ALL CATEGORY
Kasus Korupsi Basarnas, Ormas Sipil Menilai KPK Punya Wewenang
Jakarta, FNN - Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang memeriksa kasus korupsi di Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) meskipun itu melibatkan dua prajurit aktif TNI.Oleh karena itu, menurut perwakilan masing-masing organisasi saat taklimat media di Jakarta, Minggu (30/7), masalah yurisdiksi yang muncul dalam kasus itu sebetulnya tidak perlu menjadi perdebatan, karena kewenangan KPK memeriksa kasus korupsi di Basarnas sesuai dengan asas-asas hukum, konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan peraturan perundang-undangan.Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dalam taklimat media itu, menjelaskan ada tiga asas hukum yang menjamin kewenangan KPK memeriksa kasus korupsi di Basarnas, meskipun itu melibatkan prajurit TNI.“Asas hukum pertama adalah hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Asas hukum kedua, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Asas hukum yang ketiga, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum,” kata Usman Hamid, yang saat ini juga aktif sebagai dosen salah satu sekolah tinggi hukum di Jakarta.Dia menjelaskan UUD 1945 sebagai konstitusi negara membawahi undang-undang di bawahnya, termasuk undang-undang yang mengatur peradilan umum dan peradilan militer.Usman menyebut Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 mengatur kedudukan seluruh warga negara, tanpa terkecuali, sama di dalam hukum.“Setiap orang, tanpa terkecuali memiliki kesamaan kedudukan di muka hukum, baik warga sipil, warga berstatus anggota Polri, maupun warga berstatus anggota TNI. Siapa pun tidak boleh kebal hukum,” kata Usman Hamid.Terkait itu, dia menekankan anggota TNI merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang artinya mereka punya kedudukan yang sama dengan warga sipil lainnya dalam menjalani proses hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945.Kemudian, terkait asas hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, Usman menyoroti penggunaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).“Kalau sudah ada Undang-Undang Peradilan Militer tentu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970 tidak berlaku lagi, tetapi kalau sudah ada Undang-Undang TNI Tahun 2004, maka seluruh undang-undang di belakang dikesampingkan,” kata Usman Hamid.Dia menekankan isi Pasal 65 ayat (2) UU TNI yang mengatur prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.Asas hukum ketiga, dia melanjutkan, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Usman menilai kasus tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum.“Seharusnya perdebatan tentang peradilan militer atau peradilan umum tidak berlaku lagi, karena perdebatan itu hanya membahas yurisdiksi mana ketika anggota TNI melakukan tindak pidana umum. Yang terjadi (di Basarnas) bukan tindak pidana umum, yang terjadi sekarang tindak pidana khusus,” kata dia.Dia juga menyoroti peradilan koneksitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP, terutama Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92, mekanisme koneksitas berlaku saat warga sipil bersama-sama anggota TNI melakukan tindak pidana umum, bukan tindak pidana khusus.“Korupsi tindak pidana khusus, bukan tindak pidana umum. Korupsi tidak ada hubungannya dengan tugas militer, tidak ada hubungannya dengan kepentingan militer,” kata dia.Usman menyampaikan Pasal 89 KUHAP menegaskan jika tindak pidana dilakukan oleh warga sipil dan anggota TNI, maka pemeriksaan perkara menjadi kewenangan peradilan umum. Kecuali, ada keputusan menteri pertahanan (menhan) dan menteri kehakiman/menteri hukum dan HAM (menkumham) yang menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh peradilan militer.“Dalam kasus Basarnas, tidak ada keputusan menhan, tidak ada keputusan menkumham,” kata dia.Kemudian, Pasal 90 KUHAP lanjut mengatur jika ada perdebatan mengenai yurisdiksi, maka perlu ada penelitian bersama yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh para pihak.“Kuncinya, penelitian bersama dan dituangkan dalam berita acara,” kata dia.Terakhir, Pasal 91 KUHAP, yang menurut Usman sangat penting untuk menentukan yurisdiksi memeriksa suatu perkara.“Pasal 91 itu penting sekali, (karena mengatur) kalau ada perdebatan otoritas peradilan militer dan peradilan umum, maka harus dihitung dari titik berat kerugiannya,” kata Usman.Jika kerugiannya lebih berat ke kepentingan umum, maka perkara itu di periksa oleh peradilan umum. Sebaliknya, jika kerugian dari suatu perkara lebih merugikan kepentingan militer, maka kasus itu dibawa ke peradilan militer.“Kalau kasus korupsi terjadi dalam badan SAR yang dibentuk oleh TNI untuk tugas-tugas TNI, jelas itu dibawa ke peradilan militer, tetapi yang terjadi korupsi di Badan SAR nasional, bukan lingkungan terbatas TNI,” kata dia.Dalam taklimat itu, organisasi sipil lainnya yang turut menyampaikan sikap antara lain dari YLBHI, KontraS, Lingkar Madani, Centra Initiative, ICW, PBHI, Setara Institute, ELSAM, Forum De Facto, KPI, HRWG, dan Imparsial.(ida/ANTARA)
Satu Tersangka Korupsi di Basarnas Memenuhi Panggilan KPK
Jakarta, FNN - Satu tersangka kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mulsunadi Gunawan (MG) hari ini memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).\"Betul, informasi yang kami terima, hari ini Senin tersangka pihak swasta atas nama MG dalam perkara dugaan suap pengadaan di Basarnas RI hadir ke KPK dengan didampingi pengacara Juniver Girsang,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, SeninAli mengatakan saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik lembaga antirasuah.\"Tim penyidik segera lakukan pemeriksaan dan kami pastikan, hak-hak tersangka kami penuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana para tersangka KPK lainnya,\" ujarnya.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (26/7) mengumumkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).Lima tersangka tersebut yakni Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Republik Indonesia Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC).Sedangkan tiga tersangka sipil yakni Marilya (MR), Roni Aidil (RA), dan Mulsunadi Gunawan (MG). Meski demikian MG tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada saat penetapan tersangka pada Rabu tersebut.KPK menyebut HA diduga menerima suap Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada rentang waktu 2021-2023.\"Dari informasi dan data yang diperoleh Tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC (Letkol Adm Afri Budi Cahyanto) diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu.Ada pun pasal yang disangkakan yakni melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Polres Sampang Membantah Minta Uang Rp50 Juta Terkait Rokok Ilegal
Sampang, FNN - Polres Sampang, Jawa Timur membantah terkait tudingan permintaan uang tebusan Rp50 juta kepada pemilik rokok ilegal yang tertangkap tim reskrim polres setempat dan kini menyebar di berbagai media.Permintaan dilakukan oleh oknum anggota Polres Sampang yang kini menjabat sebagai Kepala Unit Reskrim Polres Sampang.\"Itu tidak benar. Tidak ada permintaan uang,\" kata Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto dihubungi per telepon di Sampang, Jawa Timur, Senin.Kasus permintaan uang oleh oknum anggota Polres Sampang itu berawal dari penangkapan mobil pikap L300 yang dikemudikan oleh Muni yang mengangkut rokok tanpa pita cukai alias ilegal pada awal Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB.Setelah ditangkap, seorang polisi yang menjabat Kanit di Reskrim Polres Sampang, meminta uang tebusan Rp50 juta. Muni tak punya uang karena hanya pengemudi.Empat hari kemudian, pada 9 Juni 2023, pemilik rokok datang ke Polres Sampang untuk mendiskusikan masalah mobil berikut muatannya.Pemilik rokok tanpa pita cukai tak mampu memenuhi permintaan polisi oknum polisi itu, dan dia hanya mampu jika tarif tebusannya Rp20 juta.Tak ada titik temu, akhirnya sang Kanit di Reskrim Polres Sampang ini menyampaikan bahwa pimpinannya tidak setuju dengan angka Rp20 juta dan meminta pemilik rokok datang kembali di hari Senin tanggal 12 Juni 2023 yang akhirnya sang Kanit sepakat, mobil berikut muatannya dapat ditebus dengan harga Rp30 juta.Rekaman permintaan uang oknum polisi itu, tiba-tiba menyebar. Dalam sebuah video berdurasi 2.34 detik, sang oknum polisi itu menjelaskan, selain duit tebusan, ia juga menjelaskan tentang pengamanan lanjutan lalu lintas pengiriman rokok ilegal di Sampang.Menurut oknum dalam rekaman itu, pengamanan bisa sendiri atau bisa juga bulanan. Itupun kalau cocok dengan pimpinan.\"Sekali lagi itu tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas tidak ada permintaan uang,\" kata Kasi Humas Ipda Sujianto, tanpa menjelaskan secara detail terkait rekaman video yang kini beredar luas di masyarakat tersebut.(ida/ANTARA)
Jusuf Kalla Tidak Setuju Dengan Isu Munaslub Golkar
Jakarta, FNN - Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla mengaku tak setuju dengan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang bergulir di internal partainya jelang Pemilu 2024 karena akan menurunkan muruah partai berlambang pohon beringin tersebut.\"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan muruah-nya Golkar,\" kata Jusuf Kalla usai seminar bertajuk \"Pemuda untuk Politik\" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.Sebab, kata dia, apabila perpecahan terjadi di internal Partai Golkar maka dapat berimbas pada raihan suara pada Pemilu 2024 mendatang.\"Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu,\" imbuh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.Sebaliknya, lanjut dia, seluruh internal Partai Golkar seyogianya bersatu agar dapat memenangkan Pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari setahun lagi digelar.\"Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya, harus bersatu dulu,\" ucapnya.Menurut dia, isu bergulirnya Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai bakal calon presiden (capres) Partai Golkar juga tidak bisa dijadikan dasar alasan.\"Kalau dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?\" ujarnya.Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7).(ida/ANTARA)
Dukungan PBB Kepada Prabowo Menjadi Spirit bagi Kader
Purwakarta, FNN - Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi menyebutkan dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap Prabowo Subianto pada pemilihan umum (Pemilu )2024 menjadi spirit bagi para kader untuk memenangkan Prabowo.\"Terima kasih untuk keluarga besar PBB. Kehadirannya menyatukan semangat dalam senyum yang indah untuk kemajuan bangsa,” kata Dedi dari Purwakarta, Senin.Partai Bulan Bintang resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden dalam acara Hari Ulang Tahun ke-25 PBB, yang digelar di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (30/7).Dedi yang merupakan amunisi baru Partai Gerindra asal Jawa Barat turut hadir mendampingi Prabowo di lokasi dalam kegiatan deklarasi dukungan PBB tersebut.Kehadiran mantan Bupati Purwakarta dua periode itu juga disambut meriah oleh para kader PBB.Dengan hadirnya PBB, Dedi merasa bahagia karena dukungan terhadap Prabowo Subianto terus mengalir yang membuatnya semakin optimistis untuk menang pada Pilpres 2024.Menurut dia, dukungan PBB memberikan dampak positif untuk kemenangan Prabowo pada Pemilu yang akan digelar tahun depan.Dedi menilai kalau Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra adalah sosok sentral yang piawai dan memiliki naluri politik tinggi. Sehingga menjadi spirit para kader untuk memenangkan Prabowo.“Pak Yusril menjadi salah seorang yang akan memberikan peran besar dalam penguatan aspek ketatanegaraan di era kepemimpinan yang akan datang. Pak Yusril juga sosok piawai, memiliki naluri politik tinggi sehingga calon yang didukungnya selalu memang,” katanya.(ida/ANTARA)
Jokowi Gak Mikir Bahaya China atau Agen China?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan UNDANGAN Presiden RRC Xi Jinping disambut sumringah dan dilaksanakan tanggal 27-28 Juli 2023. Pertemuan Jokowi-Xi Jinping diadakan di Chengdu dan menurut Kantor Berita Xinhua telah terbangun \"kerjasama strategis\". Xinhua mengutip pernyataan Xi Jinping \"China bersedia mengambil kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memperdalam kerjasama strategis Indonesia-Tiongkok\". Sebagaimana biasa kebahagiaan itu juga ditumpahkan oleh \"Duta China\" Luhut Binsar Panjaitan. Ia menilai sempurna kerjasama Indonesia-Tiongkok. Dengan bahasa diplomatik \"kerjasama strategis komprehensif\". Menurut Menlu Retno Marsudi pertemuan itu bertepatan dengan 10 tahun kerjasama kemitraan yang terjalin antara kedua negara. Fikiran terpaksa melayang mundur ke belakang saat Ketua CC PKI DN Aidit dahulu diundang oleh Mao Zedong ke China. 10 tahun kerjasama erat antara China dan PKI. Pemilu 1955 PKI sukses menjadi 4 besar pemenang Pemilu. Pada 5 Agustus 1965 DN Aidit bertemu dengan Mao Zedong di Beijing dalam rangka \"kerjasama strategis\" dan mendiskusikan kesiapan untuk pengganti Presiden Soekarno. Menurut dokter China, Presiden Soekarno sakit cukup berat. Sebentar lagi \"selesai\". DN Aidit melaporkan kondisi Indonesia dan agenda PKI untuk merebut kekuasaan. Juga melaporkan pergerakan dari tokoh sayap kanan yang ditakuti PKI yaitu AH Nasution. Mao Zedong bertanya dan memberi arahan. Kemudiannya terjadi peristiwa G 30 September. PKI mencoba kudeta dan memfitnah tentara. Menurut peneliti Taomo Zhou atas gerakan 30 September tersebut Mao Zedong tidak tahu sedangkan menurut ilmuwan Chekoslovakia Victor Miroslav Fic, arahan Mao Zedong adalah \"habisi para jenderal dan perwira senior itu dalam sekali pukul\". Keberadaan Dewan Militer disampaikan DN Aidit kepada Mao Zedong. PKI menyusup ke Angkatan Darat, Angkatan Udara dan pasukan pengawal Presiden Cakrabhirawa. Meski tidak berhubungan tetapi undangan Xi Jinping 27-28 Juli 2023 untuk membangun \"kerjasama strategis komprehensif\" perlu diwaspadai. Benar utamanya kerjasama itu berkaitan dengan bidang ekonomi dengan \"8 Kesepakatan\" namun sejauh mana komprehensivitas itu tidak nyambung dengan aspek politik ? Peran RRC yang semakin dalam dapat menghegemoni. Indonesia terancam. Adakah Jokowi melaporkan situasi politik di Indonesia tentang penggantian Presiden yang sebentar lagi \"selesai\" dan pergerakan sayap kanan dengan tokoh yang ditakuti Jokowi Anies Baswedan ? Lalu 10 tahun itu bukanlah kerjasama masa rezim Jokowi berkuasa ? Saat rakyat khawatir pada kebangkitan \"Neo PKI\" maka mengundang peran besar RRC adalah kegilaan politik. Apalagi IKN \"diserahkan\" kepada RRC ditambah hilirisasi energi terbarukan, kesehatan dan riset ketahanan pangan. Ketika rakyat menentang kepindahan IKN Jokowi justru memaksakan kehendaknya. Kini secara \"strategis dan komprehensif\" diserahkan pada China. Dimulai dari permintaan Jokowi agar China mendisain IKN. Berarti disain ulang sesuai kepentingan RRC mengubah disain awal. Indonesia dijual dengan harga murah dengan bahasa \"investasi\" kepada China oleh Jokowi. Bahaya penjajahan RRC berada di depan mata. Rakyat Indonesia yang berideologi Pancasila tidak boleh membiarkan kebijakan gila dari para penghianat negara. Berjuang melawan kejahatan adalah kewajiban. DN Aidit setelah 10 tahun kerjasama diundang Mao Zedong kini Jokowi diundang Xi Jinping setelah 10 tahun kerjasama. Keduanya berada diakhir masa kekuasaan rezim. Perlu pengganti atau penerus. Dulu Mao Zedong-DN Aidit di awal Agustus, kini Xi Jinping-Jokowi di akhir Juli. Dulu Soekarno menjadi pelindung PKI, kini Jokowi tidak pernah mengutuk PKI. Apakah Jokowi gak mikir akan bahaya China atau memang Jokowi agen China? Bandung, 31 Juli 2023
Republik Antek!
Oleh Ahmad Daryoko - Koordinator INVEST SEBUAH negara yang pemimpinnya baru mampu berkuasa saja, namun masih menunjukkan gesture yang tidak mandiri dan bahkan \"berlindung\" tunduk ke sebuah Negara Adi Daya apakah AS, RRC, Sovyet ataupun lainnya, maka negara tersebut baru level sebagai \"Negara Antek\" ! Negara semacam ini boro-boro akan menjadi \"Super Power\" dengan daya cipta tinggi semacam pencipta barang elektronik, peralatan moderen, pesawat canggih, pesawat ruang angkasa dst, kedaulatan saja nyaris tidak punya. Eksistensi maupun kedaulatannya sangat tergantung kepada pengaruh Negara Super Power, di mana dia berkiblat ! Indikasi \"makmum\" ke negara mana biasanya ditandai dengan penyerahan SDA, penyerahan pelaksanaan proyek, ke mana ekspor komoditas strategis, dari mana tenaga ahli bahkan kuli didatangkan. Dari situlah republik semacam ini ber \"mahzab\"! Pemimpin dari \"Republik Antek\" semacam ini baru mampu mengatur bagaimana cara meraih kekuasaan. Setelah berhasil meraih kekuasaan, aktivitas selama dia memimpin lebih cenderung mengatur strategi untuk mengamankan kedudukannya, sehingga tidak heran akan cenderung otoriter. Apalagi bila kadar \"intelek\"nya rendah, mereka ini akan menggunakan segala kekuasaan yang dipegangnya seperti memanfaatkan aparat hukum, lembaga antirasuah, polisi, intelejen dll untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan kalau perlu militer pun mereka gunakan untuk meneror dan menculik kalangan penentangnya. Yang ada di benak para pemimpin semacam ini, begitu berkuasa, adalah bagaimana bisa memanfaatkan SDA (sumber daya alam) dan BUMN yang ada di depan matanya. Yang bisa dijual mereka akan menjualnya. Yang bisa digadaikan dan serahkan secara kontraktual ke aseng/asing dan etnis tertentu akan dilakukannya. Dan semua itu dilakukan agar pengelolaan negara serta operasional pelayanan publik dapat dilakukan secara mudah. Sekaligus sebagai \"modus\" mengumpulkan pundi-pundi pribadi, keluarga serta partainya. Maka jangan heran jika era kepemimpinan orang semacam ini menurut Menko Marinvest RI Rizal Ramli akan muncul \"Peng Peng\" (Penguasa Pengusaha) yaitu sosok pejabat merangkap sebagai pengusaha atau wasit merangkap pemain. Tidak harus \"oknum\" pejabat dimaksud yang ber \"main\"/bisnis. Cukup anak anak dan keluarganya, namun khalayak di bawahnya sudah tahu kalau Perusahaan/PT A,B,C,D dst adalah milik \"petinggi\" negeri tersebut. Contoh Kasus di PLN Di negeri tercinta ini sepertinya tidak luput dari ciri-ciri di atas. Seperti contoh terjadi di PLN (yang dipastikan BUMN strategis lain pun mengalaminya). Di PLN pada era tertentu pernah memiliki semangat kemandirian dan tekad untuk maju, yang saat itu dimulai dengan jargon \"PLN MAJU, MODERN, MANDIRI\". Dan tidak sekadar berhenti sebagai \"jargon\". Tetapi setiap tantangan dan hambatan terhadap perkembangan dan kemajuan PLN dilawan oleh segenap keluarga besar PLN ! Sehingga ketika pemerintah mencoba untuk menerapkan jurus Neolib (Neoliberalisme) dengan Instruksi dari Kementerian BUMN serta \"platform\" UU Ketenagalistrikan Liberal, keluarga besar PLN melawannya dengan mengajukan \"Judicial Review\" ke MK sampai tiga kali dan menang dua kali. Yang mana semua itu secara paralel dibarengi dengan aksi \"Non Litigasi\" oleh SP PLN (saat itu) berupa Seminar di ITB,UI, UGM, UNPAD,ITS,UNBRAW, AIRLANGGA, USU, Lambung Mangkurat, UNHAS, UISU, UNUD dll, di mana hasil diskusi di setiap Universitas/Institut waktu itu dikirim ke MK guna mendukung argumentasi gugatan. Namun usaha di atas belum berhasil dan malah puncak Pimpinan PLN (Dirut PLN) mulai 2010 sampai saat ini diambilkan dari luar PLN. Dan sudah menjadi fakta bahwa Dirut PLN Dahlan Iskan saat sidang MK terkait \"Judicial Review\" (JR) UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan pada 2010 menyatakan \"untuk mengelola PLN tidak diperlukan Undang Undang\". Sehingga mulai 2010 PLN khususnya Jawa-Bali retailnya dijual ke taipan 9 Naga. Sementara pembangkitnya memang mulai 1986 sudah diserahkan ke IPP swasta (\"Independent Power Producer\") asing/aseng berdasar UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan. Dan di dalam prakteknya \"oknum\" pejabat seperti Dahlan Iskan, JK, Luhut BP, Erick Tohir, Sandi Uno itulah yang ikut \"bermain\" di Program IPP tersebut dengan memanfaatkan Program Privatisasi/Penjualan/\"Penjajahan\" PLN yang ada di UU Ketenagalistrikan. Akibatnya mulai 2010 subsidi listrik \"melejit\" di atas Rp 100T/tahun. Dan saat ini sudah berada pada kisaran Rp130T-Rp200T pertahun. Sesuai desain \"The Power Sector Restructuring Program\" (PSRP) yang aslinya merupakan \"follow up\" dari LOI (\"Letter of Intent\") 31 Oktober 1997 yang merupakan \"domain\" dari WB,ADB dan IMF yang merupakan strategi jurus GLOBALISASI milik negara-negara Barat. Akhirnya saat ini dinikmati juga oleh Super Power China (RRC) dan kelompok \"kiri\" nya dalam OBOR (\"One Belt One Road\"). Kesimpulan Negara-negara yang para tokohnya baru mampu meraih kekuasaan, tetapi tidak memiliki visi/ideologi untuk memajukan bangsa dan negaranya, maka visinya hanya sebatas menjadi \"Peng Peng\" serta bagi-bagi rejeki untuk kelompok dan keluarganya. Dan para pendukungnya sekadar berharap mendapat \"cepretan\" rejeki dari tokoh tersebut. SEHINGGA NEGARA MANAPUN SEMACAM INI, SELAMANYA HANYA AKAN MENJADI \"REPUBLIK ANTEK\" !. PAHAM? (*)
Waspada JIS Sumbu Jadi Pemantik Darurat Sipil
Oleh Laksma Prn Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Masih ingatkah dengan “kerusuhan Mei 1998”?, kerusuhan yang banyak menelan nyawa sekitar 5000 orang tewas tidak berdosa. Lahirnya gelombang gerakan reformasi terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto sehingga terjadi kerusuhan pada 13 – 15 Mei tahun 1998 yang terjadi di bebarapa daerah di Indonesia khususnya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan dan gelombang gerakan reformasi yang mengakibatkan pada 21 Mei Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden B.J Habibie dilantik menjadi Presiden RI. Peresmian JIS sukses digelar. Grand Launching Jakarta International Stadium (JIS) yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Minggu (24/7/2022). \"Apalagi Grand Launching ini bertaraf internasional sehingga banyak momentum positif yang dapat diambil dari perhelatan ini. Acara Grand Launching JIS pada Minggu (24/7) dimeriahkan sejumlah kegiatan seperti hiburan musik hingga pertandingan sepakbola. Grand Launching JIS turut diselenggarakan pertandingan persahabatan antara Persija dan Chonburi FC klub liga 1 dari Thailand. Setelah peresmian stadion yang megah tersebut dapat dikatakan JIS sepi dari perhatian apalagi publikasi. Otoritas sepak bola enggan menggunakan stadion megah di Jakarta tersebut. Berita tentang JIS tiba-tiba menjadi hiruk pikuk bak guntur atau halilintar meledak menggelegar di siang bolong. Tiga menteri langsung turun tangan, bahkan kepala daerah atau gubernur yang tidak pernah dipilih oleh rakyatnya berusaha menjadi ikut penentu. Riuh rendah, cetar membahana dikatakan “JIS tidak standar FIFA, rumput akan diganti sampai akan dilakukan audit pada proyek pembangunanya dan jangan dibawa ke ranah politik ”. JIS yang semula dibuat senyap, diacuhkan terpaksa digunakan karena GBK pada tanggal yang sama akan digunakan untuk konser Coldplay, grup band asal Inggris yang terkenal mendukung LGBT. Tanggapan publik pada hiruk pikuknya JIS beragam, para pendukung Anies Rasyid Baswedan dalam pencapresan pada pemilu 2924 mengganggap kegaduhan JIS sama dengan kegaduhan-kegaduhan yang dibuat sebelumnya antara lain yang menyangkut Formula E dalam rangka penjegalan Anies sebagai calon presiden. Pada kasus JIS dipersalahkan di antaranya masalah rumput. Terasa aneh ada menteri atau PSSI mengatakan rumput JIS tidak standar FIFA. Mereka mempublikasi aset mereka sendiri tidak memenuhi standar. Seharusnya mereka akan mengatakan semua stadion yang akan digunakan untuk perhelatan piala dunia telah memenuhi standar FIFA dan dipersilakan FIFA untuk mengadakan pemeriksaan. Kenyataannya FIFA baru melakukan pemeriksaan terhadap stadion-stadion yang akan digunakan untuk perhelatan Piala Dunia U17 tersebut pada Minggu 20 Juli 2023. Dari pemeriksaan FIFA tersebut, tentunya kita berharap JIS telah memenuhi standar atau perlu penyempurnaan yang tidak berarti sehingga negeri ini tidak perlu keluar uang banyak untuk perhelatan tersebut. Namun yang terjadi kemudian adalah FIFA mendapat laporan dari pakar rumput PSSI sehingga FIFA merekomendasikan rumput JIS diganti. Bagi FIFA rencana renovasi JIS seperti apapun termasuk bila diruntuhkan lalu dibangun kembali itu sepenuhnya urusan Indonesia. Jelas, kegaduhan yang terjadi pada JIS tidak terlepas dari unsur politik, terkait pilpres yang diduga untuk meruntuhkan reputasi Anies atau menjegal Anies sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, dukungan publik semakin membesar. Ini terlihat dari begitu antusiasnya rakyat mendatangi tempat yang dikunjungi Anies walau tidak dengan dimeriahkan panggung hiburan macam-macam apalagi dengan iming-iming pembagian sembako. Anies ingin ibadah sholat Jumatpun masjidnya menjadi ramai dikujungi oleh jamaah yang biasanya tidak sholat di masjid tersebut. Lalu mengapa upaya yang kontra produktif seperti hirup pikuknya JIS tersebut terus dilakukan? Apakah mereka tidak tahu yang mereka lakukan justru akan menaikkan populeritas Anies? Tiap hari orang selalu membicarakan Anies dan tiada hari masyarakat terutama pendukungnya membela, berargumen membantah tuduhan- tuduhan negatif yang ditujukan ke Anies Rasyid Baswedan. Sebenarnyalah, lawan politik Anies tahu, hiruk pikuk menista, memfitnah Anies dengan gambar hoax Anies berpelukan dengan wanita dan sebagainya tidak akan menurunkan populeritas Anies, tapi justrus akan semakin menambah simpati rakyat Indonesia, mereka tahu, itu semua fitnah untuk menjegal Anies. Kecerdasan rakyat ini terbukti dengan Anies cuma mantan Gubernur DKI tapi populer dan didukung rakyat sampai keseluruh Indonesia. Lalu apa tujuan dari kegaduhan demi kegaduhan itu diciptakan bila hasilnya justru membuat Anies semakin populer? Dan apa pula hubungannya dengan kerusuhan Mei 1998? Sesuai teori kebijakan publik atau proses pengambilan keputusan harus ditentukan dulu apa tujuan dari keputusan itu diambil dan resiko yang akan terjadi serta bagaimana mitigasinya terhadap resiko tersebut?. Kegaduhan-kegaduhan dan permasalahan yang terjadi dinegeri ini sudah amat banyak, negeri ini memang tidak sedang baik baik saja. Terjadi ketimpangan dan rekayasa pada penegakan hukum serta pembangunan infrastruktur yang tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian issue presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden yang jelas jelas melanggar konstitusi dan penundaan pemilu melalui keputusan pengadilan negeri. Kemudian kegaduhan lain, pembegalan terhadap partai Demokrat serta penekanan terhadap partai Nasdem yang mendukung Anies dan menggoyang Airlangga Hartanto dari kursi ketua Golkar akibat mulai condong mendukung Anies, serta upaya lain dalam rangka menjegal Anies dapat menimbukan resiko kemarahan rakyat. Respons rakyat atas kegaduhan kondisi negeri ini beragam. Kini suara people power mulai terdengar di mana-mana. Ibarat bola salju yang terus menggelinding membuatnya semakin membesar, bahkan para pakar hukum mengatakan Jokowi telah melanggar konstitusi sehingga layak dilakukan impeachment atau pemakzulan. Pemakzulan Presiden Jokowi juga disuarakan oleh 100 tokoh nasional dan daerah yang disampaikan berupa petisi ke MPR RI pada 20 Juli 2023. Situasi yang semakin panas ini, bila rakyat terus disugukan oleh kegaduhan penjegalan terhadap calon presiden dan kemungkinan tidak pemilu atau tunda pemilu tahun 2024 dapat memicu mengulangi sejarah Mei 1998. Hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang krusial dalam proses demokrasi di Indonesia. Apabila supremasi hukum dikesampingkan dan dijadikan alat politik dapat memunculkan kemarahan Rakyat karena sudah tidak percaya lagi pada apparat penegak hukum dan pemerintah. Ketetapan MPR tahun 1998 memerintahkan kepada Pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum pemberantasan KKN tidak berjalan, seperti penanganan kasus besar skandal 349 Triliun, kasus BTS yang tidak dibuka secara tuntas dan kasus dugaan korupsi Ahok yang berjalan di tempat. Penegakan hukum cenderung untuk melanggengkan kekuasaan dan menyandera partai politik, harus ada jaminan bagi partai partai politik untuk bebas berdemokrasi. Demokrasi adalah kompetisi yang setara, tidak boleh ada calon yang diperlakukan tidak setara, ada calon presiden yang diendorse dengan luar biasa tapi ada calon lainnya yang diupayakan tidak tidak dapat menjadi calon presiden. Kondisi ini bila terus dilakukan dan kegaduhan demi kegaduhan untuk menjegal salah satu calon presiden terus dilakukan, maka bukan hal yang mustahil terjadi kemarahan rakyat yang berujung kerusuhan seperti yang terjadi pada Mei 1998. Persoalannya adalah, apakah memang kegaduhan ini sengaja diciptakan agar terjadi pengulangan sejarah kerusuhan sosial seperti Mei 1998 agar ada jalan untuk diterapkannya darurat sipil yang bertujuan untuk penundaan pemilu 2024 atau presiden 3 periode yang sudah didengungkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Jawabnya bukan pada rumput yang bergoyang. Mari amankan Pemilu 2024, pastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan benar. Minggu 30 Juli 2023
Partai Masyumi Dukung Anies Baswedan, Siap Perang Melawan Kecurangan Pemilu 20224
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani SH MH, menegaskan Partai Masyumi siap bekerjasama dengan Tim Pemenangan Nasional Anies Rasyid Baswedan (ARB] untuk mengantisipasi dan mencegah kecurangan Pemilu 2024. Untuk itu Partai Masyumi sekaligus menyiapkan Saksi untuk Pilpres di TPS dalam rangka menegakkan Pemilu Luber dan Jurdil sehingga tujuan mulia Pemilu tercapai. Ahmad Yani menyampaikan hal itu setelah acara silaturahim Partai Masyumi dengan ARB di kediaman bacapres RI 2024 tersebut. Sementara itu Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Dr. Abdullah Hehamahua menyampaikan pesan dari seluruh anggota Majelis Syuro, bahwa Anies diminta untuk memperhatikan aspirasi dan kemaslahatan umat Islam, dimana merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Bacapres ARB, cucu dari tokoh Masyumi, Abdurrahman Baswedan tersebut, akan mengusung konsep perubahan dan kehidupan masyarakat yang berdaulat, berkeadilan dan sejahtera. ARB berharap masyarakat mesti menyadari bahwa pada Pilpres 2024 tidak ada incumbent, sehingga berharap masyarakat benar- benar memahami setiap visi, misi dan program- program untuk periode 2024- 2029 dari masing- masing Bacapres. Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Febuari 2024, adalah Pesta Demokrasi Rakyat untuk memilih Anggota Legislatif dan Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum ( KPU) harus menyiapkan sedikitnya 820.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selain TPS- TPS bagi WNI yang berada di berbagai negara melalui kedutaan- kedutaan dan konsulat di seluruh dunia. Sedikitnya 1,6 juta saksi harus tersedia untuk menyaksikan, mengawasi dan mencatat proses dan hasil pemungutam dan penghitungan suara di TPS. Tim Masyumi telah memulai gerakannya dengan melakukan Bimbingan Teknis secara berjenjang (ToT) bagi koordinator saksi, yang nantinya mereka akan melatih Saksi TPS Plus, wilayah yg sudah melaksanakan ToT yaitu provinsi DKI dan Jateng, awal Agustus hingga akhir bulan berturut turut Jawa Barat, Jawa Timur, Sragen, Magelang, Brebes dan DIY Jogyakarta. Mengungkap Kecurangan Di samping itu Partai Masyumi telah aktif mengajak seluruh masyarakat secara intensif untuk peduli terhadap segala bentuk kecurangan yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi, sebelum hingga selesai pelaksanaan Pemilu 2024 yang kurang dari 200 hari lagi. Sedikitnya sudah terlaksana 30 rangkaian dialog di Masyumi TV yang membahas berbagai kecurangan dan potensi kecurangan pemilu 2024. Di samping itu Masyumi TV juga telah melakukan jajak pendapat sejak April 2023 melalui https://youtube.com/@masyumitv03. Hasil sementara dari jajak pendapat tersebut menyimpulkan bahwa para responden meyakini berbagai kecurangan pemilu 2024 akan terjadi sebagaimana pemilu 2019. Adapun potensi kecurangan kemungkinan besar terjadi terutama terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masa kampanye, penyediaan surat suara, penghitungan dan rekapitulasi suara dan lain-lain. Dalam hal DPT misalnya ditemukan nama- nama pemilih yang sudah meninggal masih tercatat dalam DPT dan akan bertambah dalam enam bulan ke depan. Mengantisipasi hal tersebut Masyumi TV membuka hotline melalui masyumitv5@gmail.com, masyarakat diharapkan memberikan informasi nomor NIK, NKK dan Surat Kematian dari WNI yang meninggal agar nama yang telah wafat tidak lagi tercatat dalam DPT dan jumlah surat suara termasuk cadangan yang tidak terpakai tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pertemuan yang berakhir menjelang sholat Jumat tersebut, berlangsung hangat dan merupakan silaturahmi perdana keluarga besar Masyumi dengan ARB, yang dilanjutkan pertemuan berikutnya dalam Rakornas Partai Masyumi beberapa pekan ke depan. (sws).
Anis Matta : Partai Gelora Siap Deklarasikan Dukungan ke Prabowo dalam Waktu Dekat
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menghadiri acara puncak Milad ke-25 Partai Bulan Bintang (PBB) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7/2023). Acara Milad ini juga digunakan PBB untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024. Teriakan presiden mengiringi kedatangan Prabowo Subianto di lokasi acara Milad PBB. Prabowo tiba sekitar pukul 14.40 WIB dan disambut langsung Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen Afriansyah Noor. Prabowo ditemani Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan alias Iwan Bule hingga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. \"Prabowo, Presiden. Prabowo, Presiden. PBB, menang,\" teriak sejumlah kader dan relawan PBB di lokasi. Keputusan PBB untuk mendukung Prabowo sebagai Capres 2024 disampaikan langsung oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum. Sementara pembacaan deklarasi dukungan disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor Anis Matta menegaskan, Partai Gelora juga akan segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto Capres di Pilpres 2024 dalam waktu dekat. \"Sebagian besar DPW Partai Gelora sudah mengirimkan surat pernyataan dukungan ke DPN sebagai capres,\" kata Anis Matta, Minggu (30/7/2023). Dia mengaku pihaknya siap mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu mendatang. \"(Deklarasi) dalam waktu dekat. Sebab, di dalam sudah setuju, tetapi ada kemungkinan akan ada Mukernas,\" katanya. Anis Matta mengatakan, dukungan Partai Gelora kepada Prabowo tidak terlepas dari pengalaman Menhan itu yang menjadi modal berharga untuk memimpin Indonesia. \"Pertama karena ada kedekatan ideologi dengan beliau. Karena gerindra itu, dekat dengan kami. Saya yakin Pak Prabowo lah yang bisa menyatukan kembali,\" jelasnya. Anis Matta mengungkapkan telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo Subianto. Menurutnya, diskusi tersebut juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gelora. \"Sudah menyampaikan suratnya Prabowo sebagai Calon Presiden. Kedua, sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Nah, (deklarasi) bisa dari Mukernas atau langsung deklarasi. Sebab, surat dukungan sudah ada,\" pungkasnya. Seperti diketahui, sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora telah melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 Atas dasar hal itu, DPN Partai Gelora kemudian menghimpun usulan 38 DPW yang telah berkomunikasi dengan 514 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Sebagian besar DPW sudah mengusulkan secara resmi kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) agar Partai Gelora mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Sisannya DPW secara bergelombang atau bertahap juga akan memberikan dukungan serupa. Dalam acara deklarasi dukungan PBB kepada Prabowo Subianto sebagai capres ini, Anis Matta terlihat didampingi Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar. Selain itu, nampak tokoh politik dari partai lain. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum, Ketua Majelis Tinggi PKN I Gede Pasek Suardika, Juru Bicara PSI Cheryl Tanzil dan Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer atau Noel. (Ida)
POPULER
