ALL CATEGORY
Relawan Optimistis Anies Baswedan Menjadi Capres 2024
Jakarta, FNN - Koordinator Presidium Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), La Ode Basir mengatakan pihaknya optimistis bahwa Anies Baswedan menjadi salah satu calon presiden (capres) dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Ingin kami sampaikan bahwa kami, relawan, sangat optimis bahwa Anies Rasyid Baswedan akan merupakan salah satu calon presiden dengan siapa pun wakilnya yang akan ikut kontestasi Pemilu 2024,\" kata Basir dalam konferensi pers Sekber Relawan Anies Baswedan di Rumah Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu.Ia menjelaskan optimisme tersebut muncul atas dasar empat indikator, yakni pertama, simpul relawan Anies Baswedan semakin bertambah dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.\"Hari ini tercatat dalam komunikasi kami, hampir 700-an simpul relawan,\" ujarnya.Kedua, kata Basir, pihaknya meyakini bahwa simpul relawan Anies memiliki soliditas yang semakin kokoh. Menurut Basir, kerja internal rimpul relawan telah bagus.\"Soliditas di antara simpul relawan ini makin kokoh, makin kuat, makin solid, kerja di dalam inheren mereka saat ini sudah sangat bagus,\" kata dia.Indikator ketiga, ujar dia, kolaborasi dan sinergitas di antara simpul relawan sangat tinggi. Dengan begitu, upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat semakin menampakkan hasil.\"Yang keempat adalah relawan-relawan kami, ini sudah menjangkau, yang meminjam bahasa Mas Anies, adalah gugus terdepan. Sudah sangat banyak relawan kami yang menjangkau di tingkatan desa, kelurahan, kampung, RT, RW, bahkan sudah bicara di TPS,\" ucapnya.Sementara itu, terkait survei beberapa lembaga yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan lebih rendah dibanding nama capres lainnya, Basir menyebut relawan memandang hasil survei tersebut sebagai sebuah pengetahuan yang sifatnya positif.\"(Survei itu) sebuah instrumen untuk memacu kami lebih giat lagi dalam bekerja, tetapi bahwa (survei) itu sebagai satu-satunya instrumen, bukan, ya,\" kata dia.Basir pun mengenang hasil survei ketika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, kata Basir, banyak survei yang menyebut elektabilitas Anies tidak tinggi.\"Mulai dari awal sampai bahkan tinggal satu minggu, nah Pilkada (DKI) saat itu, catatan saya, ada enam lembaga yang menempatkan Anis kalah. Faktanya Anies menang,\" ucapnya.Basir mengatakan relawan berharap partai politik (parpol) yang bergabung mendukung Anies akan semakin bertambah.\"Ibarat analogi itu partai adalah bus, kami relawan adalah penumpang yang menunggu di halte. Tentu kami sangat berharap karena jumlah kami yang menunggu di halte ini sangat banyak, sangat berharap busnya banyak yang datang dan cepat datangnya,\" kata dia.Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pemanggilan Airlangga oleh Kejagung, Desain Dasarnya adalah Mengambil Alih Golkar
Jakarta, FNN - Pemanggilan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, oleh Kejagung sebagai saksi kasus perizinan ekspor minyak goreng bisa berimplikasi serius pada posisinya sebagai Ketum Golkar. Apalagi pemeriksaan Airlangga ini bersamaan dengan dinamika dalam internal Golkar yang menginginkan adanya Munaslub. Ditambah lagi dengan pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang siap menjadi Ketum Golkar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu Munaslub bukan hanya isapan jempol belaka dan pemeriksaan saksi Airlangga bukan persoalan main-main bagi Golkar. Menanggapi isu tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (26/7/23) mengatakan, “Saya kira, akhirnya kita pastikan bahwa Golkar itu sudah selesai. Airlangga mungkin dalam satu minggu ini sudah dapat status, sprindiknya pasti keluar. Dan memang, saya kira itu rencananya. Kan nggak mungkin, isu yang menyangkut kepentingan Jokowi itu yang dimandatkan melalui Luhut, yang kemarin kita sebut ada kuda troya sebetulnya.” “Tetapi, kita tahu bahwa di belakang itu, desain dasarnya adalah untuk mengambil alih Golkar, atau membatalkan ide-ide yang ada di belakang pikiran Airlangga. Jadi, penyesatan-penyesatan headline hari-hari ini memang dimaksudkan untuk membelejeti Airlangga. Semua talk show akan diarahkan ke situ,” lanjut Rocky. Dalam siatuasi politik seperti ini, Jokowi bukannya melakukan konsolidasi, malah memperbesar front pertempuran. Sebut saja Jokowi berhadapan dengan Megawati, Surya Paloh, dan sekarang dengan Golkar. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung mengatakan bahwa sebetulnya, seseorang, kalau dia patriot, pasti duel. Kalau Jokowi mau duel dengan Megawati, lakukan saja. Tetapi, dia juga seorang yang pengecut. Jokowi berupaya untuk dapat semacam pemaafan dari Megawati, karena dia tahu bahwa tidak cukup kalau sekadar dijamin oleh oleh seseorang yang dia percaya selama ini sebagai menteri utama. Oleh karena itu, dia mesti lakukan banyak hal. Jadi, dia bertaruh dengan kecemasan dia sendiri. Psikologi ini yang buruk sebetulnya. “Jadi kita lihat Jokowi terus-menerus mengaktifkan yang dia sebut sebagai ngopi-ngopilah, kasak kusuk ke mana-mana, pada akhirnya dia tahu bahwa dia akan ditinggalkan sendirian tuh. Nah, sebelum dia ditinggalkan sendirian, dua hal dilakukan, halangi mereka yang bermaksud untuk mempersoalkan dia dan dekati mereka yang masih punya potensi untuk dia sogok,” ungkap Rocky. Padahal, lanjut Rocky, sebetulnya mereka yang sedang dia sogok juga bertanya-tanya kok tidak konsisten. Kenapa dirinya disogok dan yang lain juga disogok. “Jadi, ini kalau kita terangkan ada otoriterian personality pada Jokowi, tetapi bukan otoriterian yang yang perwira. Ini otoriterian yang pengecut. Jadi, saya minta maaf mesti menganalisis watak seseorang yang di ujung kekuasaannya justru dia tidak percaya diri,” ungkap Rocky. Ada dua faktor dalam Golkar saat ini, yaitu faktor internal Golkar sendiri yang mungkin khawatir dengan elektabilitasnya yang tidak naik-naik, yang bisa berdampak pada para caleg untuk mendapatkan kursi pada pileg. Faktor kedua, Jokowi melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang paling mungkin dikendalikan setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden. “Iya, itu liciknya di situ tuh. Dia mengintai sebetulnya kader-kader Golkar yang masih berpotensi untuk diganti, diberantakkan. Dan dia melihat bahwa potensi perpecahan di Golkar memang terbuka tuh, karena memang ada faktor kelemahan penampilan publiknya Airlangga. Tetapi, faktor itu dieksploitasi,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, kalau Airlangga tidak mampu, biarkan saja Golkar terima, itu urusan internal Golkar. Tetapi, urusan internal itu memang diintip oleh Jokowi sebagai peluang untuk mengambil alih Golkar. Kalau misalnya Airlangga baik-baik saja tidak ada soal, tapi kalau Airlangga kurang, tinggal adakan munas untuk mengganti Airlangga. Tetapi, supaya Airlangga tidak mampu lagi untuk fight back karena dia tetap masih punya faksi di situ, termasuk anak-anak muda, maka dia mesti diterdakwakan supaya berhenti sebagai pemimpin Golkar. “Jadi, Airlangga dihentikan bukan oleh munas, tapi oleh kasus korupsi yang absurd. Karena kasus ini sudah dua tahun lalu, dikeluarkan sekarang dalam upaya untuk menghalangi Airlangga. Di situ nggak fairnya. Kalau soal organisasi biar dia lakukan pemecatan pada Airlangga, bukan dijadikan sandera oleh Jokowi dengan kasus yang sudah pernah kita bahas,” ungkap Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi tidak memberantas korupsi, tapi justru menggunakan korupsi sebagai alat tukar tambah. Jadi, Jokowi mengumpankan orang untuk korupsi supaya bisa memanfaatkan ujungnya. Etika itu yang menunjukkan cara politik Mataram, cara politik Jawa yang seringkali penuh dendam. Diumpankan seseorang supaya bisa dihalangi sepenuhnya. “Kan orang yang begitu bengis kan, seorang yang sederhana tapi bengis. Itu maksudnya. Kesederhanaan itu di belakangnya ada kerakusan, di belakang kesederhanaan ada kebengisan, di belakang kesederhanaan ada manipulasi. Itu soalnya,” ungkap Rocky.(sof)
Relawan Anies Diserang, FP3 dan FP2 Bergerak
Oleh Laksma Prn Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik RUMAH dan mobil ketua DPD Milenianies, Relawan Anies di Ciamis atas nama Dadang Kusman di Dusun Nasol, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, dirusak oleh Tarhidin yang merupakan tetangganya sendiri pada pagi hari pukul 6.45 WIB. Rabu (19/7/2023). Kejadian dipagi buta tersebut menimbulkan rasa trauma pada keluarganya. H Dadang Kusman Hidayat yang menjadi korban perusakan mobil dan rumah oleh tetangganya tersebut, menceritakan bahwa pelaku tiba-tiba saja pagi itu datang ke rumahnya dengan membawa kampak besar. H Dadang terkejut, lalu menutup pintu rumahnya. Ternyata setelah pintu ditutup, kaca rumah, kaca mobil menjadi sasaran amukan, semuanya dihabisi. Istri saya, cucu saya sampai jerit-jerit ketakutan,” ungkapnya. H Dadang mengaku kenal dengan pelaku. Lebih lanjut H Dadang mengatakan bingung mengapa pelaku sampai mendatangi rumahnya, kemudian melakukan pengrusakan seperti itu. “Sampai sekarang saya nggak ngerti,” ungkap H Dadang. Kejadian berlangsung sekitar 5 menit, setelah itu, pelaku langsung pergi. Pelaku Tarhidin ternyata adalah ODGJ, kadangkala sakit, kadangkala sehat, dan memang sudah sering itu pelaku seperti itu, namun dengan membawa senjata tajam adalah baru yang pertama kali. Binmas setempat telah mendatangi rumah H Dadang pasca perusakan, menyampaikan bahwa masalahnya sudah ditangani Dinas Sosial. Menerima informasi kejadian tersebut, FP3 (Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI POLRI untuk Perubahan) mengirimkan team advokasinya bersama dengan Relawan Tim Hukum Nasional untuk Anies kelokasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa kejadian tersebut adalah murni kejadian biasa, tidak ada motif politik. Disamping itu merupakan kepedulian FP3 terhadap Rakyat terutama relawan Anies Rasyid Baswedan dimanapun berada agar tidak takut dalam menghadapi kemungkinan adanya ancaman maupun provokasi seperti apapun. Tindakan ini dirasa perlu diambil FP3 mengingat banyaknya kejadian penganiayaan dan pengrusakan oleh ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) terhadap tokoh masyarakat atau tokoh agama. Berulangnya kejadian ODGJ mengamuk dan menyerang tokoh masyarakat atau tokoh agama ini perlu dicermati dengan seksama karena mereka yang diserang adalah tokoh terpilih, bukan orang kebanyakan, sehingga bisa saja ODGJ menjadi alat Pada kegiatan di Ciamis tersebut FP3 bekerjasama dengan FP2 (Forum Purnawirawan TNI POLRI untuk Perubahan. Berbeda dengan FP3 yang beranggotakan purnawirawan perwira tinggi, FP2 adalah forum yang sama beranggotakan para purnawiran TNI POLRI semua golongan dan pangkat yang telah terbentuk dibebagai wilayah Indonesia. Selamatkan Pemilu 2024 dari kejahatan apapun. (*)
Fasilitas TNI AU Dilarang Digunakan untuk Kegiatan Politik
Biak, FNN - Panglima Komando Operasi Udara III (Pangkoopsud) Marsekal Muda TNI Donald Kasenda menegaskan, semua fasilitas milik TNI AU dilarang digunakan untuk kegiatan politik praktis guna menjaga sikap netralitas TNI di Pemilu 2024.\"Saya pastikan prajurit TNI AU di lingkup Komando Operasi Udara III Biak akan bersikap netral dan tidak boleh dukung calon atau partai manapun menghadapi tahun politik 2024,\" tegas Panglima Koopsud III Marsda TNI, Donald Kasenda seusai membuka bakti sosial TNI AU ke-76 di Biak, Rabu.Ditegaskan Marsda Kasenda sikap menjaga netralitas prajurit TNI AU sudah sesuai dengan perintah langsung dari Panglima TNI dan pimpinan Mabes TNI AU serta Pangkoopsud III.Kasenda mengatakan akan memberikan sanksi tegas bagi prajurit TNI AU jika terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis menghadapi pemilu serentak 14 Februari 2024Ditegaskannya, kalau ada prajurit dukung-mendukung dari TNI AU, nanti akan dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.\"Karena sudah dari dulu yang namanya TNI AU harus netral dan tidak boleh memilih atau memihak calon maupun parpol apapun di Pemilu 2024, \" tegas Pangkoopsud III.Disinggung pengawasan fasilitas TNI AU di Biak supaya tidak disalahgunakan menghadapi tahun politik Pemilu 2024, menurut Pangkoopsud Kasenda, semua aset miliknya akan dilakukan pengawasan secara ketat.Untuk mengantisipasi penyalahgunaan aset milik TNI AU di Biak, menurut Pangkoopsud, akan ditugasi satuan Polisi Militer Angkatan Udara melakukan pengawasan ketat.\"Jajaran TNI AU harus menjaga dan mengamankan aset TNI AU yang ada di lingkup satuan Koopsud III,\" kata Marsda Kasenda.Pangkooosud mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kepada pimpinan TNI AU jika menemukan bukti keterlibatan prajuritnya dalam kegiatan politik praktis seperti Pemilu 2024 dan Pilkada.(sof/ANTARA)
Tak Takut (Berakhir) Dibegal Tuhan
Oleh Ady Amar - Kolumnis PEMBEGAL pada saatnya akan terbegal-begal juga. Pastilah itu atas perintah Tuhan. Pastinya akan menyakitkan. Sunnatullahnya demikian. Tidak percaya? Ya, itu karena tak belajar dari pemimpin yang memilih jalan hidup dengan membegal--sebutan lain dari pemimpin tiran--yang berakhir dan jatuh dengan terhina dan mengenaskan. Tidak terhitung jumlah pemimpin atau rezim yang membegal rakyatnya dengan berbagai rupa, itu berakhir tumbang mengenaskan. Akhir hidupnya akan terbegal-begal oleh munculnya amuk kemarahan rakyat meminta pertanggungjawaban. Tidak lewat parlemen yang sekian lama bisu-tuli tak mampu menampung jeritan rakyat ditumpahkan. Pilihan lalu jatuh pada parlemen jalanan. Pilihan untuk meneriakkan kemarahan sekian lama terpendam, lalu ditumpahkan sekencang sekerasnya. Semua itu digerakkan Tuhan. Membegal jadi cara rezim untuk menghentikan laju demokrasi. Merasa digdaya mampu menaklukkan segalanya. Membegal punya makna luas--merampas, merusak dan seterusnya--dengan konotasi melakukan upaya paksa sesukanya. Merasa tak ada kekuatan yang mampu menghentikan. Menghentikan apa saja yang dimaui-inginkan. Segala cara dilakukan sesukanya, seolah itu kepatutan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Rezim Jokowi tampak terjebak pada pilihan membegal Anies Baswedan, dan partai politik yang mengusungnya. Seolah itu langkah politik yang dimungkinkan. Hal itu tampak dilakukan pembantu setianya, yang mustahil tak diketahuinya. Kesan pembiaran itu amat terasa. Pertanda restu pun ia berikan. Adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang terang-terangan membegal Partai Demokrat. Kasusnya masih bergulir lewat Pengajuan Kembali (PK) di MA. Moeldoko tak memiliki KTA Demokrat, karena ia tak pernah jadi anggotanya. Cara membegal dipakai untuk bisa jadi ketua umumnya. Taklah mungkin nalar mampu menafsir langkahnya itu. Absurd. Setelah itu membegal Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, yang juga menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dipelorot sebagai Ketua Umum cukup lewat Mukernas, September 2022, bukan lewat Muktamar, forum tertingginya. Digantikan Plt Ketua Umum Muhamad Mardiono, yang dikenal sebagai \"orang dekat\" Presiden Jokowi. Tidak jelas karena apa Suharso Monoarfa itu diganti, tapi yang jelas agar PPP tidak ikut-ikutan mendukung pencapresan Anies Baswedan. Agaknya langkah Suharso itu terendus, dan karenanya dihentikan. Membegal Demokrat, itu pun sejatinya untuk menghentikan langkah Anies sebagai salah satu kandidat Capres pada Pilpres 2024. Semua analisa menafsir demikian, itu karena kecenderungan sikap politik Partai Demokrat yang memilih mengusung Anies. Meski saat itu Demokrat belum resmi mencapreskan Anies. Tapi perlu jauh hari pembegalan itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar Anies tak lolos sebagai salah satu capres. Lalu perlakuan pada Partai NasDem terang benderang bisa dilihat. Sekjen NasDem Johnny G. Plate, yang juga sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika disoal masalah korupsi BTS. Kasusnya mulai bergulir di pengadilan. Sedang 2 menteri NasDem lainnya yang tersisa sepertinya menunggu giliran untuk juga dicokok dengan sangkaan yang bisa dibuat. Belum lagi bisnis Surya Paloh yang kabarnya turut juga \"diganggu\". Tapi Surya Paloh tak merasa gentar. Maju pantang mundur untuk menjadikan Anies Capres yang diusung NasDem. Kerja komisi anti rasuah (KPK) yang terus mengorek-orek adanya unsur korupsi pada penyelenggaraan ajang Formula E, itu seperti dibuat tanpa perlu dihentikan, meski tak ditemukan unsur korupsi di sana. Gelar perkara sampai perlu 19 kali dilakukan, sebuah upaya keras menersangkakan Anies dilakukan. Jika tidak ada unsur korupsi di sana, meski seratus kali gelar perkara dilakukan ya pasti akan sia-sia. Justru memunculkan antipati pada KPK sebagai alat pukul rezim untuk menjerat lawan-lawan politiknya. Anies yang bukan siapa-siapa, hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta, perlu sampai dikeroyok ramai-ramai. Tidak cukup di situ, perlu pengerahan buzzer yang terus menebar fitnah coba men- downgrade Anies. Meski tak ada hasil bisa didapat, kecuali kepuasan nafsu semata: mengolok-olok Anies. Ditambah media menstrim yang memframing berita Anies dengan tidak sepatutnya. Tak ketinggalan lembaga survei yang terus merilis hasil surveinya menetapkan Anies di urutan ke-3 hampir di semua lembaga survei yang terindikasi ada aroma istana di sana. Prabowo Subianto lebih mendominasi rilis hampir di semua lembaga survei. Satu dua saja yang menempatkan Ganjar Pranowo di urutan 1. Sepertinya bandul endorse Jokowi pada Prabowo ketimbang pada Ganjar, itu tampak dari hasil rilis survei, seperti perlu disesuaikan dengan kehendak si pemesan Begal-membegal Anies dan partai pendukungnya, NasDem, Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sepertinya tak akan disudahi sampai perhelatan Pilpres 2024. Justru akhir-akhir ini tampak makin mengganas. Tawaran Perubahan dari Anies Baswedan dan partai pengusungnya, seperti jadi momok menakutkan bagi rezim. Maka, apa yang tercetus dari seorang menteri yang baru diangkat menggantikan Johnny G. Plate, \"... kalau 2024 tidak menang, semua akan masuk penjara...\", agaknya itu yang ditakutkan. Bukan takut berakhir dibegal Tuhan, yang justru jika itu terjadi sungguh akan lebih mengerikan!**
"Publisher Rights" Tinggal Menunggu Penetapan Presiden
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan peraturan terkait Publisher Rights atau Hak Penerbit tinggal menunggu ketetapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).Budi Arie saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya telah menandatangani naskah atau draft peraturan Publisher Rights dan menyerahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.“Oleh saya sudah, dari Kemenkominfo sudah. Ya nanti tergantung Pak Presiden,” kata Budi.Budi juga menuturkan agar perusahaan-perusahaan media tidak perlu khawatir dengan aturan hak cipta produk jurnalistik dalam peraturan Publisher Rights. Kemenkominfo, ujarnya, mengakomodasi semua usulan dari media seperti soal isu algoritma.“Kami ada di pihak media. Ya, kami akomodasi semua usulan teman-teman media. Soal algoritma, soal iklan, dan lainnya. Kecil lah, itu mah teknis,” ujar Budi.Urgensi pentingnya Publisher Rights disinggung oleh Presiden RI Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023.Secara garis besar, Publisher Rights merupakan regulasi yang mengatur agar platform digital global seperti Google, Instagram, Facebook, dan lainnya memberikan timbal balik yang seimbang atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional. Artinya, media massa akan mendapatkan jaminan atas hak dari konten-konten yang disebarluaskan di berbagai platform digital global.Melalui aturan tersebut, diharapkan platform teknologi digital juga bisa melakukan kerja sama bisnis dengan media massa sehingga tercipta hubungan kerja sama yang setara.Gagasan tersebut sudah mengemuka sejak Hari Pers Nasional (HPN) 2020 dan telah diberlakukan di sejumlah negara. Misalnya, di Australia terdapat regulasi News Media Bargaining Code, ataupun di Korea Selatan yang memiliki ketentuan Telecommunication Business Act.(ida/ANTARA)
Penindakan TPPO Bisa Maksimal Setelah Ada Satgas
Jakarta, FNN - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menyebut Polri dapat maksimal mengungkap dan menindak kasus perdagangan orang setelah dibentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). \"Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuk Satgas TPPO Polri,\" kata Ramadhan di Jakarta, Rabu. Satgas TPPO Polri dibentuk oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada tanggal 5 Juni 2023. Satgas tersebut terdapat di tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran seluruh Indonesia. Pembentukan Satgas TPPO Polri merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo setelah menunjuk Kapolri sebagai Ketua Pelaksana Harian Satgas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO. \"Satgas TPPO Polri dibentuk atas perintah Kapolri untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas,\" kata Ramadhan. Sejak dibentuk, Satgas TPPO Polri terus bergerak melakukan penindakan dan pencegahan, setiap hari dilakukan analisa dan evaluasi (anev).Berdasarkan hasil anev dari tanggal 5 Juni sampai dengan 24 Juli 2023, Satgas TPPO menerima 711 laporan polisi, menyelamatkan 2.176 korban TPPO, dan menangkap 847 orang pelaku. Menurut Ramadhan, dari hasil anev Satgas TPPO, modus yang paling banyak dilakukan yakni pekerja migran ilegal dijadikan pembantu rumah tangga sebanyak 479, pekerja seks komersial ada 212, anak buah kapal (ABK) ada sembilan dan eksploitasi anak sebanyak 54 orang. Dalam memperkuat penindakan dan pencegahan TPPO, Polri tengah mengembangkan direktorat di satuan kerja (satker) reserse dari enam direktorat menjadi tujuh. Direktorat ketujuh yang dimaksudkan untuk penanganan kejahatan melibatkan perempuan dan anak (PPA), serta pidana perdagangan orang (PPO). Ramadhan menyebut Polri sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) perihal permohonan pembentukan struktur organisasi Direktorat PPA dan PPO pada Bareskrim Polri dan Polda jajaran. Apabila permohonan tersebut disetujui, kata dia, maka berimplikasi pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tingkat Mabes Polri sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Susunan SOTK organisasi pada tingkat Mabes Polri. \"Saat ini pembentukan Direktorat PPA dan PPO terus dalam proses,\" kata Ramadhan.(ida/ANTARA)
Ambisi Jokowi “Mengkudeta” Ketum Golkar?'
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik Isu pelengseran Airlangga Hartarto melalui Munaslub terus bergulir. Pihak “lawan” terus cari celah kesalahan dan kesempatan untuk mendepak Airlangga. Sejauh ini Airlangga masih sulit dilengserkan. Pergantian Ketua baru dilaksanakan tahun 2024, jika hal itu dipercepat sama halnya dengan “dikudeta”. Ada dua tokoh Golkar yang disebut-sebut bakal “merebut” posisi Ketum, yaitu Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Bambang Soesatyo (Bamaoet). Luhut disebut-sebut mengincar posisi ketua, tapi bukan untuk dirinya, hanya untuk membuka jalan bagi Jokowi mengambil alih Ketum Golkar. Namun hal itu akan sulit, mengingat Golkar masih solid, “kesalahan” Airlangga tidak fatal, dan arah politik Luhut (Jokowi) yang berseberangan dengan kader Golkar. Banyak kader Golkar yang berpandangan jika Golkar jatuh ke tangan Luhut (Jokowi) akan makin hancur, karena rakyat sudah muak dengan sepak terjang Jokowi dan Luhut yang cuma jadi “jongos’ China. Mayoritas konstituen Golkar telah mendukung Anies Baswedan. Jokowi tentu sangat perlu kendaraan politik untuk keberlanjutan politik dirinya setelah lengser, lebih utama untuk melanjutkan dinasti politik keluarganya. Istana sepertinya sedang dalam keadaan stress berat. Betapa tidak ! Seluruh skenario penjegalan Anies telah gagal, baik melalui jalan bujukan dan tekanan kepada partai-partai pengusungnya (Nasdem, Demokrat, dan PKS), melalui jalur mentersangkakan dua Menteri Nasdem (Jhonny G. Plate dan Yasin Limpo), melalui tawaran Cawapres kepada AHY, mem- framing buruk terhadap Anies (politik identitas, gubernur gagal, intotelaran, pendukung khilafa dan HTI), sampai kepada upaya mentersangkakan Anies melalui gelaran Formula E dan “pembegalan” Partai Demokrat oleh Moeldoko semuanya berakhir gagal. Dan tanda-tanda kegagalan itu akan terus berlanjut sampai akhirnya Anies melenggang ke Pilpres 2024. Ketika Jokowi memanggil Surya Paloh seusai Apel Siaga Perubahan, bahkan Jokowi malah menanyakan siapa calon cawapres Anies. Lho, bukannya selama ini Anies tidak dianggap sebagai capres, karena skenario capresnya kan hanya dua paslon: Ganjar dan Prabowo? Apakah ini sinyal Jokowi yang sudah bisa menerima kenyataan bahwa Anies tidak bisa dibendung dan dukungan rakyat terhadap Anies makin masif. Manuver Jokowi untuk mentersangkakan Anies lewat KPK-nya Firly dan Pembegalan Demokrat oleh Moeldoko hampir dipastikan gagal. Sekarang, bagaimana nasib rezim Jokowi jika Anies telah menjadi Presiden ? Hal inilah yang sangat ditakutkan bukan saja oleh Jokowi, keluarga dan para penjilatnya, tetapi juga ditakutkan oleh para oligarki taipan dan bahkan rezim China komunis. Mengapa mereka takut? Ini beberapa alasannya: Pertama, bisnis-bisnis hitam, ilegal, dan operasi para mafia akan terbongkar. Selama rezim Jokowi mereka bagaikan raja yang tidak tersentuh, dan Indonesia dijadikan ladang surga mereka. Selama ini para aparat hukum telah dibungkam dengan uang sogokan, pemberian proyek tertentu, dan penempatan jabatan tertentu sehingga mulut mereka sudah terkunci rapat-rapat. Kedua, proyek-proyek China akan segera dihentikan. Banyak proyek China yang telah “merampas” kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia : pulau reklamasi, pengerukan tambang-tambang, proyek obor, pengiriman TKA China yang sangat besar dengan dalih bagian dari investasi, kudeta Undang-undang, IKN, Kereta cepat, dll bakal tambah mangkrak. Ketiga, penguasaan pos-pos strategis China di institusi pemerintahan bakal segera berakhir Selama ini semua institusi pemerintahan berada dalam kendali China : presiden, kepolisian, semua lembaga negara, para Anggota Dewan dan Para Ketum Parpol. Jadi para pejabat kita rela cuma jadi jongos China. Keempat, semua Undang-undang termasuk Perppu, Perpres dan Kepres yang berpihak kepada oligarki taipan akan direvisi. Rezim Jokowi adalah rezim pelanggar konstitusi dan Undang-undang, merubah undang-undang dengan seenaknya sendiri tanpa perserujuan rakyat. Semua Undang-undang yang tidak pro rakyat bakal direvisi lagi. Kelima, Jokowi dan keluarganya tidak akan bisa lepas tangan dan mengelak atas semua kejahatan politik dan korupsinya, semuanya harus diproses hukum. Kejahatan politik Jokowi begitu besar, baik dalam soal pelanggaran HAM, penyalahgunaan wewenang, nepotisme dan korupsi. Tidak mungkin akan dibiarkan dibiarkan begitu saja. Negeri ini milik rakyat dan bangsa Indonesia, yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kita dengan tetesan darah dan korban jiwa, jangan biarkan para penjajah dan pengkhianat bangsa mengendalikan negeri ini, karena tujuan mereka hanya untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan membiarkan negara hancur. Rakyat harus bersatu menghentikan rezim ini. (*)
Negara Sedang Kesurupan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih BANGSA ini bangsa hebat, sedang menuju jembatan emas kemakmuran, kedamaian, ketenangan dan kemerdekaan sejati sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan terhormat di muka bumi. Negara Indonesia akan menjadi negara adidaya dunia, semua negara di dunia harus takluk dalam pengaruh, kekuatan dan kekuasaan Indonesia. Indonesia tampil megah. Laksana negara gemah ripah loh jinawi. Apalagi dengan proyek-proyek raksasa, konon akan di bangun lapangan terbang di lautan. Jangankan hanya soal makan, sandang dan papan, semua kebutuhan rakyat tercukupi bak hidup seperti di surga dunia. Itulah khutbah harian pentinggi negeri ini yang dikemas dalam cerita fiktif dan mimpi indah para politisi gaya Abu Nawas modern. Petinggi negeri Indonesia seperti tidak sadar sedang kesurupan dan tidak mampu bangun dari tidur dan mimpinya bahwa wajah Indonesia seolah paradoks, Indonesia sedang menahan berat berbagai masalah yang sangat berat. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia di peringkat 130 dari 199 negara sedunia, terbawah di ASEAN. Indonesia berada di peringkat 44 dari 63 negara dalam World Competitiveness Yearbook 2022 yang dirilis Institute for Management Development (IMD). Nilai rata-rata IQ penduduk di Indonesia dengan skor 78,49 menempatkan Indonesia pada posisi 130 dari total 199 negara, tidak jauh dari Timor Leste dan Papua Nugini (World Population Review 2022). Microsoft tahun 2020 merilis orang Indonesia terendah digility atau kesopanannya di ASEAN. Padahal bangsa ini selalu mendengungkan keramahan berbudaya adiluhung. Ujaran kebencian, caci maki, menghasut, merendahkan, permusuhan, serta perangai tak pantas merebak di media sosial tanpa kendali etika dan moralitas luhur. Standar nilai fundamental kehidupan terus mengalami erosi, distorsi, devaluasi, dan disintegrasi Kian cerdik manusia bersimulakra yang muaranya menebar onar, hasut, dengki, dan keliaran. Nilai kemanusiaan dengan dasar Ketuhanan pun mulai mengalami peluruhan. Watak orang yang munafik atau hipokrit, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, bersikap dan berperilaku feodal, percaya takhayul, erotik, dan lemah karakter, merebak di mana mana. Indonesia kehilangan rasionalitas dan mentalitas dewasa. Banyak ilmuwan luntur tidak menunjukkan keluhuran akal budi, ilmunya tak mencerahkan nalar dan perangainya. Negara terus melemah bahkan tidak bisa hadir sebagai pemecah masalah dan pemersatu yang otoritatif. Fungsi wasit dan adil menjadi hilang dari negara dalam mengatasi perbedaan dan merekat persatuan. Negara sedang kesurupan dalam kondisi kevakuman kepemimpinan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam beragam bentuk. ***
Kenalkan Diri ke Publik, Partai Gelora Buat Jingle 'Semua Pilih Gelora'
JAKARTA, FNN - Menjelang pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia terus melakukan inovasi agar dapat dikenal publik, salah satunya dengan membuat jingle atau lagu pendek berjudul \'Semua Pilih Gelora\'. Hal ini sangat erat kaitannya dengan branding partai yang sedang dipromosikan. Jingle ini adalah sebuah ilustrasi, dimana dibuat menggunakan iklan yang direalisasikan ke dalam musik. Partai Gelora sendiri ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7. Berikut Lirik Jingle \'Semua Pilih Gelora\' : https://www.youtube.com/watch?v=5llIBegDmJc Semua Pilih Gelora Aku GELORA Kamu GELORA Kita smua Partai GELORA Yang nomor tujuh Warnanya Biru Partai GELORA yang nomor tujuh Aku dan kamu, kita semua Siap menangkan Pria Wanita Tua dan Muda Pilih GELORA Gelombang Rakyat Arah baru Indonesia Jayalah Jaya Partai Gelora Indonesia Link Jingle \'Aku dan Kamu Gelora No.7\': Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/7/2023) mengatakan, pada lagu pendek ini mempunyai tujuan yang erat kaitannya dari produk, dalam hal ini Partai Gelora (seperti visi dan misi) yang sedang dipromosikannya. Tentu saja sebagai partai baru, lanjut Fahri, Partai Gelora pastinya mau menerima atau mendapat pengakuan dari publik secara instan mengenai kelebihan dari Partai Gelora sendiri. \"Dukung dan gabung Gelora, bergelombang bersama rakyat menuju arah baru Indonesia menjadi superpower baru dunia,\" sebut mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019. VISI dari Partai Gelora sendiri adalah \"Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, makmur dan menjadi bagian dari kepemimpinan dunia.\" Sedang MISI nya adalah: 1. Membangun masyarakat yang religius dan berpengetahuan. 2. Membangun pemerintahan efektif. 3. Mengembangkan kekuatan pertahanan nasional. 4. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengedepankan inovasi sains dan teknologi. 5. Menumbuhkan dan memeratakan ekonomi dengan mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi baru. 6. Mendorong pembangunan yang menopang kelestarian lingkungan. 7. Berperan aktif dalam kepemimpinan nasional dan internasional. Hal ini, menurut Fahri, juga dapat diperoleh dari media iklan dimana harus dilakukan pemrograman berkala, bukan singkat. Karena, pemicu ketertarikan publik umumnya, ialah saat melihat moto atau juga slogan dari sebuah brand. \"Kini bahkan musik juga mempunyai daya tarik untuk promosi saat orang tidak dapat melihat visualisasi suatu pesan. Nah, manfaat jingle iklan untuk branding, agar bisa membangun image maupun citra positif dari Partai Gelora Indonesia, dimana kekuatannya juga bisa semakin meningkat. Musik yang ringan serta gampang diingat akan membuat pendengar terngiang, serta ikut menyanyikan liriknya saat mendengarkan lagunya,\" ujarnya. Apalagi, lanjut Fahri Hamzah, untuk biayanya pun lebih efektif, dimana bisa dipakai dalam jangka waktu panjang, dan tidak perlu membayar biaya besar tiap bulannya untuk iklan baru, sebab menggunakan jingle ini akan berjalan terus. Karena lagunya yang nyaman didengar, maka pendengar juga akan terus mengingat dibenaknya. \"Pesan didalamnya punya pola dipikiran pendengar. Setiap orang jika diberikan suatu nada simple namun unik, maka nantinya selalu mengingatnya dengan baik di kepala. Gampang diingat calon pemilih di Pemilu 2024, karena menganggap lagunya menarik untuk didengarkan,\" pungkas Caleg Partai Gelora dari Dapil NTB I ini. (Ida)
POPULER
