ALL CATEGORY
Melawan BNI Deddy Purwanto Berharap Menang Kasasi di MA
Jakarta, FNN—Korban salah bidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Deddy Purwanto oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk berharap upaya kasasinya untuk mendapat ganti rugi Rp53 miliar di Mahkamah Agung bisa menang sebagaimana perkara TPPU yang dialaminya. Deddy mengatakan, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta atas banding yang diajukan karena permohonannya ditolak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pun ditolak. Penolakan itu tertuang dalam putusan PT DKI Jakarta No. 156/Pdt/2023/PT.DKI tanggal 20 Juli 2023. Sebelumnya Deddy bersama ibunya Samini mengajukan gugatan perdata atas salah bidik BNI yang men-TPPU-kan dirinya sebesar Rp53 miliar ke PN Jakarta Selatan. Namun PN Jakarta Selatan berdasarkan putusan No. 707/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Agustus 2022 menolak gugatan Deddy. “Gugatan kita ditolak di PN Jaksel, juga banding kita ditolak PT DKI. Makanya kita kasasi ke MA, harapannya dikabulkan sebagaimana kasus inti saya soal tudingan TPPU oleh Bank BNI,” kata Deddy kepada fnn.co.id di Jakarta Senin (24/7). Kuasa Hukum Deddy, Farid Ghozali, juga membenarkan soal putusan PT DKI yang menolak banding Deddy atas ditolaknya gugatan Rp53 miliar di PN Jaksel. Itu sebabnya sebagai kuasa hukum dia menyerahkan kepada klienya untuk melanjutkan kasasi ke MA atau tidak. Ternyata Deddy melanjutkan kasasi ke MA. Farid menjelaskan, pada perkara inti kasus Deddy dan ibunya Samini sebagai pengusaha money changer dituntut melakukan TPPU oleh Dirut BNI pada PN Jakarta Pusat pada 2019 dinyatakan bersalah. Keduanya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta menerima dan menampung sebesar US$114.239,80 atau ekuivalen Rp1.654.052.628 dari nasabahnya Muhindo Kashama Albert yang keturunan Kongo, Afrika. Pada upaya banding Deddy dan ibunya di PT DKI Jakarta, lanjut dia, ternyata PT DKI menguatkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Namun permohonan Deddy melakukan kasasi ke MA dan menurut putusan MA No. 1977/PID.SUS/2020 tanggal 20 Juli 2020, diterima. “Pada perkara ini tudingan BNI bahwa klien kami melakukan TPPU akhirnya menang di MA, kami juga berharap kasus turunan, yaitu gugatan ganti kerugian sebesar Rp53 miliar yang kalah di PN dan PT, kalau logikanya konsisten, diharapkan akan dikabulkan di MA. Itu harapan kami,” kata Farid. Deddy adalah korban Sekadar mengingatkan kasus salah bidik TPPU Deddy Purwanto oleh BNI bermula dari kelalaian BNI New York yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam melakukan pencairan kredit atas perintah dari pemilik email aang@iptnnna.com sebesar US$230.418,80 atau setara Rp1.654.052.628. Kelalaian itu terungkap di sidang MA pada 2020. Dalam sidang itu juga terbukti menurut hukum terjadi penggelapan fakta terkait dengan jumlah dana yang ditransfer oleh Bank BNI New York atas perintah pemilik email aang@iptnnna.com. Dalam sidang di MA juga terungkap bahwa ternyata Terdaksa I (Deddy Purwanto) dan Terdaksa II (Samini) adalah korban dari kejahatan intenasional Nigerian Scammer dimana pelaku sebenarnya tidak tertangkap. Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing adalah Direktur Utama dan dan Direktur merangkap sebagai pemegang saham PT Nini Citra Buana yang menjalankan usahanya sebagai money changer. PT Nini Citra Buana memiliki izin yang sah dan valid yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pelanggan PT Nini Citra Buana diketahui berasal dari dalam negeri dan luar negeri, dimana salah satu pelanggan adalah Terdakwa III (Muhindo Kashama Albert). Muhindo merupakan pelanggan selama lebih dari 15 tahun dan selama itu hubungan jual beli valuta asing dengan seluruh pelanggan berlangsung baik, termasuk dengan Terdakwa III. Dalam menjalankan bisnisnya Terdakwa I telah menerapkan prinsip kehati-hatian atas maksud Terdakwa III melakukan pengiriman uang ke rekening PT Nini Citra Buana di PT Bank Central Asia Tbk. Dalam sidang di MA juga terbukti menurut hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menerbitkan invoice No. 04282018-4 tanggal 7 Agustus 2018 kepada PT IPTN North America Inc. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan hukum ataupun terkait dengan Antoine (DPO) yang memerintahkan mentransfer. Terbukti bahwa transfer dana sebesar US$114.418,80 atau setara Rp1.654.052.628 yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melalui PT Nini Citra Buana didasarkan atas permintaan dari Terdakwa III dan dana tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa III seluruhnya. Pendek kata, dari keseluruhan proses tudingan TPPU atas Deddy Purwanto dan Samini ternyata semua berlangsung atas kelalaian BNI New York. Sementara Deddy harus meringkuk di tahanan selama kurang lebih 20 bulan, sedangkan ibunya harus menjalani hukuman lebih lama. Yang membuat MA mengabulkan tuntutan Deddy adalah BNI tidak melakukan check recheck atau konfirmasi ke nasabah maupun ke money changer saat mentransfer dana dari BNI Newyork ke BNI Jakarta, lalu dilanjutkan ke rekening PT Nini Citra Buana di BCA Jakarta dengan alamat Menara BCA Grand Indonesia. Kesalahan BNI lainnya adalah tidak melakukan tracing bahwa PT Nini Citra Buana adalah bergerak di bidang money changer. Sementara transferan untuk nasabah Deddy, Muhindo, ternyata dana itu untuk pembelian spare part pesawat terbang. Kesalahan berikutnya, BNI menggunakan PT Nini Citra Buana sebagai toples dalam kasus TPPU. Pihak yang dipersalahkan, dikorbankan, padahal pihak Deddy sama sekali tidak tahu menahu uang titipan transfer itu adalah transaksi fraud. Karena nasabah Muhindo biasa melakukan hal tersebut, bahkan dalam jumlah lebih besar, namun tidak ada unsur fraud sama sekali. Selain itu, BNI tidak tahu kalau pelaku transfer dari Amerika mendapat nomor rekening PT Nini Citra Buana dari Muhindo. Sehingga sebenarnya yang melakukan TPPU adalah tim Muhindo di luar negeri, dalam negeri dan Muhindo sendiri. Lucunya, saat mediasi pertama pada September 2018, yang didampingi pejabat BNI maupun pejabat BCA, pihak BNI minta Deddy mengembalikan uang Rp1,65 miliar yang menjadi kerugian BNI. Deddy menyanggupi hanya minta waktu 3 bulan, karena harus menagih uang yang sudah diambil Muhindo kebetulan ada di dalam sel, sebagian dana pengembalian itu menggunakan dana sendiri. Pejabat BCA yang hadir membela Dedddy karena sudah puluhan tahun menjadi nasabah BCA tidak neko-neko. Namun saat Deddy akan mengembalikan sebagian dana kerugian BNI tersebut, pihak BNI tak memberikan nomor rekening atau mau menerima secara kas uang tersebut. Seolah Deddy digantung dan sengaja di-TPPU-kan dan terbukti harus menjalani sidang dan pemenjaraan selama hampir 20 bulan. Pada mediasi kedua, sebulan setelah mediasi pertama, mediasi dilakukan di cafe Oliver, Grand Indonesia Mall. Deddy sendiri bertemu dengan tiga petinggi BNI. Intinya orang-orang BNI menanyakan apa benar Muhindo nasabah lama PT Nini Citra Buana, selain itu ingin mengetahui underlying transaksi transferan BNI New York ke BCA Jakarta yang beralamat Menara BCA Grand Indonesia. Saat itu, menurut Deddy, pihak BNI mengakui bahwa bisa saja BNI New York salah input. Namun dalam rentetan sidang kalimat itu tak muncul, bahkan seolah BNI serius men-TPPU-kan Deddy dan Ibunya. Deddy saat itu menyatakan nomor rekening PT Nini Citra Buana di BCA benar, namun alamat, nomor telepon, sama sekali salah. Apalagi underlying transaksi juga tidak diketahuinya, sebab diinformasi email BNI disebut untuk transaksi spare part pesawat. BNI dalam hal ini lalai memahami PT Nini Citra Buana adalah perusahaan yang bergerak di bidang money changer, tapi seolah membenarkan transaksi spare part pesawat. Akibat proses hukum TPPU yang keliru, membuat Deddy menderita fisik dan batin yang sangat dalam, termasuk dana miliaran habis terkuras untuk biaya sidang. Tiap hari di penjara ia berdoa sambil menangis, sampai air matanya kering. Sehingga matanya buta, retina matanya rusak dan pembuluh darah di mata pecah. Matanya hanya bisa melihat cahaya, tapi tak bisa melihat obyek. Deddy sempat dioperasi di RSCM dengan biaya BPJS, namun operasi itu hanya berhasil membuat warna hitam mata tidak menjadi putih sleuruhnya. Tapi fungsinya tetap invalid. Beban pikiran, tercemarnya nama baik di keluarga, di lingkungan masyarakat, pada rekan bisnis dan hilangnya ratusan pelanggan money changer, serta sesama pedagang money changer, menjadi bagian kerugian immaterial yang dialami Deddy. Bahkan Deddy kehilangan mata pencaharian sebagai pendapatan keluarga karena perusahaan yang sudah berjalan baik selama 20 tahun dan memiliki ratusan nasabah kini telah tutup. Dia kehilangan kepercayaan sesama rekan bisnis dan sulit membangun kembali mitra kerja di bidang perdagangan valas karena hilangnya kepercayaan tadi. Deddy kini bekerja serabutan, menjajakan jasa laundery dan antar jemput anak sekolah. Penderitaan fisik dan psykis yang amat sangat berat harus dilalui Deddy selama hampir 20 bulan di sel jeruji besi, jauh dari keluarga, rasa rindu yang luar biasa kepada anak dan istri yang sulit diungkapkan. Deddy mengalami masa tahanan di rutan narkoba Polda Metro Jaya selama 3 bulan dan dititipkan di rutan Bareskrim Jl. Trunojoyo satu bulan dan rutan Salemba selama 16 bulan. Proses penahanan itu terjadi selama proses penyidikan dan persidangan. Atas dasar itu semua, Deddy menggugat balik BNI sebagai Tergugat (dan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat), dengan menuntut ganti rugi ke BNI sebesar Rp53 miliar. Adapun rinciannya, Rp3 miliar kerugian material dan Rp50 miliar kerugian immaterial. Dalam proses persidangan, pihak BCA, saksi ahli teknologi informasi, dan beberapa saksi lainnya dalam keterangannya meringankan Deddy. Sementara saksi dari BNI memberatkan. Gugatan Deddy di PN Jakarta Selatan ternyata dikabulkan dan BNI melakukan eksepsi namun ditolak. Kemudian BNI melakukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI dan kemungkinan hingga ke MA. Dengan ditolaknya gugatan Deddy di PN Jaksel dan ditolaknya banding Deddy di PT DKI, maka sama persis dengan kasus intinya. Maka diharapkan MA mengabulkan kasasi atas gugatan Deddy sebagaimana MA pernah mengabulkan kasasi Deddy pada kasus salah bidik TPPU BNI. Keadilan memang terkadang hadir di akhir episode (Djony Edward).
Di Bawah Jokowi, Persaingan Politik Indonensia Tidak Berpola Karena Tidak Ada Upaya untuk Menanamkan Nilai
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi menghadiri Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/723). Dalam pidatonya di acara tersebut, Jokowi mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat tidak saling bertengkar dan tidak saling menjelekkan capres lain pada pemilu 2024. Jokowi juga mengungkapkan bahwa para elite partai, para ketua umum partai, hingga calon presiden bahkan sering berkumpul bersama, makan-makan bareng, ngopi bareng, tapi yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan. Jokowi berharap agar setelah pemilu berakhir, masyarakat bisa kembali bersatu. Menanggapi pidato Jokowi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung edisi Senin (24/7/23) mengatakan, “Yang di bawah juga bilang, kita heran, kok, Pak Jokowi bisa duduk tanpa pikiran itu, mondar-mandir saja dari satu koalisi ke koalisi lain, sama saja. Jadi, justru rakyat kecil melihat ini ngapain ngopi-ngopi. Ini ada soal bangsa yang mau berantakan. Kira-kira begitu ucapan rakyat di bawah.” “Ini orang kayak para politisi tanpa ide politik. Karena itu, isinya ngopi-ngopi doang. Kalau ngopi ada pikirannya, bagus. Ini kan ngopi tanpa arah. Jadi orang anggap ini Jokowi, ini negara tanpa kepala negara, kira-kira begitu. Karena isinya adalah dari satu forum ke forum yang lain, baru mulai ngeledek-ledek rakyat,” lanjut Rocky. Yang terjadi adalah justru rakyat yang tadinya bingung, tapi lama-lama karena ketidakonsistenan Jokowi konsisten, maka sekarang jadi lebih paham. Oleh karena itu, tampaknya sekarang rakyat juga lebih santai. Contohnya, kini relawan Jokowi tidak semuanya mengikuti Jokowi, ada yang ikut Ganjar, ada yang ikut Prabowo, dan ada juga yang ikut Anies. “Ya, itu poin tadi bahwa ini negara ada kepala negara, tapi kepalanya kosong. Jadi, orang kalau kepalanya kosong, ya ngopi-ngopi saja, karena nggak ada yang mau dipikirin. Jadi, sebetulnya tidak ada semacam kegembiraan untuk menyambut politik karena tidak ada upaya untuk menanamkan nilai di dalam pertarungan politik,” ungkap Rocky dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky menganggap bahwa ini memang situasi dari berantakan menjadi lucu, dari lucu menjadi absurd, dan kita sebetulnya menunggu satu sinyal baru dari mahasiswa, dari masyarakat sipil, atau dari LSM yang berupaya untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, karena selama ini tidak ada pikiran di kepala negara. Sebenarnya kalau Jokowi mau rakyatnya rukun, dia harus berhenti cawe-cawe. Sampaikan saja pada rakyat bahwa dia mau madep pandito, lengser Keprabon pulang ke Solo. “Itu kalau memang mentalnya mental pandito, tapi kalau mentalnya bertentangan dengan itu, artinya dia punya kecemasan bahwa dia tidak akan jadi pandito, karena itu dia berupaya untuk tangannya cuman dua, tapi mau ada di 3-4 harta supaya bisa ikut-ikut ngatur. Jadi orang yang menjadi pandito sebetulnya dia potong tangannya supaya dia enggak campur tangan lagi tuh. Ini tangannya justru jadi banyak tuh. Dan tangannya yang sudah banyak itu enggak cukup, dia tambah lagi tangan orang lain. Ada tangan yang lagi ngaduk-aduk Golkar, PDIP, Demokrat. Jadi semua kaki tangan Jokowi itu sekarang bergerak bukan lagi secara sembunyi, tapi secara terbuka. Bergerak di Golkar, Demokrat, nanti lagi bergerak di PKS. Kalau bergerak di Nasdem sudah dari awal,” ungkap Rocky.(ida)
Puan Menyebut Lima Nama Bakal Cawapres Ganjar Pranowo
Solo, Jateng, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sudah ada lima nama sebagai bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo.\"Sekarang sudah mengerucut lima nama, salah satunya Cak Imin,\" kata Puan usai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) Ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu petang.Puan menyebut lima nama itu yakni Sandiaga Salahudin Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).\"Dulu ada 10 nama, sekarang sudah mengerucut ke lima nama,\" ujarnya.Ketika ditanyakan sejauh mana kedekatan Muhaimin Iskandar dan PDIP serta Ganjar Pranowo, Puan pun menanyakan kedekatan itu langsung dengan Cak Imin.\"Apakah PKB dekat dengan PDIP?\" tanya Puan ke Muhaimin.Cak Imin pun berkelakar mengatakan kedekatan mereka bukan sekedar dekat.\"Nempel, bukan hanya dekat, nempel,\" jawab Cak Imin.Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Partai Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari total kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI atau pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Airlangga Hartarto Memenuhi Panggilan Kejagung
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan sebagai saksi di kasus perizinan ekpor CPO atau minyak goreng. Airlangga mengenakan baju batik, tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Senin, sekitar pukul 08.24 WIB. Saat tiba di Gedung Bundar, Ketua Umum Partai Golkar itu langsung masuk ke dalam gedung, dan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Sabtu (22/7) Kepala Pusat Perangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis. Ia berharap Airlanggar dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin (24/7) dalam penanganan perkara dugaan tidak pidana korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Sebelumnya pada Selasa (18/7), Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI tidak jadi memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam penanganan dugaan korupsi CPO. Namun Ketut menyebut ia belum mengetahui Airlangga dimintai keterangan untuk penangan kasus lainnya. \"Saya belum mendengar kalau sampai beliau sampai ke saksi jadi kasus BTS ya, sampai saat ini dari tim penyidik belum ada informasi mengenai hal itu, kalau ke depannya mungkin ada panggilan, kita akan sampaikan, sampai saat ini belum ada,\" tambah Ketut. Diketahui ada tiga korporasi yang terseret dalam kasus korupsi CPO, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun. Penyidikan perkara tersebut merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya, yakni perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022, telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi. Lima orang terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam rentang waktu 5 - 8 tahun. Kelima terpidana itu, yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang. Lin Chen Wei diketahui merupakan staf khusus Menko Airlangga Hartarto, namun selama penyidikan hingga persidangan tidak ada pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung RI menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Airlangga Hartarto pada Senin (24/7), dan surat panggilan tersebut akan dilayangkan pada Kamis (20/7).(ida/ANTARA)
Pertemuan Jaksa Agung-Menkominfo Membahas Pendampingan Proyek BTS 4G
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang berlangsung di tengah pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka audiensi dan silahturahmi, salah satu yang dibahas adalah keberlangsungan proyek pembangunan menara BTS 4G Kominfo.“Terkait Menkominfo tadi termasuk yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Jaksa Agung bagaimana proyek strategis nasional BTS 4G ini bisa dilakukan pengawalan dan pendampingan,” kata Ketut.Ketut menjelaskan, pertemuan Jaksa Agung dan Menkominfo tidak terkait dengan pemeriksaan Airlangga Hartarto.Ia menyebut, pertemuan keduanya berlangsung terpisah, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada pukul 12.00 WIB. Sedangkan pemeriksaan Airlanggar Hartarto berlangsung di Gedung Bundar Jamidsus.“Kalau Menkominfo bersama tim kementerian dalam rangka audiensi dan silaturahmi, terkait dengan pendampingan dan pengawalan percepatan pembangunan BTS 4G. Nanti untuk lengkapnya saya akan doorstop,” ujar Ketut.Ketut juga menegaskan, pertemuan Jaksa Agung dan Menkominfo tidak terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh pihaknya. Tapi, dalam rangka mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional sesuai arahan Presiden“Tidak ada (kaitannya), ini hanya terkait dengan silaturahmi saja, mendorong percepatan sebagaimana perintah Presiden terkait dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Menkominfo,” kata Ketut.(ida/ANTARA)
Kesenjangan Masih Jadi Masalah Besar, Anwar Abbas: Jangan Salah Pilih Presiden
JAKARTA, FNN -Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. H. Anwar Abbas, menyoroti kesenjangan sosial ekonomi yang masih menjadi masalah besar. Ia berharap Pemilu 2024 melahirkan pemerintahan yang peduli terhadap usaha kecil dan menengah. Masalah kesenjangan ini kalau tidak bisa diatasi maka akan mengusik rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. \"Akibatnya, stabilitas sosial, ekonomi dan politik di negeri ini akan terganggu dan hal itu tentu saja tidak kita inginkan,\" ujar Buya Anwar Abbas, kepada FNN, Senin 24 Juli 2023. Anwar Abbas adalah ulama yang doktor ekonomi Islam. Di MUI, ia menjabat sebagai wakil ketua umum yang membidangi masalah ekonomi. Ia juga sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang UMKM. Menurut Buya Anwar Abbas, pilpres tahun 2024 jelas-jelas merupakan pilpres yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, dia mengingatkan, jangan salah dalam memilih presiden. Jika yang terpilih adalah sosok yang sudah dikendalikan oleh para pemilik kapital maka cita-cita kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama menyangkut masalah ekonomi tentu akan terhambat. \"Akibatnya, yang terjadi adalah semakin meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di negeri ini dan itu tentu saja jelas tidak baik bagi masa depan bangsa,\" ujarnya. Kelompok Pelaku Usaha Buya Anwar Abbas berharap figur calon presiden yang sudah dimunculkan mulai bicara menyampaikan pandangan dan pokok-pokok pikirannya mengenai bagaimana memajukan ekonomi. Langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan untuk mengangkat para pelaku usaha yang sekarang ada di kelompok usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68% dari jumlah pelaku usaha yang ada. Data yang disampaikan oleh Kementrian Koperasi beberapa tahun yang lalu menyebut persentase dan jumlah usaha besar adalah 0,01% dengan jumlah pelaku sekitar 5.550, usaha menengah 0,09% (60.702 pelaku), kecil 1,22% (783.702 pelaku) dan usaha mikro 98,68% (63.350.222 pelaku). Keempat kategori dunia usaha tersebut oleh pemerintah dikelompokkan hanya ke dalam dua kelompok saja yaitu usaha besar dan UMKM. \"Tapi menurut saya semestinya dunia usaha tersebut perlu dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu pertama, usaha besar, kedua usaha menengah dan kecil, ketiga, usaha mikro dan ultra mikro,\" ujarnya. Ini penting dilakukan agar jelas kelompok usaha mana yang harus benar-benar mendapat perhatian pertama dan utama dari pemerintah agar kita bisa secara terencana dan sistimatis mentransformasikan dunia usaha kita dari yang saat ini bentuknya seperti piramid menjadi bentuk seperti belah ketupat. \"Kalau dari data Kemenkop dan UMKM di atas terlihat jumlah usaha mikro yang nasibnya mengenaskan tersebut masih banyak mendominasi yaitu sebesar 98,68%,\" ujarnya. Buya Anwar Abbas mengingatkan untuk itu ke depan perhatian pemerintah harus benar-benar tertuju untuk mengangkat kehidupan ekonomi mereka. Hal ini perlu dilakukan bukanlah bertujuan untuk mengecilkan yang besar tapi adalah bagaimana kita bisa membesarkan yang kecil (mikro dan ultra mikro) yang jumlahnya sangat besar tersebut. Menurut Buya Anwar Abbas, untuk itu tentu saja kita berharap agar pemerintah terutama pemerintah periode 2024-2029 bisa memberikan perhatian lebih dan serius kepada kelompok usaha mikro dan ultra mikro. Dengan demikian, mereka bisa melakukan mobilitas vertikal sehingga diharapkan ke depan jumlah msyarakat kelas menengah di negeri ini akan semakin besar dan membesar. Dia berharap dalam rentang waktu 5 tahun ke depan telah terjadi perubahan struktural di negeri ini di mana bentuk dunia usahanya yang semula seperti piramid menjadi bentuk seperti belah ketupat. Jumlah usaha besar 2%, usaha menengah dan kecil 95% dan usaha mikro dan utra mikro tinggal lagi hanya 3%. \"Hal ini tentu jelas bukan merupakan suatu hal yang mustahil untuk bisa diwujudkan asal ada affirmative action dan atau politik keberpihakan yang jelas dari pihak pemerintah,\" ujarnya. Menurutnya, kita harus memperbesar jumlah dari masyarakat kelas menengah maka daya beli masyarakat akan meningkat dengan tajam sehingga apapun yang kita produksi dan jual asal itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar maka tentu akan laku sehingga ekonomi nasional akan menggelinding seperti bola salju sehingga era keemasan dari negeri ini tinggal menunggu waktu.(dh)
Poros Politik Baru: "Makzulkan Jokowi"
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Penegak Daulat Rakyat menyampaikan aspirasi Petisi 100 ke MPR yang diterima oleh anggota MPR dengan konten mendesak DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden Jokowi, maka aspirasi ini akan menggelinding dan menjadi kekuatan politik baru. Mendapat dukungan rakyat yang telah lama merasakan bahwa mrezim Jokowi menyimpang dan salah arah. Demokrasi yang diobrak-abrik bahkan dirampok oleh Oligarki. Arah formal adalah menuju Pemilu Pilpres 2024. Sayangnya dalam proses ini rakyat ditempatkan hanya sebagai penonton. Perasaannya terus dimainkan oleh sandiwara politik para pemain yang berada di panggung. Ada peran Raja di istana, Menteri yang dikorbankan, penyiapan dinasti, penghianatan, ancam mengancam, suap serta penghukuman secara zalim. Rekayasa jabatan juga mewarnai skenario cerita yang berbau honor eh horor. Di bawah bayang-bayang pemilik modal partai koalisi masih kebingungan. Jokowi bertekad cawe-cawe agar menjadi penentu. Pemilu 2024 adalah ajang mainan yang menurut Mahfud MD akan marak dengan kecurangan. Partai koalisi mencoba mencari pegangan dalam ketidakpastian. Banyak kepentingan dan perhitungan untuk menetapkan pasangan Capres dan Cawapres. Antara dukungan riel dengan pencitraan. Hasil survey dan hasil \"sure pay\". Rakyat diarahkan perhatian hanya pada tiga figur Bakal Capres yang hingga kini masih bingung mencari Cawapres. Baik Prabowo, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Kita sebut saja poros Prabowo poros Ganjar dan poros Anies. Semua memiliki keyakinan sekaligus kekhawatiran. Meskipun untuk itu terus bersiap untuk Pemilu 2024. Masalah besar yang dihadapi untuk Pemilu 2024 adalah sulit untuk terjadinya kompetisi yang jujur, adil dan bersih. Selama kendali kenegaraan masih dipegang oleh Jokowi maka jangan diharap akan terjadi Pemilu yang sehat. Tidak akan muncul wakil rakyat yang hebat. Ini adalah akibat dari \"Jokowi uber alles\". Jokowi \"segalanya\". Pemilu yang lebih baik adalah Pemilu tanpa Jokowi. Jokowi absolut harus mundur atau dimundurkan terlebih dahulu. Setelah Jokowi lengser, maka Pemilu akan berjalan lancar dan demokratis. Pemakzulan adalah \"conditio qua non\" yang bukan untuk menghalangi Pemilu. Justru dalam rangka mengamankan dan mengawal Pemilu. Bolehlah serius untuk menggalang kekuatan poros Ganjar, poros Prabowo dan poros Anies, akan tetapi sesungguhnya ketiganya akan tertolong jika poros \"makzulkan Jokowi\" sukses. Siapapun pemenang ia hasil pilihan rakyat yang \"fair\". Makzulkan Jokowi membuka peluang pula untuk munculnya tokoh-tokoh baru di kancah kepemimpinan nasional. Semua ruang harus dibuka sehingga bangsa Indonesia yang besar ini dapat memiliki Presiden yang memang pantas. Tidak terulang lagi terjadinya \"kecelakaan politik\" dimana Jokowi menjadi Presiden hasil dari pencitraan, pembodohan, pembohongan dan kecurangan. Makzulkan Jokowi adalah poros politik baru yang menguntungkan rakyat Indonesia. Layak untuk didukung oleh berbagai kalangan baik emak-emak, cendekiawan, buruh, purnawirawan, mahasiswa, pengusaha, ulama, santri, bahkan pegawai negeri, TNI, Polri dan masyarakat kebanyakan. Jokowi adalah sumber masalah negeri. Pemilu tanpa Jokowi itu penting. Biarkan rakyat mengatur dirinya sendiri dengan bersandar pada Konstitusi. Oligarki harus segera diakhiri, mari kita kembali pada Demokrasi. Bandung, 24 Juli 2024.
Fahri Hamzah: Ini Waktunya Move On, Kita Rekonsiliasi Jadikan Indonesia sebagai Superpower Dunia
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Partai Nasdem, karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Sebab, politik gagasan dianggap menjadi tidak penting, karena mengedepankan politik perasaan. \"Penggalangan anasir-anasir itu, membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab, setiap pertengkaran tidak rasional itu, biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora Petamaya yang memotret gagasan tiga bakal calon presiden (bacapres) dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12-14 Juli 2023 lalu. Menurut Fahri Hamzah, jika masih ada bacapres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. \"Ini waktunya move on, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah. Membangun kekuatan tengah itu, punya mimpi baru untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai super power baru dunia,\" katanya. Dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, lanjut Fahri, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia. \"Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi, karena krisis belum selesai. Kalau nggak bersatu berbahaya sekali, apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar,\" katanya. Fahri menilai dari ketiga bacapres saat ini, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Apalagi sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional. Sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). \"Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama, anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu. Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru. Menurut saya, pidatonya dari dulu dia, itu kan luar biasa. Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun dia buat partai dan begitu setia dia di jalan partai politik, serta sempat menjadi oposisi,\" ungkapnya. Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy mengatakan, Gelora Petamaya berhasil memotret respon warganet terhadap gagasan tiga bacapres dalam kurun waktu 12-17 Juli 2023 usai acara APEKSI di Makassar. \"Percakapan mengenai gagasan bacapres pada APEKSI, secara keseluruhan terpantau memiliki sentimen positif sebesar 64 persen, sentimen negatif sebesar 9 persen dan sentimen netral 27 persen,\" kata Endy saat memaparkan hasil riset. Adapun otal percakapan digital yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 9.549 percakapan. Yakni sebanyak 6.055 percakapan sentimen positif, 897 percakapan sintemen negatif dan 2.500 percakapan sentimen netral. Sedangkan arah topik yang paling banyak dibicarakan bacapres dalan Rekernas APEKSI adalah masalah infrastruktur (34 %), sosial (33 %) dan pemerintahan (33 %). Terkait topik infrastruktur yang dibicarakan bacapres Prabowo Subianto yang terpopuler adalah soal hilirisasi sumber daya dan IKN. Lalu, bacapres Ganjar Pranowo membicarakan masalah transformasi sistem digital pemerintahan, sebaliknya Anies Baswedan bicara seputar pembenahan transportasi umum di perkotaan Indonesia. Kemudian topik sosial yang terpopuler dibicarakan dari bacapres Prabowo Subianto adalah soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro dan masalah tenaga kerja. Selanjutnya bacapres Ganjar Pranowo bicara soal keterlibatan generasi muda di politik, sedangkan Anies Baswedan membicarakan masalah kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial di perkotaan. Di topik pemerintahan bacapres Prabowo mengangkat masalah kerjasama antar pemerintahan. Sedangkan Ganjar Pranowo mendorong pemberantasan korupsi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sementara Anies Baswedan bicara perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. \"Hal ini tentu membantu kita untuk membedah isi kepala mereka, untuk mengetahui gagasan besar mereka tentang indonesia. Tentu akan perlu forum-forum yang lebih spesifik lagi, mungkin forum pemerintahan desa, forum budaya, forum anak muda, dan lain sebagainya,\" katanya. Partai Gelora berharap agar forum seperti APEKSI terus berlangsung, sehingga publik dapat memilih capresnya dengan akal sehat dan mendapatkan informasi yang utuh mengenai gagasan mereka. \"Partai Gelora akan terus mendorong dan memantau waktu demi waktu yang akan mereka sampaikan. Sekali lagi Partai Gelora mendorong politik gagasan, sesuai dengan tagline kami menuju superpower baru dunia,\" pungkas Endy. (*)
Kudeta Airlangga, Berhasilkah?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Jatuh tertimpa tangga, itulah kira-kira orang memprediksi nasib Airlangga. Ketum Golkar sedang berada di ujung tanduk. Santer isu Airlangga mau dikudeta. Caranya? Dijadikan tersangka. Airlangga tersangka, kelar nasibnya. Kejaksaan Agung sudah memanggilnya. Kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dan impor garam dianggap berpotensi menjerat menteri ekonomi ini. Kasus hukum elit seringkali tidak lepas dari peran politiknya. Ini benar-benar salah kaprah. Tapi, itulah yang marak terjadi saat ini. Gak loyal, kasus hukumnya dibongkar. Maka, dengan sendirinya sang tokoh tersingkir. Inilah politik sandera yang terus dirawat hingga hari ini. Diduga, ada dua kesalahan Airlangga di mata istana. Pertama, Airlangga dianggap tidak berhasil mengkonsolidasikan kader Golkar untuk mendukung capres istana. Airlangga lemah, tidak mampu membuat Golkar bulet satu suara mendukung capres penguasa. Kelemahan kedua, ada kekhawatiran, injury time Airlangga belok ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Istana takut Airlangga mendukung Anies Baswedan. Bagi istana, ini sangat berbahaya. Karena bisa memperkuat koalisi partai pengusung Anies. Supaya tidak belok ke Anies Baswedan, atau agar tidak semakin kuat desakan kader kepada Airlangga untuk membawa Golkar bergabung ke KPP, maka ketum harus dipotong dan dilengserkan. Airlangga harus dihabisi. Cara paling efektif adalah dengan menjadikannya sebagai tersangka. Airlangga tersangka, otomatis posisinya sebagai ketum akan diganti. Golkar bisa dibawa gerbongnya ke Ganjar Pranowo. Bisa juga Airlangga diamputasi seperti Suharso Munarfa. Tetap jadi menteri, tapi dikudeta dari posisinya sebagai Ketum PPP. Ini akibat Suharso membawa PPP untuk mendukung Anies Baswedan. Partai apapun yang berani mengusung Anies Baswedan, siap-siap ketua umumnya dikudeta. Ini risiko paling rendah. Risiko besarnya, kasus hukum ketumnya dibongkar lalu dipenjara, atau bisnisnya dihancurkan. Membawa Golkar ke Ganjar, bukan hal mudah juga. Di Golkar, bukan hanya ada Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang berpengaruh. Golkar punya segudang kader senior yang matang dan piawai dalam politik. Ada Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Para tokoh senior Golkar ini tidak akan membiarkan Golkar diambil alih LBP, atau orangnya LBP yaitu Bahlil Lahadalia. Hasil Munaslub Golkar akan sangat menentukan. Siapa yang berhasil memenangkan Munaslub Golkar, di situ arah koalisi akan bisa ditebak. Apakah LBP? Atau groupnya Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono? Surabaya, 23 Juli 2023
Surya Paloh, Anies dan Nasib Isu Perubahan Ke Depan
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SEMINGGU lalu di Gelora Bung Karno (GBK), Surya Paloh telah mengatakan kepada ratusan ribu peserta Apel Siaga Nasdem dan puluhan juta pemirsa TV, Youtube dan lainnya, bahwa Revolusi Mental Jokowi telah gagal. Menurutnya, Indonesia, sebuah negara kaya raya dengan 17.000 pulau-pulau dan ratusan suku bangsa seharusnya hidup sejahtera dan bahagia. Revolusi mental yang dia dukung 9 tahun lalu maksudnya adalah untuk melakukan perbaikan untuk kemajuan bangsa kita. Namun, gagal. Itulah sebabnya dia mencari sosok Anies Baswedan untuk melakukan cita-cita revolusi mental tersebut. Dalam uraiannya pada pidato di puncak acara tersebut, Paloh percaya bahwa \"nakhoda\" adalah faktor primer untuk merealisasikan cita-cita. Menunjuk Anies sebagai capres Nasdem, menurutnya adalah bersifat subtitusi terhadap Jokowi. Jokowi gagal lalu dia mencari nakhoda lain, yakni Anies. Cita-cita menurutnya tergantung pemimpin bangsa. Kontan saja Jokowi meminta waktu ketemu Surya Paloh untuk mendiskusikan kebersamaan mereka. Meski di publik Paloh mengaku tetap bersahabat dengan Jokowi, paska jatah menteri Nasdem berkurang, statemen Jokowi nakhoda gagal dalam melaksanakan revolusi mental tidak pernah diralat. Jokowi sendiri tidak membantah pernyataan tersebut. Anies dan Varian Baru Isu Perubahan Anies adalah capres Nasdem, dengan kebebasan memilih cawapresnya. Itu adalah kesepakatan Nasdem dan dua parpol pendukung Anies lainnya, PKS dan PD. Sebelum Anies berangkat haji, tiga parpol yang membentuk tim 8 sudah mengumumkan bahwa cawapres Anies akan diumumkan setelah Anies pulang haji. Semua pembahas seleksi cawapres telah selesai, sesuai kriteria yang mereka sepakati, yakni pertama, menambah elektabilitas, kudua, mampu memperkuat soliditas dan ketiga mampu bekerja menjalankan visi perubahan, seandainya menang. Namun, saat gelar kekuatan massa, Nasdem, melalaui wakil ketua umumnya, Ahmad Ali, mengatakan bahwa cawapres Anies tidak diumumkan dalam waktu dekat. Ketika Anies menambahkan satu kreteria baru, syarat nol, yakni bebas masalah hukum serta berani, sebagai cawapres pilihannya, Ahmad Ali secara terbuka mengkritik Anies. Akhirnya, kita semua faham bahwa Anies tidak serta merta berhak menentukan cawapresnya. Anies harus mendengar pimpinan Nasdem untuk hal itu. Adanya perbedaan antara Anies dan tim versus Ahmad Ali menunjukkan soliditas parpol pendukung Anies mengalami guncangan. Saling ancam antara AHY versus Ahmad Ali terbuka di publik. Lalu apa yang mungkin terjadi? Kita kembali dulu melihat yang penting dari peristiwa apel akbar GBK. Pertama, ada tiga tokoh utama Golkar yang hadir. Tokoh tersebut, Rizal Mallarangeng dkk., adalah tangan kanan Aburizal dan Airlangga Hartarto, pemimpin Golkar. Di sisi lainnya, Rizal Mallarangeng adalah sahabat lama Surya Paloh, ketua Nasdem. Fenomena ini dalam politik menjadi penting, karena tiga tokoh Golkar itu bukan unsur parpol koalisi. Artinya, pesan yang mau disampaikan ke publik adalah terjadi hubungan \"bawah tangan\" antara Golkar dan Surya Paloh. Airlangga sendiri, sebagai ketua umum Golkar, sedang mencari kepastian \"bargaining\" untuk menjadi pasangan capres/cawapres. Koalisi yang dibangun Airlangga dan didukung Jokowi, KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), bersama PAN dan PPP kandas di tengah jalan. PAN memastikan keberadaannya bersama Erick Tohir. Dari berbagai pernyataan pimpinan PAN, mereka mendorong Erick menjadi cawapres yang diusung PAN. Ke Prabowo atau kepada Ganjar. Sedangkan PPP sudah mengunci diri pada aliansi baru dengan PDIP. Tanpa KIB, Airlangga harus menjual sendiri Golkar untuk masuk dalam poros yang ada. Sebab, sudah sulit menemukam parpol independen yang bisa membuat koalisi baru. Sampai saat ini bargain Airlangga untuk mendapatkan posisi di sisi Prabowo kelihatannya semakin kecil. Posisi cawapres Prabowo sudah dalam antrian Erick Tohir maupun Muhaimin Iskandar. Untuk itulah Airlangga dan pendukungnya melihat peluang duet dengan Anies Baswedan. Cerminan kehadiran 3 tokoh sentral Golkar di acara GBK adalah untuk itu. Menunjukkan isyarat pasangan Anies versi Nasdem dan Golkar adalah bersama Airlangga. Hal kedua yang kita lihat adalah paska apel GBK, Jokowi dan Paloh bertemu empat mata. Selama ini, setelah Nasdem bersama Anies, Paloh hanya ditemui Luhut Panjaitan, tidak pernah tembus ketemu Jokowi. Pertemuan Jokowi dan Paloh tentu saja persolaan \"dagang sapi\". Pertukaran kepentingan politik melalui adu power pastinya adalah \" politik dagang sapi\". Sejauh ini kita tidak pernah tahu pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh. Yang muncul di publik hanyalah keinginan tahuan Jokowi siapa cawapres Anies? Mengapa pertanyaan cawapres Anies begitu penting bagi Jokowi? Bagi Jokowi, berkali-kali dia sebutkan, kepentingan dia cawe-cawe dalam urusan pilpres adalah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang dia lakukan selama ini. Anies sama sekali bukan pilihan Jokowi, karena Anies memastikan isu perubahan (Change!), bukan keberlanjutan. Jika pertemuan Paloh dan Joko Widodo adalah politik \"dagang sapi\", maka titik tengah kepentingan Jokowi dan Paloh akan terjadi pada penunjukan cawapres Anies dari orangnya Jokowi. Terkait pembahasan diatas dengan Golkar, maka dapat diprediksi bahwa titik kepentingan Joko dan Paloh bertemu jika Airlangga adalah cawapres Anies. Pasangan Anies-Airlangga Hartarto tentu saja gampang diterima elit. Namun, Anies tentu kelabakan karena pertama isu perubahan harus direvisi untuk berada dijalan tengah. Airlangga adalah otak ekonomi Jokowi, yang justru mau dirubah Anies jika menang. Selain itu, janji Anies menjaga soliditas parpol pendukung (utama), akan tercederai, karena AHY akan tersingkirkan. Penutup Dinamika politik elit pendukung Anies semakin tajam. Nasdem bersikeras bahwa cawapres Anies bukan AHY. Analisa diatas menunjukkan adanya kemungkinan besar deal politik elit yang merancang duet Anies-Airlangga. Di Golkar terjadi keributan besar saat ini. Airlangga dianggap bukan pemimpin yang mampu memajukan partainya. Saat ini dia akan digulingkan. Bisa jadi upaya penggulingan Airlangga untuk menghadang duet Anies-Airlangga. Namun, kita melihat bahwa Surya Paloh berhasil menembus hubungan diplomatik langsung dengan Jokowi. Kepentingan Jokowi adalah keberlanjutan bukan isu perubahan. Bisa jadi pertanyaan Jokowi ke Paloh soal cawapres Anies adalah titik sentral perundingan mereka. Jika Airlangga wakil Anies maka urusan selesai. Hubungan Paloh dan Jokowi mesra kembali. Persoalannya adalah pada Anies Baswedan. Anies jika bersama AHY, misalnya, sudah mempunyai kekuatan untuk mengusung tema perubahan. Namun, pasangan Anies-AHY dimata Nasdem merupakan beban besar, khususnya ketegangan Paloh versus Jokowi tidak akan mengecil. Anies kelihatannya juga harus menenggang perasaan keterpurukan Nasdem, paska penangkapan sekjennya. Ini adalah tentang makan buah simalakama. Bersama AHY, Anies akan mampu menjawab tantangan Surya Paloh tentang kegagalan Revolusi Mental Jokowi. Tapi dimusuhi Jokowi. Sebaliknya, semisal bersama Airlangga Hartarto, Anies kesulitan mengusung isu perubahan. Rakyat bingung menanti isu Perubahan Jilid Revisi. (*)
POPULER
