ALL CATEGORY
Mantan Mendag Lutfi Kembali Dipanggil Kejagung sebagai Saksi Perkara CPO
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil mantan menteri perdagangan Muhammad Lutfi untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, dengan tersangka tiga korporasi.\"Pemanggilan dijadwalkan penyidik pada Selasa, tanggal 1 Agustus 2023,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis.Lutfi sebelumnya pernah diperiksa pada tanggal 21 Juni 2022 selama 12 jam untuk perkara serupa dengan tersangka berbeda.Saat itu, Lutfi diperiksa untuk lima tersangka yang kini telah berstatus terpidana dan dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu lima hingga delapan tahun.Kelima terpidana itu ialah mantan direktur jenderal (dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indra Sari Wisnu Wardhana, Anggota Tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley M.A., dan General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.Sebelum pemeriksaan Lutfi pada Selasa (1/8), jaksa penyidik telah meminta keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (24/7).Airlangga diperiksa selama 12 jam sebagai saksi guna membuat terang perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya pada industri kelapa sawit, termasuk minyak goreng, periode Januari-April 2022.Terkait pemanggilan ulang terhadap Airlangga Hartarto itu, Ketut mengatakan ada kemungkinan dia dipanggil lagi apabila penyidik memerlukan keterangan lebih lanjut.\"Untuk AH (Airlangga Hartarto), kemungkinan dipanggil lagi kalau penyidik masih membutuhkan keterangan beliau untuk pendalaman,\" ujarnya.Penyidik Jampidsus juga telah memeriksa Kepala Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Perekonomian Musdalifah Machmud sebagai saksi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.(ida/ANTARA)
Jokowi: Isu munaslub Golkar Tidak Ada Hubungannya Dengan Pemerintah
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan isu yang sedang berhembus mengenai Munaslub Partai Golkar adalah urusan internal partai berlambang beringin itu dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah.“Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.Jokowi mengatakan jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna menggantikan ketua umum Partai Golkar yang sedang menjabat, itu adalah urusan masing-masing. Saat ini, Patai Golkar dipimpin ketua umum Airlangga Hartarto yang juga menjadi bakal calon presiden Pemilu 2024 dari partai tersebut.“Kalau Pak Luhut (Luhut Panjaitan), Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), ada Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita. Urusan internal Golkar,” ujar Jokowi.Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas. Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.\"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik,\" ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Selasa (12/7).Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7).(ida/ANTARA)
PDIP Optimistis Pertemuan Puan-Muhaimin-Airlangga Menghasilkan Kesepakatan
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah optimistis pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis ini akan menghasilkan kesepakatan penting.\"Pertemuan Mbak Puan dengan Bapak Airlangga dan Gus Muhaimin nanti optimis dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan penting, meskipun tidak semua kesepakatan itu nantinya bisa kami sampaikan seluruhnya kepada publik,\" kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Kesepakatan tersebut akan dirumuskan dari niat yang baik untuk menjaga stabilitas politik guna menjamin kelangsungan pembangunan nasional dan memperkuat kepemimpinan nasional ke depan.Said juga berharap Partai Golkar dan PKB dapat melanjutkan kerja sama politik bersama PDIP usai melangsungkan pertemuan dengan Puan Maharani.\"Sejujurnya kami berharap Golkar dan PKB bisa melanjutkan kerja sama politik bersama PDI Perjuangan ke depan,\" ucapnya.Menurutnya, PDIP telah bersama-sama Partai Golkar dan PKB selama hampir 10 tahun di dalam pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.Dia menyebut hubungan tersebut terjalin nyaman, sangat baik, dan saling memahami posisi masing-masing.\"Bahkan kerja sama antara PDI Perjuangan dan Golkar, PKB juga hampir 10 tahun terakhir ikut memperkuat kepemimpinan Mbak Puan selaku Ketua DPR RI. Bapak Lodewijk (Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus) dan Gus Muhaimin saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI,\" tuturnya.Said menilai pula kecocokan PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan PKB mudah terbangun lantaran adanya kedekatan kultural antara basis tokoh-tokoh penting dari ketiga partai tersebut.Bahkan, tambah dia, hubungan tokoh-tokoh ketiga partai politik itu melampaui hubungan politik bagi-bagi kursi kekuasaan.\"Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika Mbak Puan menganggap arti strategik untuk melanjutkan kerja sama politik antara PDI Perjuangan dengan Golkar dan PKB,\" ujar dia.Sebelumnya, Said Abdullah mengatakan rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan dilangsungkan pada Kamis pukul 15.00 WIB di kediaman Airlangga Hartarto, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru.\"Pukul 15.00 WIB sama Airlangga di Tirtayasa,\" kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan bahwa Puan akan menemui Airlangga setelah terlebih dahulu melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar pada pukul 12.00 WIB di kediaman Muhaimin, Komplek Widya Chandra, Jakarta.(ida/ANTARA)
KPU Jabar Mengungkap Temuan 22 Bakal Caleg Ganda
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengungkapkan temuan sebanyak 22 orang bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 yang terdaftar ganda.Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan kegandaan bakal caleg tersebut terbagi secara merata antara ganda internal dan ganda eksternal.\"Jadi, masih ditemukan ada 12 bakal caleg yang ganda internal, kemudian ada 10 bakal caleg yang ganda eksternal. Nah, ini harus ditindaklanjuti oleh partai politik,\" kata Endun saat dihubungi ANTARA di Bandung, Kamis.Endun menjelaskan 12 bakal caleg ganda internal adalah bakal caleg yang diusung oleh satu partai, akan tetapi dengan daerah pemilihan lebih dari satu. Sementara 10 bakal caleg ganda eksternal adalah bakal caleg yang dicalonkan oleh lebih dari satu partai.\"Nah ini harus ditindaklanjuti oleh partai politik dengan menganalisis dan membuat surat pernyataan terkait bakal caleg yang bersangkutan,\" kata Endun.Untuk bakal caleg ganda internal, Endun menjelaskan parpol harus memilih calon tersebut akan ditempatkan pada daerah pemilihan mana dan itu disampaikan dalam surat pernyataan yang diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).Sementara untuk bakal caleg ganda eksternal, parpol harus membuat surat pernyataan yang menerangkan calon tersebut adalah utusannya.Namun, Endun juga mengatakan ada kemungkinan dua parpol yang mencalonkan bakal caleg bersangkutan sama-sama membuat pernyataan.\"Jika keduanya mengklaim, si calonnya yang akan kami panggil untuk diklarifikasi. Mengapa partai A mengaku Anda utusannya, partai B juga sama, yang mana sebetulnya? Jadi ada klarifikasi,\" ucapnya.KPU Jawa Barat, tambah Endun, memberikan batas waktu kepada partai politik untuk menindaklanjuti temuan bakal caleg ganda ini sampai tanggal 29 Juli 2023.\"Sejauh ini ada yang sudah upload di Silon dan ditunggu nanti sampai tanggal 29 Juli 2023 untuk kami klarifikasi lagi sampai tanggal 6 Agustus 2023. Untuk dirancang menjadi daftar calon sementara (DCS) dan dimulainya masa pencermatan oleh parpol atas rancangan DCS tersebut,\" tuturnya.Saat ini tahapan Pemilu 2024 sedang memasuki verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan pada bakal calon anggota legislatif pada 10 Juli 2023 sampai 6 Agustus 2023. Pada tanggal 6 sampai 11 Agustus 2023 masuk tahap pencermatan DCS oleh partai politik.Setelah pencermatan DCS tersebut, proses dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan DCS pada 12-18 Agustus, kemudian pengumuman DCS pada 19-23 Agustus, yang dilanjutkan dengan tahap masukan dan tanggapan dari masyarakat atas DCS pada 19-28 Agustus 2023.Setelah itu akan masuk tahap pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh parpol pada 14-20 September 2023.(ida/ANTARA)
Mahfuz Sidik: Politik Jalan Tengah Jadi Solusi Minimalkan Potensi Polarisasi Yang Kebablasan di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Politik jalan tengah bisa menjadi solusi bagi para calon presiden (capres) yang akan mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya potensi polarisasi kebablasan dan dampak yang berkepanjangan, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017. Pernyataan tersebut di sampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Politik Jalan Tengah: Menjawab Ancaman Polarisasi pada Pilpres 2024\', Rabu (26/7/2023). \"Saya kira ini warning yang kita sampaikan, kita menjaga betul supaya tidak terjadi lagi polarisasi kebablasan. Karena yang mendapatkan kerugian terbesar dari pembelahan ini, bukan calon presiden, tetapi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia,\" kata Mahfuz Sidik. Dalam diskusi yang dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dan Mubaligh Nasional Haekal Hassan ini, Mahfuz menegaskan, bahwa polarisasi politik ini menciptakan implikasi yang panjang. \"Jadi pemilunya sudah selesai, ternyata pembelahan di masyarakatnya nggak selesai-selesai, residunya masih panjang,\" katanya. Menurut Mahfuz, potensi polarisasi kebablasan bisa terjadi pada Pilpres yang diikuti dua atau lebih pasangan calon. Jika capres lebih dari dua, maka potensi polarisasi kebablasan terjadi pada putaran kedua. \"Masih ada benih yang kelihatannya terus disiram, sumbunya akan merebak di putaran kedua Pilpres. Itu artinya ada sekitar 100 hari, waktu yang bisa digunakan dan dikelola oleh kekuatan-kekuatan politik untuk mengarahkan kepada polarisasi kebablasan. Ini sangat mungkin terjadi,\" ujarnya. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dan memperkuat narasi kebangsaan di tengah masyarakat, sehingga kepentingan nasional tidak dikalahkan oleh kepentingan politik praktis. \"Agustus adalah momen terbaik bagi pemerintah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan kepentingan kolektif kita sebagai satu bangsa. Presiden Jokowi (Joko Widodo) secara khusus bisa menghighlight pesan-pesan tersebut,\" katanya. Sekjen Partai Gelora ini mengingatkan adanya pola sama dan terus berulang yang digunakan dari tahun ke tahun. Dimana mereka yang menginginkan polarisasi kebablasan akan mengolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah isu. \"Khusus September dan Oktober biasanya akan muncul lagi isu PKI. Lalu, nanti awal tahun ada Imlek, dan secara teknis akan membawa sentimen kepada agama Khonghucu dan anti China,\" katanya. Mahfuz berharap agar lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan memfaslitasi dialog-dialog kebangsaan dengan para capres dalam upaya meminimalkan terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat. \"Dengan dialog ini kita berharap dapat membangun jembatan-jembatan yang baik. Kerasnya perbedaan, karena memang tidak ada jembatan, tidak ada komunikasi di tiap-tiap yang berbeda. Saya kira politik jalan tengahnya adalah memperbanyak jembatan-jembatan dari perbedaan yang ada,\" pungkasnya. Wirausahawan Politik Sementara itu, Direktur Esekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, polarisasi sebenarnya sesuatu yang sehat dan alami, karena apabila tidak ada partai politik dan capres yang berbeda, masyarakat tidak punya pilihan. \"Cuman yang harus kita hindari adalah polarisasi yang membelah. Kalau enggak saya mereka, kalau enggak mereka saya, kalau saya menang mereka kalah, kalau mereka menang, saya yang kalah. Kompetisi politik dianggap sebagai bagian dari pertarungan hidup mati, itu polarisasi yang harus kita hindari,\" kata Djayadi. Menurut Djayadi, polarisasi seperti ini dalam politik dinilai sebagai polarisasi yang tidak sehat atau pernicious severe polarization, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai polarisasi kebablasan. Polarisasi kebablasan itu membelah masyarakat menjadi dua. \"Di Indonesia sumbernya banyak, selain perbedaan ideologi, ada juga keterikatan dengan pemimpin, etnis, agama, kesenjangan ekonomi dan sebagainya yang bisa menjadi sumber polarisasi yang sifatnya kebablasan,\" ungkapnya. Namun, polarisasi kebablasan itu tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada political entepreneur atau wirausahawan politik yang akan menggunakan mereka, termasuk di Pilpres 2024. \"Lanskap politik Indonesia menjelang Pemilu 2024, baik itu calonnya dua atau tiga, apalagi empat, berdasarkan data perhitungan kami. Polarisasi yang sifatnya kebablasan itu tidak akan menguntungkan atau menjadi faktor salah satu kandidat atau beberapa kandidat yang menggunakannya untuk memenangkan pertarungan,\" katanya. Atas dasar itu, Direktur Eksekutif LSI ini meminta para capres yang ingin memenangi pertarungan di Pilpres 2024, sebaiknya menghindari polarisasi yang sifatnya kebablasan, demi kepentingan elektoral mereka sendiri dan kepentingan normatif kebangsaan kita ke depan. Politik Jalan Tengah Sedangkan Mubaligh nasional Haekal Hassan menilai pemerintah harus bertanggungjawab terhadap terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat ini, karena rakyat tidak bisa dituntut tanggungjawab. Pemerintah, lanjutnya, bisa membuat undang-undang yang bisa menjerat orang-orang yang melakukan polarisasi baik di internal pemerintah atau di luar pemerintahan demi kepentingan NKRI. \"Panggilan kampret itu kita tahu awalnya dari mana. Saya sempat kritik temen-teman ketika ada balasan panggilan cebong. Lalu, muncul lagi kadrun akan sampai kapan terus terjadi, kalau tidak ada tindakan yang cukup. Saya minta pemerintah juga tidak memelihara, kalau perlu buat undang-undang untuk menjeratnya. Ini demi NKRI,\" kata Haekal Hasan. Babe Haekal, sapaan akrab Haekal Hasan mengaku telah berdakwah ke 1.000an masjid dan tempat sejak 2019 lalu, untuk memberikan penyadaran kepada umat mengenai bahaya polarisasi, yang bisa mengancam keuntuhan dan persatuan bangsa. \"Satu bulan saya berbicara di 90-100 titik sejak 2019, kira-kira sudah 1.000an masjid dan tempat saya berdakwah, dan alhamdulillah Tuhan kasih kesehatan kepada saya. Ini nggak ada yang nyuruh, apalagi dibayar, ini bagian dari kontribusi saya agar Indonesia tidak pecah,\" katanya. Ia mengatakan, politik jalan tengah yang digagas Partai Gelora perlu mendapatkan dukungan dari umat dan publik secara luas. \"Politik jalan tengah merupakan politik yang baik dan Gelora sebagai salah satu pelopornya,\" ujar Babe Haekal. Karena itu, Babe Haekal mengkritik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang tidak mendukung politik jalan tengah yang digagas oleh Prabowo. \"Ucapan Pak Prabowo yang mengatakan, semua adalah putra-putra terbaik bangsa nggak dibalas oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sangat disayangkan. Padahal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu maknanya persatuan, narasi politik jalan tengah,\" katanya. Menurut Babe Haekal, politik jalan tengah yang dilakukan Prabowo harus diikuti kandadit lain, karena menjadi ajang pemersatu bangsa. \"Wajar kalau Pak prabowo berpikir demikrian, karena pak Prabowo adalah orang yang sudah selesai dengan dunianya. Kekayaan apa yang tidak beliau miliki, kebebasan, pangkat, jabatan seperti apa semua sudah dimiliki, termasuk positioning di masyarakat. Beliau adalah orang yang betul-betul selesai dengan dunianya. Beliau hanya berpikir untuk bangsa dan negara,\" jelasnya. Babe Haekal berharap agar kandidat lain juga berpikir seperti Prabowo, yakni selesai dengan urusan dirinya sendiri, serta berpikir hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, Babe Haekal membantah apa yang disampaikan itu, bentuk dukungannya kepada Prabowo. \"Mohon maaf bukan saya mendukung Prabowo. Saya menilai dari sisi normal dan wajar saja. Jadi yuk, politik jalan tengah adalah solusi yang tepat untuk NKRI harga mati dan untuk berlakunya lagi Pancaila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen,\" pungkasnya. (Ida)
Jokowi Lapor Xi Jin Ping
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan terbang ke China, Kamis (27/7/2023). melakukan kunjungan kerja terbatas ke Chengdu, untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, sebagaimana dimuat di Youtube Sekretariat Presiden. Balutan diplomasi dibungkus halus dengan kain sutra bahwa : \" kunjungan bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok ( China). China adalah mitra dagang dan investasi bagi indonesia. \"Sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi baik di bidang investasi maupun proyek strategis. Juga di bidang perdagangan, juga isu-isu regional dan global,\" katanya. Bisa saja info tersebut benar sebagai topik yang akan dibahas Jokowi dan Xi Jinping, tetapi sesuai dengan perkembangan politik terkini di tanah air, topik tersebut bisa jadi bukan topik utama dan prioritas. Munculnya kembali rekayasa gagasan perpanjangan masa jabatan bertepatan dengan skenario yang konon sudah direncanakan menyongsong SU MPR Agustus mendatang, patut diduga menjadi agenda paling penting pertemuan dengan Xi Jinping. Rekayasa perpanjangan masa jabatan sebagai presiden dan upaya menghentikan pilpres 2024, Jokowi tidak akan bisa merumuskan kebijakan politiknya sendirian, sekalipun para Taipan Oligarki tetap mendampinginya. Sebagai boneka dengan segala variabel politik yang melekat dengan segala kewajiban dan resikonya. Ada kewajiban harus konek langsung dengan skenario besar China di Indonesia melalui mentor politiknya Xi Jinping. Sekalipun Xi Jinping tetap menerapkan opsi kekuatan para Taipan khususnya 9 naga bermain dengan cara lain tetap memainkan peran sebagai pengendali. Bantuan teknis taktis politik China dan tangan-tangannya di Indonesia yaitu para Taipan Oligarki adalah Ex Officio pemain, pengatur dan pengendali politik yang sesungguhnya. Tidak aneh Jokowi secara periodik dan dalam kondisi emergency harus lapor Xi Jinping. Semua percaturan politik di tanah air akan konek dengan Xi Jinping . Patut diduga topik pertemuan kali ini adalah membahas opsi memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden, penundaan dan jaminan pilpres 2024 apabila akan dilaksanakan, presiden terpilih tetap harus menjadi boneka mereka. Pilpres 2024 sesungguhnya bentuk lain perang proxy tanpa senjata fisik tetapi berupa serangan politik yang lebih mematikan, kondisi ini ada dalam kendali Xi Jinping, sebagai pimpinan tertinggi para Taipan Oligarki, sekaligus sebagai pengendali pilpres 2024. ****
Darurat Politik Uang Ulama Terbitkan Fatwa Haram
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) dan Suparmanto Pangaribuan - Presidium Anti Begal Demokrasi Indonesia (ABDI) BEBERAPA waktu yang lalu, terjadi perdebatan sengit antara kelompok pro sistem pemilu terbuka dan pro sistem pemilu tertutup. Salah satu materi yang dibahas tentang liberalisasi demokrasi menjelang Pemilu 2024. Kelompok pro sistem tertutup menuduh sistem terbuka menyuburkan praktik politik uang secara massif melibatkan masyarakat. Sebaliknya pro terbuka menuduh sistem pemilu tertutup sengaja dirancang agar praktik politik uang berlangsung eksklusif, hanya dinikmati segelintir orang sebagai elit parpol. Darurat Praktik Politik Uang Keinginan memenangkan kompetisi demokrasi memaksa para peserta pemilu menggunakan politik uang untuk memengaruhi hasil Pemilu. Sementara pihak lain, hanya akan mengaku kalah dengan alasan kurang uang, logistik, atau \"peluru\". Akibatnya, para kontestan hanya sibuk memamerkan \"isi tas\" daripada \"isi kepala, dan kapasitas\". Sehingga ide, gagasan, dan program politik para kontestan kering, dan kosong dari kebutuhan dan kepentingan rakyat. Pengaruh politik uang ternyata tidak hanya mengalir ke pemilih, namun juga ke oknum penyelenggara dan pengawas Pemilu. Aliran yang sama juga sampai ke oknum penyelenggara pemerintahan yang tidak mau ketinggalan. Para oknum abdi negara juga ikut bermain, baik dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan hingga tingkat pusat. Sehingga hampir semua peserta Pemilu selalu akan mencari cara \"berteman akrab\" dengan oknum penyelenggara dan pengawas Pemilu, serta oknum penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan. Keberadaan Bawaslu RI secara berjenjang dari tingkat pusat hinga TPS, baik permanen, maupun adhoc sejatinya dirancang dan dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu. Namun ternyata lembaga negara ini juga tidak berdaya menghadapi \"serangan fajar\". Praktik politik uang sangat terbuka, dilakukan melalui tokoh formal dan non formal di masyarakat. Bahkan setiap kali menjelang Pemilu, baik Pileg, Pilpres, Pilkada, dan Pilkades, akan ada aksi pengumpulan data para pemilih oleh para tim sukses. Data pemilih tersebut akan ditukar dengan uang, sembako, atau bentuk lainnya. Pemberian uang dapat diberi dengan lunas maupun bertahap. Di dalam Bawaslu yang hakikatnya sebagai lembaga dalam mengawasi penyelenggara dan penyelenggaran pemilu, juga terdapat oknum yang terlibat praktik politik uang. Bahkan tidak sedikit oknum yang berakhir disidang dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lemahnya kewenangan penindakan dijadikan kambing hitam atas massifnya politik uang. Praktik politik uang dianggap hanya dapat ditindak oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Sementara Gakkumdu sendiri baru akan bertindak jika ada laporan dan pengaduan. Terbaru, saat ini sedang berlangsung seleksi penyelenggara pemilu untuk mengisi struktur dan formasi penyelenggara dan pengawas pemilu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk secara nasional disinyalir kuat dipengaruhi oleh parpol melalu oknum anggota Komisi II DPR RI. Proses rekrutmen tim seleksi tidak transparan, bahkan cenderung didasari pada afiliasi politik terhadap parpol, ormas, okp, dan organisasi kemahasiswaan. Para timsel diduga melakukan seleksi berdasarkan hasil identifikasi afiliasi para calon terhadap asosiasi- asosiasi tersebut. Selain itu, proses seleksi juga diduga menggunakan transaksi politik berupa pemberian hadiah atau janji, baik berupa uang, barang, bentuk lainnya, dan, atau komitmen \"mengamankan suara\" dalam pemilu. Dalam kondisi darurat tersebut, parpol seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab atas \"politik uang”. Karena sutradara, aktor, dan pelakunya; yakni caleg, capres/ cawapres, dan cakada/ cawakada adalah bagian dari Parpol. Namun alih-alih mau mengaku bersalah, Parpol justru menuduh rakyat penyebab dan penerima manfaatnya. Akhirnya hingga saat ini, tidak ada satu pun parpol yang berani secara terbuka, mengaku bersalah dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Praktik politik uang sesungguhnya sama berbahayanya dengan politik identitas. Politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta eksploitasi ikatan- ikatan primordial lainnya merendahkan harkat dan martabat manusia. Demikian juga dengan praktik suap untuk memengaruhi hasil Pemilu, baik kepada oknum penyelenggara, pengawas dan pemilih, dan oknum pemerintah adalah tindakan buruk terhadap manusia merdeka. Para pelakunya seharusnya dapat dijerat dengan tuduhan pelanggaran HAM. Sebab adanya upaya sistematis memengaruhi hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seharusnya masuk kategori pelanggaran HAM. Ulama Harus Keluarkan Fatwa Haram Jika negara melalui pemerintah dan alat negara lainnya, beserta penyelenggara, dan pengawas Pemilu tidak berdaya menghadapinya, maka ulama dan pemimpin agama harus turun tangan. Ulama dan pemimpin agama harus menjadi suluh penerang bagi kegelapan praktik politik uang. Maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia bersama Anti Begal Demokrasi Indonesia (ABDI) sebagai gerakan rakyat anti politik uang dalam demokrasi Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa saatnya Indonesia menyatakan perang terhadap musuh demokrasi, berupa politik uang, begal demokrasi, eksploitasi SARA dan ikatan- ikatan primordial yang merusak kualitas Pemilu Indonesia. Kedua, bahwa negara diminta untuk memfasilitasi kelompok ulama semua agama dan penganut aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dalam aksi dan sosialisasi melawan politik uang dalam pemilu. Fasilitasi dalam bentuk dukungan dana, aset, dan akses harus disediakan oleh pemerintah untuk mendukung para ulama. Ketiga , bahwa sebagai lembaga penjaga moral bangsa, ulama dan pemimpin agama MUI, PBNU, PP Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN dan perwakilan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diminta segera menerbitkan \"fatwa haram\" dan larangan pemberian dan penerimaan uang dalam Pemilu. Keempat, bahwa ulama dan pemimpin agama diminta juga untuk menerbitkan \"fatwa haram memilih \" peserta pemilu yakni, Parpol (caleg), calon perseorangan, pasangan calon presiden / wakil presiden, kepala/ wakil kepala daerah. Pelaku politik uang sebagai begal demokrasi harus mendapat sanksi moral, haram untuk dipilih. Kornas dan ABDI meyakini bahwa penerbitan fatwa haram dari ulama dan pemimpin agama, akan membantu kita memperbaiki kualitas Pemilu. Jika para pelaku kejahatan Pemilu tidak takut penjara, mereka mungkin masih takut jika tidak masuk surga. (*)
Aksi Buruh Harus Mengultimatum Mogok dan Makzulkan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PADA 10 Agustus 2023 diagendakan aksi buruh besar-besaran di Jakarta dengan agenda kepung istana. Isu utama konsisten dengan desakan pencabutan omnibuslaw UU Cipta Kerja. Aturan yang dinilai gagal menciptakan lapangan kerja ini selain hanya menambah pendapatan pemilik modal atau majikan juga tidak menambah sejahtera buruh. Inilah yang menjadi alasan adanya aksi berulang. Hari rabu, 26 Juli 2023 dilakukan aksi buruh di Patung Kuda dekat Istana. Sekitar seribu buruh berunjuk rasa baik dari elemen Partai Buruh maupun dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Tiga tuntutan yaitu cabut UU Cipta Kerja, kenaikan upah minimum 15 % dan cabut UU Kesehatan. Namun agenda 10 Agustus 2023 nampaknya akan lebih marak. Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) telah berkumpul di Lebak Banten dan mencanangkan rencana aksi dengan mengeluarkan \"Resolusi Maja\". Meski tuntutan utama tetap agar UU Cipta Kerja dicabut, namun resolusi memperluas tuntutan dengan desakan pencabutan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serat UU Kesehatan. Tuntutan ini berkaitan perlunya ada kepastian akan jaminan sosial bagi pekerja sepanjang hayat (job security, income security dan social security). Perjuangan kaum buruh yang akan diikuti oleh tenaga kesehatan itu menjadi fenomena baru aksi. Tenaga kesehatan sendiri telah berulang kali berdemonstrasi. Akan tetapi tidak ada respons dari Pemerintah. Berbagai aksi dan tuntutan nampaknya sulit untuk dikabulkan. Hal ini karena rezim Jokowi menganut asas politik \"buta dan tuli\". Tidak mau melihat dan mendengar atau peduli dengan apa yang dirasakan dan diteriakan oleh rakyatnya. Berputar-putar pada kemauan dan kepentingan lingkaran sendiri saja. Putusan hukum pun dapat diabaikan atau direkayasa pada tataran pelaksanaan. Agar ada perhatian serius dan agar tuntutan aksi dapat dikabulkan nampaknya harus disertai dengan tekanan berupa ancaman atau ultimatum. Dua hal yang bagus untuk dijadikan ultimatum yaitu mogok dan cabut mandat rakyat atau makzulkan Jokowi. Sebagai hak konstitusional mogok adalah senjata efektif dan \"pukulan\" yang mematikan. Begitu juga dengan desakan pemunduran Jokowi. Aksi jutaan buruh tentu sangat berpengaruh. Tuntutan atau ultimatum menjadi relevan berhubungan dengan apa yang menjadi perluasan resolusi dengan ajakan kepada masyarakat untuk turut berjuang membantu sukesnya harapan buruh. Butir tiga resolusi menegaskan: \"Memaksimalkan kerja perluasan jaringan dan memobilisasi massa dengan menjalin, mempererat dan memperluas aliansi dengan berbagai organisasi dari seluruh sektor dan golongan rakyat (pemuda, mahasiswa, pelajar, petani, nelayan, ojol, perempuan, masyarakat adat, kaum miskin kota, para akademisi, ahli hukum dan lain sebagainya) untuk memenangkan tuntutan dan perjuangan kaum buruh dan rakyat Indonesia\". Tentu tujuan utama aksi adalah pencabutan tiga UU yang merugikan buruh, nakes dan rakyat Indonesia akan tetapi akan efektif jika aksi mengultimatum akan penggunaan hak buruh untuk mogok dan hak rakyat untuk meminta pemakzulan Presiden. Ketiga UU dapat dievaluasi bahkan dicabut jika Presiden Jokowi turun secepatnya. Bandung, 27 Juli 2023.
Terkait Denny Indrayana, Bareskrim Memeriksa Enam Saksi
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri masih menyidik kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu legislatif dengan terlapor Denny Indrayana dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Rabu, mengatakan total sudah enam orang saksi dimintai keterangan.“Terkait kasus saudara DI (Denny Indrayana), proses pemeriksaan saksi masih berlangsung. Adapun jumlah saksi yang telah diperiksa sebanyak enam orang,” kata Ramadhan.Namun Ramadhan tidak merinci siapa saja keenam saksi yang sudah dimintai keterangannya.Penyidik sudah meningkatkan status penanganan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung pada Senin (10/7).Penyerahan SPDP memiliki arti, penyidik memberitahukan kepada Kejaksaan bahwa proses penyidikan suatu kasus telah dimulai, sehingga kemudian, Kejaksaan RI akan menunjuk jaksa peneliti (P-16) yang akan meneliti kelengkapan berkas perkara guna pembuktian di persidangan.Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menaikkan status penanganan perkara Denny Indrayana ke tahap penyidikan pada akhir Juni lalu.Komjen Pol. Agus Andrianto saat menjabat sebagai Kabareskrim Polri, Senin (26/6), menyampaikan Polri bakal proporsional dalam mengusut kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu legislatif.Jenderal bintang tiga yang kini menjawab sebagai Wakapolri itu mengatakan secepatnya pihaknya akan meminta atau memeriksa saksi dan juga ahli-ahli terkait kasus tersebut.Karena, lanjut dia, kasus tersebut sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga, dirinya memerintah langsung Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) dan Dittipidsiber untuk menangani kedua kasus tersebut secara cepat.“Saya minta kepada Pak Dirtipidum dan Dirsiber untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab dan menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera diselesaikan,” kata Agus.(sof/ANTARA)
Soal Harun Masiku, Polri Belum Menerima Informasi dari Interpol Kamboja
Jakarta, FNN - Divisi Hubinter Polri (Interpol Indonesia) hingga kini belum menerima informasi dari Interpol Kamboja mengenai kabar buron Harun Masiku berada di negara itu dan telah berganti kewarganegaraan.“Sejauh ini Interpol Kamboja belum memberikan informasi terkait rumor,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan di Jakarta, Rabu.Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi buron perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).Harun Masiku masuk daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 17 Januari 2020.Selain itu, Polri juga sudah menerbitkan red notice atas nama Haru Masiku.Menurut Ramadhan, dengan sudah diterbitkannya red notice maka apabila Harun Masiku melalui perlintasan resmi di negara manapun, anggota interpol pasti akan mendeteksi.\"Kewajiban dari interpol negara tersebut untuk menahan subjek dan menginformaikan ke Interpol Indonesia sebagai negara penerbit atau peminta red notice,\" katanya.Untuk menindaklanjuti kabar Harun Masiku berada di Kamboja, tambah Ramadhan, Interpol Polri mengirimkan permintaan kepada Intepol Kamboja melalui chanel 1-24/7 dalam rangka mengklarifikasi kabar tersebut.\"Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui chanel 1-24/7 terkait klarifikasi terhadap isu tersebut,\" ujar Ramadhan.Sebelumnya pada Maret 2023, Harun Masiku juga pernah dikabarkan menjadi marbot masjid di Malaysia.(sof/ANTARA)
POPULER
