ALL CATEGORY
Gibran Mengaku Dekat Dengan Semua Bacapres
Kabupaten Bogor, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku dekat dengan semua bakal calon presiden (bacapres), dan paling dekat dengan bacapres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.\"Saya dekat dengan semua. Pak Prabowo, Pak Anies, ya, paling dekat, ya, sama Pak Ganjar,\" ujar Gibran kepada awak media di Saung Berkah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika menjawab soal kedekatannya dengan bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.Dalam kesempatan ini, Gibran menemani bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melakukan safari politik di Kabupaten Bogor.Gibran turut lari pagi, blusukan di Pasar Citereup, hingga menghadiri acara di Saung Berkah.Meskipun demikian, Gibran meluruskan bahwa kehadirannya di safari politik ini tidak mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang juga ayahnya.\"Saya tidak mewakili Pak Jokowi,\" kata Gibran.Sesuai dengan jadwal KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Menhan dan Menlu Bertemu Presiden Perancis
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Jumat (21/7).Dalam pertemuan itu Menhan Prabowo dan Presiden Macron membahas kesiapan Indonesia untuk memperkokoh kemitraan strategis dengan Perancis berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.Selain itu juga, dibahas kerja sama pertahanan kedua negara yang tidak hanya soal jual beli alutsista, namun juga transfer teknologi, pengembangan dan produksi bersama, sampai kepada soal keamanan.“Saya ingin menggarisbawahi salah satu prinsip kebijakan pertahanan Indonesia 2020–2024, yaitu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang pertahanan, termasuk bekerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan,” ungkap Menhan Prabowo dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya, Menhan Prabowo dan Menlu Retno menghadiri pertemuan 2+2 dengan Menhan Perancis Sebastien Lecornu dan Menlu Prancis Catherine Colonna.(ida/ANTARA)
Peran Aktif Parlemen Diperlukan Dalam Akselerasi SDGs
Jakarta, FNN - Ketua Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa forum antarparlemen dalam High Level Political Forum 2023 di Markas Besar PBB New York mengusung tema peran dan tantangan parlemen dalam upaya akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).“HLPF 2023 membahas terkait pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, tema terkait penyediaan akses terhadap air bersih serta penyusunan indeks yang mengutamakan kehidupan manusia dan lingkungan,” kata Putu dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.Putu yang juga merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini menegaskan bahwa BKSAP DPR RI secara konsisten mendukung tercapainya SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.Makanya, lanjut dia, parlemen selaku pembuat kebijakan akan bersinergi dengan pemerintah dalam pengarusutamaan SDGs dalam penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan.“Bahwa terdapat tantangan dalam pencapaian SDGs di Indonesia yang masih 63 persen dari target nasional, dan harus dicapai pada tahun 2030,” ujar Legislator asal Bali ini.Oleh karena itu, Putu menyerukan peran aktif dari parlemen untuk dapat bertindak segera dan secara kolektif dalam menghadapi tantangan ini.Lalu, dia menegaskan perlunya realisasi komitmen dari negara maju terkait bantuan dan pendanaan program pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.Disela-sela acara sidang HLPF, delegasi BKSAP DPR RI menyempatkan melakukan pertemuan dengan perwakilan dari UN Water. Dalam pertemuan itu, Indonesia meminta dukungan dari UN Water terkait perhelatan World Water Forum 2024 yang akan diselenggarakan di Bali tahun depan.“Delegasi BKSAP menyampaikan agar UN Water dapat memberikan bantuan capacity building dan alih teknologi dalam program pemerataan air bersih dan sanitasi, serta menjadi jembatan bagi pendanaan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Presiden IPU Duarte Pacheco dan sekjen IPU Martin Chungong.(ida/ANTARA)
Kebijakan Bobrok di Tangan Ahok
Sepanjang karier, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak tuntas menyelesaikan pekerjaannya. Ia kini diisukan menjabat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dari jabatan sebelumnya Komisaris Utama, satu kebijakan yang tidak lazim. KABAR Ahok bakal diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina semakin santer dibicarakan. Maklum segala hal yang menyangkut Ahok selalu menarik perhatian untuk disimak, bukan karena prestasinya, akan tetapi karena kontroversinya. Publik khawatir, jika Ahok benar-benar menjadi Dirut Pertamina, maka kebangkrutan BUMN tersebut semakin cepat. Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019, tak ada prestasi yang bisa ditunjukkan oleh Ahok. Bahkan ketika itu, Ahok sudah mendapat penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina yang mencium gelagat kurang baik terhadap mantan terpidana penista agama itu. Namun Menteri BUMN Erick Thohir menggaransi bahwa Ahok adalah sosok yang tepat menjadi Komisaris Utama Pertamina. Saat itu, Erick Thohir sempat berkhutbah bahwa jajaran direksi BUMN harus memiliki ahlak yang baik. \"Kalo akhlaknya enggak bagus, apalagi ini amanah yang diberikan oleh kita semua termasuk saya dan presiden oleh rakyat, ini yang harus jadi bagian pertanggungjawaban mereka sebagai pimpinan,\" jelas Erick. Erick tidak mau direksi BUMN tidak memiliki empati dalam arti perusahaan tidak baik, tapi gaya hidupnya tetap mewah. Tentang sosok Ahok, juga diperkuat oleh Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah yang menilai posisi komisaris utama tersebut sangatlah tepat untuk Ahok. Piter menerangkan, jabatan Ahok sebagai komisaris utama akan memegang peranan penting untuk melalukan pengawasan terhadap Pertamina ke depan. Posisi Komut sangat menentukan di BUMN besar seperti Pertamina. Banyak keputusan penting misalnya terkait belanja modal yang nilainya sangat besar harus melalui persetujuan Komut. Namun setelah empat tahun berkuasa di Pertamina, Ahok justru banyak belangnya. Pakar ekonomi energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, kegagalan duo Nicke-Ahok, bukan saja tercermin dari banyaknya kecelakaan aset Pertamina, terakhir kebakaran Depo Plumpang yang menewaskan 19 orang. Namun ada perkara lain yang cukup serius. Yakni, cabutnya Air Products & Chemical Inc (APCI) menjalin kerja sama dengan Pertamina dan Bukit Asam dalam menggarap proyek gasifikasi batubara. “Kementerian ESDM memastikan APCI keluar dari proyek kerja sama gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), bekerja sama dengan PT Pertamina dan PT Bukit Asam. Gasifikasi batu bara ini amat penting dan startegis bagi Indonesia, tidak saja untuk mengubah energi kotor batu bara menjadi energi bersih gas, tetapi juga digadang-gadang menjadi subtitusi LPG, yang konten impor dan subsidi sangat besar,” beber Fahmy, Jakarta, Rabu (15/3/2023) dikutip dari tempo.co. Ketidakbecusan negosiasi Pertamina dalam menggolkan proyek atau investasi besar, menurut catatan Fahmy, tidak hanya sekali ini saja. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan sempat marah besar atas kegagalan Pertamina dalam negoisiasi pembelian minyak mentah murah dari Rusia. “Pertamina juga gagal dalam negoisasi dengan ENI, perusahaan multinasional Italia dalam pengembangan Kilang Minyak Ramah Lingkungan (green refinery). Awalnya, kilang ramah lingkumngan pencapaian Pertamina yang menggunakan Minyak Sawit akan dibangun di Plaju Indonesia dan Italia untuk menghasilkan B-100, yang kini baru mencapai B-35,” ungkapnya. Tidak berhenti di situ, lanjut Fahmy, Pertamina juga gagal dalam negosiasi pengembangan Proyek Kilang Minyak, yang menjadi Instruksi Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahaanya. Salah satunya adalah kegagalan negoisisasi antara Pertamina dengan Saudi Aramco, perusahaan minyak nasional Arab Saudi untuk pembangunan proyek peningkatan Kapasitas Kilkang (RDMP) Cilacap. “Terlepas dari penyebabnya yang beragam, kegagalan negoisasi beruntun tersebut mengindikasikan bahwa Pertamina memang tidak becus urus negoisasi kerjasama internasional,” kata Fahmy. “Barangkali kegagalan-demi-kegagalan negoisasi itu berdampak terhadap kinerja bisnis Pertamina, yang berpotensi mengurangi setoran deviden kepada negara. Namun, kegagalan Pertamina dalam menerapkan sistim keamanan Depo Pertamina Plumpang, harus merenggut sejumlah korban nyawa dan luka bakar bagi rakyat tidak berdosa, merupakan kegagalan fatal, yang harus dipertanggungjawababkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina, tidak hanya memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina,” pungkasnya. Penilian kritis juga disampaikan oleh pengamat energi DR. Marwan Batubara (Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRRES). Marwan mengatakan bahwa Ahok adalah sosok pejabat yang jauh dari akhlak baik, sebagaimana disyaratkan oleh Erick Thohir. Ahok suka korupsi, perilakunya bobrok, dan kata-katanya kotor. Soal korupsi, semua alat buktinya itu sudah lebih dari cukup, tetapi Ahok masih aman melenggang, karena dilindungi secara zalim oleh KPK. “Dia aman, mungkin tekanan dari pemerintah, maka Ahok itu bisa bebas,\" kata Marwan. Oleh karena itu, tegas Marwan pencalonan Ahok menjadi Dirut Pertamina harus ditolak dengan keras. Menurut Marwan, Ahok jauh lebih pantas masuk penjara dibanding menjadi Dirut Pertamina. Dia terduga koruptor ratusan miliar rupiah dn wajib masuk bui. Sementara itu Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi menyesalkan cara Jokowi mengelola negeri ini yang cenderung semaunya sendiri. Presiden Joko Widodo (melalui pembantunya Menteri BUMN) jangan terus menabrak rasa kepatutan dan keadilan, melindungi dan memberikan jabatan untuk para koruptor hanya karena kedekatan dengan dirinya. Menteri BUMN, Erick Thohir disarankan untuk tidak mengangkat orang yang diduga telah melakukan korupsi menjadi Dirut ataupun jabatan lainnya, apalagi kalau diduga ada niat akan menempatkan seseorang sekadar akan dijadikan alat buldoser keuangan memperkuat dirinya menghadapi Pilpres . Jika Ahok benar dijadikan sebagai Dirut Pertamina, hal tersebut bukan hanya akan mengusik rasa keadilan masyarakat, tetapi rezim ini menjadi bagian para koruptor untuk saling berbagi dan melindungi. \"Apalagi Pertamina itu 100 persen masih punya negara dan menjalankan tugas konstitusional. Jadi tugas konstitusional kalau dikelola, dipimpin pengelolaannya oleh terduga koruptor, hanya akan membawa kerusakan dan kehancuran Korupsi yang sudah merajalela, apabila sudah berkolaborasi dan bersenyawa dengan kekuasaan, jabatan akan diperjualbelikan tanpa peduli siapa yang akan diberi amanahnya. Hentikan slogan \"I am the law - saya adalah hukum dan I\'etat, c\'est moi - negara adalah saya\" , stop memberikan jabatan terkait keselamatan negara dan hajat orang banyak (masyarakat) diserahkan kepada orang yang sudah terindikasi memiliki kepribadian yang berwatak tidak amanah. Hentikan adanya rencana akan menyerahkan jabatan Direktur Utama Pertamina kepada Ahok, lebih besar madlarat nya dari pada manfaatnya. “Jika hukum ditransaksikan, maka keadilan tergadaikan. Jika hukum tunduk pada politik, maka kehormatan kekuasaan akan menghilang, kedepan hanya akan terjadi praktek kebijakan yang bengis, liar dan mengabaikan rasa keadilan,” paparnya. Sutoyo menyarankan agar masyarakat lebih waspada terhadap kebijakan yang ditempuh rezim ini. Hentikan rencana menteri BUMN akan menempatkan Ahok menempati jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina. Akan lebih pantas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk diadili oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas berbagai macam persoalan. Jauh lebih pantas untuk Ahok itu diadili, karena berbagai kasus korupsi yang sudah dia lakukan, bukan justru dilindungi bahkan diberi posisi yang membahayakan negara. Dalam catatan FNN, jejak Ahok sejak di Bangka Belitung sudah penuh kontroversi. Ia tidak tuntas mengemban amanah dan gemar gonta-ganti partai politik. Ahok pertama kali berpolitik dengan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) dan menjadi anggota DPRD Belitung Timur periode 2004-2009.Tak lama duduk di DPRD Belitung Timur, Ahok maju ke Pilkada Belitung Timur pada 2005 berduet dengan Khairul Effendi, terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur. Tak sampai menyelesaikan masa baktinya, pada 2007 Ahok mengundurkan diri dan maju dalam Pilgub Bangka Belitung, namun ia gagal.Gagal di Pilgub Bangka Belitung, Ahok kembali maju sebagai caleg dan terpilih menjadi anggota DPR RI pada 2009 menggunakan kendaraan Partai Golkar. Ia pun duduk di Komisi II DPR RI. Lagi-lagi, ia tak sampai tuntas. Menjelang Pilgub DKI 2012, ia mengundurkan diri dari Golar. Keputusannya membuat kesal petinggi Golkar. Ia sempat luntang-lantung di DPR bahkan konon tak diberi kursi oleh Partai Golkar, hingga akhirnya ia bergabung ke Partai Gerindra. Singkat cerita, Jokowi-Ahok menang Pilgub DKI tahun 2014.Di kemudian hari, Jokowi maju di Pilpres 2014 berpasangan dengan Jusuf Kalla. Karier politik Ahok makin meroket dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta menempati kursi Jokowi. Ia kemudian didampingi Djarot Saiful Hidayat sebagai Wagub DKI. Di tengah jalan, terjadi dinamika politik yang lagi-lagi membuat Ahok akhirnya mundur dari Gerindra.Ahok-Djarot kemudian melanjutkan langkah politik berpasangan di Pilgub DKI 2017. Ahok-Djarot didukung oleh PDIP, NasDem, Golkar, dan Hanura. Panasnya suhu politik memuncak mendekati pengujung 2016. Sampai kemudian, dalam sebuah kunjungan ke Kepulauan Seribu Ahok, menyinggung tentang Surat Al-Maidah. Setelah itu, Ahok dilaporkan atas dugaan penistaan agama.Akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Mei 2017, menyatakan Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu tersebut. Usai menjalani penjara selama 2 tahun, Ahok malah dihadiahi jabatan Komisrais Utama PT Pertamina hingga kini. Setelah berjalan hamper 4 tahun, Ahok kini diisukan menjadi Direktr Utama Pertamina.Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons isu pergantian komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero). Termasuk isu soal Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan ditunjuk menjadi direktur utama perusahaan minyak tersebut. Isu pergantian sempat muncul usai Erick memanggil Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada Kamis (20/7) kemarin. Menurut Erick tour of duty atau pergantian posisi atau jabatan bisa dan biasa saja terjadi. Namun, ia menegaskan keputusan mengganti direksi dan komisaris Pertamina sama sekali belum diputuskan. Erick menambahkan pemanggilan Ahok dan Nicke sejatinya bukan untuk mendiskusikan rencana pergantian itu, melainkan terkait tragedi kebakaran Depo Plumpang beberapa waktu lalu. Pertemuan dilakukan kata Erick untuk menyamakan persepsi soal pemindahan depo tersebut. Kabar yang beredar, penggantian Nicke Widyawati lantaran sebagai Dirut Pertamina ia tak segera merespons keinginan Jokowi untuk memindahkan kantor pusatnya ke kawasan pesisir Teluk Balikpapan yang menjadi gerbang ibu kota negara (IKN). Entahlah. (sws).
Cegat Ahok Sebagai Dirut Pertamina
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih JIKA hukum ditransaksikan, maka keadilan tergadaikan. Jika hukum tunduk pada politik, maka kehormatan kekuasaan akan menghilang, kedepan hanya akan terjadi praktek kebijakan yang bengis, liar dan mengabaikan rasa keadilan. Hentikan rencana menteri BUMN akan menempatkan Ahok menempati jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina. Akan lebih pantas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk diadili oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas berbagai macam persoalan. Jauh lebih pantas untuk Ahok itu diadili, karena berbagai kasus korupsi yang sudah dia lakukan, bukan justru dilindungi bahkan diberi posisi yang bahayakan negara. DR. Marwan Batubara (Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Irres), mengatakan bahwa \"alat buktinya itu sudah lebih dari cukup. Jadi karena dilindungi secara zalim saja oleh KPK dan mungkin tekanan dari pemerintah maka Ahok itu bisa bebas\". Presiden Joko Widodo (melalui pembantunya Menteri BUMN) jangan terus menabrak rasa kepatutan dan keadilan, melindungi dan memberikan jabatan untuk para koruptor hanya karena kedekatan dengan dirinya. Menteri BUMN, Erick Thohir untuk tidak mengangkat orang yang diduga telah melakukan korupsi menjadi Dirut ataupun jabatan lainnya, apalagi kalau diduga ada niat akan menempatkan seseorang sekedar akan dijadikan alat buldoser keuangan memperkuat dirinya menghadapi Pilpres . Jika Ahok benar dijadikan sebagai Dirut Pertamina, hal tersebut bukan hanya akan mengusik rasa keadilan masyarakat, tetapi rezim ini menjadi bagian para koruptor untuk saling berbagi dan melindungi. \"Apalagi Pertamina itu 100 persen masih punya negara dan menjalankan tugas konstitusional. Jadi tugas konstitusional kalau dikelola, dipimpin pengelolaannya oleh terduga koruptor, hanya akan membawa kerusakan dan kehancuran Korupsi yang sudah merajalela, apabila sudah berkolaborasi dan bersenyawa dengan kekuasaan, jabatan akan diperjualbelikan tanpa peduli siapa yang akan diberi amanahnya. Hentikan slogan \"I am the law - saya adalah hukum dan I\'etat, c\'est moi - negara adalah saya\" , stop memberikan jabatan terkait keselamatan negara dan hajat orang banyak ( masyarakat ) diserahkan kepada orang yang sudah terindikasi memiliki kepribadian yang berwatak tidak amanah. Hentikan adanya rencana akan menyerahkan jabatan Direktur Utama Pertamina kepada Ahok, lebih besar madlarat nya dari pada manfaatnya. ***
Doa Anies Cermin Kekuatan Spiritual
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Ya, Anies telah benar cara dan jalannya, melawan material dengan spiritual. Dengan doa, Anies telah meminjam kekuasaan Tuhan untuk mengangkat bumi dan menundukkan langit. Doa Anies menjadi cermin kekuatan spiritual. Soeharto sekalipun, meski banyak berbeda pandangan dan sikap kepemimpinan dengan Soekarno, dalam masa kejayaannya Soeharto, masih tetap mengakui dan menghargai karya Soekarno. Beda perlakuan terhadap Anies, rezim Jokowi dianggap publik cenderung biadab kepadanya. Terutama saat bersamaan dengan perlakuan pemerintahan Jokowi yang ramah dan terbuka terhadap oligarki dan negara China. Tapi Anies memang beda, tetap bergeming dan tidak reaksioner betapapun bengis dan kejinya kekuasaan memperlakukannya. Pastilah ada keyakinan, bahwasanya Tuhan membersamainya ketika spiritualitas memandu setiap hela napas dan olah jiwa seorang Anies Baswedan. Belum pernah ada pemimpin di Indonesia yang menghadapi pembunuhan karakter dan badai fitnah begitu hebat bahkan oleh segelintir bangsanya sendiri yang menjadi komparador sekaligus antek asing. Belum pernah ada seorang pemimpin di Indonesia dengan begitu masif berupaya dihilangkan karya-karya dan prestasinya yang menakjubkan oleh rezim kekuasaan. Belum pernah ada pemimpin di Indonesia yang ingin mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, harus menghadapi kekuatan oligarki yang Machiavellis. Anies dijegal, Anies terus dikriminalisasi, dan bisa saja Anies terancam jiwanya oleh kekuatan konspirasi jahat yang tidak menginginkan perubahan dan keadaan Indonesia yang lebih baik. Anies seperti tidak diinginkan kehadirannya di panggung presiden oleh rezim dan kroni pengekor oligarki. Anies juga seolah-olah dibuat menjadi musuh kemajemukan, anti keberagaman. Bersama semua kurcaci buzzer dan para mafia yang telah menguasai orang dan sistem dalam penyelenggaraan negara, pemerintah memiliki desain \"Asal Bukan Anies\" dalam platform politik pilpres 2024. Anies dianggap tidak bisa bekerja sama, tidak bisa dipercaya dan menjadi ancaman sekaligus figur pemimpin yang berbahaya bagi rezim kekuasaan yang tiran. Dalam satu kesempatan pidato di acara Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem pada tanggal 16 Juli 2023 di GBK, yang fenomenal dan kolosal. Anies justru tidak tampil dengan orasi yang berapi-api, tidak meledak-ledak, tidak dengan narasi penuh agitasi dan propaganda. Anies justru, tampil kalem, tenang namun tetap berisi dan menggigit. Dalam suasana batin dan kejiwaan yang matang seiring momen milad 72 tahun Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang juga menjadi kader GMNI. Anies meradikalisasi dirinya untuk merendahkan diri dan bersimpuh di hadapan Tuhan. Satu pemandangan langka yang sulit dilakukan seorang pemimpin manapun di hadapan publik. Doa, ya dengan doa. Anies menjadikan podium panggung yang sejatinya menjadi konsolidasi sekaligus unjuk kekuatan partai Nasdem yang kini sedang \"dikuyo-kuyo\" pemerintahan Jokowi. Anies tidak serta-merta syur untuk menyerang, memanfaatkan gairah konfrontasi, menyembur kebencian dan permusuhan kepada rezim di hadapan ratusan ribu massa. Doa yang dipanjatkan Anies yang diikuti para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, telah menjadi ajang pergulatan batin dan kontemplasi pemimpin potensial masa depan Indonesia itu. Ditengah terpaan atmosfer \"like and dislike\" politik kekuasaan, Anies menghidupi jalan terjal dan penuh duri kepemimpinannya dengan ikhtiar dan tawaqal pada Sang Pencipta, pemilik kekuasaan hakiki dan sejati. Anies benar-benar menjadikan doa sebagai senjata kemanusiaan yang berisi peluru Ketuhanan. Menghadapi ketidakadilan dan kezoliman, cukuplah Tuhan sebagai penolongnya begitu Anies membatin. Bukan uang, kekuasaan dan populeritas yang menjadikan dirinya sebagai orang kuat dan berpengaruh. Melainkan kesadaran akan kelemahan dan ketidakberdayaan manusia di hadapan Tuhan. Bukan dengan menggunakan amarah dan amuk massa menghadapi aparat dan kekerasan dalam melakukan perlawanan dan perubahan. Sebagai capres yang didukung rakyat yang mengemban harapan perubahan dan perbaikan Indonesia, mengharuskan Anies taat pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Bagaimanapun banyak dan rumitnya masalah, semua menjadi tak berarti jika mengadu dan berlindung dan mengagungkan Tuhan. Lebih bermakna dan mulia dari itu, Anies memilih mengumandangkan doa, bermunajat dan bersimpuh kepada pemilik semesta alam juga kehidupan di dalamnya. Doa Anies yang menghamba Tuhan meminta kesejahteraan umum buat sekecil-kecilnya pegawai, kemakmuran dan keadilan bagi semua anak bangsa penyandang gelar rakyat, serta meluapkan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Telah menggugah seluruh insan negara bangsa, mendorong munculnya refleksi dan evaluasi perlunya kebangkitan nasionalisme dan patriotisme serta tentu saja keyakinan religius. Pidato Anies yang tak biasa dan lain dari yang lainnya tersebut, bagai menjadi hujan sehari yang menghapus kemarau setahun. Mengisi rohani dengan menghadirkan Ilahi, menyejukan lahir batin yang jenuh pada asupan materialime berbasis kapitalisme dan komunisme. Ya, Anies telah benar cara dan jalannya, melawan material dengan spiritual. Dengan doa Anies telah meminjam kekuasaan Tuhan untuk mengangkat bumi dan menundukkan langit. Karena, doa Anies menjadi cermin kekuatan spiritual. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan, Bekasi Kota Patriot, 3 Muharram 1445/21 Juli 2023.
Kriteria Cawapres yang Diungkap Anies Mengarah pada AHY
Jakarta, FNN – Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), dalam forum terbuka mengungkap kriteria calon wakil presiden yang mendampinginya harus tidak bermasalah dan berani. Kriteria tersebut di luar lima kriteria yang diungkap dirinya maupun koalisi sebelumnya. Kriteria tersebut mungkin paling sulit di antara syarat-syarat lain lain. Anies menyebutnya dengan kriteria nomor 0, karena dulunya dia tidak memasukkan itu. Anies mengungkap syarat cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Dia meyakini bahwa seseorang akan mudah tersandung dalam karier politik jika bermasalah pada masa lalu. Lima kriteria lainnya adalah bisa membantu pemenangan, bisa membuat koalisi semakin solid, bisa membantu pemerintahan, memiliki visi misi yang sama, dan memiliki chemistry atau ikatan. Kriteria yang disebutkan Anies tersebut membuat orang menduga-duga siapa calon wakil presidennya. Sementara itu, secara bersamaan AHY saat ini sangat ofensif dan di beberapa forum secara tegas melakukan kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintahan. Kritik-kritik tersebut semakin menegaskan bahwa ini adalah koalisi perubahan. Tetapi, kritik yang diserang kalai ini adalah soal food estate yang kita tahu bersama bahwa ini adalah proyek Prabowo, calon presiden. Padahal, sebelumnya Demokrat dan Gerindra baru saja melakukan pertemuan. Menanggapi kondisi di atas, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (21/7/23) mengatakan, “Ya, itu dari segi potensi tentu AHY ada di depan, dan Anies memerlukan seseorang yang lepas dari segala macam kontroversi. Kontroversi pertama tentu bebas dari korupsi, nepotisme, ya pasti AHY tidak pernah jadi pejabat jadi dia lepas dari semua soal itu. Kedua, kalau soal pemberani ya jelas, bahkan AHY memutuskan untuk berhenti dari militer, tempat dia dilatih untuk masuk ke dalam wilayah masyarakat sipil. Itu satu keputusan yang berani karena dia berhitung pada waktu itu bahwa dia sangat mungkin tidak akan mencapai potensi tertinggi seperti ayahnya, yaitu jadi Jenderal. Tapi dia berpikir ya mungkin juga mencapai posisi sipil seperti ayahnya. Itu mimpi yang bagus.” Dulu Rocky mendorong hal itu karena dia menganggap bahwa AHY adalah anak muda yang masuk di Pilkada DKI bersaing dengan Anies Baswedan. Pada saat yang sama, Rocky juga tahu bahwa Anies punya kapasitas untuk mengolah bangsa dengan konsep. “Jadi, ini ada semacam dejavu sebetulnya, yaitu bertemu kembali kendati pernah ada di dalam duel di Pilkada DKI 2017,” ujar Rocky. Tetapi, Rocky melihat ada perubahan baru karena kelihatannya AHY atau partai Demokrat secara konsisten mengambil sikap untuk beroposisi terhadap kebijakan Jokowi. Food estate memang ada di bawah koordinasi Prabowo, tetapi jelas itu adalah perintah atau penugasan yang diberikan oleh Jokowi. Kalau kita baca, problemnya apa, yang pertama memang deforestasi. Yang kedua memang itu tersendat-sendat, lalu ada bagian yang hancur tanahnya sehingga tidak bisa tumbuh bagus. Tetapi, seringkali juga dikatakan karena anggaran untuk memelihara lahan yang sudah dikliring itu, sudah diforestasi itu tidak ada. “Kan itu problem food estate sekarang ini, yaitu sudah tidak ada anggaran untuk meneruskan proyek itu sendiri. Jadi, pasti batal, pasti gagal,” ujar Rocky. Dilihat dari segi ekologi, lanjut Rocky, itu pasti tanah yang ditelantarkan karena tidak dirawat, pupuknya salah atau jumlah bibit yang ditanam di situ sebetulnya tidak memenuhi ekonomi cost skill, sehingga potensi untuk menghitung bahwa dia bisa sustainable. Jadi semua itu seperti perencanaan yang dari awal tidak sempurna. “Dan itu memang masuk akal kalau AHY musti kritik food estate walaupun sebetulnya itu adalah soal pemeliharaan atau program yang gagal. Tetapi, dari sudut pandang ekologi, saya kira yang diucapkan AHY betul, karena kita sebetulnya harus mempertahankan jumlah oksigen di Kalimantan maupun di Papua. Jumlah keanekaragaman hayati di hutan-hutan primer di Papua dan Kalimantan. Itu poinnya,” lanjut Rocky. “Jadi, saya kira AHY mengambil poin yang saya kira cukup cerdik karena itu poin yang diusung oleh milenial, oleh anak-anak muda sekarang, yaitu jangan ada satu pohon pun yang ditumbangkan karena itu akan memengaruhi iklim dunia. Jadi, ambil itu yang berkaitan dengan masa depan bumi, termasuk masa depan anak-anak muda yang 60% adalah pemilih baru di dalam pemilu 2024 nanti,” lanjut Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa baik Anies maupun AHY benar-benar membaca keinginan publik, bahkan itu sifatnya memaksa atau imperatif karena poin dia selalu adalah perubahan. Tetapi, orang mau menunggu apa bedanya perubahan itu meski di dalam kondisi paradigmatik. “Jadi, perbedaan paradigma musti diucapkan. Kita lihat bagaimana Anies mulai mengkritik soal-soal yang berhubungan dengan infrastruktur dan AHY mulai mengritik hal yang pasti berhubungan dengan pertahanan, lingkungan, dan segala macam karena demokrat saya kira sangat peka terhadap soal-soal yang menyangkut lingkungan,” ujar Rocky. Kemampuan demokrat untuk melihat politik dari perspektif ekologi, kata Rocky, itu yang akan menjadi semacam pembeda dari partai-partai yang lain, imbuh Rocky. Jarang kita melihat dan mendengar ada uraian yang masuk akal tentang hubungan antara ekologi dan pertahanan nasional dan AHY dalam versi yang sekarang, yang diucapkan kemarin itu bagus sekali. Jadi, kita tuntut sebetulnya semua partai mengucapkan hal seperti itu, kendati banyak partai yang tersandung masalah itu. (sof)
Fenomena Aktivis Dukung Prabowo, Fahri Hamzah: Konsolidasi Besar-besaran Telah Dimulai
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, tahun 2024 adalah waktunya bagi Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa Indonesia. Sebab, tingkat akseptabilitas atau penerimaan terhadap Prabowo semakin meluas. Hal ini menandakan banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat. Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Sehingga berpotensi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil survei beberapa lembaga survei terkait potensi Prabowo memenangi Pilpres 2024 belum lama ini. Menurut Fahri, khususnya para intelektual cendekiawan termasuk aktivis memang sudah waktunya untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). \"Harus ada waktu bagi kita semua untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional. Kita tidak perlu lagi memberikan atau melayani gagasan-gagasan untuk saling melemahkan dan bertengkar tentang soal-soal yang tidak ada dasarnya dan tidak ada ujung pangkalnya,\" kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023). Oleh sebab itu, lanjut Fahri, para aktivis, cendekiawan, intelektual, kyai, ulama para tokoh agama sekarang ini, mulai bersatu untuk mengatakan bahwa memang inilah waktunya Prabowo untuk memimpin konsolidasi dan persatuan. \"Dan saya kira, orang-orang seperti Budiman Sudjatmiko telah sampai pada pikiran seperti itu, yang saya kira akan terus-menerus menjadi arus yang besar di tengah situasi dunia yang tidak lagi menguntungkan bagi ekosistem pertumbuhan,\" ujarnya. Pemikiran seluruh elemen masyarakat tentang Indonesia sebagai negara dan sebagai kekuatan baru, dengan persatuan dan konsolidasi nasional, bisa didapatkan di hari-hari kedepan, demikian tegas calon legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan Prabowo Subianto merupakan capres potensial pada Pilpres 2024 2024 mendatang. Menurutnya, Menhan memiliki tingkat akseptabilitas yang semakin meluas. \"Tak hanya tingkat akseptabilitas, banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat, mengindikasikan Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Semakin banyak dukungan pada Pak Prabowo, seperti Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko menunjukkan bahwa tingkat \'akseptabilitas\' dari Prabowo sebagai Capres 2024 semakin meluas,\" kata Igor, Kamis (20/7/2023).. Igor melanjutkan, dukungan kepada Prabowo tak hanya ada di kalangan akar rumput relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, tapi juga dukungan kepada menteri andalan dan terbaik Presiden Jokowi itu mulai diberikan dari para aktivis 98, mulai dari Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko. “Tidak saja di akar rumput relawan Jokowi, tetapi juga meluas di kalangan para aktivis mulai dari Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko. Bahkan, ukungan yang paling mengejutkan tentu datang dari para kader partai PDI Perjuangan yang belakangan ini seperti memiliki kesan kuat mendukung dan memuji Prabowo. Hal itu tentunya, semakin menguatkan bahwa Prabowo memang capres potensial pada Pilpres 2024,\" pungkasnya. Sementara hasil survei yang dikeluarkan oleh Indonesia Network Election Survey (INES) periode 18-30 Juni 2023 lalu, Prabowo memiliki tingkat akseptabilitas tertinggi, yakni sebesar 81,7 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan raihan akseptabilitas sebesar 60,8 persen. Kemudian, pada posisi berikutnya ada Airlangga Hartarto dengan angka akseptabilitas sebesar 59,8 persen dan Anies Baswedan yang hanya meraup akseptabilitas sebesar 47,9 persen. (Ida)
Jokowi Pilih Pasangan Prabowo Erick untuk Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Prabowo Subianto dan Erick Thohir sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024. Sekaligus meninggalkan Ganjar Pranowo yang telah berada di bawah kendali Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri. “Pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo dan Erick di Istana Kepresidenan Bogor, baru-baru ini, sebagai pertanda keputusan Jokowi memilih Prabowo dan Erick sebagai pasangan untuk kontestasi pilpres 2024. Sekaligus meninggalkan Ganjar Pranowo,” kata analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (21/7). Teori Kubus Kekuasaan Menurut Selamat Ginting, interaksi politik antara ketiga tokoh politik di Istana Bogor itu dapat dibaca berdasarkan teori politik Powercube (kubus kekuasaan). Pertemuan segitiga di Bogor itu berpotensi membahas strategi dan target politik dalam kekuasaan menyangkut siapa, apa dan bagaimana. “Siapa yang dicalonkan atau dipersiapkan menjadi bakal capres dan cawapres, apa alasan‐alasannya dan bagaimana cara untuk memenangkan pilpres 2024,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Interaksi politik, kata Ginting, dapat dianalisis menggunakan teori Powercube, baik dalam tingkat, ruang, dan bentuk kekuasaan di antara ketiga elite politik tersebut. Kekuasaan politik terbagi ke dalam tiga bagian, yakni kekuasaan yang terlihat, kekuasaan tidak terlihat, dan kekuasaan tersembunyi. Ginting mengungkapkan, terbaca secara politik ada kekuasaan yang terlihat (visible of power) dalam pertemuan di istana Bogor sebagai bukan pertemuan biasa. Itulah pertemuan untuk menentukan kebijakan politik menghadapi pilpres 2024. Ada pun kekuasaan yang tidak terlihat (invisible power), kata Ginting, masyarakat akan dibawa ke alam ketidaksadaran, seolah-olah pertemuan itu hanya membahas masalah pertahanan dan masalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya, ketiganya menggunakan pakaian tidak resmi dan berpura-pura seolah-olah pertemuan itu sebagai pertemuan biasa antara presiden dengan dua menterinya. Prabowo adalah Menteri Pertahanan dan Erick adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Mengapa hanya tiga orang saja dalam pertemuan itu dan tidak ada menteri lainnya? Itu jelas terlihat bukan sebagai pertemuan presiden dengan dua menterinya, melainkan pertemuan antara patron dan klien memastikan pasangan yang akan diusung Jokowi sebagai pimpinan partai koalisi,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Ekspresi Politik Jokowi Bagi Ginting, pertemuan di istana Bogor itu sebagai bentuk ekspresi politik Jokowi setelah melalui eksplorasi politik yang cukup lama, terutama antara harus memilih Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. “Sehingga ada kekuasaan tersembunyi (hidden power), yakni Jokowi memastikan meninggalkan Ganjar Pranowo dalam pilpres 2024 ini dan akan memiliki implikasi politik terhadap PDIP dengan koalisinya,” ungkap Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik, magister komunikasi politik, dan sarjana ilmu politik. Menurutnya, dengan melihat bagaimana aliansi politik pilihan Jokowi terbentuk, maka dengan sendirinya masing‐masing sisi kubus sebagai dimensi yang saling berhubungan. Sehingga akan segera terbentuk aliansi politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin Prabowo Subianto dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung Erick Thohir. “Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sendirinya akan tersingkir dalam aliansi tersebut. PKB tetap bisa bergabung atau malah keluar dari koalisi tersebut akan sangat tergantung dinamika politik dalam beberapa hari ke depan,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Berdasarkan teori politik Powercube, lanjut Ginting, keputusan di istana Bogor itu akan dapat memengaruhi ruang yang tersedia bagi partai politik lainnya, seperti Partai Golongan Karya (Golkar) berpotensi untuk bergabung dalam koalisi istana. “Golkar saat ini sedang tidak baik-baik saja. Posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum sedang terancam. Kondisi itu dapat menjadi alat tekan agar Golkar bisa bergabung dalam koalisi istana,” pungkas Ginting.(sws)
Indonesia Dijual Lelang
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih PARA pemodal asing bukan hanya campur tangan pada hampir semua partai politik di Indonesia. Tetapi sudah bisa menguasai hampir semua partai politik. Pada setiap Munas, Kongres, Muktamar sebagai kekuasaan tertinggi mengatur kehidupan jalannya partai, taipan oligarki sangat mudah cawe cawe ambil posisi sebagai sponsor. Dampak ikutannya semua partai harus tunduk pada pemilik modal atau para bohir bandar politik. Denyut kehidupan, langkah kebijakan partai langsung menjadi bebek lumpuh (lume duck). Tidak ada partai politik yang tidak memiliki kaki tangan para bohir pemilik pemodal. Petinggi partai menawarkan harga lelang yang ditawarkan di Munas, Kongres, Muktamar atau apapun namanya. Para bandar politik tidak kalah cepat merespon. Penuhi semua biaya pelaksanaan dan beri uang happy happy pagi para pesertanya semuanya akan kesurupan. Beri seragam, satukan suara pilih dan tentukan ketuanya. Modal para bohir bandar politik tidak lebih 1 triliun sudah memiliki dan menguasai satu partai, sudah bisa di cucuk hidungnya harus berjalan sesuai arahan peluit sponsornya. 9 naga taipan oligarki sudah sangat paham harga dan cara membeli partai politik . Konon harga lazim disepakati 9 partai politik masing masing @1 triliun, total 9 triliun adalah harga yang murah meriah bagi mereka. Bukan hanya partai anggota DPR juga di beli. Ketika saatnya harus mengegolkan sebuah UU para taipan kembali beraksi, beli suara masing masing anggota DPR 575, taruhlah harga masing-masing anggota DPR RI minimal Rp.10 milyar @ anggota angkanya hanya Rp.5,75 Triliun ( dibulatkan Rp.6. Triliun ). Total para Taipan hanya mengeluarkan uang recehan Rp 15 triliun sudah menguasai partai politik dan memiliki boneka DPR RI , siap bekerja sesuai perintah tuannya. Nyasar saat pencapresan tiba, konon Taipan cukup mengeluarkan 40 sampai 50 triliun, semua sudah dalam kendalinya. Hanya dengan modal total 55 triliun - 65 triliun Indonesia sudah dikangkangi, dibeli, dikuasai para taipan. Tidak usah ada patungan biaya antar para taipan, berkaca dari kasus Benny Tjokro mampu membobol 3 BUMN Asuransi sekaligus ( Jiwasraya, Asabri & AJB Bumiputera 1912 ) senilai Rp.52,58 Triliun . Bahkan konon dana yang dirampok oleh Benny Tjokro ( satu orang Cina) sebesar Rp.74,58 triliun itu fakta berbasis data, bukan opini yg dibangun. Sudah bisa beli Indonesia. Begitu murahnya Indonesia saat ini. Kemerdekaan di capai dengan mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan, bisa diperjualbelikan dengan cara biadab. Puncak kegelapan ketika partai politik merampok mengambil alih seolah olah sebagai suara rakyat. Merasa sebagaimana super bodi kekuasaan seperti sistem kekuasaan partai komunis, mendefinisikan dan menempatkan pejabat negara termasuk presiden sebagai boneka Taipan Oligarki Membawa kepiluan berkepanjangan, rakyat hanya sebagai objek politik. Partai tanpa sadar sebagai jongos Oligargi. Anggota dewan dan Presiden semua bersekutu dalam kolam yang sama dan sadar tidak sadar prilakunya menjadi tiran dan mengarah ke otoriter. Di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi kesadaran berbangsa dan negara. Negara dalam kondisi mendung gelap berjalan tanpa arah. Diperparah dengan terjadinya partai, anggota DPR dan Presiden bersekutu akan menjual negara dengan harga lelah dan murah. Pemodal asing dan taipan oligarki yang menguasai partai politik lebih bahaya dibandingkan dengan pasukan perang. Untuk menguasai Indonesia tidak perlu mengirim pasukan perang, kapal selam, nuklir. Cukup kuasai or partai partai politik, presiden dan anggota DPR - di Indonesia sudah bisa dikuasai. ****
POPULER
