ALL CATEGORY
Anies Digertak, KPP Digebrak, Rakyat Bergerak
Oleh Laksma Prn Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Minggu 16 Juli 2023 Gelora Bung Karno atau GBK meledak. Partai Nasdem telah membanjiri GBK dengan lautan manusia dalam kegiatan Apel Siaga Perubahan. Apel siaga yang digagas Partai NasDem mampu menjadikan GBK menjadi lautan manusia. Sekitar 200 ribu orang tumpah ruah di GBK menggelorakan semangat perjuangan. Selama Anies Rasyid Baswedan melakukan ibadah haji Juli 2023, para pendusta dan Islamphobia menyerang Anies habis habisan dengan hoax dan fitnah, tukang bohong naik haji kata para pendusta tersebut. Pertolongan Tuhan membungkam para pendusta, melalui pemerintah kerajaan Arab Saudi membongkar kebohongan para pendusta buzzer bayaran dengan menyebar foto dan vidio bahwa Anies menjadi tamu kehormatan pemerintah Arab Saudi selama melaksanakan ibadah haji tahun 2023 tersebut. Vidio dan foto diakun resmi IG Arab Saudi tersebut membuktikan Anies bukan pembohong, tapi difitnah pembohong dan fitnah keji lainnya. Serangan berlanjut, rombongan Menteri datang ke JIS, bersama serombongan wartawan mencari celah untuk menyatakan JIS atau Jakarta Internasional Stadion tidak standar FIFA. Wow, penyataan rombongan Menteri tersebut tidak salah karena kemungkinan mereka telah menjadi petugas FIFA sehingga hasil investigasi mereka berstandar FIFA. Ditengah serangan terhadap Anies tersebut, koalisi partai pendukung diporak porandakan, Partai Nasdem dilucuti dan Partai Demokrat akan dikebiri, goyahkan Nasdem? Pecahkah Demokrat? Ternyata tidak, rakyat percaya bahwa Anies Rasyid Baswedan calon presiden mereka. Nasdem, Demokrat dan PKS adalah koalisi Perubahan untuk Persatuan mencalonkan Anies sebagai calon presiden maka berduyun duyun rakyat memenuhi GBK pada Minggu 16 Juli 2023 tanda mendukung secara total upaya KPP tersebut. Tidak ada satupun yang dapat menghalang halangi kehendak rakyat. Mereka yang datang berduyun duyun itu memenuhi undangan partai Nasdem tapi mereka bukan kader partai Nasdem, Demokrat atau PKS. Atribut mereka kaos yang bertuliskan Anies Presiden. Mereka adalah Rakyat yang menginginkan perubahan dan mereka yakin Anies Rasyid Baswedan yang mampu memenuhi hasrat rakyat itu. Anies digertak, Nasdem, Demokrat dan PKS digebrak, Rakyat bergerak meyakinkan partai partai koalisi pendukung Anies untuk terus maju tak gentar membela yang benar. Membanjirnya Rakyat di GBK membuktikan bukan Anies yang berambisi menjadi presiden dan bukan pula Nasdem, PKS dan Demokrat yang ingin menjadikan Anies presiden, tapi rakyat yang berkepentingan dan berkeinginan Anies menjadi presiden tahun 2024 sampai dengan 2029. Karena itu tentunya rakyat akan mengawal mereka partai partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar dapat mencalonkan Anies sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024 dan memastikan pemilu berjalan demokratis sesuai undang undang yang berlaku dengan bebas, jujur, adil. Selamatkan Anies Rasyid Baswedan, Selamatkan Pemilu tahun 2024 (*)
PBB Menyatakan Penodaan Kitab Suci Tidak Bisa Ditolelir
Toronto, FNN - Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric pada Kamis waktu setempat menyatakan sikap tidak menghormati kitab suci dan rumah ibadah tak bisa ditolelir. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas kasus penodaan AlQuran di Swedia.\"Yang kita butuhkan adalah saling menghormati. Saya kira kami sudah jelaskan bahwa penodaan kitab suci dan rumah ibadah tidak bisa ditolelir,\" kata dia kepada pers.Sembari menyebut prilaku itu biasanya dilakukan sebagai provokasi, Dujarric menekankan pentingnya tidak terprovokasi.Dia menyatakan orang-orang seharusnya saling menghormati agamanya, tidak main hakim sendiri, dan menghindari aksi kekerasan.Pada Kamis pagi, sekelompok orang Irak menyerbu Kedutaan Besar Swedia di Baghdad.Mereka membakar gedung kedutaan besar itu sebagai protes atas pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi pada 28 Juni dan dilakukan oleh Salwan Monikoa, pria kelahiran Irak yang tinggal di Swedia.Kementerian Luar Negeri Swedia mengutuk serangan di kedutaan besarnya di Baghdad, yang disebutnya sebagai \"pelanggaran serius\" terhadap Konvensi Wina.Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Turki, Irak, Pakistan, Indonesia, Afghanistan dan negara-negara Islam lainnya, mengutuk serangan terhadap kompleks kedutaan besar Swedia itu.Swedia menyatakan tengah menyelidiki insiden tersebut.Menyusul serangan terhadap misi diplomatik Swedia itu, Momika kembali menodai AlQuran dengan menginjaknya dan juga bendera Irak di depan Kedutaan Besar Irak di Swedia.Insiden Kamis itu terjadi setelah Irak memperingatkan Swedia akan memutuskan hubungan diplomatik jika penodaan Al-Quran terjadi lagi.Bagdad melangkah lebih jauh dengan mem- persona non grata-kan duta besar Swedia setelah Al-Quran untuk kedua kalinya dalam sebulan dinodai kembali.(ida/ANTARA)
Pertamina Memberi Sanksi Ratusan Agen LPG dan SPBU di Babel
Pangkalpinang, FNN - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) selama Januari hingga Juni 2023 telah memberikan sanksi kepada ratusan agen LPG (Liquified Petroleum Gas dan pengelola SPBU(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Babel) karena melakukan kecurangan menyalurkan bahan bakar subsidi.\"Kami memberikan sanksi tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti menjual BBM dan LPG bersubsidi tidak tepat sasaran,\" kata Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan dalam keterangan diterima di Pangkalpinang, Jumat.Ia mengatakan sepanjang tahun 2023 , Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan telah memberikan 114 sanksi dengan rincian 46 SPBU dan 68 agen LPG, karena terbukti melakukan pelanggaran dalam menyalurkan BBM dan LPG subsidi.\"Sanksi yang diberikan kepada agen dan SPBU subsidi ini berupa skorsing pemberhentian penyaluran BBM bersubsidi selama 30 hari hingga pemutusan hubungan usaha (PHU) dan surat peringatan serta pemotongan alokasi untuk LPG,\" katanya.Ia menyatakan penjualan BBM dan LPG bersubsidi harus tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga Pertamina dengan tegas telah menginstruksikan kepada seluruh lembaga penyalur untuk menjalankan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku.\"Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi maka tindakan tersebut akan diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku,\" katanya..Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang proaktif membantu pengawalan dengan melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.\"Kami berharap masyarakat dapat melapor ke kepolisian terdekat atau menghubungi Pertamina Call Center 135,” kata Nikho.(ida/ANTARA)
OJK Menerbitkan Aturan Baru Penggunaan Jasa Akuntan Publik
Jakarta, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan baru melalui POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP KAP) guna memperkuat integritas laporan keuangan industri jasa keuangan dengan meningkatkan peran manajemen dan akuntan publik.“POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan penggunaan jasa AP KAP dalam kegiatan jasa keuangan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Pengaturan yang disempurnakan dalam POJK AP KAP tersebut mencakup harmonisasi pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) akuntan publik sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik.Kemudian peraturan perundang-undangan tentang praktik akuntan publik, penguatan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pengelolaan administrasi kegiatan akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP), serta pertukaran data untuk mendukung pengawasan terhadap AP dan KAP.POJK AP KAP yang baru juga mengatur peran kerja sama kantor akuntan publik dengan afiliasi asing yang diharapkan memperkuat pengendalian mutu dan kompetensi AP dan KAP.Lebih lanjut, Aman menjelaskan POJK AP KAP mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Juli 2023. Permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan pengaktifan kembali, dan/atau pengunduran diri yang disampaikan AP dan/atau KAP yang telah diterima OJK sebelum POJK AP KAP berlaku, akan diproses sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017.“Pada saat POJK AP KAP ini mulai berlaku maka POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” katanya.(ida/ANTARA)
Terkait TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Menyelidiki Keterangan Ahli
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah mengambil keterangan sejumlah saksi ahli terkait penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Jumat, mengatakan penyidik telah melakukan koordinasi dan diskusi mendalam dengan para ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ahli korporasi, ahli pidana dan ahli lainnya dalam penyelidikan tersebut. \"Sudah dilakukan koordinasi dan diskusi yang mendalam dengan para ahli TPPU dan ahli pidana terkait dugaan TPPU PG (Panji Gumilang), namun masih dalam proses penyelidikan,\" kata Whisnu.Dari hasil penyelidikan ini, kata Whisnu, pihak masih akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Al Zaytun.\"Minggu depan kami akan undang beberapa saksi dari Yayasan Al Zaitun,\" kata Whisnu.Dugaan TPPU ini berawal dari laporan hasil analisa (LHA) dari PPATK yang diberikan ke Polri. Dilihat dari polanya ditemukan unsur TPPU (money laundering), tindak pidana korupsi dan penggelapan.Dugaan TPPU Panji Gumilang diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Selasa (11/7).Mahfud menduga ada penyalahgunaan aset-aset Ponpes Al Zaytun yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pemimpin pesantren yang terletak di Indramayu.Beberapa aset yang diduga disalahgunakan, di antaranya tanah-tanah milik Ponpes Al Zaytun yang sertifikat kepemilikannya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya.Mahfud menyampaikan hasil pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan ada 295 bidang tanah yang kepemilikan sertifikatnya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya.Para pemegang sertifikat itu, diantaranya Abdussalam Raden Panji Gumilang yang diketahui mengantongi 107 sertifikat tanah dengan luas lahan kurang lebih 806.000 meter persegi, kemudian Farida Al Widad memiliki 22 sertifikat dengan luas tanah 142.500 meter persegi.Panji Gumilang tidak hanya dilaporkan terkait dugaan TPPU, tapi juga penistaan agama serta penyalahgunaan zakat.Kasus dugaan penistaan agama ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Sedangkan kasus dugaan penyalahgunaan zakat masih ditangani Polres Indramayu, jika barang bukti cukup maka akan ditarik ke Bareskrim Polri.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis (20/7) mengatakan Polres Indramayu meminta keterangan informasi terhadap pelapor dan saksi-saksi serta meminta barang bukti pendukung lainnya.\"Selanjutnya apabila sudah dirasa cukup bukti maka akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri melalui Polda Jabar,\" kata Ramadhan.(ida/ANTARA)
Aliran Uang dan Bisnis Rafael Alun Diperiksa KPK
Jakarta, FNN - KPK memeriksa aliran uang dalam bisnis milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Penyidik KPK mendalami informasi tersebut dengan memeriksa pimpinan Money Changer Sandi Valas Ahmad Marzuki, Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat Sjamsuri Liga, dan wiraswasta Timothy Pieter Pribadhi. Ketiganya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/7).\"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan adanya penempatan disertai perputaran aliran sejumlah uang oleh tersangka RAT melalui beberapa kegiatan bisnis,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Namun, Ali belum menjelaskan lebih lanjut mengenai nominal perputaran uang maupun jenis bisnis yang digeluti tersangka RAT itu.KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" kepada Rafael Alun Trisambodo pada 3 April 2023. Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakan.Tersangka Rafael juga diduga memiliki beberapa perusahaan, salah satunya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Rafael diduga menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui PT AME itu.Alat bukti lain yang disita penyidik KPK adalah kotak penyimpanan harta (SDB) berisi uang sekitar Rp32,2 miliar yang disimpan di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro.Atas perbuatannya, tersangka Rafael Alun Trisambodo dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Penyidik lembaga antirasuah itu kemudian menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU pada 10 Mei 2023.Setelah dilakukan penetapan tersangka dalam kasus TPPU, penyidik KPK mulai melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersangka RAT yang diduga berasal dari hasil korupsi.Sejauh ini, KPK telah menyita aset berupa 20 bidang tanah dan bangunan serta sejumlah kendaraan bermotor senilai Rp150 miliar.(ida/ANTARA)
Untuk Mencegah TPPO, Aparat Mengawasi Secara Ketat Pelabuhan dan Bandara di Labuan Bajo
Kupang, FNN - Aparat keamanan TNI/Polri serta unsur pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) memperketat pengawasan di Bandara dan Pelabuhan Laut di Labuan Bajo guna mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).\"Pengawasan yang dilakukan di Bandara dan Pelabuhan Laut dilakukan secara terpadu melibatkan semua pihak seperti TNI/Polri, KSOP serta unsur pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat,\" kata Kapolres Manggarai Barat AKBP Ari Satmoko dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, Jumat.Ia mengatakan sinergitas TNI-Polri dan KSOP mengemban tugas untuk membantu pengawasan dalam daerah pelabuhan di wilayah kabupaten ujung barat Pulau Flores itu.Menurut dia aparat TNI-Polri memiliki komitmen mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dengan turut serta mencegah pengiriman TKI ilegal yang begitu marak khususnya di Kabupaten Manggarai Barat maupun kabupaten lainnya di wilayah NTT.\"Kami selalu menegaskan bahwa seluruh personel Polres Manggarai Barat senantiasa siap diri mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat merugikan masyarakat termasuk bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO),\" kata Kapolres Ari Satmoko.Ia mengatakan Labuan Bajo sebagai gerbang keluar dari Pulau Flores bagian barat perlu mengantisipasi adanya kasus TPPO dengan memperketat pengawasan terhadap para penumpang yang berangkat dari Labuan Bajo.Menurut dia pengawasan yang dilakukan aparat keamanan di Pelabuhan Marina Labuan Bajo untuk mencegah adanya pengiriman tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri secara ilegal atau non-prosedural.Dia menambahkan upaya pencegahan dilakukan mulai dari pembentukan Satgas TPPO hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya TPPO.Kapolres Ari Satmoko menambahkan selama periode Januari-Juni 2023 Polres Manggarai Barat telah menangkap seorang pelaku TPPO dan beberapa korban TPPO yang hendak diberangkatkan melalui Pelabuhan Marina maupun Bandara Komodo Labuan Bajo.Ia mengatakan satuan pengamanan Obyek Vital (Obvit) dan Satuan Polairud Polres Manggarai Barat bersama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Labuan Bajo serta KSOP Labuan Bajo terus melakukan pemantauan guna mencegah adanya pengiriman TKI ilegal.(ida/ANTARA)
Polri Membentuk Satgas Operasi Mantap Brata 2023-2024
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk satuan tugas (satgas) dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024, melibatkan satuan kerja dari tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres dan jajaran.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Jumat, menyebutkan di tingkat Mabes Polri terdapat sembilan satgas, di tingkat Polda tujuh satgas dan di tingkat Polres ada enam satgas.“Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops,” kata Ramadhan.Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.Kemudian tingkat polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.Jenderal bintang satu itu menjelaskan, dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Polri menggelar operasi kepolisian dengan sandi Operasi Mantap Brata 2023-2024.Operasi Mantap Brata, kata dia, dilaksanakan oleh Mabes Polri dan satuan wilayah (Satwil) dengan didukung oleh TNI, instansi terkait dan mitra keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya dalam rangka pengamanan tahapan inti Pemilu 2023.Operasi Mantap Brata 2023-2024 dengan tugas pokok terlaksananya tahapan pemilu serentak secara tertib dan nyaman sehingga tercipat stabilitas pemilu serentak, kondusif.“Tujuan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yaitu terpeliharanya kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada setiap tahapan pemilu guna menjamin pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang langsung, umum, bebas, dan rahasia,” kata Ramadhan.(ida/ANTARA)
Dipanggil KPK, Sekjen Kemenhub Mangkir
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal(Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Novie pada Kamis (20/7). Tidak hanya Novie, KPK pada hari itu rencananya juga akan memeriksa pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras, namun yang bersangkutan juga mangkir.\"Sebagaimana informasi yang kami terima, kedua saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi terkait alasan ketidakhadirannya,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya, namun belum menyampaikan kapan keduanya akan diperiksa. Ali juga belum memberikan penjelasan mengenai alasan pemanggilan terhadap keduanya.\"KPK ingatkan dan harapkan sikap kooperatif kedua saksi tersebut untuk hadir pada pemanggilan berikutnya,\" ujarnya.Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 11 April 2023, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022 pada proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur KA di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur KA dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.Kisaran suap yang diterima sekitar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai Rp14,5 miliar.Atas perbuatannya, para tersangka penerima suap dikenai Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Para tersangka pemberi suap dikenai Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Operasi Militer di Wilayah Kodam XVII
Jayapura, FNN - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan menegaskan tidak ada operasi militer di wilayah Kodam XVII Cenderawasih.\"Tidak ada operasi militer di wilayah Kodam XVII Cenderawasih termasuk dalam upaya membebaskan sandera yang masih ditawan kelompok kriminal bersenjata(KKB) pimpinan Egianus Kogoya, \" tegas Mayjen TNI Izak Pangemanan di Jayapura, Jumat.Dijelaskan, pasukan yang datang itu bertugas di bawah kendali operasi (BKO) Kodam XVII Cenderawasih yang tergabung dalam satuan tugas kewilayahan baik itu di perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) maupun daerah rawan.Secara periodik pasukan dari batalyon seluruh Indonesia diganti karena memang bukan organik.\"Keberadaan prajurit TNI juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat juga membantu meningkatkan kesejahteraan melalui program teritorial, \" kata Mayjen TNI Izak.Mayjen TNI Izak juga berharap tidak ada lagi kasus penyerangan terhadap aparat keamanan karena bila itu terus terjadi maka prajurit pasti akan membalas sehingga nantinya yang menjadi korban warga tidak berdosa.Tidak mungkin prajurit diam saja bila diserang atau ditembaki, walaupun saat ini TNI terus berbenah diri dan lakukan evaluasi agar semakin profesional.\"Mari kita bersama-sama menjaga keamanan di Tanah Papua sehingga aman dan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai program, \" harap Pangdam Izak Pangemanan.(ida/ANTARA)
POPULER
