika Swedia tidak menunjukkan rasa hormat kepada umat Islam dan kesucian mereka, dia tidak akan mendukung Swedia masuk ke NATO. Turki memiliki hak veto untuk masalah tersebut. Pemerintah di Stockholm membela tindakan tersebut karena pengadilan setempat menganggap melarang aksi sama saja melarang demonstrasi yang berarti melanggar hak kebebasan berbicara. Pada bulan April, pengadilan Swedia membatalkan langkah polisi untuk melarang dua protes pembakaran Al-Quran, dengan alasan masalah keamanan tidak cukup untuk membatasi hak untuk berdemonstrasi. Menyusul insiden terbaru di Swedia, otoritas keagamaan tertinggi Irak, Grand Ayatollah Ali Al-Sistani, dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan protes keras atas penodaan Al-Qur\'an. Ayatollah Sistani menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat membenarkan tindakan memalukan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap kesucian Islam lebih dari dua miliar Muslim di seluruh dunia. Kecaman Negara-Negara Muslim Negara-negara Muslim sudah barang tentu mengecam tindakan tersebut dan memperingatkan agar tidak menguji kesabaran umat Islam. Turki mengecam tindakan itu sebagai tindakan yang \"mengerikan\" dan \"tercela\", dengan Presiden Tayyip Erdogan mengatakan bahwa umat Islam akan \"mengajari orang-orang Barat yang arogan bahwa bukanlah kebebasan berekspresi untuk menghina nilai-nilai suci umat Islam.\" “Tidak dapat diterima untuk mengizinkan tindakan anti-Islam ini dengan dalih kebebasan berekspresi,” tulis Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Twitter. Maroko menarik duta besarnya untuk Swedia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan memanggil kuasa usaha Swedia di Rabat agar mengeluarkan kecaman keras atas serangan ini dan penolakannya atas tindakan yang tidak dapat diterima ini. Mesir menggambarkan langkah Momika yang mengizinkan penodaan Al-Qur\'an sebagai \"memalukan\". “Mesir mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam tentang insiden berulang pembakaran Al-Qur\'an dan eskalasi Islamofobia baru-baru ini dan kejahatan penistaan agama di beberapa negara Eropa, menegaskan penolakan totalnya terhadap semua praktik tercela yang mempengaruhi konstanta dan keyakinan Muslim,” kata kementerian luar negeri Mesir dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip oleh media Mesir. Pemerintah Irak menyebut tindakan itu \"rasis\" dan \"tidak bertanggung jawab\" dengan orang-orang Irak turun ke jalan untuk memprotesnya. \"Mereka tidak hanya rasis tetapi juga mempromosikan kekerasan dan kebencian,\" kata pemerintah Irak dalam sebuah pernyataan, merujuk pada mereka yang \"berulang kali\" menghina kesucian umat Islam di seluruh Eropa. Beberapa ratus orang memprotes di luar Kedutaan Besar Swedia di Baghdad atas panggilan Muqtada al-Sadr, yang meminta pemerintah Irak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. Negara-negara lain seperti Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Yaman, Suriah, Palestina, UEA, dan Qatar, juga mengutuk tindakan keji di Swedia tersebut, dengan beberapa di antaranya memanggil utusan Swedia masing-masing. Perwakilan Tinggi untuk Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNAOC) Miguel Moratinos menyatakan \"kecaman tegas\" atas penodaan Al-Qur\'an, menyebutnya \"keji\". \"Tindakan keji seperti itu tidak menghormati umat Islam yang merayakan hari suci Idul Adha,\" kata Moratinos. (Dh)
Kalian Pembohong dan Pelaku Politisasi Agama bukan Anies
Oleh Laksma Pur Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Kalian Non Muslim Usili Kegiatan Ibadah Umat Islam Kejadian kali ini mirip dengan kejadian tahun 2017/18, yaitu ketika dengan usilnya Ahok melakukan penistaan agama dengan menafsirkan surat Al Maidah 51 padahal dia bukan umat Islam. Sekarang kegiatan ibadah umat Islam yaitu berhaji diusili pula oleh kalian yang bukan umat Islam. Kemiripannya pelaku pencetusnya sama sama kalian Non-Muslim yaitu dulu Ahok dan sekarang dimotori oleh Jhon Sitorus yang ternyata simpatisan Ahok ketika pilkada DKI dulu. Narasi Jhon Sitorus ternyata hampir sama dengan Ahok yaitu tentang kebohongan atau fitnah. Kebohongan yang mereka tebar adalah tentang fitnah yang menuduh Anies Rasyid Baswedan melakukan kebohongan berupa mengaku diundang pemerintah Arab Saudi. Seharusnya, ibadah haji sama seperti ibadah lainnya adalah masalah pribadi, masalah umat sehingga umat beragama lain tidak punya hak untuk mengomentarinya apalagi sampai disiarkan dan dinistakan kepublik. Masalah agama adalah masalah keyakinan atau iman. Mungkin aneh atau lucu, konyol atau kebodohan bagi pemeluk agama lain, tapi normal dan tidak ada masalah bagi pemeluk agama itu sendiri. Apalagi dalam pandangan umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini, bahwa masalah tolerasi agama adalah tidak saling mencampuri urusan agama orang lain. Bagimu agamamu bagiku agamaku, itu sikap tegas tolerasi beragama dalam ajaran Islam. Jadi tidak ada hak sama sekali bagi kafirun untuk mengomentari kegiatan ibadah umat Islam walau seperti apapun. Sedikit saja ada singgungan tentang agama bisa menjadi besar urusannya. Anies Korban Fitnah Kalian Hari-hari menjelang hari Idul Qurban Juni tahun 2023 menjadi hari pesta pora kaum yang memusuhi Islam, sebaliknya menjadi hari tidak nyaman bagi umat Islam yang sering dinistakan dengan sebutan KADRUN oleh kalian pembenci Islam. Pada hari tersebut kalian di media sosial berpesta pora menista umat Islam dan memfitnah Anies. Ketika Jhon Sitorus mendapat informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan menunaikan ibadah haji menggunakan jasa Travel layanan haji Dream Tour, berkicaulah si Jhon bahwa Anies berbohong mengaku diundang oleh pemerintah Arab Saudi, Anies berhaji menggunakan travel. Maka riuhlah jagad dunia maya dengan narasi bahwa Anies telah berbohong dan Kadrun, mereka para penista islam tersebut menganggap Anies tidak diundang oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi di musim haji tahun 2023. Ketidaktahuan dan sikap permusuhan mereka pada umat Islam yang menjadikan mereka mata gelap dan tuli dengan beramai ramai langsung menuduh bahwa Anies telah berbohong, ngibul dan Kadrun. Para penista Islam dan politisi agama dengan dimotori oleh kafir harbi Jhon Sitorus tidak segan-segan pada akun twiternya mengatakan \"Tukang Ngibul Naik Haji.\" Ketika Anies menjawab pertanyaan bahwa dirinya mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji bukanlah kebohongan tapi kenyataan yang sebenarnya, namun pernyataanya itu dijadikan fitnah oleh kalian sebagai kebohongan. Bukan Anies tapi Kalian Mempolitisisasi Agama HOAX yang disebarkan oleh kalian adalah masalah ibadah haji, kegiatan ibadah umat Islam, rukun ke 5, tidak main-main, yang mereka jadikan ajang menyebar hoax dan hujatan adalah kegiatan rukun Islam ke 5, yaitu sah dan tidaknya seseorang sebagai umat Islam, tapi jadi bahan caci maki kalian. Kalian Non Muslim telah lompat pagar. Caci maki ini kemudian menyebar ke media sosial lainnya seperti WhatsApp dan tentu saja yang menyebarkan berita HOAX bahwa Anies berbohong, ngibul dan sebagainya dilakukan oleh kalian. Perbuatan kalian yang dimotori oleh Jhon Sitorus ini sangat bernuasa islamphobia, serangan terhadap Islam, dan terutama serangan terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Hoax bahwa Anies berbohong adalah politisasi agama untuk menjatuhkan Anies dengan cara apapun. Ketika mereka mengetahui Anies akan pergi haji mereka kesulitan untuk mengatakan hajinya Anies untuk kepentingan politik karena waktunya menjelang pilpres. Kesulitan mereka ternyata adalah Ganjar juga melakukan ibadah haji pula. Celah untuk menjatuhkan Anies saat ibadah haji adalah pengakuan Anies yang mereka jadikan sebagai kebohongan. Serangan terhadap Anies dan kebencian terhadap umat Islam ini juga ditemui dalam group WhatsApp dengan ada mengatakan para Habaib sebagai celeng-celeng (babi). Hujatan terhadap umat Islam dan serangan terhadap Anies yang dilakukan oleh kalian ini jelas menodai kerukunan umat beragama di Indonesia, merusak keberagam Indonesia sebagai kekayaan bangsa, merusak Bhineka Tunggal Ika atau Pancasila dan juga politisasi agama untuk menjatuhkan Anies dengan berupa fitnah Anies pembohong saat beribadah haji. Fitnah Terhadap Anies Terpatahkan oleh Datangnya Pertolongan Allah Umat Islam mencoba menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Jhon Sitorus dan kawan kawan ini adalah hoax, fitnah, tapi mereka tolak mentah-mentah. Ada beberapa umat Islam yang mencoba meluruskan informasi ini akhirnya terjebak karena dengan tidak sadar memberikan data hoax entah siapa yang membuat. Ada dua macam berita hoax yang menjebak umat Islam ketika mencoba meluruskan kebohongan Jhon Sitorus. Besar kemungkinan berita hoax tersebut dibuat oleh para penista Islam digunakan untuk menjebak para pembela Islam khususnya pembela Anies. Tidak tanggung tanggung, salah satu yang terjebak adalah Profesor Musni Umar sehingga dibully habis habisan oleh para pendusta pembenci Islam. Sang Profesor dengan jiwa besar beliau minta maaf atas kekeliruannya dan menghapus unggahanya. Justru permintaan maaf sang professor ini dijadikan pembenar bahwa Anies telah berbohong. Di tengah pontang-pantingnya dan kehabisan cara umat Islam menjelaskan hal yang sebenarnya dilakukan Anies, para penista dan pembohong tersebut justru semakin gencar melakukan serangan terhadap Anies. Pendukung Anies dibuat terbungkam oleh gencarnya serangan itu di media sosial. Mereka seakan kehabisan akal untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain pemerintah seolah tidak tahu, bahwa telah terjadi pembulian terhadap Anies, mantan gubernur ibu kota dengan segudang penghargaan dalam dan luar negeri, dan mantan menteri pada kabinet Jokowi. Mereka umat Islam yang disebut para penista Islam dengan sebutan olok-olok Kadrun akhirnya hanya berharap datangnya pertolongan Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan segala makhluk. Alhamdulillah, Allah Maha Besar, Allah SWT menggerakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui akun Insta Gramnya (IG) menyebar foto-foto kegiatan \"Mewakili Raja Salman”, Pangeran Muhammad bin Salman menggelar seremoni tahunan untuk para pejabat negara Islam yang melaksanakan ibadah haji tahun ini,\" tulis SPA di Instagram-nya. Putra Mahkota yang juga penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman tampak menjabat tangan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan pada Pemilu 2024 mendatang, Anies Rasyid Baswedan. Foto saat MBS, nama julukan beken Pangeran Salman dan Anies berjabat tangan itu dipajang kantor berita Saudi, SPA di akun Instagram resminya, Jumat (30/6/2023). Kantor berita SPA dalam acara itu mengatakan, Pangeran MBS sedang menjamu para tamu para pejabat tinggi dari negara-negara Islam yang sedang menjalani ibadah haji. Pada kesempatan itu SPA atau pemerintah Arab Saudi seakan memberikan klarifikasi di tengah diamnya pemerintah Indonesia terhadap hujatan atau bully yang menimpa seorang rakyat Indonesia yaitu Anies Rasyid Baswedan, calon presiden tahun 2024. Anies Rasyid Baswedan memang bukan siapa-siapa, beliau adalah rakyat biasa pada kesempatan itu, calon presidenpun belum karena belum terdaftar sebagai calon presiden, tapi ternyata Arab Saudi lebih bisa menghargai Anies ketimbang pemerintah negaranya sendiri. Ironis memang dan mungkin sekaligus tamparan bagi pemerintah Indonesia. Waspadalah Anies, Serangan Belum Usai, tapi Baru Permulaan Bagaimana dengan para penista Islam yang telah berbohong besar dan menyebarkan hoax tersebut terutama Jhon Sitorus dan kawan kawan? Apakah mereka akan dihukum/ditangkap atau diperiksa karena telah melakukan ujaran kebencian? Jangankan ditangkap, minta maafpun mereka tidak bisa. Bagi orang orang yang menghalalkan semua cara, memfitnah dan melakukan kebohongan adalah sah sah saja, dan itu telah banyak dilakukannya. Diadilikah mereka? Enggak lah yauuu…. Dengan terungkapnya kebohongan dan fitnah yang dilakukan oleh para pendusta dan penista agama dari kalian non muslim tersebut , apakah kebencian dan permusuhan yang mereka tunjukan itu selesai dan padam? Jawabnya tidak. Sesuai teori fenomena gunung es, yang tampak kepermukaan sesungguhnya sebagaian kecil saja, pada hal sampai jauh kebawah mereka sesungguhnya menyimpan dan terus mencari peluang untuk menghancurkan Anies Rasyid Baswedan. Fitnah dan kebohongan akan terus mereka lancarkan, bahkan yang paling konyol sekalipun yaitu masalah kewarganegaraan Anies. Bila cara cara halus, sesuai konstitusi tidak bisa menjatuhkan Anies, maka cara yang paling kasar dan jahatpun akan mereka lakukan. Ingat, Allah telah mengingatkan kita, fitnah lebih kejam dari pembuhuhan (Qs 2:191). Bukankah dengan fitnah yang lebih keji dari pembunuhan telah berkali kali mereka lakukan, maka tidak mustahil dengan pembunuhan, karena tujuan dan tugas mereka gagalkan Anies, apapun caranya. Namun yang telah berlalu ini adalah pelajaran bagi Anies Rasyid Baswedan dan pendukungnya, jangan berharap banyak adanya perlindungan dari penguasa. Apa yang sedang terjadi saat ini baru permulaan, baru pemanasan dan tanpa perlindungan sama sekali bagi Anies. Eskalasinya tentu akan semakin memanas, kita tahu para kiyai dan ustadt sudah banyak yang terbunuh oleh orang gila, siap siaplah Anies Rasyid Baswedan berhadapan dengan orang gila. Memang Allah maha pelindung, mintalah perlindungan dari Allah, namun Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa adanya upaya untuk merubah nasib. (*)
Tanda-tanda Sebelum Pilpres, Anis Matta: Akan Ada Celah-celah Kejutan di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan empat kriteria calon presiden (capres) yang akan didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keempat kriteria tersebut, adalah berdasarkan pertimbangan agama, geopolitik, perspektif nasional interest dan kepentingan Partai Gelora sendiri. Namun, sebelum menetapkan dukungan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengajak publik untuk membaca tanda-tanda mengenai pentingnya pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Dipandu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menyampaikan hal itu dalam program Anis Matta Menjawab Episode #3 dengan tema \'Membaca Tanda-tanda Sebelum Pilpres\'. Dalam program yang tayang di kanal YouTube Gelora TV setiap Senin ini, Anis Matta memberikan tiga tanda-tanda yang perlu dibaca di Pilpres 2024, karena akan memberikan momentum berlapis-lapis bagi Indonesia. \"Yang pertama adalah tanda sejarah, kedua tanda standar realitas dan yang ketiga adalah tanda masa depan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023). Menurut Anis Matta, untuk membaca tanda sejarah, bisa dilihat dari teori siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil membutuhkan waktu selama 10 tahun, sedangkan siklus menengah antara 20-30 tahun. \"Nah, kalau kita lihat 2024 ini, akan menjadi pemilu keenam yang menjadi peralihan yang akan menjadikan Indonesia besar dan maju. Akan banyak peristiwa-peristiwa politik dan global yang tidak terduga akan terjadi,\" katanya. Dalam Pemilu 2024 ini, akan terjadi siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil dimulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, dan dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024. Sedangkan siklus menengah adalah era reformasi yang sudah berjalan 25 tahun sejak 1998 lalu. \"Jadi selama siklus kecil dan menengah itu, ada pendulum yang bergerak, dimulai demokrasi menjadi rasionalitas demokrasi,\" ujarnya. Sekarang pendulum demokrasi itu, dalam masa peralihan. Dimana pemerintahannya tetap demokrasi, tetapi negara akan dikelola dengan kemampuan teknologi tinggi. \"Kalau 2004 ada Pak SBY, 2014 ada Pak Jokowi. Itu wajah pendulumnya sangat jelas, tapi kalau 2024 ini kita tidak tahu. Hal ini di karenakan proses peralihannya yang lambat, akibat situasi sekarang. Kita juga belum tahu siapa yang akan jadi pendulumnya, hanya sekedar menebak-nebak saja,\" ungkap Anis Matta. Karena itu, jika melihat siklus sejarah Indonesia yang dimulai pada 1945 ketika Indonesia merdeka, kemudian muncul Presiden Soekarno sebagai \'Penyambung Lidah Rakyat. Setelah berkuasa selama 20 tahun, Soekarno jatuh digantikan Presiden Soeharto pada 1965 yang memerintah selama 32 tahun sebagai \'Bapak Pembangunan\' itu, runtuh pada 1998 oleh gerakan mahasiswa. \"Dalam siklus itu muncul berbagai perubahan, ketika masa Bung Karno Indonesia jadi pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pada masa Pak Harto muncul Gerakan Non Blok, sementara pada masa Pak SBY dan Pak Jokowi juga sudah diketahui perubahan seperti apa. Kalau sekarang kita tidak bisa memastikan,\" katanya. Anis Matta menegaskan, siklus kecil dan siklus menengah sejarah Indonesia juga sudah terjadi dalam masa peralihan sejarah sekarang menjelang 2024. Namun, perubahan politik atau global yang akan terjadi pada 2024, apakah akan mengulang sejarah Soekarno atau Soeharto, ini yang tidak bisa dipastikan sekarang. \"Sehingga dibutuhkan standar realitas untuk membaca siklus kecil dan menengah itu, apakah kita menggunakan diksi mengalir deras, mengalir pelan atau mengalir cepat,\" ujarnya. Anis Matta menjelaskan, dalam membaca standar realitas itu, ia menggunakan metodologi berbeda dengan lembaga survei, karena science pada prinsipnya memberikan kita metodologi untuk membaca realitas sosial, realitas politik maupun opini publik. \"Lembaga survei itu punya tujuan kampanye untuk memenangkan calon tertentu, sehingga banyak hal yang disembunyikan, karena dia tidak berkepentingan menyampaikan keseluruhan kebenaran dari fakta,\" katanya. Kalaupun ada kebenaran, kata Anis Matta, hanya sebagai bahan pembenaran saja yang akan menjadi alat untuk menggiring opini atau menyesatkan publik. Padahal partai politik (parpol) seharusnya memotret seluruh apa yang dia baca di lapangan. \"Kita menemukan fakta, ada angka partisipasi publik yang sangat besar, masih bingung dalam menentukan pilihannya, padahal mereka memiliki semangat dan partisipasi yang tinggi. Sekarang ini banyak kontradiksi-kontradiksi yang coba-coba ditutup-tupi,\" katanya. Ketika hal ini dibuka ke publik, lanjutnya, tidak menguntungkan kekuatan tertentu atau partai politik penguasa yang ada sekarang. \"Contoh kecil misalnya, apakah secara makro ekonomi terlihat bagus dan inflasi terkendali itu, apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kan jawabnya, belum tentu dirasakan masyarakat, masyarakat juga belum tentu puas. Bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli yang diberikan pemerintah itu, belum cukup jika melihat realitas sehari-hari masyarakat kita saat ini,\" jelasnya. Alotnya penentuan koalisi dalam Pilpres 2024, termasuk dalam menentukan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung, makin menambah daftar kebingungan masyarakat. \"Fenomena sekarang kelihatannya tidak akan terjadi cepat, pergerakannya slow menuju mengalir cepat dan deras. Bisa jadi peristiwa seperti ketenangan pada masa Orde Baru akan terjadi lagi, ketika Pak Harto memenangi Pemilu 1997 untuk kesekian kalinya. Tetapi di MPR tiba-tiba memilih Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden, padahal rakyat masih menghendaki Soeharto memimpin. Artinya, kita juga perlu melihat rangkaian realitas peristiwa sejarah seperti ini,\" katanya. Anis Matta menambahkan, orang-orang menafsirkan ini sebagai hal jamak terjadi dalam peristiwa sejarah. \"Kalau realitas sekarang ditafsirkan berjalan lambat, karena semuanya dalam keadaan gamang sekarang. Koalisi pemerintah pecah beberapa kelompok, oposisinya juga nggak jelas. Lalu, ada beberapa kasus yang menimpa pimpinan partai koalisi yang dibaca sebagai konspirasi untuk menjegal si fulan, padahal tidak demikian. Tapi kalau pertarungan multi front seperti sekarang, percepatan peristiwa bisa saja tidak akan terjadi,\" katanya. Kendati begitu, Anis Matta tetap yakin akan ada tanda-tanda pergeseran percepetan peristiwa itu, dari lambat ke cepat dan deras. \"Ini yang saya sebut sebagai pertanda ketiga sebagai tanda-tanda masa depan. Ini yang saya sebut sebagai celah kejutan. Dari mana kejutannya yang akan terjadi, akan saya jelaskan di episode berikutnya. Pilpres 2024 ini akan memberikan celah-celah kejutan,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Demi Stabilitas, Ginting Prediksi Dudung dan Yudo Diperpanjang Dinas Aktifnya
Jakarta, FNN - Demi alasan stabilitas nasional jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, Presiden Joko Widodo berpotensi memperpanjang masa dinas aktif Jenderal Dudung Abdurachman maupun Laksamana Yudo Margono, hingga pergantian kepemimpinan nasional pada akhir Oktober 2024. “Masa dinas aktif Jenderal Dudung Abdurachman maupun Laksamana Yudo Margono bisa diperpanjang dari November 2023 menjadi Oktober bahkan 1 Desember 2024, demi alasan stabilitas nasional menghadapi pemilu,” kata analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Selasa (4/7). Menurut Selamat Ginting, bukan hal baru jika presiden akan memperpanjang masa dinas aktif keprajuritan bagi perwira tinggi bintang empat. Apalagi dengan mendapatkan persetujuan DPR, hal ini bisa saja dilakukan Presiden Jokowi, dalam waktu dekat ini. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu mengemukakan, pernah ada preseden sebelumnya di era Orde Baru. Tiga Panglima ABRI mendapatkan perpanjangan dinas aktif, yakni: Jenderal LB Moerdani (pensiun 56 tahun), Jenderal Try Sutrisno (pensiun 58 tahun), dan Jenderal Feisal Tanjung (pensiun 59 tahun). Padahal usia pensiun perwira ABRI saat itu, 55 tahun. Hal yang sama terjadi pada era Reformasi. Pertama, Presiden Megawati pada 2002 memperpanjang usia pensiun Jenderal Endriartono Sutarto. Saat itu yang berlaku UU No.2 Tahun 1988 tentang ABRI. Usia pensiun perwira TNI saat itu 55 tahun. Kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 memperpanjang masa dinas aktif Jenderal Endriartono Sutarto dari 58 tahun menjadi 59 tahun. Saat itu sudah ada UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Usia pensiun perwira TNI 58 tahun. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sesuai UU No.34 tentang TNI Tahun 2004, akan mengakhiri masa dinas aktifnya sebagai prajurit TNI dalam usia 58 tahun, secara bersamaan terhitung pada 1 Desember 2023. Pensiun perwira tinggi TNI/Polri melalui keputusan presiden. “Siapa yang akan diperpanjang masa dinas aktif keprajuritannya di antara dua jenderal bintang empat itu, menjadi hak prerogratif Presiden. Siapa yang lebih dipercaya Presiden Jokowi antara Dudung atau Yudo? Menurut saya keduanya akan tetap diberikan kedudukan terhormat, seperti jabatan menteri kabinet,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik dan militer. Dudung Kandidat Panglima TNI Selamat Ginting memprediksi, apabila Jenderal Dudung yang diperpanjang masa dinas aktifnya, maka kemungkinan abituren Akademi Militer 1988-B itu akan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo (abituren Akademi Angkatan Laut 1988-A). Tentu saja hingga terjadinya peralihan kepemimpinan nasional 2024 mendatang. Dengan catatan Laksamana Yudo tidak mendapatkan perpanjangan dinas aktif militer. “Jadi Jenderal Dudung masih punya peluang besar menjadi Panglima TNI di akhir masa dinas aktifnya, dengan catatan mendapatkan perpanjangan dinas aktif keprajuritan selama satu tahun melalui keputusan presiden atau peraturan presiden, dengan asumsi Laksamana Yudo tidak mendapatkan perpanjangan dinas aktif,” ungkap Ginting, memprediksi. Posisi KSAD selanjutnya, kata dia, kemungkinan akan digantikan para letnan jenderal (letjen) yang memiliki ‘darah biru’, karena pernah bertugas mendampingi Presiden Jokowi di istana. Mereka adalah Letjen Suharyanto, Letjen Agus Subiyanto, dan Letjen Maruli Simanjuntak. (Baca analisis Selamat Ginting: Tiga Letnan Jenderal ‘Darah Biru’ Menguak Takdir jadi KSAD). Lagi pula, lanjut Ginting, Jenderal Dudung sudah menjelang dua tahun menjadi KSAD. Jadi kemungkinan posisi KSAD dan Panglima TNI akan mengalami pergantian dalam waktu dekat ini, sebelum proses pendaftaran calon presiden/calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya akan ada percepatan rotasi maupun mutasi elite TNI. “Jika skenario itu yang digunakan Presiden Jokowi, maka Yudo yang baru sekitar 6-7 bulan menjadi Panglima TNI, bisa saja digeser masuk ke kabinet. Apalagi masih ada satu posisi menteri kosong yang belum diisi, yakni Menteri Komunikasi dan Informasi yang sebelumnya diduduki Johnny G Plate dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem),” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik dan militer. “Sebaliknya, jika Laksamana Yudo yang akan diperpanjang masa dinas aktifnya, dengan asumsi Dudung tidak mendapatkan perpanjangan dinas aktif, maka kemungkinan Dudung yang akan menempati posisi menteri kabinet. Semuanya tergantung kepentingan kekuasaan Presiden Jokowi,” ujar Ginting yang mengenyam pendidikan sarjana ilmu politik, magister komunikasi politik, dan doktoral ilmu politik. Kemungkinan berikutnya, lanjut Ginting, kedua jenderal bintang empat itu sama-sama diperpanjang masa dinas aktifnya. Sehingga keduanya tetap di posisi semula, Yudo sebagai Panglima TNI dan Dudung sebagai KSAD atau bergeser menjadi Wakil Panglima TNI. Teori Kekuasan Weber Menurut Selamat Ginting, sesuai teori kekuasaan Max Weber, ilmuwan politik dari Jerman, penguasa akan memanfaatkan kekuasaannya sebagai kesempatan untuk memenuhi keinginannya atau kehendaknya walau harus menghadapi kehendak pihak lain. “Jadi, walau pun keputusan penguasa kontroversial, namun dia bisa memaksakan kehendaknya kepada pihak lain untuk mewujudkan ambisinya mempertahankan kekuasaannya,” ungkap Ginting. Dikemukakan, dalam hal perpanjangan dinas aktif jenderal bintang empat dengan alasan stabilitas nasional menghadapi pemilu 2024, maka Presiden Jokowi berpotensi akan memilih opsi kebijakan politik yang kontroversial tersebut. Menurut Ginting, walau harus menentang pihak lain yang tidak setuju dengan keputusan politiknya, Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas militer sesuai UUD 1945 Pasal 10, berpotensi mengikuti langkah Presiden Soeharto, Presiden Megawati dan Presiden SBY yang mendapatkan persetujuan DPR. “Presiden Jokowi kemungkinan akan mewujudkan keinginannya untuk memperpanjang masa dinas aktif Jenderal Dudung dan atau Laksamana Yudo dengan dalih stabilitas nasional,” pungkas Ginting dengan meyakinkan. (sws)
Istri Rafael Alun Trisambodo Dipanggil KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ernie Mieke Torondek, untuk keperluan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Benar, hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi gratifikasi dan TPPU terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI untuk tersangka RAT atas nama Ernie Mieke Torondek, wiraswasta,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dari pihak swasta lainnya, yakni Anak Agung Ngurah Mahendra, Happy Hermawati, Shielfy, dan Aulia Bismar.Meski demikian, lembaga antirasuah belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang hendak didalami lewat pemeriksaan para saksi tersebut.KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" kepada mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari Senin (3/4).RAT ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya.RAT diduga memiliki beberapa perusahaan, di antaranya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan.Penyidik KPK telah menemukan Rafael diduga menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui PT AME.Alat bukti lain yang disita penyidik adalah safety deposit box (SDB) berisi uang sejumlah sekitar Rp32, 2 miliar yang tersimpan dalam di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro.Menurut penyidik KPK, atas perbuatannya, tersangka Rafael Alun Trisambodo dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(ida/ANTARA)
POPULER
