ALL CATEGORY
Kondisi Lukas Enembe Kritis Berdasarkan Catatan Dokter
Jakarta, FNN - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Rianto Adam Ponto menyatakan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe berada dalam kondisi kritis berdasarkan catatan dokter.\"Kami baca hasil pemeriksaan dokter permintaan dari tim penuntut umum, di sini disebut kretin bintang dua, sedangkan yang lain bintang satu. Dari pemahaman saya, dari catatan dokter dinilai kritis,\" kata Rianto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.Hal itu disampaikan majelis hakim seusai jaksa penuntut umum (JPU) KPK membacakan surat dakwaan Lukas Enembe yang dihadiri langsung oleh Gubernur Papua nonaktif itu.Meski menghadiri langsung persidangan, Lukas harus didampingi salah seorang penasihat hukumnya Petrus Bala Pattyona di kursi terdakwa karena Lukas tidak dapat berbicara dengan lancar akibat sakit stroke yang dideritanya.\"Nanti insyaallah persidangan ini berlanjut. Seandainya saudara terdakwa ada mengeluh sakit yang menghalangi aktivitas terdakwa, saudara secepat mungkin bermohon atau mengajukan surat permohonan ke majelis hakim. Walau di luar jadwal persidangan, kami akan mengambil sikap karena di atas hukum itu adalah kemanusiaan dan kami akan memperhatikan itu,\" tambah hakim.\"Kondisinya sangat kritis yang mulia,\" kata penasihat hukum Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona.\"Nanti, nanti jangan berkesimpulan dulu, yang penting permintaan ditampung dan dipertimbangkan karena penahanan di majelis hakim maka penuntut umum agar memberitahu secepat mungkin kalau ada sesuatu dari diri beliau. Kami tidak membeda-bedakan,\" tambah hakim Rianto.Sebelumnya, dalam nota keberatan (eksepsi), tim penasihat hukum juga meminta agar majelis hakim memberikan pengalihan penahanan menjadi tahanan kota.\"Kami penasihat hukum memohon agar penahanan Lukas Enembe karena sakit dialihkan ke penahanan kota sehingga mudah melakukan pengobatan sebagaimana surat permohonan yang telah kami masukkan pada tanggal 9 Juni 2023 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor. Selanjutnya kami juga mohon agar pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara offline dan pemeriksaan terdakwa didampingi dokter,\" kata tim penasihat hukum O.C. Kaligis.\"Yang mulia, ketua majelis hakim dan anggota, apa yang dibacakan tidak benar semua, apa yang disampaikan tidak benar, dari mana dia tahu?\" kata Lukas mengajukan protes lagi terhadap surat dakwaan.\"Nota keberatan sudah disampaikan dan sudah ada di tangan kami, sudah ada dan akan kami pertimbangkan, saudara harap bersikap tenang,\" kata hakim Rianto.\"Tidak benar semua apa yang disampaikan, tidak benar semua,\" tegas Lukas lagi.Dalam perkara ini, Lukas Enembe didakwa dengan dua dakwaan.Pertama, Lukas didakwa menerima suap sebesar Rp45.843.485.350, dengan rincian sebanyak Rp10.413.929.500 berasal dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Meonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur dan sebanyak Rp35.429.555.850 berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.Kedua, Lukas Enembe juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.Rijatono Lakka juga telah divonis lima tahun penjara oleh PN Tipikor Jakarta.Terkini, KPK kembali menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). KPK telah menyita sejumlah aset terkait perkara Lukas Enembe dalam berbagai bentuk dengan nilai total lebih dari Rp200 miliar.(ida/ANTARA)
Istana: Makan Siang Jokowi dan Prabowo Hal Lumrah
Bogor, FNN - Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI Bey Machmudin mengatakan agenda makan siang bersama antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6), adalah hal yang biasa.\"Jadi, Bapak Presiden kan memang tinggal di Istana Bogor. Nah, mengetahui Pak Prabowo sedang di Bogor juga, di Hambalang, Presiden mengajak makan siang,\" kata Bey saat dikonfirmasi di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Menurut Bey, selain menyantap makan siang, Jokowi juga berbincang dengan Prabowo mengenai sejumlah hal aktual, termasuk soal alat utama sistem persenjataan (alusista).\"Pasti (berbincang) masalah-masalah aktual, mungkin juga masalah alutsista,\" tambah Bey.Bey menambahkan Jokowi memang rutin berkomunikasi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, meskipun hal itu berlangsung di akhir pekan.\"Dengan menteri-menteri lain biasa, di hari Minggu pun kadang-kadang hari Minggu, hari Sabtu, Bapak Presiden biasa bertemu menteri-menteri,\" imbuhnya.Minggu malam (18/6), Prabowo mengunggah momen santap siangnya bersama Jokowi melalui akun Instagram resminya @prabowo.\"Istana Bogor,\" demikian takarir singkat unggahan Prabowo yang menyematkan dua foto dirinya tengah bersantap siang bersama Jokowi.Foto itu diunggah beberapa saat setelah pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu siang (18/6).)(ida/ANTARA)
Pertemuan Puan-AHY Momentum untuk Mengawal Proses Demokrasi
Kupang, FNN - Pengamat politik yang juga pengajar ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang menilai pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca pemerintahan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin.\"Pertemuan Puan dan AHY di Istora Senayan Jakarta dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, tetapi yang paling penting ini merupakan momentum penting untuk mengawal proses demokrasi secara baik pasca Jokowi,\" kata Ahmad Atang di Kupang, Senin.Dia mengemukakan pandangan itu berkaitan dengan makna pertemuan Puan-AHY bagi perkembangan demokrasi di tanah air menjelang Pilpres 2024.Menurut dia, secara sosiologis pertemuan ini dapat menciptakan relasi baru antara PDIP dan Demokrat tidak saja di level elit namun dapat merambah hingga ke level struktur dan massa di lapisan bawah.Berikut, secara politik pertemuan Puan-AHY mampu merajut kembali kemandegan komunikasi politik antara SBY-Megawati yang selama ini mengalami kebuntuan akibat perbedaan politik, katanya.Namun pertemuan ini belum memberikan sinyal apapun terkait peta politik pilpres. Masih menjadi spekulasi publik soal wacana gabungnya AHY dan Demokrat untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.Demokrat terlihat masih kokoh pada pilihan politik pilpres, yakni berada di koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres.Hal lain yang bisa dilihat secara psikologis pertemuan Puan-AHY mau menegaskan bahwa tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Satu saat teman bisa menjadi musuh dan sebaliknya.Oleh karena itu, publik patut memberikan apresiasi atas langkah politik ini untuk mendamaikan suasana menjelang pileg dan pilpres.Pertemuan elit dalam perspektif paternalistik dapat melegakan publik karena perilaku massa sangat tercermin dari perilaku elit. Semoga ini merupakan angin segar bagi dinamika politik dan demokrasi menuju 2024, kata Ahmad Atang menambahkan.Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Pagar Betis dan Kepung Al Zaytun
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ANEH memang Panji Gumilang ini seperti tokoh sakti sampai negara tidak berdaya menghadapi pelanggaran hukum Pimpinan Al Zaytun itu. Sudah meresahkan masyarakat masih belum bisa ditindak. Hal yang sebenarnya mudah saja tinggal tangkap Panji Gumilang atau tutup dan bubarkan Al Zaytun. Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) pimpinan KH Athian Ali Da\'i MA pada tahun 2001 telah melakukan penelitian tentang kiprah Al Zaytun dan menghasilkan setumpuk dokumen kesesatan atau penyimpangan Al Zaytun dan Panji Gumilang. Begitu juga dengan MUI yang telah melakukan penelitian serupa. Sudah 20 tahun Panji Gumilang dan Al Zaytun beroperasi dan merajalela. Meracuni santri dan masyarakat dengan paham yang menyimpang. Berbasis pada konsepsi kenegaraan NII KW IX. Dibiarkan bahkan terkesan dipelihara. Ini adalah kebijakan yang sangat tidak sehat. Hendropriyono sebagai tokoh yang dulu merepresentasi pejabat pemerintah terus berkoar-koar membenarkan Panji Gumilang dan Al Zaytun. Tahun 2003 ia mengecam para pengeritik atau penghujat bahkan dengan kalimat yang tidak santun. Menyebut iblis segala. Padahal Al Zaytun lah yang dipimpin dan didukung oleh para iblis. Kini pemerintahan Jokowi diuji apakah masih akan melanjutkan kebijakan politik semasa Orde Baru yang menjadikan Al Zaytun sebagai mainan dan sarana adu domba dan pelemahan umat Islam atau terpaksa harus mengubah kebijakan dengan segera mengambil tindakan? Mungkin rezim Islamophobia Jokowi sedang bingung untuk memutuskan. Aksi unjuk rasa memprotes mulai muncul lalu MUI bersama Polda, Kodam dan Kejati berkumpul dan membentuk tim. Wagub Jabar siap mengkonsolidasikan Ormas Islam dan Pesantren untuk bergerak. Sementara Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI) Jawa Barat telah bersikap. Semestinya agenda sudah semakin terarah. Bila Kepolisian ragu untuk mengambil tindakan hukum kepada Panji Gumilang, maka tampaknya semua potensi yang ada harus mempersiapkan diri untuk bergerak melakukan strategi \"pagar betis\" mengepung Pondok Pesantren Al Zaytun lalu menangkap Panji Gumilang dan segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Sudah waktunya untuk menghentikan kesesatan Panji Gumilang dan Al Zaytun. Bandung, 19 Juni 2023
Lupakan Pemilu 2024, Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila . Mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002 bukan amandemen, ternyata bukan hanya mengubah pasal-demi pasal, tetapi justru memporakporandakan bangunan ke Indonesiaan, menghacurkan jati diri bangsa yang telah dibangun tahap demi tahap, menghancurkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa semua itu hancur, sebab amandemen tidak hanya merontokkan lembaga MPR, tetapi sekaligus yang dirontokan aliran pemikiran tentang keIndonesiaan, menghilangkan sejarah, visi misi negara Indonesia diganti dengan visi misi Presiden, visi misi Gubernur, visi misi Bupati, Walikota. Akibatnya tujuan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah dihilangkan. Menghilangkan arti orang Indonesia asli atau Bangsa Indonesia asli dan mengganti Pancasila dengan Ultra Liberal. Ketatanegaraan diganti dari sistem kolektivisme perwakian menjadi Presidenseil dengan basis individualisme Liberalisme banyak-banyakan suara ,dari demokrasi konsensus yang basisnya permusyawaratan perwakilan menjadi demokrasi mayoritas banyak-banyakan suara ,pertarungan kalah menang, kuat kuatan, kaya- kayaan. Akibatnya butuh pemilu dengan dana yang besar, maka lahirlah rentenir untuk membiyayahi calon Presiden, Gubernur, Walikota Bupati ,Anggota Dewan ,DPR,DPD,MPR ,butuh renternir sebagai Investor ,kemudian setelah mereka jadi maka sudah jelas tidak ada makan siang yang Gratis lahirlah oligarkhy ,semakin hari semakin tersandra jangan heran kalau 0,2% para bandar itu menguasai 70%lahan di republik ini ,juga jangan heran kalau segala aturan dan UU untuk kepentingan mereka sangat mudah sebab para rentenir pilpres ,Pilkada menagih janji pada mereka yang menang . Digantinya UUD 1945 dengan UUD 2002 telah mengganti sistem ketatanegaraan dan merobohkan bangunan negara yang didirikan Soekarno Hatta dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Mari kita bedah ketatanegaraan Negara apa saja yang telah diganti: 1. UUD 1945 diganti dengan UUD 2002. 2. Visi Misi Negara diganti dengan visi misi Presiden ,Visi Misi Gubernur ,Visi Misi Bupati dan Walikota . Akibat nya Tujuan Negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah sirna . 3.Kedaulatan Rakyat telah di rampok oleh Partai Politik dan diganti menjadi kedaulatan rakyat dijalankan oleh UUD . 4.MPR digradasi menjadi lembaga tinggi se level DPR dan Presiden . 5.Demokrasi bukan lagi demokrasi konsensus Permusyawaratan perwakilan diganti dengan demokrasi mayoritas , banyak banyakan suara ,pertarungan ,kalah menang ,kuat kuatan .kaya kaya an .siapa yang paling kaya dia bisa beli demokrasi. 6.Dihilangkan nya GBHN ,padahal GBHN itu penjabaran dari visi misi negara yang terurai dalam bentuk program pembangunan yang ditetapkan oleh MPR untuk dimandatkan pada Presiden . GBHN inilah yang menjadi pedoman ,arah ,tujuan ,bagi seluruh lembaga negara dan rakyat seluruh Indonesia agar mengerti arah dan tujuan bernegara. 7.Diganti nya sistem ketatanegaraan dengan Individualisme ,Liberalisme ,Kapitalisme ,itu arti nya Menganti ideologi negara Berdasarkan Pancasila .Sebab yang di maksud dengan Pancasila sebagai ideologi bernegara itu ya UUD 1945 . Bukan nya ideologi itu artinya kumpulan dan gagasan tentang negara berdasarkan Pancasila ,oleh the Founding Fathers gagasan dan ide tentang negara berdasarkan Pancasila diuraikan pada batang tubuh UUD 1945 .negara yang didirikan 18 Agustus 1945 . Arti nya amandemen UUD 1945 itu yang diamandemen adalah ideologi negara berdasarkan Pancasila . 8.Bangsa Indonesia dihilangkan ,Presiden ialah orang Indonesia asli atau Pribumi diganti dengan warga negara .Indonesia ini negara yang didirikan oleh pribumi bukan oleh warga negara Ini ndonesia ,mengapa sebab Warga negara Indonesia lahir setelah UUD 1945 disyahkan. Negara Indonesia itu yang mendirikan adalah kaum Pribumi oleh sebab itu kaum pribumi mengadakan kongres pemuda 28 Oktober 1928 untuk melahirkan bangsa Indonesia . 28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada \"tanah air Indonesia\", \"bangsa Indonesia\", dan \"bahasa Indonesia\". Karena yang akan membuat negara ini bangsa Indonesia maka Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu yang dimerdekakan adalah: 1.Tanah Air Indonesia 2.Bangsa Indonesia 3.Bahasa Indonesia . Jadi bukan negara Indonesia . 18 Agustus 1945 baru membentuk negara .baru ada warga negara ,diganti nya Presiden iyalah orang Indonesia Asli menjadi warga negara ini sebuah pengkhianatan terhadap UUD 1945 terhada pendiri negeri ini . 9.Aliran pemikiran ke Indonesiaan di hilangkan Indonesia adalah satu satu nya negara didunia ini adalah sesuatu yang unik . Bangsa nya dulu dilahirkan dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat orang Indonesia asli . Kemudian bangsa nya dimerdekakan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 baru negara nya di bentuk .Negara indonesia bukan negara Demokrasi tetapi Indonesia adalah negara kebangsaan . Keputusan didalam ketatanegaraan Indonesia bukan Suara terbanyak tetapi melalui Permusyawaratan perwakilan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan . Bukan keputusan yang dibuat dengan suara terbanyak bukan negara demokrasi tetapi negara kebangsaan . Dengan diganti nya UUD 1945 dengan UUD 2002. Apakah kita sebagai bangsa masih berdaulat? Apakah kita sebagai rakyat masih berdaulat atas negara bangsa ini? Sejak di ganti nya UUD 1945 yang kemudian pasal 1 ayat 2. Bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Diamandemen menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Pasal 1 ayat 2 hasil amandemen ini tidak jelas dan kabur pasal berapa didalam UUD1945 yang menjalankan kedaulatan rakyat sangat tidak jelas. Pemilu dengan demokrasi liberal yang dijalankan saat itu dengan biaya 110 triliun.yang rencana nya dilaksanakan tahun 2024 Dan mampu membela persatuan bangsa ini. pemilu tahun 2019 memakan korban petugas KPPS 800 lebih meninggal dunia yang tidak jelas penyebabnya.apakah tahun2024 akan terulang lagi? Apakah demokrasi seperti ini yang dikehendaki oleh bangsa ini? Sesungguh nya “demokrasi itu untuk rakyat atau rakyat untuk demokrasi?”. Ini sebuah renungan yang harus kita semua sebagai anak bangsa merenungkan nya . Perjalanan berbangsa dan bernegara tentu melewati sejarah panjang, yang penuh dengan perjuangan dengan tetesan keringat sampai tetesan air mata dan darah. Bukan hanya harta, nyawapun dikorbankan untuk tegaknya kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Kiranya kita perlu menengok sejarah bangsa ini sebagai kaca benggala. Agar kita tidak masuk jurang untuk kedua kalinya. Cuplikan pidato Bung Karno “Menemukan kembali revolusi kita”. Pidato ini sangat relevan dalam keadaan bangsa saat ini dimana kaum bandit telah menjual negara ini. Akibat hutang pada China dengan ekonomi liberalisme yang kompromis dengan Nekolim China. “………Di mana djiwa Revolusi itu sekarang? Djiwa Revolusi sudah mendjadi hampir padam, sudah mendjadi dingin ta’ada apinja. Di mana Dasar Revolusi itu sekarang? Tudjuan Revolusi, – jaitu masyarakat jang adil dan makmur -, kini oleh orang-orang jang bukan putra-revolusi diganti dengan politik liberal – dan ekonomi liberal. Diganti dengan politik liberal, dimana suara rakjat banyak dieksploitir, ditjatut, dikorup oleh berbagai golongan. Diganti dengan ekonomi liberal, dimana berbagai golongan menggaruk kekajaan hantam-kromo, dengan mengorbankan kepentingan rakjat. Segala penjakit dan dualisme itu tampak menondjol terang djelas dalam periode invesment itu! Terutama sekali penjakit dan dualisme empat rupa jang sudah saja sinjalir beberapa kali: dualisme antara pemerintah dan pimpian Revolusi; dualisme dalam outlook kemasjarakatan: masjarakat adil dan makmurkah, atau masjarakat kapitaliskah? dualisme “Revolusi sudah selesaikah” atau “Revolusi belum selesaikah”? dualisme dalam demokrasi, – demokrasi untuk rakjatkah, atau Rakjat untuk demokrasikah? Dan sebagai saja katakan, segala kegagalan-kegagalan, segala keseratan-keseratan, segala kematjetan-kematjetan dalam usaha-usaha kita jang kita alami dalam periode survival dan invesment itu, tidak semata-mata oleh kekuarangan-kekurangan atau ketololan-ketololan jang inhaerent melekat kepada bangsa Indonesia sendiri, tidak disebabkan oleh karena bangsa Indonesia memang bangsa jang tolol, atau bangsa jang bodoh, atau bangsa jang tidak mampu apa-apa, – tidak! – , segala kegagalan, keseratan, kematjetan itu pada pokonja adalah disebabkan oleh karena kita, sengadja atau tidak sengadja, sadar atau tidak sadar, telah menjelewéng dari Djiwa, dari Dasar, dan dari Tudjuan Revolusi! Kita telah mendjalankan kompromis, dan kompromis itu telah menggerogoti kitapunja Djiwa sendiri! Insjafilah hal ini, sebab, itulah langkah pertama untuk menjehatkan perdjoangan kita ini. Dan kalau kita sudah insjaf, marilah kita, sebagai sudah saja andjurkan, memikirkan mentjari djalan-keluar, memikirkan mentjari way-out, – think and re-think, make and re-make, , shape and re-shape. Buanglah apa jang salah, bentuklah apa jang harus dibentuk! Beranilah membongkar segala alat-alat jang tá tepat, – alat-alat maretiil dan alat-alat mental -. beranilah membangun alat-alat jang baru untuk meneruskan perdjoangan diatas rel Revolusi. Beranilah mengadakan “retooling for the future”. Pendek kata, beranilah meninggalkan alam perdjoangan setjara sekarang, dan beranilah kembali samasekali kepada Djiwa Revolusi 1945….” Maka dari itu kita harus berani meluruskan jalannya negara bangsa ini yang telah melenceng dari Pembukaan UUD 1945, melenceng dari Pancasila dan melenceng dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Titik pijak untuk.meluruskan negara bangsa ini dimulai dengan mengarahkan perjuangan pada jalan yang lurus kembali ke UUD 1945 dan Pancasila Jika kita ikhlas memperjuangkan demi bangsa dan negara ini maka Allah akan menurunkan rahmat dan berkatnya, meluruskan kembali tujuan berbangsa dan bernegara “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”....Merdeka !!
Ironi Partai Politik Jelang 2024, Berlomba Merayu Tokoh dan Bandar
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) KETUA Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romi) optimistis dengan bergabungnya Sandiaga Uno. Sandi dinilai mampu mendongkrak elektabilitas PPP pada Pemilu 2024. Romi berharap, dengan bergabungnya Sandi dapat menyumbang tambahan suara PPP sekitar 3-4 persen. Romi menjelaskan survei terakhir elektabilitas PPP berada di angka 4,1 persen untuk ambang batas parlemen. Maka dengan Sandi, elektabilitas PPP diharapkan lebih dari 8 persen. Meski baru bergabung ke PPP, melalui Rapimnas VI PPP, yang berlangsung di Jakarta, pada Sabtu (17/6/2023), selain ditetapkan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres), Sandi langsung diberi tugas strategis sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional. Tugas pokok Sandi adalah pemenangan PPP dalam Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sekaligus Wakil Menteri ATR/ BPN, Raja Juli Antoni \"melapor\" ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Kaesang Pangarep. Putra bungsu Jokowi tersebut mulai \"dijual\" PSI untuk menjadi Depok pertama (satu). PSI telah memasang berbagai bahan kampanye di jalan- jalan protokol kota Depok. Tulisan \"PSI Menang Kaesang Walikota\" melengkapi wajah Kaesang yang tersenyum di sepanjang jalan. Ade Armando salah satu pentolan baru PSI juga terlibat dalam kegiatan deklarasi relawan Kaesang \"Sang Menang\". Sebelum \"ribut\" dengan PDIP, PSI sempat menyatakan bahwa Ganjar Pranowo (Ganjar) adalah Capres PSI. Bahkan PSI berani memasangkan Ganjar dengan Yenny Wahid sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun setelah hak kesulungannya terusik, kemudian PDIP menyebut ada partai pembajak kader partai lain, akhirnya PSI pun berhenti menyebut nama Ganjar. Terakhir kembali memanas saat PSI menyebut langkahnya diikuti partai lain, pasca PDIP mengajukan Ganjar sebagai capres. Saat ini, PSI memilih menunggu arahan dan petunjuk Presiden Jokowi terkait capres, persis sama dengan sikap relawan Jokowi versi musra. Partai Hanura secara resmi menyatakan dukungan \"tanpa syarat\" kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2024. Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan, Partai Hanura sejalan dengan PDIP terkait dukungan untuk Ganjar. OSO menjelaskan bahwa dukungan Partai Hanura kepada Ganjar Pranowo bukan didasarkan pada keinginan elite DPP Hanura. Dukungan tersebut adalah aspirasi dari para pengurus dan kader Partai Hanura di seluruh daerah Indonesia. Kehadiran Jokowi saat pengumuman Ganjar sebagai Capres oleh PDIP sebaga bukti dukungan Jokowi kepada Ganjar. Maka dukungan tersebut menjadi faktor terpenting dalam keputusan Partai Hanura. Sebab, Partai Hanura menilai Presiden Jokowi telah berhasil melakukan pembangunan di berbagai sektor, dan keberhasilan itu harus diteruskan oleh pemimpin selanjutnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) telah resmi menjadi kader Partai Golkar, Rabu (18/1/2023). Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto langsung memberikan jabatan wakil ketua umum sekaligus co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar. Kang Emil diberi tugas khusus menggalang pemilih untuk memenangkan pemilu dan memperkuat posisi Golkar di Jawa Barat. Sementara itu, Kang Emil mengatakan pengikutnya di media sosial menjadi modal penting. Kang Emil yakin banyak pengikutnya yang kemudian tertarik dengan program kerja Partai Golkar. Dengan memiliki \"Followers 30 juta\" di akun media sosial diyakini menjadi modal yang kuat. Sebelumnya, saat Setya Novanto menjadi Ketum Partai Golkar, ada kebijakan DPP Partai Golkar untuk memasang foto Presiden Jokowi di spanduk, baliho, maupun backdrop kegiatan. Bahkan di semua kantor partai wajib dipasang dan dipajang gambar Presiden Jokowi. Sementara gambar wajah orang paling berjasa membesarkan Golkar yakni, Presiden RI ke-2, HM. Soeharto, tidak pernah diwajibkan dipasang oleh DPP Partai Golkar. Pragmatisme Partai Politik Sejak Pilkada dan Pilpres diselenggarakan secara langsung, Parpol terus berlomba mencari sosok calon yang dianggap mampu memberi keuntungan dan dampak elektoral terhadap Parpol. Sosok yang dicari tidak harus se \"idiologi\". Bahkan tokoh yang pernah menjadi \"seteru politik\" sebelumnya, dapat dijadikan \"sekutu politik\" kemudian. Partai Nasdem sebagai \"die hard\" Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada 2017 melawan Anies Rasyid Baswedan (ARB), kini menjadi Parpol pertama dan utama pendukung ARB di Pilpres 2024. Partai Amanat Nasional (PAN) dalam dua kali Pilpres selalu di kubu lawan Jokowi, yakni Prabowo Subianto. Namun setelah Pilpres usai, PAN langsung merapat dan dapat ganjaran \"menteri\" oleh Jokowi. Demikian juga dengan Partai Golkar dan PPP di Pilpres 2014 mendukung Prabowo, langsung mengubah dukungannya pasca kekalahan Prabowo, juga diganjar menteri oleh Jokowi. Semua Parpol tanpa terkecuali berlomba mencalonkan artis, bahkan Aldi Taher diajukan sebagai bacaleg oleh dua partai. Ironisnya, justru ada pengurus partai yang tidak percaya diri bertarung sebagai caleg. Bahkan maju sebagai calon perseorangan menjadi calon Anggota DPD RI. Persyaratan mundur sebagai pengurus Parpol sebagai syarat utama, hanya dijadikan syarat administrasi. Faktanya, pengurus Parpol tersebut hingga saat ini masih aktif dalam kegiatan Parpol. Mereka beralasan bahwa syarat mundur sudah dibuat, soal pengunduran diri diterima, itu urusan Parpol. Peta Politik Masih Akan Berubah Meski sebagian Parpol mengumumkan bakal calon presiden (bacapres), baik Prabowo Subianto, Anies Rasyid Baswedan, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, semua masih akan berubah. Sekalipun Parpol \"kegenitan\" membuat \"piagam perjanjian\", menanda tangani \"nota kesepahaman atau kesepakatan\". Namun demikian, hingga pasangan capres dan cawapres didaftarkan ke KPU RI, semuanya masih abu- abu. Pembelahan politik pasca reformasi selalu berada pada dua kutub, ikut penguasa atau antitesa. Demikian juga saat ini, saat mayoritas Parpol \"jinak\" kepada Jokowi, maka di kubu pemerintahan, semua mengambil posisi aman, menunggu perintah dan arahan Jokowi. Bahkan, meskipun Jokowi sejak semula telah memberi isyarat akan mendukung (harus mendukung) Ganjar, semua bacapres dan Parpol masih berharap \"belas kasihan\" Jokowi. Sementara \"kubu antitesa\" masih gaduh karena tim delapan tidak kunjung mengumumkan bacawapres ARB. Pemilu 2024 Rakyat Tidak Peduli Meski akhirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menolak permohonan perubahan sistem Pemilu dari terbuka menjadi tertutup, namun antusiasme masyarakat sama sekali tidak terlihat. MKRI yang sempat diancam delapan Fraksi DPR RI, justru kini diapresiasi sebagai lembaga negara yang terpuji. Denny Indrayana sebagai pencetus rumor, Parpol pendukung sistem proporsional terbuka mengapresiasi MKRI. Meski sistem Pemilu terbuka diklaim sebagai sistem yang paling demokratis, partisipatif, namun rakyat sama sekali tidak memberi perhatian kala terjadi kehebohan para elit politik. Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024 direncanakan akan digelar pada Rabu (14/2/2024), sementara Pilkada direncanakan diselenggarakan pada Rabu (27/11/2024). Namun antusiasme rakyat sama sekali tidak meningkat. Jika ada kegiatan bacapres di berbagai kota dan daerah, semua masih terlihat diorganisir oleh Parpol dan relawan pendukung. Antusiasme rakyat tidak lagi terasa, partisipasi publik semakin jauh. Rakyat sudah jenuh dengan seremoni deklarasi, semakin muak dengan sosialisasi tanpa isi. Jika peserta Pemilu yakni, Parpol, perseorangan, pasangan calon tidak segera mengubah strategi perkenalan diri, maka sangat mungkin pesta demokrasi Pemilu 2024 akan sepi. Rakyat tidak tertarik menghadiri pesta, karena \"makanan\" yang disajikan tidak menarik, tidak enak, bahkan terasa hambar. Peserta Pemilu yang tidak mampu menyajikan ide, gagasan, dan program politik yang \"baru\", akan ditinggal rakyat. Rakyat akhirnya marah dengan tidak bersedia menggunakan hak pilihnya. Pemilu Silaturahmi Politik Nasional Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Kornas mendorong terus partisipasi rakyat serta memaksa Parpol untuk mengubah perilaku dan kebiasaannya. Untuk itu Kornas menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa Parpol gagal menghasilkan calon- calon pemimpin. Akibatnya Parpol sangat ketergantungan pada popularitas para kandidat. Selain kekuatan calon, Parpol juga menghitung potensi dukungan dana (logistik) dari calon untuk digunakan menggerakkan mesin politik Parpol. Selain ketokohan, alasan kuat dukungan Parpol kepada Sandiaga Uno, Erick Thohir adalah kekuatan logistiknya. Kedua, bahwa Parpol sebagai lembaga milik publik sebagai penerima dana rakyat melalui APBN dan APBD harus transparan dalam tata kelola partai dan keuangan partai. Sebagai lembaga milik publik, maka Parpol tidak dapat dikelola sebagai \"perusahaan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan\". Segala bentuk tindakan elit Parpol yang bertentangan dengan prinsip negara hukum harus dihentikan. Ketiga, bahwa harus ada upaya dan tindakan konkrit dari pemerintah untuk memastikan Pemilu 2024 lebih baik. Liberalisasi demokrasi akibat lemahnya Parpol membuat Pemilu bukan sebagai pertarungan ide, gagasan, dan program politik. Para calon menjual isi tas, bukan kapasitas dan kualitas. Maka Kornas meminta Presiden mengeluarkan Perppu Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilu. Keempat, bahwa kontestasi harus meningkatkan rasa persaudaraan dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dibutuhkan komitmen dari penyelenggara, pengawas, peserta Pemilu dan pemerintah untuk Pemilu yang berkualitas. Semua pihak harus menghindari penggunanan politik identitas dan pemanfaatan ikatan - ikatan primordial serta eksploitasi SARA. Untuk itu Kornas meminta Presiden menerbitkan Perpu Pelarangan Penggunaan Politik Identitas, Pemanfaatan Ikatan- Ikatan Primordial, dan Eksploitasi SARA dalam Pemilu. Kelima, bahwa peserta Pemilu wajib membuat laporan penerimaan dan pengeluaran seluruh biaya keikutsertaan dalam Pemilu sejak mulai tahapan pendaftaran hingga pengumuman. Laporan perlu dibuat secara periodik, dan bertahap. Wajib dilaporkan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik setiap saat. Kornas akan mendorong agar Pemilu sebagai pesta demokrasi yang dilaksanakan tiap lima tahun sekali. Harus dijadikan sebagai momentum konsolidasi demokrasi, silaturahmi politik, dan gotong royong nasional. Sehingga seluruh tahapan proses Pemilu sejatinya mendatangkan kegembiraan. Kornas akan menggunakan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk memastikan rakyat akan dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung umum bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. (*)
Sekadar Basa-basi, Fahri Hamzah Minta Parpol Hentikan Pertemuan Drama Politik Koalisi Pilpres
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, peta dukungan terhadap calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa saja berubah, karena tergantung situasi dan kondisi perpolitikan saat ini. Apalagi waktu pendaftaran bakal capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru dibuka pada 19 Oktober 2023, dan pengumuman capresnya baru dilakukan pada 25 November 2023. Diketahui, hingga kini ada tiga capres yang mengemuka, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. \"Pemilu masih jauh. Kita masih punya waktu 5 bulan lagi untuk pendaftaran capresnya. Terlalu panjang waktu dan terlalu mungkin semuanya berubah,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/6/2023). Fahri mengkritik manuver sejumlah partai politik (parpol) koalisi, termasuk para capres yang diusungnya, yang terlihat makin intensif. Padahal hanya sebuah drama, yang oleh rakyat sendiri tidak kelihatan manfaatnya. \"Di masa lalu (pemilu sebelumnya, red) calon-calon itu baru muncul last menit, bahkan dalam hitungan 1x24 jam. Artinya, pertemuan-pertemuan ini sebenarnya, sekali lagi hanya sebuah drama,\" katanya. Kecuali jika pertemuan itu, dalam rangka perdebatan substansial, misalnya dalam rangka membuka platform koalisi ke depan. \"Bahwa kalau calon ini berkuasa akan melakukan ini…, itu. Tapi kalau partai ini berkoalisi dengan partai ini, maka hal-hal ini yang akan dilakukan. Itu sama sekali tidak ada,\" sebutnya. Menurutnya, koalisi yang ada saat ini hanya drama untuk memancing pemberitaan saja, yang konteksnya hanya sekedar pertemuan belaka. Sementara publik, sebetulnya ingin tahu, apakah ada efek pada kebijakan negara di masa yang akan datang. \"Tapi ujungnya nanti momennya 75 hari kampanye, ya berarti pertemuan-pertemuan ini kan hanya menjadi drama. Karena sekali lagi, tdak ada problem dalam aturan pemilu presiden menggunakan PT 20 persn,\" ujar Fahri. Terakhir, Fahri mengingatkan para elit dan pemimpin Indonesia harus sadar bahwa pemilu bagi rakyat adalah tentang memilih pemimpin dengan berbagai latar pemikiran dan janji-janjinya dan track record nya untuk akan datang. Sehingga diharapkan tidak hanya sekedar basa basi, tak bermakna bagi kepentingan rakyat, untuk mengetahui siapa pemimpinnya yang sebenarnya. \"Apa yang dia (calon pemimpin) pikirkan, mau dibawa kemana bangsa ini? Hal-hal itu tidak boleh ditutupi hanya sekedar basa basi seperti yang terjadi selama ini,\" pungkas Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. (Ida)
Penguasa Gila
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEPANJANG sejarah, banyak pemimpin dunia yang berpengaruh. Mereka menciptakan perubahan yang membuatnya dikenang sepanjang masa. Namun, ada juga para pemimpin yang dikenang karena kegilaannya. Ini bukanlah hal baru. \"Sejak lama, orang-orang harus menghadapi penguasa yang seakan telah kehilangan akal dan bertindak di luar nalar.\" Terlacak dalam sejarah penguasa yang gila: \"Kaisar Qin Shi Huang si pencari keabadian\". Begitu memperoleh kekuasaan, Huang terobsesi untuk mempertahankannya selama mungkin, sebagai kaisar. \"Gagasan bahwa kematian adalah satu-satunya hal yang dapat memisahkannya dari kekuasaan menyebabkan dia kehilangan akal,\" Sang kaisar pun menjadi terobsesi untuk mendapatkan keabadian. \"Charles VI dari Prancis yang percaya jika dirinya terbuat dari kaca\" Charles VI dari Prancis dikenang karena dua hal. Itu adalah kekalahan telaknya di Agincourt melawan Inggris dan fakta bahwa ia benar-benar gila. Ia mengalami banyak serangan psikosis yang terdokumentasi dengan baik. Sampai terjadi ia mengenali para pelayan dan pejabatnya, tetapi tidak dapat mengingat istri atau anak-anaknya. Sekitar waktu yang sama, dia menolak mandi atau mengenakan pakaian bersih selama lima bulan. \"Kaisar Romawi Caligula yang Sadis\". Kaisar Caligula dari Romawi pasti termasuk dalam daftar penguasa gila mana pun. Caligula adalah seorang pemimpin yang kesadisan dan kebejatannya seakan tidak mengenal batas. Ketika seseorang menghinanya, Caligula menanggapi dengan mengeksekusi keluarga pria itu di depan orang banyak. \"Kaisar Romawi Nero, si pembunuh ibu\". Nero adalah salah satu kaisar Romawi yang dicap gila. Di awal pemerintahannya, semua tampak normal. Seiring dengan berjalannya waktu, ia semakin jatuh ke dalam paranoia yang membuatnya sedikit gila. Nero juga memiliki kebiasaan membunuh orang-orang yang dekat dengannya. Semuanya dimulai dengan ibunya. Alasannya membunuh ibunya tidak jelas, tetapi tampaknya setelah kematiannya Nero mulai menderita paranoia. Nero telah kehilangan akal dan bertindak di luar nalar. \"Kegilaan Ivan yang Mengerikan\" Pada awalnya, menjadi penguasa tampak menyembuhkannya dari kegilaannya. Sang tsar membuat pengakuan publik dan meminta maaf atas berbagai tindakan kejamnya. Namun kewarasannya tidak berlangsung lama. Ivan mulai membantai rakyatnya sendiri, terutama siapa saja yang berani menantang kecenderungan otokratisnya. Kegilaang Ivan berada di puncaknya dengan pembunuhan putra sulungnya, pewaris, dan kesayangannya, Ivan Ivanovich. \"Tsar Peter III dan tentara mainannya\" Beberapa penguasa kehilangan akal sehatnya dari waktu ke waktu. Beberapa bahkan tidak pernah memilikinya sejak awal. Seperti, Tsar Peter III dari Rusia yang menderita semacam sindrom Peter Pan. \"Niyazov dari Turkmenistan\" Seperti penguasa gila dari masa lalu, Saparmurat Niyazov memiliki ego yang tidak dapat dikendalikan. Niyazov melangkah lebih jauh dengan mengubah buku yang ditulisnya menjadi setara dengan kitab suci. Egonya sedemikian rupa sehingga dia melihat dirinya sebagai dewa. Mereka yang membaca bukunya tiga kali \"dijamin masuk surga\". Itulah daftar pemimpin gila dari berbagai tempat. Beberapa di antaranya tragis, beberapa dari mereka melakukan tindakan keji, dan bahkan ada yang tampak lucu. Sayangnya, rakyat harus mengikuti semua kegilaan para pemimpin itu. Setiap orang dalam daftar ini adalah pemimpin otokrat yang memaksakan kehendak mereka pada rakyatnya. Kisah tersebut bisa sebagai cermin presiden kita, jangan memaksakan kehendaknya ketika berlawanan kehendak rakyatnya. Jangan suka membalikkan fakta dengan narasi yang dibolak balik seperti telah kehilangan akal normalnya. Ketika rakyat sudah mengatakan negara mulai dan sudah berjalan tanpa arah, jangan membuat cerita yang aneh aneh dengan ego jumawa merasa paling bisa di jalan yang salah dan arah yang sesat. Dengan nada memaksa pengganti harus meneruskan kebijakannya, yang selama amburadul. Semua dengan mudah di baca kebijakan yang diduga kearah gila (di luar akal normal). Seperti tidak disadari akibat adanya beban dan bahaya yang di luar kendali, tidak sadar kekuasaannya segera berakhir. Hanya ingin aman dengan mimpi dan menjadi gila ingin berkuasa selamanya. ***
Keculasan Jokowi dan People Power
Oleh Smith Alhadar - Penasihat Institute for Democracy Education (IDe) KETIDAKPASTIAN pilpres masih menggantung. Koalisi-koalisi parpol dengan bakal capres-cawapres definitif belum terbentuk. Sementara, Jokowi masih nekat menjegal Anies Baswedan. Kita seperti dalam suasana perang, tidak ada yang tahu apa yg akan terjadi besok. Sumber masalah terletak pada keculasan Jokowi bahwa pilpres adalah soal keberlanjutan legacy-nya. Padahal, hajat nasional itu harus dimaknai sebagai upaya mengejar tujuan bernegara. Juga untuk membuka kesempatan bagi pemerintahan baru menilai program pembangunan pendahulunya. Yang bagus dilanjutkan, yang salah dikoreksi, dan ide baru dimunculkan. Itu yang berlaku di banyak negara. Kalau presiden baru hanya meneruskan kebijakan pemerintahan sebelumnya, pilpres yang mahal akan kehilangan makna dan kesalahan yang mungkin dibuat pemerintahan lama mendapat pembenaran. Kendati telah diperingatkan tentang hal ini, Jokowi mengabaikannya. Ini karena ia memposisikan diri sebagai proksi oligarki dan Cina, yang ia bayangkan kelak dapat melindungi dinasti politik dan bisnis keluarganya. Dalam konteks perlindungan KKN keluarganya ini pula ia menegaskan tak akan netral dalam pilpres. Cawe-cawe akan ia lanjutkan. Kalau upaya menjegal Anies gagal, pesaing mantan Gubernur DKI Jakarta itu -- mungkin Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto -- harus keluar sebagai pemenang. Ini menimbulkan kekhawatiran pilpres tidak akan jurdil. Dus, bangsa besar ini dipermainkan Jokowi, orang yang seharusnya tak dikenal bangsa ini. Ia mengaku tak suka baca dan berdusta membuat mobil Esemka. Ia hanya tukang mebel yang tdk penting bagi sejarah. Kemenangannya dalam pilpres dulu bukan karena ia bersedia melanjutkan legacy SBY, melainkan mengiming-imingnya kepada rakyat dengan puluhan janji kosong. Dan kendati melakukan pelanggaran kenegaraan yang serius, untuk sementara tak ada kekuatan yang bisa melengserkannya sebagaimana yang dilakukan terhadap Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Jokowi layak berbangga diri karena dengan kapasitas intelektual yang terbatas ia mampu tampil di titik pusat negara. Ambisinya membangun IKN, yang bagi para pengamat terlihat dungu dan mubazir, bagi Jokowi hal yang tidak mungkin bisa diwujudkan bila kita memasukkan unsur nekat dan primbon dalam mengambil keputusan. Banyak yang menentang wacana ini. Tapi penentangan mereka belum berguna karena lebih banyak orang yang percaya bahwa apapun yang diputuskan Jokowi pasti benar. Ia telah menjadi kultus: keyakinan, gagasan, dan sikap kekinian yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Orang setuju saja dengan semua pendapatnya. Tak peduli banyak proyek mercusuarnya yang tidak penting dan boros menguras sumber daya negara. Mereka juga memaafkan kebohongan publik yang dilakukan Jokowi berulang kali. Padahal, Soeharto yang sangat kuat pun tidak melakukannya. Jangan-jangan Jokowi menderita mythomania atau kebohongan patologis yang membuatnya melakukan kebohongan terus-menerus dalam waktu lama. Pengidap mythomania biasanya berbohong tanpa tujuan yang jelas untuk menutupi kesalahan, memutarbalikkan fakta atau penyebab lainnya. Misalnya, ia berjanji proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan APBN. Yang terjadi justru sebaliknya. Demikian juga proyek IKN. Masih banyak kebohongan yang dilakukannya tanpa rasa bersalah. Padahal, pentingnya kejujuran kepala negara tersurat dalam konstitusi bahwa presiden dapat dimakzulkan bila melakukan perbuatan tercela. Ada pakar hukum tatanegara yang berpendapat kebohongan sebagai perbuatan tercela. Namun, Jokowi merasa aman. Mungkin karena ia yakin dukungan rakyat kepadanya tetap kuat. Citranya sebagai pemimpin kerakyatan yang dermawan -- karena sering membagi sembako -- tetap terpelihara. Sikap tidak kritis dan permisif pendukungnya terhadap semua yang dilakukan tukang mebel dari Solo itulah yg membuat ia terdorong untuk terus memproduksi pelanggaran. Misalnya, ia merendahkan marwah konstitusi ketika mematahkan keputusan MK dengan cara mengeluarkan Perppu. Ini terkait dengan RUU Cipta Kerja. MK menyatakan RUU itu inkonstitusional bersyarat karena pembuatannya tak mengikuti prosedur standar. Pemerintah diminta memperbaikinya dalam waktu dua tahun. Bukannya mengikuti perintah MK, ia malah mengeluarkan Perppu. Pakar hukum taranegara Prof. Jimmly Asshiddiqie melihat pelanggaran ini sudah dapat dijadikan dasar bagi pemakzulan presiden. Memang keputusan MK tak dapat dibatalkan oleh Perppu. Jokowi bukan hanya merasa memiliki previlise untuk boleh berbuat curang, tapi ia juga telah menjadi hantu yang ditakuti elite politik. Sekonyong-konyong sebagian ketum parpol berubah menjadi kancil pilek. Tak tersisa lagi kelincahan dan kecerdasan mereka. Mereka mau saja disorong ke sana ke mari oleh Jokowi tanpa mereka tahu apa maksud dan tujuannya. Hari ini mereka diperintahkan bergabung ke koalisi sana, besok mereka diminta mengubah posisi. Sampai kapan ketololan ini berlangsung? Sampai Jokowi meraih tujuannya. Tapi tujuan mengarahkan koalisi dan bakal capres yang didukungnya yang berubah-ubah sulit dipahami ketum parpol yang menjadi objek pengaturannya. Anehnya, taktik cetek Jokowi ini dianggap sebagai kehebatannya. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena sebagian ketum parpol merupakan pasien rawat jalan. Ada lagi parpol yang ingin mndptkan efek ekor jas Jokowi sehingga manut pada apapun yang diperintahkannya. Yang tak patuh dikenai hukuman sangat berat. Nasdem yang mengusung Anies sudah merasakannya. Yang aman adalah mereka yang menyesuaikan diri dengan pikiran Jokowi. Dus, kita sedang bertransformasi menjadi bangsa kerdil. Rasionalitas dan moralitas menghilang diam-diam. Orang-orang pandai bersembunyi di kampus sambil menasihati mahasiswa untuk bertawakal pada Tuhan atas nasib bangsa. Kampus-kampus bukan lagi rumah juang untuk menyuarakan kebenaran. Mereka telah dipisahkan dari masyarakat untuk menjadi pertapa di hutan belantara, membiarkan rakyat tersekap dalam labirin ketidakwarasan. Proses deformasi sedang berlangsung untuk mengembalikan negara ke tatanan lama yang korup. Spirit mahasiswa 1998 untuk melahirkan tatanan baru yang beradab hari ini dikuburkan. Rakyat dibentur-benturkan menggunakan metode primitif para tiran untuk menguras tuntas energi mereka agar mudah dikendalikan. Rakyat yang bingung tak akan tahu sumber permasalahan mereka. Bagaimanapun, belakangan ini makin banyak orang yang marah menyaksikan kemerosotan indek demokrasi, korupsi, dan pembangunan manusia. Harga bahan pokok melambung tinggi dan utang luar negeri telah menyentuh Rp 7.900 triliun, belum termasuk utang BUMN yang juga fantastis. Baru-baru ini seorang pejabat Kementerian Keuangan mengatakan kalau mau utang negara dihentikan, maka rakyat harus siap berbagai subsidi dicabut. Dengan kata lain, bantuan sosial, subsidi pendidikan, kesehatan, dan energi menjustifikasi penumpukan utang pemerintah. Menkeu Sri Mulyani menyatakan utang penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Setuju. Namun, utang harus produktif. Menurut ekonom senior Rizal Ramli, pertumbuhan utang kita lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Kini, menurut Rocky Gerung, tiap bayi Indonesia yang lahir hari ini telah terbebani utang hingga Rp 40 jt per tahun. Seandainya pemerintah konsisten pada amanah konstitusi yang memerintahkan penegakan keadilan bagi seluruh rakyat, ada cara lain untuk menghindari utang yang tidak produktif. Rizal Ramli berpendapat seharusnya utang direnegosiasi dengan kreditor karena bunganya terlalu tinggi dibandingkan dengan bunga yang didapat negara-negara ASEAN lain. Kemudian, pemerintah harus menaikkan pajak terhadap oligarki yg mendapat durian runtuh (windfall profit) disebabkan melejitnya harga komoditas energi dan pangan dunia, bukan malah meluaskan wajib pajak hingga ke rakyat kecil untuk menambal APBN yang jebol. Keculasan-keculasan inilah yang mendorong para pemikir yang kritis meminta Jokowi dimakzulkan. Prof. Hukum Tatanegara Denny Indrayana bahkan sampai menulis surat ke DPR agar menggunakan hak angketnya untuk memulai proses politik yang diharapkan berujung pada pemakzulan (impeachment) Jokowi. Denny merinci pelanggaran berat yang dilakukan presiden. Di antaranya, korupsi yang terkait dengan KKN anak-anaknya, obstruction of justice karena membuka hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang sedang bermasalah, dan pelanggaran etika karena membiarkan anak buahnya, yakni KSP Moeldoko, mencopet Partai Demokrat. Namun, kecil kemungkinan pemakzulan melalui DPR bisa terjadi mengingat 82% anggotanya berasal dari parpol-parpol pendukung pemerintah. Dan kelangsungan jabatan mereka bergantung pada ketum parpol. Instrumen recall memberi hak kepada mereka untuk mencopot anggotanya yang tidak sejalan dengan kebijakan partai. Kondisi ini membuat DPR mandul. Karena itulah people power dilihat sebagai alternatif. Konstitusi kita memang tak mengenal terminologi people power (kekuatan rakyat) sebagai sarana yang sah untuk meng-impeach presiden. Tetapi, de facto people power telah dipraktikkan rakyat untuk memakzulkan tiga presiden sebelumnya. Dalam hal ini people power adalah tekanan sosial kepada parlemen. People power yang kini menggema di mana-mana bisa menjadi kenyataan -- yakni gerakan massa besar untuk menekan DPR -- bila distrust rakyat terhadap pemerintah meluas atau legitimasi pemilu diragukan atau Jokowi tak berhenti menjegal Anies atau ia menerabas konstitusi maupun keculasan lainnya. Tangsel, 18 Juni 2023
Melihat Isi Kepala Rezim, Lewat Kepanikan Luhut
Makna panik bisa disebabkan situasi psikis yang tak memungkinkan mampu mengontrol emosi dengan baik. Panik pun boleh pula jika diibaratkan suasana meracau saat tertidur lelap, tapi bicara sekenanya. Bicara yang sulit difahami. Luhut pun sepertinya ada di suasana itu, dan itu berkenaan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Oleh: Ady Amar - Kolumnis ANEH dan janggal memang, mengapa Anies Baswedan yang hampir dari seluruh rilis lembaga survei selalu bertengger di urutan nomor 3, itu mesti ditakuti. Jika hasil rilis itu memang sebenarnya, mestinya biarakan saja Anies ikut Pilpres 2024, kan mustahil bisa lanjut keputaran dua. Maka akan tamatlah Anies itu. Itu cara menghabisi Anies yang elegan. Menjadi aneh mengapa mesti diganjal segala, atau mengapa kehadiran Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) coba dinafikan, itu menggelikan. Lebih menggelikan lagi, jika itu muncul dari mulut pembesar sekelas Luhut Binsar Panjaitan. Itu saat Luhut tampil di Podcast Karni Ilyas--tayang di chanel Youtube Karni Ilyas Club-- dengan tema: Buka-bukaan Luhut Panjaitan. Memang benar jadi arena buka-bukaan sebenarnya. Karni Ilyas mampu membuka isi kepala Luhut dengan terang benderang. Bisa pula disebut mampu buka \"isi kepala\" rezim, jika rezim boleh diwakili suara seorang Luhut. Kekuasaan Luhut memang digdaya, ia boleh masuk ke wilayah yang bukan bagian dari wilayah kerjanya selaku Menko Maritim dan Investasi. Bahkan Luhut bisa bicara apa saja, bahkan bicara mendahului Presiden Jokowi sekalipun. Selanjutnya, Jokowi cukup mengamini apa yang dikatakan Luhut. Banyak contoh bisa diberikan. Tidak persis tahu apakah jawaban Luhut atas pertanyaan yang diajukan Karni Ilyas, itu keceplosan atau ia memang sengaja sampaikan sebuah misi terang-terangan, bahwa rezim ini tidak menghendaki tampilnya Capres di luar 2 nama yang dikenalnya. Artinya, selain 2 nama yang dikenalnya, itu tak dikehendaki rezim. Semua pastilah bisa menangkap, bahwa 2 nama yang dikenalnya, dan itu dikehendaki adalah Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Sedang satu nama lainnya jelas tak dikehendaki, dan itu Anies Baswedan. Terang-terangan penyebutan yang dikenalnya (Luhut) hanya 2 capres, itu seakan kode keras bahwa Anies Baswedan dengan segala upaya tak akan bisa (lolos) mengikuti kontestasi Pilpres. Tak mengenal Anies Baswedan, itu pertanda akal sehat sudah tertutup, tak mau melihat bahwa ada kekuatan riil yang muncul, dan itu Anies Baswedan. Karenanya, yang keluar dari mulutnya lebih sebagai sikap kepanikan rezim, yang itu diwakili Luhut. Setidaknya itu yang tampak dari dialog dengan Karni Ilyas. Tidak itu saja tapi sepertinya Luhut perlu buat berseri kepanikan, dan itu disampaikannya saat ditemui wartawan di Ritz Charlton Pasific Place, Kamis (15/6), setelah selesai ia menghadiri sebuah acara. Mari kita bedah tipis-tipis dialog \"Buka-bukaan Luhut Panjaitan\", tentu dicukupkan pada pertanyaan berkenaan capres pada Pilpres 2024. \"Jadi menurut Pak Luhut hanya 2 calon (capres)?\" tanya Karni Ilyas. \"Yang saya kenal (2 capres),\" jawab Luhut. \"Yang satu lagi gak kenal?\" kejar Karni Ilyas. Luhut tampak mengelak melanjutkan menjawab pertanyaan Karni Ilyas, dan lalu melanjutkan bicara yang tidak punya korelasi dengan apa yang ditanyakan. \"Kalau capres itu waras, maka akan melanjutkan program Jokowi,\" ujar Luhut sekenanya. Tanpa sadar bisa jadi Luhut meletakkan demokrasi itu pada apa yang dimaui dan dikerjakan rezim. Selainnya, bolehlah ia sebut sesuka-sukanya. Luhut perlu sampai memberi penekanan pada kata \"waras\", yang apabila ikut rezim ini. Aneh memang jika kata \"waras\" disematkan pada keberlanjutan rezim untuk mengikuti pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi. Jika pembangunan rezim selanjutnya memilih pola gagasan perubahan, itu tidaklah sampai dimaknai akan menghilangkan semua legacy yang ditinggalkan Jokowi, tentu tidak demikian. Luhut lupa bahwa jabatan presiden (Jokowi) itu selesai setelah Pilpres dan muncul presiden baru. Rezim baru itu akan menentukan corak pembangunan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang disampaikan Luhut dihadapan wartawan. Penting untuk melihat sejauh mana kepanikan Luhut itu, yang bisa ditafsir pula kepanikan rezim--sekali lagi, jika Luhut Binsar Panjaitan bisa disebut representasi rezim--atas munculnya koalisi yang mengusung perubahan, itu sebagai sebuah keniscayaan. Makna panik bisa disebabkan situasi psikis yang tak memungkinkan mampu mengontrol emosi dengan baik. Panik pun boleh pula jika diibaratkan suasana meracau saat tertidur lelap, tapi bicara sekenanya. Bicara yang sulit difahami. Luhut pun sepertinya ada di suasana itu, dan itu berkenaan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Luhut tidak tampil seperti biasanya, yang jika bicara penuh percaya diri, dengan narasi yang lumayan runtut dengan suara khas bariton menggelegar. Tapi kali ini tidak, yang muncul ia bicara dengan nada emosional, seolah negara dalam kegentingan yang sangat. Bicaranya gak konek. Menjadi tak tampak sedikit pun Luhut-luhutnya. Tampil panik-kalut, yang itu tak mampu disembunyikan. Karenanya, muncul narasi tak berkesesuaian dan memaksa orang lain untuk memaklumi, bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang Luhut yang tengah panik dengan sengkarut pikiran. Bagaimana mungkin ia mengatakan, \"Jokowi tidak bisa disetop, dan jangan ada politik identitas\". Presiden Jokowi tidak perlu disetop, dia akan berhenti dengan sendirinya, jika masa jabatannya berakhir. Apa mau terus menjabat dan cawe-cawe meski jabatan itu telah berakhir. Tidak bisa juga kan. Sedang narasi \"jangan ada politik identitas\", itu seperti Luhut turun kasta layaknya buzzer yang kerap menghantam Anies dengan politik identitas. Luhut benar-benar panik tak mampu mengontrol emosinya. Di hadapan wartawan Luhut memulai dengan mengatakan, bahwa saat ini pemerintah tengah memerlukan situasi politik kondusif, agar tidak membuat program-program Presiden Jokowi terhambat di akhir masa jabatannya. Lalu, Luhut lompat menyoroti aplikasi media sosial TikTok, yang disebutnya punya dampak yang cukup besar bagi generasi muda, yang itu tidak boleh digunakan untuk berpolitik, terutama politik identitas. Memangnya siapa yang mau menghambat kerja Jokowi, itu sekadar narasi tak berdasar yang asbun tak punya makna. Sesuatu yang tak ada, itu mustahil mampu dibuktikan. Sedang media sosial, kali ini TikTok disebutnya. Sepertinya itu pun jadi kepanikan tersendiri. Sehingga ia perlu menegaskan, bahwa media sosial (TikTok) tidak boleh jadi alat politik. Seolah ada kekhawatiran, media sosial jadi alat untuk mengkritisi kebijakan rezim. Seolah itu terlarang, dan Luhut lupa bahwa rakyat punya kuasa dan berhak bicara politik. Terpenting tidak ada sebaran berita bohong (hoaks) yang diucapkan, apalagi fitnah. Karenanya, bisa jadi panik menjadikan seorang Luhut lupa pada hal sederhana yang telah disepakati, bahwa di negara ini kebebasan berbicara dan berpendapat lewat lisan dan tulisan dijamin konstitusi. Tidak ada yang boleh melarang, selama yang diucapkan itu sesuatu kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan kebenaran bukan jadi monopoli penguasa.**
