ALL CATEGORY

Setelah Nasdem Unjuk Kekuatan

Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan APEL Siaga Perubahan Partai Nasdem terlaksana meriah di GBK 16 Juli 2023. Agenda utama adalah pidato 2 tokoh yaitu Capres Anies Rasyid Baswedan dan Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem. Hadir Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden PKS serta tiga petinggi Partai Golkar. Apel Siaga juga diikuti simpatisan dan relawan untuk Capres Anies Baswedan.  Baik Anies Baswedan maupun Surya Paloh menyatakan tekad untuk konsisten berjuang demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Memotivasi kader dan simpatisan agar tahan menghadapi ujian. Anies memimpin do\'a sebagai \"senjata\" memperkuat daya tahan dan kemenangan. Surya Paloh menekankan pentingnya mengubah kultur munafik, kepura-puraan, transaksional, individual dan pragmatis.  Tampilan \"Apel Siaga Perubahan\" Partai Nasdem  bernilai sekurangnya : Pertama, mengkritik perilaku rezim Jokowi yang keluar dari semangat awal \"revolusi mental\" dan menyimpang dari arah bernegara yang dikehendaki oleh \"the founding fathers\". Menegaskan bahwa rezim Jokowi telah gagal memenuhi harapan.  Kedua, memberi \"warning\" kepada Jokowi dan pemerintahannya bahwa Partai Nasdem tidak akan menyerah atas tekanan dan ketidakadilan perlakuan rezim. Sinyal kesiapan untuk melakukan perlawanan. Apel pasukan bersiaga untuk \"bertempur\". Ketiga, meneguhkan dukungan kepada Capres Anies Baswedan dengan segala risikonya \"jika takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai\". Mengajak seluruh kader dan elemen pendukung untuk berjuang maksimal memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden.  Keempat, kehadiran tiga petinggi Golkar menjadi pertanda bahwa Golkar akan menjadi kekuatan keempat pendukung Anies Baswedan. Upaya JK, Akbar Tanjung dan lainnya untuk mendekatkan Golkar kepada Koalisi Perubahan akan mencapai hasil.  Kelima, \"show of force\" Partai Nasdem memotivasi unjuk kekuatan Partai Demokrat dan PKS dikemudiannya. Atau menjadi magnet untuk \"show of force\" dari segenap relawan Anies Baswedan. Penjegalan Jokowi atas Anies adalah bunuh diri Jokowi sendiri.  Apel Siaga Perubahan merupakan gelindingan awal bola salju perjuangan untuk kemenangan Anies Baswedan. Menggetarkan lawan politik dukungan rezim. Yang masih terbelah antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Upaya menyatukan keduanya bukan hal yang mudah.  Cepat atau lambat polarisasi akan terjadi antara \"istana\" dan \"rakyat\". Sejarah sudah sering mencatat bahwa \"rakyat\" selalu menjadi pemenang. Penghuni \"istana\" yang tumbang dan berlarian tunggang langgang. Berubah dari berwajah garang menjadi kusut mengkerut sebagai pecundang.  Apel Siaga hanya merupakan langkah awal menuju gerakan masif ke depan penggalangan kekuatan rakyat. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Rezim sudah semakin busuk. Usaha untuk melanjutkan merupakan kebodohan dan kesia-siaan dalam melawan takdir sejarah.  Kekuasaan gaya Jokowi segera tamat. Rakyat sudah muak. (*)  Bandung, 17 Juli 2023.

Pemilu 2024 Semakin Dekat, Partai Gelora Berharap agar Bacapres Tingkatkan Politik Gagasan

JAKARTA, FNN  - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berhasil memotret persepsi warganet terhadap para bakal calon presiden (bacapres). Warganet mendorong terjadinya politik gagasan, bukan politik identitas yang berdasarkan emosi. \"Kita perlu politik gagasan yang mempersilahkan masyarakat menilai apa yang ditawarkan Bacapres ini kepada masyarakat, dan apa yang terbaik itulah yang selayaknya dipilih,\" kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023). Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat merilis hasil riset digital Gelora Petamaya bekerjasama Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema bertajuk \'Memotret Tawaran dan Gagasan Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024\'. Endy mengatakan, Partai Gelora senada dengan temuan Gelora Petamaya dan Cakradata, bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya politik pertentangan, kekerasan, permusuhan dan sebagainya terjadi lagi di Pemilu 2024. \"Mari kita melupakan politik masa lalu, yang membelah masyarakat hingga tidak bisa rukun sampai sekarang. Kita harus mengedepankan politik gagasan, politik yang memiliki visi dan narasi sama dengan apa yang ditawarkan oleh Partai Gelora, yaitu membangun Arah Baru Indonesia,\" katanya. Namun, Endy mengatakan, bahwa hingga kini belum ada  gagasan kongkrit dari Bacapres yang ada saat ini. Temuan ini, tentu saja menjadi \'self critic\' kepada partai politik (parpol) agar melakukan edukasi mengenai politik gagasan.  \"Bacapres harus memberikan narasi tentang gagasannya agar, sehingga publik punya harapan dan masyarakat dapat memilih tawaran-tawaran gagasan dari Bacapres yang layak didukung,\" katanya. Sedangkan Head of Cakradata Muhammad Nurdiyansyah (Dadan) mengatakan, dengan adanya gagasan kongkrit para Bacapres maupun partai pendukungnya, diharapkan diskursus warganet bisa menjadi lebih substantif dan mengarah pada adu gagasan. \"Riset kami lakukan pada tanggal 11 April-11 Juli 2023 mengenai gagasan dan harapan Bacapres. Kami dari Cakradata mencoba melakukan analisis data. Warganet berharap bahwasanya Bacapres sudah harus mulai menawarkan gagasan, program, visi dan arah orientasinya ketika terpilih sebagai presiden RI,\" kata Dadan. Menurut Dadan, gagasan yang dibangun oleh ketiga Bacapres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan belum begitu besar saat ini, sementara Pemilu 2024 semakin dekat. \"Temuan kita, gagasan yang coba dibangun dari ketiga Bacapres belum begitu besar. Itu salah satu fenomena yang bisa menjadi catatan tersendiri bagi Bacapres maupun partai pendukungnya. Hal ini harus mulai ditingkatkan, karena Pemilu sudah dekat,\" katanya. Karena belum adanya gagasan dari Bacapres, kata Dadan, warganet berharap Bacapres mengangkat gagasan tentang keadilan, integritas, pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan ketersediaan pangan. \"Jadi warganet mengajukan requet kepada Bacapres mengenai gagasan apa sih yang harus disampaikan. Pertama sebanyak 66 persen berharap ada gagasan tentang keadilan hukum, ekononomi dan kejahteraan sosial. Lalu, 12 persen integritas yang tinggi, 10 persen soal pemerataan pendidikan, 7 persen masalah pengentasan kemiskinan dan ketersedian pangan 5 persen,\" jelasnya. Selain itu, dalam rilis riset ini juga menghadirkan beberapa orang sumber yang berasal dari masyarakat dalam segmen Kata Warga.  Mereka diwawancarai terkait tema yang sama untuk melakukan kroscek tentang temuan yang muncul di dunia maya tentang persepsi warganet terhadap gagasan para Bacapres.  Salah seorang warga muda yang diwawancara oleh Tim GeloraTV mengatakan bahwa masalah terbesar Indonesia adalah sistem pendidikan yang jelek dan lapangan kerja yang minim.  Dia melihat para Bakal Capres yang ada saat ini muncul, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan belum mengajukan gagasan untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi Indonesia.  Saat ini, dia mengatakan belum punya pilihan terhadap para Capres karena belum terlihat adanya program yang jelas. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, bahwa sekarang masih terdapat masalah, bagaimana bangsa dan komunitas politiknya dalam mengorganisasi sirkulasi elit dan kepemimpinan yang berbasis pada perasaan dan pikiran publik.  \"Akibatnya, pertarungan calon pemimpin negara menjadi kurang berisi dan diisi orang-orang populer, bukan orang yang memperjuangkan nilai dari awal dan punya gagasan besar terhadap bangsa,\" kata Fahri Hamzah. (*)

Retorika Politik Surya Paloh Ditujukan Kepada Presiden Jokowi

Jakarta, FNN - Pidato politik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, sarat dengan pesan politik dan retorika politik yang ditujukan langsung secara persuasif kepada Presiden Joko Widodo.  “Surya Paloh konsisten menggunakan makna dasar restorasi dengan menggunakan diksi denotatif (kata yang sebenarnya) untuk memperjuangkan perubahan. Pidato politik itu secara persuasif ditujukan kepada Presiden Jokowi,” kata analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Ahad (16/7). Surya Paloh menyampaikan pidato politik dalam acara Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadiun Gelora Bung Karno (GBK), Ahad (16/7). Di hadapan bakal calon presiden Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, serta kader Partai Nasdem yang memenuhi Stadion GBK, Surya Paloh tegas mengkritik Presiden Jokowi.  Kecewa Menurut Selamat Ginting, dalam pidato politiknya Surya Paloh secara terang-terangan menyampaikan kekecewaannya, karena kondisi yang diharapkan saat ini tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan para pendiri bangsa.  “Ungkapan frasa sayang seribu sayang, tidak sesuai harapan. Hal itu diucapkannya dua kali dan mendapatkan sambutan tepuk tangan dari peserta apel siaga perubahan,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Awalnya, kata Ginting, Surya Paloh mengungkapkan revolusi mental yang digagas Jokowi sejalan dengan nilai Partai Nasdem. Sehingga partai besutan Surya Paloh itu mendukung dengan totalitas sepenuh tenaga menjadikan Jokowi sebagai Presiden pada 2014 lalu. Dikemukakan, di akhir pidato, Surya Paloh mengakui telah terjadi kesalahpahaman antara Nasdem dan pemerintah (Presiden Jokowi) yang didukungnya. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengatakan, \"Kita terjepit, tapi apakah kita menyerah, kita menyerah, kita menyerah?\" kata Ginting menirukan pernyataan Surya Paloh.  “Surya Paloh tegas menjawab tidak akan menyerah. Itulah pesan politik dari retorika politik Surya Paloh dalam pidato persuatif yang ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Teknik Berpidato Menurut Selamat Ginting, retorika berpidato adalah salah satu tradisi dalam ilmu komunikasi. Tidak mudah untuk menguasai seni berbicara politik, karena perlu bakat alami (talenta) maupun melalui ketrampilan teknis. “Surya Paloh sudah belajar teknik berpidato yang baik sejak masa SMA. Ia berlatih berpidato berulang-ulang di depan cermin. Ia mampu berbicara lancar dengan pikiran yang jelas dan memiliki ingatan yang kuat untuk disampaikan secara singkat, jelas, padat dan mengesankan,” kata Ginting, salah satu tim penulis buku biografi Editorial Surya Paloh. Ginting mengakui Surya Paloh salah satu elite bangsa yang memiliki kemampuan berpidato politik terbaik saat ini di Indonesia. Antara lain karena memiliki ingatan yang kuat terjadap sejarah, punya daya kreasi dan fantasi tinggi, serta teknik mengungkapkan fakta dan penilaian dengan tepat. “Bang Surya Paloh seperti Che Guevara muda yang berapi-api dengan tampilan topi baret militer, kumis,janggut dan brewok.  Ia bisa mencari padanan kata dan nada bicara yang sesuai di tengah gemuruh ribuan massa. Dia tahu waktu, ruang, dan situasi yang tepat. Termasuk kepada siapa pesan yang disampaikan dalam pidatonya,” ungkap Ginting yang pernah menjadi wartawan di Media Indonesia dan Metro TV. Beretorika, lanjut Ginting, harus dapat dipertanggungjawabkan secara emosional. Sebab tujuan retorika politik itu sesungguhnya membuktikan maksud pembicaraan dan membuktikannya di depan publik.  Menurut Ginting, pidato Surya Paloh masuk dalam kategori pidato persuasif dan bukan pidato informatif maupun pidato rekreatif. Pidato persuasif bertujuan mempengaruhi khalayak dengan membujuk agar mengubah pilihan atau sikapnya.  “Sehingga pidato politik Surya Paloh bertujuan agar publik mempercayai ucapannya dengan antusias, dan melakukan sesuatu sesuai dengan harapannya,” pungkas Ginting. (sws)

Stop Politisasi JIS

Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional JIKA pertandingan sepakbola antara Indonesia melawan Argentina kembali digelar, dapat dipastikan Indonesia akan kalah. Namun kalau pun harus kalah, kita pasti berharap selisih golnya tidak terlalu banyak. Pertandingan olahraga atas nama negara selalu akan mampu membuat rakyat bersatu. Demikianlah perasaan kolektif bangsa Indonesia saat Ellyas Pical merajai tinju profesional kelas bantam dunia. Rakyat selalu setia menunggu pertandingannya, hingga jutaan pasang mata akan melotot di depan layar kaca hitam putih saat itu. Namun ketika Ellyas Pical dikalahkan KO oleh Khaosai Galaxy, petinju asal Thailand tidak sedikit rakyat yang menangis hingga banyak orang kehilangan selera makan.  Olahraga memang mampu mempengaruhi perasaan rakyat dan menjadi ekspresi nasionalisme paling nyata. Kecintaan terhadap bangsa dan negara berkobar setiap kali menyaksikan pertandingan olahraga antar negara. Sayangnya organisasi olahraga, termasuk sepakbola kebanyakan dipimpin orang- orang yang tidak kompeten, termasuk para elit politik dan orang- orang brengsek.  Ribut Tentang JIS, Bukan Soal Prestasi Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan kembali Indonesia diberi kesempatan sebagai tuan rumah pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17. Melalui sidang dewan di markas besar FIFA Jenewa, Swiss, Jumat (23/6/2023), Indonesia resmi mengantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.  Peru semula ditetapkan pada Sidang Dewan FIFA sebagai tuan rumah U-17 dan Indonesia menjadi tuan rumah U-20, pada 24 Oktober 2019 di Shanghai, Tiongkok. Namun Peru dianggap tidak mampu memenuhi komitmennya terkait masalah infrastruktur pertandingan akibat bencana banjir dan badai Yaku yang menghantam sejumlah wilayahnya. Sehingga Peru digantikan oleh Indonesia yang sebelumnya juga batal sebagai tuan rumah piala dunia FIFA U-20. Pasca pengumuman tersebut, PSSI merespons dengan inventarisasi lapangan sepakabola untuk digunakan menggelar pertandingan. Keriuhan muncul saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengomentari persiapan Indonesia selaku tuan rumah. Jokowi menyebut sejumlah stadion sepakbola yang akan dijadikan tempat menggelar pertandingan. Jokowi juga membuka peluang menggunakan Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai pengganti Gelora Bung Karno ( GBK). Adalah grup musik Coldplay yang terlebih dahulu dijadwalkan menggelar konser di GBK bersamaan dengan jadwal piala dunia.  Polemik muncul pasca peninjauan JIS oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Kedatangan mereka untuk melihat bagian mana saja dari JIS yang perlu direnovasi, pada hari Selasa (4/7/2023). Basuki, Heru, dan Erick semula melihat-lihat dalam stadion, dari rumput hingga akses keluar masuk stadion.  Dari peninjauan tersebut ditemukan sejumlah hal yang harus diperbaiki sesuai kebutuhan pertandingan, baik untuk pemain, official, wasit, hingga penonton yakni: rumput harus diganti total sesuai standar FIFA, akses keluar masuk bus besar ke dalam stadion untuk mengangkut pemain dan official, akses keluar masuk penonton ke dalam stadion, akses keluar masuk ke kompleks stadion bagi penonton dengan kendaraan umum maupun pribadi.  Stop Politisasi Sepak Bola  Menjelang Pemilu 2024, sepakbola yang merupakan olahraga paling diminati di bumi mendapat tempat untuk dipolitisasi. Ganjar Pranowo (Ganjar) bakal calon presiden (bacapres) PDIP telah menerima dampak besarnya. Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 dikaitkan dengan pernyataan Ganjar yang menolak keikutsertaan Israel bertanding di wilayahnya menggunakan atribut dan lagu kebangsaannya. Hasil survei menunjukkan terjadinya penurunan signifikan elektabilitas Ganjar dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang sama sekali bungkam. Pegiat media sosial (medsos) menyebut tidak boleh mencampuradukkan politik dengan sepakbola, meski hampir semua cabang olahraga tidak pernah lepas dari pengaruh politik. Hampir seluruh ketua umum PSSI adalah pejabat publik dan politikus, atau menjadi politikus pasca urus PSSI. Agum Gumelar, Nurdin Halid, Djohar Arifin Husin, La Nyala Mattalitti, Edy Rahmayadi, Mochamad Iriawan, hingga Erick Thohir, semuanya adalah politikus. Sepakbola sudah lama dijadikan sebagai alat politik jauh sebelum pernyataan Ganjar.  Atas dinamika politik tersebut, maka Kongres Rakyat Nasional sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa menjadi tuan rumah pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17 adalah hal biasa. Keikutsertaan tim sepak bola Indonesia dalam pertandingan juga bukan karena prestasi, tetapi bonus sebagai tuan rumah. Indonesia melalui \"negosiasi politik\" akhirnya dipilih untuk menjadi \"event organizer\". Maka semua fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan standar dan ketentuan FIFA.  Kedua, bahwa JIS dengan segala kelebihan dan kekurangannya tidak seharusnya diseret untuk kepentingan politik. JIS tidak ada kaitannya dengan prestasi atau wanprestasi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga JIS tidak boleh dijadikan sebagai alat memuja atau menghina Anies Baswedan. JIS dibangun berdasarkan perencanaan Pemerintah DKI Jakarta dan 80% dibiayai melalaui pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sisanya 20% dari APBD DKI Jakarta. Maka sejatinya JIS adalah hasil kerjasama berbagai pihak, termasuk para perencana dan pelaksana pembangunan. Sehingga JIS harus menjadi tanggung jawab bersama.  Ketiga, bahwa segala bentuk tindakan teknis dalam rangka menyesuaikan JIS dengan standar dan ketentuan FIFA, baik rumput, akses atau hal lainnya harus dilakukan dengan baik. Maka semua pihak, baik yang memuji atau membully Anies diminta untuk menghentikan semua pertengkaran politik kosong dan kering. JIS adalah fasilitas olahraga milik rakyat dan harus digunakan untuk membawa kebaikan bagi rakyat.  Keempat, bahwa PSSI diminta untuk fokus pada persiapan tim sepakbola dan persiapan fasilitas sebagai tuan rumah, baik stadion, infrastruktur pendukung serta persiapan sosial lainnya. Sebagai tuan rumah harus ada edukasi dan sosialisasi terhadap penonton di dalam stadion (suporter) maupun di luar stadion (masyarakat umum). PSSI harus menggalang partisipasi publik melalaui kampanye positif baik langsung maupun melalui medsos, sehingga pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17 akan menghadirkan kegembiraan.  Kelima, bahwa sepakbola sebagai salah satu cabang olahraga harus dijauhkan dari intervensi politik. Maka para pihak yang berencana ikut serta dalam Pemilu 2024, baik pileg, pilpres, maupun pilkada diminta untuk tidak menjadikan piala dunia FIFA U-17 melalui sebagai sarana kampanye, baik untuk diri sendiri, kelompok politik maupun lawan politik. Besarnya alokasi anggaran dari negara untuk perhelatan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan politik.  Keenam, bahwa PSSI, pemerintah dan semua pihak harus gotong royong untuk memastikan tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang kembali. Tidak boleh ada air mata dan darah anak bangsa yang kembali tumpah akibat kecerobohan PSSI dan panitia pertandingan. Maka pemerintah harus mengambil kendali dalam melakukan konsolidasi semua komponen dan elemen bangsa untuk mendukung kesuksesan piala dunia FIFA U-17.  Kornas mengajak semua pihak untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam perhelatan piala dunia FIFA U-17 di Indonesia. Sehingga sepakbola tetap menjadi pertandingan olahraga yang menarik, yang menghadirkan sukacita dan kegembiraan. (*)

Selangkah Lagi Indonesia Berhaluan Komunis

Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih  LAHIRNYA Kepres 17/2022. Inpres nomor 2/2023 dan Kepres 4/2023 adalah fakta empirik bahwa KGB (Komunis Gaya Baru), sudah eksis dan bangkit dari dalam kuburnya. Setelah runtuhnya 32 tahun kepemimpinan Soeharto, upaya untuk merehabilitasi PKI sudah terendus aroma busuknya. Setidaknya ada lima catatan terkait hal ini.  Pertama, adanya rencana yang gagal mencabut TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.  Kedua, idato Menteri Dalam Negeri terkait paham atheisme, komunisme, leninisme dan marxisme, yang seolah-olah membuktikan bahwa komunisme sudah masuk ke dalam istana.  Ketiga, video viral Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menyatakan anak-anak PKI boleh menjadi TNI yang menyontak perasaan kolektif yang getir dari sebagian besar masyarakat.   Keempat, diamnya Pemerintah dikala masyarakat luas menginginkan pencabutan terbitnya  buku-buku yang berbau komunis. Kelima, adanya teror berupa penganiayaan terhadap sejumlah ulama, ustadz, penceramah, dan pengurus masjid, serta perusakan masjid.  Kepres 17/2023. Inpres nomor 2/2023 dan Kepres 4/2023 memunculkan  12 kasus pelanggaran HAM berat- “the great target” -  nyasar sebagai target adalah kejadian tragedi 1965. Pemerintah telah dan sedang membalik fakta sejarah, menjadikan PKI sebagai korban pelanggaran HAM berat yang pelakunya adalah TNI dan ummat Islam. Pemerintah melalui 16 kementrian dan 3 KL, akan melakukan program program rehabilitasi, recovery, pelurusan sejarah, serta santunan uang trilyunan untuk anak-anak PKI. Diduga  kuat sedang dan terus akan muncul sekenario bentuk iklan, film, sinetron, kurikulum sejarah “Plying Victim” versi PKI. PKI adalah korban pembunuhan, pemerkosaan, dan pelakunya adalah Ummat Islam bersama TNI. Keturunan anak/cucu PKI  secara militan bergerak TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masive) selama puluhan tahun ini, tanpa di sadari banyak pihak. Dan saat ini “mereka” hampir menguasai sendi sendi negara. Indikasi sergapan mereka mulai dari istana, senayan, kementrian, media, POLRI, BIN, TNI (simpul pimpinan), Ormas besar Islam, sangat sulit dibantah sebagai sebuah realitas. Targetnya memegang penuh kendali apartut negara, dengan menguasai  penuh dengan menempatkan kader kader Neo PKI.  Rezim terkesan melindungi, melakukan pembiaran bahkan mendukung anak anak neo PKI ini menjadi ujung tombak terdepan, karena punya motivasi , militan, balas dendam  atas tragedi 1965.  Wajar, dalam pemerintahan hari ini, aura kebencian terhadap ISLAM dan mengkerdilkan TNI sangat sistematis dan besar. Karena musuh utama para anak Neo-PKI ini adalah ; ISLAM dan TNI. Satu langkah lagi, Indonesia akan menjadi negara komunis, sesuai dgn road map 50 Tahun China raya  tahun 1980 yang lalu. Dimana China akan melakukan soft invantion melalui program BRI (Belt Road and Initiative) ke beberapa negara termasuk Indonesia yang di targetkan tahun 2030 sudah menjadi negara protektorat  China Komunis. Indonesia tahun 2030 sdh menjadi Indochina berhaluan Komunis. *****

Fahri Hamzah Ungkap Jokowi dan Prabowo Miliki Ikatan Batin yang Kuat

JAKARTA, FNN  - Isu kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, yang menjadi salah satu bakal calon presiden (capres) terus menjadi perbincangan jelang kontestasi politik lima tahunan, yakni Pemilu 2024.  Bersamaan dengan itu, asumsi bahwa arah dukungan Jokowi untuk Prabowo terendus semakin kuat, disaat sejumlah capres tengah berebut suara untuk bisa mendapatkan hati dan dukungan dari relawan Jokowi. Kabar kedekatan dua tokoh itu pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah, yang bahkan tak menampik isu tersebut. \"Pak Jokowi dan Prabowo memang memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Saya mau ungkapkan satu hal yah, Anda harus ngerti bahwa hubungan batin antara Prabowo dengan Jokowi itu kuat sekali,\" ungkap Fahri Hamzah dalam keterangannya,  Minggu (16/7/2023). Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, kedekatan Jokowi dengan Prabowo bukan persoalan baru. Hal itu bisa ditelusuri sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta 2014 silam yang sebelumnya merupakan Wali Kota Solo. \"Bukan soal baru (kedekatan Jokowi dan Prabowo), ini soal lama sejak dari Solo ke Jakarta. Itu nggak gampang itu, itu dalam sekali itu hubungan antara mereka berdua ini,\" beber Fahri. Maka dari itu, lanjut Fahri, Kabinet Pemerintahan Jokowi harus menggunakan momentum ini untuk bersatu mendukung Prabowo pada Pilpres 2024. Apalagi saat ini, approval rate Jokowi sangat tinggi yakni sekitar 80 persen. \"Makanya kalau menurut saya gunakanlah momentum ini, mumpung Pak Jokowi ini approval ratenya tinggi harusnya kebinetnya ini bersatu. Apalagi sudah 90 persen, Bos. Kalau approval rate sudah 90 persen, ya sudah bersatulah. Bawalah Pak Prabowo ini, tinggal cari wakil,\" kata Fahri. Terkait kabar kedekatan Jokowi dan Prabowo tersebut, ia pun menilai kalau pihak-pihak yang berlawanan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah tidak terlalu kuat. Ditambah, di kalangan akar rumpus juga sudah tidak ada lagi yang menghalangi Prabowo di Pilpres 2024. \"Waktu saya bertemu berdua Pak Prabowo di kantornya (Kemenhan), itu juga saya bilang \'Mas sebenarnya kalau bicara rakyat sih kayaknya orang sudah sadar juga nggak mungkin lagi lah menghalangi Bapak\',\" ucap Calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Bara I ini seraya juga menduga kalau di tataran elite nasional sudah tidak ada yang menghambat Prabowo. (*)

Apel Siaga Perubahan NasDem Jelas Upaya Menampar Jokowi Sekerasnya

Apel Siaga Perubahan NasDem dengan tidak mengundang Presiden Jokowi, itu jelas upaya menampar Jokowi dengan sekerasnya. Memang sudah waktunya NasDem bersikap kritis melawan dengan cara yang dimungkinkan. Dan, Apel Siaga Perubahan NasDem ini bisa disebut langkah mantap penyikapan sikap di mana NasDem saat ini memposisikan dirinya. Oleh: Ady Amar - Kolumnis. Surya Paloh mengirim signal keras, dan itu lolongan kemarahan tersumbat. Agaknya kalau mau diperdengarkan itu sepertinya berbunyi, Jika mesti berperang, saya pun siap meladeni. Apel Siaga Perubahan NasDem pagi ini, di GBK, Minggu, 16 Juli 2023, seperti respon atas sikap rezim Jokowi yang merasa digdaya bisa berbuat semaunya. Perlakuan rezim Jokowi pada Surya Paloh, dan itu Partai NasDem, akhir-akhir ini diresponsnya dengan unjuk kekuatan perlawanan. Apel Siaga Perubahan NasDem ini bentuk perlawanan nyata, bahwa NasDem siap melawan dengan kekuatan yang dimiliki, tidak sebatas massa Partai NasDem tapi seluruh rakyat pendamba perubahan akan berada di belakangnya. Surya Paloh pastilah sudah menghitungnya dengan cermat. Maka helatan itu tak perlu mesti mengundang Presiden Jokowi--tidak seperti biasanya setiap kegiatan partai politik seperti wajib mengundang RI 1 sebagai keharusan--itu bagi NasDem seperti tidak lagi perlu diistimewakan. Meski itu disebutnya sebagai acara internal partai, yang karenanya tidak perlu mengundang presiden. Tapi justru dipandang sebagai penegasan terang-terangan NasDem atas sikap politiknya. NasDem tidak merasa jengah tidak mengundang Presiden Jokowi. Justru itu yang ingin ditampakkan sebagi sikap politiknya tanpa basa-basi. Dua partai pengusung dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat dan PKS diundang pada acara itu, meski hanya 5-10 orang perwakilan untuk setiap partai. Mengundang juga tokoh masyarakat dan para ulama/kiai yang tinggal di seputaran Jakarta turut diundang. Tapi tidak untuk Presiden Jokowi sebagai tamu yang diundang. Akan ada 2 orasi politik dari Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem, dan Anies Baswedan bakal calon presiden (Bacapres) dari KPP. Orasi politik sebagai penegasan sikap politik NasDem yang tidak mustahil kita akan dengarkan lolongan kemarahan ditumpahkan yang disampaikan Surya \"Che\" Paloh sebagai kemarahan seluruh jajaran NasDem. Juga tak kalah menarik tentunya orasi dari Bacapres Anies Baswedan, yang seperti biasanya akan memberi sentilan kritikan tajam berkelas atas kebijakan ugal-ugalan rezim yang meletakkan hukum di bawah alas kaki kekuasaan. Tidak sabar menantikan orasi dari keduanya, suara simbol perubahan. Apel Siaga Perubahan NasDem ini dimaksudkan lebih untuk konsolidasi pemenangan NasDem dalam Pemilu 2024, dan itu peraihan kursi legislatif baik DPR RI, DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan, utamanya menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden RI ke-8. Inilah helatan NasDem memperlihatkan kekuatannya sebagai partai politik dengan kebesarannya. Inilah suara NasDem memposisikan diri terang-terangan berseberangan dengan rezim Jokowi, meski masih menyisakan 2 kadernya dalam kabinet Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Konon 2 kader itu juga akan dicopot dengan cara \"diusir\" dengan ditersangkakan dalam kasus korupsi, menyusul Sekjen NasDem Johnny G. Plate yang ditersangkakan pada kasus Base Transceiver Station (BTS). NasDem seperti memperlihatkan sikap politiknya terang-terangan berhadap-berhadapan dengan rezim Jokowi. Sebuah penegasan dan sekakigus peneguhan sikap suara perubahan vs keberlanjutan. Suara Perubahan disimbolkan pada Anies Baswedan Bacapres yang diusung 3 partai, NasDem, Demokrat dan PKS dalam KPP. Sedang suara keberlanjutan, dan itu meneruskan kerja Jokowi, itu pilihan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dua kandidat yang berebut di-endorse Jokowi dengan konsep cawe-cawe, dan itu ikut bermain dan seterusnya. Surya Paloh dan itu NasDem jelas bersimpangan jalan dengan Presiden Jokowi, itu diawali sejak deklarasi Anies Baswedan sebagai Bacapres nya. Sejak itu NasDem \"dipaksa\" untuk melepas atau membatalkan pencapresan Anies, dan NasDem pantang jilat ludah sendiri yang sudah ditumpahkan. Karenanya, NasDem dibuat sulit dengan berbagai cara memainkan alat kekuasaan. Konsekuensi NasDem sudah tidak dianggap lagi ada dalam koalisi Presiden Jokowi. Apel Siaga Perubahan NasDem dengan tidak mengundang Presiden Jokowi, itu jelas upaya menampar Jokowi dengan sekerasnya. Memang sudah waktunya NasDem bersikap kritis melawan dengan cara yang dimungkinkan. Dan, Apel Siaga Perubahan NasDem ini bisa disebut langkah mantap penyikapan sikap di mana NasDem saat ini memposisikan dirinya.**

Jangan Lupa Gagalkan Coldplay

Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH batal rencana pertemuan aktivis dan komunitas LGBT se Asia Tenggara di Jakarta akibat penolakan umat Islam, saatnya penolakan serupa gencar dilakukan untuk membatalkan konser group band Coldplay yang juga memiliki misi serupa mengkampanyekan LGBT. Sejenis penyakit menular yang berbahaya bagi bangsa khususnya generasi muda.  Sebagai negara Pancasila yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak patut konser yang mengkampanyekan LGBT diterima di Indonesia. Alasan seni, hiburan atau bisnis harus dikesampingkan. Perbuatan LGBT dikutuk oleh semua  agama. Buktikan bahwa negara Pancasila memiliki wibawa dan martabat di dunia. Siapapun  harus menghargai atau menghormati bangsa Indonesia dengan falsafah kenegaraannya.  Konser Coldplay memang masih cukup lama bulan November 2023 tetapi penolakan harus tetap digaungkan agar kelak ketika gagal maka tidak terkalu banyak pihak dirugikan. Siap dengan antisipasi dari dampak kegagalan atas terlaksananya konser di Indonesia.  Ada tiga aspek yang menjadi dasar penolakan atau desakan pembatalan konser Coldplay, yaitu: Pertama, aspek budaya dan agama. Budaya bangsa Indonesia tidak memberi ruang pada LGBT. LGBT berbasis pada budaya yang liberalistik, sarwa bebas. Begitu juga dengan agama, tidak ada satu agama pun yang diakui membolehkan LGBT. Pancasila adalah dasar dari keberlakuan budaya dan agama-agama.  Kedua, aspek politik dan keamanan. Kampanye LGBT merupakan serangan politik untuk melemahkan daya tahan bangsa. Penguasa yang permisif menjadi mitra asing dalam menghianati negara. LGBT yang dilindungi berpotensi perlawanan dan ini artinya kerusuhan. Keamanan negara terancam.  Ketiga, aspek hukum dan HAM. Perkawinan sejenis itu melawan kodrat dan melawan hukum. Tidak aturan perundang-undangan yang membenarkan LGBT. Pelaku LGBT tidak bisa dilindungi atas dasar HAM. LGBT bukan HAM tetapi penyimpangan atau penyakit. Melindungi HAM justru dengan mencegah dan menindak LGBT.  Grup Band Coldplay khususnya vokalis Chris Martin memang percaya diri dan sudah mem\"branding\" diri sebagai juru kampanye LGBT. Tanpa perlawanan serius konser-konser yang diadakan di berbagai belahan dunia akan sukses menjadi sarana dari misi joroknya. Musik dan hiburan adalah tunggangan yang menarik.  Belajar dari sukses menggagalkan pertemuan aktivis dan komunitas LGBT di Jakarta maka masyarakat khususnya umat Islam harus berjuang kembali untuk menggagalkan pertunjukan musik Coldplay. Ketika mereka mengusik moralitas bangsa, maka kita harus membatasi kebebasan mereka.  Coldplay tidak memiliki alasan untuk diistimewakan. Jika mereka nekad maka masyarakat berhak mengusirnya. Jika pemerintah melindungi maka harus di demo keras pemerintah yang dinilai pro LGBT. Jika Menteri Sandiaga Uno teriak membela, maka desak Uno untuk mundur. Jika perlu tempuh jalur hukum untuk menghukum arogansinya.  Ke depan memang seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Ketum DTN PA 212 KH Abdul Qohar bahwa perlu adanya aturan perundang-undangan yang melarang kampanye LGBT. Nampaknya seruan ini harus didukung dan direalisasikan. Sebagai negara bermoral, maka penting ada pencanangan program atau gerakan \"Indonesia bebas LGBT\". Hal ini dimaksudkan agar ke depan dapat dicegah perilaku menyimpang LGBT dan dicegah pula penularan dahsyat dari penyakit LGBT ini.  Bandung, 16 Juli 2023.

Anis Matta: Indonesia Punya Talenta dan DNA sebagai Bangsa Besar

JAKARTA, FNN  - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia memiliki talenta dan DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) sebagai bangsa besar.  Hal itu bisa dilihat antara lain dari peninggalan Candi Borubudur di Jawa Tengah, yang menjadi warisan arsitektur dunia yang dibangun sekitar abad 8-9 Masehi. \"Bagaimana mungkin kita bisa punya kontribusi arsitektur yang dikenal oleh dunia sampai sekarang, kalau kita tidak punya talenta, tidak punya DNA sebagai bangsa besar. Itu sudah cukup untuk mengindikasikan, bahwa kita bisa menjadi bangsa besar sekarang ini,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta saat diwawancarai salah satu televisi nasional di Gelora Media Centre (GMC) di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam. Menurut Anis Matta,kelemahan Indonesia sekarang, adalah tidak memiliki keinginan politik yang kuat untuk menjadi bangsa besar. \"Tidak suka mempunyai mimpi yang terlalu besar,  karena kita selalu menganggap,bahwa susah dicapainya. Padahal ada tuntutan sejarah, dan kondisi saat ini bisa menciptakan perubahan besar bagi sejarah kita,\" katanya. Situasi geopolitik sekarang, lanjut Anis Matta, harus jadi momentum bagi Indonesia untuk memnjadi kekuatan global baru.  Karena itu, Indonesia bisa memberikan arah baru bagi sejarah dunia untuk ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan kemanusian, akibat konflik global saat ini. \"Di saat konflik global terjadi, kekuatan adidaya China dengan Rusia di satu sisi, melawan Amerika dan seluruh dunia, sementara Indonesia bukan dianggap sebagai ancaman. Karena itu, Indonesia bisa menjadi satu kekuatan baru yang bisa memberikan arah bagi sejarah dunia,\" katanya. Selain itu, pada 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres), dan secara bersamaan Amerika Serikat (AS) dan Rusia juga menggelar Pilpres. Sehingga secara tidak langsung Pilpres di Indonesia dengan di AS dan Rusia saling berpengaruh. Sebab, Pemilu 2024 menjadi satu tahapan yang penting bagi Indonesia untuk bisa bangkit dan mengejar target atau cita-cita besar menjadi Superpower baru.  \"Menurut saya, Indonesia yang paling mampu sekarang. Karena itu, Pemilu 2024 sekarang ini penting. Penting yang saya maksud disini, adalah pemenang 2024 yang akan menentukan Arah Baru Indonesia, atau peta jalan untuk menjadikan Superpower baru,\" katamya. Partai Gelora, ungkap Anis Matta, telah menentukan empat kriteria calon presiden (capres) yang bisa diandalkan atau dipercaya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia menjadikan sebagai Superpower baru. \"Saya sudah menjelaskan sebelumnya, bahwa ada empat faktor yang kita pertimbangkan untuk menetapkan capres. Pertama walaupun kita susah menemukan orang yang memenuhi kriteria secara sempurna, paling tidak berusaha mencari orang yang mendekati, karena kita tidak sedang mencari Superman,\" katanya. Pertimbangan kedua adalah soal geopolitik, sehingga kita perlu memastikan bahwa pemimpin Indonesia akan datang bisa menavigasi Indonesia di tengah situasi geopolitik sekarang. Selanjutnya, pertimbangan ketiga adalah mempertahankan kepentingan nasional kita, yakni menjaga integrasi dan persatuan dari ancaman disintegrasi bangsa.  \"Ancaman disintegrasi di Indonesia ini punya banyak faktor, selain agama, ras, geografi. Tapi juga ada krisis ekonomi dan pemain global yang mencoba di cawe-cawe Indonesia. Jadi kita butuh orang yang bisa memimpin dan mempertahankan persatuan Indonesia,\" katanya. Sementara pertimbangan keempat adalah, pertimbangan kepentingan Partai Gelora sendiri. Yakni merealisasikan agenda-agenda besar Partai Gelora seperti masuk DPR.  \"Kita pasti akan mengalami gesekan di lapangan. Sebab, ada partai baru yang masuk, pasti ada yang keluar dong, kan nggak ada tambahan kursi,  kursinya itu-itu saja. Jadi kalau ada peserta baru, tentu akan ada peserta lama yang keluar,\" katanya. Anis Matta mengatakan, bersama pemenang Pilpres 2024, Partai Gelora akan terus mengelaborasi Arah Baru Indonesia sebagai peta jalan menjadikan Supepower baru.  \"Kita akan fokus memberikan perhatian kepada anak muda kita yang usia-nya sekarang 17-20 tahun. Mereka yang sekarang berumur 20 tahunan, 20 tahun lagi mereka umur 40. Merekalah SDM kita nanti, bukan kita-kita, di tengah dunia yang jauh lebih besar,\" katanya. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga bakal mendorong  pendidikan wajib belajar 16 tahun atau sekolah gratis hingga perguruan tinggi.  Sebab, sumberdaya manusia (SDM) merupakan tulang punggung setiap bangsa, apalagi jika ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dunia.  \"Kita akan berikan kuliah atau sekolah gratis. Kita perlu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat. Revolusi pendidikan ini sangat penting, bukan soal sekolah gratis pendidikan wajib belajar 16 tahun saja, tapi ini cara mengatasi kekurangan SDM yang dipercaya sebagai tulang punggung setiap bangsa,\" katanya. Untuk mereformasi Sistem Pendidikan Indonesia ini, Anis Matta meminta publik untuk tidak bertanya terlebih dahulu berapa anggaran yang diperlukan, dan darimana anggaran akan didapat. \"Itu masalah teknis saja, saya mengerti bagaimana mensiasati sisi anggarannya. Saya  pernah di DPR dan memimpin bidang ekonomi, termasuk diantaranya adalah anggaran. Saya mengerti bagaimana cara mensiasati, tetapi yang lebih penting untuk kita adalah urgensinya, adalah prioritas utama jika Indonesia ingin menjadi kekuatan superpower baru,\" pungkas Wakil Ketua DPR Bidang Korekku 2009-2013 ini. (*)

Digugat Panji Gumilang Rp1 Triliun, Ini yang Dipersiapkan Anwar Abbas

JAKARTA, FNN- Pimpinan Ma\'ahad al-Zaytun Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, sebesar Rp1 triliun. Sidang pertama gugatan itu dijadwalkan pada Rabu tanggal 26 Juli 2023, pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang PN Jakarta Pusat.  Di sisi lain, Anwar Abbas telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada tim pengacara dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP) untuk menghadapi tuntutan tersebut. \"Saya memberi kuasa DPP FAPP yang diketuai oleh M Ihsan Tanjung untuk mengurus segala sesuatu yang terkait dengan masalah hukum yang saya hadapi di pengadilan,\" ujar Anwar Abbas kepada FNN, Sabtu 15 Juli 2023.  Anwar Abbas menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, Perkara No. 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Anwar Abbas menandatangani surat kuasa khusus pada Jumat, 14 Juli 2023 di Jakarta. Ada 36 orang advokat yang ditunjuk. Mereka ini  yang akan diterjunkan untuk membela Buya Anwar Abbas di pengadilan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. \"Jadi terhitung dari tanggal 14 Juli 2023 tersebut  maka semua masalah yang terkait dengan  penyelesaian perkara saya dengan Panji Gumilang  telah saya serahkan dan  kuasakan sepenuhnya kepada FAPP,\" demikian  Buya Anwar Abbas. (DH)