ALL CATEGORY
Doa Anies Cermin Kekuatan Spiritual
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Ya, Anies telah benar cara dan jalannya, melawan material dengan spiritual. Dengan doa, Anies telah meminjam kekuasaan Tuhan untuk mengangkat bumi dan menundukkan langit. Doa Anies menjadi cermin kekuatan spiritual. Soeharto sekalipun, meski banyak berbeda pandangan dan sikap kepemimpinan dengan Soekarno, dalam masa kejayaannya Soeharto, masih tetap mengakui dan menghargai karya Soekarno. Beda perlakuan terhadap Anies, rezim Jokowi dianggap publik cenderung biadab kepadanya. Terutama saat bersamaan dengan perlakuan pemerintahan Jokowi yang ramah dan terbuka terhadap oligarki dan negara China. Tapi Anies memang beda, tetap bergeming dan tidak reaksioner betapapun bengis dan kejinya kekuasaan memperlakukannya. Pastilah ada keyakinan, bahwasanya Tuhan membersamainya ketika spiritualitas memandu setiap hela napas dan olah jiwa seorang Anies Baswedan. Belum pernah ada pemimpin di Indonesia yang menghadapi pembunuhan karakter dan badai fitnah begitu hebat bahkan oleh segelintir bangsanya sendiri yang menjadi komparador sekaligus antek asing. Belum pernah ada seorang pemimpin di Indonesia dengan begitu masif berupaya dihilangkan karya-karya dan prestasinya yang menakjubkan oleh rezim kekuasaan. Belum pernah ada pemimpin di Indonesia yang ingin mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, harus menghadapi kekuatan oligarki yang Machiavellis. Anies dijegal, Anies terus dikriminalisasi, dan bisa saja Anies terancam jiwanya oleh kekuatan konspirasi jahat yang tidak menginginkan perubahan dan keadaan Indonesia yang lebih baik. Anies seperti tidak diinginkan kehadirannya di panggung presiden oleh rezim dan kroni pengekor oligarki. Anies juga seolah-olah dibuat menjadi musuh kemajemukan, anti keberagaman. Bersama semua kurcaci buzzer dan para mafia yang telah menguasai orang dan sistem dalam penyelenggaraan negara, pemerintah memiliki desain \"Asal Bukan Anies\" dalam platform politik pilpres 2024. Anies dianggap tidak bisa bekerja sama, tidak bisa dipercaya dan menjadi ancaman sekaligus figur pemimpin yang berbahaya bagi rezim kekuasaan yang tiran. Dalam satu kesempatan pidato di acara Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem pada tanggal 16 Juli 2023 di GBK, yang fenomenal dan kolosal. Anies justru tidak tampil dengan orasi yang berapi-api, tidak meledak-ledak, tidak dengan narasi penuh agitasi dan propaganda. Anies justru, tampil kalem, tenang namun tetap berisi dan menggigit. Dalam suasana batin dan kejiwaan yang matang seiring momen milad 72 tahun Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem yang juga menjadi kader GMNI. Anies meradikalisasi dirinya untuk merendahkan diri dan bersimpuh di hadapan Tuhan. Satu pemandangan langka yang sulit dilakukan seorang pemimpin manapun di hadapan publik. Doa, ya dengan doa. Anies menjadikan podium panggung yang sejatinya menjadi konsolidasi sekaligus unjuk kekuatan partai Nasdem yang kini sedang \"dikuyo-kuyo\" pemerintahan Jokowi. Anies tidak serta-merta syur untuk menyerang, memanfaatkan gairah konfrontasi, menyembur kebencian dan permusuhan kepada rezim di hadapan ratusan ribu massa. Doa yang dipanjatkan Anies yang diikuti para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, telah menjadi ajang pergulatan batin dan kontemplasi pemimpin potensial masa depan Indonesia itu. Ditengah terpaan atmosfer \"like and dislike\" politik kekuasaan, Anies menghidupi jalan terjal dan penuh duri kepemimpinannya dengan ikhtiar dan tawaqal pada Sang Pencipta, pemilik kekuasaan hakiki dan sejati. Anies benar-benar menjadikan doa sebagai senjata kemanusiaan yang berisi peluru Ketuhanan. Menghadapi ketidakadilan dan kezoliman, cukuplah Tuhan sebagai penolongnya begitu Anies membatin. Bukan uang, kekuasaan dan populeritas yang menjadikan dirinya sebagai orang kuat dan berpengaruh. Melainkan kesadaran akan kelemahan dan ketidakberdayaan manusia di hadapan Tuhan. Bukan dengan menggunakan amarah dan amuk massa menghadapi aparat dan kekerasan dalam melakukan perlawanan dan perubahan. Sebagai capres yang didukung rakyat yang mengemban harapan perubahan dan perbaikan Indonesia, mengharuskan Anies taat pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi. Bagaimanapun banyak dan rumitnya masalah, semua menjadi tak berarti jika mengadu dan berlindung dan mengagungkan Tuhan. Lebih bermakna dan mulia dari itu, Anies memilih mengumandangkan doa, bermunajat dan bersimpuh kepada pemilik semesta alam juga kehidupan di dalamnya. Doa Anies yang menghamba Tuhan meminta kesejahteraan umum buat sekecil-kecilnya pegawai, kemakmuran dan keadilan bagi semua anak bangsa penyandang gelar rakyat, serta meluapkan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Telah menggugah seluruh insan negara bangsa, mendorong munculnya refleksi dan evaluasi perlunya kebangkitan nasionalisme dan patriotisme serta tentu saja keyakinan religius. Pidato Anies yang tak biasa dan lain dari yang lainnya tersebut, bagai menjadi hujan sehari yang menghapus kemarau setahun. Mengisi rohani dengan menghadirkan Ilahi, menyejukan lahir batin yang jenuh pada asupan materialime berbasis kapitalisme dan komunisme. Ya, Anies telah benar cara dan jalannya, melawan material dengan spiritual. Dengan doa Anies telah meminjam kekuasaan Tuhan untuk mengangkat bumi dan menundukkan langit. Karena, doa Anies menjadi cermin kekuatan spiritual. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan, Bekasi Kota Patriot, 3 Muharram 1445/21 Juli 2023.
Kriteria Cawapres yang Diungkap Anies Mengarah pada AHY
Jakarta, FNN – Anies Baswedan, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), dalam forum terbuka mengungkap kriteria calon wakil presiden yang mendampinginya harus tidak bermasalah dan berani. Kriteria tersebut di luar lima kriteria yang diungkap dirinya maupun koalisi sebelumnya. Kriteria tersebut mungkin paling sulit di antara syarat-syarat lain lain. Anies menyebutnya dengan kriteria nomor 0, karena dulunya dia tidak memasukkan itu. Anies mengungkap syarat cawapres tak memiliki masalah sangat penting. Dia meyakini bahwa seseorang akan mudah tersandung dalam karier politik jika bermasalah pada masa lalu. Lima kriteria lainnya adalah bisa membantu pemenangan, bisa membuat koalisi semakin solid, bisa membantu pemerintahan, memiliki visi misi yang sama, dan memiliki chemistry atau ikatan. Kriteria yang disebutkan Anies tersebut membuat orang menduga-duga siapa calon wakil presidennya. Sementara itu, secara bersamaan AHY saat ini sangat ofensif dan di beberapa forum secara tegas melakukan kritik-kritik yang tajam terhadap pemerintahan. Kritik-kritik tersebut semakin menegaskan bahwa ini adalah koalisi perubahan. Tetapi, kritik yang diserang kalai ini adalah soal food estate yang kita tahu bersama bahwa ini adalah proyek Prabowo, calon presiden. Padahal, sebelumnya Demokrat dan Gerindra baru saja melakukan pertemuan. Menanggapi kondisi di atas, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (21/7/23) mengatakan, “Ya, itu dari segi potensi tentu AHY ada di depan, dan Anies memerlukan seseorang yang lepas dari segala macam kontroversi. Kontroversi pertama tentu bebas dari korupsi, nepotisme, ya pasti AHY tidak pernah jadi pejabat jadi dia lepas dari semua soal itu. Kedua, kalau soal pemberani ya jelas, bahkan AHY memutuskan untuk berhenti dari militer, tempat dia dilatih untuk masuk ke dalam wilayah masyarakat sipil. Itu satu keputusan yang berani karena dia berhitung pada waktu itu bahwa dia sangat mungkin tidak akan mencapai potensi tertinggi seperti ayahnya, yaitu jadi Jenderal. Tapi dia berpikir ya mungkin juga mencapai posisi sipil seperti ayahnya. Itu mimpi yang bagus.” Dulu Rocky mendorong hal itu karena dia menganggap bahwa AHY adalah anak muda yang masuk di Pilkada DKI bersaing dengan Anies Baswedan. Pada saat yang sama, Rocky juga tahu bahwa Anies punya kapasitas untuk mengolah bangsa dengan konsep. “Jadi, ini ada semacam dejavu sebetulnya, yaitu bertemu kembali kendati pernah ada di dalam duel di Pilkada DKI 2017,” ujar Rocky. Tetapi, Rocky melihat ada perubahan baru karena kelihatannya AHY atau partai Demokrat secara konsisten mengambil sikap untuk beroposisi terhadap kebijakan Jokowi. Food estate memang ada di bawah koordinasi Prabowo, tetapi jelas itu adalah perintah atau penugasan yang diberikan oleh Jokowi. Kalau kita baca, problemnya apa, yang pertama memang deforestasi. Yang kedua memang itu tersendat-sendat, lalu ada bagian yang hancur tanahnya sehingga tidak bisa tumbuh bagus. Tetapi, seringkali juga dikatakan karena anggaran untuk memelihara lahan yang sudah dikliring itu, sudah diforestasi itu tidak ada. “Kan itu problem food estate sekarang ini, yaitu sudah tidak ada anggaran untuk meneruskan proyek itu sendiri. Jadi, pasti batal, pasti gagal,” ujar Rocky. Dilihat dari segi ekologi, lanjut Rocky, itu pasti tanah yang ditelantarkan karena tidak dirawat, pupuknya salah atau jumlah bibit yang ditanam di situ sebetulnya tidak memenuhi ekonomi cost skill, sehingga potensi untuk menghitung bahwa dia bisa sustainable. Jadi semua itu seperti perencanaan yang dari awal tidak sempurna. “Dan itu memang masuk akal kalau AHY musti kritik food estate walaupun sebetulnya itu adalah soal pemeliharaan atau program yang gagal. Tetapi, dari sudut pandang ekologi, saya kira yang diucapkan AHY betul, karena kita sebetulnya harus mempertahankan jumlah oksigen di Kalimantan maupun di Papua. Jumlah keanekaragaman hayati di hutan-hutan primer di Papua dan Kalimantan. Itu poinnya,” lanjut Rocky. “Jadi, saya kira AHY mengambil poin yang saya kira cukup cerdik karena itu poin yang diusung oleh milenial, oleh anak-anak muda sekarang, yaitu jangan ada satu pohon pun yang ditumbangkan karena itu akan memengaruhi iklim dunia. Jadi, ambil itu yang berkaitan dengan masa depan bumi, termasuk masa depan anak-anak muda yang 60% adalah pemilih baru di dalam pemilu 2024 nanti,” lanjut Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa baik Anies maupun AHY benar-benar membaca keinginan publik, bahkan itu sifatnya memaksa atau imperatif karena poin dia selalu adalah perubahan. Tetapi, orang mau menunggu apa bedanya perubahan itu meski di dalam kondisi paradigmatik. “Jadi, perbedaan paradigma musti diucapkan. Kita lihat bagaimana Anies mulai mengkritik soal-soal yang berhubungan dengan infrastruktur dan AHY mulai mengritik hal yang pasti berhubungan dengan pertahanan, lingkungan, dan segala macam karena demokrat saya kira sangat peka terhadap soal-soal yang menyangkut lingkungan,” ujar Rocky. Kemampuan demokrat untuk melihat politik dari perspektif ekologi, kata Rocky, itu yang akan menjadi semacam pembeda dari partai-partai yang lain, imbuh Rocky. Jarang kita melihat dan mendengar ada uraian yang masuk akal tentang hubungan antara ekologi dan pertahanan nasional dan AHY dalam versi yang sekarang, yang diucapkan kemarin itu bagus sekali. Jadi, kita tuntut sebetulnya semua partai mengucapkan hal seperti itu, kendati banyak partai yang tersandung masalah itu. (sof)
Fenomena Aktivis Dukung Prabowo, Fahri Hamzah: Konsolidasi Besar-besaran Telah Dimulai
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, tahun 2024 adalah waktunya bagi Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin bangsa Indonesia. Sebab, tingkat akseptabilitas atau penerimaan terhadap Prabowo semakin meluas. Hal ini menandakan banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat. Kondisi tersebut, mengindikasikan bahwa Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Sehingga berpotensi memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil survei beberapa lembaga survei terkait potensi Prabowo memenangi Pilpres 2024 belum lama ini. Menurut Fahri, khususnya para intelektual cendekiawan termasuk aktivis memang sudah waktunya untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). \"Harus ada waktu bagi kita semua untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional. Kita tidak perlu lagi memberikan atau melayani gagasan-gagasan untuk saling melemahkan dan bertengkar tentang soal-soal yang tidak ada dasarnya dan tidak ada ujung pangkalnya,\" kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023). Oleh sebab itu, lanjut Fahri, para aktivis, cendekiawan, intelektual, kyai, ulama para tokoh agama sekarang ini, mulai bersatu untuk mengatakan bahwa memang inilah waktunya Prabowo untuk memimpin konsolidasi dan persatuan. \"Dan saya kira, orang-orang seperti Budiman Sudjatmiko telah sampai pada pikiran seperti itu, yang saya kira akan terus-menerus menjadi arus yang besar di tengah situasi dunia yang tidak lagi menguntungkan bagi ekosistem pertumbuhan,\" ujarnya. Pemikiran seluruh elemen masyarakat tentang Indonesia sebagai negara dan sebagai kekuatan baru, dengan persatuan dan konsolidasi nasional, bisa didapatkan di hari-hari kedepan, demikian tegas calon legislatif (Caleg) Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I tersebut. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara mengatakan Prabowo Subianto merupakan capres potensial pada Pilpres 2024 2024 mendatang. Menurutnya, Menhan memiliki tingkat akseptabilitas yang semakin meluas. \"Tak hanya tingkat akseptabilitas, banyaknya dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat, mengindikasikan Prabowo merupakan sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Semakin banyak dukungan pada Pak Prabowo, seperti Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko menunjukkan bahwa tingkat \'akseptabilitas\' dari Prabowo sebagai Capres 2024 semakin meluas,\" kata Igor, Kamis (20/7/2023).. Igor melanjutkan, dukungan kepada Prabowo tak hanya ada di kalangan akar rumput relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, tapi juga dukungan kepada menteri andalan dan terbaik Presiden Jokowi itu mulai diberikan dari para aktivis 98, mulai dari Fahri Hamzah hingga Budiman Sudjatmiko. “Tidak saja di akar rumput relawan Jokowi, tetapi juga meluas di kalangan para aktivis mulai dari Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko. Bahkan, ukungan yang paling mengejutkan tentu datang dari para kader partai PDI Perjuangan yang belakangan ini seperti memiliki kesan kuat mendukung dan memuji Prabowo. Hal itu tentunya, semakin menguatkan bahwa Prabowo memang capres potensial pada Pilpres 2024,\" pungkasnya. Sementara hasil survei yang dikeluarkan oleh Indonesia Network Election Survey (INES) periode 18-30 Juni 2023 lalu, Prabowo memiliki tingkat akseptabilitas tertinggi, yakni sebesar 81,7 persen, diikuti oleh Ganjar Pranowo dengan raihan akseptabilitas sebesar 60,8 persen. Kemudian, pada posisi berikutnya ada Airlangga Hartarto dengan angka akseptabilitas sebesar 59,8 persen dan Anies Baswedan yang hanya meraup akseptabilitas sebesar 47,9 persen. (Ida)
Jokowi Pilih Pasangan Prabowo Erick untuk Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Prabowo Subianto dan Erick Thohir sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) untuk pemilihan presiden (pilpres) 2024. Sekaligus meninggalkan Ganjar Pranowo yang telah berada di bawah kendali Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri. “Pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo dan Erick di Istana Kepresidenan Bogor, baru-baru ini, sebagai pertanda keputusan Jokowi memilih Prabowo dan Erick sebagai pasangan untuk kontestasi pilpres 2024. Sekaligus meninggalkan Ganjar Pranowo,” kata analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting di Jakarta, Jumat (21/7). Teori Kubus Kekuasaan Menurut Selamat Ginting, interaksi politik antara ketiga tokoh politik di Istana Bogor itu dapat dibaca berdasarkan teori politik Powercube (kubus kekuasaan). Pertemuan segitiga di Bogor itu berpotensi membahas strategi dan target politik dalam kekuasaan menyangkut siapa, apa dan bagaimana. “Siapa yang dicalonkan atau dipersiapkan menjadi bakal capres dan cawapres, apa alasan‐alasannya dan bagaimana cara untuk memenangkan pilpres 2024,” ujar Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Interaksi politik, kata Ginting, dapat dianalisis menggunakan teori Powercube, baik dalam tingkat, ruang, dan bentuk kekuasaan di antara ketiga elite politik tersebut. Kekuasaan politik terbagi ke dalam tiga bagian, yakni kekuasaan yang terlihat, kekuasaan tidak terlihat, dan kekuasaan tersembunyi. Ginting mengungkapkan, terbaca secara politik ada kekuasaan yang terlihat (visible of power) dalam pertemuan di istana Bogor sebagai bukan pertemuan biasa. Itulah pertemuan untuk menentukan kebijakan politik menghadapi pilpres 2024. Ada pun kekuasaan yang tidak terlihat (invisible power), kata Ginting, masyarakat akan dibawa ke alam ketidaksadaran, seolah-olah pertemuan itu hanya membahas masalah pertahanan dan masalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misalnya, ketiganya menggunakan pakaian tidak resmi dan berpura-pura seolah-olah pertemuan itu sebagai pertemuan biasa antara presiden dengan dua menterinya. Prabowo adalah Menteri Pertahanan dan Erick adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Mengapa hanya tiga orang saja dalam pertemuan itu dan tidak ada menteri lainnya? Itu jelas terlihat bukan sebagai pertemuan presiden dengan dua menterinya, melainkan pertemuan antara patron dan klien memastikan pasangan yang akan diusung Jokowi sebagai pimpinan partai koalisi,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Ekspresi Politik Jokowi Bagi Ginting, pertemuan di istana Bogor itu sebagai bentuk ekspresi politik Jokowi setelah melalui eksplorasi politik yang cukup lama, terutama antara harus memilih Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. “Sehingga ada kekuasaan tersembunyi (hidden power), yakni Jokowi memastikan meninggalkan Ganjar Pranowo dalam pilpres 2024 ini dan akan memiliki implikasi politik terhadap PDIP dengan koalisinya,” ungkap Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik, magister komunikasi politik, dan sarjana ilmu politik. Menurutnya, dengan melihat bagaimana aliansi politik pilihan Jokowi terbentuk, maka dengan sendirinya masing‐masing sisi kubus sebagai dimensi yang saling berhubungan. Sehingga akan segera terbentuk aliansi politik antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang dipimpin Prabowo Subianto dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusung Erick Thohir. “Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sendirinya akan tersingkir dalam aliansi tersebut. PKB tetap bisa bergabung atau malah keluar dari koalisi tersebut akan sangat tergantung dinamika politik dalam beberapa hari ke depan,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Berdasarkan teori politik Powercube, lanjut Ginting, keputusan di istana Bogor itu akan dapat memengaruhi ruang yang tersedia bagi partai politik lainnya, seperti Partai Golongan Karya (Golkar) berpotensi untuk bergabung dalam koalisi istana. “Golkar saat ini sedang tidak baik-baik saja. Posisi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum sedang terancam. Kondisi itu dapat menjadi alat tekan agar Golkar bisa bergabung dalam koalisi istana,” pungkas Ginting.(sws)
Indonesia Dijual Lelang
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih PARA pemodal asing bukan hanya campur tangan pada hampir semua partai politik di Indonesia. Tetapi sudah bisa menguasai hampir semua partai politik. Pada setiap Munas, Kongres, Muktamar sebagai kekuasaan tertinggi mengatur kehidupan jalannya partai, taipan oligarki sangat mudah cawe cawe ambil posisi sebagai sponsor. Dampak ikutannya semua partai harus tunduk pada pemilik modal atau para bohir bandar politik. Denyut kehidupan, langkah kebijakan partai langsung menjadi bebek lumpuh (lume duck). Tidak ada partai politik yang tidak memiliki kaki tangan para bohir pemilik pemodal. Petinggi partai menawarkan harga lelang yang ditawarkan di Munas, Kongres, Muktamar atau apapun namanya. Para bandar politik tidak kalah cepat merespon. Penuhi semua biaya pelaksanaan dan beri uang happy happy pagi para pesertanya semuanya akan kesurupan. Beri seragam, satukan suara pilih dan tentukan ketuanya. Modal para bohir bandar politik tidak lebih 1 triliun sudah memiliki dan menguasai satu partai, sudah bisa di cucuk hidungnya harus berjalan sesuai arahan peluit sponsornya. 9 naga taipan oligarki sudah sangat paham harga dan cara membeli partai politik . Konon harga lazim disepakati 9 partai politik masing masing @1 triliun, total 9 triliun adalah harga yang murah meriah bagi mereka. Bukan hanya partai anggota DPR juga di beli. Ketika saatnya harus mengegolkan sebuah UU para taipan kembali beraksi, beli suara masing masing anggota DPR 575, taruhlah harga masing-masing anggota DPR RI minimal Rp.10 milyar @ anggota angkanya hanya Rp.5,75 Triliun ( dibulatkan Rp.6. Triliun ). Total para Taipan hanya mengeluarkan uang recehan Rp 15 triliun sudah menguasai partai politik dan memiliki boneka DPR RI , siap bekerja sesuai perintah tuannya. Nyasar saat pencapresan tiba, konon Taipan cukup mengeluarkan 40 sampai 50 triliun, semua sudah dalam kendalinya. Hanya dengan modal total 55 triliun - 65 triliun Indonesia sudah dikangkangi, dibeli, dikuasai para taipan. Tidak usah ada patungan biaya antar para taipan, berkaca dari kasus Benny Tjokro mampu membobol 3 BUMN Asuransi sekaligus ( Jiwasraya, Asabri & AJB Bumiputera 1912 ) senilai Rp.52,58 Triliun . Bahkan konon dana yang dirampok oleh Benny Tjokro ( satu orang Cina) sebesar Rp.74,58 triliun itu fakta berbasis data, bukan opini yg dibangun. Sudah bisa beli Indonesia. Begitu murahnya Indonesia saat ini. Kemerdekaan di capai dengan mengorbankan darah, nyawa, dan harta para pejuang kemerdekaan, bisa diperjualbelikan dengan cara biadab. Puncak kegelapan ketika partai politik merampok mengambil alih seolah olah sebagai suara rakyat. Merasa sebagaimana super bodi kekuasaan seperti sistem kekuasaan partai komunis, mendefinisikan dan menempatkan pejabat negara termasuk presiden sebagai boneka Taipan Oligarki Membawa kepiluan berkepanjangan, rakyat hanya sebagai objek politik. Partai tanpa sadar sebagai jongos Oligargi. Anggota dewan dan Presiden semua bersekutu dalam kolam yang sama dan sadar tidak sadar prilakunya menjadi tiran dan mengarah ke otoriter. Di tubuh bangsa ini sedang terjadi perilaku permisif dan ambivalensi kesadaran berbangsa dan negara. Negara dalam kondisi mendung gelap berjalan tanpa arah. Diperparah dengan terjadinya partai, anggota DPR dan Presiden bersekutu akan menjual negara dengan harga lelah dan murah. Pemodal asing dan taipan oligarki yang menguasai partai politik lebih bahaya dibandingkan dengan pasukan perang. Untuk menguasai Indonesia tidak perlu mengirim pasukan perang, kapal selam, nuklir. Cukup kuasai or partai partai politik, presiden dan anggota DPR - di Indonesia sudah bisa dikuasai. ****
Anies Digertak, KPP Digebrak, Rakyat Bergerak
Oleh Laksma Prn Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Minggu 16 Juli 2023 Gelora Bung Karno atau GBK meledak. Partai Nasdem telah membanjiri GBK dengan lautan manusia dalam kegiatan Apel Siaga Perubahan. Apel siaga yang digagas Partai NasDem mampu menjadikan GBK menjadi lautan manusia. Sekitar 200 ribu orang tumpah ruah di GBK menggelorakan semangat perjuangan. Selama Anies Rasyid Baswedan melakukan ibadah haji Juli 2023, para pendusta dan Islamphobia menyerang Anies habis habisan dengan hoax dan fitnah, tukang bohong naik haji kata para pendusta tersebut. Pertolongan Tuhan membungkam para pendusta, melalui pemerintah kerajaan Arab Saudi membongkar kebohongan para pendusta buzzer bayaran dengan menyebar foto dan vidio bahwa Anies menjadi tamu kehormatan pemerintah Arab Saudi selama melaksanakan ibadah haji tahun 2023 tersebut. Vidio dan foto diakun resmi IG Arab Saudi tersebut membuktikan Anies bukan pembohong, tapi difitnah pembohong dan fitnah keji lainnya. Serangan berlanjut, rombongan Menteri datang ke JIS, bersama serombongan wartawan mencari celah untuk menyatakan JIS atau Jakarta Internasional Stadion tidak standar FIFA. Wow, penyataan rombongan Menteri tersebut tidak salah karena kemungkinan mereka telah menjadi petugas FIFA sehingga hasil investigasi mereka berstandar FIFA. Ditengah serangan terhadap Anies tersebut, koalisi partai pendukung diporak porandakan, Partai Nasdem dilucuti dan Partai Demokrat akan dikebiri, goyahkan Nasdem? Pecahkah Demokrat? Ternyata tidak, rakyat percaya bahwa Anies Rasyid Baswedan calon presiden mereka. Nasdem, Demokrat dan PKS adalah koalisi Perubahan untuk Persatuan mencalonkan Anies sebagai calon presiden maka berduyun duyun rakyat memenuhi GBK pada Minggu 16 Juli 2023 tanda mendukung secara total upaya KPP tersebut. Tidak ada satupun yang dapat menghalang halangi kehendak rakyat. Mereka yang datang berduyun duyun itu memenuhi undangan partai Nasdem tapi mereka bukan kader partai Nasdem, Demokrat atau PKS. Atribut mereka kaos yang bertuliskan Anies Presiden. Mereka adalah Rakyat yang menginginkan perubahan dan mereka yakin Anies Rasyid Baswedan yang mampu memenuhi hasrat rakyat itu. Anies digertak, Nasdem, Demokrat dan PKS digebrak, Rakyat bergerak meyakinkan partai partai koalisi pendukung Anies untuk terus maju tak gentar membela yang benar. Membanjirnya Rakyat di GBK membuktikan bukan Anies yang berambisi menjadi presiden dan bukan pula Nasdem, PKS dan Demokrat yang ingin menjadikan Anies presiden, tapi rakyat yang berkepentingan dan berkeinginan Anies menjadi presiden tahun 2024 sampai dengan 2029. Karena itu tentunya rakyat akan mengawal mereka partai partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) agar dapat mencalonkan Anies sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024 dan memastikan pemilu berjalan demokratis sesuai undang undang yang berlaku dengan bebas, jujur, adil. Selamatkan Anies Rasyid Baswedan, Selamatkan Pemilu tahun 2024 (*)
PBB Menyatakan Penodaan Kitab Suci Tidak Bisa Ditolelir
Toronto, FNN - Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric pada Kamis waktu setempat menyatakan sikap tidak menghormati kitab suci dan rumah ibadah tak bisa ditolelir. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas kasus penodaan AlQuran di Swedia.\"Yang kita butuhkan adalah saling menghormati. Saya kira kami sudah jelaskan bahwa penodaan kitab suci dan rumah ibadah tidak bisa ditolelir,\" kata dia kepada pers.Sembari menyebut prilaku itu biasanya dilakukan sebagai provokasi, Dujarric menekankan pentingnya tidak terprovokasi.Dia menyatakan orang-orang seharusnya saling menghormati agamanya, tidak main hakim sendiri, dan menghindari aksi kekerasan.Pada Kamis pagi, sekelompok orang Irak menyerbu Kedutaan Besar Swedia di Baghdad.Mereka membakar gedung kedutaan besar itu sebagai protes atas pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi pada 28 Juni dan dilakukan oleh Salwan Monikoa, pria kelahiran Irak yang tinggal di Swedia.Kementerian Luar Negeri Swedia mengutuk serangan di kedutaan besarnya di Baghdad, yang disebutnya sebagai \"pelanggaran serius\" terhadap Konvensi Wina.Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Turki, Irak, Pakistan, Indonesia, Afghanistan dan negara-negara Islam lainnya, mengutuk serangan terhadap kompleks kedutaan besar Swedia itu.Swedia menyatakan tengah menyelidiki insiden tersebut.Menyusul serangan terhadap misi diplomatik Swedia itu, Momika kembali menodai AlQuran dengan menginjaknya dan juga bendera Irak di depan Kedutaan Besar Irak di Swedia.Insiden Kamis itu terjadi setelah Irak memperingatkan Swedia akan memutuskan hubungan diplomatik jika penodaan Al-Quran terjadi lagi.Bagdad melangkah lebih jauh dengan mem- persona non grata-kan duta besar Swedia setelah Al-Quran untuk kedua kalinya dalam sebulan dinodai kembali.(ida/ANTARA)
Pertamina Memberi Sanksi Ratusan Agen LPG dan SPBU di Babel
Pangkalpinang, FNN - Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) selama Januari hingga Juni 2023 telah memberikan sanksi kepada ratusan agen LPG (Liquified Petroleum Gas dan pengelola SPBU(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(Babel) karena melakukan kecurangan menyalurkan bahan bakar subsidi.\"Kami memberikan sanksi tegas terhadap lembaga penyalur yang terbukti menjual BBM dan LPG bersubsidi tidak tepat sasaran,\" kata Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan dalam keterangan diterima di Pangkalpinang, Jumat.Ia mengatakan sepanjang tahun 2023 , Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan telah memberikan 114 sanksi dengan rincian 46 SPBU dan 68 agen LPG, karena terbukti melakukan pelanggaran dalam menyalurkan BBM dan LPG subsidi.\"Sanksi yang diberikan kepada agen dan SPBU subsidi ini berupa skorsing pemberhentian penyaluran BBM bersubsidi selama 30 hari hingga pemutusan hubungan usaha (PHU) dan surat peringatan serta pemotongan alokasi untuk LPG,\" katanya.Ia menyatakan penjualan BBM dan LPG bersubsidi harus tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga Pertamina dengan tegas telah menginstruksikan kepada seluruh lembaga penyalur untuk menjalankan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi sesuai dengan regulasi yang berlaku.\"Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi maka tindakan tersebut akan diproses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku,\" katanya..Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang proaktif membantu pengawalan dengan melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.\"Kami berharap masyarakat dapat melapor ke kepolisian terdekat atau menghubungi Pertamina Call Center 135,” kata Nikho.(ida/ANTARA)
OJK Menerbitkan Aturan Baru Penggunaan Jasa Akuntan Publik
Jakarta, FNN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan baru melalui POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP KAP) guna memperkuat integritas laporan keuangan industri jasa keuangan dengan meningkatkan peran manajemen dan akuntan publik.“POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan penggunaan jasa AP KAP dalam kegiatan jasa keuangan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Pengaturan yang disempurnakan dalam POJK AP KAP tersebut mencakup harmonisasi pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) akuntan publik sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik.Kemudian peraturan perundang-undangan tentang praktik akuntan publik, penguatan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pengelolaan administrasi kegiatan akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP), serta pertukaran data untuk mendukung pengawasan terhadap AP dan KAP.POJK AP KAP yang baru juga mengatur peran kerja sama kantor akuntan publik dengan afiliasi asing yang diharapkan memperkuat pengendalian mutu dan kompetensi AP dan KAP.Lebih lanjut, Aman menjelaskan POJK AP KAP mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Juli 2023. Permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan lingkup pemberian jasa, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan pengaktifan kembali, dan/atau pengunduran diri yang disampaikan AP dan/atau KAP yang telah diterima OJK sebelum POJK AP KAP berlaku, akan diproses sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017.“Pada saat POJK AP KAP ini mulai berlaku maka POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” katanya.(ida/ANTARA)
Terkait TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Menyelidiki Keterangan Ahli
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah mengambil keterangan sejumlah saksi ahli terkait penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Jumat, mengatakan penyidik telah melakukan koordinasi dan diskusi mendalam dengan para ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ahli korporasi, ahli pidana dan ahli lainnya dalam penyelidikan tersebut. \"Sudah dilakukan koordinasi dan diskusi yang mendalam dengan para ahli TPPU dan ahli pidana terkait dugaan TPPU PG (Panji Gumilang), namun masih dalam proses penyelidikan,\" kata Whisnu.Dari hasil penyelidikan ini, kata Whisnu, pihak masih akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Al Zaytun.\"Minggu depan kami akan undang beberapa saksi dari Yayasan Al Zaitun,\" kata Whisnu.Dugaan TPPU ini berawal dari laporan hasil analisa (LHA) dari PPATK yang diberikan ke Polri. Dilihat dari polanya ditemukan unsur TPPU (money laundering), tindak pidana korupsi dan penggelapan.Dugaan TPPU Panji Gumilang diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Selasa (11/7).Mahfud menduga ada penyalahgunaan aset-aset Ponpes Al Zaytun yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pemimpin pesantren yang terletak di Indramayu.Beberapa aset yang diduga disalahgunakan, di antaranya tanah-tanah milik Ponpes Al Zaytun yang sertifikat kepemilikannya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya.Mahfud menyampaikan hasil pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan ada 295 bidang tanah yang kepemilikan sertifikatnya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya.Para pemegang sertifikat itu, diantaranya Abdussalam Raden Panji Gumilang yang diketahui mengantongi 107 sertifikat tanah dengan luas lahan kurang lebih 806.000 meter persegi, kemudian Farida Al Widad memiliki 22 sertifikat dengan luas tanah 142.500 meter persegi.Panji Gumilang tidak hanya dilaporkan terkait dugaan TPPU, tapi juga penistaan agama serta penyalahgunaan zakat.Kasus dugaan penistaan agama ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Sedangkan kasus dugaan penyalahgunaan zakat masih ditangani Polres Indramayu, jika barang bukti cukup maka akan ditarik ke Bareskrim Polri.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis (20/7) mengatakan Polres Indramayu meminta keterangan informasi terhadap pelapor dan saksi-saksi serta meminta barang bukti pendukung lainnya.\"Selanjutnya apabila sudah dirasa cukup bukti maka akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri melalui Polda Jabar,\" kata Ramadhan.(ida/ANTARA)
POPULER
