Jakarta, FNN - Setelah beberapa waktu lalu dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi, kini Rocky Gerung didemo oleh sejumlah tokoh adat Dayak di Kalimantan Barat, yang mengaku keberatan terhadap pernyataan Rocky  yang menyebut Presiden Jokowi memperdagangkan pulau Kalimantan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN). Mereka juga meminta pihak kepolisisan segera menangkap dan menghukum Rocky sesuai ketentuan yang berlaku, juga meminta agar dihukum secara adat Dayak.

Menanggapi demo sejumlah tokoh adat Dayak terhadap dirinya tersebut, Rocky menjelaskan beberapa hal dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (2/8/23) yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Berikut penjelasan Rocky Gerung:

“Saya mau jelaskan pada kesempatan ini, saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN  itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya lima kali bolak-balik diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan, Banjar, Dayak, dan segala macam, saya ucapkan itu. Karena saya sayang, Kalimantan itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Kan itu yang saya bela justru. Jadi, kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN, demi masyarakat adat Kalimantan, demi orang Dayak, demi orang Banjar, segala macam. Kalau dihitung 5 kali saya diundang oleh Universitas maupun teman-teman adat di situ.

Jadi, saya tahu bahwa ada kemarahan memang, tetapi kemarahan itu mesti kita dudukkan secara tepat bahwa saya itu tidak sekali-kali menghalangi IKN dibuat oleh Pak Jokowi karena sudah keputusan undang-undang. Tetapi, hak saya untuk mengatakan bahwa IKN itu akan merusak Kalimantan. Itu intinya tuh. Dan itu akan ada serbuan penduduk asing di situ, bahkan saya kritik kenapa Jokowi mesti pergi ke China untuk menjual Kalimantan itu. Jokowi bilang, oke,  silahkan investasi di situ apa pun yang yang Republik China mau, kami sediakan. Kan itu namanya menjual negara. Di situ yang saya sebut itu kan tindakan bajingan, tetapi bukan Jokowi yang bajingan, kebijakan dia yang bajingan.

Jadi, harus dibedakan saya tetap mengkritik Jokowi. Saya tidak mengkritik Jokowi sebagai manusia, sebagai orang, sebagai kepala keluarga, tapi sebagai kepala negara. Nggak boleh itu. Apakah ibukota negara itu penting banget untuk kita pindahin sekarang? Bisa ditundalah 10 tahun lagi, ketika masyarakat adat percaya bahwa di situ akan ada sumber daya baru, ada universitas, ada rumah sakit, baru bicara tentang IKN. Apakah diperlukan hari ini? Enggak mungkin, karena itu akan menggerus anggaran pendapatan belanja negara kita tuh. Apakah ekonomi akan bertumbuh hari ini? Enggak. Tadi pagi Sri Mulyani bilang bahwa Indonesia akan masuk dalam krisis besar, bahkan Sri Mulyani bilang Indonesia akan masuk dalam kegelapan karena dunia lagi gelap juga, ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa tidak di hemat uang itu? Kan itu dasarnya tuh.

Jadi, teman-teman di Dayak, saya membela kalian dan sampai kapan pun saya akan bilang bahwa IKN tidak boleh dibangun di situ sebelum ada izin masyarakat Dayak, dari komunitas Dayak yang punya lahan itu tuh. Jadi, bukan dikomersialkan IKN itu. Jadi itu intinya.

Sekali lagi, saya mau terangkan itu kalau teman-teman di Dayak tersinggung, tidak ada maksud saya untuk mempersoalkan hak masyarakat adat. Justru saya membela masyarakat adat.” (ida)