ALL CATEGORY
Ini yang Dirasakan Anies Baswedan saat Naik Haji
PADA hari Jumat, 14 Juli 2023, kemarin Anies Rasyid Baswedan tiba di Tanah Air, setelah sejak tanggal 22 Juni 2023 menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. \"Alhamdulillah,\" tulis Anies yang diunggah di akun resminya di media sosial antara lain Facebook, Sabtu 15 Juli 2023. Berikut unggahan Anies Baswedan selengkapnya: Kami bersama Fery, Mutiara, Ali, Mikail, Kaisar, dan Ismail sungguh merasakan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Ibadah haji ini selain menjadi momentum menjalankan perintah Allah SWT, juga memberikan ruang interaksi yang berkualitas bagi kami. Kami selalu bersama-sama, dalam dua minggu terakhir. Sesuatu yang selama ini menjadi hal yang langka kami rasakan, di tengah kesibukan masing-masing. Setelah mengikuti rangkaian pokok ibadah haji mulai dari mengambil miqat, wukuf, mabit, melontar jumrah, tawaf dan sa’i; kami juga berkesempatan untuk ziarah ke makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah saw. Juga ke ulama besar Indonesia KH Maimoen Zubair dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga berziarah ke makam para ulama yang menjadi sanad penting keilmuan Islam di Indonesia, seperti makam Sayyid Muhammad Al-Maliki dan Sayyid Abbas Al-Maliki (guru KH Hasyim Asy\'ari). Selain itu, kami berkesempatan napak tilas lokasi-lokasi yang menjadi titik penting dalam sejarah Islam. Seperti Gua Hira yang menjadi tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dan juga Gunung Uhud yang menjadi saksi momen peristiwa Uhud. Di Madinah, kami bersyukur bisa berdo’a di Raudhoh serta berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di Masjid Nabawi yang meneduhkan itu kami merasakan kekhusyukan yang luar biasa. Banyak hal yang kami rasakan selama perjalanan spiritual ini. Semoga ini semua memberikan hikmah dan kami diberikan kekuatan untuk istiqamah. Semoga semua yang telah berniat untuk haji, bisa segera mendapatkan panggilan dari Allah SWT untuk menjadi tamuNya di tanah suci. (Dh)
Perubahan itu Tidak Mengganti Total Kebijakan dan Program
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya menegaskan visi perubahan yang diusung oleh partainya dan Koalisi Perubahan itu bukan berarti mengganti total seluruh kebijakan dan program-program pembangunan yang ada.Saat menyampaikan pidato politiknya itu di Jakarta, Jumat malam (14/7), AHY menjelaskan program-program kerja pemerintah yang baik tentu harus dipertahankan, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.“Kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan. Perubahan seolah diartikan, sebagai upaya untuk mengganti secara total, apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan. Dan kita bersyukur, karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka,” kata AHY.Dalam pidato politiknya, dia menegaskan perubahan tidak berarti menghapus segala pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang terbukti berdampak positif bagi kehidupan rakyat.“Meskipun Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, atas semua kerja kerasnya. Kami yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya, ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi, bisa mengakhiri masa bhaktinya dengan baik,” kata AHY.Walaupun demikian, AHY menyampaikan Demokrat punya nilai-nilai dan cara pandang yang berbeda terhadap berbagai kebijakan dan program-program pemerintah yang saat ini berjalan.Oleh karena itu, AHY dalam pidatonya pun menawarkan pendekatan-pendekatan alternatif terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut dia perlu dievaluasi ke depannya.Misalnya, terkait ekonomi dan kesejahteraan, AHY menyoroti sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan, menurut dia itu dapat ditunda pelaksanaannya.Dia menilai biaya yang digelontorkan untuk pembangunan beberapa infrastruktur skala besar dapat dialihkan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, termasuk di antaranya kelompok buruh, pegawai negeri sipil, petani, nelayan, para guru, tenaga honorer, dan masyarakat yang belum mampu dan berdaya lainnya.AHY menjelaskan struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh konsumsi domestik atau dalam negeri. Dengan demikian, peningkatan daya beli masyarakat pun menjadi penting.Namun, hal itu menjadi sulit manakala gaji para pekerja tidak kunjung naik. “Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki,” kata AHY.Dia pun mengusulkan perlu ada penentuan prioritas yang lebih arif ke depannya, terutama dalam penggunaan anggaran negara.“Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat, agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan akan berkurang,” kata Ketua Umum Demokrat.Dalam pidato yang sama, AHY juga menyoroti masalah lainnya, yaitu terkait sumber daya manusia dan lingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, kemudian tata negara dan etika pemerintahan.(ida/ANTARA)
KPK Meluncurkan Kampanye "Hajar Serangan Fajar"
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meluncurkan kampanye \"Hajar Serangan Fajar\" untuk mengajak masyarakat menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024.\"Kita hari ini melaksanakan salah satu program membuat kesadaran untuk pemilu 2024 yang bersih, zero dari politik uang, zero dari penyimpangan dan juga zero dari korupsi itu sendiri,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Anticorruption Learning Center/ACLC) KPK, Jakarta Selatan, Jumat.Firli mengatakan pesta demokrasi adalah hajatan milik rakyat dan melalui Pemilu, rakyat akan memilih dan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.Pemimpin yang terpilih merupakan representasi dari harapan rakyat akan sebuah perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi segenap anak bangsa.\"Saya titipkan kepada para Partai Politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia,\" kata Firli.Firli menjelaskan parpol seyogianya memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Parpol menjadi pemegang suara rakyat yang mengantarkan para kader-nya duduk pada jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif. Yakni dengan tugas dan wewenang-nya untuk membuat kebijakan atau Undang-Undang (UU) yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat.Oleh karenanya, untuk membuat iklim Pemilu yang jujur, bersih, dan adil, sejak tahun 2022 KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol mengikuti kontestasi dengan beradu ide serta gagasan, bukan beradu isi amplop.\"Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,\" pesan Firli.Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana berujar kampanye \"Hajar Serangan Fajar\" adalah pengejawantahan dari hasil kajian yang dilakukan KPK mengenai potensi korupsi pada gelaran Pemilu.Hasil kajian tahun 2018 mengungkap fakta bahwa sebanyak 95 persen menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uang-nya, 72,4 persen media sosial, dan 69,6 persen popularitas.Hal ini dikuatkan oleh kajian dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dimana praktik politik uang telah membudaya dan mengkonstruksi proses demokrasi.Akibatnya, biaya politik membengkak, dan menjadikannya celah rawan bagi para calon peserta pemilu untuk bermain kotor dengan mencari sumber dana yang tidak baik.Kemudian hasil survei LIPI terhadap Pemilu tahun 2019 mencatat bahwa 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang dan 46,7 persen di antaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar. Fakta ini sangat ironis, sebab jika sosok yang dipilih tidak berintegritas maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak akan jauh dari harapan masyarakat.Sementara hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang. Setelah dibedah sebanyak 82 persen penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang.\"Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah \'Serangan Fajar\' adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi,\" tegas Wawan.(ida/ANTARA)
Dua Calon Anggota Paskibraka Nasional 2023 Dikirim dari Papua Barat
Manokwari, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengirimkan dua pelajar calon anggota pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Nasional 2023 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Muhammad Tamrin Payapo di Manokwari, Sabtu, mengatakan seleksi calon anggota Paskibraka tingkat nasional maupun provinsi Papua Barat sudah diselenggarakan sejak Mei 2023.\"Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya lima kabupaten yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti tahapan seleksi. Dua pelajar dari SMA Negeri 1 Manokwari berhasil terpilih dari proses seleksi,\" ujar Tamrin.Ia menjelaskan dua pelajar calon anggota Paskibraka Nasional adalah Muhamad Moreno Aryl Rimosan dan Paskalia Aprilia Kubiari. Setelah tiba di Jakarta, kedua pelajar asal Papua Barat akan mengikuti berbagai pembinaan dan pelatihan secara terpusat bersama calon peserta lainnya.\"Dua pelajar Papua Barat nantinya bergabung dengan peserta lainnya dari 34 provinsi di Indonesia. Kami berharap kedua pelajar dapat mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dan pelatihan dengan maksimal,\" ujar Tamrin.Menurut dia, keikutsertaan kedua pelajar dalam Paskibraka menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Papua Barat.\"Kibarkan panji Papua Barat di Istana Negara. Harumkan nama Papua Barat di kancah nasional,\" ujar dia.Ia menuturkan kedua pelajar yang menjadi calon Paskibraka merupakan generasi asli Papua.Paskalia Aprilia Kubiari berasal dari Kabupaten Teluk Wondama, dan Muhamad Moreno Aryl Rimosan putra asli Kabupaten Fakfak.\"Dua pelajar yang dikirim adalah pelajar asli Papua,\" tutur dia.Selain itu, kata dia, tim seleksi juga telah menentukan 36 pelajar sebagai anggota Paskibra tingkat Provinsi Papua Barat pada upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Mereka berasal dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana dan Teluk Wondama\"Puluhan pelajar tersebut nantinya diasramakan agar proses pembinaan dan pelatihan berjalan lebih maksimal mulai tanggal 24-25 Juli 2023,\" ucap Tamrin.Sementara itu, calon anggota Paskibraka Nasional 2023 Paskalia Aprilia Kubiari merasa bangga karena bisa mewakili Papua Barat pada level nasional, sebab menurut dia, keberhasilan itu tentunya tidak diperoleh dengan mudah, melainkan semangat dan kerja keras selama tahapan seleksi.Ia meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Papua Barat dalam pelaksanaan tugas mengibarkan bendera pusaka.\"Saya berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik saat berada di Jakarta,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
"Hoegeng Awards" Harus Menjadi Pemantik untuk Personel Polri
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan \"Hoegeng Awards\" harus menjadi pemantik untuk seluruh personel Polri di Tanah Air.\"Hoegeng Awards 2023 harus dijadikan pemantik bagi seluruh personel Polri, dari mulai tamtama sampai perwira tinggi, dari mulai bhayangkara dua hingga jenderal, untuk senantiasa meneladani profesionalitas dan integritas Jenderal Hoegeng,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo usai menyerahkan penghargaan kepada setiap penerima Hoegeng Awards 2023 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat (14/7) malam.Dia menjelaskan Hoegeng Awards 2023 menjadi cerminan bahwa Polri selalu dekat dan mengayomi masyarakat. Selain itu, menjadi semangat bagi personel Polri lainnya untuk terus menjalankan tugasnya secara profesional sebagai pengayom sekaligus penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.Sosok Jenderal Hoegeng kata dia, menunjukkan sikap bahwa polisi tidak bisa dibeli oleh uang maupun kekuasaan. Bamsoet berharap semangat integritas ini harus terus diwariskan kepada setiap personel Polri.\"Jenderal Hoegeng pernah menolak fasilitas dan pemberian barang-barang dari para cukong judi. Bahkan sampai mengeluarkan seluruh pemberian barang tersebut dari rumah dinas dan menaruhnya di pinggir jalan,\" ucapnya.Bambang Soesatyo bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, putera Jenderal Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng, serta didampingi Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyerahkan penghargaan kepada setiap penerima Hoegeng Awards 2023.Penerima Hoegeng Awards 2023 terdiri dari lima kategori. Polisi Inovatif diberikan kepada Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo. Polisi Berdedikasi diberikan kepada Bhabinkamtibas Desa Haringen, Barito Timur, Kalimantan Tengah, Brigadir Fitriani Maisyarah.Kemudian, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman diberikan kepada Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto. Polisi Berintegritas diberikan kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Sekolah Pembentukan Perwira Kombes Pol. Darmanto. Polisi Pelindung Perempuan dan Anak diberikan kepada Parik 2 Itbid Itwasda Polda Jawa Tengah, AKP Yuni Utami.(ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Mengevaluasi Sistem Zonasi PPDB
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), akibat potensi kecurangan pada sistem zonasi.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Puan mendorong evaluasi dilakukan karena ditemukan-nya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.\"Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik,\" ucapnya.Kata dia, data kependudukan yang didaftarkan dalam sistem PPDB itu tidak sesuai dengan data di lapangan, alias ada dugaan dilakukannya manipulasi data kependudukan. Upaya itu agar bisa diterima di sekolah pilihan dengan memanfaatkan kuota jalur afirmasi.Jalur afirmasi sendiri merupakan jalur penerimaan siswa untuk anak yang berasal dari kalangan keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas.Puan meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengevaluasi sistem zonasi. Sementara terkait jalur afirmasi, Kemendikbud diminta untuk melakukan pengawasan ketat.Pernyataan tegas itu disampaikan Puan, setelah adanya berbagai dugaan pungutan liat (Pungli) PPDB yang terjadi di Garut terkait PPDB 2023. bahkan, di Kota Bogor, Jawa Barat, ditemukan sekitar 300 aduan indikasi manipulasi PPDB, termasuk terkait zonasi dan jalur afirmasi.Disdik Bogor bahkan mencoret 208 nama siswa yang disinyalir berbuat curang dalam proses penerimaan peserta didik baru jalur zonasi untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).Puan memahami, sistem zonasi bertujuan baik untuk mengatasi ketimpangan, terutama kastanisasi di dunia pendidikan. Kastanisasi yang dimaksud adalah pengkategorian sekolah unggulan atau favorit dengan sekolah non-unggulan.Sekolah unggulan biasanya berisikan siswa-siswa berprestasi. Sementara sekolah non-unggulan lebih banyak diisi siswa yang memiliki kemampuan rata-rata.Meski begitu, kendala yang terjadi mengenai sistem zonasi itu adalah kurangnya kuota penerimaan siswa karena sekolah negeri di tiap kecamatan tidak sebanding dengan jumlah peminat.Akibatnya, banyak orang tua yang \'menghalalkan\' segala cara supaya anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Baik dengan pungli, mencurangi sistem, dan melakukan manipulasi.Sistem PPDB zonasi juga dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara rumah siswa dan sekolah. Sebelum sistem zonasi diberlakukan, banyak siswa yang rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah unggulan, tetapi harus bersekolah di lokasi yang lebih jauh karena tidak bisa masuk ke sekolah unggulan itu.Puan mendukung penghapusan kastanisasi sekolah, namun pemerintah diminta menemukan formulasi yang tepat agar sistem zonasi yang sebenarnya dimaksudkan baik tersebut tidak justru malah dijadikan peluang dilakukannya kecurangan.\"Sekolah harus memiliki standar pendidikan yang sama, jadi tidak ada lagi namanya sekolah unggulan atau tidak. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam menjalankan amanat sesuai undang-undang,\" tutur mantan Menko PMK tersebut.(ida/ANTARA)
Dialog Imajiner Bersama Bung Karno dan Bung Hatta (Bagian 5 - Selesai)
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Kita sebagai bangsa tidak boleh membiarkan kehancuran negara Indonesia terjadi. Menghadapi suksesi kepemimpinan harus ada kesadaran perubahan mengembalikan UUD 1945 sebagai meja statis dan GBHN sebagai Leitstar dinamis. Tentu harus ada perubahan terhadap keadaan Negara Indonesia yang dicengkeram oligarki politik maupun oligarki ekonomi Untuk perubahan menuju masyarakat yang adil dan makmur tentu harus ada keberanian mendobrak keadaan yang membuat segelintir orang ketakutan keserakahannya akan berakhir. RP: Bagaimana menghadapi keadaan negara menuju perubahan yang lebih baik? BK: Ini mengenai UUD 1945 dan Demokrasi Pancasila perlu dipahami tentang penataan kelembagaan MPR setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Banyak yang nggak mengerti UUD 1945 itu, adalah satu tempat yang sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan demokrasi Pancasila . Demokrasi Pancasila perlu menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Demokrasi Pancasila itu perlu. UUD 1945 adalah tempat yang sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan demokrasi Pancasila itu. Pertama di dalam DPR, kedua di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketiga di dalam Dewan Pertimbangan Agung. Jadi harus dilakukan retoling pada lembaga-lembaga negara itu agar bisa melsksanakan demokrasi Pancasila. BH: Segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut paut, berpengaruh-mempengaruhi itu lah (kolektivisme). Masyarakat dan tatanegara Indonesia asli, oleh karenanya kompak, bersatu padu, hormat-menghormati, harga-menghargai, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kolektivitas, dalam suasana persatuan. Sifat ketatanegaraan asli itu masih dapat terlihat dalam suasana desa, baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan lain. Rakyat desa hidup dalam persatuan dengan pemimpin-pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan. Kepala desa atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat dan harus senantiasa memberi bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. BH: Beranda MENYELAMATKAN INDONESIA OMONG KOSONG TANPA KEMBALI KE UUD 1945 ASLI Rate this CSMaret 06, 20220 Oleh: Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila. Amandemen UUD 1945 ternyata semakin merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, amandemen bukan hanya sekedar mengganti pasal-pasal didalam UUD 1945 tetapi juga merubah aliran pemikiran , Aliran pemikiran Panca Sila telah dirubah menjadi Liberalisme Kapitalisme , hal ini tentu saja bukan hanya tidak sesuai dengan budaya dan kehidupan bangsa tetapi lebih jauh telah mengubur karater dan jati diri Bangsa Indonesia. Akibat dari amandemen dan dirubah nya negara kekeluargaan menjadi perseorang maka telah terjadi penyelewengan terhadap tujuan bernegara, munculnya dinasti Politik, oli garkhy ,kemudian kekuasaan diperebutkan dengan model demokrasi liberal, pertarungan perebutan kekuasaan tentu saja didahului dengan saling serang, saling hina dan caci maki, tidak berhenti di situ maka uang menjadi segala-galanya. Uanglah yang bisa membeli demokrasi, di sinilah terjadi perusakan mental bangsa secara akut dan menyeluruh, politik dengan biaya yang tinggi hingga menjadikan politikus melakukan segala cara, menghalalkan segala cara korupsi, kong kalingkong, saling sandra dan jauh dari martabat serta kehormatannya. Bangsa ini sedang menuju keterpurukannya, hilangnya solidaritas sosial, hilang nya senasib dan seperjuangan, hilang nya kesetiakawanan sosial, dan semakin jauh cita cita “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Bagaimana tidak semakin menjadi jurang anta si kaya dan si miskin kalau 0,20 % minoritas warga keturunan Tionghoa menguasai 70% lahan di Indonesia? Bagaimana bisa adil kalau 0,10% minoritas warga keturunan Tionghoa mengauasai 50% kekayaan Indonesia. Tentu saja semua ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap pasal 33 UUD 1945, “Bumi dan air serta kekayaan yang ada didalam nya dikuasai Negara sebesar-besar nya untuk kemakmuran rakyat.” Mana mungkin rakyat bisa makmaur kalau negara telah berlaku tidak jujur membiarkan minoritas menguasai kekayaan di negeri ini. Para elite dan Pemerintah dan para pengamandemen UUD 1945 telah mengkhianati ajaran Panca Sila sebagai prinsip berbangsa dan bernegara . Marilah kita resapi apa yang telah diuraikan oleh para pelaku sejarah pembentukan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar bernegara Cuplikan dokumen Panitya 5. merumuskan pengertian-pengertian Pancasila yang terdiri dari lima orang: 1. Dr. H. Mohammad Hatta; 2. Prof. Mr. H. Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo; 3. Mr. Alex Andrias Maramis; 4. Prof. Mr. Sunario; 5. Prof. Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo. Dibantu oleh 2 orang Sekretaris yakni: Drs. Imam Pratignyo dan Drs. Soerowo Abdulmanap. Pada waktu kami merancang Undang-Undang Dasar 1945, kami telah dapat menyaksikan akibat-akibat dari susunan negara-negara Barat (Amerika Serikat, Eropah Barat). Dasar susunan negara-negara itu ialah perseorangan dan liberalisme. Segala sesuatu didasarkan atas hak dan kepentingan seseorang. Ia harus bebas dalam memperkembangkan daya hidupnya di segala lapangan (ekonomi, sosial, budaya, agama dan lain-lain), sehingga meng-akibatkan persaingan maha hebat antara seseorang dengan orang lain, antara negara dan negara lain, berdasarkan egoisme yang hanya mengutamakan kepentingannya, baik perseorangan maupun negara. Hal demikian itu menimbulkan sistim Kapitalisme di mana seseorang memeras orang lain (explotation de l’homme par l’homme) dan Imperialisme, di mana suatu negara menguasai dan menjajah negara lain. Dalam pada itu tidaklah ada landasan moral yang dapat membatasi nafsu bertindak dan berbuat seseorang terhadap orang lain atau suatu bangsa terhadap bangsa lain. Perang Dunia ke-I (1914-1918) adalah akibat yang nyata dari pandangan hidup Liberalisme, seperti yang diutarakan di atas tadi. Sistim tatanegara demikian itu yang mengutamakan kepentingan perseorangan dan kebebasan hidup tanpa landasan moral, menimbulkan keangkaramurkaan, membikin kacau-balaunya dunia lahir dan bathin, sebagai semangat perseorangan tersebut. Maka dari itu, tatanegara, tata hukum dan pandangan hidup demikian itu, tidaklah sesuai dengan lembaga sosial dari masyarakat Indonesia asli, sehingga jelaslah bahwa susunan hukum negara-negara Barat, yang berlandaskan teori-teori perseorangan dari para ahli pemikir seperti Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu dan lain-lain dari Perancis serta John Locke, Hobbes, Thomas Paine dan lain-lain dari Inggeris dan Amerika, tidak dapat diambil sebagai contoh yang baik bagi Indonesia. Demikian pula contoh yang diberikan oleh dasar susunan negara Sovyet-Rusia tidaklah cocok bahkan bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli. Tatanegara Sovyet-Rusia berdasarkan pertentangan kelas, menurut teori yang diajarkan oleh Mark, Engels dan Lenin, yakni teori ”golongan”. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain, agar hanya suatu golongan saja yang memegang kekuasaan negara, yakni golongan kaum buruh (Dictatorship of the proletariat). Teori ini timbul sebagai reaksi terhadap negara ”kapitalis” yang dianggap dipakai sebagai perkakas oleh kaum ”burjuis” untuk menindas kaum buruh. Kaum burjuis itu mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lemah. Maka perobahan negara Kapitalis menjadi negara Sosialis/Komunis menjadi dasar dan tujuan gerakan buruh internasional. Dalam mencari dasar dan tujuan Negara Indonesia haruslah dilihat kenyataan struktur sosialnya, agar supaya negara dapat berdiri kokoh-kuat untuk bertumbuh sebagai ruang gerak bagi rakyat dengan ciri khas kepribadiannya. Adapun struktur masyarakat Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia oleh rakyatnya sejak zaman purbakala sampai sekarang. Kebudayaan Indonesia itu ialah perkembangan aliran pikiran, yang bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia bathin. Manusia Indonesia dihinggapi oleh persatuan hidup dengan seluruh alam semesta, ciptaan Tuhan Yang Maha-Esa, di mana ia menjadi makhluk-Nya pula. Semangat kebathinan, struktur kerokhaniannya bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan antara dunia luar dan dunia bathin, segala-galanya ditujukan kepada keseimbangan lahir dan bathin itu, dia hidup dalam ketenangan dan ketentraman, hidup harmonis dengan sesama manusia dan golongan-golongan lain dari masyarakat, karena sebagai seseorang ia tidak terpisah dari orang lain atau dari dunia luar, dari segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur-baur dan bersangkut paut, berpengaruh-mem-pengaruhi. Masyarakat dan tatanegara Indonesia asli, oleh karenanya kompak, bersatupadu, hormat-menghormati, harga-menghargai, dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kolektivitas, dalam suasana persatuan. Sifatnya ketatanegaraan asli itu masih dapat terlihat dalam suasana desa, baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan lain. Rakyat desa hidup dalam persatuan dengan pemimpin-pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong-royong, semangat kekeluargaan. Kepala desa atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat dan harus senantiasa memberi bentuk kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, kepala rakyat yang memegang adat, senantiasa memper-hatikan segala gerak gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian bathin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara. Para pejabat negara, menurut pandangan tatanegara asli, ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat begara berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Jadi menurut pandangan ini negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran pikiran integral, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan se-seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamat-an hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Pandangan ini mengenai susunan masyarakat dan negara berdasar ide persatuan hidup dan pernah diajarkan oleh Spinoza, Adam Müler, Hegel dan lain-lain di dunia barat dalam abad 18 dan 19 yang dikenal sebagai teori integralistik. BK: Artinya negara yang diproklamasi kan itu ya yang ada di UUD 1945. Bahkan Bung Karno mengatakan hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah loro-loroning atunggal yang tidak bisa dipisahkan. Alangkah jelasnya! Alangkah sempurnanya ia melukis-kan kita punya pandangan hidup sebagai bangsa, -kita punya tujuan hidup, kita punya falsafah hidup, kita punya rahasia hidup, kita punya pegangan hidup! Karena itu maka Proklamasi dan Undang Undang Dasar 1945 adalah satu pengejawantahan kita punya isi jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung kita punya deepest inner self. 17 Agustus 1945 mencetuskan keluar satu proklamasi kemerdekaan beserta satu dasar kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebenarnya satu proclamation of independence dan satu declaration of independence. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah loro-loroning atunggal. Bagi kita, maka proclamation of independence berisikan pula declaration of independence. Lain bangsa, hanya mempunyai proclamation of independence saja. Lain bangsa lagi, hanya mempunyai declaration of independence saja. Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus. Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Jadi jelas UUD 1945 beserta pembukaannya mengikat bangsa indonesia kepada beberapa prinsip sendiri dan sekaligus memberi tahu kepada dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Rupanya para pengamandemen tidak memahami prinsip-prinsip negara yang diproklamasikan. Sadar atau tidak sadar sesungguhnya Amandemen telah membubarkan negara yang diproklamasihkan pada 17 Agustus 1945. Sebab Amandemen telah merubah prinsip-prinsip negara, sehingga Panca Sila tidak menjadi dasar negara dengan dimasukkannya prinsip Individualisme pada pasal 28. Juga hilangnyanya prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara, prinsip sistem sendiri yang menjadikan Presiden adalah mandataris MPR. Prinsip musyawarah mufakat juga telah diganti dengan banyak-banyakan suara kalah-menang, dan hilangnya politik rakyat yang disebut GBHN. RP : Jadi kalau kita kaji pandangan Bung Karno Maupun Bung Hatta.Telah terjadi perubahan yang sangat mendasar menghilangkan roh dari Negara berdasarkan Pancasila , arti nya negara Proklamasi 17 Agustus 1945 telah di kudeta oleh pengamandemen UUD 1945. Yang menjadi pertanyaan apakah Presiden ,ketua MPR, ketua DPR, Ketua DPR , ketua ketua Lembaga Negara TNI Polri ,Ketua Ketua Partai politik apa tidak menyadari telah terjadi kudeta terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945.karena prinsip -prinsip negara telah dilanggar bahkan dihabisi . Mudah mudahan dialog dengan the Founding Fathers ini membuka mata hati kita setelah 25 tahun terjadi penyelewengan mengakibat kan Bumi air dan kekayaan yang ada didalam nya dikuasi Aseng dan Asing untuk kemakmuran segelintir orang . ....saat nya melakukan perubahan yang mendasar menasionalisasi kekayaan ibu pertiwi dengan Makama Rakyat Indonesia. (*)
Otot Politik
Oleh Ady Amar - Kolumnis PADA akhir pemaparan gagasannya di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13 Juli 2023), Anies Baswedan lagi-lagi ditanya soal IKN, jika nantinya terpilih sebagai presiden, tentunya dalam Pilpres 2024, apakah proyek pembangunan IKN akan diteruskan. Pertanyaan IKN acap disasarkan pada Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Hal yang sama ditanyakan juga pada Bacapres Ganjar Pranowo. Tentu jawaban Ganjar, itu semua orang pastilah tahu: ndherek Jokowi. Pertanyaan kelanjutan proyek pembangunan IKN, itu memang tak salah jika berulang ditanyakan pada Anies Baswedan. Tidak pada Bacapres selainnya. Semua mafhum, bahwa yang selain Anies, seperti berlomba dengan jargon, akan meneruskan pembangunan yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi. Terutama melanjutkan pembangunan IKN. Adalah Ketua APEKSI Bima Aria, yang juga Wali Kota Bogor yang menanyakan pertanyaan \"nakal\" itu. Anies menjawab pertanyaan kelanjutan proyek mercusuar itu dengan tidak perlu serius-serius amat. Dengan senyum dan setengah terbahak, ia jawab dengan memunculkan idiom baru dalam kosa kata kekuasaan, yang disebutnya sebagai \"otot politik\". Idiom yang menarik publik terganga, mencengangkan. \"Bapak ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses Pilkada. Dan di dalam bapak ibu mengelola program, bapak ibu tentu pernah merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik memiliki dasar yang kuat, (maka) tidak perlu otot politik untuk dilaksanakan.\" Idiom otot politik dimunculkan Anies, itu bisa dimaknai sebagai bentuk pemaksaan berlebihan, lebih pada pemaksaan kehendak, dan itu sebenarnya sikap otoriter. Dalam konteks IKN, pemaksaan kehendak itu sampai pada tahap \"wajib\" diselesaikan kelanjutan pembangunannya oleh siapa pun penerus, yang nantinya menggantikannya. Penegasan Anies amatlah menarik, dan itu menunjukkan sikapnya yang tabu untuk didikte memenuhi kehendak kekuasaan yang bersandar pada otot politik. Sebuah bentuk pemaksaan kehendak oleh mereka yang sebenarnya tak lagi punya legitimasi kekuasaan. Pada pemerintahan berikutnya semua kebijakan akan dievaluasi mana yang akan diteruskan, mana yang perlu dikoreksi, dan mana yang perlu dihentikan. Anies belum sampai bicara menghentikan proyek IKN, Anies pun tak janji untuk meneruskannya. Janji bagi seorang Anies adalah pemenuhan kewajiban untuk ditepati, dan itu diwujudkan. \"Jadi saya melihat bila ini rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus, tetapi kalau ini masalah. Kadang-kadang saya heran kenapa sering ditanyakan ya apakah ada masalah ya sebetulnya, lho iya kan?\" Anies menghindar untuk mengatakan, tidak meneruskan IKN jika proyek itu bermasalah. Di samping memang semua mesti dipertimbangkan urgensi pindah ibu kota itu, apakah itu sebuah rencana yang baik, dan matang. Sikap Anies atas IKN lebih maju dibanding sebelumnya, yang itu dipelesetkan pengamat politik abal-abal dengan tak beda dengan Bacapres lainnya soal IKN. Maka pelintiran itu perlu ia luruskan, dan di forum APEKSI itu semua menjadi jelas. Penjelasan Anies lebih memberi artian, bahwa \"otot politik\" itu tak perlu muncul, jika yakin akan rencana yang dibuat itu baik, semata untuk kepentingan bangsa-negara. \"Otot politik\" itu lebih pada bentuk ketidakpercayaan diri, yang mengindikasikan proyek IKN dibuat tidak berdasar pada perencanaan matang, atau memang untuk kepentingan tidak jelas, dan itu di luar yang dibutuhkan. Pembangunan IKN yang seperti dipaksakan, itu saat ini belum bisa terjawab sebenarnya untuk apa, atau untuk keperluan siapa. Pada saatnya semua akan terbuka dengan sendirinya. Anies Baswedan bisa disebut Bacapres yang punya independensi sikap, tanpa bisa diatur-atur, didikte. Tidak juga berharap di-endorse Jokowi, seperti Bacapres lain yang berlomba berebutan mendapatkannya. Karenanya, itu nantinya tidak akan ada balas budi yang mesti ditunaikan. Anies hanya membutuhkan pada yang tengah berkuasa saat ini agar bersikap netral, dan memastikan Pemilu berjalan jujur. Itu memang yang semestinya dilakukan Presiden Jokowi, bukan cawe-cawe yang itu bermakna--sebagaimana Rocky Gerung menyebut--ingin berlaku curang. Jangan sampai itu terjadi, jika tak ingin Jokowi dikenang buruk sebagai presiden yang menyelisih demokrasi.**
Mencuri Kebenaran
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Biarlah oligarki dan rezim tirani mengambil segalanya dari NKRI. Ketika tak ada lagi yang tersisa, kecuali lahir batin yang menghidupi spiritualitas. Rakyat masih punya harapan perubahan, walau harus mencuri kebenaran. Modernitas terlanjur angkuh dan sombong memamerkan kemolekannya. Apa yang dulu tak pernah dipikirkan, kini mewujud dihampir setiap mata memandang. Apa yang dulu tak mungkin dan sulit dilakukan, kini memaksa akal dan perasaan untuk menghadirkannya, menjadi akrab dalam banyak keseharian. Apa yang dulu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, kini membuat gairah dan hasrat dipenuhi kesenangan, terasa seperti ada kepuasan di dalamnya. Kebutuhan ragawi begitu mudah terpenuhi dan dimanjakan oleh kekuatan gagasan yang dieksploitasi modal dan industri berbungkus kehidupan modern. Kemajuan beragam teknologi dalam pelbagai rupa telah menyihir manusia menjadi subyek sekaligus obyek peradaban yang sesuai dengan keinginan. Modernitas juga lihai menunjukan kedigdayaannya dengan menumpang pada perubahan zaman. Menawarkan yang tiada menjadi ada, yang rumit menjadi sederhana dan yang menderita menjadi bahagia. Ada yang berkuasa, ada yang terpinggirkan. Ada yang agung menyandang status sosial, bergelimang harta dan jabatan bak menikmati surga dunia. Namun tidak sedikit juga yang terpapas dan tertindas seperti menghirup udara panas neraka dunia. Ada yang gigih mengambil peran kepemimpinan, ada yang apatis dan terbiasa mengekor. Ada yang terlahir dan bertekad mati sebagai pahlawan. Ada yang menghidupi jiwanya dengan penghianatan dan menjadi pecinta kejahatan. Modenitas memang memberi banyak pilihan hidup. Bertahan dengan mengikuti keyakinan dan prinsip para leluhur beserta warisan tradisinya. Atau terpaksa mengikuti arus besar penemuan dan penciptaan baru pada pikiran, perilaku, kebiasaan dan gaya hidup. Jika mampu mengikuti dan menikmati pesatnya irama kemajuan, bisa jadi disebut lebih moderat, rasional dan memiliki peradaban yang tinggi. Bagi yang mempertahankan nilai-nilai lama dan acuh pada era baru dan kompleksitasnya, harus menerima stigma sebagai kelompok tradisional dan ortodoks. Agak lebih halus mungkin dianggap dari kalangan kultural atau konvensional. Kedua instrumen pemahaman praktis kemanusiaan itu, seiring waktu harus saling berhadapan. Tentunya membawa pengikut-pengikut setianya, baik unsur material maupun spiritualnya. Termasuk orientasi, narasi, dan alat-alat teknis pelengkap lainnya. Bisa berupa pejabat, senjata, buzzer dan influencer. Kedua identifikasi \"human resources\" tersebut dipastikan bertahan pada argumentasi dan justifikasi masing-masing. Terkadang bisa seiring sejalan menerima perbedaan, terkadang tak luput harus menghadapi polarisasi, pertentangan dan atau bahkan konflik berkepanjangan. Pemangku kepentingan publik kerap abai terhadap tugas, peran dan tanggungjawab dalam memenuhi pemikik mandat. Amanat rakyat untuk menjalankan tugas mulia oleh rezim pemerintahan sering diselewengkan. Bukan sekedar distorsi, pemerintah tak sungkan-sungkan dzolim terhadap rakyatnya sendiri atas nama demokrasi, konstitusi dan negara. Kebenaran dan kejahatan bercampur aduk, pelayanan dan pelecehan terhadap rakyat silih berganti. Banyak keburukan melekat pada rezim, terutama saat kebenaran dan kejahatan menjadi otoritas penguasa. Hanya pemerintah yang bisa menrntukan sispa yang salah dan siapa yang benar, meskipun wajah dan tubuh pemerintahan berlumur kejahatan. Semakin berjaraknya antara kesadaran ideal spiritual dengan kesadaran rasional materil, membuat semakin tipisnya perbedaan antara nilai-nilai dan pragmatisme. Secara historis dan empiris, banyak kasus yang di dalamnya sulit membedakan antara orang baik dan orang jahat. Bukan tidak mungkin bisa tak lagi dapat membedakan antara kebenaran dan kejahatan. Aturan dan norma-norna pada waktunya tak akan lagi bisa mengenali siapa yang pemimpin atau siapa yang pembunuh berdarah dingin. Keadilan juga akan malu dan menyingkir ketika diminta pendapatnya untuk menghakimi siapa yang oknum, aparat dan siapa yang keparat. Modernitas dengan segala kebaikan dan kelebihannya, juga amat sangat penuh resiko dan berbahaya. Tanpa mengabaikan aspek dualisme seperti pada manusia atau benda, modernitas juga bisa membawa komplikasi, degadrasi dan dehumanisasi. Semua yang sarat kenikmatan dan begitu menggiurkan, membuat orang perorang, kelompok atau golongan dan suatu bangsa hanya dapat melahirkan manusia pemburu harta, jabatan dan populeritas. Menjadi cinta dunia dan takut mati, kental sebagai produk manusia kreasi modern. Zaman dengan serba instan dan praktis, semua berorientasi efisiensi dan efektifitas serta terkait soal-soal bahan baku, produksi dan pasar yang moderasinya digerakan oleh kapitalisme dan komunisme. Terbukti dan tak terbantahkan, atas nama modernitas hanya menghasilkan penjajahan manusia atas manusia (perbudakan) dan penjajahan bangsa atas bangsa (koloni dan imperium) dalam wajah dan gaya baru. Dunia, betapapapun melakukan agitasi dan propaganda berbalut kampanye global tentang demokratisasi, HAM, pendidikan dan kesetaraan, Iklim dan lingkungan serta beraneka isu tentang strategi perbaikan peradaban dan program kemanusiaan lainnya. Semua itu seperti menjadi kebohongan dan kemunafikan internasional. Populasi warga dunia semakin terkonstruksi sebagai habitat makhluk binatang buas. Kebencian dan permusuhan sesama manusia, melambangkan wujud manusia yang egosentris, rakus dan serakah. Menciptakan perdamaian internasional dengan perang dunia. Memelihara perpecahan, konflik dan saling membunuh atas nama perbedaan yang di kemas dengan jargon dan barang dagangan pluralitas, liberalisasi dan sekulerisasi. Warga dunia umumnya dan umat muslim khususnya, tampaknya telah memasuki fase kritis dari kemunduran peradaban manusia. Sirkulasi etika, moral dan rasa malu dalam interaksi manusia semakin terkikis menuju kepunahan. Perburuan harta, jabatan dan populeritas menjadi kegemaran untuk memuaskan ambisi dan hasrat duniawi. Kehadiran Tuhan telah tergantikan materi. Kejahatan menjadi pemimpin dan penguasa dunia. Kemakmuran dan keadilan sosial seperti mati suri. Kebenaran masih tersandera, mungkin tersembunyi di balik jeruji tirani. Menghalau rasa takut akan sakit, penderitaan dan kematian. Bagi pemberani yang terdidik dan tercerahkan, sepatutnya hanya tunduk pada kekuasaan Ilahi. Ada kebenaran yang hakiki yang bersumber dari Ilahi meskipun ada yang melakukan tipu daya, banyak dimonopoli dan didominasi oleh kekuatan jahat. Melawan logika sesat rezim kekuasaan dan pakem-pakem mainstream sarat manipulasi. Sanggupkah mendengar hati nurani dan panggilan jiwa?. Masih adakah kemauan untuk mencuri kebenaran?. Sekalipun mengambilnya dari tangan rezim kekuasaan, sekalipun sendiri dan bergerak dari jalan sunyi. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 26 Dzulhijjah 1444 H/15 Juli 2023.
Nasdem, PKS, dan Demokrat Sebaiknya "Berontak" Demi Perubahan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KONDISI negara ini parah sehingga dalam Pemilu Presiden 2024 partai politik dipaksa untuk berkoalisi demi memenuhi syarat 20 % Threshold. Konfigurasi berjalan unik dan alot. Ada mekanisme saling ancam, saling sandera dan mungkin saling bantai. Demi pencapaian tujuan. Menang dengan segala cara. Masalah utama yang dihadapi dalam dukungan pada Anies Baswedan oleh ketiga partai politik di atas adalah pertama, apakah Anies Baswedan sendiri akan lolos atau sukses melewati hambatan dan ganjalan serius yang dimainkan rezim Jokowi? Kedua, andai lolos maka mampukan Anies Baswedan dan pendukungnya mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh lawan politik yang didukung rezim? Perjuangan berat mendukung figur untuk menang melawan \"negara\". Dan untuk dapat memenangkan pertarungan itu harus terbentuk kekuatan \"rakyat\" sebagai lawan dari \"negara\". Anies Baswedan harus mampu menjadi pemimpin rakyat jika ingin menang dalam arti berjuang merebut kekuasaan-- \"kampf um die macht\". Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tentu berupaya untuk solid dalam memperjuangkan Anies Baswedan menjadi Presiden. Apapun yang dilakukan oleh rezim Jokowi untuk menjegal harus dilawan dengan sekuat tenaga. Meyakini bahwa mayoritas rakyat sudah jenuh bahkan muak dengan pemerintahan Jokowi yang telah menghianati demokrasi dan nilai-nilai luhur bangsa. Merampok brutal isi kekayaan negara. Ketiga partai politik dituntut menjadi \"pemimpin\" perubahan melalui jalur politik formal. Pemilu adalah ajang untuk merebut kekuasaan. Tentu dalam kompetisi yang berjalan fair atau normal. Persoalannya adalah ketika kini yang nampak justru mengarah pada proses politik yang tidak normal. Ada penggalangan kekuatan negara untuk menggagalkan misi ketiga partai politik tersebut. Untuk hal ini maka dibutuhkan strategi berkualifikasi \"out of the box\". Rezim Jokowi yang menguasai pemerintahan bersikap politik tidak ubahnya sebagai penjajah. Menjadikan segala perlawanan atau sikap kritis sebagai pemberontakan. Oposisi dianggap musuh. Ini tentu sikap politik berbahaya. Nah, strategi \"out of the box\" merupakan perlawanan yang seimbang untuk dapat bertarung kokoh dan mengalahkan. Ketiga partai politik harus berubah menjadi gerakan rakyat untuk perubahan. Lokomotif dari perjuangan untuk masa depan yang lebih baik. Partai Nasdem mewakili semangat kemenangan mengalahkan \"orde lama\", PKS \"kekuatan Islam\" yang dalam proses politik bangsa tidak bisa diabaikan, serta Partai Demokrat yang didirikan oleh \"figur TNI\" dan pernah sukses menjadi pemenang Pemilu. Berjuang bersama rakyat bukan hanya sloganistik. Mulai dibuktikan bahwa partai politik itu milik rakyat. Rakyat tertindas yang memberontak melawan kemapanan yang menindas. Ketiga partai harus memimpin \"pemberontakan\" rakyat untuk membebaskan diri dari penjajahan politik. Penjajahan oligarki yang menginjak-injak demokrasi. Hayo saatnya Nasdem, PKS dan Demokrat untuk berstrategi \"out of the box\". Rezim tengah mencoba untuk memporakporandakan Nasdem, menstigmatisasi buruk PKS dan mengkudeta Demokrat. Bentuk perlawanan atas kejahatan politik itu adalah \"pemberontakan\" bersama rakyat. Pemilu yang menjadi habitat partai politik tidak perlu dikhawatirkan. Ketika rakyat sudah bersama, maka wakil-wakil rakyat akan sukses duduk dan dipercaya. Saatnya rakyat merasakan bahwa partai politik adalah bagian darinya setelah lama hanya diperalat oleh kepentingannya. Melalui ritual lima tahunan. Nasdem, PKS dan Demokrat berkesempatan untuk memulai. Momennya adalah \"berontak\" untuk perubahan. Kekuatan rakyat dalam makna konstruktif dan konstitusional bisa dibangun dalam kebersamaan rakyat dengan partai politik. Gelombang baru untuk Indonesia merdeka dan berwibawa. Nasdem, PKS dan Demokrat harus mampu untuk itu. Bandung, 15 Juli 2023.
POPULER
