ALL CATEGORY
Anis Matta: 'Macan Asia' Gerindra Dekat dengan Narasi 'Indonesia Superpower Baru' Partai Gelora
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan Partai Gelora dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki kedekatan ideologi satu sama lain selama ini. \"Secara umum memang ada kedekatan ideologi dengan Pak Prabowo,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (8/7/2023) Anis Matta menjelaskan Partai Gelora selama ini memiliki semangat politik bernama \'Arah Baru Indonesia\' dan ingin menjadikan \'Indonesia Superpower Baru\' atau lima besar dunia kekuatan global baru setelah Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China Baginya, semangat politik Partai Gelora ini dekat dengan narasi politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang kerap digaungkan Prabowo yang menginginkan Indonesia menjadi \'Macan Asia\'. \"Narasi \'Macan Asia\' [Gerindra] dekat dengan narasi \'Indonesia Superpower Baru\',\" kata dia. Meski demikian, Anis Matta mengatakan Partai Gelora belum memutuskan secara resmi siapa calon presiden (capres) yang akan didukungnya sampai saat ini. Namun, ia menekankan Partai Gelora nantinya akan memperhatikan aspek kesamaan ideologis dengan calon kandidat ketika menentukan pilihan capres. \"Kedekatan ideologi itu salah satu pertimbangan utama Gelora menentukan capres,\" tambah dia. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah kembali memuji kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Baginya, kinerja plus elektabilitas tinggi Prabowo itu bisa membuahkan hasil alias menjadi modal menjelang Pemilu 2024. \"Itu dugaan saya kenapa survei Prabowo Subianto tinggi. Karena sepertinya sudah banyak orang yang mengatakan selama ini kita lihat enggak percaya sama Prabowo Subianto ternyata fine-fine saja,\" kata Fahri. Fahri juga melihat kapabilitas Prabowo sudah teruji sebagai capres. Terlebih, ia mengatakan Prabowo kerap maju di kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) sejak 2014 dan 2019 lalu. \"Yang sudah pernah kelihatan pernah menjadi capres, berdebat, record-nya panjang lebar jatuh bangun, kan cuma Prabowo Subianto,\" sebut Fahri. Partai Gelora merupakan salah satu partai pendatang baru di perpolitikan tanah air. Partai Gelora telah resmi terdaftar sebagai salah satu peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7.(Ida)
Soal Brigjen Endar, Rocky Gerung: Jokowi Mempermainkan Psikologis KPK
Jakarta, FNN - Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara Brigjen Endar Priantono dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang dinilai kurang harmonis sejak peristiwa pemberhentian dan pengembalian Brigjen Endar. Hal ini diungkap Rocky Gerung dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (7/7/23). Dalam tayangan tersebut, Rocky Gerung menyinggung sikap dari Brigjen Endar yang seharusnya berteman kembali dengan Firli Bahuri. Adapun hal itu, karena masa jabatan pimpinan KPK resmi ditambah, dari 4 tahun menjadi 5 tahun. \"Sebetulnya masih ada waktu untuk ya bersahabat demi 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan karena diperpanjang,\" ujar Rocky. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyayangkan adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan itu. Ia pun menyebut kalau Jokowi, tampak mempermainkan psikologis KPK. Hal tersebut yang membuat Rocky Gerung menilai, betapa buruknya presiden RI saat ini. \"Tetapi presiden kemudian sedikit cawe-cawe lagi. Yang udah dipecat Firli dikembalikan lagi melalui perintah Kapolri. Jadi presiden Jokowi juga mempermainkan psikologi KPK. Itu buruknya presiden kita,\" tandas Rocky Gerung. Sementara itu, belum lama ini, diketahui bahwa Brigjen Endar kembali ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Seperti diketahui, Brigjen Endar mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun Ajaran 2023 di Lemhanas RI usai diberhentikan dengan hormat dan dikembalikan ke Polri oleh Ketua KPK Firli Bahuri per 11 April 2023. \"Selain perubahan SK oleh Sekjen, pimpinan KPK juga telah menerbitkan surat tugas mengikuti pendidikan di Lemhanas,\" ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Rabu (5/7/2023). Untuk saat ini, Brigjen Endar juga masih dibebastugaskan dari tugas hariannya. \"Sama dengan pegawai KPK lainnya yang sedang pendidikan di Lemhanas, maka sementara dibebaskan dulu dari tugas sehari-harinya,\" ujar Ali Fikri. (Ida)
Anies Menampar Rezim Jokowi
Anies Baswedan mampu menampar rezim Jokowi, dan itu tanpa perlu menggunakan argumen kata-kata mematikan. Cukup dengan diam, dan pada saatnya waktu yang nantinya membalas dengan pembuktian sebaliknya dari apa yang sepatutnya tak dipersoalkan. Tabiat Anies memang tidak berbantahan di ruang publik. Oleh: Ady Amar - Kolumnis JAKARTA International Stadium (JIS) dalam perbincangan. Setelah lama tak disapa, tiba-tiba muncul pernyataan spekulatif politis istana, itu tentang rumput yang dipakainya--dari sebelumnya soal pintu masuk yang cuma satu, dan area parkir yang tak menampung banyak kendaraan penonton--tak membuat Anies risau, lalu merespons dengan pembelaan. Anies membiarkan saja polemik berlangsung, ia tetap khusyu\' dengan ibadah hajinya yang dilanjut silaturahim pada tokoh dan ulama yang ada di Mekkah dan Madinah. Semua pahamlah, bahwa men- downgrade dirinya tengah diupayakan sepenuh hati. Gonjang-ganjing JIS di tanah air tak merusak agenda Anies di Tanah Haram. Anies seperti tak merasa terusik. Ia cuma berujar, Silahkan JIS direnovasi, itu setelah diverifikasi FIFA. Hal itu ia sampaikan lewat politisi PKS Mardani Ali Sera, yang dimuat dalam Twitter pribadinya, Kamis (6/7/2023). \"Mas @aniesbaswedan bilang JIS bukan miliknya, tapi milik bangsa Indonesia karya anak bangsa. Jika mau direnovasi monggo. Namun ojo kesusu & menghakimi, biarkan FIFA yang menilai. Setorkan aja 6 stadion RI, lalu cek apa rekomendasinya, jika ada perbaikan ikuti saja.\" JIS salah satu legacy yang ditinggalkan Anies. Karenanya, identik dengan Anies. JIS memang megah mencengangkan, jika mata yang melihat tak rabun oleh subyektivitas sempit. Pembangunannya pun tak main-main. Menggandeng jasa perusahaan konsultan desain dan konstruksi asal Inggris, Buro Huppold. Perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 45 tahun. Membangun banyak stadion mentereng di banyak tempat. Di antaranya stadion Tottenham Hotspur, dan beberapa stadion di Qatar. Jika tak sarat politisasi, mestinya simpel melihat JIS itu apakah sudah memenuhi standar FIFA, atau ada bagian tertentu yang perlu direnovasi. Bukan seperti apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir, terkesan norak saat berombongan meninjau JIS. Layaknya seperti ngeroyok Anies dengan mengecilkan karyanya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ikut serta dengan menenteng \"tukang rumput\" guna menilai layak tidaknya rumput JIS, menurut standar FIFA. Tak ketinggalan ikut pula dalam rombongannya, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Plus serombongan juru warta menyertai, agar langkah mereka yang grusa-grusu itu bisa secepatnya diberitakan. Setelah mendengar penjelasan \"tukang rumput\", bahwa rumput JIS tidak layak dipakai. Karenanya, rumput JIS perlu diganti. Sarannya, karena berkejaran dengan waktu untuk perhelatan Piala Dunia U-17, maka perlu diambilkan rumput yang sudah jadi dari lapangan golf. Keluarlah angka Rp 6 miliar untuk renovasi rumput. Lalu Menteri Basuki Hadimuljono tampil memberi penjelasan pada pers, bahwa rumput JIS tidak layak, dan akan diganti sebagaimana usulan \"tukang rumput\". Langkah pembantu Presiden Jokowi ini kasar. Bisa dipastikan itu suara rezim menyikapi hal yang bersangkut paut dengan Anies. Meski tanpa isyarat sekalipun, tahu apa yang mesti dikerjakan untuk men- down grade Anies. Tidak dicukupkan merundung Anies lewat buzzer, yang terbilang gagal, tapi tetap dipakai jasanya. Proyek mubazir dengan gelontoran uang puluhan atau bahkan ratusan miliar untuk menghabisi Anies, yang justru makin menaikkan elektabilitasnya. Karenanya, cara lain pun dipakai, dan itu dengan mengikis legacy yang ditinggalkan Anies di Jakarta. Kali ini JIS yang dipilih. Tidak mustahil pula besok-besok trotoar yang dibangun Anies ratusan kilometer itu juga akan dipersoalkan. Itu hal yang mudah bisa dibuat, misal dengan mempersoalkan keramik yang dipakai terlalu licin, dan itu berbahaya bagi pejalan kaki. Upaya yang hanya ingin mengesankan, bahwa Anies membangun Jakarta dengan tanpa perencanaan yang matang. Menjadi tidak masalah jika ratusan miliar uang mesti keluar untuk penggantian keramik, tentu jika itu terjadi, yang itu cuma untuk men-downgrade Anies. Setiba Anies di tanah air bisa jadi nantinya kita akan mendengar penjelasan darinya, jika itu dirasanya perlu. Bisa jadi sekadar penjelasan pengulangan dari pernyataan sebelumnya, Silahkan JIS direnovasi, tapi menunggu penilaian FIFA. Anies sepertinya tak perlu membela diri atas perundungan JIS, karena sudah banyak para pihak yang tanpa diminta \"membelanya\". Maka menarik mencermati ungkapan pengamat bola, Tommy Welly, atau akrab dipanggil Bung Towel, yang mengomentari Menteri PUPR Basuki Hadimoljono dalam pernyataan akan mengganti rumput yang ada di JIS. \"Menteri PUPR bukan asesor FIFA. Karenanya tidak berhak bicara di luar kewenangannya. Yang berhak memberi pernyataan itu adalah FIFA sendiri selaku regulator dari persepakbolaan dunia.\" Suara-suara senada banyak muncul digaungkan pengamat bola. Semua lebih menyayangkan jika ini ditarik pada kepentingan politik dibanding JIS dipakai untuk Piala Dunia U-17. Terpenting dikesankan JIS tidak sempurna, itu sepertinya sudah cukup. Selanjutnya, JIS akan ditinggalkan. Tak akan disentuh, karena di situ sarat Anies. Main-mainan Erick Thohir dan rombongan, itu cuma langkah sia-sia. Terkesan grusa-grusu. Cuma menimbulkan kehebohan sesaat, selang setelahnya justru muncul caci maki rakyat pada rezim Jokowi. Sedang sebaliknya, memunculkan simpati terus mengalir pada Anies. Sebuah tamparan pada rezim Jokowi. Anies Baswedan mampu menampar rezim Jokowi, dan itu tanpa perlu menggunakan argumen kata-kata mematikan. Cukup dengan diam, dan pada saatnya waktu yang nantinya membalas dengan pembuktian sebaliknya dari apa yang sepatutnya tak dipersoalkan. Tabiat Anies memang tidak berbantahan di ruang publik.**
Kejagung Wajib Periksa dan Tersangkakan Pihak Yang Mengembalikan Uang Korupsi Rp27 Miliar
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Maqdir Ismail, pengacara Irwan Hermawan, terdakwa kasus korupsi BTS, menyebut ada seseorang, pihak swasta, yang menyerahkan uang Rp27 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat terkait kasus dugaan korupsi menara BTS 4G. Uang tersebut dikembalikan satu hari setelah Dito Ariotedjo, Menpora, diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Tujuan pengembalian uang korupsi, mungkin, agar terbebas dari dakwaan korupsi. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230705232530-12-969992/ada-orang-kembalikan-rp27-m-dalam-kasus-korupsi-bakti-kominfo/amp Tetapi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi secara jelas mengatakan, pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus tindak pidana korupsi. Pasal 4 (UU Tipikor) berbunyi: “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Oleh karena itu, Kejaksaan Agung wajib periksa Maqdir Ismail, siapa yang mengembalikan uang Rp27 miliar, yang diduga dari hasil korupsi. Uang tersebut wajib disita, untuk dijadikan sebagai alat bukti. Kejaksaan Agung juga harus segera tersangkakan “pemilik” uang korupsi Rp27 miliar tersebut. Semoga Kejaksaan Agung dapat membongkar korupsi kolektif BTS 4G setuntas-tuntasnya, dan menyeret semua pihak yang diduga terlibat korupsi, tanpa tebang pilih. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230707084633-12-970504/kejagung-panggil-maqdir-ismail-buntut-kisruh-pengembalian-rp27-miliar
Menteri PAN-RB Minta ASN Memangkas Birokrasi Berbelit
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta para aparatur sipil negara (ASN), terutama ASN di Tabanan, Bali agar memangkas birokrasi yang panjang dan berbelit. Menurut Anas, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, pemangkasan birokrasi yang panjang dan berbelit itu dapat membuat masyarakat lebih cepat merasakan dampak dari pelayanan publik yang dihadirkan pemerintah. \"Inilah tugas Pak Bupati (Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya), melihat berapa lama setiap pelayanan diberikan ASN sehingga birokrasi kita jadi lebih sederhana dan segera dirasakan masyarakat dampaknya,\" ujarnya saat menghadiri kegiatan Mengajar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Bali. Selain memangkas birokrasi yang panjang dan berbelit, Anas juga menyampaikan dua langkah lainnya yang dapat dilakukan ASN dan pemerintah-pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat segera merasakan dampak dari birokrasi yang ada. Pertama, kata dia, pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital. Namun, Anas menegaskan transformasi digital itu bukan berarti pemerintah daerah membuat aplikasi-aplikasi baru, melainkan mengintegrasikan aplikasi yang ada ke dalam satu portal pelayanan publik. Yang kedua, Anas mengatakan pemerintah daerah perlu berpihak kepada masyarakat, seperti saat membuat kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan, kata dia, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan tersebut berorientasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan komitmen untuk membenahi birokrasi di bawah kepemimpinannya. Ia lalu mengapresiasi arahan Anas yang komprehensif kepada para ASN, khususnya ASN Tabanan. \"Semoga dengan hadirnya Menteri PAN-RB Azwar Anas di sini menjadi api penyemangat bagi kami jajaran ASN Tabanan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa birokrasi saat ini begitu mudah efektif, dan efisien,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Dirjen Imigrasi Memastikan Data Biometrik Pemilik Paspor Aman
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim memastikan data biometrik pemilik paspor aman, dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data paspor sebanyak 34 juta milik Warga Negara Indonesia (WNI).“Sudah dipastikan bahwa data biometrik aman,” ujar Silmy Karim ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan menunggu hasil penyelidikan dari tim gabungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).“Data paspor bocor oleh hacker itu kan baru dugaan. Kominfo, BSSN, dan Imigrasi sedang selidiki kebenarannya,” tuturnya.Silmy menginformasikan bahwa tim gabungan tersebut akan bekerja selama 14 hari kerja. Informasi terpenting yang telah ia peroleh adalah keamanan data biometrik milik para pemegang paspor.“Dan sudah dicek pada tahun 2023, tidak ada yang berhasil menjebol database Imigrasi,” kata Silmy.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini masih dalam proses melakukan asistensi penanganan insiden atas dugaan kebocoran data paspor sebanyak 34 juta milik Warga Negara Indonesia (WNI).Hal itu menjadi bagian dari koordinasi yang telah dilakukan BSSN dengan pihak-pihak terkait di antaranya tim Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kemenkominfo, CSIRT Kemenkumham, Pusdatin Kemenkumham, serta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.\"Hingga saat ini tim teknis BSSN bersama dengan tim teknis Kemenkumham sedang melakukan asistensi penanganan insiden, validasi dan investigasi atas dugaan insiden kebocoran data paspor WNI tersebut,\" kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya yang diterima ANTARA, Jumat.Selain investigasi data, BSSN dan Kemenkumham juga menjalankan beberapa langkah mitigasi risiko sehingga data yang saat ini ada tetap terjaga dan tidak mengganggu layanan terkait.Di samping itu, BSSN mengimbau pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan ekosistem terkait lainnya untuk bisa meningkatkan keamanan data pribadi yang dimilikinya agar tidak terserang kejahatan siber.\"BSSN mengimbau kepada seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali Data Pribadi, dan Subjek Data Pribadi untuk senantiasa meningkatkan keamanan data pribadi dan sistem elektronik yang dioperasikan,\" ujar Ariandi.(ida/ANTARA)
Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Ditahan KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Andhi Pramono dihadirkan oleh penyidik KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat sore.\"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari pertama, terhitung 7 Juli sampai 26 Juli 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.Para Jumat pagi, tersangka Andhi Pramono awalnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik lembaga antirasuah. Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, penyidik KPK pada Jumat sore mengumumkan penahanan terhadap Andhi Pramono.Nama Andhi Pramono menjadi sorotan warganet setelah foto rumah mewahnya di kompleks Legenda Wisata Cibubur dan gaya hidup mewah putrinya viral di media sosial.KPK juga menyatakan telah menerima laporan dan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari media sosial soal Andhi Pramono.Atas laporan tersebut, KPK kemudian memanggil Andi Pramono untuk memberikan klarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada 14 Maret 2023.Pemeriksaan LHKPN tersebut kemudian terus bergulir hingga naik ke tahap penyidikan pada 15 Mei 2023. Andhi Pramono akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.Penyidik KPK selanjutnya menetapkan Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Meng-update penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Bea Cukai Makassar, bahwa yang bersangkutan juga kami tetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.Dijelaskan pula bahwa penetapan status tersangka TPPU terhadap Andhi Pramono dilakukan setelah penyidik menemukan barang bukti terkait upaya menyembunyikan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.\"Ada dugaan tersangka ini menyembunyikan, dengan sengaja menyamarkan asal usul dari aset yang diduga diperoleh dari korupsi. Berdasarkan kecukupan alat bukti, kami tetapkan lagi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Untuk Mewujudkan Pemilu Damai, Polri Menggandeng Jurnalis Menjadi "Cooling System"
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Biro SDM dan Divisi Humas menggandeng jurnalis atau wartawan menjadi cooling system dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan damai lewat kegiatan Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup.Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengingatkan potensi polarisasi, kampanye hitam, kampanye negatif, serta politik identitas yang terjadi pada 2018-2019 dapat terulang pada 2024.\"Kejadian seperti itu pasti akan dikemas juga oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang ingin membuat situasi menjadi panas, menjadi gaduh dan memenangkan salah satu golongan, salah satu kelompok,\" kata Dedi dalam pembukaan acara Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Meski politik identitas, polarisasi, kampanye hitam dan negatif sulit untuk dicegah, tambah Dedi, Polri membentuk Satgas Nusantara mampu menjadi cooling system di masyarakat pada 2024.Satgas Nusantara bentukan Polri tersebut menggandeng sejumlah pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan media massa.\"Teman-teman media selalu mem-branding, selalu menginformasikan tentang keberagaman, tentang moderasi beragama, tentang kebhinnekaan, tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini,\" kata Dedi.Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan sejatinya pesta demokrasi adalah pesta seluruh rakyat Indonesia saat masyarakat bersuka riya menghadapi pemilu sehingga dalam menghadapi pesta tersebut tidak lagi diisi dengan hal-hal yang memecah belah bangsa.Ia berharap Pemilu 2024 tidak ada lagi istilah cebong dan kampret atau kelompok mayoritas dan minoritas mengingat rangkaian pesta demokrasi ini akan berlangsung panjang dari November 2023 sampai Februari 2024.Itu pun jika setelah hari pencoblosan pada Februari 2024 keputusan hasil pemilu dapat diterima semua pihak. Jika tidak maka akan terjadi dua putaran pemilihan sehingga proses Pemilu 2024 akan berjalan sampai pertengahan 2024, kemudian dilanjutkan pilkada serentak mulai dari Aceh sampai Papua.\"Tahun depan yang menjadi tugas-tugas panjang kepolisian, termasuk rekan-rekan media dalam rangka menginformasikan, mengedukasi masyarakat, memberikan literasi yang terbaik agar tetap menjaga persatuan, kesatuan, kebhinnekaan, keberagaman, dan moderasi beragama,\" ujar Dedi.Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menambahkan Polri dan media massa merupakan mitra strategis dalam menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas.Cooling system, kata Sandi, dimaksudkan untuk menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas melibatkan seluruh komponen bangsa sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terjaga dan terkendali.Menghadapi Pemilu 2024, Divisi Humas Polri diperkuat dengan pembentukan kelompok kerja dan penambahan jabatan fungsional baru.\"Jadi, ada tambahan jabatan fungsional untuk humas sudah jadi. Saat ini sudah di tangan Kementerian PAN-RB, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan kapolrinya sehingga bisa kami eksekusi untuk menyambut Pemilu 2024,\" kata Sandi.(ida/ANTARA)
Solo People Power: Turunkan dan Adili Rezim Korup, Kembalikan Kedaulatan ke Tangan Rakyat
Surakarta, FNN - Aksi people power yang digelar di jalan Kartopuran tepatnya di depan gedung Umat Islam Kartopuran, Gladak Solo berjalan damai. Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Mudrick S Sangidu, Koordinator People Power dan penanggung jawab aksi tersebut. Dalam aksinya Mudrick menegaskan bahwa keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi semakin rusak. \"Telah terjadi banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Hal ini sangat mencederai rasa keadilan,\" katanya di tengah massa, Jumat (07/07/2023). Menurut Mudrick rakyat saat ini tidak bisa menyalurkan aspirasi kepada wakil rakyat yang duduk di Parlemen. Mulai dari tingkatkan DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun DPR RI. Anggota Legislatif tidak lebih hanya sebagai stempel rezim. Oleh karena itu lanjut Mudrick, rakyat perlu menyampaikan pendapatnya melalui aksi turun ke jalan supaya aspirasi rakyat didengar oleh rezim saat ini. Mudrick menyebut Jokowi gagal dalam memimpin negara. Namun DPR seakan tutup mata atas kegagalan itu. \"Salah satu tanda kepemimpinan negara telah gagal menjalankan tugas dan amanahnya adalah ketika perilaku korup rezim dalam segala tingkatan terus meningkat bahkan merajalela. Rezim Jokowi telah secara nyata menampakkan tanda itu,\' tegasnya. Korupsi rezim Jokowi diperparah dengan adanya pencurian, perampasan, perampokan dan segala jenis nama lainnya yang identik telah benar-benar dilakukan oleh sekian banyak pejabat negara dan pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan mereka. \"Belum usai pengusutan skandal Kemenkeu 349 T, kemudian muncul kasus BST Kominfo 7 Triliun,\" tegasnya. Rezim tidak peka bahwa korupsi telah benar-benar merampas rasa keadilan, kesejahteraan rakyat, dan masa depan bangsa. Rezim penguasa yang gagal mencegah dan mengatasi perilaku korup diri sendiri dan kroni-kroninya sudah seharusnya mundur. \"Berkali-kali mukanya ditampar perkara korupsi, tapi kenapa Presiden Jokowi seperti tenang-tenang saja dan seolah-olah tidak terusik oleh perkara-perkara korupsi, bahkan oleh pembantu dan bawahannya sendiri? Apakah Jokowi ikut terlibat atau setidaknya itu cara Jokowi melindungi anak-anak, keluarga, dan kroninya yang diduga (telah dilaporkan) korupsi?,\" kata Mudrick geram. Saat ini kata Mudrick, rakyat butuh presiden yang tegas, berani, dan konsisten menyatakan perang melawan korupsi. Bukan presiden yang embas-imbis dan tak bernyali. \"Oleh karena itu, sudah sepantasnya Presiden Jokowi dan rezim korup ini menyatakan berhenti dan mundur. Jika tidak, maka kekuatan rakyat people power yang akan menurunkannya dan kemudian mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat,\" paparnya. (Ida).
People Power di Solo: Dipancing Oleh Kegelisahan Publik Terhadap Ketidakpastian Arah Pemilu
Jakarta, FNN – Hari ini, Jumat (7/7/23) Mudrick Sangidu akhirnya melakukan aksi people power di Solo. Aksi digelar usai sholat Jumat dan lokasi aksi dipindah dari Bundaran Gladak yang letaknya tak jauh dari kantornya Gibran, Walikota Solo, ke Jalan Kartopuran. Aksi Mudrick ini baru pemanasan dan kemungkinan besar akan diikuti aksi-aksi lain dari berbagai kota di Indonesia. Aksi ini dilakukan karena cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak berhenti juga sampai saat ini sehingga masyarakat merasa tidak ada ketidakpastian bahwa Pemilu 2024 akan jujur dan adil. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (7/7/23) mengatakan, \"Kelihatannya akan ada orkestrasi. Sebetulnya ini pemanasan saja, menguji daya tahan oposisi. Kelihatannya Pak Mudrick mengambil inisiatif, karena dalam 2-3 bulan ini pertemuan konsolidasi itu intensif di Solo,\" katanya. Rocky mengerti dan memahami psikologi Mudrick, seorang yang umurnya mungkin sudah 80 tahun dan terlibat dalam politik sejak orde baru. Jadi dia mau melihat apa sebetulnya ujung dari reformasi. “Jadi, niat beliau adalah menghendaki supaya reformasi itu ditemukan kembali reinventing our reformation, the spirit of reformation. Kira-kira begitu. Tetapi, karena penampilan Pak Mudrick selalu berapi-api, lalu dihubungkan dengan segala macam orang. Padahal tidak begitu. Mudrik orang yang baik hati, sangat santun, memang bawaannya bringasan, pembawaan dari muda, karena mudanya adalah aktivis. Dia dulu aktivis PPP yang diatur oleh Orde Baru,” ungkap Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa bagi orang seumur Mudrick, apa yang dilakukannya tidak ada urusannya dengan kepentingan pribadi. “Jadi, Pak Mudrick tidak perlu dicurigai. Dian cuma ingin mengatakan people power means kedaulatan rakyat,” ujar Rocky. Menurut Rocky, Mudrick mengerti kimia politik orde baru, dia ikut semua proses politik reformasi, bahkan di masa Jokowi dia tahu bahwa ada hal yang tidak beres. Dia elit lama di Solo dan mengerti seluk beluk perkembangan politik dan karier Jokowi selama menjadi Walikota. Mudrick hafal anatomi politik Solo. Oleh karena itu, kata Rocky, dia berpikir untuk mengambil inisatif memulai semacam gerakan moral dari Solo. Lalu semuanya panik, lalu Intel bekerja, lalu mahasiswa mulai dihalangi segala macam, bahkan kemarin nyaris dibatalkan. Tetapi, akhirnya mungkin pemerintah membiarkan, tapi jangan mengganggu pemerintahan Solo. “Tetapi, ini kan hanya percobaan yang akan diikuti juga di Makassar, di Medan, segala macam. Itu tidak tertahankan,” ujar Rocky. “Jadi, semakin rezim melakukan rezimitasi, semakin kegiatan oposisi mengaktifkan diri. Karena ini saling uji coba sampai di mana kekuatan istana berhadapan dengan kegelisahan publik atau bahkan menjadi kemarahan publik. Itu intinya. Ini semua terjadi karena cawe-cawe Jokowi nggak berhenti. Kalau Pak Jokowi berhenti saja, kasih sinyal bahwa oke dia akan jelaskan pada publik bahwa mulai sekarang dia akan jadi Panditoratu segala macam. Tapi itu enggak terlihat. Jadi, ini sebetulnya dipancing oleh kegelisahan publik terhadap ketidakpastian arah pemilu,” ujar Rocky. (ida)
POPULER
