ALL CATEGORY
Pulangkan TKA Cina Sekarang Juga
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD Harus diakui dalam hal kemajuan negara, RRC lebih maju dari NKRI, namun harus disadari dan dipahami pula, pengiriman dan keberadaan TKA Cina di Indonesia, bisa menghambat dan mengganggu pengembangan dan kesempatan kerja tenaga kerja Indonesia. Kita yakin bahwa sesungguhnya hanya beberapa gelintir saja manusia tenaga ahli dari TKA Cina yang layak memotori pekerjaan yang ada di proyek-proyek di Indonesia, sedangkan para pekerja lainnya jauh lebih banyak tenaga kasarnya yang sangat mungkin bisa dilakukan sendiri oleh tenaga kerja dari Indonesia. Hal ini akan mengurangi kerawanan ketimpangan sosial di Indonesia sekaligus mengurangi beban pemikiran negatif terkait dengan kecurigaan keterlibatan adminstrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Konsekuensinya ini menjadi tanggung jawab Presiden cq Menko Marinvest LBP yang paling bertanggung jawab atas penerimaan dan keberadaan TKA Cina di Indonesia. Belum terlambat dan pasti berisiko, namun inilah sumbangan terbaik pemerintah dalam mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ini pula hanya mengetuk hati nurani Presiden cq LBP yang telah salah langkah mendatangkan TKA Cina dengan segala perjanjiannya yang bisa membuat terabaikannya dan terbengkalaianya tenaga- tenaga kerja terdidik Indonesia yang telah banyak mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran dan waktu, namun tidak mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik karena kebijakan kita sendiri. Pengembalian dapat dilakukan secara maksimal, juga dapat dilakukan secara bertahap dengan mindset hilangkan legenda bahwa bangsa Cina yang sudah tiba di negara tujuan di manapun di dunia untuk pantang kembali ke negaranya, akan tetapi justru tanamkan di dada bangsa Indonesia pantang kehilangan sedikitpun tanah dan tempat tinggalnya untuk beralih ke pihak orang asing. Selamat bekerja dan berjuang kepada Presiden cq LBP untuk memulangkan TKA Cina mulai sekarang. (*)
Hadapi Putusan MK, Anis Matta: Partai Gelora Siapkan Dua Skenario Sistem Pemilu, Terbuka atau Tertutup
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, Partai Gelora telah menyiapkan dua skenario dalam menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem proporsional pemilu. \"Kita di Partai Gelora ini sudah pasti mendukung yang sudah ada, sistem proporsional terbuka. Tapi kan kita jauh dari jangkauan MK, kita nggak tahu keputusan apa yang akan diambil MK. Tapi sebagai partai kita menyiapkan duanya-duanya, artinya baik untuk proposional terbuka atau tertutup,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023). Menurut Anis Matta, apa yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2023 lalu, itu bukan sebuah bocoran putusan MK. \"Bocoran dari Denny Indrayana, itu bukan sebuah putusan, kita tidak tahu itu apa, karena kita tidak punya jangkauan untuk mempengrahui keputusan itu,\" katanya. Dalam pelaksanaan sistem proporsional terbuka pada Pemilu seperti sekarang, menurut Anis Matta, partisipasi individunya sekarang sangat tinggi. Artinya, kedaulautan rakyatnya tidak terganggu, terlihat dari partisipasi individunya yang kuat juga. Tetapi, jika sistem pemilunya nanti diganti tertutup, maka yang akan berkurang secara signifikan adalah partisipasi individu. Dimana Kedaulatan partai lebih besar, dan partisipasi individu lebih rendah. \"Jadi dalam proporsional sudah terbuka partisipasi individu pasti lebih tinggi, tapi dalam proporsional tertutu, kedaulatan partai lebih besar, tapi partisipasi individu lebih rendah,\" katanya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berharap agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, bukan sistem proporsional tertutup. Sehingga rakyat tetap didorong untuk terus menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil mereka secara langsung. \"Mudah-mudahan saja sistem Pemilu ke depan tetap terbuka agar rakyat kita bisa dorong untuk menggunakan hak pilih nya dalam menentukan wakil mereka langsung dan tidak disabotase oleh kepentingan partai politik,\" kata Fahri Hamzah. Pemilu 2024, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai adalah Pemilu paling krusial, karena akan menentuka, apakah ke depan ini sentralisasi dan oligarki akan semakin mengental atau memudar. \"Jadi wakil rakyat harus berkaca dan mengajak diri bahwa selama ini mereka terlalu melayani kehendak partai politik dan pengurusnya daripada mau melayani kepentingan rakyat yang memilihnya,\" tegas Fahri. Optimis ke Senayan Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengaku optimis Partai Gelora akan lolos ke Senayan dan mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen, apapun sistem pemilu yang akan digunakan, apakah terbuka atau tertutup. \"Insya Allah, kita optimis lolos ke Senayan. Target kita realitis yakni dapat memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Kita yakin, karena masih ada ceruk sekitar 52 persen pemilih pemula, menengah dan tua yang belum menentukan pilihan yang bisa diperebutkan,\" katanya. Saat ini, kata Anis Matta, ada pemilih pemula atau gen Z yang belum menentukan pilihan, dan akan menentukan pilihannya diakhir-akhir. Tetapi, ceruk pemilih pemula ini menyatu dengan pemilih menengah dan pemilih tua yang juga belum menentukan pilihannya. \"Yang membedakan mereka adalah sumber kegelisahan, sumber kekecewaan dan sumber harapannya. Mereka semua gelisah dengan masa depannya, dan berharap lahirnya partai baru,\" ujarnya. Mereka ingin ada partai baru yang bisa memperjuangkan harapan mereka ini, dimana pemilih ini tersebar di seluruh kelompok umur. \"Kalau anda tidak puas dengan hidup anda, anda pasti akan berharap lahirnya partai baru. Dan kalau anda kecewa dengan parrtai sekarang, karena tidak bisa memperjuangkan hidup anda, anda pasti berharap lahirnya partai baru. Karena partai baru bisa mengubah situasi hidup anda. Artinya pemilih ini tidak menjadi pemilih tradisional, angkanya mencapai 52 persen, itu sangat besar untuk diperebutkan ceruknya,\" pungkas Anis Matta. (*)
WNA Singapura dan Rusia Berdalih Investor Dideportasi Imigrasi Bali
Denpasar, FNN - Kantor Imigrasi Singaraja, Bali, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Singapura dan dua orang dari Rusia karena berdalih menjadi investor.Namun, mereka menyalahgunakan izin tinggal terbatas tersebut.\"Kami tangkap mereka berdasarkan laporan masyarakat melalui media sosial Instagram,\" kata Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan di Denpasar, Bali, Sabtu.WNA asal Singapura itu berinisial GOWL dan dua WNA asal Rusia berinisial MK dan AM. Ketiganya ditangkap pada hari Jumat (26/5) di Kabupaten Karangasem.Ketiga WNA itu dideportasi kembali ke negara masing-masing pada hari Sabtu ini melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali.Mereka ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023 dalam operasi gabungan pengawasan keimigrasian atas laporan di media sosial yang disampaikan pada tanggal 4 Mei 2023.Hendra menjelaskan bahwa GOWL yang berusia 59 tahun itu diketahui menyelenggarakan kegiatan Dance for Peace yang diadakan di salah satu hotel di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dengan jadwal pada tanggal 26—28 Mei 2023.Selain selaku penyelenggara, dia juga merangkap disjoki (DJ) dalam acara hiburan itu.\"GOWL adalah pemegang izin tinggal terbatas investor yang berlaku sampai dengan 4 Mei 2025,\" katanya.Sementara itu, dua warga Rusia berinisial MK dengan jenis kelamin laki-laki berusia 37 tahun dan seorang perempuan AM dengan usia 34 tahun.Keduanya pemegang izin tinggal terbatas investor berlaku hingga 15 November 2023 dan 11 November 2023 yang saat itu merupakan pengunjung kegiatan Dance for Peace.Namun, kata Hendra, saat dilaksanakan operasi keduanya bersikap tidak kooperatif dan membuat kegaduhan dan keonaran dalam acara tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, meski memegang izin tinggal sebagai investor, mereka tidak pernah melakukan kegiatan investasi dan dokumen investasinya hanya untuk mendapatkan izin tinggal.Selain dideportasi, ketiganya mendapatkan penangkalan masuk Indonesia.Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penangkalan dapat diberikan selama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan.Sebagai gambaran, Kantor Imigrasi Singaraja terletak di Kabupaten Buleleng, Bali Utara yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan darat dari Denpasar, Bali Selatan.Kantor Imigrasi Singaraja memiliki wilayah kerja di tiga wilayah yakni Kabupaten Buleleng, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Jembrana.(sof/ANTARA)
Kemenkumham Diminta Menindak Tegas Dugaan Bunker Narkoba
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menindak tegas dugaan penemuan bunker narkoba di salah satu kampus di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).Andi Rio mempertanyakan dugaan adanya bunker narkoba di dalam kampus tersebut merupakan jaringan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) di wilayah Sulsel. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa lapas belum menjadi tempat yang memberi efek jera.“Kemenkumham harus bertanggung jawab dalam hal ini. Berikan sanksi berat dan sikap tegas terhadap jajarannya yang terlibat. Jangan sampai image lapas menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para bandar narkoba dalam mengendalikan dan mengedarkan narkoba dari dalam lapas,” kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu.Andi Rio merasa prihatin dengan temuan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel tersebut. Menurutnya, kondisi ini menjadi bukti bahwa jaringan narkoba tidak bisa ditolerir.“Ini bukti bahwa jaringan narkoba serius ingin merusak generasi bangsa di Indonesia. Hal ini tidak dapat ditolerir serta harus diberantas secara serius oleh negara,\" kata Andi Rio.Dia mendorong Kemenkumham dan pihak kampus dapat bekerja sama membantu pihak kepolisian dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus ini. Andi Rio mengatakan kasus ini perlu dibuka secara transparan dan akuntabel.\"Kasus pengendalian narkoba dari dalam lapas bukanlah hal yang pertama terjadi. Ini masalah klasik dari zaman dahulu. Polda Sulsel harus mengungkap motif dan menelusuri siapa saja yang bermain terhadap peredaran aksi jual beli di lingkungan kampus,\" ucapnya.Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mengungkap ada temuan bunker penyimpanan narkoba pada salah satu kampus ternama di wilayah Kota Makassar.\"Bunkernya ada brankas untuk penyimpanan barang bukti dan transaksi narkoba. Pengakuan terakhir (pelaku) sebenarnya sudah masuk tiga kilogram di situ dan sudah beredar cukup lama,\" ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Dodi Rahmawan saat rilis kasus disertai tersangka di Mapolda Sulsel, Makassar, Kamis (8/6).Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel diketahui ikut menyelidiki dugaan temuan bunker narkoba tersebut.\"Pastilah diselidiki, kami tidak terpisah dengan Polda, kami lidik juga. Cuman kepastian, saya belum berani ekspos karena masih dalam pengembangan,\" ujar Kepala BNNP Sulsel Brigadir Jenderal Polisi Ghiri Prawijaya saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Jumat (9/6).(sof/ANTARA)
Ratusan Polisi Mengawal Pembukaan Penas Tani XVI di Padang
Padang, FNN - Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) beserta jajaran mengerahkan 300 personel untuk mengamankan kegiatan pembukaan Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan XVI di Padang pada Sabtu (10/6).\"Untuk pengamanan hari ini kami mengerahkan tiga ratus personel yang merupakan gabungan dari personel Polresta Padang dan Kepolisian Sektor,\" kata Kepala Bagian Operasional Polresta Padang Kompol Deni Ahmad Hamdani di Padang, Sabtu.Ia mengatakan fokus pihaknya adalah memastikan kegiatan pembukaan Penas Tani berlangsung aman dan kondusif yakni di kampus Universitas Negeri Padang (UNP) dan kawasan Lanud Padang.\"Personel Satuan Lalu Lintas juga berupaya menjaga kelancaran arus yang dilalui oleh peserta Penas Tani mengingat tingginya mobilitas, kami juga melakukan rekayasa lalu lintas,\" jelasnya.Ia mengimbau masyarakat di kota setempat sebagai tuan rumah agar sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menyukseskan kegiatan Penas Tani XVI.Untuk diketahui kegiatan Penas Tani di Padang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, serta 289 kepala daerah yang terdiri dari 29 gubernur dan 260 bupati atau wali kota.Selain kepala daerah, para petani dan nelayan yang hadir terkonfirmasi sekitar 25 ribu orang dari berbagai provinsi di Indonesia termasuk para petani dan nelayan dari Sumbar.“Itu masih di luar jumlah pendamping dan ofisial yang diperkirakan sekitar lima ribu orang,\" kata Ketua Panitia Penas Tani Hansastri.Ia mengatakan persiapan pelaksanaan juga sudah maksimal hingga 100 persen, mulai dari panggung utama, stand-stand pameran produk pertanian, hingga gelar teknologi.Hansastri mengatakan keseriusan Sumbar untuk menyukseskan Penas Tani Nelayan itu menjadi bukti Sumbar siap untuk menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan tingkat nasional maupun internasional.\"Kita memang berharap semakin banyak kegiatan nasional dan internasional yang digelar di Sumbar. Kita siap dari semua hal termasuk ketersediaan hotel dan penginapan,\" katanya.Penas Tani Nelayan 2023 berlangsung selama lima hari 10 sampai 15 Juni 2023. Petani dan nelayan dari Sumbar diharapkan bisa memaksimalkan momentum itu untuk meningkatkan wawasan dan jaringan guna mengembangkan usaha.Termasuk di dalamnya untuk para petani milenial yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan sektor pertanian masa depan.(ida/ANTARA)
BPN Menggandeng APH Mencegah Sengketa Tanah di Papua Barat
Manokwari, FNN - Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat menggandeng aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan guna mencegah sengketa tanah di provinsi itu.Kepala Kantor Wilayah BPN Papua Barat John Wiclif Aufa di Manokwari, Sabtu, mengatakan bahwa sinergi kolaborasi sangat perlu dalam mengantisipasi timbulnya konflik pertanahan pada masa mendatang.Selain APH, BPN berkomitmen meningkatkan pemahaman kepada masyarakat adat terkait dengan syarat administrasi pertanahan yang menjadi legalitas hukum.\"Supaya tidak timbul konflik-konflik baru, kami lakukan pencegahan bersama-sama. Kami diskusi dengan APH,\" kata Jhon Wiclif.Dalam meningkatkan sinergi, kata dia, BPN menyelenggarakan sosialisasi pencegahan sengketa tanah selama 2 hari (9—10 Juni 2023) di salah satu hotel di Kabupaten Manokwari.Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan guna mengoptimalkan strategi antisipasi masalah pertanahan yang terjadi di Papua Barat dan Papua Barat Daya.\"Hal itu termasuk pengadaan tanah juga kadang bermasalah, padahal ada payung hukum yang jelas. Ini tugas kami berikan pemahaman kepada masyarakat,\" tutur Jhon Wiclif.Jhon Wiclif mengakui bahwa sengketa pertanahan yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat adalah aset-aset milik pemerintah diklaim oleh masyarakat adat karena belum memiliki surat pelepasan adat.Menurut dia, terkadang masyarakat adat mengajukan tuntutan ganti rugi ganda meski pemerintah telah melakukan pembayaran atas tanah tersebut.Kondisi ini, lanjut Jhon Wiclif, dapat diminimalisasi melalui edukasi yang rutin bagi semua masyarakat adat terkait dengan aturan hukum pertanahan.\"Makanya, administrasi pertanahan harus jelas. Kalau data kami tidak baik, ya, pasti sulit mencegah sengketa tanah,\" ujar dia.(ida/ANTARA)
Untuk Pembebasan Pilot Susi Air, Polda Papua Mengedepankan Upaya Negosiasi
Jayapura, FNN - Polda Papua masih tetap mengedepankan upaya negosiasi dalam pembebasan pilot Susi Air yakni Kapten Philip Mark Mehrtens yang telah di sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sejak empat bulan terakhir ini.Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo di Jayapura, Sabtu, mengatakan pihaknya bersama TNI serta Pemerintah setempat masih terkendala menjalin komunikasi dengan pimpinan KKB Egianus Kogoya.\"Terhitung sudah empat bulan pimpinan KKB Egianus Kogoya menyandera Kapten Philip Mark Mehrtens,\" katanya.Menurut Ignatius, berbagai upaya telah di lakukan aparat TNI-Polri melakukan pencarian dan membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.\"Kami terus akan memaksimalkan upaya negosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk itu Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz 2023 sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum,\" ujarnya.Dia menjelaskan yang menjadi hambatan disini adalah kelompok Egianus Kogoya yang susah membuka komunikasi untuk mau bernegosiasi dan ini menjadi alot-nya proses ini sehingga berlarut-larut.\"Namun, kami yakin dan percaya dan terus tetap mengedepankan proses negosiasi untuk pembebasan pilot Susi Air ini,\" imbuhnya.Dia menambahkan berdasarkan data Kepolisian Polda Papua pilot kapten Philip masih berada di Kabupaten Nduga,Papua Pegunungan.\"Kami berharap KKB tetap membuka ruang negosiasi agar pilot Susi Air di bebaskan dengan selamat,\" ucapnya berharap.Sekadar diketahui, Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens disandera sejak 7 Februari lalu. setelah KKB melakukan aksi pembakaran Pesawat Susi Air Di Bandara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.(ida/ANTARA)
Kapal RS Malahayati Simbol Hadirnya Negara di Wilayah Maritim
Jakarta, FNN - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi mengatakan Kapal Rumah Sakit (RS) Terapung Laksamana Malahayati merupakan simbol kehadiran negara di wilayah maritim.“Ini (kapal RS Terapung Laksamana Malahayati) sekali lagi mengingatkan kehadiran negara di wilayah maritim harus ditingkatkan,” kata Budi di Dermaga Kade Inggom VVQ9+5M6, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu.Hal itu disampaikan-nya dalam acara peresmian operasional Kapal RS Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat.Budi Karya mengaku bahagia laut Indonesia dihiasi kegiatan peluncuran dua kapal itu yang dinilainya sangat filosofis, terlebih operasinya menuju pelosok Tanah Air.\"Pak Presiden selalu berpesan semua kegiatan dilakukan harus memikirkan atas kepentingan rakyat dan kami melihat ada empat hal filosofis pada Kapal Laksamana Malahayati,\" kata Budi Karya dalam sambutannya.Adapun keempat hal filosofis itu adalah nama Laksamana Malahayati, kemudian sosoknya yang heroik sebagai pahlawan nasional, lalu tokoh perempuan, dan figur yang berasal dari ujung barat Indonesia.Budi Karya menyatakan Kapal Kesehatan tersebut sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara maritim.\"Ibu Mega yang saya hormati, apa yang menjadi kegiatan hari ini tentu langkah yang baik pada kami, kapal-kapal seperti ini harus dibangun lebih banyak menuju titik penting yang lebih jauh lagi dan empat filosofi tadi harus menjadi dasar apa yang kita lakukan,\" kata dia.Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meresmikan Kapal Rumah Sakit Terapung Laksamana Malahayati dan Kapal Kesehatan Rakyat.Presiden Kelima RI itu didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati saat meninjau isi kapal.Dalam acara itu, hadir Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.Tampak juga Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan pihak Baguna PDIP Ribka Tjiptaning.Di kegiatan tersebut hadir juga Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam) Komjen Mohammad Fadil Imran, serta perwakilan Panglima TNI yaitu Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen dr. Guntoro.(ida/ANTARA)
Data Keterwakilan Perempuan di Setiap Dapil Perlu Ditampilkan
Semarang, FNN - Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menampilkan data persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan untuk mengetahui kepatuhan partai politik dalam pemenuhan kuota kaum hawa di dapil.\"Dengan demikian, publik akan tahu apakah partai politik patuh memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bacaleg pada setiap dapil,\" kata Titi Anggraini menjawab pertanyaan ANTARA, Sabtu pagi.Hal itu mengingat, kata pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) ini, pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif (bacaleg) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah berbasis daerah pemilihan (dapil).Oleh karena itu, lanjut Titi, keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen harus dipenuhi parpol di setiap dapil sebagaimana dipraktikkan pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.Titi yang pernah sebagai Direktur Eksekutif Perludem menegaskan bahwa KPU RI harus membuka data per dapil agar publik bisa menilai kepatuhan partai politik. Pasalnya, ditengarai ada sejumlah dapil yang pengajuan caleg oleh partai politik yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen.Sejak pihaknya meminta revisi atas Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023, kata dia, selalu menekankan tentang pemenuhan keterwakilan perempuan yang harus berbasis dapil, dan bukan agregat dari seluruh dapil nasional atau per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.\"Data yang kami temukan ada sejumlah dapil di beberapa daerah yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen,\" kata anggota Dewan Pembina Perludem ini.Ia lantas mencontohkan di Sumatera Barat dan Banten, bahkan hampir di semua provinsi terdapat dapil yang keterwakilan perempuannya kurang dari 30 persen karena mengikuti ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a PKPU No. 10/2023.Sebelumnya, pada hari Kamis (8/6) KPU RI menyatakan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 telah memenuhi komposisi bakal calon anggota DPR RI perempuan dalam penyusunan daftar bakal caleg, sebagaimana amanat Pasal 246 ayat (2) UU Pemilu.Namun, menurut Titi, ketentuan Pasal 246 ayat (2) UU No. 7/2017 mengatur tentang sistem semi zipper dalam penempatan nomor urut perempuan dalam daftar bakal caleg.Titi yang merupakan salah satu pemohon uji materi PKPU No. 10/2023 menegaskan bahwa penempatan perempuan dalam daftar bacaleg itu tetap harus sesuai dengan ketentuan Pasal 245 UU Pemilu, yaitu memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.(ida/ANTARA)
Presiden Terkena Gangguan Psikis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Berbagai bentuk politik licik terus berkelindan, kecenderungan meraih kekuasaan dengan mengoperasikan sarana pemaksaan dan ancaman kebencian (hate crime ). Ancaman karena kebencian atau kejahatan kebencian Ini selalu terjadi sebagai kejahatan bermotifkan bias. Kalau ada Presiden cawe cawe mengancam, menghambat bahkan terlibat langsung merekayasa untuk mematahkan, menghentikan seorang Capres ditengah jalan dengan segala cara hanya karena bermotif prasangka, dipastikan Presiden tersebut dalam kondisi tidak normal, Dia presiden yang sedang terganggu psikisnya. Dalam situasi hate crime ( kejahatan kebencian ), para korban tidak sebatas direct victim yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya kekerasan bahkan tindak pidana dengan karakteristik korban adalah orang baik secara individu atau kolektif, menderita kerugian berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak - hak pribadinya Serangan melebar mencakup vicarious victims alias masyarakat. Kendati ‘sebatas’ vicarious ( perwakilan ) namun reaksi psikis mereka serupa dengan direct victim: takut, marah, terguncang, gaduh akan meluas. Kondisi seperti ini bisa mengarah pada bentrokan bahkan perang saudara. Bagaimana logikanya kalau hanya karena ketakutan muncul capres yang berpotensi di luar kendalinya bahkan penuh prasangka akan membahayakan dan mengancam dirinya, maka harus habisi. Prasangka tersebut justru datang dari imajinasi Presiden sendiri yang penuh dengan kecemasan dari berbagai masalah yang bersemayam dalam otak dan perasaannya berakibat hukum membahayakan dan mengancam dirinya. Korbannya akan melebar bukan hanya Capres yang harus jadi korban, rakyat bahkan negara akan menjadi korban. Dan proses demokrasi akan mandeg, situasi politik akan berubah menjadi horor yang menakutkan. Proses politik yang bisa terdeteksi munculnya rekayasa menyusun kekuatan Ketua Partai, kolaborasi dengan para Taipan Oligarki untuk bersama sama menghadang dan menghabisi Anies Baswedan jangan sampai menjadi Capres 2024. Reaksi mereka bukan hanya takut, cemas, khawatir, marah. Efek lanjutannya muncul macam macam rekayasa politik tanpa ada kendali akal sehat, karena psikisnya terus terguncang. Hebatnya di permak dengan bahasa politik \"ini untuk menjaga kelangsungan pembangunan kedepan, stabilitas negara dan lainnya\". Semua alibi yang konyol dan berbahaya, karena presiden sendiri yang membuat kekacauan dan negara dalam guncangan instabilitas. Jangan diabaikan situasi seperti ini bisa berakumulasi mengarah kekacauan yang tidak lagi bisa dikendalikan. Presiden seolah olah percaya diri tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah kerapuhan jiwa dan ketakutan yang terus menerus . Presiden harus menyadari situasi seperti ini harus di hentikan. Lain judul kalau sengaja diciptakan untuk mencari peluang jabatan tiga periode dengan alasan macan macam diluar akal sehat, menabrak , membajak konstitusi. Kalau itu pilihannya justru keadaan makin gawat , kerusakan negara akan makin parah. Kemarahan beberapa daerah bisa muncul ingin memisahkan diri dari NKRI, negara bisa bubar. ***
