ALL CATEGORY
Surya Paloh Menceritakan Pertemuannya Dengan Jokowi
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menceritakan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).\"Mungkin kemarin dianggap hari baik oleh Pak Jokowi. Selesai reshuffle kabinet, mengundang saya bertemu untuk berbicara,\" kata Surya Paloh di Tower NasDem, Jakarta, Selasa.Dia mengatakan pertemuan tersebut sudah direncanakan sejak lama. Namun, karena kesibukan masing-masing, pertemuan itu baru terwujud usai Apel Siaga Perubahan NasDem dan momen setelah perombakan Kabinet Indonesia Maju.Paloh menegaskan hubungannya dengan Jokowi bukan sebatas hubungan antara seorang ketua umum partai politik dengan seorang presiden. Namun, menurut dia, ada hubungan personal yang cukup dekat.\"Mungkin saya yang lebih dituakan dengan yang lebih muda sedikit,\" tambahnya.Dia mengatakan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana cukup baik. Paloh dan Jokowi juga tidak membahas hal-hal formal, tetapi lebih banyak saling bertukar informasi. Bahkan, tambahnya, Jokowi juga memuji Apel Siaga Perubahan NasDem di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.Terkait pernyataan revolusi mental yang disampaikan pada Apel Siaga Perubahan NasDem, Paloh mengatakan Jokowi pun memberikan komentar saat pertemuan mereka.\"Saya sedang tunggu-tunggu, Bang Surya ngomong apalagi ini,\" kata Paloh menirukan pernyataan Jokowi.Sebelumnya, Partai NasDem menggelar Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Barno, Jakarta, Minggu (16/7).Apel siaga itu diikuti ratusan ribu kader Partai NasDem se-Indonesia. Surya Paloh dan bakal calon presiden (capres) usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan pun turut menyampaikan orasi politik.(sof/ANTARA)
CSIS Menilai Anies Sosok Capres yang Memahami Persoalan Populis
Jakarta, FNN - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok capres yang memahami persoalan populis atau terkait dengan rakyat kecil. Menurut Arya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut tampak dalam munajat atau doa yang disampaikan Anies dalam Apel Siaga NasDem di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (16/7). \"Aspek-aspek yang disampaikan dalam doa Anies berusaha memahami dan menyampaikan apa yang tengah menjadi isu publik, terutama pada isu lapangan kerja dan harga sembako, bahkan isu terkini soal jeratan utang pinjaman online,\" ujar dia. Sebelumnya, Anies dalam Apel Siaga NasDem itu menyampaikan munajat yang secara spesifik berisikan doa supaya bangsa Indonesia terhindar dari kedengkian dan kezaliman. Selain itu, ia juga mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dan rezeki dan terhindarkan dari perpecahan, bahkan secara harfiah terbebas dari jeratan utang pinjaman online. \"Ya Tuhan yang maha pengasih, yang maha melepas, dan maha mencukupkan, berikan kepada kami yang sedang terlilit utang, baik utang kepada bank, lembaga keuangan, pinjaman online, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari lemah dan sedih, dari lemah dan malas dari lilitan utang dari penipuan dan tindakan kesewenang-wenangan,\" kata Anies. Berikutnya, Arya pun menilai munajat yang merupakan orasi dalam kemasan doa-doa yang disampaikan Anies tersebut menunjukkan dirinya merupakan figur nasionalis-religius. \"Nilai lebihnya adalah ketika orasi itu dikemas dalam doa-doa menuju perbaikan dan menjaga persatuan, menunjukkan karakter Anies yang nasionalis religius,” kata dia. Menurutnya, hal-hal tersebut dapat menyentuh hati masyarakat untuk memberikan dukungan dukungan kepada Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Airlangga Bisa Menjadi "Bom Waktu" untuk Golkar
Jakarta, FNN - Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menyatakan tidak diperhitungkan-nya nama Airlangga Hartarto dalam perebutan bakal capres dan cawapres 2024, bisa menjadi \"bom waktu\" untuk Partai Golkar.“Karena itu, boleh jadi, dalam beberapa waktu ke depan, kegagalan Airlangga dalam mewujudkan rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar tersebut akan menjadi \'bom waktu\' yang meledak setiap saat,\" katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut dia, atas dasar itulah, publik menanti gerakan-gerakan \"penyelamatan\" baru seperti fenomena yang terjadi sebelumnya.Kata Yorrys, upaya-upaya yang Airlangga lakukan dalam rangka mengampanyekan dirinya sebagai capres atau cawapres, sejauh ini tidak berdampak efektif bagi elektabilitas Golkar jika dilihat dalam kalkulasi politik. Sebaliknya, kata dia, konsolidasi internal di tengah kesiapan partai mengikuti kontestasi justru semakin terhambat.Sebab itu Yorrys menilai desakan untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan cara elegan dan damai menjadi pertimbangan yang logis. Terlebih karena sebagai partai moderen Golkar sebenarnya cukup terbiasa dengan pergolakan dan dapat menyelesaikan persoalannya dengan baik.\"Sebagai partai modern, Golkar sejati-nya cukup terbiasa dengan pergolakan dan menyelesaikan persoalannya secara baik,\" kata dia.Yorrys melihat rekomendasi Dewan Pakar sebagai pecutan di tengah suasana yang tampak sunyi dan senyap di kalangan internal Partai Golkar. Dia pun melihat rekomendasi itu hanya bertujuan menjaga muruah partai agar tetap eksis sebagai instrumen kebijakan yang berdampak kolosal bagi kepentingan rakyat.\"Tanpa kekuasaan di masa depan dan peran penting di dalamnya, Partai Golkar semakin sulit berbicara lebih banyak dan melahirkan figur-figur pemimpin masa depan,\" katanya menegaskan.Selain itu, Yorrys juga memandang rekomendasi Dewan Pakar tersebut hanya penghalusan makna dari desakan munaslub yang senyap dilontarkan sejumlah pihak. Rekomendasi itu dia sebut sebagai upaya pengalihan fokus publik politik pada mekanisme kerja partai dan kesungguhannya dalam menatap kontestasi Pemilu 2024.Dia kemudian menekankan, sudah saatnya keran kepemimpinan nasional terbuka dari rahim Partai Golkar. Sekalipun hingga saat ini figur-figur tersebut masih sulit bermunculan ke hadapan publik. Tapi, proses yang mengarah pada kemunculan itu harus terus dijaga dan dijalani dengan strategi dan mekanisme internal organisasi yang akomodatif.Selain persoalan elektoral, ketua umum partai berlambang pohon beringin itu juga dinilai bisa menjadi \"bom waktu\" bagi internal partai akibat diduga terlibat sejumlah kasus dugaan korupsi. Teranyar, Kejaksaan Agung melakukan panggilan kepada Airlangga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).\"Bola rekomendasi Dewan Pakar sejati-nya tidak menggelinding di ruang hampa. Berbagai desas-desus yang mengemuka di ruang publik yang mengaitkan kasus-kasus tersebut kepada figur Airlangga, memang hanyalah desakan moril. Sebab dalam rumusan dan konstruksi politik, dugaan keterlibatan pucuk pimpinan partai politik, secara tidak langsung akan berakibat fatal bagi konsolidasi kepartaian dalam menyongsong event-event kontestasi,\" jelasnya.(sof/ANTARA)
Surya Paloh Menyebut Kemungkinan Adanya Pertemuan Jokowi dengan Anies
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan kemungkinan adanya pertemuan Presiden Jokowi dengan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.\"Peluang itu bisa saja dan itu bagus,\" katanya di Tower NasDem, Jakarta, Selasa.Hal itu disampaikan Surya Paloh ketika ditanyakan apakah dia menawarkan adanya pertemuan Anies dan Jokowi saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/7).Paloh menegaskan dalam pertemuannya bersama Jokowi, dia tidak menawarkan upaya pertemuan tersebut. Tetapi, Jokowi sempat menanyakan, siapa calon wakil presiden Anies Baswedan.\"Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu (urusan) Pak Anies,\" ungkapnya.Paloh menjelaskan menjelaskan menghadapi Pemilu 2024 dibutuhkan suasana yang tenang tanpa ketegangan oleh para elite politik bangsa.\"Menyambut pemilu itu tidak dengan ketegangan, kekakuan, apalagi dalam suasana gundah gulana,\" katanya menegaskan.Menurut dia, para elite politik seharusnya bersikap lebih santai karena persoalan pilihan itu kembali ke diri masing-masing sebagai esensi demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.\"Kalau suasana itu dibawa dengan tidak tegang, tidak memosisikan ini lawan, ini kawan dan siapa yang mendapatkan manfaat,\" katanya menegaskan.Mengenai kriteria bakal cawapres Anies Baswedan, dia menegaskan bahwa sosok tersebut harus bisa berperan seoptimal mungkin untuk membantu presiden.(sof/ANTARA)
Surat Terbuka untuk Mahfud MD
Assalamualaikum wr wb Yth. Prof. Mahfud MD Menkopolhukam Republik Indonesia di Jakarta. Seiring perjalanan waktu, dua pertanyaan saya terdahulu tidak pernah mendapatkan jawaban dari bapak. Sebagai elemen anak bangsa yang peduli dengan hukum di negeri ini ingin sekali mendapatkan tanggapan dari bapak tentang sikap diamnya bapak terhadap kasus-kasus krusial yang terjadi di depan mata bapak. Kasus-kasus tersebut di antaranya: 1. Kasus ijazah palsu Jokowi. 2. Kasus penambahan masa jabatan pimpinan KPK yang tiba- tiba tiba ditambah oleh MK tanpa persetujuan DPR, DPD, PRESIDEN selaku pembuat UU tentang masa jabatan pimpinan KPK. 3. Kasus bocornya kesepakatan hakim MK yang akan mengubah sistem Pemilu dari terbuka menjadi tertutup yang dibocor oleh Deny Indrayana. Bagamana pendapat hukum bapak sebagai mantan ketua MK terhadap kasus tersebut bila bocoran dari Profesor Deny Indrayana adalah benar. 4. Bagaimana pendapat bapak terhadap kasus pengiriman pasukan TNI ke Papua yang diberitakan banyak yang gugur menjadi korban keganasan GPK Papua? Pasukan dikirim dengan tanpa dilengkapi dengan alat perlindungan diri seperti mobil anti peluru, tank baja, panser, pesawat pembom dan sebagainya, sementara pada saat mendatangi Habib Rizieq Shihab yang tanpa senjata dan lokasinya pun di ibukota Jakarta, pasukan TNI datang dengan peralatan lengkap seperti tank lapis baja panser, pasukan bara kuda dsb. Bapak Prof Mahfud yth. Menurut pandangan subyektif saya, bahwa kasus-kasus yang saya sebutkan itu lebih urgent, lebih krusial untuk mendapatkan atensi dari bapak selaku MENKOPOLHUKAM yang nota bene juga ahli dalam hukum tata negara. Kasus uang yang Rp349 T yang bapak bongkar itu tidak memiliki arti apa-apa dibanding dengan kasus-kasus yang saya sebut itu. Selanjutnya, bahwa seorang Prof. Deny Indrayana adalah salah seorang anak bangsa yang peduli terhadap carut marutnya hukum di negeri ini yang menurut saya tanpa bermaksud untuk sensasi, yang membedakan dengan bapak yang hanya menjadikan kasus tersebut sebagai tontonan belaka. Beberapa waktu yang lalu, ada rekaman video dimana tampak dengan jelas bapak bicara bahwa rusaknya masyrakat atau negeri ini akibat dari rusaknya pemimpin di negeri itu. Menurut pendapat bapak apakah indonesia ini masih baik atau sudah rusak? Tolong bapak jawab dengan hati nurani berdasarkan keilmuan yang bapak punya. Sekian dari saya, NASER ALKATIRI - Aktivis Forum Tanah Air.
Kepercayaan tanpa Syarat
Oleh: Radhar Tribaskoro - Presidium KAMI DALAM sebuah podcast Anies Baswedan bercerita perihal Imaduddin Abdulrahim. Bang Imad, begitu beliau biasa dipanggil, menjawab pertanyaan Anies tentang mengapa ia memilih menjadi insinyur listrik padahal terbukti ia adalah seorang agamawan tangguh yang terkenal dengan buku \"Kuliah Tauhid\". Jawabannya adalah sebuah kisah. Bang Imad mengisahkan bagaimana dirinya mengikut ayah dan orang-orang kampungnya berjalan 6 jam mendatangi peresmian bendungan Asahan. Peresmian itu akan dilakukan oleh Wapres Mohammad Hatta. Mereka berharap bisa bertemu dengan tokoh proklamator itu. Dalam peresmian itu Bung Hatta menyampaikan pentingnya tenaga listrik. Ia kemudian mengimbau anak-anak muda untuk menjadi insinyur-insinyur listrik dan membangun negerinya. Pidato Hatta itu menjadi semacam moment of truth untuk seorang Imaduddin muda. Setelah itu ia hanya mempunyai satu cita-cita untuk diperjuangkan: menjadi insinyur listrik. Ia meraih cita-citanya itu dengan bersekolah di Departemen Elektro ITB. Anies Baswedan takjub. Bagaimana bisa, hanya dengan kata-kata saja, seorang politikus bisa membangunkan energi begitu besar dari seorang anak desa. Begitu besarkah penghargaan orang kepada seorang politikus bernama Mohammad Hatta. Anies takjub, mungkin karena hal semacam itu sudah langka terjadi saat ini. Anies menyebut momen \"transfer energi\" itu dengan \"kepercayaan tanpa syarat\". Imaduddin kecil mendengar permintaan Bung Hatta, menerimanya begitu saja, dan kemudian melaksanakannya dengan sepenuh hati. Peristiwa yang sama terjadi pada seorang pemuda berpuluh tahun sebelumnya, di Madiun. Pemuda itu kakek saya. Ia berjalan kaki 200 km dari Madiun hanya karena ingin melihat langsung seorang pemuda cerdas dari Bandung yang akan berpidato di Semarang. Pemuda Bandung itu bernama Soekarno. Pidatonya pun mentransfer energi sangat besar sehingga bisa menggerakkan kakek saya untuk menjadi bagian dari pergerakan yang sedang dibangun pemuda Bandung itu. Kakek saya tidak sempat bertegur-sapa dengan pemuda Bandung itu, tetapi ia tidak pernah melupakan kata-katanya. Ia menyimpannya dalam hati, berusaha mewujudkannya, walau untuk itu ia harus keluar masuk penjara dan menelantarkan anak istrinya. Begitu kuatnya hubungan seorang pemimpin dengan rakyatnya. Bayangkan apa yang bisa dilakukan 280 juta orang yang bersatu dan siap berkorban sesuai arahan pemimpinnya? Saat ini, kemana perginya kepercayaan tanpa syarat itu? Sejak kapan pemimpin-pemimpin yang menginspirasi meninggalkan kita? Sejak kapan cinta dan pengorbanan untuk negara menjadi canda dan bahan ketawa? Jaman memang telah berubah, siapa yang bisa menolak perubahan? Tentu saja banyak orang akan menolak perubahan. Saya adalah salah satu orang dari sekian banyak orang yang akan menolak perubahan bila perubahan itu malah membuat kita semakin dangkal, membuat rakyat semakin tertindas, menjadikan ketidak-adilan tambah merajalela. Dengan cara itu, menurut saya, kita menghargai Bung Karno dan Bung Hatta yang telah menginspirasi jutaan orang mengenyahkan penjajahan beratus tahun atas negeri tercinta. Kita ingin pemimpin-pemimpin yang bisa kita percayai tanpa syarat itu kembali. Mungkinkah?
Kejagung Memanggil Airlangga Hartarto sebagai Saksi Perkara CPO
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, menyebut pemanggilan Airlangga terkait penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau \"crude palm oil\" (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. \"Benar (dipanggil) perkara CPO,\" kata Ketut. Dalam perkara ini, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung RI menetapkan tiga perusahaan CPO sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng pada Kamis (15/6). Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun. Kabar pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung telah tersiar sejak Senin (17/7), namun Kejaksaan Agung belum merilis keterangan pemanggilan hingga saksi bersedia memenuhi panggilan. Ketut menyebut Airlangga telah mengkonfirmasi untuk hadir sebagai saksi sore ini.\"Rencana menurut informasi beliau bisa hadir pukul 16.00 WIB,\" ujar Ketut. Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021-Maret 2022 telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat kasasi. Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 - 8 tahun. Kelima terpidana itu, yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota Tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang. Dalam putusan perkara ini terdapat satu hal yang sangat penting, yaitu majelis hakim memandang perbuatan para terpidana merupakan aksi korporasi. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat di mana para terpidana bekerja). Maka dari itu, korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, perbuatan para terpidana telah menimbulkan dampak signifikan, yaitu terjadinya kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat, khususnya terhadap komoditi minyak goreng. Akibatnya, dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat terhadap komoditi minyak goreng, negara terpaksa menggelontorkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai senilai Rp6,19 triliun.(ida/ANTARA)
Regulasi Golden Visa Tinggal Proses Administrasi
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim menyebut revisi peraturan pemerintah (PP) untuk kebijakan Golden Visa tinggal menyelesaikan proses administrasi dengan menunggu paraf beberapa menteri dan tanda tangan Presiden Joko Widodo.Oleh karena itu, Silmy optimistis revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat rampung pada Juli 2023 sehingga berbagai kemudahan yang ditawarkan layanan Golden Visa dapat segera dimanfaatkan para investor asing.“Ini lagi nunggu ditandatangani, itu ada PP-nya, peraturan pemerintah. Penyusunannya sudah, harmonisasi sudah, lagi dibutuhkan paraf. Saat ini, menunggu paraf Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, baru ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan bulan ini selesai, jadi hanya proses administrasi,” kata Dirjen Imigrasi menjawab pertanyaan ANTARA selepas membuka Imigrasi Festival (IMIFest) 2023 di Denpasar, Bali, Senin.Golden Visa merupakan strategi terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk menggaet para investor asing ke Indonesia. Para pemegang Golden Visa nantinya dapat menetap di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun.“Golden Visa di sini memberikan keleluasaan kepada pemohon untuk bisa mendapatkan visa multiple (years) 5–10 tahun. Bahkan, mereka bisa melakukan aktivitas untuk berusaha ataupun kegiatan lain yang kira-kira menguntungkan untuk kita (Indonesia, red.),” kata Silmy Karim dalam sambutannya saat membuka Imigrasi Festival 2023 di Denpasar.Dia menjelaskan layanan Golden Visa itu nantinya menguntungkan Indonesia karena pemegang visa tersebut merupakan para investor yang menanamkan modalnya secara riil di Indonesia.“Untuk mendapatkan Golden Visa, mereka harus investasi riil. Bukan di atas kertas, bukan hanya sekadar akta notaris, tetapi kita akan pantau jumlahnya dan aktivitasnya,” kata Silmy Karim.Dia memastikan Imigrasi bakal selektif dalam memberikan Golden Visa untuk para warga negara asing (WNA).“Kami berikan secara selektif. Saya ambil contoh untuk perusahaan itu investasinya minimum adalah sampai 50 juta dolar AS baru bisa mendapatkan Golden Visa, dan ini adalah investasi yang riil,” katanya.Sementara itu, untuk perorangan, pemohon Golden Visa diwajibkan menyetor kurang lebih 350.000 dolar AS.“Itu ditempatkan di perbankan nasional atau diberikan ke obligasi pemerintah,” kata dia.Dia menambahkan Golden Visa tidak hanya bertujuan menggaet lebih banyak investor asing, tetapi untuk meningkatkan jumlah pelintas asing yang berkualitas.“Banyak negara sukses dengan menerbitkan Golden Visa, seperti UAE (Uni Emirat Arab), Singapura, kemudian beberapa negara Eropa, Amerika sehingga Indonesia perlu melakukan kebijakan tersebut,” paparnya.(ida/ANTARA)
Jatah Keluarga Sang Ketua Relawan
Oleh Soeharsono - Mantan Projo SIAPA tidak kenal Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, Relawan Jokowi yang akhir akhir ini sering diperbincangkan terkait dugaan aliran Rp 40 Milyar untuk mendukung capres selain Ganjar. FYI saja, sebenarnya Projo sudah terpecah berkali-kali dan semua itu tidak lain akibat kekecewaan struktur Projo kepada Budi Arie. Sumber kekecewaan itu antara lain tidak adanya keterbukaan anggaran, donatur, dan penempatan relawan Projo di BUMN. Banyak struktural Projo merasa kecewa karena sumber dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Kekecewaan tersebut memuncak ketika Budi Arie lebih mendahulukan dua adik kandungnya menduduki posisi penting di BUMN kelas satu di antaranya sebagai Komisaris di BTN dan Telkom. Posisi Komisaris di BTN dan Telkom bukan saja bergengsi tetapi take home pay di atas Rp 100 juta perbulan dengan sekian banyak fasilitas termasuk asuransi lengkap dan kelas VVIP dan tantiem atau bonus tahunan yang bisa mencapai milyaran Rupiah tiap tahun. Joke di kalangan relawan Projo mengatakan bahwa \"bisnis jabatan relawan\" Budi Arie Family total pertahun bisa dapatkan tidak kurang dari Rp 25 Milyar hanya dari gaji, fasilitas dan tantiem dua BUMN, sementara biaya kampanye Presiden Jokowi bukan dari kantong Budi Arie tapi dari donatur dan sumbangan suka rela relawan Projo. Kekecewaan tersebut tentu sangat berdasar apalagi karena struktural Projo menganggap bahwa kedua adik kandung Budi Arie tidak berkontribusi dan berkorban dalam pemenangan Presiden Jokowi baik di 2014 maupun 2019. Struktural Projo yang merasa kecewa melihat bahwa Budi Arie lebih mementingkan keluarga nya sendiri di bandingkan struktural dan relawan Projo yang berkorban habis habisan untuk memenangkan Presiden Jokowi. Ambisi harta dan tahta Budi Arie tentu sudah menjadi rahasia umum terlebih ketika di tahun 2019 Budi Arie sempat mengancam akan membubarkan Projo karena Presiden Jokowi mengangkat Prabowo menjadi Menhan. Entah Presiden Jokowi takut atau ada sebab lain, tapi tidak lama setelah ancaman pembubaran itu Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie menjadi Wamendes. Ambisi Harta dan Tahta ternyata tidak hanya menjadi milik politisi tapi ketua relawan juga bisa lebih buas pada harta dan tahta di bandingkan politisi. Akibat dari buas nya satu ketua Relawan beimbas pada rusaknya nama dan nilai perjuangan para relawan yang lain, ibarat pepatah \"Nila setetes, rusak susu sebelanga\" atau \"Tamaknya satu ketua relawan, rusak citra Relawan se-Indonesia\" (*)
Dukung TNI, Copot Baliho Ganjar
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SIKAP sok kuasa pendukung Ganjar perlu mendapat pelajaran. Seenaknya memasang baliho yang bernuansa kampanye di lokasi instansi militer. Merasa bahwa Ganjar didukung PDIP jadi semaunya memasang baliho. Sikap Dandim 1013/MTW yang mencopot baliho itu menurut Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono adalah dalam rangka menjaga netralitas TNI. Upaya menjaga netralitas sudah sangat tepat sebab betapa bahaya negara jika TNI, dan juga Polri, terlibat dalam kegiatan politik praktis. Apalagi ikut dalam dukung mendukung salah satu Calon Presiden. TNI harus menjaga jarak yang sama dengan semua kandidat dan semua partai politik. Menurut UU No 34 tahun 2004 Pasal 2 butir d ditegaskan bahwa sebagai tentara profesional TNI \"tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis\". Sikap tepat Dandim Muara Teweh Barito Utara yang dibela Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kita teringat sikap Pangdam III Siliwangi Mayjen Kunto Arief Wibowo yang mewanti-wanti pentingnya politik beretika. Memasang baliho Ganjar di lokasi Makodim adalah berpolitik tidak beretika. Cermin dari mendudukan politik sebagai panglima. Bukan hukum dan etika. Yang menggelikan adalah ocehan Guntur Romli yang memprotes pencabutan baliho, gelinya karena katanya dengan pencabutan baliho Ganjar justru TNI tidak netral. Argumen terbalik-balik. Teriak lantang bahwa yang berhak mencabut baliho adalah Satpol PP. Ngerti tidak ya bahwa baliho itu dipasang di lahan Makodim bukan di area umum. Jadi Kodim berhak untuk mencabut. Berbeda dengan kasus cawe-cawe Pangdam Jaya dulu yaitu Mayjen TNI Dudung Abdurrahman yang mencabut baliho Habib Rizieq Shihab yang terpasang di Petamburan, itu area Kantor FPI. Memang semestinya Satpol PP yang berhak mencabut, bukan Dudung. Hebatnya sang \"Satpol\" itu ternyata naik pangkat terus hingga menjadi Jenderal. Nah, mas Guntur Romli seharusnya dulu teriak sekencengnya kepada Bapak Dudung, bukan sekarang dimana tindakan TNI yang mencabut baliho Ganjar Pranowo sudah sangat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganjar bukan tokoh yang berhak mendapat perlakuan istimewa. Dia Gubernur yang sudah merasa jadi Presiden. Mimpi. PDIP sendiri tidak mesti menekan TNI untuk pemasangan baliho Ganjar. Sebaliknya harus menyadari akan kesalahannya. Kekuasaan tidak boleh disalahgunakan. PDIP punya catatan hitam teranyar dengan menggiring BRIN yang Ketua Dewan Pengarahnya adalah Megawati Ketum PDIP. Melakukan \"penelitian\" untuk menyukseskan Ganjar dalam kaitan dengan kaum milenial. Penuh puja-puji untuk Ganjar Pranowo. Dari sisi etika maka penggunaan badan penelitian negara untuk kepentingan politik seperti ini dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang tidak bermoral. Kembali ke baliho, sikap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang pasang badan untuk membela anak buahnya patut untuk mendapat acungan jempol. Berbeda dengan Panglima TNI terdahulu Jenderal Andika yang menyudutkan anak buah soal persyaratan keturunan PKI. Jenderal Andika malah membela keturunan PKI untuk dapat menjadi prajurit TNI. Sejarah kelam penghianatan PKI terhadap ideologi Pancasila diabaikan. PKI dianggap teman yang harus dikasihani dan disayangi. Kini Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa bertugas untuk menjadi Tim Sukses Capres PDIP Ganjar Pranowo. Bahkan ia menyatakan siap untuk menjabat sebagai Ketua Tim Sukses. Kisah TNI memang menarik. Dulu tahun 1965 TNI (ABRI) menjadi korban dari kejahatan PKI akan tetapi saat ini dengan Keppres No 17 tahun 2022 dan Inpres No 2 tahun 2023 serta Keppres No 4 tahun 2023 TNI yang justru disalahkan sebagai pelanggar HAM berat terhadap aktivis dan keluarga PKI. Sungguh ironi rezim Jokowi. Adakah rezim ini memang PKI? Bandung, 18 Juli 2023.
POPULER
