Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Mantamiharja meminta pemerintah untuk transparan soal kebocoran data dan pro aktif menyampaikan langkah mitigasi kebocoran data terhadap masyarakat.

"Transparansi terhadap penanganan ini tidak muncul ke publik. Diapakan kebocorannya? Bagaimana penanganannya? Bagaimana kita mitigasi terhadap data-data yang bocor?" kata Sukamta dalam diskusi 'Data Warga Siapa Yang Jaga' di Kanal YouTube Trijaya FM, Sabtu.

Dia menegaskan salah satu poin pentingnya adalah langkah mitigasi, khususnya yang bisa dilakukan masyarakat untuk memproteksi data pribadinya agar kejadian yang sama tidak terulang.

Sukamta juga berharap insiden kebocoran data ditangani dengan serius oleh para pemangku kepentingan terkait, karena menurutnya kebocoran data pribadi masyarakat apapun bentuknya bukan persoalan sepele.

"Jadi kita berharap betul persoalan ini ditangani secara emergency. Jangan ditangani dengan cara ringan hanya sekedar dibantah 'oh itu bukan Dukcapil'. Rakyat butuh penjelasan dari negara yang bertanggung jawab mengumpulkan data-data warga itu," pungkasnya.

Untuk diketahui, kasus dugaan kebocoran data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diungkap pertama kali oleh akun Twitter bernama pengguna @DailyDarkWeb pada Sabtu (15/7). Dalam salah satu unggahannya, akun itu menyebutkan sebanyak 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum para peretas (hacker).

Dalam tangkapan layar laman forum peretas yang dibagikan akun Daily Dark Web, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim mendapatkan 337 juta baris data itu dari laman web resmi dukcapil.kemendagri.go.id.

Ratusan juta data itu berisikan sejumlah informasi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, dan nomor paspor.

Terkait hal itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya akan memeriksa terkait dugaan bocornya 337 juta data kependudukan.

"Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kan kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa," ujar Usman di Jakarta, Senin.

Usman mengatakan Kemenkominfo akan memanggil pengendali data tersebut, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemenkominfo akan terlebih dahulu mendengar laporan dari kedua pihak tersebut.(sof/ANTARA)