ALL CATEGORY
Kebangkitan Pancasila Ditandai dengan Proklamasi Bangsa Indonesia II
Oleh Jacob Ereste - Kolumnis ACARA Pagelaran Kebangkitan Pancasila telah dilaksanakan oleh Pusaka Indonesia bersama Nusantara Centre, Sabtu 29 Juli 2023 di Auditorium RRI, Jl. Medan Merdeka Barat 4 - 5 Jakarta Pusat. Setyo Hajar Dewantoro dan Yudhie Haryono, selaku Sohibul hajat, terbilang sukses meracik menu suguhan pementasan, termasuk kudapan khas yang dominan bercita rasa dan nuansa Bali. Gebyar panggung pentas pun cukup memberi kesan kejutan yang wah dengan sound sistem yang komplit, hingga nyaris tiada cela sedikitpun. Menu suguhan pun, sejak pukul 13.00 hingga menjelang azan magrib patut terasa mampu mengobati kerinduan pada panggung hiburan di Jakarta yang semakin langka terjadi. Seperti penerbitan buku tentang Pancasila, pun menurut Yudhie Haryono sekedar untuk mengisi ruang kosong dari devisit diskursus Pancasila di Indonesia yang semakin terasa sejak reformasi. Karena itu lembaga dan institusi negara sepatutnya memfasilitasi tanpa harus membayar seperti yang harus ditanggung oleh panitia pelaksana dalam penggunaan gedung pagelaran ini. Bahkan, BPIP -- Badan Pembina Ideologi Pancasila yang seharusnya menjadi pihak yang berkewajiban dan berkepentingan untuk memasyarakatkan Pancasila, tak memberikan andil apa-apa, setidaknya dalam acara ini. Karena itu, pada momentum Kebangkitan Pancasila ini yang beranjak dari realitas dan kondisinya yang mati suri, menjadi sampul Proklamasi Babak ke II yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi dalam versinya baru, seperti yang dibacakan langsung oleh Yudhie Haryono dengan diikuti oleh sekitar 200-an undangan yang hadir. Di antara menu kesenian yang disuguhkan ambil bagian pula upacara \"Saren Taun\" khas Sunda sebagai wujud dari rasa syukur atas karunia Tuhan dalam wujud hasil panen yang melimpah dari bumi. Tentu saja tidak kalah menarik serangkaian lagu dan puisi yang ditembangkan oleh Cak Rochim dan puisi tanpa judul khas dari Iman Ma\'arif. Bahkan tembang-tembang heroik dari Genta Mahakarya Band dari Wonogiri yang mampu menghadirkan warna musik dan lagunya yang khas karangan sendiri. Hadir pada acara ini diantaranya Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Priyanto, Wali Spiritual Indonesia,Sri Eko Sriyanto Galgendu, mantan Kedubes Belgia Nur Rachman Urip serta Kepala RRI Jakarta, dan sejumlah tokoh nasional lain, tanpa satu pun wakil dari BPIP yang hadir. Jakarta, 30 Juli 2023
Anies dan Perubahan Paradigma Pendidikan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Pendidikan itu bukan spending. Pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Pernyataan Anies Baswedan yang di antaranya mengulas pendidikan dalam acara Karni Ilyas Talk Show di TV One tanggal 28 Juli 2023. Sesungguhnya sebagai upaya mendekonstruksi konsep dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia selama ini. Anies seperti sedang melakukan refleksi dan evaluasi terhadap metode pendidikan yang telah berlangsung sepanjang Indonesia merdeka. Oleh pemerintah pendidikan dianggap sebagai sebuah beban negara. Sehingga penanganan pendidikan dilakukan dengan sekadar pendekatan program dan pembiayaan serta menyelesaikan masalah yang menjadi tanggungjawab negara. Konsekuensi dari semua itu, membuat pemerintah terus terjebak pada regulasi yang hanya mampu membuat terselenggaranya proses pendidikan. Sekadar membangun sekolah, menyiapkan guru, mengadakan kurikulum dan pelbagai sarana-prasarana teknis lainnya. Dari kebijakan dan penanganan model pendidikan yang seperti itu, pemerintah terus dirongrong oleh pelbagai masalah krusial yang mengekornya. Paling sering terjadi berupa berubahnya sistem dan kurikulum seiring bergantinya pemerintahan khususnya menteri pendidikan. Belum lagi ketersediaan kursi yang terbatas, tak mencukupi saat sekolah menerima lonjakan penerimaan siswa-siswi baru. Lebih parah dan miris, Indonesia belum mampu mewujudkan pendidikan bagi semua anak bangsa tanpa terkecuali, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Masih banyak anak putus sekolah bahkan pada pendidikan dasar karena biaya, lemahnya pengayaan pendidikan, iklim lingkungan dan interaksi sosial pendidikan yang tidak kondusif menyelimutinya. Pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan, kegaduhan rutin terjadi dan saban tahun PPDB on line bergejolak. Ada praktik pungli dan jual beli bangku sekolah, betapa menyedihkan. Beragam model kurikulum pendidikan silih berganti, infra struktur pendidikan pun giat dibangun. Namun pendidikan pada umumnya baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, belum mampu menampung siswa didik secara kualitatif dan kuantitatif. Strata sosial ekonomi yang berlapis, membuat disparitas yang mencolok bagi keluarga yang tak berkecukupan dan kalangan yang mampu dalam mengakses dunia pendidikan. Bagi si miskin pendidikan dasar sekalipun bisa jadi hanya menjadi uthopis, kesulitan mendasar sama halnya dalam terseok-seok memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Namun bagi di kaya, pendidikan setinggi- tingginya begitu mudahnya diraih, bisa menjangkau seantero jagad, layaknya asyik melakukan traveling keliling dunia. Begitulah di Indonesia sebuah negeri yang kaya, tak hanya pada sosial ekonomi dan sosial politik, keadilan juga tak ada tempat di sektor pendidikan. Industri dan Kapitalisasi Pendidikan Seorang Anies Baswedan memahami betul bagaimana pendidikan itu harusnya dapat memanusiakan manusia. Tak cuma akses, pendidikan juga harus mampu menciptakan kesetaraan bagi semua anak bangsa. Sistem pendidikan juga sepatutnya mampu membuat suasana belajar yang nyaman dan aman bagi para peserta dan penyelenggara proses pembelajaran. Situasi dan kondisi pendidikan tak boleh lepas dari orientasi membentuk manusia-manusia terdidik yang mampu menjadi intelektual dan pemimpin yang bisa berkontribusi bagi kebaikan peradaban manusia. Pendidikan khususnya sekolah apapun jenjangnya, identik sebagai laboratorium bagi tumbuh-kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Secara psikis dan psikologis dan tentunya wawasan, sekolah dituntut untuk melahirkan manusia-manusia yang memiliki kecerdasan intelektual kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan mental. Bagi peserta didik harus ada semangat dan motivasi menjadi manusia yang cerdas, peduli dan berahlak yang berguna bagi rakyat, negara dan bangsa Indonesia, yang menjadi tolok ukur keberhasilan produk pendikan. Jangan sampai masalah ekonomi, apapun latar belakang keluarga dan bagaimanapun juga kondisi anak menjadi penghambat dan memupus impiannya menjadi manusia terdidik tercerahkan dan mencerahkan. Pendidikan harus menjadi kendaraan universal bagi siapapun tanpa dibatasi kelas sosial, SARA dan faktor keturunan untuk mengarungi perjalanan menempuh dan kemuliaan dsn derajat tinggi kemanusiaan bagi setiap orang. Begitupun bagi para guru dan karyawan, menjadi mutlak untuk diprioritaskan kesejahteraannya. Gaji, fasilitas dan tunjangan untuk pengajar (guru dan dosen) serta karyawan juga tak kalah penting diutamakan selain kebutuhan peserta didik. Terlebih bagi para guru yang selama ini mengabdi menjadi pengajar di sekolah-sekolah di pelosok pedesaan dan wilayah perbatasan. Harus ada regulasi yang adaptif terhadap supra struktur dan infra struktur pendidikan yang berkolerasi dengan keberadaan masyarakat, keluarga dan stake holder lainnya. Pendidikan bukan hanya dilihat menjadi produk konsumtif lebih dari itu juga harus dilakukan sebagai budaya partisipatif. Rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut menjadi peserta sekaligus penyelenggara pendidikan. Negara dalam hal ini pemerintah, benar-benar harus tegas dan implementatif, jika ingin menjadikan pendidikan sebagai aspek funamental pembangunan manusia (human resources). Paradigma pendidikan selama ini harus berubah, tak lagi menjadikan pendidikan sebagai sebuah industri dan dibiarkan larut dalam penguasaan mekanisme pasar. Pemerintah, dalam hal ini presiden sebagai penentu kebijakan negara yang menyeluruh harus berani merubah paradigma dan persfektif pendidikan selama ini yang terlanjur dikelola sebagai komoditi industri dan bagian tak terpisahkan dari perilaku transaksional dan kapitalistik. Harus ada keberanian kebijakan politik anggaran yang berbasis pada kepentingan pendidikan. Negara harus menggelontorkan pembiayaan sebesar-besarnya untuk kebutuhan pendidikan. Jika perlu subsidi yang yang luas diprioritaskan untuk menopang kepentingan memajukan pendidikan nasional. Anies yang begitu peduli dan konsern pada dunia pendidikan tentunya diharapkan rakyat bisa mengambil terobosan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kelak, in syaa Allah saat menjadi presiden, Anies dapat menjadikan pendidikan sebagai investasi bagi pembagunan manusia yang menjadi tanggungjawab negara. Jangan hanya habis terkuras uang negara untuk praktek-praktek KKN dan proyek-proyek ambisus, mangkrak dan mubazir pula. Semoga Anies mampu mengelola negara terutama pada aspek pendidikan yang menjadi faktor penting dan utama dalam pembangunan negara bangsa Indonesia secara integral holistik. Karena tak bisa dipungkiri, baik buruknya suatu negara dan bangsa, bisa dilihat dari baik buruknya sistem pendidikan yang dianutnya. Pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan menteri pendidikan, rasanya tak sabar menunggu Anies Baswedan menjadi presiden untuk mengejawantahkan pendidikan yang membebaskan dan pendidikan bagi semua. Anies Baswedan dan perubahan paradigma pendidikan, tentunya menyadari bahwasanya pendidikan itu investasi yang besar dan mahal. Untuk Indonesia yang kaya raya seberapapun besarnya biaya pendidikan demi kelangsungan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Untuk negara, menghabiskan uang rakyat untuk pendidikan rakyat, tak akan sia-sia dan akan kembali untuk kemajuan dan kebesaran rakyat, negara dan bangsa Indonesia, tegas Anies di hadapan Karni Ilyas. Akhirnya, seluruh rakyat Indonesia boleh mengingat dan aware pada apa yang disampaikan filsuf pendidikan Paolo Preire, sekolah adalah kapitalisme yang licik. Atau belum lama ini terlontar dari Faizal Assegaf seorang kritikus, kampus tak ubahnya sebagai tempat peternakan manusia. Anies Baswedan dan perubahan paradigma pendidikan layak ditunggu selekas-lekasnya untuk direalisasikan, tentunya dengan cara yang beradab, demokratis dan konstitusional. Agar sistem pendidikan yang memanusiakan manusia dapat mewujud dan out camenya tidak melulu menjadi pekerja untuk makan, berkembang biak dan bertahan hidup dalam pusaran industri dan kapitalisasi pendidikan. (*)
TNI Jangan Arogan, KPK Memalukan Minta Maaf dalam Kasus Marsdya Henri Alfiandi
Jakarta, FNN - Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting meminta Mabes TNI jangan arogan dalam kasus dugaan suap senilai Rp88,3 miliar yang melibatkan Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi. Ia juga menyayangkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta maaf kepada Mabes TNI dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait prajurit aktif TNI, sebagai sikap yang memalukan. “KPK bisa mengabaikan permintaan Mabes TNI soal peradilan militer, karena KPK punya kewenangan lex specialis dalam pemberantasan korupsi, tanpa terkecuali. Undang-undang khusus (lex specialist) bisa mengabaikan undang-undang umum (lex generalis,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Ahad (29/7). Dikemukakan, keberatan Marsdya Henri Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan alasan militer aktif, seharusnya diabaikan saja. Semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, karena itu TNI tidak boleh diistimewakan. Publik justru lebih keberatan dengan perilaku koruptif yang diduga dilakukan jenderal bintang tiga Angkatan Udara itu dengan meminta jatah biaya 10 persen dari proyek sejak 2021 hingga 2023. “Buat apa Mabes TNI melalui Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan) TNI, Kababinkum (Kepala Badan Pembinaan Hukum) TNI, serta Danpuspom (Komandan Pusat Polisi Militer) TNI terkesan membela perilaku koruptif perwira tinggi militer? Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary), karena itu harus ada kebijakan luar biasa dari pimpinan TNI, bukan malah terkesan membela perwira tinggi,” ungkap Selamat Ginting. Henri Sudah Sipil Menurut Selamat Ginting, Henri Alfiandi sesungguhnya sudah pensiun dari dinas militer, karena telah berusia 58 tahun pada 24 Juli 2023 lalu. Memang secara administrasi sedang menunggu surat pensiun tertanggal 1 Agustus 2023 mendatang. Henri dinyatakan sebagai tersangka pada 26 Juli 2023, saat umurnya sudah lewat 58 tahun, sesuai ketentuan usia pensiun perwira TNI. Jadi KPK tidak perlu tunduk pada Mabes TNI, cukup melaporkannya saja. Bahkan, lanjut Ginting, berdasarkan surat keputusan Panglima TNI, sejak 17 Juli 2023, posisinya sebagai Kepala Basarnas sudah digantikan Marsdya Kusworo. Serahterima jabatan menunggu Keputusan Presiden, karena Basarnas berada langsung di bawah presiden. “Itu semuanya hanya administratif saja. Jadi sejatinya Henri Alfiandi sudah sipil, jadi jangan dicarikan alasan harus melalui peradilan militer kemudian Mabes TNI protes kepada KPK. Basarnas pun lembaga sipil di bawah presiden. Basarnas bukan lembaga militer, walau pun dipimpin perwira tinggi bintang tiga,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, lanjut Ginting, merupakan operasi rahasia, seperti juga operasi intelijen dalam militer. Tidak ada kewajiban untuk memberitahu pihak lain dalam operasi intelijen maupun OTT. Termasuk kepada rekan dalam satu institusi, apalagi institusi lain. “Pimpinan TNI mestinya bisa memahami OTT adalah operasi rahasia. Jika harus melaporkannya kepada Puspom TNI, itu sama saja dengan berpotensi membocorkan rahasia negara kepada pihak lain,” ungkap Ginting. Kebocoran Operasi Dikemukakan, Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi merupakan abituren (lulusan) Akademi Angkatan Udara (AAU) 1988-B. Teman satu kelas dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo dan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko. “Siapa yang bisa jamin tidak bocor, jika kasusnya dilaporkan kepada atasannya di TNI AU maupun Komandan Puspom TNI yang sama-sama teman satu kelas di AAU 1988-B,” ungkap Ginting. Kini kata dia, opini publik yang berkembang justru mencurigai Mabes TNI sedang menutupi aib perwira tingginya. Belum lagi sebelumnya kasus pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU yang diduga menyeret nama mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna. “Kasus pengadaan helicopter AW-101 yang semula dilaporkan kepada KPK, kemudan ditangani Puspom TNI. Sampai sekarang publik bertanya, mengapa menjadi tidak jelas alias mangkrak? Apakah sekarang Mabes TNI akan mengulang kasus yang sama? Sebaiknya Mabes TNI tidak usah mencari dalih soal peradilan militer dalam kasus yang memalukan ini,” tegas Ginting. Menurut Selamat Ginting, selain Polisi Militer dan Oditur Militer, maka masih ada atasan yang berhak menghukum (ankum) bisa turun tangan dalam kasus dugaan suap ini. Komandan Puspom TNI bintang dua, Oditur Jenderal TNI juga berbintang dua. Mungkin ada psikologi dari kepangkatan, karena terduga kasus suap ini berbintang tiga. “Maka ankum-nya sebaiknya bintang empat dan bukan KSAU. Harus Panglima TNI, karena Kepala Basarnas posisinya sebagai pejabat negara setingkat Menteri,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik, magister komunikasi politik, dan sarjana ilmu politik. Seperti diketahui dalam OTT kasus pengadaan barang di Basarnas, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka Kepala Basarnas periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi; Koorsmin Kepala Basarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil. (sws)
Asia Africa Festival 2023 Memperkuat Citra Indonesia yang Cinta Kedamaian
Bandung, FNN - Pelaksana Harian (Plh.) Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan bahwa gelaran Asia Africa Festival 2023 memberikan efek positif, bukan hanya bagi Kota Bandung, melainkan juga bagi Indonesia dalam memperkuat citranya sebagai negeri yang cinta kedamaian.\"Tentunya ini event yang sangat positif yang bukan hanya untuk kepentingan Kota Bandung, melainkani juga memperkuat citra Jawa Barat dan mudah-mudahan juga untuk penguatan citra Indonesia yang cinta kedamaian dan cinta persaudaraan,\" kata Ema di kawasan Asia Africa Festival (AAF) 2023, Bandung, Sabtu.Gelaran yang mengusung tema Universe of Creative Culture ini, lanjut Ema, untuk mempererat persaudaraan antarbangsa Asia Afrika.\"Semoga kreativitas seni budaya yang ditampilkan tidak hanya menghibur dan menjadikan lebih saling mengenal, tetapi juga dapat menjadi perekat persaudaraan antarbangsa Asia Afrika,\" kata Ema.Sementara itu, Kepala Museum Konfrensi Asia Afrika Dahlia Kusuma Dewi menghaturkan selamat datang kepada seluruh masyarakat dan delegasi dari 17 negara yang hadir pada Asia Africa Festival 2023.Dahlia menjelaskan bahwa Asia Africa Festival memiliki landasan pada nilai-nilai Konferensi Asia Afrika 1955 mengedepankan nilai solidaritas, perdamaian dunia, dan kekuatan negara Asia Afrika kepada seluruh dunia.\"Konferensi bersejarah itu, milestone yang penting dalam sejarah dunia,\" kata Dahlia.Dahlia menambahkan bahwa Asia Africa Festival selalu mempromosikan inklusivitas dan juga solidaritas dunia.Oleh karena itu, dia berharap ke depannya ada banyak kolaborasi budaya yang berlangsung dari bangsa-bangsa Asia-Afrika lewat festival ini.\"Ini semangat dari Bandung untuk dunia,\" ujarnya.Dalam daftar panitia, pada Asia Africa Festival 2023 ini ada puluhan peserta yang tampil, termasuk dari luar Bandung, seperti kesenian thak-thakan dari Tuban, pakaian adat dan tarian Minahasa, kemudian ada juga dari Lampung. Laku ada juga kelompok peserta yang akan memakai kostum negara Asia Afrika.Dari tanah Sunda, ada kesenian barong dan benjang, tari merak, kemudian kostum tari nusantara, kereta peti sabun, egrang. Selain itu, barongsai dan liong, komunitas ekonomi kreatif boboko asal Ciamis, dengan marching band dari kelompok Gita Pakuan akan membuka barisan parade.Asia Africa Festival 2023 diketahui dihadiri sejumlah pejabat dari dalam dan luar Kota Bandung seperti Plh. Wali Kota Bandung Ema Sumarna, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, kemudian pejabat tinggi dari Kepolisian Kota Bandung, dan pejabat tinggi TNI yang ada di Bandung.Selain itu, beberapa duta besar dari negara-negara seperti Pakistan, Sri Lanka, Libya, Sudan, Filipina, Suriah, Nigeria, Kenya, Korea Utara, Bangladesh, India, Zimbabwe, Mesir, Malaysia, Thailand, dan Mozambik juga turut hadir dalam acara tersebut.(sof/ANTARA)
Purna Paskibraka Siap Menggali Potensi Pemuda Lewat LKBB
Jakarta, FNN - Ketua Pengurus Kota Purna Paskibaraka Indonesia (PPI) Jakarta Pusat Wan M Guntar S Baros mengatakan siap menggali potensi pemuda lewat Lomba Keterampilan Baris-Berbaris (LKBB).\"Lomba ini untuk memberikan kontribusi kepada anak-anak muda dalam meningkatkan potensi kreatifitas baris berbaris, yang diharapkan akan mendukung perkembangan diri dan karir mereka ke depannya,\" kata Guntar di Jakarta, Sabtu.Dia menjelaskan kegiatan itu merupakan kontribusi terhadap pengembangan dalam bidang kepemudaan, bukan hanya menciptakan generasi muda melalui Paskibraka, tapi juga melalui kegiatan sosial.\"Salah satunya menggali potensi anak-anak bangsa yang berkualitas dalam bidang baris berbaris, serta memberi ruang para pemuda untuk melatih kreatifitas mereka,\" katanya menegaskan.PPI Jakpus menggelar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Se-DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.LKBB diikuti 59 regu dari kategori SMA dan SMP, masing-masing memperebutkan juara 1, 2, 3 dan harapan. Kemudian kata dia, disediakan juara khusus LKBB terbaik formasi,variasi terbaik, peserta terbaik dan Danton terbaik serta juga kostum terbaik.Selain itu, PPI Jakpus menggelar Central Food Festival (CFF) yang diikuti 21 usaha mikro, kecil dan menegah (UMKM) dari berbagai wilayah di Jakarta.\"Kegiatan ini dalam rangka tiga dekade Paskibraka Jakarta Pusat,\" ujarnya.Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengapresisai adanya Lomba Keterampilan Baris-Berbaris. Ia berharap dengan kegiatan itu, rasa Nasionalisme dalam diri semua peserta akan semakin kuat, dan memberikan semangat kompetisi kepada anak-anak muda dalam meningkatkan potensi ketangkasan baris berbaris.\"Saya berharap dengan acara ini rasa Nasionalisme dalam diri kita semua, akan semakin kuat, serta mendorong potensi anak-anak muda,\" harapnya.(sof/ANTARA)
DPO Korupsi Dana BOK Kaur 2022 Diamankan Kejagung dan Kejati Bengkulu Sabtu, 29 Juli 2023 16:56 WIB Tiga buronan terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2022 di Kabupaten Kaur diamankan Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung RI dan Tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023). ANTARA/HO-Puspenkum Kejagung. Jakarta (ANTARA) - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung RI dan Tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengamankan tiga buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2022 di Kabupaten Kaur, Bengkulu. Ketiga buronan yang berinisial BSS, RNS, dan AH itu diamankan di sebuah penginapan di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (28/7) sekitar pukul 20.00 WIB malam. “Saat diamankan, BSS, RNS, dan AH bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu. Dia menuturkan bahwa BSS, RNS, dan AH diamankan dalam kapasitasnya sebagai saksi yang akan diperiksa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka karena menghalang-halangi penyidikan. “Ketiganya diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap 16 kepala puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022,” ujarnya. Dalam perkara tersebut, lanjut dia, ketiganya mengaku-ngaku sebagai pejabat kejaksaan yang dapat membantu menyelesaikan penanganan perkara 16 kepala Puskesmas Kabupaten Kaur, Bengkulu, dengan meminta sejumlah uang yang terkumpul hingga sekitar Rp600.000.000. “Lalu, ketika dipanggil secara patut oleh penyidik Kejaksaan Kaur, ketiganya tidak mengindahkan panggilan tersebut,” terangnya. Melalui program Tabur Kejaksaan, tambah dia, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. “Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan RI agar segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab tidak ada tempat bersembunyi yang aman,” ujar dia.
Jakarta, FNN - Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung RI dan Tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengamankan tiga buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Bengkulu terkait tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2022 di Kabupaten Kaur, Bengkulu.Ketiga buronan yang berinisial BSS, RNS, dan AH itu diamankan di sebuah penginapan di kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (28/7) sekitar pukul 20.00 WIB malam.“Saat diamankan, BSS, RNS, dan AH bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan lancar. Selanjutnya, Terpidana dibawa menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menuturkan bahwa BSS, RNS, dan AH diamankan dalam kapasitasnya sebagai saksi yang akan diperiksa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka karena menghalang-halangi penyidikan.“Ketiganya diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kaur dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap 16 kepala puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022,” ujarnya.Dalam perkara tersebut, lanjut dia, ketiganya mengaku-ngaku sebagai pejabat kejaksaan yang dapat membantu menyelesaikan penanganan perkara 16 kepala Puskesmas Kabupaten Kaur, Bengkulu, dengan meminta sejumlah uang yang terkumpul hingga sekitar Rp600.000.000.“Lalu, ketika dipanggil secara patut oleh penyidik Kejaksaan Kaur, ketiganya tidak mengindahkan panggilan tersebut,” terangnya.Melalui program Tabur Kejaksaan, tambah dia, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.“Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan RI agar segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebab tidak ada tempat bersembunyi yang aman,” ujar dia.(sof/ANTARA)
Peristiwa di Basarnas Harus Menjadi Bahan Evaluasi
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan kasus dugaan suap yang terjadi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) harus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.\"Peristiwa di Basarnas perlu menjadi evaluasi kita. Kita harus mawas diri dengan hal seperti itu. Jangan dilihat negatifnya berita itu. Mari kita evaluasi bersama sehingga ke depan tidak terjadi lagi di tubuh TNI ataupun para prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI. Sehingga kita tetap solid untuk melaksanakan tugas pokok atau fungsi TNI,\" kata Yudo lewat keterangan tertulisnya dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.Hal tersebut disampaikan Yudo usai memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.Dalam kesempatan itu Yudo juga berpesan kepada dua perwira tinggi TNI yang akan bertugas di Basarnas dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, untuk tetap mengingat jati dirinya sebagai prajurit TNI.\"Kepada para pejabat yang nantinya bertugas di luar, kepada Pak Marsdya Kusworo yang nantinya di Basarnas, Pak Irwansyah yang nanti di Bakamla, tolong jangan lepas dari induknya. Harus tetap ditanamkan ke diri masing-masing bahwa aku ini TNI,\" ujarnya.Panglima juga meminta prajurit TNI yang berdinas di luar struktur TNI agar terus menjalin komunikasi. Personel yang berada di luar struktur TNI juga dibina dan diingatkan bahwa mereka masih TNI walaupun bajunya sudah berubah oranye, bajunya sudah berubah baju abu-abu telur bebek.Yudo juga memerintahkan agar dalam sepekan harus pakai baju TNI, biar mereka sadar bahwa mereka masih TNI, masih punya naluri TNI, masih punya disiplin, masih punya hierarki, masih punya kehormatan militer.\"Semua TNI yang bertugas di manapun harus membawa nama baik TNI dan itu juga adalah tugas negara,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Dewan Pers Berharap "Publisher Rights" Membangun Ekosistem Pers yang Sehat
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu berharap Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights atau Hak Penerbit dapat membangun ekosistem pers yang sehat sekaligus menyehatkan pers itu sendiri.\"Yang Dewan Pers harapkan adalah perpres ini bisa membangun ekosistem pers yang sehat dan menyehatkan media kita karena memang rantai distribusi pemberitaan melalui platform itu tidak bisa lagi disangkal,\" kata Ninik dalam diskusi Polemik Trijaya Publisher Rights, Google dan Masa Depan Pers dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu.Ninik berharap adanya dukungan terhadap penguatan media ataupun terhadap sumber daya manusia media itu sendiri.Ia lantas menuturkan bahwa hakikat pentingnya Perpres Publisher Rights ialah sisi ekonomi bagi kepentingan media, sekaligus hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat (right to know).\"Pertama soal karya jurnalistik berkualitas dan independensi pers, lalu yang kedua adalah terkait dengan keadilan pendapatan bagi media dan platform,\" ujarnya.Untuk itu, kata Ninik, Dewan Pers memberikan catatan agar Perpres Publisher Rights menuangkan rumusan-rumusan yang memberikan pendapatan yang adil bagi media atas platform digital.\"Kalau terjadi perbedaan pendapat, penyelesaiannya adalah bukan penyelesaian penegakan hukum, melainkan penyelesaian mediasi,\" ucapnya.Meski demikian, dia menekankan pula keadilan bagi platform digital agar tak serta-merta dilupakan.\"Kita juga berharap ada keadilan bukan hanya untuk media, melainkan keadilan untuk platform. Jadi, ini sama-sama supaya kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,\" imbuhnya.Ia juga berharap Perpres Publisher Rights dapat memastikan karya jurnalistik yang didistribusikan melalui algoritma platform digital merupakan karya jurnalistik yang berkualitas.\"Jadi, bagaimana caranya agar muatan norma di dalam perpres itu memastikan bahwa algoritma memang bisa menyelamatkan karya jurnalistik berkualitas dalam konteks pemberitaan,\" tuturnya.Ninik pun mengajak segenap pihak untuk bersama-sama mengawal regulasi publisher rights secara konstruktif.\"Karena setiap dalam perumusan sebuah kebijakan itu selalu saja ada insight yang berbeda satu dengan yang lainnya. Mari kita saling menghormati itu sebagai bagian dari cara kita bermasyarakat,\" ucap Ninik.Sebelumnya, Selasa (25/7), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa peraturan terkait dengan publisher rights tinggal menunggu ketetapan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).Budi Arie saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pihaknya telah menandatangani naskah atau draf peraturan publisher rights, kemudian menyerahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara.\"Oleh saya sudah, dari Kemenkominfo sudah. Ya, nanti tergantung pada Pak Presiden,\" kata Budi.(sof/ANTARA)
Pendidikan Politik Sejak Dini Bisa Melalui Sineas Muda
Pontianak, FNN - Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengatakan pendidikan politik sejak dini seperti menyasar kalangan pelajar sangat penting dan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan di antaranya melalui peran sineas muda.\"Pendidikan politik sejak dini penting dan harus digalakkan sehingga kalangan millenial bisa paham dan pentingnya politik dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Pemahaman atau edukasi bisa melalui karya sineas, \" ujarnya di Pontianak, Sabtu.Ia mengatakan dalam menggandeng dan merangkul kalangan anak muda agar bisa menjadi agen pendidikan politik secara luas bisa melalui festival film pelajar.\"Nah, dengan pelaksanaan Festival Film Pelajar Khatulistiwa 2023 di Kota Pontianak yang dihadirkan P3I Kalbar yang mengangkat sub tema sosial politik bisa memiliki peranan strategis untuk pendidikan politik tersebut, \" jelas dia.Menurutnya banyak ide yang bisa diekspresikan sinieas muda untuk membuat sebuah karya tentang politik. Apalagi saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik atau pesta demokrasi yang puncaknya pada 2024 mendatang.\"Dengan karya sineas muda saya yakin akan lebih mudah cepat diterima dari kalangan mereka sendiri. Tren atau pendekatan apa saja mereka akan lebih tahu,\" jelas dia.Menurutnya pada momen Pemilu 2024 ini pemilih pemula di Indonesia sebagaimana data KPU mendominasi yakni di kisaran 60 persen. Dengan hal itu bagaimana partisipasi, peran aktif dan lainnya harus menjadi perhatian agar pemilih pemula tersebut berkontribusi besar.\"Peran dan suara pemilih pemula perlu diperhatikan. Wadah atau ruang untuk mereka penting difasilitasi. Sehingga peran dan harapan mereka bisa bisa hadir. Sehingga mereka aktif bukan malah sebaliknya menjadi apatis, \" jelas dia.Terkait Festival Film Pelajar Khatulistiwa 2023 di Kota Pontianak saat ini memasuki tahap workshop penulisan. Selain itu sosialisasi festival terus digencarkan. Pada Oktober 2023 merupakan acara puncaknya yakni penghargaan kepada para pemenang atau sineas yang berprestasi atas karyanya.(sof/ANTARA)
Masa Kampanye Pemilu 2024 Lebih Singkat Dibanding 2019
Tanjungpinang, FNN - Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Indrawan Susilo Prabowoadi, menyampaikan masa kampanye Pemilu Serentak 2024 lebih singkat dibanding Pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024.\"Masa kampanye Pemilu Serentak 2024, selama 75 hari. Sementara di Pemilu 2019, selama 120 hari,\" kata Indrawan di Tanjungpinang, Sabtu.Indrawan tidak bisa menjelaskan lebih jauh perihal alasan atau pertimbangan terhadap penetapan masa kampanye Pemilu 2024 yang selama 75 hari.Menurutnya secara spesifik hal itu dibahas di tingkat pusat yang melibatkan Komisi II DPR, KPU dan Bawaslu RI.\"Kami sebagai jajaran KPU RI di tingkat provinsi, hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan di tingkat pusat,\" ujar Indrawan.Mantan Anggota Bawaslu Provinsi Kepri itu mengatakan tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024 akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Selanjutnya, tanggal 11-13 Februari 2024 masuk masa tenang.Lalu pada tanggal 14 Februari 2024, adalah hari \"H\" atau pencoblosan untuk Pemilihan Presiden-Wakil Presiden RI (Pilpres), dan Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI, DPD RI, DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.\"Metode kampanye Pemilu Serentak 2024 meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan media sosial,\" ungkapnya.Ia juga menyebutkan ada perbedaan pelaksanaan kampanye Pemilu Serentak 2024 dibanding sebelumnya, yang mana biasanya setelah tiga hari penetapan daftar calon tetap (DCT), peserta pemilu langsung melaksanakan kampanye.Misalnya, lanjut dia, jika penetapan DCT tanggal 3 November 2023, maka tanggal 6 November 2023, peserta pemilu sudah mulai kampanye.\"Tapi berdasarkan PKPU sekarang, ada jeda waktu sekitar 25 hari dari penetapan DCT, baru boleh kampanye baik Pilpres maupun Pileg. Artinya, Kalau penetapan DCT 3 November 2023, kampanye dimulai 28 November 2023,\" terangnya.Indrawan menambahkan pihaknya akan segera mensosialisasikan tahapan kampanye Pemilu Serentak 2024 kepada seluruh partai politik.Termasuk sosialisasi batasan antara kampanye dan sosialisasi yang dilakukan para kandidat calon peserta Pemilu Serentak 2024.\"Terkait persoalan di lapangan, apakah kampanye atau bukan, kami akan serahkan kepada teman-teman Bawaslu untuk melakukan pengawasan,\" demikian Indrawan.(sof/ANTARA)
POPULER
