Jakarta, FNN - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok capres yang memahami persoalan populis atau terkait dengan rakyat kecil.

 Menurut Arya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut tampak dalam munajat atau doa yang disampaikan Anies dalam Apel Siaga NasDem di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (16/7).

 "Aspek-aspek yang disampaikan dalam doa Anies berusaha memahami dan menyampaikan apa yang tengah menjadi isu publik, terutama pada isu lapangan kerja dan harga sembako, bahkan isu terkini soal jeratan utang pinjaman online," ujar dia.

Sebelumnya, Anies dalam Apel Siaga NasDem itu menyampaikan munajat yang secara spesifik berisikan doa supaya bangsa Indonesia terhindar dari kedengkian dan kezaliman. Selain itu, ia juga mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dan rezeki dan terhindarkan dari perpecahan, bahkan secara harfiah terbebas dari jeratan utang pinjaman online.

 "Ya Tuhan yang maha pengasih, yang maha melepas, dan maha mencukupkan, berikan kepada kami yang sedang terlilit utang, baik utang kepada bank, lembaga keuangan, pinjaman online, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari lemah dan sedih, dari lemah dan malas dari lilitan utang dari penipuan dan tindakan kesewenang-wenangan," kata Anies.

Berikutnya, Arya pun menilai munajat yang merupakan orasi dalam kemasan doa-doa yang disampaikan Anies tersebut menunjukkan dirinya merupakan figur nasionalis-religius.

 "Nilai lebihnya adalah ketika orasi itu dikemas dalam doa-doa menuju perbaikan dan menjaga persatuan, menunjukkan karakter Anies yang nasionalis religius,” kata dia.

 Menurutnya, hal-hal tersebut dapat menyentuh hati masyarakat untuk memberikan dukungan dukungan kepada Anies sebagai capres di Pilpres 2024.

 Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

 Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)