ALL CATEGORY
Amien Rais, SBY dan Surya Paloh Dapat Tampil Pimpin People Power
Oleh Muslim Arbi - Direktur Gerakan Perubahan, Koordinator Indonesia Bersatu Di akun instagram Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, mengunggah lukisan SBY Presiden ke VI RI. Pamer lukisan \'No Justice, No Peace\" dan tertulis juga di lukisan suami Almarhumah Ani Yudhoyono itu tertulis \" justice for all\". Dari lukisan SBY itu terekspresi suasana kebatinan mantan ketum Partai Demokrat itu. Tampak SBY gundah dan gelisah soal keadilan di negeri ini. Dengan gonjing - ganjing perpolitikan nasional termasuk upaya pembegalan Partai Demokrat oleh mantan Panglima TNI Jend (Purn.) Moeldoko - KSP Presiden Joko Widodo. Persoalan gugatan sistem proporsional tertutup yang sedang diajukan di MK yang bisa mematikan hak-hak demokratis rakyat. Meskipun akhirnya MK memutuskan tetap berlaku proporsional terbuka dan banyak persoalan lain di bangsa ini. Dengan maraknya korupsi dan KKN, utang menumpuk dan proyek-proyek infrastruktur yang jadi beban negara dan rakyat. Dan banyaknya desakan agar SBY turun gunung dan memimpin revolusi selamatkan negara dan bangsa untuk selamatkan konsitusi, hukum, demokrasi, keadilan dan perpolitikan di negeri ini. SBY di minta turun gunung dan tampil memimpin revolusi. Lukisan mantan Menkopolkam di era Presiden Abdurahman Wahid itu mau menunjukkan geliatnya turun gunung dan mau memimpin revolusi, diawali dari pamer lukisan. Sementara di Solo, 11 Juni 2023 lalu seruan people power dan makzulkan Presiden Jokowi yang diinisiasi oleh Mudrick Sangidu dan dihadiri oleh tokoh Reformasi Prof. Amien Rais dan sejumlah aktifis perobahan. Saya termasuk hadir di acara itu agar segera mewujudkan people power. Rencana akan turun ke barbagai kota untuk mengerakkan people power. Apalagi kemarin di kantor DPP Demokrat, jalan Proklamasi Jakarta Pusat, akibat marah sejumlah aktifis dan kader Demokratelakukan cap jempol darah untuk menyelamatkan Demokrat dan demokrasi dari upaya pembegalan oleh Moeldoko KSP Jokowi. Saat ini Amien Rais tokoh reformasi dan SBY mantan Presiden dapat turun ke gelanggang bergandengan tangan untuk memimpin people power, revolusi untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Penekanan bukan saja dialami oleh SBY dengan Demokrat-nya, akan tetapi Surya Paloh juga alami penekanan yang sama setelah Nasdem mula pertama capres Anies Baswedan. Saat ini Menteri - Menteri Nasdem dibidik baik oleh KPK maupun oleh Kejaksaan. Tidakkah ini ada desain kepentingan politik untuk menekan dan menghambat agar Nasdem digagalkan untuk capres kan Anies Baswedan? Rakyat yang marah saat ini dan menghendaki ada nya gerakan People Power untuk mengubah keadaan mendambakan muncul pemimpin sebagai tahun 1998 saat reformasi. Jika saja, Pak Amien Rais Tokoh Reformasi berkolaborasi dengan SBY dan Surya Paloh. Nampak nya perubahan segera saja terjadi untuk selamatkan Republik tercinta. Pasar Minggu: 17 Juni 2023. (*)
Kinerja Kepemimpinan Kepala Daerah Berbasis IIKD Akan Diukur Kemendagri
Jakarta, FNN - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengukur kinerja kepemimpinan kepala daerah berbasis indeks dengan menggunakan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang pengukurannya dilakukan setiap tahun.Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Sabtu menjelaskan penetapan kepala daerah terbaik dan pemberian penghargaan akan dilakukan pada 2025. Keputusan ini mempertimbangkan adanya sensitivitas yang cukup besar menjelang Pemilu 2024.\"Kami menyadari betul akan timbul pertanyaan untuk apa pengukuran ini tetap dilakukan tanpa penetapan kepala daerah terbaik? Dan tidak dapat dipungkiri bersama bahwa pemberian penghargaan merupakan satu hal yang dapat memotivasi para kepala daerah dalam keterlibatan pada kegiatan IKKD ini,\" kata dia.Yusharto mengatakan tujuan pengukuran IKKD tidak hanya untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah, tetapi memuat berbagai data penting yang bisa dimanfaatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.IKKD tersebut berkaitan pula dengan dukungan upaya perencanaan, menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan, dan evaluasi atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan.\"Kepemimpinan merupakan salah satu determinan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Itu harus melalui proses pengukuran yang metodologinya bisa diterima semua pihak, kami sudah keliling ke berbagai daerah untuk menyosialisasikan IKKD ini,\" jelas dia.Yusharto mengakui pengukuran IKKD saat ini masih memerlukan perbaikan dari berbagai aspek untuk hasil yang lebih optimal.Ia mengatakan pihaknya telah melakukan penyempurnaan IKKD melalui perubahan sejumlah variabel dan dimensi yang pembobotannya disesuaikan kembali berdasarkan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2020 tentang IKKD.Dia menambahkan BSKDN ke depan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengukuran IKKD melalui berbagai cara, termasuk dengan menggelar sejumlah forum diskusi.\"Masih perlu banyak yang diperbaiki atau dipertegas, mudah-mudahan melalui forum ini dan berbagai forum lainnya nanti dengan instrumen kita dengan hasil-hasilnya akan mengukur secara tepat para kepala daerah, dari situ kita bisa mendapatkan dan terus membentuk kepala daerah yang lebih baik dari waktu ke waktu,\" imbuhnya.Pernyataan itu disampaikan Yusharto saat memberikan sambutan dalam acara \"Workshop Pengukuran IKKD\" di Hotel The Acacia Jakarta, Jumat (16/6). Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi turut hadir sebagai narasumber.Halilul memberikan sejumlah masukan guna penyempurnaan pengukuran IKKD. Menurutnya, penilaian IKKD jangan hanya terfokus pada penilaian dokumen perencanaan belaka, tetapi juga pada kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah.\"Visioner itu bukan soal dokumen, visioner itu bisa dilihat apa arahan-arahan kebijakan dia (kepala daerah) yang berbeda dengan umumnya daerah lain. Inovasi bisa seperti itu (berkembang) datang dari kepala daerah karena inovasi itu harus dikawal dengan leadership,” ujar dia.(sof/ANTARA)
Komnas HAM Menegaskan Kembali Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Berat
Padang, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali menegaskan setiap orang yang menjadi korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi 1965, berhak mendapatkan keadilan dan pemulihan dari negara.Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Padang, Sabtu, mengatakan langkah pemerintah dalam merumuskan definisi korban pelanggaran HAM berat yang berhak mendapatkan keadilan melalui mekanisme non-yudisial harus terus dikawal.\"Tujuannya agar tidak ada korban yang tidak mendapatkan haknya sebagai korban pelanggaran HAM berat masa lalu,\" katanya.Mengenai pernyataan pemerintah yang menyatakan 39 orang korban pelanggaran HAM yang terasing atau disebut juga dengan eksil bukan merupakan pengkhianat negara, Atnike mengaku tidak mengetahui dari mana pemerintah memperoleh data tersebut.\"Nah, saya tidak tahu dari mana pemerintah mendapatkan 39 nama itu. Itu harus dicek ke pemerintah,\" ujarnya.Atnike mendorong media massa dan koalisi masyarakat sipil di Tanah Air untuk menanyakan lebih jauh ke pemerintah mengenai data yang menyebutkan 39 orang eksil peristiwa 1965 tersebut.\"Kalau pemerintah bilang hanya 39, tapi ada yang punya data lain maka harus dibandingkan,\" ujar dia.Tidak hanya eksil yang tersebar di berbagai negara, Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk segera menemukan formula yang tepat dan efektif agar para korban 1965 di Indonesia mendapatkan pemulihan khususnya melalui mekanisme non-yudisial.Ia mengatakan pemulihan tersebut bisa bermacam-macam, di antaranya pemberian kompensasi dalam bentuk materi, layanan kesehatan, dan program beasiswa hingga bantuan modal.Namun, hingga kini perempuan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Yayasan Jurnal Perempuan tersebut mengaku belum mengetahui bentuk kongkret yang akan dilakukan kementerian dan lembaga dalam mengatasi persoalan itu.\"Hal yang tidak kalah penting ialah pemulihan nama baik karena tidak selalu para korban membutuhkan materi untuk pemulihan yang dimaksud,\" kata dia.Terakhir, pemerintah juga perlu memikirkan tentang pemulihan kolektif karena yang terkena dampak dari pelanggaran HAM berat tidak hanya korban secara langsung, namun juga masyarakat umum.\"Generasi sekarang yang lahir setelah 1998 belum tentu tau adanya kerusuhan Mei. Nah, itu termasuk pemulihan kolektif yang juga bisa dipikirkan pemerintah melalui mekanisme non-yudusial,\" ucapnya.(sof/ANTARA)
Tindakan Haris-Fatia Upaya Pemajuan HAM Industri Tambang
Padang, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menilai tindakan yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti merupakan bagian dari upaya-upaya pemajuan HAM terkait tata kelola industri pertambangan.\"Tujuannya agar industri pertambangan transparan dan berpihak kepada masyarakat khususnya di Papua yang diketahui banyak sekali isu-isu pertambangan, kerusakan lingkungan hingga kekerasan,\" kata Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro di Padang, Sabtu.Hal tersebut disampaikan Atnike menanggapi kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.Atnike yang juga merupakan aktivis perempuan tersebut berpandangan apa yang dilakukan Haris dan Fatia justru harus dilihat sebagai upaya-upaya pembela HAM, bukan kasus pidana.Ia mengatakan ketika seorang pembela HAM begitu mudah dipidana akibat mengutarakan pandangan secara bebas dan terbuka maka proses check and balance terhadap pemerintahan bisa terancam.\"Ke depan masyarakat dalam posisi pembela HAM tentu hati-hati atau khawatir kalau yang diekspresikan dengan mudah dapat dipidanakan,\" ujarnya.Berkaca dari kasus Haris-Fatia tersebut, Ketua Komnas HAM berharap ruang-ruang untuk menyampaikan ekspresi yang dijamin dalam undang-undang menjadi perhatian serius bagi semua pihak.Terpisah, jaksa penuntut umum menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.Video tersebut berjudul \'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1!. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul \'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya\'.Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 Ayat 3 juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan.(sof/ANTARA)
Disaksikan Megawati, Prananda, dan Koster, Ganjar Joget Bumbung
Denpasar, FNN - Bakal calon presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo ikut menari dan joget Bumbung menjelang penutupan Konsolidasi DPD PDIP se-Provinsi Bali dalam rangka pemenangan Ganjar yang digelar di Ballroom Prime Plaza, Sanur, Sabtu.Awalnya dua penari membawakan Tari Genjek dan dilanjutkan joget Bumbung di depan podium. Di podium saat itu sedang duduk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, dan Sekretaris DPD PDIP IGN Jaya Negara.Awalnya salah satu penari mengajak Bupati Badung Giri Prasta untuk berjoget. Setelah sekitar satu menit Giri berjoget tampak Megawati tersenyum atas aksi tersebut.Hal itu mendapat sambutan meriah peserta rapat konsolidasi. Penari kedua mengajak salah satu pengurus partai lain ke depan tapi hanya sebentar saja.Akhirnya sang penari melangkahkan kaki ke podium dan mengajak Ganjar untuk menari. Ganjar tertawa dan dengan sigap dia meladeni penari untuk berjoget Bumbung di samping podium.Terlihat Ganjar luwes dan bisa mengimbangi penari. Kedua bahu dan tangannya mengikuti gerak gerik si penari. Di akhir joget, Ganjar menyalami sang penari.Atas joget Ganjar itu, Megawati dan Prananda tersenyum. Sementara Sekretaris DPD PDIP IGN Jaya Negara mengabadikan momen melalui gawai miliknya.Sementara ratusan peserta konsolidasi memberi tepuk tangan meriah. Aksi seni budaya itu sekaligus mengakhiri Konsolidasi DPD PDIP se-Provinsi Bali.\"Mengasyikkan. Semoga terhibur,\" kata Ganjar sebelum dirinya bersama Koster dan Jaya Negara memberikan keterangan pers.(sof/ANTARA)
Rocky Gerung: Tidak Ada Ikatan Apa-apa antara Presiden Sekarang dengan Berikutnya, Satu-satunya Ikatan Adalah Kepercayaan, Moral, Thrust
Jakarta, FNN - Baru-baru ini, publik kembali membicarakan masalah politik dinasti yang terjadi pada keluarga Presiden Jokowi. Hal ini muncul berkaitan dengan wacana putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, yang bakal maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Namun, Ketua DPC PDIP Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, yang juga mantan walikota Solo, menanggapi hal itu dengan membuat definisi politik dinasti yang agak ‘konyol’. \"Kalau politik dinasti masih dalam satu keluarga, KK (kartu keluarga) itu lho. Pak Presiden kan sudah sendiri sama Ibu, Mas Kaesang sendiri, Mas Wali KK sendiri, Mbak Kahiyang KK sendiri,\" kata Rudi. Menanggapi pernyataan FX Rudi, Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (17/6/23) menyatakan, “Ya bisa juga itu, karena sudah transfusi darah jadi sudah beda darahnya tuh, kira-kira begitu. Itu Pak Rudi berupaya untuk cari alasan, tapi alasannya nggak ketemu, maka dipakai alasannya yang agak konyol, yaitu KK-nya sudah pisah. Tapi itu bukan soal administrasi. Ini soal pengaruh politik.” Sementara itu, belakangan ini Luhut Binsar Panjaitan (LBP), sangat gencar menyatakan bahwa presiden berikutnya tidak boleh ada perubahan, harus meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh Jokowi, karena menurutnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah dilindungi undang-undang dan demi kepentingan generasi yang akan datang. “Saya kira Pak LBP itu benar kalau nanti presiden berikutnya itu satu KK dengan Jokowi, kan begitu kan. Supaya ada kelanjutan. Tapi, kalau presiden berikutnya KK-nya lain dengan Pak Jokowi, ya mesti berubah programnya. Itu kalau kita mengikuti definisi FX Rudi tadi,” ujar Rocky. Selain LBP, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Pemilu itu seperti estafet, bukan seperti meteran pom bensin yang dimulai dari nol. Sebelumnya beliau juga mengingatkan agar jangan sampai rakyat Indonesia salah pilih. Menanggapi hal tersebut, dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky Gerung mengatakan, “Ya, pom bensin juga nggak mulai dari nol kan. Kan dia memilih mau pakai pertalite atau pake pertamax. Nah, kalau Presiden Jokowi pakai pertalite, kan presiden berikutnya bisa pakai pertamax supaya lebih kencang. Itu juga metafor yang keliru.” “Jadi, sebetulnya tidak ada ikatan apa-apa antara presiden sekarang dengan presiden berikutnya. Satu-satunya ikatan adalah kepercayaan, moral, thrust. Publik menghendaki presiden berikutnya melakukan perubahan-perubahan drastis di dalam kebijakan publiknya,” ujar Rocky. Kalau meneruskan, kata Rocky, bagaimana dengan proyek yang sifatnya mercusuar yang ternyata rugi. Itu mesti dibatalkan. Jadi, bukan presiden berikutnya harus menalangi kerugian yang dibuat oleh Presiden Jokowi karena cawe-cawe di Mandalika atau proyek-proyek mercusuar lain. Mandalika rugi 4,6 triliun. Jadi buat apa itu diteruskan. Demikian juga proyek kereta cepat. Kalau proyek kereta cepat dianggap tidak dibutuhkan karena perkembangan teknologi menginginkan orang tidak lagi naik kereta, diubah saja. “Jadi, banyak hal yang memang harus diubah itu. Jadi, bagus betul mengatakan bahwa arah kita sudah benar, tetapi proyek-proyek yang memeras pajak rakyat dan membangkrutkan negara karena hutangnya, mesti dihentikan,” ujar Rocky. Mungkin kalau LBP mengatakan jangan terlalu drastis boleh, tapi kalau mengatakan harus diteruskan, itu artinya mending diteruskan Presiden Jokowi. “Kan semua proses politik yang sifatnya kompetisi itu artinya pertandingan ide, pertandingan program. Tidak mungkin nggak ada pertandingan program. Kalau begitu sama semua dong. Kalau sama, lalu ngapain mereka berkompetisi?” tanya Rocky. “Jadi, harus dibedakan antara keinginan untuk berubah dan ketakutan untuk mengalami perubahan yang drastis. Jadi idenya, setiap sirkulasi elit, pasti elitnya juga berubah. Kalau sama, itu berarti ya udah siapapun yang terpilih jadi presiden, kabinetnya yang sekarang saja, supaya enggak berubah. Begitu kabinetnya diubah, komposisi program berubah, kepentingan politik juga ikut berubah,” pungkas Rocky. (sof)
Tanggal 26 Juni, PN Jaksel Mengagendakan Praperadilan MAKI Melawan Kejagung
Jakarta, FNN - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menerima gugatan praperadilan yang dimohonkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Kejaksaan Agung RI dengan menetapkan tanggal sidang perdana dan menunjuk hakim tunggal yang menangani perkara.Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, menyebut sidang praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal.“Sidang perdana dijadwalkan Senin tanggal 26 Juni 2023,” kata Djuyamto.Djuyamto mengatakan hakim tunggal yang ditunjuk untuk memimpin dan menyidangkan perkara, yakni Hendra Utama Sutardodo.Ia menjelaskan, sidang perdana diagendakan membacakan permohonan praperadilan yang dihadiri kedua belah pihak.“Agendanya ya pembacaan permohonan praper kalau kedua pihak hadir,” katanya.Ia menyebut, PN Jakarta Selatan bakal melayangkan surat panggilan kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada sidang perdana.“Senin (19/6) besok panggilan dikirimkan,” katanya.Gugatan Praperadilan diajukan oleh MAKI dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LPHI) pada Kamis (15/6), terdaftar dengan nomor perkara: 62/Pid.Pra/2023/PN.JKT.SEL dengan pihak termohon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI dan pimpinan Komisi III DPR RI.MAKI menggugat praperadilan Kejagung terkait tidak dikenakannya tindak pidana pencucian uang kepada para tersangka korupsi penyediaan infrastruktur Base Tranceiver Station (BTS) dan infrastruktur pendukung Kominfo periode 2020-2022.“Gugatan praperadilan bertujuan mengejar pelaku yang lebih besar dan lebih luas,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.(ida/ANTARA)
Narkotika Flakka Belum Terdeteksi Beredar di Indonesia
Badung, Bali, FNN - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose menyatakan narkotika jenis baru flakka belum terdeteksi masuk dan beredar di Indonesia. \"Secara umum belum ada di kita. Tapi mungkin ada para pelaku kita yang menggunakan tetapi seperti di itu (Philadelphia) karena mereka mencari yang disebut dengan NPS (new psychoactive substances),\" kata Golose usai membuka kejuaraan tenis meja internasional, Smash On Drugs (SOD) International Table Tennis Championship 2023 di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Badung, Bali, Sabtu. Flakka adalah obat psikoaktif sintesis pada umumnya mengandung sediaan senyawa katinona yang berasal dari \'obat tranq\' atau dikenal dengan zylazine (obat penenang hewan). Golose mengatakan narkotika jenis flakka merupakan salah satu dari varian narkotika jenis baru atau new psychoactive substances yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia.Yang paling nyata dari efek narkotika flakka tersebut terjadi di Philadelphia, dimana pemakaian narkotika flakka membuat banyak pemakainya seperti zombie berjalan tanpa arah, melamun bahkan banyak yang pingsan. Meskipun belum terdeteksi di Indonesia namun, Golose tetap mewaspadai semua pihak akan adanya potensi peredaran narkotika tersebut. Golose menyatakan narkotika jenis baru yang paling banyak beredar di Indonesia dan menyasar kelas bawah adalah tembakau sintesis atau lebih dikenal tembakau gorila. \"Kami pantau yang banyak beredar sekarang yang masuk ke kalangan bawah adalah sintetik kanabis. Dicampur-campur segala macam itu yang disebut tembakau gorila,\" kata mantan Kapolda Bali tersebut. Tembakau gorila menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lembaga PBB yang khusus menangani kejahatan narkoba, synthetic cannabinoid (ganja sintetis) berbentuk seperti serbuk kristalin yang berwarna putih, abu-abu bahkan coklat kekuningan. Pada umumnya senyawa ganja sintesis tersebut larut dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, acetonitril, etil asetat dan aseton sehingga setelah larut akan dengan mudah disemprotkan ke dalam bahan lain, seperti daun-daunan herbal termasuk tembakau. Menurut keterangan Golose, BNN sendiri mendata bahwa dari 1.150 jenis narkotika yang beredar di dunia, 91 jenisnya telah beredar di Indonesia. Puluhan jenis narkotika tersebut sudah diatur penggunaannya dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2020, namun yang lainnya belum diatur secara resmi oleh pemerintah. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak mencoba menggunakan narkotika jenis apapun agar tidak terjebak dalam penggunaan narkotika yang membahayakan kesehatan tubuh.(ida/ANTARA)
Akhmad Munir Siap Maju pada Pemilihan Ketua Umum PWI Pusat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Bidang Daerah PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan siap maju sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat dalam kongres yang akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, pada September 2023.\"Saya siap maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028,\" kata Akhmad Munir yang juga Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya Akhmad Munir dilamar PWI Jawa Timur untuk diusung sebagai calon Ketua Umum PWI Pusat.Menurut Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim bahwa PWI dari beberapa provinsi telah berkomitmen mendukung Akhmad Munir dalam kongres mendatang.\"Saya mengapresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih kepada PWI Provinsi Jatim atas lamaran dan dukungannya untuk menjadi Ketua Umum PWI Pusat Periode 2023-2028, \" kata Cak Munir, sapaan akrab Akhmad Munir.Mantan Ketua PWI Jatim dua periode ini menyatakan sebagai kader yang lahir dari rahim PWI Jatim dan mengantarkan sampai ke PWI Pusat tentu menjadi sebuah amanah dan kepercayaan yang luar biasa, namun sekaligus menjadi tantangan demi kebaikan dan kemajuan PWI ke depan.Menurut Cak Munir, PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia ke depan memiliki tantangan yang cukup besar dalam menjaga eksistensi dan relevansinya di tengah kemajuan zaman dan teknologi informasi yang sangat pesat ini.\"Keberadaan PWI harus terus menjaga relevansinya dengan setiap zaman, \" kata Cak Munir.Menurut dia, saat ini PWI berada dalam era kemajuan teknologi informasi, digitalisasi, dan perubahan \"landscape\" di industri media dan di saat bersamaan pula terjadi membanjirnya informasi di berbagai platform media sosial dan hegemoni media platform global.Ia mengatakan disrupsi di bidang informasi tak terelakkan. Cukup banyak informasi yang menjadi simpang siur kebenarannya karena diwarnai berita bohong atau hoaks.\"Di sinilah peran wartawan harus menjadi pemberi dan penyebar informasi yang benar dan akurat melalui beragam platform medianya masing-masing, \" ujarnya.Di sinilah, sambung Cak Munir, kehadiran PWI untuk terus dan berkelanjutan melakukan konsolidasi seluruh anggotanya dalam meningkatkan kepatuhan dan melaksanakan regulasi organisasi, kode etik jurnalistik, kode perilaku, dan peraturan pers lainnya, sekaligus mengasah kemampuan jurnalistiknya agar menjadi wartawan yang profesional, berintegritas, dan bermartabat.Cak Munir mengatakan PWI sebagai organisasi wartawan sejak 1946 sudah besar jasanya kepada bangsa ini.\"Kontribusi besar PWI inilah yang perlu terus dijaga melalui kerja jurnalistik profesional dengan menyajikan berita dan informasi yang mencerdaskan masyarakat dan membangun bangsa dan negara,\" katanya.(ida/ANTARA)
Sandiaga Uno Direkomendasikan oleh PPP Menjadi Cawapres Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PPP Muhamad Arwani Thomafi dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu. \"Kami akan bacakan rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Ke-6 terkait dengan pemilihan presiden bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Saudara Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Umum 2024,\" ujar Arwani. Arwani mengungkapkan bahwa dalam Rapimnas VI PPP ini mengusulkan dua nama cawapres, yakni Sandiaga Uno dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono. Namun demikian, katanya, Mardiono memilih untuk fokus dalam mengawal seluruh proses kerja partai guna memenangkan Pemilu 2024. Ia mengungkapkan Mardiono akan memastikan seluruh aparatur partai dan para calon anggota legislatif (caleg) bekerja secara maksimal. \"Beliau memutuskan untuk fokus sebagai komandan tertinggi, panglima tertinggi di dalam memenangkan pemilu PPP dalam Pemilu 2024,\" jelasnya. Ia mengatakan bahwa Mardiono diamanatkan untuk memperjuangkan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. \"PPP mengamanatkan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk menyampaikan dan memperjuangkan Sandiaga Salahudin Uno sebagai cawapres kepada Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri untuk mendampingi capres Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024,\" tambah dia. Sebelumnya, Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono mengaku tak ingin tergesa-gesa mengusung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. \"Ya, itu nanti kami lihat. Karena PPP ini memiliki mekanisme yang sudah ditentukan dan PPP selalu taat konstitusi partai,\" ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). Menurut dia, PPP dalam mengambil keputusan besar yang nantinya akan menyangkut pada kepentingan bangsa dan negara harus sesuai mekanisme yang ada. Hal ini juga akan menjadi pembahasan pada setiap kantor DPP PPP yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
