ALL CATEGORY
Babak Akhir Relawan Politik
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas). Meski telah diberi posisi menteri, relawan Pro Jokowi (Projo) masih terus melakukan manuver politik. Posisi menteri, yang kini bahkan setara dengan pimpinan parpol, tidak serta merta membuat Projo diam. Projo justru makin besar kepala dengan terus menjadi penyambung lidah Jokowi. Adalah Panel Barus, Ketua Bapilpres Projo, memyampaikan klaimnya tentang arah dukungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung ke bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, sejumlah deklarator Projo dari berbagai provinsi di Pulau Jawa mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo (Ganjar) di Kota Malang. Deklarasi tersebut juga dilakukan dalam rangka menyikapi ketidakjelasan arah dukungan organisasi Projo dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah deklarator yang hadir di antaranya Agung Suryo dari Jawa Barat, Bambang Suprapto dari Jawa Tengah, serta Budianto Tarigan dan deklarator Projo lainnya dari DKI Jakarta. Fenomena Relawan Bukan Hal Baru Keterlibatan relawan dalam perebutan kekuasaan politik bukan hal baru di Indonesia. Sejak pra kemerdekaan relawan selalu terlibat dalam perjuangan politik, baik secara terbuka maupun tertutup, baik angkat senjata, maupun dengan ujung pena. Namun relawan; lebih tepat: sukarelawan memiliki syarat utama dan mutlak: sukarela. Relawan digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral, bukan karena kepentingan jangka pendek yang oportunis dan pragmatis. Sementara di belahan dunia lain, sukarelawan juga terlibat dalam perebutan kekuasaan politik. relawan mengorganisasikan dirinya secara mandiri, dengan biaya sendiri maupun dukungan publik. Kelompok aspirasi politik non partai tersebut bergerak bebas untuk menggalang partisipasi publik, tanpa dikomando parpol. Para kelompok relawan tersebut fokus pada tujuan perkenalan dan sosialisasi calon. Mereka tidak sibuk melakukan manuver politik seperti parpol. Mereka juga akan akan membubarkan diri setelah pemilihan berakhir, sebab relawan hanya aktivitas politik adhoc, bukan pekerjaan. Menjelang akhir orde baru, fenomena relawan kembali hadir, hingga meledak pada peristiwa perebutan kantor DPP PDI, Sabtu kelabu (27/7/1996). Para relawan pro demokrasi, pendukung Mega diserang oknum aparat dan preman bayaran. Banyak sukarelawan meregang nyawa, sebagian lagi hilang dan hingga kini tak kunjung pulang. Namun para sukarelawan tersebut bergerak bukan karena ambisi merebut kursi, sekadar berebut remah- remah kekuasaan berupa komisaris, tujuannya hanya satu; perubahan. Ingin Mengulang Sukses 2014 Sejak PDIP mengangkat wong deso, Jokowi, dari Walikota Solo ke Jakarta, kelompok relawan pun kembali menjamur. Kelompok relawan bergotong- royong mendorong PDIP mengusung Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang masih bekerja seumur jagung untuk maju di Pilpres 2014. Setelah PDIP memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres, relawan mengklaim bahwa keputusan PDIP tersebut akibat tekanan relawan. Sehingga, setelah Jokowi memenangi pilpres, para relawan pun akhirnya diganjar kursi, dari staf ahli, deputi, hingga komisaris. Masuk 2019, relawan tumbuh, seperti jamur di musim hujan. Namun sebaliknya, antusiasme dan partisipasi rakyat menurun, sebab Jokowi sudah dikepung para bandar sebagai tim pemenangan. Relawan pun tidak lagi leluasa, karena Jokowi sendiri lebih memilih dikawal para pengusaha. Puncaknya saat Jokowi menang, menteri dilantik, para relawan tidak banyak dapat kursi menteri. Bahkan capres lawan Jokowi, Prabowo yang justru jadi menteri, sehingga Projo ancam akan bubarkan diri. Ancaman Projo pun disahuti Jokowi, Budi Arie Setiadi pun langsung jadi wakil menteri. Projo batal bubar, manuver politik baru pun dimulai dengan gerakan setia hingga akhir dan tegak lurus terhadap Jokowi. Atas nama rakyat, ide sesatpun dimulai, mendukung Jokowi sekali lagi: tiga periode Jokowi. Manuver Projo terus berlanjut melalui musyawarah rakyat, musra. Kelompok relawan yang dimotori Projo, dan Bara JP, menggelar pertemuan mewah di hotel dan gedung megah di berbagai kota. Namun diluar perkiraan, sebelum musra usai, PDIP tiba- tiba umumkan Ganjar Pranowo sebagai bacapres, Jumat (21/4/2023). Sukses 2014 tidak lagi mampu diulang kelompok relawan. Namun, relawan tidak mau kehilangan muka, musra akhirnya ditutup dengan rekomendasi tiga nama, yakni: Prabowo, Airlangga, dan Ganjar. Kecolongan di Pemilu 2014, memaksa PDIP ubah strategi, tidak mau lagi didikte relawan. PDIP kerja cepat dengan membentuk wadah berhimpun relawan Ganjar. Bahkan PDIP meniru KPU, melakukan verifikasi administrasi dan faktual berjenjang, terhadap para relawan. Akhirnya para relawan Ganjar yang jumlahnya kini seribuan pun tertib, dikanalisasi agar tidak liar kesana kemari melakukan manuver politik. Relawan Jokowi versi musra pun tetap tidak mau kalah, mereka terus bermanuver menyerupai gaya parpol. Merasa tidak mendapat ruang di kubu Ganjar, elit kelompok musra kini mulai mesra dengan Prabowo, bacapres yang diklaim direstui Jokowi. Semua upaya cari perhatian dilakukan, namun kubu PDIP sepertinya tidak ambil pusing. PDIP kini mengendalikan semua aktivitas politik Ganjar, di ibukota pun di daerah. Menebak Kebutuhan Rakyat Pesta demokrasi Pemilu 2024 akan digelar 205 hari lagi dari saat ini. Namun dinamika politik masih sibuk membahas kulit dan bentuk, bukan tentang isi. Pertengkaran politik tidak menyentuh substansi, masih sekitar mitra koalisi. Dari pertemuan tidak berisi, hingga kegiatan menonton pertandingan voli. Kelompok relawan sibuk deklarasi, atau dampingi bacapres blusukan ke sana ke mari. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut: Pertama, bahwa era kebangkitan dan keterlibatan relawan secara partisipatif telah berakhir. Relawan saat ini bukan lagi wadah berhimpun rakyat murni yang digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral. Relawan saat ini tidak lebih dari kumpulan aktivis politik yang identik dengan parpol. Tujuannya ingin terlihat dan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Kedua, bahwa pertengkaran politik Indonesia kosong dan kering dari ide, gagasan, dan program politik karena para aktivis hanya mampu bermimpi untuk merebut remah- remah kekuasaan. Para aktivis kini pragmatis dan oportunis sehingga hanya mampu menjadi tim sukses dengan membentuk wadah relawan. Tidak ada bacapres yang berlatar belakang aktivis, demikian juga dengan kepala daerah. Tidak banyak aktivis yang berani membentuk dan mendirikan parpol, hanya mampu melahirkan wadah relawan. Akibatnya tidak ada aktivis yang menjadi aktor dalam perbutan kekuasaan. Ketiga, bahwa dinamika politik Indonesia saat ini diiisi oleh elit politik yang hanya berjuang untuk kepentingan kekuasaan diri sendiri dan kelompok politik masing-masing. Pembahasan Kebutuhan dan kepentingan rakyat sama sekali tidak penting. Sehingga partisipasi politik warga akhirnya digerakkan oleh kepentinggan pragmatis dan oportunis dengan pemberian hadiah atau janji, baik berupa uang, sembako, atau bentuk lainnya. Keempat, bahwa rencana bacapres mengusung tema \"keberlanjutan dan kesinambungan\" atau tema lain \"perubahan dan perbaikan\" sama sekali tidak menarik bagi rakyat. Rakyat membutuhkan \"sesuatu yang baru\" yang tidak sekedar simetris atau asimetris dengan program Jokowi. Ketergantungan bacapres akan pengaruh Jokowi, baik yang pro maupun yang kontra membuat rakyat tidak bergairah. Rakyat butuh sosok pemimpin yang menjadi diri sendiri, lepas dari pengaruh dan bayang- bayang orang lain. Kelima, bahwa kemenangan dalam pertarungan politik di pilpres 2024 akan ditentukan oleh koalisi bersama rakyat (koalisi besar). Koalisi besar bukan dengan jumlah parpol yang banyak apalagi gerombolan relawan. Sehingga bacapres saatnya menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya. Rakyat sebagai pemilik suara membutuhkan tawaran konkrit dari bacapres tentang Indonesia masa depan. Bagi Kornas, Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat harus menyuguhkan pertengkaran politik yang kaya akan ide, gagasan dan program politik. Sehingga rakyat akan berpartisipasi aktif secara sadar, kritis, dan mandiri. Dalam menentukan pilihannya, rakyat akan digerakkan oleh nilai, dipandu oleh etis moral. Bukan karena diberi hadiah atau janji, serta dibeli dengan uang dan sembako. (*)
Hitam Putih Seragam, Citra atau Fana?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mulut berbusa-busa bicara ideologi, sementara kelakuan bak tirani. Bercitra hitam putih seolah-olah tegas, tapi sesunguhnya berwatak culas dan beringas. Soal siapa yang berbohong terkait ide baju hitam putih yang menjadi seragam resmi Ganjar, apakah dari Jokowi atau FX Rudi?. Jika benar itu terjadi, maka menjadi penting dan menarik untuk diulas. Klaim keduanya mengusik opini publik termasuk menunjukkan beberapa fakta dan penilaian antara lain: 1. Di antara keduanya pasti ada yang berbohong, karena masing-masing berusaha mengakui ide itu merupakan usulan dari keduanya dan tak muncul soal itu menjadi ide bersama. 2. Memperebutkan pengakuan tentang siapa yang usulkan seragam hitam putih Ganjar, menjadi bukti tak terbantahkan bahwasanya baik Jokowi maupun FX Rudi, merupakan pemimpin yang nyata- nyata tidak berkualitas dan cuma kaleng-keleng. Ini menjadi memalukan dan begitu memprihatinkan, mengingat ada seorang presiden yang masih menjabat dan keduanya mantan walikota Solo. Sekelas presiden dan mantan walikota juga ketua partai masih sibuk berdebat usulan siapa seragam hitam putih seorang capres, ketimbang memikirkan masalah penderitaan dan ketertindasan rakyat seperti mirisnya nasib buruh, petani, nelayan dan masih banyak masyarakat miskin kota serta pedesaan lainnya akibat kesalahan struktural dan sistemik serta perilaku menyimpang aparat birokrasi pemerintahannya. Sungguh kader dan petugas partai yang ngga ada mutu dan kapasitas kepemimipinannya. Berebut pengakuan yang ngga penting sama sekali buat rakyat. 3. Sebagai sesama kader sekaligus petugas partai yang sama, klaim baju seragam hitam putih dari keduanya, semakin menguatkan stigma petugas partai dan kader dari PDIP yang dinilai publik sering bohong, selain dianggap publik cenderung korup dan tidak demokrastis tentunya. Terutama Jokowi yang selama ini terlanjur dipandang rakyat identik dengan presiden tukang bohong dalam hal janji-janji kampanye presiden yang bablas wujudnya seperti mobil Esemka, stop impor, tidak bagi-bagi jabatan menteri dll. Jelas tanpa sadar, keduanya sedang mempertontonkan kedunguannya ribut soal pritilan dan remeh-temeh yang ngga ada hubungannya dengan urusan mempejuangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya menjadi tanggungjawab sekaligus amanah terutama buatJokowi. Bisa jadi ini lagi-lagi cara Tuhan menelanjangi mereka berdua dengan membuka aib berupa kebodohan mereka. Ganjar yang bilang seragam hitam putih itu usulan Jokowi. Seakan menegaskan makna seragam hitam putih itu, Jokowi sedang mengkampanyekan Ganjar yang sepertinya menjadi presiden petugas partai sekaligus petugas oligarki. Hitam putih yang padanan katanya abu-abu, jelas menjadi ilustrasi dari makna tersirat, antara kebenaran dan kejahatan, antara hak dan batil. Hitam putih seragam, hitam putihnya capres petugas partai melawan capres petugas rakyat. Mungkin saja Capres hitam yang diwakili Ganjar, entahlah siapa capres putihnya?. Mungkin Anies atau juga mungkin Anies Baswedan. Siapa yang tahu?, biarkan saja rakyat yang menilai dan menentukan. Salam hitam putih. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot - 5 Muharram 1445 H/23 Juli 2023.
Korupsi BTS 4G Kominfo: Kejagung Wajib Periksa Pernyataan dan Opini Audit BPK
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebetulnya telah mengendus berbagai permasalahan dalam proyek yang dimulai pada 2020 ini. BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di tahun 2021. Anggota BPK Achsanul Qosasih mengatakan laporan itu sudah diserahkan kepada DPR maupun Presiden. Dia mengatakan laporannya juga sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung.” Begitu penggalan berita tentang pengakuan BPK yang dimuat Tempo, 29 Mei 2023: https://nasional.tempo.co/amp/1731029/mengingat-kembali-temuan-bpk-di-kasus-korupsi-bts-pemborosan-rp-15-triliun-dan-kontrak-janggal. Dari hasil pemeriksaan PDTT, BPK mengaku menemukan segudang masalah yang sudah dilaporkan kepada Presiden dan DPR. Tiga diantaranya adalah 1) Pemborosan Anggaran Rp 1,5 triliun, 2) Pengadaan BTS tidak sesuai ketentuan, dan 3) Keanehan dalam Pelaksanaan Tender. Pengakuan BPK ini sangat penting untuk diselidiki lebih lanjut dan lebih dalam, agar bisa mengungkap misteri korupsi BTS di Kominfo: siapa yang menutupi dan melindungi korupsi BTS 4G. Karena pengakuan BPK mengandung kontroversi dan kejanggalan. Pertama, BPK mengaku sudah menyerahkan hasil pemeriksaan (PDTT) proyek BTS, yang berisi segudang masalah, kepada Presiden dan DPR. Berdasarkan laporan BPK tersebut, DPR seharusnya memanggil Presiden dan Menteri Kominfo untuk minta penjelasan atas temuan BPK tersebut. Nampaknya, sejauh ini tidak terdengar DPR minta penjelasan dari pemerintah, sampai akhirnya kasus korupsi BTS 4G ini terbongkar. Apakah, dengan demikian, berarti DPR mengabaikan laporan audit BPK tersebut? Apakah dengan demikian berarti DPR menutupi dan melindungi masalah BTS 4G yang diungkap BPK? Kedua, “temuan” segudang masalah audit BPK di proyek BTS 4G ternyata tidak tercermin di dalam hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): 2020 dan 2021. Sebaliknya, BPK malah memberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas hasil audit tersebut, untuk tahun 2020 dan 2021. Opini WTP mencerminkan BPK tidak menemukan masalah sama sekali terkait pengelolaan keuangan di Kementerian Kominfo, alias sempurna. Opini WTP ini bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan PDTT BPK yang mengaku menemukan segudang masalah: kalau ada segudang masalah, opini audit tidak bisa WTP; kalau opini audit WTP berarti tidak ada masalah! Berarti, satu dari dua hal tersebut tidak benar, alias bohong, atau manipulatif: apakah opini WTP manipulatif, atau pengakuan ada temuan segudang masalah manipulatif? Maka itu, pemberian opini WTP diduga untuk menutupi dan melindungi fakta sebenarnya, bahwa ada segudang masalah di proyek BTS 4G Kominfo. Ketiga, dugaan manipulasi hasil audit, dengan memberi opini WTP, sangat masuk akal. Karena, di dalam hasil audit, BPK menyatakan, jumlah BTS yang sudah selesai dibangun di tahun 2021 mencapai 4.197 unit, dari target 4.200 unit, atau praktis mencapai 100 persen, sehingga BPK memberi opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah dan Kementerian Kominfo, yang artinya BPK secara resmi menyatakan tidak ada masalah sama sekali dengan proyek BTS? Meskipun kemudian ditentang sendiri, seperti pengakuannya di tempo tersebut di atas, bahwa BPK sudah menemukan segudang masalah di proyek BTS. Dugaan manipulasi audit BPK menguat, karena berdasarkan audit BPKP, telah terjadi kerugian keuangan negara di dalam pelaksanaan proyek BTS 4G Kominfo, dengan nilai mencapai Rp8,03 triliun. https://www.bpkp.go.id/berita/read/42313/0/BPKP-Selesai-Hitung-Kerugian-Keuangan-Negara-Kasus-BTS-BAKTI-Kominfo- Selanjutnya, Mahfud MD mengatakan, ternyata hanya 985 BTS yang selesai dibangun di tahun 2021, bukan 4.197 BTS seperti tercantum di dalam audit BPK. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230522142247-4-439472/mahfud-lapor-ke-jokowi-soal-proyek-bts-barangnya-enggak-ada/amp Untuk itu, BPK harus mempertanggungjawabkan hasil auditnya, apakah ada unsur manipulasi. Kejaksaan Agung harus menyelidiki siapa aktor utama dibalik dugaan manipulasi hasil audit tersebut, atau apakah ada uang imbalan untuk memanipulasi hasil audit? Karena, menurut kesaksian beberapa terdakwa korupsi BTS, ada aliran uang diberikan kepada orang yang bernama Sadikin, hingga pertengahan 2022. Jumlahnya mencapai Rp40 miliar. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus bisa membongkar siapa Sadikin sebenarnya, dan hubungannya dengan audit BPK yang memberi opini WTP untuk tahun anggaran 2020-2021. Kejaksaan Agung juga wajib usut pengakuan BPK, apakah benar ada laporan segudang masalah yang sudah disampaikan kepada Presiden dan DPR. Semoga peran BPK di lingkaran korupsi BTS 4G menjadi terang dan tuntas. https://m.metrotvnews.com/read/NP6CZqE2-kejagung-respons-soal-11-nama-penerima-aliran-dana-bts-kominfo —- 000 —-
Takdir atau Ikhtiar?
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta Takdir, qadar menurut arti bahasa: kadar, ukuran, batasan, ketentuan. Sungguh segalanya Kami ciptakan dengan ukuran. (QS 54:49). Takdir menurut istilah: peraturan Tuhan untuk segala yang di alam semesta, undang-undang umum atau kepastian-kepastian yang berkaitan antara sebab dan akibatnya. Rasulullah saw bersabda, “Iman ialah percaya kepada Allah, Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir dan kepada qadar; baik-buruk.” (HR Muslim). Agungkanlah nama Tuhanmu, Yang Maha Tinggi, yang menciptakan, dan membentuk dengan seimbang, yang menentukan kadar dan memberi petunjuk. (QS 87:1-3). Tetapi bila Dia mengujinya, membatasi rezekinya, ia berkata: \"Tuhanku menghinakanku.\" (QS 89:16). Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya semua manusia di bumi beriman seluruhnya. Apakah kamu hendak memaksa manusia supaya beriman? (QS 10:99). Golongan orang musyrik akan berkata: \"Jika Allah menghendaki, kami dan leluhur kami tak akan mempersekutukan-Nya, dan tak ada apa pun yang haram buat kami.\" Demikian pula orang-orang sebelum mereka mendustakan, sampai mereka merasakan azab Kami. Katakanlah: \"Apakah kamu memang berilmu? Perlihatkanlah itu kepada Kami!\" Yang kamu ikuti hanya dugaan, dan kamu berdusta. (QS 6:148). Sisi lain dari takdir ialah ikhtiar, pilihan. Allah swt membekali manusia naluri, pancaindera, dan akal pikiran untuk memilih. Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Bagi mereka tak ada pilihan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari segala yang mereka persekutukan. (QS 28:68). Tidaklah semestinya bagi seorang mukmin, laki-laki dan perempuan - bila Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan suatu keputusan – mereka akan memilih yang lain dalam urusan mereka. Siapa yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, ia tersesat nyata sekali. (QS 33:36). Katakanlah: \"Kebenaran itu dari Tuhanmu; siapa suka, biarlah beriman, dan siapa suka, biarlah kafir.\" Bagi mereka yang durjana Kami sediakan api, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka memohon pertolongan, mereka diberi air seperti cairan tembaga yang akan membakar muka. Minuman yang sungguh mengerikan, dan empat istirahat yang sungguh dahsyat. (QS 18:29). Orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka satu pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS 10:27). Jika kamu berbuat kebaikan, kamu berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Maka jika peringatan kedua sudah berlalu, Kami mengizinkan musuh-musuhmu merusak wajah-wajahmu, dan mereka memasuki tempat ibadah, sebagaimana mereka masukinya pertama kali, dan mereka membinasakan segala yang berada di bawah kekuasaan mereka. (QS 17:7). Jika terlalu berat engkau menghadapi tantangan mereka, maka jika kamu dapat membuat terowongan di tanah atau tangga ke langit, dan membawakan kepada mereka mukjizat lalu apa gunanya? Kalau Allah menghendaki, pasti Ia mengumpulkan mereka semua untuk mengikuti petunjuk yang benar. Maka janganlah kamu termasuk orang yang bodoh. (QS 6:35). Jika Allah menghendaki, pasti Dia jadikan kamu satu umat, tetapi Dia membiarkan sesat siapa yang dikehendaki-Nya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (QS 16:93). Allah swt mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya. Apa saja yang di alam semesta berjalan sesuai kehendak-Nya. Allah Swt mengetahui apa saja yang sudah, sedang, dan akan terjadi atas segalanya. Katakanlah, “Ya Allah, Pemilik Kekuasaan. Kau anugerahkan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki dan Kau cabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Kau kehendaki dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala yang baik. Sungguh, Engkau berkuasa atas segalanya. (QS 3:26). Allah swt Pemilik kekuasaan tertinggi yang berhak menguasai dan mengatur seluruh kekuasaan di alam semesta. Allah berkuasa mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki, baik dari individu, keluarga, masyarakat, atau bangsa, karena mereka berpaling dari sunnah-Nya yang dapat memelihara kesinambungan kekuasaan itu. (QS 17:16-17, 3:137). Allah swt memusnahkan orang-orang zalim dan kafir yang mengancam Rasul dan mengusirnya dari negerinya, lalu Allah menempatkan Rasul menggantikan kedudukan mereka. Allah memberi atau mencabut kekuasaan berdasar sunnah-Nya yang berlaku dalam hal memberi atau mengambil kembali (QS 19:13-14). Allah swt memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki dengan memberikan pertolongan, petunjuk atau inspirasi untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan seseorang memperolehnya, dengan menolong, menguasai hati manusia dengan kharisma dan ilmu pengetahuan, memanfaatkan rezeki untuk amal sosial dan sebagainya. Allah swt menetapkan perputaran waktu silih berganti. Matahari dan bulan beredar pada garis-garisnya (QS 36:37-40), dan Allah mengedarkan kekuasaan untuk memerintah di antara manusia sebagaimana mengatur siang dan malam (QS 3:140). Allah swt melimpahkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan, apakah ia orang taat atau kafir, dan tanpa batas. Tak ada yang berhak mencampuri wewenang-Nya. Ada yang mengira takdir itu paksaan Allah kepada hamba-Nya. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Ia kehendaki. Bagi mereka tak ada pilihan. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari segala yang mereka persekutukan. (QS 28:68). Kita lahir bukan atas kehendak dan pilihan kita. Laki-laki atau perempuan, juga di luar kemampuan kita untuk memilih. Kita hidup dengan usia berapa, itu pun di luar perhitungan kita. Memilih ialah menentukan sesuatu berdasarkan pertimbangan. Sesuatu yang baik menurut seseorang belum tentu baik menurut lainnya. Pilihan yang tepat selalu berkaitan dengan sesuatu yang positif. Jika seseorang menentukan sesuatu yang negatif, itu bukan pilihan yang tepat. Bukan tugasmu hai rasul memberikan petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya. (QS 2:272). Allah menyeru manusia ke tempat tinggal yang damai, Dia akan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus, Islam. (QS 10:25). Engkau tak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui mereka yang mau menerima petunjuk. (QS 28:56). Allah menunjuki mereka yang mau menerima petunjuk-Nya. Hidayah iman tidak diberikan cuma-cuma. Harus ada inisiatif untuk mendapatkan petunjuk itu. Segala sesuatu terjadi berantai antara sebab dan akibatnya. Itulah suratan takdir Allah dan sunnah-Nya yang azali. Allah tidak akan pernah mengadakan perubahan pada sunnah-Nya. Kemerdekaan bangsa Indonesia pun atas kehendak dan takdir Tuhan juga. Apa jadinya jika AS membom Jepang saat bangsa Indonesia belum mempunyai kesiapan lahir batin untuk itu. Itulah takdir Tuhan atas bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Segalanya terjadi atas izin Allah. Tak seorang pun dapat menghalangi apa yang telah ditentukan Tuhan. Manusia cuma bisa melihat kenyataan atau kepastian yang telah terjadi berdasarkan sunnah-Nya. Mukmin meyakini ketentuan Tuhan, bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan tak seorang pun dapat menghalangi apa yang telah ditentukan-Nya. Ia berhenti di situ saja berpikir tentang takdir. Masalahnya, takdir tidak mungkin dijangkau akal pikiran manusia. Manusia cuma bisa melihat kenyataan atau kepastian dari sesuatu yang telah terjadi. Di situ manusia baru bisa mengetahui takdir baik dan buruk atas seseorang berdasarkan sunnah-Nya. Tak seorang pun dapat menghalangi apa yang telah ditentukan Tuhan, namun sebelum ketentuan Tuhan itu menjadi kepastian, manusia berhak memilih sesuatu untuk dirinya. Berdasar atas hak, kebebasan, dan kesempatan untuk menentukan, manusia harus konsekuen dengan keputusannya. Justru karena itu mukmin tidak sembarangan mengambil keputusan, karena setiap keputusan berakibat kepada dirinya. Keadaan demikian tidak membuat seorang mukmin apatis, bahkan sebaliknya. Timbullah semangat dan gairah untuk bekerja dan berusaha menggapai kebaikan-kebaikan. Iman kepada takdir memberikan pelajaran bahwa sesuatu berjalan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Dzat Yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, jika ia ditimpa sesuatu yang negatif, tidak menyesal, dan sebaliknya, jika mendapat sesuatu yang menguntungkan, ia tidak bergembira sampai lupa daratan. Setiap ada musibah terjadi di bumi dan dalam dirimu, sudah tercatat sebelum Kami mewujudkannya; sungguh itu bagi Allah mudah sekali. Agar kamu tidak berduka cita atas apa yang sudah hilang, dan merasa bangga atas apa yang diberikan; Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS 57:22-23). Demikianlah, takdir yang dipercayai orang beriman, sehingga ia tidak mengagung-agungkan potensi atau kemampuan diri dan tidak pula terjerat oleh fatalisme; menyerah kepada keadaan. Iman kepada takdir menimbulkan keberanian dan kesanggupan menghadapi berbagai situasi. Bila seseorang yakin berada di pihak yang benar, ia pantang mundur. Tuhan pasti menolong! (*)
Pemerintah Harus Pro Aktif Menginformasikan Mitigasi Kebocoran Data
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Mantamiharja meminta pemerintah untuk transparan soal kebocoran data dan pro aktif menyampaikan langkah mitigasi kebocoran data terhadap masyarakat.\"Transparansi terhadap penanganan ini tidak muncul ke publik. Diapakan kebocorannya? Bagaimana penanganannya? Bagaimana kita mitigasi terhadap data-data yang bocor?\" kata Sukamta dalam diskusi \'Data Warga Siapa Yang Jaga\' di Kanal YouTube Trijaya FM, Sabtu.Dia menegaskan salah satu poin pentingnya adalah langkah mitigasi, khususnya yang bisa dilakukan masyarakat untuk memproteksi data pribadinya agar kejadian yang sama tidak terulang.Sukamta juga berharap insiden kebocoran data ditangani dengan serius oleh para pemangku kepentingan terkait, karena menurutnya kebocoran data pribadi masyarakat apapun bentuknya bukan persoalan sepele.\"Jadi kita berharap betul persoalan ini ditangani secara emergency. Jangan ditangani dengan cara ringan hanya sekedar dibantah \'oh itu bukan Dukcapil\'. Rakyat butuh penjelasan dari negara yang bertanggung jawab mengumpulkan data-data warga itu,\" pungkasnya.Untuk diketahui, kasus dugaan kebocoran data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diungkap pertama kali oleh akun Twitter bernama pengguna @DailyDarkWeb pada Sabtu (15/7). Dalam salah satu unggahannya, akun itu menyebutkan sebanyak 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum para peretas (hacker).Dalam tangkapan layar laman forum peretas yang dibagikan akun Daily Dark Web, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim mendapatkan 337 juta baris data itu dari laman web resmi dukcapil.kemendagri.go.id.Ratusan juta data itu berisikan sejumlah informasi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, dan nomor paspor.Terkait hal itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya akan memeriksa terkait dugaan bocornya 337 juta data kependudukan.\"Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kan kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa,\" ujar Usman di Jakarta, Senin.Usman mengatakan Kemenkominfo akan memanggil pengendali data tersebut, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemenkominfo akan terlebih dahulu mendengar laporan dari kedua pihak tersebut.(sof/ANTARA)
Sekjen PDIP Menepis Budiman Sudjatmiko Bermanuver Politik
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menepis kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko bermanuver politik dengan bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.Hasto menegaskan langkah Budiman itu bukan manuver politik, melainkan hanya silaturahmi.“Itu bukan manuver politik, itu silaturahmi. Dan saya tadi juga berkomunikasi dengan Bung Budiman Sudjatmiko karena selama ini kami cukup intens,” kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.Hasto menyatakan Budiman juga akan menyampaikan langsung isi pertemuan bersama Prabowo kepada dirinya.“Bung Budiman akan menginformasikan kepada saya pokok-pokok pembicaraan, dan sebagaimana kita ketahui Budiman ini sosok yang kritis,” kata Hasto.Menurut Hasto, kedatangan Budiman ke Prabowo semata untuk komunikasi dan mencoba memahami aspek yang diperjuangkan Prabowo.Hasto juga menepis isu pertemuan tersebut adalah tanda Budiman akan pindah menjadi kader Gerindra.“Enggak ada perpindahan. Karena PDIP ini kan punya pengalaman yang panjang selama Orde Baru, dengan mengedepankan etika politik. Itu juga dihormati oleh partai lain, karena kami tidak pernah intervensi,” ucapnya.Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa malam tidak mewakili partai, melainkan atas keinginan pribadinya.\"Saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai, ini pribadi,\" kata Budiman kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).Budiman mengatakan dirinya akan membicarakan hasil pertemuan tersebut dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.\"Soal nanti tentu saja, saya akan bicara dengan Mbak Puan, Pak Hasto, karena kalau boleh saya sampaikan, izin kepada Pak Prabowo yang saya sampaikan kepada beliau tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis,\" ucap Budiman.Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko untuk melakukan klarifikasi terkait kunjungannya ke kediaman bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.“Pasti kami panggil. Semua diperlakukan sama,” ujar Komarudin Rabu (19/7).(sof/ANTARA)
Desain Kemeja Garis Hitam Putih dari Jokowi, Apakah Berarti Ganjar Tidak Sepenuhnya Diasuh PDIP?
Jakarta, FNN - Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDIP, dalam sebuah kesempatan memperkenalkan baju identitas kampanyenya, yakni kemeja garis-garis hitam-putih. Yang menarik, Ganjar menyatakan bahwa kemeja tersebut dirancang oleh Presiden Jokowi yang juga kader PDIP. Kemeja garis-garis itu saat ini sudah dipakai oleh Ganjar dan para relawannya. Tampaknya Ganjar tetap ingin membangun asosiasi dengan Jokowi dan ini menunjukkan Ganjar pribadi calon presiden yang tidak mandiri karena tidak bisa melepaskan diri dari Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat malam (21/7/23) mengatakan, “Ini bisa berakibat panjang bagi outlet-outlet yang menjual baju hitam putih. Karena banyak orang mungkin yang justru tidak mau membeli bajunya, karena menganggap itu artinya pro Ganjar. Jadi, mendua sebetulnya. Kalau misalnya dipromosikan hitam putih, orang mungkin ya sudah daripada diidentikkan dengan orang yang punya masalah ekologi, misalnya, jangan pakai itu.” Jadi, lanjut Rocky, kita mesti melihat bahwa semiotika fashion artinya sesuatu yang masih berubah. Jadi, sesuatu yang masih berubah jangan dipastikan sebagai penanda identitas, karena orang akan menganggap bahwa hitam putih itu adalah orang perusak lingkungan. “Atau orang akan bilang artinya Ganjar nggak sepenuhnya diasuh oleh PDIP karena kenapa nggak merah sinyalnya. Jadi, semua permainan semiotik itu, penanda-penanda ini, harus dipastikan. Jangan sampai justru melemahkan posisi Ganjar yang memang sudah lemah. Kalkulasi-kalkulasi ini musti dihitung berdasarkan, misalnya, apakah secara sinematografi itu berguna warna itu, bukan hanya karena didesain atau diusulkan oleh Jokowi,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, ini Rcky juga mengatakan bahwa soal pemilihan warna merupakan persoalan yang sangat serius. Di Amerika, ada tim khusus untuk mencari tahu tentang warna. Jadi, memang ada perhitungan khusus bagi calon presiden, yaitu ada fashion advisor atau beauty advisor, bahkan untuk menanyakan posisi hubungan antara fashion dengan elektabilitas. “Jokowi kan bukan ahli fashion, dia ahli mebel. Jadi lain kalau meja kampanyenya Ganjar yang didesain Jokowi masuk akal, tapi kalau yang mendesain bajunya adalah Jokowi, itu bisa punya problem macam-macam. Atau bahkan orang akan nyinyir bahwa ini semacam mengisi teka-teki silang. Jadi, semua hal bisa diucapkan. Nah, kita cuman mencoba untuk membayangkan kontroversi dari pemilihan warna itu. Kita nggak ada urusan, tapi kita tahu bahwa ini akan panjang urusannya karena netizen selalu punya kesempatan untuk ngulik-ngulik sesuatu yang enggak terlihat,” ujar Jokowi. Dari Ganjar yang menyatakan bahwa kemejanya didesain oleh Jokowi, ada dua hal yang bisa kita lihat, yaitu dia ingin mengulang keberhasilan Jokowi dulu dengan menggunakan baju kotak-kotak dan dia tetap saja sebagai figure yang mengharapkan berkah dari Jokowi, berkah nama dari besar Jokowi. Sementara itu, dari sisi Jokowi menimbulkan pertanyaan bagi Prabowo, sebenarnya Jokowi mau mendukung penuh Prabowo atau masih separuh-separuh dengan Ganjar. Kenapa masih mendesainkan baju untuk Ganjar. “Ya, itu, problem kita selalu adalah Jokowi tetap mau kelingkingnya ada di Ganjar, jempolnya ada di Prabowo, mungkin telunjuknya ada di Erick Thohir, macam-macam. Padahal, sebetulnya di dalam problem hari ini orang mau melihat ide dari 3 calon presidennya apa, termasuk ide Jokowi. Apa ide Jokowi tentang masa depan pulau-pulau food estate, apa masa depan Papua yang ada dalam ketegangan terus-menerus. Itu tidak ada hubungannya dengan baju. Ini juga menyesatkan bahwa semua selalu dianggap bisa berhasil kalau ada semacam diferensial,” ungkap Jokowi. Saat Jokowi mau nyapres, kata Rocky, memang dibuat heboh dengan kotak-kotak, tetapi pada waktu itu Jokowi memang sudah sangat popular. Dari Solo juga sudah popular, masuk DKI sudah popular. Oleh karena itu, begitu menjadi capres tinggal dipoles sedikit. Ganjar lain. Ganjar datang dari Jawa Tengah dan yang orang ingat Ganjar memimpin Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah makin miskin dalam kepemimpinan Ganjar. Provinsi Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Jawa. Jumlah putus sekolah SMA setiap tahun ada 45.000 orang. Itu artinya Ganjar gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Rasio kemiskinannya 9,8%, di atas rata-rata nasional. Jadi, semua orang akan melihat sebetulnya apa di balik garis-garis itu kalau prestasinya minim, kurang. Jadi, sebaiknya kita dorong Ganjar ini untuk mempersiapkan argumen tentang prestasi dia yang banyak dikritik dan dikritiknya memang betul-betul faktual. Stunting juga di Semarang naik terus. Jadi sebetulnya kita mau lihat perdebatan yang bukan sekedar bersifat fashion, tapi yang betul-betul otentik sebagai ide.(ida)
Fahri Hamzah: Prabowo Paling Mungkin Jadi Presiden Rekonsiliasi
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Ia pun menilai kalau Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto-lah yang paling mungkin menjadi tokoh rekonsiliasi nasional dibandingkan calon presiden (Capres) lainnya seperti yang terjadi di banyak negara. \"Semangat pada persatuan bangsa, jadi modal penting yang dimiliki Prabowo Subianto untuk bertarung pada Pilpres 2024,\" ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (22/7/2023). Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini merupakan tokoh sabar dan ikhlas dengan segala macam tuduhan yang pernah dilakukan kepadanya dalam 25 tahun terakhir. Tapi sekarang semua mulai berubah. \"Sebagai contoh, masuknya Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto, menunjukan bahwa adanya niatan untuk menghentikan kecurigaan dan fitnah kepada Prabowo seperti selama ini ,\" kata Fahri. Bahkan, calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini, menyamakan jalan politik Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim yang kini menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Anwar Ibrahim, dalam perjalanannya menuju pucuk kepemimpinan di Malaysia sebagai perdana menteri, dijegal dengan berbagai tuduhan. \"Ia (Anwar Ibrahim) kemudian dihukum penjara selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, yang juga pernah menjadi mentornya,\" kata Fahri. Sementara terkait kemiripan dengan Nelson Mandela, kata Fahri, karena Prabowo termasuk orang yang disalah pahami dan terus menerus untuk coba disingkirkan dari politik, sehingga dia membangun politiknya sendiri. \"Dan sekarang ini, waktunya dia untuk dipilih karena dia memiliki memori sejarah yang kuat tentang politik Indonesia, sehingga menjadi modal dia melakukan rekonsiliasi,\" demikian Fahri Hamzah. (Ida)
Negara Dikelola Seperti Panti Asuhan Rakyat Dininabobokkan dengan Recehan
Oleh M.Hatta Taliwang - Aktivis. DARI seorang teman saya mendapat data tentang bagaimana Program Perlindungan Sosial dilakukan di Indonesia baik sebelum, saat Covid, mapun sesudahnya. Data didapat dari hasil kajian/ penelitian SAVE THE CHILDREN INDONESIA. Dari data inilah saya agak terperangah, bagaimana pembangunan manusia Indonesia dilakukan. Sebelumnya saya sajikan secara umum program program sosial apa sajakah yang dilakukan beberapa Kementrian dan Instansi di Indonesia. 1. Ada Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) yg dikenal sebagai PKH dibawah Kemsos 2. Ada Sembako Food Voucher (Voucher Sembako) dibawah Kemsos 3. Electricity Subsidy (Subsidi Listrik). Di bawah Kem ESDM 4. Smart Indonesia Program (Program Indonesia Pintar). Dibawah Kemdikbud. 5. Pembebasan Bayar Layanan Kesehatan. Dibawah BPJS/ Kemenkes. 6. Village Funds Unconditional Cash (Dana Desa). Di bawah Kemdes. 7. Pre Employment ( Prakerja). Di bawah Menko Perekonomian. 8. Food Assistance (Bantuan Makanan) khusus wilayah DKI dan Botabek. Di bawah Kemsos. 9. Rice Assistance (Bantuan Beras). Di bawah Kemsos. 10. Additional Social Cash Assistance. (Dana Pendampingan). Di bawah Kemsos. 11.Productive Assistanve (Dana Pendampingan UMKM). Di bawah Kemenkop. 912. Wage Subsidy Assistance for Workers (Bantuan Subsidi Gaji untuk Pekerja) . Di bawah Kemanaker. Program mirip demikian juga ada di Jawa Timur (Gresik,Pasuruan, Sidoarjo). NTB (Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dll. Tapi yang lebih rinci adalah DKI Jakarta sebagai berikut: 1. Kartu Jakarta Pintar (KJP) 2. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 3. Bantuan Masuk Sekolah ( Bantuan Masuk Sekolah) 4. Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 5. Kartu Anak Jakarta (KAJ) 6. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 7.Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) 8. Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) 9. Subsidi Pangan 10. Subsidi Air Bersih 11. Subsidi Tangki Septik 12. Subsidi Rusunawa 13.Subsidi Transportasi. Semua dana, bantuan, subsidi dll tsb nilainya untuk seorang atau keluarga bisa ratusan ribu. Ada yang bulanan, ada triwulan. Untuk mendalami tiap-tiap program tersebut lebih rinci bisa googling. Secara kasar nilai seluruh program tsb setahun lebih kurang Rp 100 trilyun dan menjangkau lebih kurang puluhan juta penduduk dan melibatkan sekitar 10 Kementerian. Program ini bisa menjelaskan beberapa hal: 1. Itu sebabnya rakyat di bawah tenang tak bergejolak meskipun ekonomi sedang sulit. Rakyat Indonesia yang berjiwa tahu diri pasti merasa kebijakan demikian membuatnya ewuh pakewuh utk melakukan kritik terhadap Pemerintah. Dampak psikologisnya rakyat menjadi hilang jiwa kritisnya untuk perubahan, utk kebaikan dan perbaikan nasibnya yang lebih substantif. 2. Di tingkat grassroot Pemerintah dianggap baik dalam soal mengurus kepentingan sosial ekonomi rakyat. Sehingga program ini bisa ditafsirkan sebagai program melanggengkan rezim karena sangat populis dan cocok utk sistem Pilpres/ Pilkada langsung karena langsung menyentuh mayoritas pemilih. Namun sisi negatifnya Pemerintah hanya dikesankan cuma merawat orang miskin dan kemiskinan. Aparat birokrasi merasa punya kesibukan namun hilang kreativitasnya karena hanya berlaku sebagai orang yang sedang mengurus Panti Asuhan. Padahal masalah kemiskinan ini adalah masalah struktural yg tak cukup diatasi dengan cara philantropis/karitatif. 3.Timbul pertanyaan dari mana sumber dana semua program program perlindungan sosial itu? Kalau untuk Jakarta saya percaya karena penerimaan (APBD)Jakarta cukup besar, toh cuma sekitar 2,5 T dari APBD Jakarta yg sekitar 100 T, tapi kalau untuk nasional mungkinkah dari dana pinjaman? Kalau dari dana pinjaman maka boleh dong kita berpikir bahwa ini dana untuk meninabobokan rakyat Indonesia agar tidak memberontak atas proyek proyek kapitalis yg merampok ribuan trilyun kekayaan negara Indonesia. Bisa ditafsirkan bahwa dana pengaman sosial ini adalah sogokan recehan ke rakyat Indonesia. Adalah sedekah remah remah dari hasil eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia. 4. Di samping itu timbul pertanyaan apakah mengelola negara dengan cara philantropis (berdasarkan kedermawanan) ini sesuai dengan maksud untuk membangun kesejahteraan rakyat sesuai tujuan kemerdekaan? Di mana rakyat ditempatkan seolah yatim piatu di Panti Asuhan yang harus disantuni terus menerus? Karena dengan perlakuan begini jiwa dan mental rakyat menjadi tergantung, kurang inisiatif untuk melakukan terobosan utk berani melakukan perubahan cara hidup yang lebih baik dan bermartabat dengan menjadi manusia mandiri? Memperlakukan rakyat dengan cara seperti ini, kecuali dlm keadaan darurat sekali, dan utk kasus tertentu memberi subsidi, bisa dimaklumi. Memperlakukan rakyat dengan cara begini bisa dimaklumi jika negara ini sangat miskin dan tak punya Sumber Daya Alam sehingga negara tak mampu memberi hak-hak rakyatnya secara terhormat. Padahal dalam kenyataannya dalam kondisi Covid itu justru ada pejabat dan konglomerat yg bertambah kaya. Dan kenyataannya Indonesia ini kaya SDA bukan negara kere. Dalam keadaan normal rakyat itu harus diberi hak sepantasnya. Apa itu? Kalau mau mengangkat derajat dan martabat rakyat dalam bidang pendidikan, maka gratiskanlah biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi.Kalau mau meningkatkan derajat rakyat dalam bidang kesehatan maka gratiskanlah biaya kesehatan tanpa harus pungut premi apapapun dari rakyat. Kalau mau menolong rakyat dlm bidang lapangan kerja maka bukalah lapangan kerja untuk rakyatmu bukan untuk rakyat Tiongkok. Kalau mau memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLISI dan Purnawirawan serta Pensiunan lakukan dengan sistem yang membuat mereka merasa dihargai yang pantas sesuai dengan perkembangan harga kebutuhan pokok hidupnya. Kalau mau menolong petani maka hentikan impor impor pangan yang bikin frustrasi rakyat tetapi binalah petani petani rakyatmu dg segala kesungguhan. Ahli ahli untuk hal itu semua ada di Indonesia. Mereka hanya kurang diberdayakan. Pasti muncul pertanyaan dari mana biaya untuk gratiskan pendidikan dan kesehatan dan memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLRI , Purnawirawan dan Pensiunan?. Lha itu pajak pajak rakyat yang ditilep oleh Mafia Pajak diatasi dong. Mafia tambang, mafia sawit dan minyak goreng dikendalikan dong. Itu semua menyangkut pendapatan negara ribuan trilyun. Itu bisa membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan umumnya bila SDA Indonesia diurus dg sungguh sungguh. Wong hasilnya terbukti bisa ribuan trilyun uang dari tambang emas, nikel, batubara, sawit dll, namun hanya segelintir konglomerat dan segelintir pejabat yang menikmati dan itupun dananya ditaruh di luar negeri. Belum lagi korupsi di hampir semua Institusi Negara menyangkut dana ratusan trilunan, kalau di berantas serius tentu bisa untuk dana pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dll sehingga tak perlu memperlakukan rakyat seperti yatim piatu yang dibelas kasihani, diberi bantuan dengan cara melempar dari dalam mobil. Apa negara ini hanya diabdikan untuk segelintir konglomerat dan secuil pejabat? Bantu dong rakyatmu dengan cara terhormat dengan memberi hak mereka secara bermartabat. (MHT).
Kapuspen TNI Mengungkap 3 Sumber Konflik yang Bisa Terjadi di Indonesia
Jakarta, FNN - Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam berpotensi menghasilkan tiga sumber konflik.\"Tiga sumber konflik dunia adalah energi, makanan, dan air minum. Semua bisa dikemas dalam bentuk konflik agama, suku, hingga kelompok,\" kata Julius dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.Bangsa ini, lanjut dia, sangat eksotik. Banyak bangsa lain tertarik untuk menikmati kecantikan dan kekayaan bangsa ini.\"Maka, mau tidak mau, suka tidak suka, militernya harus kuat. Belajar dari negara-negara yang besar, stabilitasnya ada di kekuatan angkatan bersenjata. Bangsa yang kuat jika militernya kuat. Maka, sangat tepat moto Panglima TNI, yakni TNI Patriot NKRI, TNI Kuat Rakyat Bermartabat.Sementara itu, di tengah Peluncuran dan Bedah Buku Perang Rusia vs Ukrania: Perspektif Intelijen Strategis Medio September 2022, Julius menjelaskan bahwa peluncuran buku ini pada tanggal 25 Juli 2023 untuk mengindikasikan kontribusi kebangsaan.Buku ini, kata dia, juga merupakan suatu kajian yang diinisiasi oleh Kepala Badan Intelijen Strategis untuk menanggapi isu global. Julius berharap buku tersebut menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia sebagai sebuah negara besar dan luas wilayahnya mempunyai tiga zona waktu, dan secara natural menjadi the Mother of ASEAN.Untuk menghadapi ancaman di regional dan global selaku the Mother of ASEAN, dia memandang perlu Indonesia mencari model yang ideal untuk penataan kekuatan TNI dari beberapa aspek pertempuran maupun perang bangsa lain. \"Si vis pacem, para bellum. Jika mau damai, bersiaplah untuk perang,\" katanya.Adapun alasan perang senjata kekuatan teknologi dan strategi perang Rusia dan Ukrania dilatarbelakangi oleh astagatra dan empat konsesus nasional dasar nasional yang terkait dengan ideologi kesatuan kedaulatan berdasarkan sejarah konstitusi dan pengakuan atas dasar superioritas ras atau suku.\"Konflik Rusia vs Ukraina dilihat dari berbagai sisi, tidak melihat aspek militer semata, tetapi juga aspek lainnya seperti diplomasi, siber, ekonomi, dan informasi sehingga membuat buku ini menarik untuk dibaca,\" pungkasnya.Diharapkan pula bahwa buku ini mampu dibaca semua kalangan, baik itu militer maupun masyarakat sipil.(ida/ANTARA)
POPULER
