ALL CATEGORY
Di Bawah Jokowi, Persaingan Politik Indonensia Tidak Berpola Karena Tidak Ada Upaya untuk Menanamkan Nilai
Jakarta, FNN - Presiden Jokowi menghadiri Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/723). Dalam pidatonya di acara tersebut, Jokowi mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat tidak saling bertengkar dan tidak saling menjelekkan capres lain pada pemilu 2024. Jokowi juga mengungkapkan bahwa para elite partai, para ketua umum partai, hingga calon presiden bahkan sering berkumpul bersama, makan-makan bareng, ngopi bareng, tapi yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan. Jokowi berharap agar setelah pemilu berakhir, masyarakat bisa kembali bersatu. Menanggapi pidato Jokowi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung edisi Senin (24/7/23) mengatakan, “Yang di bawah juga bilang, kita heran, kok, Pak Jokowi bisa duduk tanpa pikiran itu, mondar-mandir saja dari satu koalisi ke koalisi lain, sama saja. Jadi, justru rakyat kecil melihat ini ngapain ngopi-ngopi. Ini ada soal bangsa yang mau berantakan. Kira-kira begitu ucapan rakyat di bawah.” “Ini orang kayak para politisi tanpa ide politik. Karena itu, isinya ngopi-ngopi doang. Kalau ngopi ada pikirannya, bagus. Ini kan ngopi tanpa arah. Jadi orang anggap ini Jokowi, ini negara tanpa kepala negara, kira-kira begitu. Karena isinya adalah dari satu forum ke forum yang lain, baru mulai ngeledek-ledek rakyat,” lanjut Rocky. Yang terjadi adalah justru rakyat yang tadinya bingung, tapi lama-lama karena ketidakonsistenan Jokowi konsisten, maka sekarang jadi lebih paham. Oleh karena itu, tampaknya sekarang rakyat juga lebih santai. Contohnya, kini relawan Jokowi tidak semuanya mengikuti Jokowi, ada yang ikut Ganjar, ada yang ikut Prabowo, dan ada juga yang ikut Anies. “Ya, itu poin tadi bahwa ini negara ada kepala negara, tapi kepalanya kosong. Jadi, orang kalau kepalanya kosong, ya ngopi-ngopi saja, karena nggak ada yang mau dipikirin. Jadi, sebetulnya tidak ada semacam kegembiraan untuk menyambut politik karena tidak ada upaya untuk menanamkan nilai di dalam pertarungan politik,” ungkap Rocky dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Rocky menganggap bahwa ini memang situasi dari berantakan menjadi lucu, dari lucu menjadi absurd, dan kita sebetulnya menunggu satu sinyal baru dari mahasiswa, dari masyarakat sipil, atau dari LSM yang berupaya untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, karena selama ini tidak ada pikiran di kepala negara. Sebenarnya kalau Jokowi mau rakyatnya rukun, dia harus berhenti cawe-cawe. Sampaikan saja pada rakyat bahwa dia mau madep pandito, lengser Keprabon pulang ke Solo. “Itu kalau memang mentalnya mental pandito, tapi kalau mentalnya bertentangan dengan itu, artinya dia punya kecemasan bahwa dia tidak akan jadi pandito, karena itu dia berupaya untuk tangannya cuman dua, tapi mau ada di 3-4 harta supaya bisa ikut-ikut ngatur. Jadi orang yang menjadi pandito sebetulnya dia potong tangannya supaya dia enggak campur tangan lagi tuh. Ini tangannya justru jadi banyak tuh. Dan tangannya yang sudah banyak itu enggak cukup, dia tambah lagi tangan orang lain. Ada tangan yang lagi ngaduk-aduk Golkar, PDIP, Demokrat. Jadi semua kaki tangan Jokowi itu sekarang bergerak bukan lagi secara sembunyi, tapi secara terbuka. Bergerak di Golkar, Demokrat, nanti lagi bergerak di PKS. Kalau bergerak di Nasdem sudah dari awal,” ungkap Rocky.(ida)
Puan Menyebut Lima Nama Bakal Cawapres Ganjar Pranowo
Solo, Jateng, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut sudah ada lima nama sebagai bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo.\"Sekarang sudah mengerucut lima nama, salah satunya Cak Imin,\" kata Puan usai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) Ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu petang.Puan menyebut lima nama itu yakni Sandiaga Salahudin Uno, Erick Thohir, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).\"Dulu ada 10 nama, sekarang sudah mengerucut ke lima nama,\" ujarnya.Ketika ditanyakan sejauh mana kedekatan Muhaimin Iskandar dan PDIP serta Ganjar Pranowo, Puan pun menanyakan kedekatan itu langsung dengan Cak Imin.\"Apakah PKB dekat dengan PDIP?\" tanya Puan ke Muhaimin.Cak Imin pun berkelakar mengatakan kedekatan mereka bukan sekedar dekat.\"Nempel, bukan hanya dekat, nempel,\" jawab Cak Imin.Ganjar Pranowo merupakan bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).Sementara, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama Partai Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari total kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI atau pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Airlangga Hartarto Memenuhi Panggilan Kejagung
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan sebagai saksi di kasus perizinan ekpor CPO atau minyak goreng. Airlangga mengenakan baju batik, tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Senin, sekitar pukul 08.24 WIB. Saat tiba di Gedung Bundar, Ketua Umum Partai Golkar itu langsung masuk ke dalam gedung, dan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Sebelumnya, Sabtu (22/7) Kepala Pusat Perangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis. Ia berharap Airlanggar dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin (24/7) dalam penanganan perkara dugaan tidak pidana korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng. Sebelumnya pada Selasa (18/7), Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI tidak jadi memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam penanganan dugaan korupsi CPO. Namun Ketut menyebut ia belum mengetahui Airlangga dimintai keterangan untuk penangan kasus lainnya. \"Saya belum mendengar kalau sampai beliau sampai ke saksi jadi kasus BTS ya, sampai saat ini dari tim penyidik belum ada informasi mengenai hal itu, kalau ke depannya mungkin ada panggilan, kita akan sampaikan, sampai saat ini belum ada,\" tambah Ketut. Diketahui ada tiga korporasi yang terseret dalam kasus korupsi CPO, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun. Penyidikan perkara tersebut merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya, yakni perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai Maret 2022, telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi. Lima orang terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam rentang waktu 5 - 8 tahun. Kelima terpidana itu, yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang. Lin Chen Wei diketahui merupakan staf khusus Menko Airlangga Hartarto, namun selama penyidikan hingga persidangan tidak ada pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung RI menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Airlangga Hartarto pada Senin (24/7), dan surat panggilan tersebut akan dilayangkan pada Kamis (20/7).(ida/ANTARA)
Pertemuan Jaksa Agung-Menkominfo Membahas Pendampingan Proyek BTS 4G
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang berlangsung di tengah pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka audiensi dan silahturahmi, salah satu yang dibahas adalah keberlangsungan proyek pembangunan menara BTS 4G Kominfo.“Terkait Menkominfo tadi termasuk yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Jaksa Agung bagaimana proyek strategis nasional BTS 4G ini bisa dilakukan pengawalan dan pendampingan,” kata Ketut.Ketut menjelaskan, pertemuan Jaksa Agung dan Menkominfo tidak terkait dengan pemeriksaan Airlangga Hartarto.Ia menyebut, pertemuan keduanya berlangsung terpisah, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, pada pukul 12.00 WIB. Sedangkan pemeriksaan Airlanggar Hartarto berlangsung di Gedung Bundar Jamidsus.“Kalau Menkominfo bersama tim kementerian dalam rangka audiensi dan silaturahmi, terkait dengan pendampingan dan pengawalan percepatan pembangunan BTS 4G. Nanti untuk lengkapnya saya akan doorstop,” ujar Ketut.Ketut juga menegaskan, pertemuan Jaksa Agung dan Menkominfo tidak terkait dengan perkara korupsi yang sedang ditangani oleh pihaknya. Tapi, dalam rangka mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional sesuai arahan Presiden“Tidak ada (kaitannya), ini hanya terkait dengan silaturahmi saja, mendorong percepatan sebagaimana perintah Presiden terkait dengan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Menkominfo,” kata Ketut.(ida/ANTARA)
Kesenjangan Masih Jadi Masalah Besar, Anwar Abbas: Jangan Salah Pilih Presiden
JAKARTA, FNN -Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. H. Anwar Abbas, menyoroti kesenjangan sosial ekonomi yang masih menjadi masalah besar. Ia berharap Pemilu 2024 melahirkan pemerintahan yang peduli terhadap usaha kecil dan menengah. Masalah kesenjangan ini kalau tidak bisa diatasi maka akan mengusik rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. \"Akibatnya, stabilitas sosial, ekonomi dan politik di negeri ini akan terganggu dan hal itu tentu saja tidak kita inginkan,\" ujar Buya Anwar Abbas, kepada FNN, Senin 24 Juli 2023. Anwar Abbas adalah ulama yang doktor ekonomi Islam. Di MUI, ia menjabat sebagai wakil ketua umum yang membidangi masalah ekonomi. Ia juga sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang UMKM. Menurut Buya Anwar Abbas, pilpres tahun 2024 jelas-jelas merupakan pilpres yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, dia mengingatkan, jangan salah dalam memilih presiden. Jika yang terpilih adalah sosok yang sudah dikendalikan oleh para pemilik kapital maka cita-cita kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama menyangkut masalah ekonomi tentu akan terhambat. \"Akibatnya, yang terjadi adalah semakin meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di negeri ini dan itu tentu saja jelas tidak baik bagi masa depan bangsa,\" ujarnya. Kelompok Pelaku Usaha Buya Anwar Abbas berharap figur calon presiden yang sudah dimunculkan mulai bicara menyampaikan pandangan dan pokok-pokok pikirannya mengenai bagaimana memajukan ekonomi. Langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan untuk mengangkat para pelaku usaha yang sekarang ada di kelompok usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68% dari jumlah pelaku usaha yang ada. Data yang disampaikan oleh Kementrian Koperasi beberapa tahun yang lalu menyebut persentase dan jumlah usaha besar adalah 0,01% dengan jumlah pelaku sekitar 5.550, usaha menengah 0,09% (60.702 pelaku), kecil 1,22% (783.702 pelaku) dan usaha mikro 98,68% (63.350.222 pelaku). Keempat kategori dunia usaha tersebut oleh pemerintah dikelompokkan hanya ke dalam dua kelompok saja yaitu usaha besar dan UMKM. \"Tapi menurut saya semestinya dunia usaha tersebut perlu dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu pertama, usaha besar, kedua usaha menengah dan kecil, ketiga, usaha mikro dan ultra mikro,\" ujarnya. Ini penting dilakukan agar jelas kelompok usaha mana yang harus benar-benar mendapat perhatian pertama dan utama dari pemerintah agar kita bisa secara terencana dan sistimatis mentransformasikan dunia usaha kita dari yang saat ini bentuknya seperti piramid menjadi bentuk seperti belah ketupat. \"Kalau dari data Kemenkop dan UMKM di atas terlihat jumlah usaha mikro yang nasibnya mengenaskan tersebut masih banyak mendominasi yaitu sebesar 98,68%,\" ujarnya. Buya Anwar Abbas mengingatkan untuk itu ke depan perhatian pemerintah harus benar-benar tertuju untuk mengangkat kehidupan ekonomi mereka. Hal ini perlu dilakukan bukanlah bertujuan untuk mengecilkan yang besar tapi adalah bagaimana kita bisa membesarkan yang kecil (mikro dan ultra mikro) yang jumlahnya sangat besar tersebut. Menurut Buya Anwar Abbas, untuk itu tentu saja kita berharap agar pemerintah terutama pemerintah periode 2024-2029 bisa memberikan perhatian lebih dan serius kepada kelompok usaha mikro dan ultra mikro. Dengan demikian, mereka bisa melakukan mobilitas vertikal sehingga diharapkan ke depan jumlah msyarakat kelas menengah di negeri ini akan semakin besar dan membesar. Dia berharap dalam rentang waktu 5 tahun ke depan telah terjadi perubahan struktural di negeri ini di mana bentuk dunia usahanya yang semula seperti piramid menjadi bentuk seperti belah ketupat. Jumlah usaha besar 2%, usaha menengah dan kecil 95% dan usaha mikro dan utra mikro tinggal lagi hanya 3%. \"Hal ini tentu jelas bukan merupakan suatu hal yang mustahil untuk bisa diwujudkan asal ada affirmative action dan atau politik keberpihakan yang jelas dari pihak pemerintah,\" ujarnya. Menurutnya, kita harus memperbesar jumlah dari masyarakat kelas menengah maka daya beli masyarakat akan meningkat dengan tajam sehingga apapun yang kita produksi dan jual asal itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar maka tentu akan laku sehingga ekonomi nasional akan menggelinding seperti bola salju sehingga era keemasan dari negeri ini tinggal menunggu waktu.(dh)
Poros Politik Baru: "Makzulkan Jokowi"
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Penegak Daulat Rakyat menyampaikan aspirasi Petisi 100 ke MPR yang diterima oleh anggota MPR dengan konten mendesak DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden Jokowi, maka aspirasi ini akan menggelinding dan menjadi kekuatan politik baru. Mendapat dukungan rakyat yang telah lama merasakan bahwa mrezim Jokowi menyimpang dan salah arah. Demokrasi yang diobrak-abrik bahkan dirampok oleh Oligarki. Arah formal adalah menuju Pemilu Pilpres 2024. Sayangnya dalam proses ini rakyat ditempatkan hanya sebagai penonton. Perasaannya terus dimainkan oleh sandiwara politik para pemain yang berada di panggung. Ada peran Raja di istana, Menteri yang dikorbankan, penyiapan dinasti, penghianatan, ancam mengancam, suap serta penghukuman secara zalim. Rekayasa jabatan juga mewarnai skenario cerita yang berbau honor eh horor. Di bawah bayang-bayang pemilik modal partai koalisi masih kebingungan. Jokowi bertekad cawe-cawe agar menjadi penentu. Pemilu 2024 adalah ajang mainan yang menurut Mahfud MD akan marak dengan kecurangan. Partai koalisi mencoba mencari pegangan dalam ketidakpastian. Banyak kepentingan dan perhitungan untuk menetapkan pasangan Capres dan Cawapres. Antara dukungan riel dengan pencitraan. Hasil survey dan hasil \"sure pay\". Rakyat diarahkan perhatian hanya pada tiga figur Bakal Capres yang hingga kini masih bingung mencari Cawapres. Baik Prabowo, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Kita sebut saja poros Prabowo poros Ganjar dan poros Anies. Semua memiliki keyakinan sekaligus kekhawatiran. Meskipun untuk itu terus bersiap untuk Pemilu 2024. Masalah besar yang dihadapi untuk Pemilu 2024 adalah sulit untuk terjadinya kompetisi yang jujur, adil dan bersih. Selama kendali kenegaraan masih dipegang oleh Jokowi maka jangan diharap akan terjadi Pemilu yang sehat. Tidak akan muncul wakil rakyat yang hebat. Ini adalah akibat dari \"Jokowi uber alles\". Jokowi \"segalanya\". Pemilu yang lebih baik adalah Pemilu tanpa Jokowi. Jokowi absolut harus mundur atau dimundurkan terlebih dahulu. Setelah Jokowi lengser, maka Pemilu akan berjalan lancar dan demokratis. Pemakzulan adalah \"conditio qua non\" yang bukan untuk menghalangi Pemilu. Justru dalam rangka mengamankan dan mengawal Pemilu. Bolehlah serius untuk menggalang kekuatan poros Ganjar, poros Prabowo dan poros Anies, akan tetapi sesungguhnya ketiganya akan tertolong jika poros \"makzulkan Jokowi\" sukses. Siapapun pemenang ia hasil pilihan rakyat yang \"fair\". Makzulkan Jokowi membuka peluang pula untuk munculnya tokoh-tokoh baru di kancah kepemimpinan nasional. Semua ruang harus dibuka sehingga bangsa Indonesia yang besar ini dapat memiliki Presiden yang memang pantas. Tidak terulang lagi terjadinya \"kecelakaan politik\" dimana Jokowi menjadi Presiden hasil dari pencitraan, pembodohan, pembohongan dan kecurangan. Makzulkan Jokowi adalah poros politik baru yang menguntungkan rakyat Indonesia. Layak untuk didukung oleh berbagai kalangan baik emak-emak, cendekiawan, buruh, purnawirawan, mahasiswa, pengusaha, ulama, santri, bahkan pegawai negeri, TNI, Polri dan masyarakat kebanyakan. Jokowi adalah sumber masalah negeri. Pemilu tanpa Jokowi itu penting. Biarkan rakyat mengatur dirinya sendiri dengan bersandar pada Konstitusi. Oligarki harus segera diakhiri, mari kita kembali pada Demokrasi. Bandung, 24 Juli 2024.
Fahri Hamzah: Ini Waktunya Move On, Kita Rekonsiliasi Jadikan Indonesia sebagai Superpower Dunia
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Partai Nasdem, karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Sebab, politik gagasan dianggap menjadi tidak penting, karena mengedepankan politik perasaan. \"Penggalangan anasir-anasir itu, membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab, setiap pertengkaran tidak rasional itu, biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora Petamaya yang memotret gagasan tiga bakal calon presiden (bacapres) dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12-14 Juli 2023 lalu. Menurut Fahri Hamzah, jika masih ada bacapres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. \"Ini waktunya move on, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah. Membangun kekuatan tengah itu, punya mimpi baru untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai super power baru dunia,\" katanya. Dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, lanjut Fahri, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia. \"Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi, karena krisis belum selesai. Kalau nggak bersatu berbahaya sekali, apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar,\" katanya. Fahri menilai dari ketiga bacapres saat ini, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Apalagi sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional. Sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). \"Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama, anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu. Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru. Menurut saya, pidatonya dari dulu dia, itu kan luar biasa. Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun dia buat partai dan begitu setia dia di jalan partai politik, serta sempat menjadi oposisi,\" ungkapnya. Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy mengatakan, Gelora Petamaya berhasil memotret respon warganet terhadap gagasan tiga bacapres dalam kurun waktu 12-17 Juli 2023 usai acara APEKSI di Makassar. \"Percakapan mengenai gagasan bacapres pada APEKSI, secara keseluruhan terpantau memiliki sentimen positif sebesar 64 persen, sentimen negatif sebesar 9 persen dan sentimen netral 27 persen,\" kata Endy saat memaparkan hasil riset. Adapun otal percakapan digital yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 9.549 percakapan. Yakni sebanyak 6.055 percakapan sentimen positif, 897 percakapan sintemen negatif dan 2.500 percakapan sentimen netral. Sedangkan arah topik yang paling banyak dibicarakan bacapres dalan Rekernas APEKSI adalah masalah infrastruktur (34 %), sosial (33 %) dan pemerintahan (33 %). Terkait topik infrastruktur yang dibicarakan bacapres Prabowo Subianto yang terpopuler adalah soal hilirisasi sumber daya dan IKN. Lalu, bacapres Ganjar Pranowo membicarakan masalah transformasi sistem digital pemerintahan, sebaliknya Anies Baswedan bicara seputar pembenahan transportasi umum di perkotaan Indonesia. Kemudian topik sosial yang terpopuler dibicarakan dari bacapres Prabowo Subianto adalah soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro dan masalah tenaga kerja. Selanjutnya bacapres Ganjar Pranowo bicara soal keterlibatan generasi muda di politik, sedangkan Anies Baswedan membicarakan masalah kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial di perkotaan. Di topik pemerintahan bacapres Prabowo mengangkat masalah kerjasama antar pemerintahan. Sedangkan Ganjar Pranowo mendorong pemberantasan korupsi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sementara Anies Baswedan bicara perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. \"Hal ini tentu membantu kita untuk membedah isi kepala mereka, untuk mengetahui gagasan besar mereka tentang indonesia. Tentu akan perlu forum-forum yang lebih spesifik lagi, mungkin forum pemerintahan desa, forum budaya, forum anak muda, dan lain sebagainya,\" katanya. Partai Gelora berharap agar forum seperti APEKSI terus berlangsung, sehingga publik dapat memilih capresnya dengan akal sehat dan mendapatkan informasi yang utuh mengenai gagasan mereka. \"Partai Gelora akan terus mendorong dan memantau waktu demi waktu yang akan mereka sampaikan. Sekali lagi Partai Gelora mendorong politik gagasan, sesuai dengan tagline kami menuju superpower baru dunia,\" pungkas Endy. (*)
Kudeta Airlangga, Berhasilkah?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Jatuh tertimpa tangga, itulah kira-kira orang memprediksi nasib Airlangga. Ketum Golkar sedang berada di ujung tanduk. Santer isu Airlangga mau dikudeta. Caranya? Dijadikan tersangka. Airlangga tersangka, kelar nasibnya. Kejaksaan Agung sudah memanggilnya. Kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dan impor garam dianggap berpotensi menjerat menteri ekonomi ini. Kasus hukum elit seringkali tidak lepas dari peran politiknya. Ini benar-benar salah kaprah. Tapi, itulah yang marak terjadi saat ini. Gak loyal, kasus hukumnya dibongkar. Maka, dengan sendirinya sang tokoh tersingkir. Inilah politik sandera yang terus dirawat hingga hari ini. Diduga, ada dua kesalahan Airlangga di mata istana. Pertama, Airlangga dianggap tidak berhasil mengkonsolidasikan kader Golkar untuk mendukung capres istana. Airlangga lemah, tidak mampu membuat Golkar bulet satu suara mendukung capres penguasa. Kelemahan kedua, ada kekhawatiran, injury time Airlangga belok ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Istana takut Airlangga mendukung Anies Baswedan. Bagi istana, ini sangat berbahaya. Karena bisa memperkuat koalisi partai pengusung Anies. Supaya tidak belok ke Anies Baswedan, atau agar tidak semakin kuat desakan kader kepada Airlangga untuk membawa Golkar bergabung ke KPP, maka ketum harus dipotong dan dilengserkan. Airlangga harus dihabisi. Cara paling efektif adalah dengan menjadikannya sebagai tersangka. Airlangga tersangka, otomatis posisinya sebagai ketum akan diganti. Golkar bisa dibawa gerbongnya ke Ganjar Pranowo. Bisa juga Airlangga diamputasi seperti Suharso Munarfa. Tetap jadi menteri, tapi dikudeta dari posisinya sebagai Ketum PPP. Ini akibat Suharso membawa PPP untuk mendukung Anies Baswedan. Partai apapun yang berani mengusung Anies Baswedan, siap-siap ketua umumnya dikudeta. Ini risiko paling rendah. Risiko besarnya, kasus hukum ketumnya dibongkar lalu dipenjara, atau bisnisnya dihancurkan. Membawa Golkar ke Ganjar, bukan hal mudah juga. Di Golkar, bukan hanya ada Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang berpengaruh. Golkar punya segudang kader senior yang matang dan piawai dalam politik. Ada Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Para tokoh senior Golkar ini tidak akan membiarkan Golkar diambil alih LBP, atau orangnya LBP yaitu Bahlil Lahadalia. Hasil Munaslub Golkar akan sangat menentukan. Siapa yang berhasil memenangkan Munaslub Golkar, di situ arah koalisi akan bisa ditebak. Apakah LBP? Atau groupnya Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono? Surabaya, 23 Juli 2023
Surya Paloh, Anies dan Nasib Isu Perubahan Ke Depan
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SEMINGGU lalu di Gelora Bung Karno (GBK), Surya Paloh telah mengatakan kepada ratusan ribu peserta Apel Siaga Nasdem dan puluhan juta pemirsa TV, Youtube dan lainnya, bahwa Revolusi Mental Jokowi telah gagal. Menurutnya, Indonesia, sebuah negara kaya raya dengan 17.000 pulau-pulau dan ratusan suku bangsa seharusnya hidup sejahtera dan bahagia. Revolusi mental yang dia dukung 9 tahun lalu maksudnya adalah untuk melakukan perbaikan untuk kemajuan bangsa kita. Namun, gagal. Itulah sebabnya dia mencari sosok Anies Baswedan untuk melakukan cita-cita revolusi mental tersebut. Dalam uraiannya pada pidato di puncak acara tersebut, Paloh percaya bahwa \"nakhoda\" adalah faktor primer untuk merealisasikan cita-cita. Menunjuk Anies sebagai capres Nasdem, menurutnya adalah bersifat subtitusi terhadap Jokowi. Jokowi gagal lalu dia mencari nakhoda lain, yakni Anies. Cita-cita menurutnya tergantung pemimpin bangsa. Kontan saja Jokowi meminta waktu ketemu Surya Paloh untuk mendiskusikan kebersamaan mereka. Meski di publik Paloh mengaku tetap bersahabat dengan Jokowi, paska jatah menteri Nasdem berkurang, statemen Jokowi nakhoda gagal dalam melaksanakan revolusi mental tidak pernah diralat. Jokowi sendiri tidak membantah pernyataan tersebut. Anies dan Varian Baru Isu Perubahan Anies adalah capres Nasdem, dengan kebebasan memilih cawapresnya. Itu adalah kesepakatan Nasdem dan dua parpol pendukung Anies lainnya, PKS dan PD. Sebelum Anies berangkat haji, tiga parpol yang membentuk tim 8 sudah mengumumkan bahwa cawapres Anies akan diumumkan setelah Anies pulang haji. Semua pembahas seleksi cawapres telah selesai, sesuai kriteria yang mereka sepakati, yakni pertama, menambah elektabilitas, kudua, mampu memperkuat soliditas dan ketiga mampu bekerja menjalankan visi perubahan, seandainya menang. Namun, saat gelar kekuatan massa, Nasdem, melalaui wakil ketua umumnya, Ahmad Ali, mengatakan bahwa cawapres Anies tidak diumumkan dalam waktu dekat. Ketika Anies menambahkan satu kreteria baru, syarat nol, yakni bebas masalah hukum serta berani, sebagai cawapres pilihannya, Ahmad Ali secara terbuka mengkritik Anies. Akhirnya, kita semua faham bahwa Anies tidak serta merta berhak menentukan cawapresnya. Anies harus mendengar pimpinan Nasdem untuk hal itu. Adanya perbedaan antara Anies dan tim versus Ahmad Ali menunjukkan soliditas parpol pendukung Anies mengalami guncangan. Saling ancam antara AHY versus Ahmad Ali terbuka di publik. Lalu apa yang mungkin terjadi? Kita kembali dulu melihat yang penting dari peristiwa apel akbar GBK. Pertama, ada tiga tokoh utama Golkar yang hadir. Tokoh tersebut, Rizal Mallarangeng dkk., adalah tangan kanan Aburizal dan Airlangga Hartarto, pemimpin Golkar. Di sisi lainnya, Rizal Mallarangeng adalah sahabat lama Surya Paloh, ketua Nasdem. Fenomena ini dalam politik menjadi penting, karena tiga tokoh Golkar itu bukan unsur parpol koalisi. Artinya, pesan yang mau disampaikan ke publik adalah terjadi hubungan \"bawah tangan\" antara Golkar dan Surya Paloh. Airlangga sendiri, sebagai ketua umum Golkar, sedang mencari kepastian \"bargaining\" untuk menjadi pasangan capres/cawapres. Koalisi yang dibangun Airlangga dan didukung Jokowi, KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), bersama PAN dan PPP kandas di tengah jalan. PAN memastikan keberadaannya bersama Erick Tohir. Dari berbagai pernyataan pimpinan PAN, mereka mendorong Erick menjadi cawapres yang diusung PAN. Ke Prabowo atau kepada Ganjar. Sedangkan PPP sudah mengunci diri pada aliansi baru dengan PDIP. Tanpa KIB, Airlangga harus menjual sendiri Golkar untuk masuk dalam poros yang ada. Sebab, sudah sulit menemukam parpol independen yang bisa membuat koalisi baru. Sampai saat ini bargain Airlangga untuk mendapatkan posisi di sisi Prabowo kelihatannya semakin kecil. Posisi cawapres Prabowo sudah dalam antrian Erick Tohir maupun Muhaimin Iskandar. Untuk itulah Airlangga dan pendukungnya melihat peluang duet dengan Anies Baswedan. Cerminan kehadiran 3 tokoh sentral Golkar di acara GBK adalah untuk itu. Menunjukkan isyarat pasangan Anies versi Nasdem dan Golkar adalah bersama Airlangga. Hal kedua yang kita lihat adalah paska apel GBK, Jokowi dan Paloh bertemu empat mata. Selama ini, setelah Nasdem bersama Anies, Paloh hanya ditemui Luhut Panjaitan, tidak pernah tembus ketemu Jokowi. Pertemuan Jokowi dan Paloh tentu saja persolaan \"dagang sapi\". Pertukaran kepentingan politik melalui adu power pastinya adalah \" politik dagang sapi\". Sejauh ini kita tidak pernah tahu pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh. Yang muncul di publik hanyalah keinginan tahuan Jokowi siapa cawapres Anies? Mengapa pertanyaan cawapres Anies begitu penting bagi Jokowi? Bagi Jokowi, berkali-kali dia sebutkan, kepentingan dia cawe-cawe dalam urusan pilpres adalah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang dia lakukan selama ini. Anies sama sekali bukan pilihan Jokowi, karena Anies memastikan isu perubahan (Change!), bukan keberlanjutan. Jika pertemuan Paloh dan Joko Widodo adalah politik \"dagang sapi\", maka titik tengah kepentingan Jokowi dan Paloh akan terjadi pada penunjukan cawapres Anies dari orangnya Jokowi. Terkait pembahasan diatas dengan Golkar, maka dapat diprediksi bahwa titik kepentingan Joko dan Paloh bertemu jika Airlangga adalah cawapres Anies. Pasangan Anies-Airlangga Hartarto tentu saja gampang diterima elit. Namun, Anies tentu kelabakan karena pertama isu perubahan harus direvisi untuk berada dijalan tengah. Airlangga adalah otak ekonomi Jokowi, yang justru mau dirubah Anies jika menang. Selain itu, janji Anies menjaga soliditas parpol pendukung (utama), akan tercederai, karena AHY akan tersingkirkan. Penutup Dinamika politik elit pendukung Anies semakin tajam. Nasdem bersikeras bahwa cawapres Anies bukan AHY. Analisa diatas menunjukkan adanya kemungkinan besar deal politik elit yang merancang duet Anies-Airlangga. Di Golkar terjadi keributan besar saat ini. Airlangga dianggap bukan pemimpin yang mampu memajukan partainya. Saat ini dia akan digulingkan. Bisa jadi upaya penggulingan Airlangga untuk menghadang duet Anies-Airlangga. Namun, kita melihat bahwa Surya Paloh berhasil menembus hubungan diplomatik langsung dengan Jokowi. Kepentingan Jokowi adalah keberlanjutan bukan isu perubahan. Bisa jadi pertanyaan Jokowi ke Paloh soal cawapres Anies adalah titik sentral perundingan mereka. Jika Airlangga wakil Anies maka urusan selesai. Hubungan Paloh dan Jokowi mesra kembali. Persoalannya adalah pada Anies Baswedan. Anies jika bersama AHY, misalnya, sudah mempunyai kekuatan untuk mengusung tema perubahan. Namun, pasangan Anies-AHY dimata Nasdem merupakan beban besar, khususnya ketegangan Paloh versus Jokowi tidak akan mengecil. Anies kelihatannya juga harus menenggang perasaan keterpurukan Nasdem, paska penangkapan sekjennya. Ini adalah tentang makan buah simalakama. Bersama AHY, Anies akan mampu menjawab tantangan Surya Paloh tentang kegagalan Revolusi Mental Jokowi. Tapi dimusuhi Jokowi. Sebaliknya, semisal bersama Airlangga Hartarto, Anies kesulitan mengusung isu perubahan. Rakyat bingung menanti isu Perubahan Jilid Revisi. (*)
Babak Akhir Relawan Politik
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas). Meski telah diberi posisi menteri, relawan Pro Jokowi (Projo) masih terus melakukan manuver politik. Posisi menteri, yang kini bahkan setara dengan pimpinan parpol, tidak serta merta membuat Projo diam. Projo justru makin besar kepala dengan terus menjadi penyambung lidah Jokowi. Adalah Panel Barus, Ketua Bapilpres Projo, memyampaikan klaimnya tentang arah dukungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung ke bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, sejumlah deklarator Projo dari berbagai provinsi di Pulau Jawa mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo (Ganjar) di Kota Malang. Deklarasi tersebut juga dilakukan dalam rangka menyikapi ketidakjelasan arah dukungan organisasi Projo dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah deklarator yang hadir di antaranya Agung Suryo dari Jawa Barat, Bambang Suprapto dari Jawa Tengah, serta Budianto Tarigan dan deklarator Projo lainnya dari DKI Jakarta. Fenomena Relawan Bukan Hal Baru Keterlibatan relawan dalam perebutan kekuasaan politik bukan hal baru di Indonesia. Sejak pra kemerdekaan relawan selalu terlibat dalam perjuangan politik, baik secara terbuka maupun tertutup, baik angkat senjata, maupun dengan ujung pena. Namun relawan; lebih tepat: sukarelawan memiliki syarat utama dan mutlak: sukarela. Relawan digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral, bukan karena kepentingan jangka pendek yang oportunis dan pragmatis. Sementara di belahan dunia lain, sukarelawan juga terlibat dalam perebutan kekuasaan politik. relawan mengorganisasikan dirinya secara mandiri, dengan biaya sendiri maupun dukungan publik. Kelompok aspirasi politik non partai tersebut bergerak bebas untuk menggalang partisipasi publik, tanpa dikomando parpol. Para kelompok relawan tersebut fokus pada tujuan perkenalan dan sosialisasi calon. Mereka tidak sibuk melakukan manuver politik seperti parpol. Mereka juga akan akan membubarkan diri setelah pemilihan berakhir, sebab relawan hanya aktivitas politik adhoc, bukan pekerjaan. Menjelang akhir orde baru, fenomena relawan kembali hadir, hingga meledak pada peristiwa perebutan kantor DPP PDI, Sabtu kelabu (27/7/1996). Para relawan pro demokrasi, pendukung Mega diserang oknum aparat dan preman bayaran. Banyak sukarelawan meregang nyawa, sebagian lagi hilang dan hingga kini tak kunjung pulang. Namun para sukarelawan tersebut bergerak bukan karena ambisi merebut kursi, sekadar berebut remah- remah kekuasaan berupa komisaris, tujuannya hanya satu; perubahan. Ingin Mengulang Sukses 2014 Sejak PDIP mengangkat wong deso, Jokowi, dari Walikota Solo ke Jakarta, kelompok relawan pun kembali menjamur. Kelompok relawan bergotong- royong mendorong PDIP mengusung Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang masih bekerja seumur jagung untuk maju di Pilpres 2014. Setelah PDIP memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres, relawan mengklaim bahwa keputusan PDIP tersebut akibat tekanan relawan. Sehingga, setelah Jokowi memenangi pilpres, para relawan pun akhirnya diganjar kursi, dari staf ahli, deputi, hingga komisaris. Masuk 2019, relawan tumbuh, seperti jamur di musim hujan. Namun sebaliknya, antusiasme dan partisipasi rakyat menurun, sebab Jokowi sudah dikepung para bandar sebagai tim pemenangan. Relawan pun tidak lagi leluasa, karena Jokowi sendiri lebih memilih dikawal para pengusaha. Puncaknya saat Jokowi menang, menteri dilantik, para relawan tidak banyak dapat kursi menteri. Bahkan capres lawan Jokowi, Prabowo yang justru jadi menteri, sehingga Projo ancam akan bubarkan diri. Ancaman Projo pun disahuti Jokowi, Budi Arie Setiadi pun langsung jadi wakil menteri. Projo batal bubar, manuver politik baru pun dimulai dengan gerakan setia hingga akhir dan tegak lurus terhadap Jokowi. Atas nama rakyat, ide sesatpun dimulai, mendukung Jokowi sekali lagi: tiga periode Jokowi. Manuver Projo terus berlanjut melalui musyawarah rakyat, musra. Kelompok relawan yang dimotori Projo, dan Bara JP, menggelar pertemuan mewah di hotel dan gedung megah di berbagai kota. Namun diluar perkiraan, sebelum musra usai, PDIP tiba- tiba umumkan Ganjar Pranowo sebagai bacapres, Jumat (21/4/2023). Sukses 2014 tidak lagi mampu diulang kelompok relawan. Namun, relawan tidak mau kehilangan muka, musra akhirnya ditutup dengan rekomendasi tiga nama, yakni: Prabowo, Airlangga, dan Ganjar. Kecolongan di Pemilu 2014, memaksa PDIP ubah strategi, tidak mau lagi didikte relawan. PDIP kerja cepat dengan membentuk wadah berhimpun relawan Ganjar. Bahkan PDIP meniru KPU, melakukan verifikasi administrasi dan faktual berjenjang, terhadap para relawan. Akhirnya para relawan Ganjar yang jumlahnya kini seribuan pun tertib, dikanalisasi agar tidak liar kesana kemari melakukan manuver politik. Relawan Jokowi versi musra pun tetap tidak mau kalah, mereka terus bermanuver menyerupai gaya parpol. Merasa tidak mendapat ruang di kubu Ganjar, elit kelompok musra kini mulai mesra dengan Prabowo, bacapres yang diklaim direstui Jokowi. Semua upaya cari perhatian dilakukan, namun kubu PDIP sepertinya tidak ambil pusing. PDIP kini mengendalikan semua aktivitas politik Ganjar, di ibukota pun di daerah. Menebak Kebutuhan Rakyat Pesta demokrasi Pemilu 2024 akan digelar 205 hari lagi dari saat ini. Namun dinamika politik masih sibuk membahas kulit dan bentuk, bukan tentang isi. Pertengkaran politik tidak menyentuh substansi, masih sekitar mitra koalisi. Dari pertemuan tidak berisi, hingga kegiatan menonton pertandingan voli. Kelompok relawan sibuk deklarasi, atau dampingi bacapres blusukan ke sana ke mari. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut: Pertama, bahwa era kebangkitan dan keterlibatan relawan secara partisipatif telah berakhir. Relawan saat ini bukan lagi wadah berhimpun rakyat murni yang digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral. Relawan saat ini tidak lebih dari kumpulan aktivis politik yang identik dengan parpol. Tujuannya ingin terlihat dan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Kedua, bahwa pertengkaran politik Indonesia kosong dan kering dari ide, gagasan, dan program politik karena para aktivis hanya mampu bermimpi untuk merebut remah- remah kekuasaan. Para aktivis kini pragmatis dan oportunis sehingga hanya mampu menjadi tim sukses dengan membentuk wadah relawan. Tidak ada bacapres yang berlatar belakang aktivis, demikian juga dengan kepala daerah. Tidak banyak aktivis yang berani membentuk dan mendirikan parpol, hanya mampu melahirkan wadah relawan. Akibatnya tidak ada aktivis yang menjadi aktor dalam perbutan kekuasaan. Ketiga, bahwa dinamika politik Indonesia saat ini diiisi oleh elit politik yang hanya berjuang untuk kepentingan kekuasaan diri sendiri dan kelompok politik masing-masing. Pembahasan Kebutuhan dan kepentingan rakyat sama sekali tidak penting. Sehingga partisipasi politik warga akhirnya digerakkan oleh kepentinggan pragmatis dan oportunis dengan pemberian hadiah atau janji, baik berupa uang, sembako, atau bentuk lainnya. Keempat, bahwa rencana bacapres mengusung tema \"keberlanjutan dan kesinambungan\" atau tema lain \"perubahan dan perbaikan\" sama sekali tidak menarik bagi rakyat. Rakyat membutuhkan \"sesuatu yang baru\" yang tidak sekedar simetris atau asimetris dengan program Jokowi. Ketergantungan bacapres akan pengaruh Jokowi, baik yang pro maupun yang kontra membuat rakyat tidak bergairah. Rakyat butuh sosok pemimpin yang menjadi diri sendiri, lepas dari pengaruh dan bayang- bayang orang lain. Kelima, bahwa kemenangan dalam pertarungan politik di pilpres 2024 akan ditentukan oleh koalisi bersama rakyat (koalisi besar). Koalisi besar bukan dengan jumlah parpol yang banyak apalagi gerombolan relawan. Sehingga bacapres saatnya menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya. Rakyat sebagai pemilik suara membutuhkan tawaran konkrit dari bacapres tentang Indonesia masa depan. Bagi Kornas, Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat harus menyuguhkan pertengkaran politik yang kaya akan ide, gagasan dan program politik. Sehingga rakyat akan berpartisipasi aktif secara sadar, kritis, dan mandiri. Dalam menentukan pilihannya, rakyat akan digerakkan oleh nilai, dipandu oleh etis moral. Bukan karena diberi hadiah atau janji, serta dibeli dengan uang dan sembako. (*)
POPULER
