ALL CATEGORY
Apel Siaga Perubahan NasDem Jelas Upaya Menampar Jokowi Sekerasnya
Apel Siaga Perubahan NasDem dengan tidak mengundang Presiden Jokowi, itu jelas upaya menampar Jokowi dengan sekerasnya. Memang sudah waktunya NasDem bersikap kritis melawan dengan cara yang dimungkinkan. Dan, Apel Siaga Perubahan NasDem ini bisa disebut langkah mantap penyikapan sikap di mana NasDem saat ini memposisikan dirinya. Oleh: Ady Amar - Kolumnis. Surya Paloh mengirim signal keras, dan itu lolongan kemarahan tersumbat. Agaknya kalau mau diperdengarkan itu sepertinya berbunyi, Jika mesti berperang, saya pun siap meladeni. Apel Siaga Perubahan NasDem pagi ini, di GBK, Minggu, 16 Juli 2023, seperti respon atas sikap rezim Jokowi yang merasa digdaya bisa berbuat semaunya. Perlakuan rezim Jokowi pada Surya Paloh, dan itu Partai NasDem, akhir-akhir ini diresponsnya dengan unjuk kekuatan perlawanan. Apel Siaga Perubahan NasDem ini bentuk perlawanan nyata, bahwa NasDem siap melawan dengan kekuatan yang dimiliki, tidak sebatas massa Partai NasDem tapi seluruh rakyat pendamba perubahan akan berada di belakangnya. Surya Paloh pastilah sudah menghitungnya dengan cermat. Maka helatan itu tak perlu mesti mengundang Presiden Jokowi--tidak seperti biasanya setiap kegiatan partai politik seperti wajib mengundang RI 1 sebagai keharusan--itu bagi NasDem seperti tidak lagi perlu diistimewakan. Meski itu disebutnya sebagai acara internal partai, yang karenanya tidak perlu mengundang presiden. Tapi justru dipandang sebagai penegasan terang-terangan NasDem atas sikap politiknya. NasDem tidak merasa jengah tidak mengundang Presiden Jokowi. Justru itu yang ingin ditampakkan sebagi sikap politiknya tanpa basa-basi. Dua partai pengusung dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat dan PKS diundang pada acara itu, meski hanya 5-10 orang perwakilan untuk setiap partai. Mengundang juga tokoh masyarakat dan para ulama/kiai yang tinggal di seputaran Jakarta turut diundang. Tapi tidak untuk Presiden Jokowi sebagai tamu yang diundang. Akan ada 2 orasi politik dari Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem, dan Anies Baswedan bakal calon presiden (Bacapres) dari KPP. Orasi politik sebagai penegasan sikap politik NasDem yang tidak mustahil kita akan dengarkan lolongan kemarahan ditumpahkan yang disampaikan Surya \"Che\" Paloh sebagai kemarahan seluruh jajaran NasDem. Juga tak kalah menarik tentunya orasi dari Bacapres Anies Baswedan, yang seperti biasanya akan memberi sentilan kritikan tajam berkelas atas kebijakan ugal-ugalan rezim yang meletakkan hukum di bawah alas kaki kekuasaan. Tidak sabar menantikan orasi dari keduanya, suara simbol perubahan. Apel Siaga Perubahan NasDem ini dimaksudkan lebih untuk konsolidasi pemenangan NasDem dalam Pemilu 2024, dan itu peraihan kursi legislatif baik DPR RI, DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dan, utamanya menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden RI ke-8. Inilah helatan NasDem memperlihatkan kekuatannya sebagai partai politik dengan kebesarannya. Inilah suara NasDem memposisikan diri terang-terangan berseberangan dengan rezim Jokowi, meski masih menyisakan 2 kadernya dalam kabinet Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin. Konon 2 kader itu juga akan dicopot dengan cara \"diusir\" dengan ditersangkakan dalam kasus korupsi, menyusul Sekjen NasDem Johnny G. Plate yang ditersangkakan pada kasus Base Transceiver Station (BTS). NasDem seperti memperlihatkan sikap politiknya terang-terangan berhadap-berhadapan dengan rezim Jokowi. Sebuah penegasan dan sekakigus peneguhan sikap suara perubahan vs keberlanjutan. Suara Perubahan disimbolkan pada Anies Baswedan Bacapres yang diusung 3 partai, NasDem, Demokrat dan PKS dalam KPP. Sedang suara keberlanjutan, dan itu meneruskan kerja Jokowi, itu pilihan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dua kandidat yang berebut di-endorse Jokowi dengan konsep cawe-cawe, dan itu ikut bermain dan seterusnya. Surya Paloh dan itu NasDem jelas bersimpangan jalan dengan Presiden Jokowi, itu diawali sejak deklarasi Anies Baswedan sebagai Bacapres nya. Sejak itu NasDem \"dipaksa\" untuk melepas atau membatalkan pencapresan Anies, dan NasDem pantang jilat ludah sendiri yang sudah ditumpahkan. Karenanya, NasDem dibuat sulit dengan berbagai cara memainkan alat kekuasaan. Konsekuensi NasDem sudah tidak dianggap lagi ada dalam koalisi Presiden Jokowi. Apel Siaga Perubahan NasDem dengan tidak mengundang Presiden Jokowi, itu jelas upaya menampar Jokowi dengan sekerasnya. Memang sudah waktunya NasDem bersikap kritis melawan dengan cara yang dimungkinkan. Dan, Apel Siaga Perubahan NasDem ini bisa disebut langkah mantap penyikapan sikap di mana NasDem saat ini memposisikan dirinya.**
Jangan Lupa Gagalkan Coldplay
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH batal rencana pertemuan aktivis dan komunitas LGBT se Asia Tenggara di Jakarta akibat penolakan umat Islam, saatnya penolakan serupa gencar dilakukan untuk membatalkan konser group band Coldplay yang juga memiliki misi serupa mengkampanyekan LGBT. Sejenis penyakit menular yang berbahaya bagi bangsa khususnya generasi muda. Sebagai negara Pancasila yang berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tidak patut konser yang mengkampanyekan LGBT diterima di Indonesia. Alasan seni, hiburan atau bisnis harus dikesampingkan. Perbuatan LGBT dikutuk oleh semua agama. Buktikan bahwa negara Pancasila memiliki wibawa dan martabat di dunia. Siapapun harus menghargai atau menghormati bangsa Indonesia dengan falsafah kenegaraannya. Konser Coldplay memang masih cukup lama bulan November 2023 tetapi penolakan harus tetap digaungkan agar kelak ketika gagal maka tidak terkalu banyak pihak dirugikan. Siap dengan antisipasi dari dampak kegagalan atas terlaksananya konser di Indonesia. Ada tiga aspek yang menjadi dasar penolakan atau desakan pembatalan konser Coldplay, yaitu: Pertama, aspek budaya dan agama. Budaya bangsa Indonesia tidak memberi ruang pada LGBT. LGBT berbasis pada budaya yang liberalistik, sarwa bebas. Begitu juga dengan agama, tidak ada satu agama pun yang diakui membolehkan LGBT. Pancasila adalah dasar dari keberlakuan budaya dan agama-agama. Kedua, aspek politik dan keamanan. Kampanye LGBT merupakan serangan politik untuk melemahkan daya tahan bangsa. Penguasa yang permisif menjadi mitra asing dalam menghianati negara. LGBT yang dilindungi berpotensi perlawanan dan ini artinya kerusuhan. Keamanan negara terancam. Ketiga, aspek hukum dan HAM. Perkawinan sejenis itu melawan kodrat dan melawan hukum. Tidak aturan perundang-undangan yang membenarkan LGBT. Pelaku LGBT tidak bisa dilindungi atas dasar HAM. LGBT bukan HAM tetapi penyimpangan atau penyakit. Melindungi HAM justru dengan mencegah dan menindak LGBT. Grup Band Coldplay khususnya vokalis Chris Martin memang percaya diri dan sudah mem\"branding\" diri sebagai juru kampanye LGBT. Tanpa perlawanan serius konser-konser yang diadakan di berbagai belahan dunia akan sukses menjadi sarana dari misi joroknya. Musik dan hiburan adalah tunggangan yang menarik. Belajar dari sukses menggagalkan pertemuan aktivis dan komunitas LGBT di Jakarta maka masyarakat khususnya umat Islam harus berjuang kembali untuk menggagalkan pertunjukan musik Coldplay. Ketika mereka mengusik moralitas bangsa, maka kita harus membatasi kebebasan mereka. Coldplay tidak memiliki alasan untuk diistimewakan. Jika mereka nekad maka masyarakat berhak mengusirnya. Jika pemerintah melindungi maka harus di demo keras pemerintah yang dinilai pro LGBT. Jika Menteri Sandiaga Uno teriak membela, maka desak Uno untuk mundur. Jika perlu tempuh jalur hukum untuk menghukum arogansinya. Ke depan memang seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Ketum DTN PA 212 KH Abdul Qohar bahwa perlu adanya aturan perundang-undangan yang melarang kampanye LGBT. Nampaknya seruan ini harus didukung dan direalisasikan. Sebagai negara bermoral, maka penting ada pencanangan program atau gerakan \"Indonesia bebas LGBT\". Hal ini dimaksudkan agar ke depan dapat dicegah perilaku menyimpang LGBT dan dicegah pula penularan dahsyat dari penyakit LGBT ini. Bandung, 16 Juli 2023.
Anis Matta: Indonesia Punya Talenta dan DNA sebagai Bangsa Besar
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, Indonesia memiliki talenta dan DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) sebagai bangsa besar. Hal itu bisa dilihat antara lain dari peninggalan Candi Borubudur di Jawa Tengah, yang menjadi warisan arsitektur dunia yang dibangun sekitar abad 8-9 Masehi. \"Bagaimana mungkin kita bisa punya kontribusi arsitektur yang dikenal oleh dunia sampai sekarang, kalau kita tidak punya talenta, tidak punya DNA sebagai bangsa besar. Itu sudah cukup untuk mengindikasikan, bahwa kita bisa menjadi bangsa besar sekarang ini,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (15/7/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta saat diwawancarai salah satu televisi nasional di Gelora Media Centre (GMC) di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam. Menurut Anis Matta,kelemahan Indonesia sekarang, adalah tidak memiliki keinginan politik yang kuat untuk menjadi bangsa besar. \"Tidak suka mempunyai mimpi yang terlalu besar, karena kita selalu menganggap,bahwa susah dicapainya. Padahal ada tuntutan sejarah, dan kondisi saat ini bisa menciptakan perubahan besar bagi sejarah kita,\" katanya. Situasi geopolitik sekarang, lanjut Anis Matta, harus jadi momentum bagi Indonesia untuk memnjadi kekuatan global baru. Karena itu, Indonesia bisa memberikan arah baru bagi sejarah dunia untuk ikut serta menyelesaikan berbagai persoalan kemanusian, akibat konflik global saat ini. \"Di saat konflik global terjadi, kekuatan adidaya China dengan Rusia di satu sisi, melawan Amerika dan seluruh dunia, sementara Indonesia bukan dianggap sebagai ancaman. Karena itu, Indonesia bisa menjadi satu kekuatan baru yang bisa memberikan arah bagi sejarah dunia,\" katanya. Selain itu, pada 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres), dan secara bersamaan Amerika Serikat (AS) dan Rusia juga menggelar Pilpres. Sehingga secara tidak langsung Pilpres di Indonesia dengan di AS dan Rusia saling berpengaruh. Sebab, Pemilu 2024 menjadi satu tahapan yang penting bagi Indonesia untuk bisa bangkit dan mengejar target atau cita-cita besar menjadi Superpower baru. \"Menurut saya, Indonesia yang paling mampu sekarang. Karena itu, Pemilu 2024 sekarang ini penting. Penting yang saya maksud disini, adalah pemenang 2024 yang akan menentukan Arah Baru Indonesia, atau peta jalan untuk menjadikan Superpower baru,\" katamya. Partai Gelora, ungkap Anis Matta, telah menentukan empat kriteria calon presiden (capres) yang bisa diandalkan atau dipercaya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia menjadikan sebagai Superpower baru. \"Saya sudah menjelaskan sebelumnya, bahwa ada empat faktor yang kita pertimbangkan untuk menetapkan capres. Pertama walaupun kita susah menemukan orang yang memenuhi kriteria secara sempurna, paling tidak berusaha mencari orang yang mendekati, karena kita tidak sedang mencari Superman,\" katanya. Pertimbangan kedua adalah soal geopolitik, sehingga kita perlu memastikan bahwa pemimpin Indonesia akan datang bisa menavigasi Indonesia di tengah situasi geopolitik sekarang. Selanjutnya, pertimbangan ketiga adalah mempertahankan kepentingan nasional kita, yakni menjaga integrasi dan persatuan dari ancaman disintegrasi bangsa. \"Ancaman disintegrasi di Indonesia ini punya banyak faktor, selain agama, ras, geografi. Tapi juga ada krisis ekonomi dan pemain global yang mencoba di cawe-cawe Indonesia. Jadi kita butuh orang yang bisa memimpin dan mempertahankan persatuan Indonesia,\" katanya. Sementara pertimbangan keempat adalah, pertimbangan kepentingan Partai Gelora sendiri. Yakni merealisasikan agenda-agenda besar Partai Gelora seperti masuk DPR. \"Kita pasti akan mengalami gesekan di lapangan. Sebab, ada partai baru yang masuk, pasti ada yang keluar dong, kan nggak ada tambahan kursi, kursinya itu-itu saja. Jadi kalau ada peserta baru, tentu akan ada peserta lama yang keluar,\" katanya. Anis Matta mengatakan, bersama pemenang Pilpres 2024, Partai Gelora akan terus mengelaborasi Arah Baru Indonesia sebagai peta jalan menjadikan Supepower baru. \"Kita akan fokus memberikan perhatian kepada anak muda kita yang usia-nya sekarang 17-20 tahun. Mereka yang sekarang berumur 20 tahunan, 20 tahun lagi mereka umur 40. Merekalah SDM kita nanti, bukan kita-kita, di tengah dunia yang jauh lebih besar,\" katanya. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta juga bakal mendorong pendidikan wajib belajar 16 tahun atau sekolah gratis hingga perguruan tinggi. Sebab, sumberdaya manusia (SDM) merupakan tulang punggung setiap bangsa, apalagi jika ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru dunia. \"Kita akan berikan kuliah atau sekolah gratis. Kita perlu memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh rakyat. Revolusi pendidikan ini sangat penting, bukan soal sekolah gratis pendidikan wajib belajar 16 tahun saja, tapi ini cara mengatasi kekurangan SDM yang dipercaya sebagai tulang punggung setiap bangsa,\" katanya. Untuk mereformasi Sistem Pendidikan Indonesia ini, Anis Matta meminta publik untuk tidak bertanya terlebih dahulu berapa anggaran yang diperlukan, dan darimana anggaran akan didapat. \"Itu masalah teknis saja, saya mengerti bagaimana mensiasati sisi anggarannya. Saya pernah di DPR dan memimpin bidang ekonomi, termasuk diantaranya adalah anggaran. Saya mengerti bagaimana cara mensiasati, tetapi yang lebih penting untuk kita adalah urgensinya, adalah prioritas utama jika Indonesia ingin menjadi kekuatan superpower baru,\" pungkas Wakil Ketua DPR Bidang Korekku 2009-2013 ini. (*)
Digugat Panji Gumilang Rp1 Triliun, Ini yang Dipersiapkan Anwar Abbas
JAKARTA, FNN- Pimpinan Ma\'ahad al-Zaytun Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, sebesar Rp1 triliun. Sidang pertama gugatan itu dijadwalkan pada Rabu tanggal 26 Juli 2023, pukul 09.00 WIB di Ruang Sidang PN Jakarta Pusat. Di sisi lain, Anwar Abbas telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada tim pengacara dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila (DPP FAPP) untuk menghadapi tuntutan tersebut. \"Saya memberi kuasa DPP FAPP yang diketuai oleh M Ihsan Tanjung untuk mengurus segala sesuatu yang terkait dengan masalah hukum yang saya hadapi di pengadilan,\" ujar Anwar Abbas kepada FNN, Sabtu 15 Juli 2023. Anwar Abbas menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Panji Gumilang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus, Perkara No. 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Anwar Abbas menandatangani surat kuasa khusus pada Jumat, 14 Juli 2023 di Jakarta. Ada 36 orang advokat yang ditunjuk. Mereka ini yang akan diterjunkan untuk membela Buya Anwar Abbas di pengadilan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. \"Jadi terhitung dari tanggal 14 Juli 2023 tersebut maka semua masalah yang terkait dengan penyelesaian perkara saya dengan Panji Gumilang telah saya serahkan dan kuasakan sepenuhnya kepada FAPP,\" demikian Buya Anwar Abbas. (DH)
Ini yang Dirasakan Anies Baswedan saat Naik Haji
PADA hari Jumat, 14 Juli 2023, kemarin Anies Rasyid Baswedan tiba di Tanah Air, setelah sejak tanggal 22 Juni 2023 menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. \"Alhamdulillah,\" tulis Anies yang diunggah di akun resminya di media sosial antara lain Facebook, Sabtu 15 Juli 2023. Berikut unggahan Anies Baswedan selengkapnya: Kami bersama Fery, Mutiara, Ali, Mikail, Kaisar, dan Ismail sungguh merasakan perjalanan spiritual yang sangat luar biasa. Ibadah haji ini selain menjadi momentum menjalankan perintah Allah SWT, juga memberikan ruang interaksi yang berkualitas bagi kami. Kami selalu bersama-sama, dalam dua minggu terakhir. Sesuatu yang selama ini menjadi hal yang langka kami rasakan, di tengah kesibukan masing-masing. Setelah mengikuti rangkaian pokok ibadah haji mulai dari mengambil miqat, wukuf, mabit, melontar jumrah, tawaf dan sa’i; kami juga berkesempatan untuk ziarah ke makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah saw. Juga ke ulama besar Indonesia KH Maimoen Zubair dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Juga berziarah ke makam para ulama yang menjadi sanad penting keilmuan Islam di Indonesia, seperti makam Sayyid Muhammad Al-Maliki dan Sayyid Abbas Al-Maliki (guru KH Hasyim Asy\'ari). Selain itu, kami berkesempatan napak tilas lokasi-lokasi yang menjadi titik penting dalam sejarah Islam. Seperti Gua Hira yang menjadi tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali dan juga Gunung Uhud yang menjadi saksi momen peristiwa Uhud. Di Madinah, kami bersyukur bisa berdo’a di Raudhoh serta berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di Masjid Nabawi yang meneduhkan itu kami merasakan kekhusyukan yang luar biasa. Banyak hal yang kami rasakan selama perjalanan spiritual ini. Semoga ini semua memberikan hikmah dan kami diberikan kekuatan untuk istiqamah. Semoga semua yang telah berniat untuk haji, bisa segera mendapatkan panggilan dari Allah SWT untuk menjadi tamuNya di tanah suci. (Dh)
Perubahan itu Tidak Mengganti Total Kebijakan dan Program
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya menegaskan visi perubahan yang diusung oleh partainya dan Koalisi Perubahan itu bukan berarti mengganti total seluruh kebijakan dan program-program pembangunan yang ada.Saat menyampaikan pidato politiknya itu di Jakarta, Jumat malam (14/7), AHY menjelaskan program-program kerja pemerintah yang baik tentu harus dipertahankan, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.“Kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan. Perubahan seolah diartikan, sebagai upaya untuk mengganti secara total, apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan. Dan kita bersyukur, karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka,” kata AHY.Dalam pidato politiknya, dia menegaskan perubahan tidak berarti menghapus segala pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang terbukti berdampak positif bagi kehidupan rakyat.“Meskipun Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, atas semua kerja kerasnya. Kami yakin, Presiden Jokowi dan pemerintahannya, ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan, kelak Presiden Jokowi, bisa mengakhiri masa bhaktinya dengan baik,” kata AHY.Walaupun demikian, AHY menyampaikan Demokrat punya nilai-nilai dan cara pandang yang berbeda terhadap berbagai kebijakan dan program-program pemerintah yang saat ini berjalan.Oleh karena itu, AHY dalam pidatonya pun menawarkan pendekatan-pendekatan alternatif terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut dia perlu dievaluasi ke depannya.Misalnya, terkait ekonomi dan kesejahteraan, AHY menyoroti sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan, menurut dia itu dapat ditunda pelaksanaannya.Dia menilai biaya yang digelontorkan untuk pembangunan beberapa infrastruktur skala besar dapat dialihkan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, termasuk di antaranya kelompok buruh, pegawai negeri sipil, petani, nelayan, para guru, tenaga honorer, dan masyarakat yang belum mampu dan berdaya lainnya.AHY menjelaskan struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh konsumsi domestik atau dalam negeri. Dengan demikian, peningkatan daya beli masyarakat pun menjadi penting.Namun, hal itu menjadi sulit manakala gaji para pekerja tidak kunjung naik. “Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki,” kata AHY.Dia pun mengusulkan perlu ada penentuan prioritas yang lebih arif ke depannya, terutama dalam penggunaan anggaran negara.“Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat, agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan akan berkurang,” kata Ketua Umum Demokrat.Dalam pidato yang sama, AHY juga menyoroti masalah lainnya, yaitu terkait sumber daya manusia dan lingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, kemudian tata negara dan etika pemerintahan.(ida/ANTARA)
KPK Meluncurkan Kampanye "Hajar Serangan Fajar"
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meluncurkan kampanye \"Hajar Serangan Fajar\" untuk mengajak masyarakat menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024.\"Kita hari ini melaksanakan salah satu program membuat kesadaran untuk pemilu 2024 yang bersih, zero dari politik uang, zero dari penyimpangan dan juga zero dari korupsi itu sendiri,\" kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Anticorruption Learning Center/ACLC) KPK, Jakarta Selatan, Jumat.Firli mengatakan pesta demokrasi adalah hajatan milik rakyat dan melalui Pemilu, rakyat akan memilih dan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan.Pemimpin yang terpilih merupakan representasi dari harapan rakyat akan sebuah perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi segenap anak bangsa.\"Saya titipkan kepada para Partai Politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia,\" kata Firli.Firli menjelaskan parpol seyogianya memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Parpol menjadi pemegang suara rakyat yang mengantarkan para kader-nya duduk pada jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif. Yakni dengan tugas dan wewenang-nya untuk membuat kebijakan atau Undang-Undang (UU) yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat.Oleh karenanya, untuk membuat iklim Pemilu yang jujur, bersih, dan adil, sejak tahun 2022 KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol mengikuti kontestasi dengan beradu ide serta gagasan, bukan beradu isi amplop.\"Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,\" pesan Firli.Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana berujar kampanye \"Hajar Serangan Fajar\" adalah pengejawantahan dari hasil kajian yang dilakukan KPK mengenai potensi korupsi pada gelaran Pemilu.Hasil kajian tahun 2018 mengungkap fakta bahwa sebanyak 95 persen menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uang-nya, 72,4 persen media sosial, dan 69,6 persen popularitas.Hal ini dikuatkan oleh kajian dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dimana praktik politik uang telah membudaya dan mengkonstruksi proses demokrasi.Akibatnya, biaya politik membengkak, dan menjadikannya celah rawan bagi para calon peserta pemilu untuk bermain kotor dengan mencari sumber dana yang tidak baik.Kemudian hasil survei LIPI terhadap Pemilu tahun 2019 mencatat bahwa 47,4 persen masyarakat membenarkan adanya politik uang dan 46,7 persen di antaranya menyebut bahwa politik uang adalah hal wajar. Fakta ini sangat ironis, sebab jika sosok yang dipilih tidak berintegritas maka bisa dipastikan kebijakan yang akan diambil kelak akan jauh dari harapan masyarakat.Sementara hasil kajian KPK terkait politik uang menjelaskan bahwa sebanyak 72 persen pemilih menerima politik uang. Setelah dibedah sebanyak 82 persen penerimanya adalah perempuan dengan rentang usia di atas 35 tahun.Faktor terbesar perempuan menerima politik uang tersebut karena faktor ekonomi, tekanan dari pihak lain, permisif terhadap sanksi, dan tidak tahu tentang politik uang.\"Politik uang sama dengan sumber masalah sektor politik. Politik uang yang lebih populer dengan istilah \'Serangan Fajar\' adalah tindak pidana yang memicu terjadinya korupsi,\" tegas Wawan.(ida/ANTARA)
Dua Calon Anggota Paskibraka Nasional 2023 Dikirim dari Papua Barat
Manokwari, FNN - Pemerintah Provinsi Papua Barat mengirimkan dua pelajar calon anggota pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Nasional 2023 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Muhammad Tamrin Payapo di Manokwari, Sabtu, mengatakan seleksi calon anggota Paskibraka tingkat nasional maupun provinsi Papua Barat sudah diselenggarakan sejak Mei 2023.\"Dari tujuh kabupaten di Papua Barat, hanya lima kabupaten yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti tahapan seleksi. Dua pelajar dari SMA Negeri 1 Manokwari berhasil terpilih dari proses seleksi,\" ujar Tamrin.Ia menjelaskan dua pelajar calon anggota Paskibraka Nasional adalah Muhamad Moreno Aryl Rimosan dan Paskalia Aprilia Kubiari. Setelah tiba di Jakarta, kedua pelajar asal Papua Barat akan mengikuti berbagai pembinaan dan pelatihan secara terpusat bersama calon peserta lainnya.\"Dua pelajar Papua Barat nantinya bergabung dengan peserta lainnya dari 34 provinsi di Indonesia. Kami berharap kedua pelajar dapat mengikuti seluruh rangkaian pembinaan dan pelatihan dengan maksimal,\" ujar Tamrin.Menurut dia, keikutsertaan kedua pelajar dalam Paskibraka menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Papua Barat.\"Kibarkan panji Papua Barat di Istana Negara. Harumkan nama Papua Barat di kancah nasional,\" ujar dia.Ia menuturkan kedua pelajar yang menjadi calon Paskibraka merupakan generasi asli Papua.Paskalia Aprilia Kubiari berasal dari Kabupaten Teluk Wondama, dan Muhamad Moreno Aryl Rimosan putra asli Kabupaten Fakfak.\"Dua pelajar yang dikirim adalah pelajar asli Papua,\" tutur dia.Selain itu, kata dia, tim seleksi juga telah menentukan 36 pelajar sebagai anggota Paskibra tingkat Provinsi Papua Barat pada upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Mereka berasal dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana dan Teluk Wondama\"Puluhan pelajar tersebut nantinya diasramakan agar proses pembinaan dan pelatihan berjalan lebih maksimal mulai tanggal 24-25 Juli 2023,\" ucap Tamrin.Sementara itu, calon anggota Paskibraka Nasional 2023 Paskalia Aprilia Kubiari merasa bangga karena bisa mewakili Papua Barat pada level nasional, sebab menurut dia, keberhasilan itu tentunya tidak diperoleh dengan mudah, melainkan semangat dan kerja keras selama tahapan seleksi.Ia meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Papua Barat dalam pelaksanaan tugas mengibarkan bendera pusaka.\"Saya berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik saat berada di Jakarta,\" ucap dia.(ida/ANTARA)
"Hoegeng Awards" Harus Menjadi Pemantik untuk Personel Polri
Jakarta, FNN - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan \"Hoegeng Awards\" harus menjadi pemantik untuk seluruh personel Polri di Tanah Air.\"Hoegeng Awards 2023 harus dijadikan pemantik bagi seluruh personel Polri, dari mulai tamtama sampai perwira tinggi, dari mulai bhayangkara dua hingga jenderal, untuk senantiasa meneladani profesionalitas dan integritas Jenderal Hoegeng,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo usai menyerahkan penghargaan kepada setiap penerima Hoegeng Awards 2023 di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat (14/7) malam.Dia menjelaskan Hoegeng Awards 2023 menjadi cerminan bahwa Polri selalu dekat dan mengayomi masyarakat. Selain itu, menjadi semangat bagi personel Polri lainnya untuk terus menjalankan tugasnya secara profesional sebagai pengayom sekaligus penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.Sosok Jenderal Hoegeng kata dia, menunjukkan sikap bahwa polisi tidak bisa dibeli oleh uang maupun kekuasaan. Bamsoet berharap semangat integritas ini harus terus diwariskan kepada setiap personel Polri.\"Jenderal Hoegeng pernah menolak fasilitas dan pemberian barang-barang dari para cukong judi. Bahkan sampai mengeluarkan seluruh pemberian barang tersebut dari rumah dinas dan menaruhnya di pinggir jalan,\" ucapnya.Bambang Soesatyo bersama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, putera Jenderal Hoegeng, Aditya Soetanto Hoegeng, serta didampingi Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyerahkan penghargaan kepada setiap penerima Hoegeng Awards 2023.Penerima Hoegeng Awards 2023 terdiri dari lima kategori. Polisi Inovatif diberikan kepada Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo. Polisi Berdedikasi diberikan kepada Bhabinkamtibas Desa Haringen, Barito Timur, Kalimantan Tengah, Brigadir Fitriani Maisyarah.Kemudian, Polisi Tapal Batas dan Pedalaman diberikan kepada Kasat Binmas Polres Merauke AKP Makruf Suroto. Polisi Berintegritas diberikan kepada Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan Sekolah Pembentukan Perwira Kombes Pol. Darmanto. Polisi Pelindung Perempuan dan Anak diberikan kepada Parik 2 Itbid Itwasda Polda Jawa Tengah, AKP Yuni Utami.(ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Mengevaluasi Sistem Zonasi PPDB
Jakarta, FNN - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB), akibat potensi kecurangan pada sistem zonasi.Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Puan mendorong evaluasi dilakukan karena ditemukan-nya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.\"Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik,\" ucapnya.Kata dia, data kependudukan yang didaftarkan dalam sistem PPDB itu tidak sesuai dengan data di lapangan, alias ada dugaan dilakukannya manipulasi data kependudukan. Upaya itu agar bisa diterima di sekolah pilihan dengan memanfaatkan kuota jalur afirmasi.Jalur afirmasi sendiri merupakan jalur penerimaan siswa untuk anak yang berasal dari kalangan keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas.Puan meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengevaluasi sistem zonasi. Sementara terkait jalur afirmasi, Kemendikbud diminta untuk melakukan pengawasan ketat.Pernyataan tegas itu disampaikan Puan, setelah adanya berbagai dugaan pungutan liat (Pungli) PPDB yang terjadi di Garut terkait PPDB 2023. bahkan, di Kota Bogor, Jawa Barat, ditemukan sekitar 300 aduan indikasi manipulasi PPDB, termasuk terkait zonasi dan jalur afirmasi.Disdik Bogor bahkan mencoret 208 nama siswa yang disinyalir berbuat curang dalam proses penerimaan peserta didik baru jalur zonasi untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).Puan memahami, sistem zonasi bertujuan baik untuk mengatasi ketimpangan, terutama kastanisasi di dunia pendidikan. Kastanisasi yang dimaksud adalah pengkategorian sekolah unggulan atau favorit dengan sekolah non-unggulan.Sekolah unggulan biasanya berisikan siswa-siswa berprestasi. Sementara sekolah non-unggulan lebih banyak diisi siswa yang memiliki kemampuan rata-rata.Meski begitu, kendala yang terjadi mengenai sistem zonasi itu adalah kurangnya kuota penerimaan siswa karena sekolah negeri di tiap kecamatan tidak sebanding dengan jumlah peminat.Akibatnya, banyak orang tua yang \'menghalalkan\' segala cara supaya anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Baik dengan pungli, mencurangi sistem, dan melakukan manipulasi.Sistem PPDB zonasi juga dimaksudkan untuk mendekatkan jarak antara rumah siswa dan sekolah. Sebelum sistem zonasi diberlakukan, banyak siswa yang rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter dari sekolah unggulan, tetapi harus bersekolah di lokasi yang lebih jauh karena tidak bisa masuk ke sekolah unggulan itu.Puan mendukung penghapusan kastanisasi sekolah, namun pemerintah diminta menemukan formulasi yang tepat agar sistem zonasi yang sebenarnya dimaksudkan baik tersebut tidak justru malah dijadikan peluang dilakukannya kecurangan.\"Sekolah harus memiliki standar pendidikan yang sama, jadi tidak ada lagi namanya sekolah unggulan atau tidak. Ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dalam menjalankan amanat sesuai undang-undang,\" tutur mantan Menko PMK tersebut.(ida/ANTARA)
POPULER
