ALL CATEGORY
Pemerintah Jokowi Terpapar Neokomunisme, Ini Faktanya!
Oleh Mayjen TNI Purn. Deddy S Budiman - Ketua Umum APP Ketua -TNI (Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI) Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. \"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri \". Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 7. Banyak fakta menunjukkan Pemerintahan Jokowi sedang terpapar Neo Komunime antara lain; Bekerja sama dengan negara yang berideologi Komunime, Marxisme dan Leninisme, Bertentangan dengan dengan TAP MPRS No XXV tahun 1966, dan Undang-Undang no 27 / 1999. Pancasila sedang berusaha diperas menjadi Trisila dan Ekasila, adalah makar konstitusional. Umat Islam sedang diadu domba, dipecah belah, di kriminalisasi, dipersekusi dan bahkan dibunuh, upaya GENOSIDA. Umat Islam difitnah intoleran, radikal, extrim dan teroris, Islamofobia. Rakyat dimiskinkan akibat hutang kepada negara berfaham Komunisme, dibayar dengan menaikkan pajak, sembako, asuransi, bbm, listrik, gas dll. Hutang dari negara berfaham Komunisme, menjadikan NKRI tersandra dan tidak berdaulat. Narkoba deras berton-ton mengalir dari negara berfaham Komunisme, Rakyat yang terpapar narkoba menjadi Linglung, Rakyat menjadi tak berkarakter baik, menjadi pencuri / koruptor. Cawe-cawe dalam pencalonan Presiden thn 2024, melanggar konstitusi, diduga bermotif untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari tuduhan KKN. Menerbitkan Peratura Presiden no 17 / 2022 dan Inpres no 2/2023, dengan menyatakan PKI adalah korban Gerakan 30 september thn 1965, artinya TNI serta Umat Islam adalah pelaku pelanggaran HAM berat, akan segera di proses hukum. Diduga pemerintah yang terpapar Neo Komunime sedang melakukan perang Asimetris di semua aspek kehidupan berupa ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap bubarnya NKRI. Dari Fakta-Fakta yang berkembang, pemerintah yang terpapar Neo Komunime, sedang merancang pemilu tahun 2024 berjalan CURANG tidak JURDIL, ini ancaman nirmiliter yang segera nyata. TNI dikerdilkan menjadi pembantu lembaga lainnya, sehingga lupa dan lalai sebagai penyelamat bangsa, penyelamat keutuhan wilayah dan penyelamat kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga TNI tidak sadar bahwa NKRI sudah dan sedang dijajah oligarki pengusaha dan oligarki Partai politik yang terpapar Neo Komunisme. Prajurit TNI profesional yang sadar dan peduli terhadap ancaman nirmiliter, Khususnya ancaman Neo Komunisme, malahan di dholimi, malahan di \"Kodiklatkan\". Sementara Prajurit yang mendustakan Sumpah Prajurit, yaitu Prajurit yang tidak Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Prajurit yang pekerjaan menjilat pemerintah yang terpapar Neo Komunime, malahan kariernya cemerlang. Maklum WOLAK-WALIK jaman. Maklum jaman EDAN. Maklum jaman sedang dijajah Neo Komunisme. Pak Jokowi, Ingat, Ingat, Ingat, Alquran Surat 17 ayat 7. \"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Pak Jokowi, Hidup itu adalah pilihan, Terserah Pak Jokowi, berkenan pilih yang mana. Pak Jokowi dan keluarga mau pulang ke Solo dengan aman, tenteram dan damai. Atau Pak Jokowi dan keluarga mau pulang ke hotel prodeo, cepat atau lambat sebagai manusia akan pulang ke Sukabumi, bisa juga dipercepat pulang ke Sukabumi karena setreees berat. Semoga Allah SWT membuka pintu hati Pak Jokowi, untuk berbuat baik kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada umat Islam dan TNI. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin Jabar, Jumat 21 Juli 2023. ....
Doa Anies Munajat Bangsa
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta APEL siaga Perubahan Nasdem gegap gempita di Gelora Bung Karno Ahad 16 Juli 2023. Momentum penyatuan komitmen dan pemaduan langkah Koalisi Perubahan: Nasdem, PKS, dan Demokrat, dan tetap mempercayakan Cawapres kepada Anies Baswedan. Di sana Surya Paloh menjelastegaskan kembali komitmen untuk perubahan menuju kehidupan bangsa yang dicita-citakan bersama. Di sana pula Anies memanjatkan doa kepada Allah swt, bukan untuk dirinya, maupun Koalisi Perubahan saja, tetapi juga untuk semua, sebagai munajat bangsa Indonesia. Ya Allah Yang Maha Agung, berikanlah kepada seluruh warga negara Indonesia pekerjaan yang layak. Hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, dan kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah, yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk hidup di bumi, tidak mendatangkan kerusakan di darat, laut, dan udara. Ramaikan perdagangan di kota dan di desa, di pelosok, pesisir, dan pulau-pulau. Ya Allah Yang Maha Menolong dan Menghidupi, mudahkanlah anak-anak muda kami mendapatkan pekerjaan, menjadi calon guru, insinyur, wartawan, programmer, atlet, seniman, dan pengusaha, serta apa pun yang baik yang mereka kehendaki. Mudahkanlah mereka memiliki rumah sendiri, mendapatkan pasangan hidup yang menenangkan, dan saling melengkapi pada saatnya yang tepat nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah saudara-saudara kami kaum difabel, dan mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini, mudahkanlah mereka memdapatkan kesetaraan kesempatan, dukungan, dan perlindungan. Rahmatilah para pekerja migran kami di luar negeri, alirkanlah rezeki-Mu kepada mereka, lindungilah mereka dari kejahatan dan beban kerja yang tak manusiawi. Ya Allah, berkahi, dan lindungilah para pemimpin kami, bantulah mereka dalam mengambil keputusan-keputusan sulit yang berdampak luas, berikanlah kejernihan pikiran, dan ketetapan hati dalam mengambil kebijakan yang adil, tempatkanlah mereka sebagai pengayom setiap anak negeri, dan pelindung setiap jengkal tanah air ini. Jadikan mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang taat dan takut kepada-Mu, yang lembut dan berbelas kasih kepada kami, serta berikan kepada mereka kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di hadapan-Mu. Ya Allah Yang Maha Lembut dan Maha Melindungi, selamatkanlah mereka yang menjadi korban kekerasan, dan terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka, berikanlah kepada mereka kekuatan dan jalan keluar, sembuhkanlah mereka dari luka dan trauma, serta bahagiakanlah hidup mereka. Ya Allah Yang Maha Melepaskan dan Pemberi kecukupan, berikanlah kelapangan kepada kami yang tengah terhimpit utang. Kami berlindung kepada-Mu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, dari penipuan dan tindakan sewenang-wenang. Bukakanlah pintu rezeki yang tak kami duga, bebaskanlah kami dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba. Ya Allah Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, dalam perjalanan kami ke depan, lindungilah kami dari kedengkian dan kezaliman, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya, dan selamatkanlah kami dari tipudaya dan kejahatan mereka. Limpahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan pelindung kami; tak ada daya dan kekuatan selain dari Engkau. Doa menguatkan jiwa, menghimpun tenaga, dan menuntun usaha. Doa adalah usaha batiniyah, sedangkan usaha adalah doa lahiriyah. Doa dan usaha menjadi satu tarikan nafas orang-orang beriman, sekaligus janji untuk mewujudkan segala hal baik yang dimohonkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga doa-doa Anies dan munajat bangsa Indonesia diaminkan para penghuni langit dan bumi, serta dikabulkan oleh Allah swt. (*)
Anwar Abbas: Mungkinkah Beking Panji Gumilang Pendukung Yahudi dan Israel?
JAKARTA, FNN-Misteri pimpinan Ma\'ahad Al-Zaytun, Panji Gumilang, tak hanya dirasakan kebanyakan orang. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr H Anwar Abbas, juga mengakui tak habis pikir siapa sejatinya Panji Gumilang itu. \"Muncul dugaan dan kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya bekingan orang kuat tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri terutama dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel,\" ujar Buya Anwar Abbas kepada FNN, Jumat 21 Juli 2023. Dugaan ini muncul karena Panji terkesan kuat dan tak tersentuh. \"Saya tidak habis pikir siapa sebenarnya panji gumilang ini,\" tambah Buya. Menurutnya, kesalahan Panji Gumilang sudah menumpuk. Laporan dan pengaduan serta kesaksian tentang siapa dia dan bagaimana buruknya perbuatan yang telah dia lakukan sudah sangat banyak diungkap dan diceritakan oleh orang-orang yang dahulu sangat dekat dengan dirinya. Bahkan tidak hanya itu, kata Buya, mereka malah juga siap untuk dipanggil dan menyampaikan kesaksiannya di pengadilan tapi yang menjadi pertanyaan mengapa yang bersangkutan masih saja bebas pergi kemana saja dan terus saja berbicara serta berbuat melanggar kitab suci dan konstitusi. \"Bahkan tidak hanya itu, dia tampak dengan sombong dan pongahnya memperlihatkan kepada orang bahwa dia banyak pendukungnya yang dia perlihatkan dalam kesempatan 1 Muharram kemarin,\" ujarnya. \"Apakah dia lupa penduduk di negeri ini lebih dari 272 juta jiwa? Oleh karena itu adalah wajar timbul pertanyaan dalam hati apakah pemerintah takut untuk menyentuh yang bersangkutan?\" lanjut Buya Anwar Abbas. Nah, dari data dan fakta ini muncul dugaan dan kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya bekingan orang kuat tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri terutama dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel. \"Pertanyaan saya dan sepanjang pengetahuan saya yang namanya hukum tidak pernah mengenal istilah takut dengan siapapun bagi tegaknya apa yang disebut dengan keadilan. Untuk itu mari kita beri waktu dan kesempatan kepada pihak pemerintah dan para penegak hukum untuk bekerja,\" ujarnya. Menurut Buya Anwar Abbas, jika para penegak hukum disinyalir tidak lagi mampu menegakkan hukum yang menjadi tugasnya maka patut dan bisa diduga pemerintah dan para penegak hukum sudah kehilangan kemandiriannya. \"Bila itu yang terjadi maka rakyatlah yang akan berbicara dengan mempergunakan bahasa dan caranya sendiri,\" lanjutnya. Buya Anwar Abbas mengingatkan, pemerintah dan para penegak hukum agar jangan hanya karena ingin membela seseorang lalu negeri ini pecah dan berantukan satu sama lain karena mereka melihat pemerintah dan para penegak hukum tampak tidak lagi dapat dipercaya. \"Bila itu yang terjadi maka hal demikian tentu jelas akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara kita ke depannya dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,\" demikian Buya Anwa Abbas.®
Ternyata Pancasila BPIP Berbeda dengan Pancasila Bung Karno
Oleh :Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KAJIAN Rumah Pancasila terhadap Pancasila BPIP yang akhirnya melahirkan Kepres No 24 tahun 2016 tentang lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 menjadi berbeda dengan Pancasila Bung Karno sebagai dasar negara. Mengapa berbeda? Memang pidato 1 Juni itu Ketuhanan Yang Berkebudayaan di urutan ke lima tetapi secara konsep dan tata letak, frasa kata berbeda dan Pancasila 1 Juni itu baru pendapat Bung Karno saja padahal Bung Karno sendiri mengatakan kalau kita ingin membuat dasar negara jangan dianggit sendiri tetapi ajaklah dengan yang lain. Jadi justru Bung Karno tidak merasa membuat dasar negara sendiri justru harus melibat semua rakyat. Dasar negara itu jika dibuat sendiri akan mudah retak dan galihlah sejarah bangsa sedalam dalam nya. Oleh sebab itu setelah 1 Juni maka Dr.Rajiman membentuk panitia kecil 8 orang dan ditambah lagi 2 orang kemudian keluar satu orang menjadi 9.Di panitia 9 inilah dasar negara dikomporomikan diperdebatkan yang hasilnya adalah Piagam Jakarta. Kemudian masuk pada pembentukan UUD 1945 Piagam Jakarta yang akan dipakai sebagai pembukaan UUD 1945 oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, frasa kata sila ke satu Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa berbeda Pancasila Bung Karno dengan Pancasila BPIP, sebab BPIP menganggap Pancasila Bung Karno itu hanya yang dipidatokan 1 Juni 1945, padahal proses sejarah Pancasila itu dari 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945 final dan setelah itu Bung Karno tidak berhenti melakukan kursus -kursus Pancasila di berbagai perguruan tinggi dan istana negara, bahkan paling fenomenal justru pidato 17 Agustus 1963. Di sanalah Bung Karno dengan jelas mengatakan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah loro-loroning atunggal itu artinya yang mendasari negara Proklamasi 17 Agustus 1945 itu Pancasila yang ada di alenia ke 4 pembukaan UUD 1945. BPIP tidak nengerti bahwa Pancasila itu adalah antitesis dari individualisme, liberalisme, kapitalisme . BPIP Sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila justru membiarkan negara menjadi individualisme, liberalisme , kapitalisme, padahal protes keras bangsa ini terhadap individualisme adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI rapat besar pada tanggal 15-7-2605 dibuka pukul 10.20 mengatakan (cuplikan Soekarno): ”Maka oleh karena itu jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong- menolong, faham gotong royong, faham keadilan sosial, enyakanlah tiap-tiap pikiran,tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya.“ Toean-toean dan njonja-njonja jang terhormat. Kita rantjangkan oendang-oendang dasar dengan kedaulatan rakjat, dan boekan kedaulatan individu. Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan boekan kedaulatan individu. Inilah menoeroet faham panitia perantjang oendang-oendang dasar, satoe-satoenja djaminan bahwa bangsa Indonesia seloeroehnja akan selamat dikemoedian hari. Djikalau faham kita ini poen dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itoe akan memberi djaminan akan perdamaian doenia jang kekal dan abadi. …………. Marilah kita menoendjoekkan keberanian kita dalam mendjoendjoeng hak kedaulatan bangsa kita, dan boekan sadja keberanian jang begitoe, tetapi djoega keberanian mereboet faham jang salah di dalam kalboe kita. Keberanian menoendjoekkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh2 oendang2 dasar negara lain, tetapi memboeat sendiri oendang2 dasar jang baroe, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeloeargaan, dan ke-gotong-royongan. Keberanian jang demikian itoelah hendaknja bersemajam di dalam hati kita. Kita moengkin akan mati, entah oleh perboeatan apa, tetapi mati kita selaloe takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satoe permintaah saja kepada kita sekalian: Djikalau nanti dalam zaman jang genting dan penoeh bahaja ini, djikalau kita dikoeboerkan dalam boemi Indonesia, hendaklah tertoelis di atas batoe nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak-tjoetjoe kita, jaitoe perkataan: “Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet”. Bukannya BPIP sebagai pembina ideologi Pancasila mengerti sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila? Justru menganti Pancasila 18 Agustus dengan Pancasila 1 Juni. Akibat dari ditetapkan Lahirnya Pancasila 1 Juni melalui Kepres No no 24 tahun 2016, akibat penetapan ini telah mendegradasi pemikiran Soekarno. BPIP mengatakan Pancasila lahir 1 Juni sedang Pancasila Bung Karno tidak perna dilahirkan. Cuplikan Kursus Pancasila Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1955di Surabaya. ..............”Tidak benar Saudara-saudara, bahwa kita sebelum ada Bung Karno, sebelum ada Republik Indonesia – sebenarnya telah mengenal akan – Panca Sila? Tidakkah benar kita dari dahulu mula, telah mengenal Tuhan, hidup di dalam alam Ketuhanan Yang Maha Esa? Kita dahulu pernah menguraikan hal ini panjang lebar. Bukan anggitan baru. Bukan karangan baru. Tetapi sudah sejak dari dahulu mula bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang cinta kepada Ketuhanan. Yah kemudian Ketuhanannya itu disempurnakan oleh agama-agama. Disempurnakan oleh Agama Islam, disempurnakan oleh agama Kristen. Tetapi dari dahulu mula kita memang adalah satu bangsa yang berketuhanan. Demikian pula, tidakkah benar bahwa kita ini dari dahulu mula telah cinta kepada Tanah Air dan Bangsa? Hidup di dalam alam kebangsaan? Dan bukan saja kebangsaan kecil, tetapi kebangsaan Indonesia. Hai engkau pemuda-pemuda, pernah engkau mendengar nama kerajaan Mataram? Kerajaan Mataram yang membuat candi Prambanan, candi Borobudur? Kerajaan Mataram ke-2 di waktu itu di bawah pimpinan Sultan Agung Hanjokrokusurno? Tahukah Saudara-saudara akan arti perkataan Mataram? Jikalau tidak tahu, maka aku akan berkata kepadamu “Mataram berarti Ibu”. Masih ada persamaan perkataan Mataram itu misalnya perkataan Mutter di dalam bahasa Jerman – Ibu. Mother dalam bahasa Inggeris – Ibu. Moeder dalam bahasa Belanda – Ibu. Mater dalam bahasa Latin – Ibu. Mataram berarti Ibu. Demikian kita cinta kepada Bangsa dan Tanah air dari zaman dulu mula, sehingga negeri kita, negara kita, kita putuskan Mataram. Rasa kebangsaan, bukan rasa baru bagi kita. Mungkinkah kita mempunyai kerajaan seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dahulu, jikalau kita tidak mempunyai rasa kebangsaan yang berkobar-kobar di dalam dada kita? Yaah kata pemimpin besar yang bernama Gajah Mada, Sang Maha Patih Ihino Gajah Mada. Benar kita mempunyai pemimpin besar itu. Benar pemimpin besar itu telah bersumpah satu kali “tidak akan makan kelapa, jikalau belum segenap kepulauan Indonesia tergabung di dalam satu negara yang besar”. Benar kita mempunyai pemimpin yang besar itu. Tetapi apakah pemimpin inikah yang sebenarnya pencipta daripada kesatuan kerajaan Majapahit? Tidak! Pemimpin besar sekadar adalah sambungan lidah daripada rasanya rakyat jelata. Tidak ada satu orang pemimpin besar, walaupun besarnya bagaimanapun juga, – bisa membentuk satu negara yang sebesar Majapahit ialah satu negara yang besar, yang wilayahnya dari Sabang sampai ke Merauke, – bahkan sampai ke daerah Philipina sekarang. Katakanlah Bung Karno pemimpin besar atau pemimpin kecil – pemimpin gurem atau pemimpin yang bagaimanapun, – tetapi jikalau ada orang yang berkata: “Bung Karno yang mengadakan negara Republik Indonesia”. Tidak benar!!! Janganpun satu Soekarno sepuluh Soekarno, seratus Soekarno, seribu Soekarno – tidak akan bisa membentuk negara Republik Indonesia, jikalau segenap rakyat jelata Republik Indonesia tidak berjuang mati-matian!” Kemerdekaan adalah hasil daripada perjuangan segenap rakyat. Maka itu pula menjadi pikiran Bapak, Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, – tetapi milik kita semua dari Sabang sampai ke Merauke! Perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Aku melihat di dalam daerah-daerah yang kukunjungi, di manapun aku datang, aku melihat Taman-taman Pahlawan. Bukan saja di bagian-bagian yang beragama Islam, tetapi juga di bagian-bagian yang beragama Kristen. Aku melihat Taman-taman Pahlawan di mana-mana. Di sini di Surabaya, pada tanggal 10 November tahun 1945, siapa yang berjuang di sini? Segenap pemuda-pemudi, kiai, kaum buruh, kaum tani, segenap rakyat Surabaya berjuang dengan tiada perbedaan agama, adat-istiadat,golongan atau suku. Rasa kebangsaan kita sudah dari sejak zaman dahulu, demikian pula rasa perikemanusiaan. Kita bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dalam sejarah dunia ini, satu-satunya bangsa yang tidak pernah menjajah bangsa lain adalah bangsa Indonesia. Aku tentang orang-orang ahli sejarah yang bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia pernah menjajah kepada bangsa lain. Apa sebab? Oleh karena bangsa Indonesia berdiri di atas dasar perikemanusiaan sejak dari zaman dahulu. Dari zaman Hindu, kita sudah mengenal perikemanusiaan. Disempurnakan lagi rasa perikemanusiaan itu dengan agama-agama yang kemudian. Di dalam zaman Hindu kita telah mengenal ucapan: “Tat Twam Asi”. Apa artinya Tat Twam Asi? Tat Twam Asi berarti “Aku adalah dia, dia adalah aku”. Dia pakai, aku ikut pakai. Dia senang, aku ikut senang. Aku senang, dia ikut senang. Aku sakit, dia ikut sakit. Tat Twam Asi – perikemanusiaan. Kemudian datanglah di sini agama Islam, mengajarkan kepada perikemanusiaan pula. Malah lebih sempurna. Diajarkan kepada kita akan ajaran-ajaran fardhu kifayah, kewajiban-kewajiban yang dipikulkan kepada seluruh masyarakat. Misalnya jikalau ada orang mati di kampungmu, dan kalau orang mati itu tidak terkubur, – siapa yang dianggap berdosa, siapa yang dikatakan berdosa, siapa yang akan mendapat siksaan daripada dosa itu? Bukan sekadar kerabat famili daripada sang mati itu. Tidak! Segenap masyarakat di situ ikut tanggung jawab. Demikianlah pula rasa kedaulatan rakyat. Apa sebab pergerakan Nasional Indonesia laksana api mencetus dan meledakkan segenap rasa kebangsaan Indonesia? Oleh karena pergerakan nasional Indonesia itu berdiri di atas dasar kedaulatan rakyat. Engkau ikut berjuang! Dari dahulu mula kita gandrung kepada kedaulatan rakyat. Apa sebab engkau ikut berjuang? Oleh karena engkau merasa memperjuangkan dasar kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari dahulu mula telah mengenal kedaulatan rakyat, hidup di dalam alam kedaulatan rakyat. Demokrasi bukan barang baru bagi kita. Demikian pula cita-cita keadilan social, – bukan cita-cita baru bagi kita. Jangan kira, bahwa cita-cita keadilan sosial itu buatan Bung Karno, Bung Hatta, atau komunis, atau kaum serikat rakyat, kaum sosialis. Tidak! Dari dahulu mula bangsa Indonesia ini cinta kepada keadilan sosial. Kalau zaman dahulu, kalau ada pemberontakan, – Saudara-saudara berhadapan dengan pemerintah Belanda, semboyannya selalu “Ratu Adil”,ratu adil para marta. Sama rata, sama rasa. Adil, adil, itulah yang menjadi gandrungnya jiwa bangsa Indonesia. Bukan saja di dalam alam pergerakan sekarang atau di dalam pergerakan alam nasional tetapi dari dulu mula. Maka oleh karena itulah aku berkata, baik Ketuhanan Yang Maha Esa maupun Kebangsaan, maupun Perikemanusia-an, maupun Kedaulatan Rakyat, maupun Keadilan Sosial, bukan aku yang menciptakan. Aku sekadar menggali sila-sila itu. Dan sila-sila ini aku persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia untuk dipakai sebagai dasar daripada wadah yang berisi masyarakat yang beraneka agama, beraneka suku, beraneka adat-istiadat. Inilah Saudara-saudara, maka di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyousakai di dalam zaman Jepang, pertengahan tahun 1945 telah diadakan satu sidang daripada pemimpin-pemimpin Indonesia, dan di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai itu dibicarakan hal-hal ini. Disinilah bukti bahwa Pancasila itu bukan lahir 1 Juni dan itu bung Karno sendiri yang mengatakan jika Pancasila dilahirkan 1 Juni jelas mendiskontroksi pemikiran Bung Karno ,menyelewengkan pemikiran Bung Karno terhadap Pancasila .oleh sebab itu kepres no 24 tahun 2016 harus digugat karena telah menyesatkan bangsawa negara Indonesia Kaum cerdik pandai ,Ulama ,Tokoh Agama ,harus melakukan perlawanan sebab lahir nya Ke Tuhanan Yang Maha Esa 1 Juni melawan akidah agama apapun di Indonesia . Dalam buku Bung Karno–Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams, Si Bung kembali mempertegas… “Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah.” Jadi Bung Karno mengakui bukan yang menciptakan Pancasila memang benar, mana mungkin Bung Karno menciptakan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu Pancasila bukan dilahirkan, siapa yang melahirkan? Memang menjadi tidak masuk akal masak Ke Tuhanan Yang Maha Esa dilahirkan tanggal 1 Juni 1945? Mari kita ikuti cuplikan “Kursus Pancasila Bung Karno di Istana Negara” tanggal 16 Juni 1958 berikut ini. “…Nah, ini yang menjadi pertimbangan dari pemimpin-pemimpin kita dalam tahun 1945, dan sebagai tadi saya katakan, sesudah bicara-bicara, akhirnya pada satu hari saya mengusulkan Pancasila. Pancasila itu diterima masuk dalam Djakarta Charter, masuk dalam sidang pertama sesudah proklamasi. Jadi kalau saudara ingin mengerti Pancasila, lebih dulu harus mengerti ini: meja statis, leitstar dinamis. Saudara-saudara, jawabannya ialah, kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jika kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Sudah jelas kalau kita mau mencari satu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu harus terdiri daripada elemen-elemen yang ada pada jiwa Indonesia. Kalau kita mau masukkan elemen-elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Misalnya kalau kita ambil elemen-elemen dari alam pikiran Eropa atau alam pikiran Afrika. Itu adalah elemen asing bagi kita, yang tidak “in concordantie” dengan jiwa kita sendiri, tak akan bisa menjadi dasar yang sehat, apalagi dasar yang harus mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk dijadikan leitstar dinamis harus elemen-elemen yang betul-betul menghikmati jiwa kita. Yang betul-betul, bahasa Inggrisnya “appeal” kepada jiwa kita. Kalau kita kasih leitstar yang tidak “appeal” kepada jiwa kita, oleh karena pada hakekatnya tidak berakar kepada jiwa kita sendiri, ya tidak bisa menjadi leitstar dinamis yang menarik kepada kita…” Para pembaca, dari cuplikan kuliah Bung Karno tadi kita bisa memahami ternyata Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara lebih jauh lagi Pancasila adalah alat untuk menyatukan bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa masyarakat yang sedalam-dalamnya, jiwa Indonesia. Oleh sebab itu Pancasila jelas bukan beraliran Individualisme. Jiwa Indonesia bukan Liberalisme dan Kapitalisme. Rupanya BPIP Dan para pengamandemen UUD 1945 tidak memahami dasar negara, tidak memahami Pancasila sebagai “Meja Statis” dan “Leitstar Dinamis”. Sehingga dengan sengaja mencangkokan pikiran Barat Individualisme dan Liberalisme serta Kapitalisme di dalam UUD 2002 hasil amandemen. Dan BPIP membiarkan negara menjalankan demokrasi liberal yang dasar nya Individualisme ,Liberalisme, Kapitalisme ,dengan sistem presidenseil dimana kekuasaan di perebutkan banyak banyakan suara, kalah menang ,pertarungan ,kuat kuatan, curang-curangan Caci maki dan membiarkan persatuan bangsa terkoyak koyak . Ini adalah penghancuran jati diri bangsa Indonesia dengan cara mencangkokan pikiran Barat pada Pancasila. Jadi sudah jelas bahwa BPIP tidak berideologi Pancasila 18 Agustus 1945 tetapi mengganti Pancasila 1 Juni 1945, sehingga kita melihat sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menbiarkan negara berudeologi Individualisme, Liberalisme,Kapitalisme, hal ini jekas paradox dengan Pancasila. (*)
Jenderal Tyasno Sudarto dan Profesor Sri Edi Swasono Ikut dalam Petisi 100 Makzulkan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MANTAN KSAD Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto dan Guru Besar UI Prof Sri Edi Swasono, MPIA, Ph.D termasuk dalam 100 tokoh penandatangan Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat \"Makzulkan Jokowi\". Bahkan Prof Sri Edi Swasono turut hadir dalam acara penyampaian Petisi kepada MPR RI, Senin 20 Juli 2023 kemarin. Penandatangan lainnya antara lain Letjen (Purn) Yayat Sudarajat, SE, Letjen MAR (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Syam Soemanegara, DR. Abdullah Hehamahua, SH MM, Prof DR Amien Rais, MA, Prof DR Anthony Budiawan, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, DR Marwan Batubara, Drs. H Hatta Taliwang, Habib Muchsin Alatas, Prof. Ir. Daniel M Rosyid, M.Phil, PhD, DR Syahganda Nainggolan, H. Dindin S Maolani, SH, Mudrick Malkan Sangidu, Muslim Arbi dan banyak tokoh lainnya. Petisi yang dibacakan oleh akademisi UNPAD Prof DR Ir Ana Rochana, MS itu diterima oleh anggota MPR H Tamsil Linrung. Berisi tuntutan atau seruan mendesak DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional memulihkan kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh elit oligarki. Entah kapan mulai adanya ungkapan atau teriakan yang menggaungkan \"makzulkan Jokowi\" hanya saja hal itu telah menjadi bentuk kekecewaan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi. Dalam aksi mahasiswa ataupun buruh sering tersisip adanya aspirasi untuk mendesak Jokowi mundur atau dimakzulkan. Begitu juga dalam aksi emak-emak dan umat Islam. Menjelang akhir masa jabatan Jokowi pada periode kedua ini justru suara \"makzulkan Jokowi\" semakin nyaring. Muncul aspirasi ulama dan tokoh Jawa Timur yang disampaikan ke MPR, seruan \"people power\" dari Solo Jawa Tengah, suara ulama dan tokoh Sumatera Barat, adapula aksi \"makzulkan Jokowi\" di Jakarta dan Bandung Jawa Barat. Semakin kuatnya gaung pemakzulan diakhir masa jabatan ini disebabkan tidak terlihat semangat Jokowi untuk mengakhiri jabatan dengan baik. Jokowi tidak bertobat apalagi minta maaf pada rakyat serta membuat kemashlahatan. Justru ia terkesan semakin terang-terangan cawe-cawe dalam rangka ingin \"memperpanjang\" kekuasaannya. Rakyat menilai bahwa Jokowi sudah tidak mampu dan terlalu besar dosa politik yang ditanggungnya. Petisi 100 \"Makzulkan Jokowi\" mengingatkan kita pada Petisi 50 di masa Orde Baru yang mengantarkan makzulnya Presiden Soeharto. Jumlah yang lebih banyak bukan berarti Jokowi lebih berat, akan tetapi hanya sebagai pukulan lebih keras. Presiden Suharto di tengah kelemahannya tetap bersikap negarawan dengan memahami perasaan rakyat. Ia mengundurkan diri. Presiden Jokowi seperti \"tidak peduli\" dengan perasaan rakyat yang kecewa atas kebijakan politik yang diambilnya. Meski sudah tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan amanah tetapi masih juga jumawa merasa dibutuhkan oleh rakyat. KKN dianggap biasa, hukum dijadikan alat politik, ekonomi semakin memberatkan, serta agama yang dipinggirkan. Kesesatan dipelihara dan dibiarkan. Ada pihak berujar buat apa memakzulkan Jokowi toh kurang dari setahun lagi juga Jokowi akan turun pasca Pemilu 2024. Pihak ini lupa akan dua hal yaitu pertama benarkah Pemilu itu akan terjadi dan kedua akankah Pemilu itu akan berjalan jujur dan adil atau dilaksanakan dengan kecurangan yang dahsyat ? Rezim Jokowi adalah rezim yang \"menghalalkan segala cara\". Petisi 100 mengingatkan bahwa sumber masalah ada pada kepemimpinan Jokowi yang tidak kredibel dan dikendalikan. Makzulnya Jokowi adalah awal dari upaya pemulihan kedaulatan rakyat. Tanpa Jokowi, rakyat akan mengawal Pemilu yang jauh lebih bersih dan jujur. Pemimpin yang berkualitas dapat terpilih. Makzulkan Jokowi menjadi seruan yang rasional dan konstitusional. Petisi 100 menggulirkan itu untuk kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik. Rakyat yang benar-benar berdaulat. Bandung, 21 Juli 2023.
Kejahatan Terencana, Cucu Pertamina di Singapura Berpotensi Alami Kerugian Rp 2 Triliun (Bag-2)
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan FNN Anak Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) yang berkantor di Singapura, PT Pertamina Internasional Marketing & Distribution Pte. Ltd (PIMD) menyatakan masih berupaya menagih piutang senilai U$ 133,75 juta dollar kepada Phoenix Petroleum dari Philipina. Namun skandal yang sengaja membuat PT. Pertamina berpotensi rugian sekitar Rp 2 triliun, pada kurs Rp 15.000 per dollar Amerika tersebut, sudah waktunya dilakukan penyelidikan oleh para penegak hukum dari Kejaksaan Agung, Bereskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Penyelidikan sudah waktunya untuk dilakukan. Skandal yang membuat Pertamina berpotensi mengalami kerugian Rp 2 triliun lebih ini, bukan karena salah dalam hal perencanaan. Bukan juga karena adanya force majuere. Skandal ini murni kejahatan terencana. Skandal ini karena Direksi PT. PIMD kegatelan, cawe-cawe, bahkan lancang untuk melakukan corporate action di luar kewenangan yang diberikan oleh perusahaan induk PT. PPN.Kalau saja Direksi PT. PIMD tidak kegatelan. Tidak cawe-cawe dan tidak lancang, maka potensi kerugian Rp 2 triliun tersebut dipestikan tidak akan terjadi. Apalagi tugas yang diberikan oleh PT. PPN sebagau perusahaan induk kepada PT. PIMD sudah sangat jelas. Hanya sebatas menjual atau mengekspor produk-produk yang diproduksi oleh PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI). Hanya sebatas itu saja. Tidak lebih dan tidak kurang. Sejak awal pendiriannya, PT. PIMD malah sudah dibatasi tidak melakukan corporate action di luar core bussines. Direksi PT. PIMD dilarang untuk ikut-ikutan melakukan kegiatan bussines komersial yang berkaitan dengan produk minyak dan gas (migas) yang diinpor oleh PT PPN dan PT KPI. Misalnya, melakukan inpor minyak mentah Bahan Bakar Minyak (BBM), solar dan Liquefied Pteroleum Gas (LPG). Sementara itu, Humas PT. PPN yang menjadi induk PT. PIMD, Irto Gintings mengakui kalau Poenix Petroluem sampai sekarang memang belum melakukan pembayaran. Namun PT. PIMD masih terus melakukan upaya-upaya agar pihak Phoenix Petroleum melakukan pembayaran. Sayangnya Irto Gintings tidak menjelaskan upaya-upaya seperti apa yang telah dilakukan oleh PT. PIMD.Sumber FNN di Pertamina pusat mengungkapkan, skandal sebesar ini hampir pasati sepengetahuan para petinggi PT. Pertamina, baik yang di kantor pusat maupun di PT. PPN. Tidak mungkin corporate action dengan nilai sebesar Rp 2 triliun itu tidak diketahui oleh para pembesar di Pertaminan pusat dan PT. PPN. Masalahnya karena tidak sanksi yang diberikan kepada direksi PT. PIMD. Kenyataan yang terjadi malah sebaliknya. Managing Director yang menjadi pimpinan puncak di PT. PIMD Agus Witjaksono dapat promosi. Pada bulan Juni 2022 Agus Witjaksono dipromosikan menjadi Chief Executive Officer (CEO) PPT Energi Trading Co. Ltd (PPTET) yang berkedudukan di Tokyo Jepang. PPTET adalah perusahaan patungan PT. Pertamina dengan 13 perusahaan Jepang lainnya, yang berdiri sejak tahun 1965. “Skandal PT. PIMD ini benar-benar aneh bin ajaib. Orangnya jelas-jelas dan nyata-nyata sudah melanggar aturan main perusahaan. Hasil dari melanggar aturan itu berakibat membuat perusahaan berpotensi rugi sampai Rp 2 triliun. Masa orang yang bermasalah karena melanggar aturan perusahaan ko dipromosikan juga? “ tanya sumber FNN di internal Pertamina. Sumber FNN menambahkan, wajar saja kalau masyarakat menduga kalau potensi kerugian sebesar Rp 2 triliun ini menjadi bancakan bersama. Patut diduga hasilnya dinikmati bersama antara petinggi PT. PIMD, petinggi PT. PPN dan petinggi PT. Pertamina Pusat bekerjasama dengan pihak Phoenix Petroleum Philipina. Dugaan kong-kalikong dan setali tiga uang itu semakin menguat. Faktanya, baik direksi PT Pertamina Pusat maupun direksi PT PPN tidak ada langkah-langkah nyata untuk melakukan penegakaan hukum terhadap Direksi PT. PIMD. Proses hukum itu bisa pidana melalui Kejaksaan, Kepolisian dan KPK terhadap mantan direksi PT PIMD. Sedangkan perdata bisa berupa gugatan kepada Phoenix Petroleum Philipina melalui Pengadilan Arbitrase Internasional, seperti yang dilakukan Karaha Bodas Company melawan PT. Pertamina awal tahun 2000-an, dan baru berakhir tahun 2007 dengan kemenangan di pihak PT Karaha Bodas Company. Akibat kekalahan tersebut, PT. Pertamina harus membayar Karaha Bodas Company U$ 264 juta dollar. Dana Pertamina yang tersimpan di Bank Of Amerika yang telah lebih dulu disita oleh Pengadilan Amerika, terpaksa harus rela dilepaskan. Namun sejumlah orang penting Indonesia mendapat bagian besar dari kemenangan Karaha Bodas tersebut. Hampir sekitar U$ 100 juta lebih menjadi bagiannya mantan pejabat Indonesia. (bersambung)
Bacapres Tidak Percaya Diri, Berharap Cawe Cawe Jokowi
Oleh Sutrisno Pangaribuan -Presidium Kongres Rakyat Nasional. BAKAL calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo (Ganjar) menyebut desain baju hitam putih yang digunakannya, diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan para relawan pendukung dalam agenda Silaturahmi 1 Muharram 1445 H di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2023). Bersama para relawan, Ganjar serentak memakai kemeja dengan motif garis hitam dan putih. Sebelumya Prabowo mengunggah momen pertemuan dengan Jokowi dan Erick Thohir di akun Instagram resminya, Selasa (18/7/2023). Ketiganya bertemu di Istana Bogor, Minggu sore (16/7/2023). Dalam foto yang diunggah Prabowo, ketiganya duduk di meja makan bundar. Di atas meja, tersaji sejumlah hidangan seperti kelapa dan beberapa makanan. Presiden Jokowi yang duduk di tengah memakai kemeja putih. Sementara itu, Prabowo yang mengenakan kemeja biru lengan pendek duduk berhadapan Erick Thohir yang mengenakan batik cokelat lengan panjang. Ketiganya terlihat membicarakan hal penting, yang mungkin salah satunya tentang corak atau warna baju kampanye untuk Prabowo. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, Anies Rasyid Baswedan ( Anies) bertemu Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, Walikota Solo, di Hotel Novotel Solo. Keduanya membahas banyak hal terkait tata pemerintahan, meski keduanya mengaku tidak membahas persoalan politik. Anies mengatakan pertemuannya dengan Gibran tersebut hanya sebatas silaturahmi biasa, sekaligus sarapan bersama. \"Kita sedang silaturahmi santai dan sekarang mau ke acara Haul, mudah-mudahan acaranya lancar. Saya mendoakan Mas Gibran selalu sehat, dan dimudahkan dalam menjalankan amanah ini. Saya senang sekali pagi ini bisa menyambut beliau, sarapan bersama, ngobrol. Banyak hal yang kita obrolin,\" kata Anies. Manuver Politik, Elit Cari Panggung Hingga saat ini, ketiga bacapres yang selalu masuk dalam urutan tiga besar hasil survei capres sama sekali belum pernah menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya. Kubu pemerintah, baik Prabowo maupun Pranowo masih terpasung konsep \"keberlanjutan dan kesinambungan program Jokowi\". Sementara kubu oposisi, Anies yang mengusung tema \"perubahan\" pun sama sekali tidak jelas bagian mana yang akan diubah. Akibatnya percakapan politik di ruang publik kering dan kosong, hanya terkait kulit, bukan isi. Sehingga dinamika politik hanya diisi gosip, rumor, dan berita yang tidak bermutu. Dalam ruang politik yang sepi dari pertengkaran ide, gagasan, dan program politik, maka akan muncul manuver politik dari elit yang akan cari muka sekaligus cari panggung. Elit yang biasa diberi karpet merah namun tiba- tiba menjadi orang biasa pasca kehilangan panggung. Adalah Effendi Muara Simbolon yang sebelumnya ribut dengan KASAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Effendi kembali melakukan manuver dengan mengundang Menhan Prabowo di acara komunitas marga Simbolon, PSBI. Setelah tidak menjadi Ketua DPP PDIP, Effendi menunggangi komunitas sub Batak, marga Simbolon untuk melancarkan manuver politiknya. Dalam acara tersebut Effendi mengatakan \"Saya secara jujur berharap Indonesia dinahkodai oleh pemimpin yang punya kehandalan,\" kata Effendi. Demikian juga dengan koleganya, mantan Ketum PRD, salah seorang arsitek dibalik ide perpanjangan masa jabatan kades, kader PDIP, Budiman Sudjatmiko. Budiman tidak mau ketinggalan, mengikuti langkah Budi Arie Setiadi melakukan manuver dengan menyambangi Prabowo di kediamannya. Prabowo yang yakin mendapat tambahan amunisi dari \"aktivis besar\" pun menyambut Budiman lengkap dengan sejumlah elit Gerindra. Di akhir pertemuan Budiman memuji Prabowo sebagai salah satu tokoh terbaik di Indonesia untuk memimpin. Ia berharap Prabowo dapat menuntaskan tugasnya dengan lancar. \"Saya berharap Pak Prabowo sehat, teruskan tugas, tunaikan tugas. Dan saya ingin orang Indonesia layak untuk mendapatkan orang terbaik, salah satunya Pak Prabowo,\" kata Budiman. PDIP pun kembali bereaksi, dengan pemanggilan klarifikasi kepada Budiman. PDIP kini memiliki salah satu program unggulan yakni pemanggilan kader yang dianggap offside. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, PDIP tercatat telah memanggil FX Hadi Rudyatmo, Gibran Rakabuming Raka, Effendi MS Simbolon, dan terakhir Budiman Sudjatmiko. Biasanya semua akan mendapat teguran, diakhiri sumpah setia terhadap perintah ibu Ketum. Pilpres 2024 Harus Bermutu Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menilai hingga saat ini belum ada ide, gagasan, dan program politik dari bacapres yang jelas dan nyata. Maka Kornas menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa semua bacapres, khususnya Prabowo dan Pranowo masih menjadikan Jokowi sebagai faktor pertama dan utama dalam pertarungan menjelang Pilpres. Tingginya tingkat kepercayaan dan kepuasan publik atas capaian program pemerintahan Jokowi menjadikan Prabowo dan Pranowo terus mendompleng nama Jokowi. Oleh para pendukung, Keduanya diklaim sebagai penerus Jokowi, sehingga memilih slogan: keberlanjutan dan kesinambungan. Kedua, bahwa bacapres kelompok oposisi, Anies juga tidak memiliki ide, gagasan, dan program politik konkrit terkait tema perubahan. Salah satu \"ide perubahan\" yang dilontarkan Anies baru berupa pembentukan kementerian urusan perkotaan. Kementerian tersebut dipilih Anies karena pemerintah hari ini dianggap hanya fokus kepada urusan desa melalui kementerian desa. Menurut Anies, kementerian urusan perkotaan tugasnya untuk menyusun standar perkotaan di Indonesia. Ketiga, bahwa pertengkaran dan perdebatan sepi dari ide, gagasan, dan program politik yang konkrit sebagai akibat dari buruknya sistem rekrutmen di partai politik. Parpol dikendalikan dan dikuasai oligarki, baik karena kekuatan modal maupun karena kekeluargaan dan kekerabatan. Dinamika parpol tidak terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat, tetapi hanya seputar kepentingan kelompok elit partai. Akibatnya parpol hanya diisi oleh pemilik modal dan para penjilat yang mampu memuja dan menghamba pada pemilik dan pemimpin parpol. Keempat, bahwa kontestasi demokrasi tidak bermutu karena para aktivis reformasi sudah cukup puas ketika diberi remah- remah kekuasaan. Mereka jinak setelah diberi jabatan- jabatan komisaris, direksi, staf khusus, staf ahli, di pemerintahan, BUMN dan anak perusahaan BUMN. Sebagian lagi sudah cukup puas memperebutkan jabatan- jabatan penyelenggara Pemilu adhoc lima tahunan, maupun pada lembaga atau komisi negara lainnya. Para aktivis justru tidak berani bertarung jadi kepala daerah, legislatif, atau capres. Akhirnya setiap kali ada kontestasi demokrasi lima tahunan, semua berlomba membentuk kelompok relawan pendukung sebagai alat negosiasi politik kemudian terhadap yang didukung. Kelima, bahwa kekuatan Jokowi pada Pilpres 2014 bersumber dari dalam dirinya kemudian didukung oleh rakyat. Maka para bacapres 2024 seharusnya menggali, menampilkan kekuatan yang bersumber dari dalam diri sendiri, bukan dari Jokowi. Pilpres 2024 tidak akan menarik jika bacapres hanya mengandalkan pengaruh dari simetris atau asimetris terhadap Jokowi. Maka para bacapres harus percaya diri menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya. Keenam, bahwa saatnya tidak menarik- narik Jokowi dalam memengaruhi pemilih di pilpres 2024. Maka para bacapres tidak selalu menyebut nama Jokowi dalam materi sosialisasi pun gambar wajahnya tidak ditampilkan di alat peraga maupun bahan sosialisasi. Jika para bacapres ingin memastikan Indonesia akan lebih baik dan lebih maju, maka syaratnya kualitas bacapres harus jauh lebih bagus dari Jokowi. Kornas akan terus bergerak demi Pemilu 2024 yang berkualitas sehingga partisipasi politik rakyat semakin meningkat. (*)
Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat: Presiden Mengundurkan Diri atau Dimakzulkan?
Oleh Pierre Suteki - Akademisi Hari ini, tanggal 20 Juli 2023 di Jakarta, baru saja digelar Siaran Pers berupa \"PETISI 100 PENEGAK DAULAT RAKYAT\" dengan judul: \"MAKZULKAN PRESIDEN JOKOWI SEGERA!\". Sebanyak 100 tokoh basional dan daerah terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak dan aktivis penegak daulat rakyat menyampaikan Petisi 100 di gedung MPR RI tanggal 20 Juli 2023. Anggota MPR yang menerima, berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR. Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama, yaitu: Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Atas alasan tertentu, untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya, selain pemakzulan Presiden yang secara legal dijamin oleh konstitusi, ada cara lain untuk mengakhiri kekuasaan rezim pemerintahan tertentu, yaitu dengan mekanisme pengunduran diri sebagai Presiden dan wakil Presiden. Mengundurkan diri dari jabatan dapat ditempuh oleh Presiden sebagai cara paling elegan untuk menunjukan sikap bertanggungjawab, namun sangat jarang ada yang mau melakukan. Ketika seorang Presiden atau Pejabat Politik lainnya merasakan bahwa bebannya terlalu berat dibanding kemampuannya memikul beban tanggungjawab itu maka ia dapat secara elegan menyatakan mundur. Proses pengunduran diri ini juga dilindungi secara konstitusional, berdasarkan Tap MPR RI No. VI/MPR-RI/2001 tentang ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA. Dalam Tap MPR ini, diatur pokok-pokok Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam bagian etika politik dan pemerintahan, disebutkan bahwa: \"Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan SIAP MUNDUR dari JABATAN POLITIK apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.\" \"Etika ini diwujudkan dalam sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan tindakan tidak terpuji lainnya.\" Pilih mana, pemakzulan ataukah pengunduran diri ketika Presiden atau Pejabat Politik lainnya merasa tidak mampu menjalankan tugasnya karena terbukti tidak amanah dan tidak lagi dipercaya (DISTRUST) oleh rakyatnya? Keduanya sama-sama konstitusional, namun yang terpenting adalah terpenuhi syarat-syarat bukan hanya yang bersifat legal tetapi juga moral sehingga jauh dari kesan perbuatan makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden atau pejabat politik lainnya. Namun, sebagaimana diketahui bahwa memang dimungkinkan upaya pemakzulan, tetapi 3 tahap prosesnya ( tahap 1: proses politik di DPR, tahap 2: proses hukum di MK dan tahap 3: proses politik di MPR), maka dengan kondisi hegemoni kekuatan eksekutif atas legalislatif dan yudikatif, upaya pemakzulan Presiden bagaikan memasukkan unta ke lubang jarum. (*).
Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat, Makzulkan Presiden Jokowi Segera
Jakarta, FNN - Sebanyak 100 tokoh basional dan daerah terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak dan aktivis penegak Daulat Rakyat menyampaikan Petisi 100 di Gedung MPR RI tanggal 20 Juli 2023. Anggota MPR yang menerima, berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Pimpinan MPR maupun DPR. Petisi 100 ini berisi dua tuntutan utama, yaitu: Pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Adapun dasar hukum dari desakan kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat adalah Ketetapan MPR No VI/MPR/2023 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan Presiden. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain: Pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai Presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki baik politik maupun bisnis ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak. Kedua, Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Banyak Perppu dibuat tanpa ada dasar \"staatsnood\" atau kedaruratan. Terjadi kriminalisasi ulama dan aktivis. Ketiga, pembangunan ekonomi gagal, investasi mandek dan hutang luar negeri sangat besar. Presiden melanggar konstitusi khususnya Pasal 23 UUD 1945 dimana Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Akibatnya terjadi kerugian pada keuangan negara. Rakyat semakin miskin, oligarki bertambah kaya. Keempat, Presiden Jokowi bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat baik tewas 894 petugas Pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa 21-22 Mei 2019, serta 6 Syuhada dalam peristiwa Km 50. Di sisi lain melalui Kepres 17 tahun 2022, Inpres 2 tahun 2023 dan Kepres 4 tahun 2023 Pemerintah menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya dalam kasus tahun 1965-1966. Fakta sebenarnya PKI adalah pemberontak dan penghianat negara. Kelima, ikut campur Jokowi dalam mendukung dan menyiapkan penerus Presiden melalui Pemilu 2024 merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Menjadi contoh dari perilaku politik otoriter \"negara adalah aku\". Demikian juga dengan budaya ancaman dan sandera kepada para politisi tertentu agar seluruhnya dapat dikendalikan oleh Presiden. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela, KKN, serta penghianatan negara yang seluruhnya tertuang dalam konsiderans Petisi 10O. Menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum untuk dapat segera dimakzulkan. Petisi 100 ini dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat, sebagai kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara, serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta, 20 Juli 2023.
Menggugat Nasionalisme Kebangsaan: Menanggapi Nasionalisme Budiman Sudjatmiko
Oleh: Prihandoyo Kuswanto - Ketua Rumah Pancasila. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Budiman Sudjatmiko mengatakan, kaum nasionalis perlu bersatu untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Selain itu, dia yakin duet tokoh nasionalis bisa memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran pemilihan. Cara berfikir seperti ini justru paradox terhadap nasionalis kebangsaan .Dan sangat aneh ? Apakah kalau yang religius itu tidak nasionalis ?justru pernyataan Budiman Sujatmiko itu pecah belah terhadap bangsa nya dan itu yang harus di perangi dianggap kalau tidak meneruskan kepemimpinan Jokowi tidak nasionalis. Mengukur nasionalis kebangsaan itu harus nya membuat kebijakan yang mementingkan bangsa nya bukan memberikan kemakmuran kepada bangsa lain . Bagaimana bisa dikatakan Nasionalis kalau memberikan nikel 99% dikuasai China diberi harga 30 dolar sementara harga nikel di Sanghai China 80 dolar sudah begitu diberi pembebasan pajak selama 30 tahun dan lebih menyakitkan lagi tenaga nya didatangkan dari China gajih nya jauh lebih tinggi dari bangsa nya sendiri Masih juga maling 5juta ton nikel eksport je China Nasionalisme macam apa ini bung Budiman Sujatmiko Nasionalisme Sontoloyo. Apa masih ada Nasionalisme kebangsaan kita sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. Nasionalisme yang bagaimana ketika negara berdasarkan Pancasila diganti dengan Individualisme , Liberalisme, Kapitalisme? Nasionalisme yang bagaimana jika kekuasaan diperebutkan banyak banyakan suara, kalah menang, pertarungan, kuat-kuatan, tipu-tipuan, caci maki, perpecahan . Apa masih ada rasa kecintaan kita pada bangsa dan negara ini? Apa masih ada rasa bangga menjadi bangsa ini dan apa masih ada kedaulatan bangsa ini sebagai bangsa yang merdeka. Ketika 74 % tanah air duasai oleh Aseng dan Asing dimana nasionalisme Budiman Sujatmiko disembunyikan? Semua pertanyaan di atas bergelantung pada situasi dimana berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran dan pendapat bisa diperkusi menjadi makar. Bangsa atau rakyat adalah satu jiwa. Jangan kita kira seperti kursi-kursi yang dijajarkan. Nah, oleh karena bangsa atau rakyat adalah satu jiwa, maka kita pada waktu memikirkan dasar statis atau dasar dinamis bagi bangsa, tidak boleh mencari hal-hal di luar jiwa rakyat itu Beograd. [Pancasila sebagai dasar negara, hlm. 37] Sekarang justru kita jiplak demokrasi liberal yang berdasar atas Individualisme ,Liberalisme , Kapitalisme. Ketika kedaulatan rakyat dikoptasi oleh kedaulatan partai politik terus dimana Nasionalisme mu itu Entah bagaimana tercapainya “persatuan” itu, entah bagaimana rupanya “persatuan” itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia. Merdeka itu, ialah ….”Kapal Persatuan” adanya. [Di bawah bendera revolusi, hlm. 2] Dengan sistem pemilu ,pilpres dan demokrasi liberal itu kau korbankan persatuan bangsa ini kau pecah belah Kecebong dan Kampret sekarang kau pecah belah lagi dengan Nasionalis dan Relugius . Apa itu yang dinamakan Nasionalisme Kebangsaan? Rupanya kapal persatuan itu telah oleng dan bocor akibat badan.nya persatuan telah digerogoti oleh individualisme, liberalisme, kapitalisme. Amandemen UUD 1945 telah mengingkari salah satu prinsip yaitu persatuan Indonesia dan Nasionalis palsu yang menggunakan UUD 2002 masih mengunya -ngunya Nasionalis kebangsaan untuk oecah bela dan menipu. Logika akal sehat yang mana lagi yang kita dustakan kalau cara berdemokrasi kita pertarungan kuat -kuatan ,kalah menang ,banyak -banyakan suara post truht. Apa bisa persatuan kita bangun dengan permusuhan ,kecurangan ,tidak ada nya kepercayaan antar anak bangsa. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang Beograd, mempunyai karakteristik Beograd. Oleh karena pada hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian Beograd.[Pancasila sebagai dasar negara, hlm. 7 ] Kita bangsa yang cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan! (Pidato HUT Proklamasi, 1946 ] Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak yang berdiam di atas satu geopolitik yang nyata satu persatuan.(Pancasila sebagai dasar negara hlm. 58) Negara ini didirikan dan dibangun dengan lima prinsip berbangsa dan bernegara yang disebut Panca Sila ,amandemen UUD 1945 telah memporak porandakan prinsip-prinsip yang sudah menjadi konsensus pendiri negeri ini .Akibat dari amandemen UUD 1945 kita kehilangan jati diri sebagai bangsa ,kita kehilangan rasa nasionalisme ke Indonesiaan .Kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan roh kita tidak lagi mempunyai prinsip tersendiri justru kita menjadi bangsa yang tergantung pada negara Asing negara Imperalisme China. “Saya benci imperialisme. Saya membenci kolonialisme. Dan saya takut konsekuensi perjuangan terakhir mereka untuk hidup. Kami bertekad, bahwa bangsa kami, dan dunia secara keseluruhan, tidak akan menjadi tempat bermain dari satu sudut kecil dunia.” (Soekarno Indonesia menggugat ). Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi “perkakasnya Tuhan”, dan membuat kita menjadi “hidup di dalam rokh”. (Suluh Indonesia Muda, 1928) Justru pikiran Budiman Sujatmiko memisakan kaum Nasionalis dengan Kaum Religius adalah sangat bertentangan dengan Nasionalis Kebangsaan Indonesia sebab Nasionalisme Indonesia kita menjadi \"perkakas nya Tuhan \" Jadi tidak ada lagi Nasionalisme yang tidak relugius. Prinsip negara berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa akibat amandemen UUD 1945 mulai di tinggalkan Panca Sila di dikotomikan dengan agama ,agama mulai disekukerkan ,dan di stikma radikal ,tentu saja hal demikian justru memecah bela bangsa dari persatuan nya . Inti dari Nasionalisme kita adalah persatuan yang dilandasi kemanusiaan yang adil dan beradab jelas bukan Nasionalisme yang di jiplak dari luar bangsa kita Nasionalis Kita dari Republik Indonesia dengan tegas menolak chauvinisme itu. Maka itu di samping sila kebangsaan dengan lekas-lekas kita taruhkan sila perikemanusiaan. [Pancasila sebagai dasar negara, hlm. 64] Nasionalisme yang sejati, nasionalismenya itu bukan se-mata-mata copie atas tiruan dari Nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. [Di bawah bendera revolusi, hlm. 5] Nasionalisme Eropa ialah satu Nasionalisme yang bersifat serang menyerang, satu Nasionalisme yang mengejar keperluan Beograd, satu Nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi, Nasionalisme semacam itu pastilah salah, pastilah binasa. [Di bawah bendera revolusi, hlm. 6] Dengan demokrasi liberal saat ini justru paradox dengan Nasionalisme Kebangsaan Indonesia .dengan diganti nya UUD 1945 dengan UUD 2002 Justru Pancasila sebagi prinsip sendiri diganti dengan menjiplak pada demokrasi liberal terus dimana nasionalisme kebangsaan kita buang kalau berbangsa negara melakukan perdagangan dengan rakyat nya untung rugi. Bangsa ini telah kehilangan jati diri nya akibat amandemen UUD 1945 sudah jelas bangsa yang besar dan tanah ibu pertiwi yang kaya raya justru terjadi salah kelolah mengundang China untuk menjadi tempat bergantung. Padahal pendiri negeri ini dalam perjuangan nya melawan Imperalisme yang mempunyai karakter penjajah . Ini Negara, alat perjuangan kita. Dulu alat perjuangan ialah partai. Nah, alat ini kita gerakkan. Keluar untuk menentang musuh yang hendak menyerang. Kedalam, memberantas penyakit di dalam pagar, tapi juga merealisasikan masyarakat adil dan makmur. [Pancasila sebagai dasar negara hlm. 60] Pernyataan Budiman Sujatmiko jelas bertentangan dengan Nasionalime Soekarno sebab bukan partai politik alat perjuangan kita tetapi negara ini sebagai alat perjuangan . Hari ini kita mundur jauh kebelakang bahkan sebelum Indonesia merdeka sebab kita tidak meletakan negara sebagai alat perjuangan, kita kembali pada partai politik yang justru menjadi alat pecah bela dan alat merebut kekuasaan demi dinasty politik ,demi kekuasaan para pendiri dinasty politik, demi oligarkhy. Rakyat hanya menjadi obyek politik dimana suara rakyat di tukar dengan sembako dan uang receh ,dan amanat penderitaan rakyat tidak lagi menjadi alat pijak perjuangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia . kita berada pada demokrasi para borjois yang serba mahal dan serba post truht ,menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Sistem politik tidak lagi memperkuat persatuan bangsa justru dengan demokrasi liberal ala partai politik terjadi pecah belah terhadap bangsa dan hilang nya tata nilai Panca Sila . Rasa kebangsaan dan Rasa Nasionalisme kita tergerus oleh pragmatisme sesaat yang hanya menguntungan individu dan golongan saja . Pragmatisme menjalar keseluruh tubuh bangsa dan negara ,negara hanya dilihat dari untung dan rugi. Akibatnya semua kita gantungkan pada import. Dari infrastruktur sampai kebutuhan makan kita import di negara maritim yang mempunyai bentangan laut yang sangat luas ikan kita import padahal sejati nya nenek moyang kita adalah pelaut . Sekarang masalah kesehatan yang harus nya kita berdikari di bidang kesehatan justru di liberalisasi agar tenaga kesehatan dibuat tergantung pada asing dan pemodal dengan UU omnibuslaw kesehatan.yang sebelum nya kaum buruh diperlakukan tidak adil dengan UU Cipta Kerja terus dimana Nasionalisme kebangsaan Budiman Sujatmiko. Yang lebih merisaukan lagi akibat dari mahal nya angkutan udara maka kita datangkan maskapai penerbangan dari China ketololan apa lagi yang akan dilakukan ,setelah darat jalan tol ,laut pelabuhan laut ,dan sekarang udara bandara dan pesawat nya di serahkan pada China di buang dimana Nasionalisme kita itu ? Apa sudah engkau kubur nasionalisme dengan harta kekayaan hasil korupsi ? Ketika Bung Karno dan bapak bangsa di sidang BPUPKI mengambil nasib bangsa nya justru hari ini kita berkhianat pada pendiri negeri ini Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita Beograd. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan Beograd, akan dapat berdiri dengan kuatnya. [Pidato HUT Proklamasi, 1945] Dalam pidatoku, “Sekali Merdeka tetap Merdeka”! Kucetus semboyan: “Kita cinta damai, tetapi kita lebih cinta KEMERDEKAAN”. [Pidato HUT Proklamasi, 1946] Dalam pidatoku Rawe-rawe rantas, malang-malang putung kutegaskan Rawe-rawe rantas, malang-malang putung ! Kita tidak mau. Dua kita melawan! Sesudah Belanda menggempur. Mulailah ia dengan politiknya devide et impera, politiknya memecah belah. Maka kita bangsa Indonesia bersemboyan bersatu dan berkuasa. [Pidato HUT Proklamasi, 1947] Dan apa yang dilakukan Belanda itu justru sekarang dilakukan elit politik pada bangsanya sendiri. Lenyap sudah karakter kebangsaan kita ,lenyap sudah nasionalisme kita sebagai bangsa Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah membangun soal-soal, tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk memecahkan soal-soal itu. Hanya ketidak-kemerdekaanlah yang tidak memberi jalan untuk memecahkan soal-soal. Rumah kita dikepung, rumah kita hendak dihancurkan. Bersatulah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau mau dipersatukan, tentulah bersatu pula. [Pidato HUT Proklamasi, 1948] Justru Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin didalam konfigurasi MPR diamandemen diganti dengan hanya satu golongan golongan partai politik . Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan turunnya sitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk, belumlah pekerjaan kita selesai! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. [Pidato HUT Proklamasi, 1950] Adakanlah ko-ordinasi, adakanlah simponi yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan Beograd dan kepentingan umum, dan janganlah kepentingan Beograd itu dimenangkan di atas kepentingan umum. [Pidato HUT Proklamasi, 1951] Janganlah kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat. [Bung Karno penyambung lidah rakyat, hlm. 69] Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Apa yang dikatakan bung Karno itu sekarang sudah sirna tidak ada lagi Nasionslisme Kebangsaan yang ada Nasionalisme Sintoloyo.(*)
POPULER
