ALL CATEGORY
Ratusan Purnawirawan Jenderal, Laksamana, Marsekal dan Jenderal Polisi Menyatu Bersama Rakyat Mendukung Anies
Oleh Laksma Prn Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik INI bukan kabar bohong yakin bukan hoax, bahwa 170 orang para purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan (FP3), bersatu mendukung kehendak Rakyat mendeklarasi, mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (NasDem, Demokrat, PKS) untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai Capres Perubahan, demikian kata Letjen Ediwan Prabowo di Yuan Garden Jakarta, Kamis (6/7/2023). Berhimpunya para perwira tinggi TNI dan Polri ini dan jumlahnya dari kehari terus bertambah banyak tidak lain adalah merupakan panggilan hati, melihat situasi bangsa dan negara saat ini. Mereka sudah purna tugas sebagai TNI dan Polri tapi bukan berarti abai pada nasib dan kepentingan rakyat, mereka sadar bahwa negara saat ini tidak dalam keadaan baik baik saja. Sebagai anggota TNI dan Polri memang ada masanya, tapi pengabdian itu tidak kenal henti. Selama hayat masih dikandung badan panggilan pengabdian untuk bangsa dan negara tetap setia membela bangsa dan negara. Itulah sebabnya para perwira tinggi ini tampil sedikit kedepan. Mereka tidak mengejar jabatan dan tidak pula haus jabatan dan berharap imbalan dari yang mereka kerjaankan saat ini. TNI dan Polri sesuai jati dirinya lahir dari rakyat dan untuk rakyat sehingga mereka amat peka pada kondisi rakyat. Apalagi mereka saat ini telah purna sehingga lebih banyak ditengah masyarakat. Dalam pandangan para Perwira Tinggi TNI Polri yang tergabung dalam FP3 ini bahwa Negara memang tidak sedang baik baik saja. Ditengah hutang negara yang kian menumpuk korupsi meluas, bahkan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun hilang menguap tanpa tidak lanjut. Sulitnya rakyat mencari lapangan pekerjaan yang dapat menopang kehidupannya menyebabkan mereka tenaga kerja Indonesia, terpaksa bekerja diluar negeri walau untuk pekerjaan kasar yang dapat merendahkan martabat bangsa, namun disisi lain pembangunan yang dibangga banggakan justru membuka lebar masuknya tenaga kerja asing khususnya tenaga kerja China, bahkan diantaranya masuk secara illegal ke Indonesia. Lebih ironis lagi undang undang ketenaga kerjaan dirubah sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan pengusaha ketimbang tenaga kerja Indonesia. Kemandirian dalam hal pangan masih hanya sebatas jargon politik. Sampai dengan dua periode jabatan Presiden Jokowi, ketergantungan pada impor adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Bahkan impor dilakukan pada saat petani sedang panen raya sehingga harga jual mereka jatuh ditengah tingginya biaya produksi. Polisi tembak polisi dirumah Jendral Polisi yang mati CCTV adalah joke memalukan yang mencoreng muka organisasi penegak hukum. Kondisi ini lebih diperparah lagi dengan ditangkapnya Mayor Jenderal Polisi karena menjual Narkoba yang seharusnya dimusnakan karena berupa barang bukti. Potensi perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa membesar, NKRI harga mati seakan menjadi sebatas jargon karena kenyataanya di media social antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling bertikai dan menyerang, Didunia nyata ormas omas yang beratribut mirip militer semakin menunjukan kekuatan dan keangkeran mereka dan tidak jarang mengancam kelompok masyarakat lain. Dalam hal sukesi kepemimpinan negara Republik Indonesia, issue yang berkembangkan mulai dari upaya presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden serta presiden akan cawe cawe, dan adanya calon presiden yang diendorse dan tidak diendorse oleh Presiden menggambarkan adanya upaya presiden mendatang harus dari kalangan mereka sendiri. Maka tidak heran muncul dugaan bahwa presiden mendatang harus All Jokowis Men. Pemilu tahun 2024 diperkirakan akan banyak kecurangan dan penjegalan terhadap calon presiden dan memakan akan korban nyawa hilang yang cukup besar. Sesuai teori gunung es, yang tampak kepermukaan adalah bagian kecil saja, maka permasalahan yang sebenarnya adalah jauh lebih besar dari yang terungkap kepublik. Kondisi negara yang tidak baik baik saja inilah yang mendorong para Jenderal, Laksamana, Marsekal dan Jendral Polisi berhimpun dalam FP3 untuk mengawal dan memastikan Anies Rasyid Baswedan dan pasangannya dapat maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia tanpa jegalan dan atau kecurangan sekecil apapun. Untuk mengatisipasi kemungkinan kejadian tersebut, para Purnawirawan akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama komponen bangsa lainnya yang mempunyai visi dan misi yang sama serta menyusun langkah yang perlu untuk terselenggaranya Pemilu tahun 2024 sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku sehingga pemilu dapat berlangsung jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia. Perlu dicermati, bahwa para Perwira Tinggi TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan (FP3) ini umumnya beranggotakan purnawirawan lulusan TNI dan Polri yang purna tugas tahun 2018 sampai sekarang sehingga mereka masih punya keterikatan paling tidak secara emosional dengan yuniornya yang masih aktif sekarang ini dan sepemikiran dengan FP3. Apalagi kecenderungan FP3 berafiliansi ke partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, adalah mantan anggota TNI dan teman teman satu angkatan dengannya saat ini rata rata berpangkat kolonel aktif atau pamen senior adalah pangkat dengan jabatan yang cukup strategis dan menjadi komandan atau pimpinan dilapangan. Dengan demikian kolaborasi para purnawirawan FP3 dengan AHY dan teman temanya akan menjadi pengawal tegaknya demokrasi di Indonesia. Tentunya seluruh komponen yang tergabung dalam FP3 berharap dan berjuang agar Pemilu tahun 2024 dapat berlangsung aman, damai, jujur dan adil serta domokratis dan tidak ada hambatan apalagi kerusuhan yang dapat memicu disintegrasi bangsa Indonesia. Selamatkan Pemilu tahun 2024. (*)
Setelah Surya Paloh, Jokowi ingin Bertemu Anies?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Menyambung pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di istana negara yang mengusik siapa cawapres Anies, Jokowi ingin ketemu Anies? Eit ..... nanti dulu. Untuk apa, terutama buat rakyat. Jangan campuradukkan kebenaran dan kejahatan. Jangan disatukan antara yang hak dan yang batil. Karena sejatinya, resan air ke air, resan minyak ke minyak. Biar bagaimanapun Jokowi menganggap Anies figur pemimpin yang belum bisa diajak bekerjasama dengan visi dan orientasi pemerintahannya. Jokowi malah menempatkan Anies bisa mengganggu dan cenderung membahayakan kesinambungan program pembangunan pasca kepemimpinannya. Kekhawatiran bahkan ketakutan Jokowi terhadap Anies terutama terkait nasib program IKN, kereta cepat Jakarta Bandung dan beberapa proyek strategis nasional yang menimbulkan kontoversi dan polemik di hadapan publik. Selain masalah pembangunan fisik, yang jauh lebih dihitung dan diantisipasi Jokowi ialah beberapa kemungkinan skandal proyek yang beraroma KKN, baik di jajaran pemerintahan maupun di kalangan keluarganya. Terasa ketidakpercayaan atau malah ketidaksukaan Jokowi terhadap Anies, berkorelasi dengan saat tidak berkuasa lagi Jokowi dan kroninya, akan berhadapan dengan masalah hukum. Pertimbangan Jokowi dalam aspek itu bisa dianggap wajar dan menjadi masalah serius karena bukan hanya kasus KKN, Rezim kekuasaan dibawah pemerintahan Jokowi rentan berhadapan dengan pertanggungjawaban masalah pelanggaran berat HAM, pembajakan konstitusi dan mengebiri demokrasi. Beberapa hal tersebut memaksa Jokowi diantaranya harus ikut cawe-cawe pilpres 2024 dan disinyalir berupaya menjegal dan melakukan kriminalisasi Anies yang dianggap capres paling kuat dan didukung rakyat. Anies kian tak terbendung sekaligus membahayakan kepentingan Jokowi dan kroninya serta oligarki yang kadung melakukan investasi besar-besaran, yang sarat watak kolonialis dan imperium. Jokowi yang dinilai publik sebagai Boneka oligarki, tentunya harus membela mati-matian kepentingan oligarki dus keselamatan ia sendiri dan keluarga serta kroni-kroni sekelilingnya. Menyambung pertemuan Jokowi dan Surya Paloh di Istana negara, yang mengusik siapa cawapres Anies. Jokowi ketemu Anies? Eit..., nanti dulu untuk apa?, terutama buat rakyat. Jangan campuradukkan kebenaran dan kejahatan, jangan dikumpulkan yang hak dan batil. Karena sejatinya, resan air ke air resan minyak ke minyak. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot, 1 Muharram 1445 H/19 Juli 2023.
Ingin Menang Pilpres, Jangan Dekati Jokowi
Oleh: Ady Amar - Kolumnis HANYA Anies Baswedan Bacapres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yang tak berebut di-endorse Presiden Jokowi. Tak berebut atau tak dilirik Jokowi, itu sama saja. Maknanya, Anies ada jauh di seberang Jokowi. Sedang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dua Bacapres lainnya berebut dan berharap di-endorse Jokowi sampai perlu dimunculkan perang opini antarkeduanya. Saling berbalas sindir antarpolitisi Gerindra dan PDIP sering mengemuka. Maka, klaim diri paling dilirik Jokowi, itu jadi berita saban hari. Jokowi mempelihatkan kedekatannya lebih pada Prabowo ketimbang pada Ganjar. Tapi pihak PDIP lewat Sekjennya Hasto Kristiyanto dan petinggi partainya, penuh optimis menyatakan, Jokowi itu ada di pihak Ganjar. Perang klaim lebih \"memiliki\" Jokowi di antara ²2keduanya, itu justru berdampak positif secara psikologis pada Anies dan partai pengusungnya. Kesan yang muncul adalah kemadirian sikap, yang otomatis berdampak pada sikap percaya diri. Anies tetap dengan langkah-langkahnya yang serba terukur. Ditambah gerak langkah relawan pendukungnya seperti langkah tak mau berhenti berikhtiar dalam memenangkan Anies. Di-endorse Jokowi jadi rebutan Prabowo dan Ganjar, menjadi semacam segala-galanya untuk kemenangan. Padahal itu belum menjamin, meski Jokowi menjanjikan akan cawe-cawe --Rocky Gerung menyebut maknanya akan berlaku curang--itu pun belum menjanjikan terpilihnya kandidat yang di-endorse-nya terpilih jadi presiden. Rakyat lah penentu kemenangan dalam kontestasi Pilpres 2024, bukan Jokowi. Suara rakyat suara Tuhan (Vox Populi vox dei). Hasil survei Indostrategic setidaknya menyebut 56,6 persen responden tidak akan mengikuti arahan Presiden Jokowi berkenaan dengan Pilpres 2024. Lalu, Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid buat simpulan kelewat nekat atas rilis survei tadi dengan menyebut, bahwa Capres yang didukung Jokowi akan kalah. \"Jadi 56 persen dari responden atau kalau disebut tidak akan mengikuti arahan Pak Jokowi terkait dengan Pilpres. Itu kalau diambil mafhum mukhalafahnya, maka yang didukung Pak Jokowi ya kalah kira-kira begitu,\" ujar Jazilul, Sabtu (15/Juli/2023). Dalam survei Indostrategic itu, ternyata yang mengikuti arahan Jokowi cuma 19 persen. Simpulannya, berebut berharap bisa di-endorse Jokowi itu menjadi sia-sia, yang justru hasilnya akan berkebalikan, dijauhi pemilih untuk tidak dipilih. Karenanya, untuk apa berebut endorse Jokowi itu, jika hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi apakah berani kandidat Prabowo dan Ganjar menjauh dari Jokowi, jika melihat hasil survei di atas. Rasanya mereka akan sulit untuk berani mengambil risiko menjauh dari Jokowi, jika tak ingin \"diganggu\" dengan hal-hal lain yang justru akan memberatkannya. Menjadi serba repot. Maju kalah, mundur pun remuk. Anies Baswedan yang sedari awal berjauhan dengan Jokowi, disebut pula sebagai antitesanya, itu justru mengunduh berkah dari rakyat yang makin melek politik. Jika rilis survei itu mengindikasikan hasil Pilpres 2024--mengambil pikiran politisi PKB Jazilul Fawaid sebagai _mafhum mukhalafah_--jelas Anies diuntungkan, dan itu kemenangannya dalam Pilpres 2024. Wallahu a\'lam. **
Desain Baju Hitam Putih dari Jokowi
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut desain baju hitam putih yang digunakannya, diberikan oleh Presiden Joko Widodo.\"Pak Jokowi memberikan desain baju yang saya pakai ini,\" katanya usai bertemu ratusan organisasi relawan di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu.Ganjar bertemu para relawan pendukung dalam agenda Silaturahmi 1 Muharram 1445H. Ganjar bersama para relawan, serentak menggunakan kemeja dengan motif garis hitam dan putih. Kemudian, Ganjar memberikan pidato politik sekitar 20 menit, dihadapan ribuan relawan dari berbagai organisasi relawan.Ganjar mengungkapkan desain baju tersebut diberikan Jokowi saat makan siang bersama, beberapa waktu lalu.\"Beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bolak, saya balik, apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini,\" jelasnya.Menurut Ganjar, telah terjadi perubahan besar dalam lanskap politik nasional di mana nama relawan kemudian diperhitungkan dalam sistem politik Indonesia.\"Setidaknya dua kali pemilu, ternyata relawan sangat menentukan,\" ujarnya.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pertemuan Jokowi –Surya Paloh: Jokowi Melempar Barang Baru bahwa Akan Ada Dua Pasangan, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan
Jakarta, FNN – Senin lalu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, setelah hubungan keduanya sempat merenggang berkaitan dengan berkurangnya jatah menteri Nasdem setelah posisi Menkominfo digantikan oleh Budi Arie Setiadi. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Menkominfo yang baru itu dilantik. Tetapi, berdasarkan bocoran isi pertemuan tersebut, tampaknya suasananya tidak tegang seperti yang dibayangkan. Bisa dikatakan bahwa Jokowi kini merangkul Surya Paloh. Apakah ini berarti situasi politik tidak tegang lagi? Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (19/7/23) mengatakan, “Kita bilang dirangkul karena seolah-olah kepentingan istana hari ini memastikan bahwa Prabowo lebih penting sebetulnya, memastikan Prabowo jadi daripada menghalangi Anies. Kan itu dasarnya. Entar habis energinya untuk menghalangi Anies.” Dengan situasi seperti sekarang ini, menurut Rocky, mulai timbul semacam spekulasi bahwa Jokowi akhirnya menerima fakta bahwa menghalangi Anies itu buang-buang energi juga sehingga mending mempromosikan Prabowo habis-habisan. “Jadi, kelihatannya setelah Jokowi menganggap bahwa jumlah dukungan pada Prabowo sudah melampaui signifikasi, karena Budi Arie Setiadi dinyatakan sebagai Menkominfo. Itu artinya, dukungan Budi Arie terhadap Prabowo memang direstui oleh Jokowi,” ujar Rocky. Tentu, lanjut Rocky, Budi Arie mengalihkan seluruh dukungan Projo kepada Prabowo atas sepengetahuan atau suruhan Jokowi. Kalau sekarang Budi Arie menjadi menteri, makin firm bahwa memang Jokowi menghendaki seluruh aparatnya atau seluruh relawannya atau satu kampung Jokowi itu bedol desa ke Gerindra. Itu kepastiannya begitu. Ketika kepastian itu didapat maka Anies dihitung tidak akan menganggu lagi, karena makin kecil potensi Anies bertempur dengan Prabowo. Ketika seluruh kekuatan sudah dialihkan ke Prabowo itulah yang menyebabkan Surya Paloh tidak lagi dianggap sebagai musuh yang berat. “Kelihatannya berpindah lagi kan arah pikiran Jokowi, mending ambil risiko duel antara Anies dan Prabowo daripada dengan Megawati. Itu sekaligus sinyal pada Megawati bahwa dia tidak diperlukan lagi. Jadi, jangan lagi berharap bahwa Ganjar itu masih diasuh oleh Jokowi atau Ganjar nunggu restu Jokowi untuk dapat calon wakil presidennya. Itu sudah selesai. Jadi, Jokowi lempar barang baru bahwa akan ada dua pasangan, yaitu Prabowo dan Anies Baswedan,” ungkap Rocky. Bahwa masih ada pihak ketiga Ganjar, sambung Rocky, itu hanya cawe-cawe keci. Oleh karena itu, makin lengkaplah pikiran kita dan pikiran publik bahwa memang Jokowi sudah tidak mau lagi pergi dengan Megawati. Karena, yang mesti kita hitung bukan Jokowi ingin Ganjar menjadi Presiden, tapi Jokowi ingin dia menjadi ketua PDIP. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa dengan situasi semacam ini, sebenarnya situasi politik semakin tegang. Hal itu karena memang Prabowo dengan Anies merupakan dua front yang betul-betul bersiap untuk berlaga. Kalau Megawati, kita tahu jalan pikirannya. Tetapi, relawan Anies makin lama makin kuat, makin firm. Jadi, kelihatannya bagus juga. “Kita juga masih ingat Prabowo mengatakan saya memang ingin head to head dengan Anies. Ya sudah, itu jarum ketemu benang, tinggal menjahit,” ujar Rocky. (sof)
Tersangka Kelima Korupsi Pertambangan di Konut Ditetapkan
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampdisus) Kejaksaan Agung RI menetapkan tersangka ke lima dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pertambangan nikel yang beroperasi di salah satu wilayah di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara(Sultra).“Hari ini ada dilakukan proses penahanan terhadap tersangka WAS. Dia adalah owner PT Kara Nusantara Investama,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa.WAS merujuk pada keterangan Windu Aji Santoso, ditahan atas perkara konsorsium perjanjian kerja sama operasional (KSO) antara PT ANTAM dan PT Lawu Agung Mining (LAM) tahun 2021 sampai dengan 2023.Perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp5,7 triliun ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara.Sebelumnya, penyidik Kejati Sulawesi Tenggara telah menetapkan empat oran tersangka, yaitu HW, YAS, AA dan OS.“Dengan ditetapkan WAS sebagai tersangka, jadi bertambah menjadi lima tersangka,” kata Ketut.Ketut juga menyebut, jika tersangka WAS memiliki keterkaitan dengan nama-nama saksi yang beredar di dalam perkara korupsi infrastruktur BTS 4G Kominfo.“Banyak media yang menanyakan kepada saya, apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS, jawabannya iya,” ungkap Ketut.Dalam perkara ini, modus yang dilakukan tersangka adalah melakukan penambangan di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) salah satu perusahaan tambang bernama PT A di daerah Konawe Utara, yang hasilnya dijual ke sejumlah smelter dengan menggunakan dokumen terbang atau palsu.(ida/ANTARA)
Pencopotan Baliho Ganjar di Kodam TNI Diusut Bawaslu
Jakarta, FNN - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui pihaknya tengah mengusut pencopotan spanduk Bakal Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang dipasang di Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah. “Lagi dicek sama teman-teman di Kalbar kalau tidak salah ya, tempatnya di mana lagi kita cek, dan itu apakah kita lihat prosesnya Kalimantan Tengah sekarang lagi proses,” ujar Bagja usai acara \"Senandung Pemilu Damai\" di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa malam. Dia mengatakan bahwa Bawaslu akan mengawasi jalannya sosialisasi di setiap tingkatan sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.“Sosialisasi ya, bukan kampanye. Sosialisasi tidak diperkenankan, tapi kalau di internal partai. Kalau di luar masyarakat itu yang kami batasi tidak boleh mengajak tentang sosialisasi,” katanya.Sebelumnya, pada Senin (17/7), Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan baliho bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang dipasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah tidak dicopot secara paksa. Menurut Yudo, Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko telah berkoordinasi dengan pemasang dan pemerintah daerah setempat sebelum mencopot baliho tersebut. Yudo menekankan soal netralitas TNI dalam pemilu. Ia mengaku sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah penekanan kepada prajurit.Salah satunya, prajurit diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.\"Izinnya awalnya tidak dipasang di situ, ternyata dipasang di situ, ya kita sampaikan kepada yang bersangkutan kok dipasang di situ, kan sudah jelas tentang netralitas TNI. Saya sudah tanya langsung Dandim, kejadiannya seperti itu,\" ungkap Yudo di Bandung, Senin (17/7).Ia mengatakan pencopotan baliho itu sudah sesuai mekanisme. Yudo pun meminta semua pihak untuk menghargai netralitas TNI.(ida/ANTARA)
Prabowo Siap Bertemu Megawati
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut bahwa dirinya siap untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebab menilai pertemuan antarpemimpin merupakan hal yang bagus. \"Saya siap bertemu siapa pun, apalagi Ibu Mega. Bagus \'kan kalau semua pemimpin saling bertemu,\" kata dia usai menerima politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di kediamannya, Jalan Kertanegara No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7) malam. Namun begitu, Prabowo belum membeberkan kapan waktu pertemuan antara dirinya dan Megawati tersebut akan digelar. Rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati mencuat ke publik beberapa waktu ini. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pertemuan antara keduanya sedang dijadwalkan. \"Kami masih menunggu kapan Pak Prabowo bisa bertemu dengan Ibu Mega nanti,\" ujar Muzani usai menghadiri Malam Puncak Penganugerahan Hoegeng Awards 2023 di Jakarta Selatan, Jumat (14/7). Sementara itu, pada Rabu (12/7), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan Prabowo siap menemui Megawati apabila memiliki waktu senggang untuk menerima kunjungannya. \"Kita tahu Ibu Mega ketum partai besar, pasti sibuk menjelang pemilu begini. Ini \'kan lagi momen penyusunan daftar caleg, ya, pasti lagi sibuk sekali beliau, tapi kalau begitu beliau senggang, Pak Prabowo siap menemui Ibu Mega,\" kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lebih jauh, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang politik Puan Maharani mengatakan bahwa ada rencana pertemuan Megawati dengan ketua umum dari partai politik lainnya, tetapi belum ada kepastian waktu. \"Ada. Ada rencana untuk ketemu dengan semua ketua umum (partai politik) yang lain. Namun, tentunya ini waktunya yang sedang kami jadwalkan,\" ujar Puan Maharani kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (11/7). Pertanyaan tersebut merupakan tanggapan Puan ketika disinggung mengenai keinginan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Adapun Prabowo pada Selasa (18/7) malam, menerima kunjungan politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko dan mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar dua jam. Usai pertemuan itu, Prabowo memberi keterangan kepada pers dan mengatakan bahwa kompetisi dalam perhelatan politik harus dilandasi dengan rasa kekeluargaan. \"Kita sama-sama anak bangsa Indonesia. Ini kepentingan rakyat kita, rakyat kita harus kita jaga masa depannya, kita harus meraih kesejahteraan rakyat, kemakmuran, keadilan,\" kata dia. Calon Presiden dari Partai Gerindra itu juga mendorong adanya kerukunan dan kebersamaan dalam kompetisi politik. \"Kita bertanding untuk bersanding. Bagaimana pun pertandingan, ujungnya kita harus rukun, kerja sama,\" kata Prabowo.(ida/ANTARA)
Budiman Sudjatmiko Akan Dipanggil PDIP untuk Klarifikasi
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko untuk melakukan klarifikasi terkait kunjungannya ke kediaman bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.“Pasti kami panggil. Semua diperlakukan sama,” ujar Komarudin.Komarudin merujuk pada pemanggilan klarifikasi terhadap politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang dilakukan oleh partai pada Senin (10/7).Saat itu, PDI Perjuangan meminta klarifikasi terhadap Effendi terkait pernyataannya yang seolah-olah memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), beberapa waktu lalu.“Sama juga dengan Budiman. Tidak akan dibedakan walau Budiman menyatakan, “Wah, ini saya tidak mewakili partai, (tetapi) mewakili pribadi”,” kata Komarudin.Ia menegaskan bahwa bagi politikus PDI Perjuangan, pribadi mereka merupakan pribadi yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.“Dan semua yang ber-KTA PDI Perjuangan itu terikat oleh aturan partai, bukan bebas sebebas seperti masyarakat biasa yang bukan berorganisasi,” tuturnya melanjutkan.Oleh karena itu, PDIP akan memanggil Budiman untuk melakukan klarifikasi. Meskipun demikian, Komaruddin enggan berspekulasi terkait motif Budiman menemui Prabowo, termasuk isu kekecewaan mantan aktivis Prodem itu yang tidak mendapatkan posisi strategis di pemerintahan.“Saya tidak terlalu percaya orang sekelas Budiman, hanya urusan kecil begitu menjadi kecewa. Itu terlalu kecil urusannya,” tutur Komarudin.Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa malam tidak mewakili partai, melainkan atas keinginan pribadinya.\"Saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai, ini pribadi,\" kata Budiman kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).Budiman mengatakan dirinya akan membicarakan hasil pertemuan tersebut dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.\"Soal nanti tentu saja, saya akan bicara dengan Mbak Puan, Pak Hasto, karena kalau boleh saya sampaikan, izin kepada Pak Prabowo yang saya sampaikan kepada beliau tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis,\" ucap Budiman.(ida/ANTARA)
Pertemuan Paloh - Jokowi, Muluskan Anies Jadi Presiden
Oleh Faizal Assegaf - Kritikus SEHARI sesudah Apel Siaga Perubahan, istana takluk. Terpaksa membuka pintu bagi Surya Paloh. Momen itu menyulut polemik, tapi bagi pemain di zona politik strategis menyimpulkan: Jokowi keok! Kesombongan Jokowi yang berlindung di balik tembok kekuasaan, akhirnya jebol. Konsolidasi NasDem menggalang ratusan ribu kadernya di Jakarta, menjadi pukulan telak. Paloh memainkan jurus politik yang cerdas. Obrak-abrik Istana sembari mengulurkan tangan. Pesan yang tersirat menegaskan pada Jokowi: Berhenti menjegal Anies maju Capres. Bukan hanya itu, pertemuan Paloh - Jokowi, memuluskan peluang bagi Anies menang di Pilpres 2024. Kalkulasi tersebut merujuk pada makin kuatnya arus dukungan rakyat melawan politik cawe-cawe Jokowi. Pertemuan kedua tokoh juga membuktikan bahwa pengaruh Jokowi kian merosot dan tidak percaya diri mengusung Prabowo dan Ganjar. Terlebih Gerindra dan PDIP semakin sengit, sikut-menyikut berebut pengaruh di lingkaran Istana, bikin Jokowi tambah pusing dan frustasi. Sikap berbalik arah Jokowi memberi karpet merah pada Surya Paloh, jelas membuat Prabowo dan Megawati meradang. Maklum, selama ini kedua tokoh terkesan agresif bermanuver mereduksi pengaruh NasDem. Bahkan dalam beberapa kesempatan, sejumlah elite PDIP melancarkan provokasi dan tekanan kepada Jokowi untuk mengusir para menteri NasDem dari kabinet. Tapi Jokowi tak bernyali dan kini justru nekat berbalik merayu NasDem. Perilaku politik lompat monyet yang dilakoni Jokowi jelas merugikan Prabowo, Ganjar dan Megawati. Setidaknya Surya Paloh berhasil memperluas pengaruh Anies di jantung kekuasaan negara. Bila kemesraan Paloh dan Jokowi terus bergulir ke Pilpres, maka hal itu adalah bencana politik bagi semua agenda terselubung yang berusaha menjegal Anies dengan modus pemilu curang. Surya Paloh terbukti tangguh dan keren! (*)
POPULER
