Jakarta, FNN -  Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi megaproyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022. Tersangka baru itu bernama Muhammad Yusrizki alias YUS alias YS, Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP). Namun aneh, Yusriki mengaku tidak tahu siapa yang menikmati korupsi Menara BTS yang berkaitan dengan perusahaannya. Pengakuan Yusriki justru mengundang kecurigaan bahwa banyak pejabat papan atas yang terlibat dalam korupsi Rp8 Triliun itu.

Salah satunya Gde Siriana Direktur Eksekutif INFUS, Komite Eksekutif KAMI, dan Sekjen Front Pergerakan Nasional. Kepada redaksi FNN Rabu (11/06/2023) Gde menyampaikan kecurigaannya. Petikannya:

Bagaimana penilaian Anda soal Yusriki sebagai Dirut PT BUP yang mengaku tidak tahu pihak pihak yang terlibat dalam korupsi BTS?

Semestinya Yusriski terpanggil hatinya untuk membuka siapa saja figur yang terlibat menikmati mark-up BTS ini terkait dengan peran PT BUP. Nggak lazim jika perusahaan transaksi triliunan tanpa diketahui pemilik. Kan bisa dilihat mutasi bank rekening perusahaannya. Nggak mungkin juga dalam transaksi resmi kontraktor bayar sub kontraktor dengan cash. Ini juga kan terkait dengan pajaknya. 

Juga Windi dan Irwan semestinya konsisten mengungkap uang Rp 27 M yang diberitakan banyak media nasional telah diserahkan kepada Dito sebelum jadi Menpora dan untuk apa. Karena beberapa waktu lalu saat Dito dipanggil Kejagung kan tidak menjelaskan apakah dia terima atau tidak uang itu dan untuk apa. Tahu-tahu sehari setelah dipanggil ada orang yang kembalikan uang 27M. Perlu dijelaskan juga oleh Kejagung, apakah sudah mendapat informasi atas pengembalian uang tersebut saat memeriksa Dito? 

Mengapa ada kesan para tersangka ragu-ragu dalam mengungkap kasus ini?

Keberanian mereka untuk membuka kepada publik adalah sebagai penebusan dosa kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat miskin. Ini jadi pilihan buat mereka, apakah berpihak kepada rakyat miskin atau lebih suka melindungi para koruptor. Mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki.

Anda percaya kasus ini akan membuka semua yang terlibat?

Ini sebenarnya sudah terang benderang modus korupsinya. Nalar masyarakat gak bisa dibohongi meski kesannya ada upaya proses hukum berlanjut tapi melokalisir kasus hanya menjerat sebagian aktor. 

DPR kok terkesan diam ya?

DPR juga harus marah sebagai wakil rakyat. Dulu kasus century 6 triliunan saja sudah gempar. Sekarang kok adek ayem. Permainan apa ini, rakyat juga paham. Wajar kalau sekarang rakyat marah. Uang Rp8T ini kan bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan anak-anak,  atau melunasi hutang BPJS kepada RS agar kesehatan rakyat lebih terlayani.

Bagaimana kira-kira pengungkapam kasus korupsi ke depan?

Indonesia akan hancur jika praktek korupsi ini semakin menjadi endemi korupsi. Kita sekarang hidup tanpa nilai-nilai, hanya mengejar material. Anak-anak milenial juga pengen cepat kaya, dengan cara apapun. Para pemimpin juga gak punya visi lagi tentang keadilan. Mau dibawa ke mana Indonesia?