ALL CATEGORY
Indonesia 2030 Menuju Negara Komunis Republik Indonesia
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Kajian Rumah Pancasila Jika 2024 bangsa ini tidak mampu mengembalikan UUD1945 dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bersiaplah Indonesia akan menjadi negara komunis. Kita bisa rasakan sejak UUD1945 diganti dengan UUD 2002, komunis sudah masuk di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila ingin diubah dengan Pancasila 1 Juni melalui Kepres No 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila. Kepres ini digunakan untuk konsederan RUU HIP dan RUU BPIP. Kemudian lewat terbitnya Kamus Pahlawan Indonesia dimasukkannya tokoh tokoh PKI, bahkan banyak ulama dan kiai dihapus dari kamus tersebut. Tidak ada yang protes, dan lucunya sejarah Serangan Oemum 1 Maret di Jogya, nama Soeharto sebagai pelaku utama bersama Panglima TNI Jendral Soedirman dan Hamangkubuwono IX, dihapus. Kemudian ada juga pernyataan Panglima TNI Andika Perkasa soal anak PKI boleh masuk TNI. Puncak dari strategi menghidupkan PKI gaya baru adalah Kepres No 4 th 2023 dan Inpres No 2 th 2023 tentang penyelesaian HAM masa lalu. Memutarbalikan fakta dan menimpakan kesalahan kepada orang lain adalah strategi PKI. PKI sebagai pelaku pemberontakan G30S PKI dan pembunuhan terhadap jenderal jenderal dibalik menjadi korban HAM berat. Dan hari ini PKI merdeka karena korban HAM berat dan perlu disantuni, dipukihkan hak-haknya. Anehnya bangsa ini diam apatis melihat hal ini. TNI dan NU tertuduh pelanggar HAM juga tidak bergeming. OBOR (One Belt One Road) China, proyek ambisius dengan dana prestisius menjadikan China ingin meraih tampuk kepemimpinan dunia melalui hegemoni politik dan ekonomi. China telah berevolusi dari penganut ekonomi sosialisme (komunis) menjadi kapitalisme sejati. Bersaing dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Kehadiran China juga menjadi ancaman AS dalam menggusur pengaruhnya di pentas global. Dikabarkan pemerintah Jokowi sudah menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh Cina. Diperkirakan tahap awal proyek raksasa OBOR Cina sudah ditandatangani pada bulan April 2019. Proyek ini bagi Cina untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), Cina sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali. Proyek OBOR China diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geoekonomis China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $4Milyar, termasuk $900 juta yang telah diumumkan China. China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond). Dalam meralisasikan inisiasi ini, di jalur darat, China menggagas infrastruktur jalan kereta, dan jalan raya, yang memanjang untuk menghubungkan China hingga menuju Eropa. Sedangkan untuk jalur maritim, China menggagas pembangunan sejumlah pelabuhan internasional, dan tol laut, sebagai sarana lalu lintas logistik dan zona penyimpanan untuk perusahaan-perusahaan China di kawasan tersebut. Indonesia yang dahulunya negara merdeka merancang pembangunan negaranya apa yang dibutuhkan rakyat dan untuk menuju kesejahteraan rakyatnya, sekarang sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 tidak lagi rakyat berdaulat .Celakanya para pemimpin tidak lagi berpikir tentang keadilan sosial tetapi justru kepentingan oligarki dinomorsatukan. Apakah selama ini pembangunan untuk kepentingan rakyat? Hidup semakin sulit dan lapangan pekerjaan hanya untuk bangsa China yang datang dari negeri China. TKA China yang berbondong- bondong datang tanpa dokumen resmi masuk ke Indonesia adalah bentuk kejahatan yang harus diusut. Apakah bangsa ini butuh IKN? Atas dasar persetujuan siapa Jokowi ngotot IKN harus dibangun? Untuk siapa IKN itu? Ternyata semakin jelas arahnya. Jokowi menyerahkan detail pembangunan IKN kepada Cina, dalam lawatannya 29 Juli 2023 lalu. Menyerahkan rancangan IKN kepada Cina adalah menyerahkan kedaulatan NKRI kepada Cina. Indonesia di tengah persimpangan PKI gaya baru dan sudah masuk ke segala lini. Kehidupan kewaspadaan kita ambyar, sebab justru PDIP menjadi motor mengganti negara berdasarkan Pancasila dengan Pancasila Gaya Baru 1 Juni. Tidak ada jalan lain selain melakukan perubahan yang mendasar, revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila untuk menyelamatkan Indonesia di usia 87 tahun. Mereka berbondong-bondong ke negeri Nusantara kita sikat semua kekayaannya. Demi kemakmuran rakyat RRC. (*)
Anis Matta Jelaskan Alasan Kenapa Indonesia Harus Jadi Superpower Baru
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengungkapkan, bahwa dirinya banyak mendapatkan pertanyaan dari publik, mengenai kenapa Indonesia harus menjadi superpower baru. \"Apakah Arah Baru Indonesia itu adalah menjadikan Indonesia Superpower baru? sebab ini semua terasa asing. Publik ingin mendapatkan jawaban, kenapa Indonesia harus menjadi Superpower baru,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Senin (31/7/2023). Dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #7 dengan tema \'Mengapa Indonesia Harus Jadi Superpower Baru\' yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (31/7/2023), Anis Matta mengatakan, Indonesia saat ini sedang membutuhkan ruh nasionalisme baru. Ruh nasionalisme baru, kata Anis Matta, dalam program ‘Anis Matta Menjawab’ yang dipandu oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar ini, bermakna dua kata, yakni pertama \'Merdeka\' dan yang kedua adalah \'Pembangunan\'. \"Kata Merdeka ini muncul pada abad 19, setelah kita mengalami penjajahan sejak abad 16. Bangsa satu rumpun yang kita sebut sebagai Nusantara ini, pada dasarnya terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang satu persatu takluk ke penjajah,\" kata Anis Matta. Diksi Merdeka itu, kata Anis Matta, yang kemudian menavigasikan arah energi kita sebagai bangsa, yang kemudian menjadi cita-cita bersama tentang masa depan Indonesia. \"Jadi itulah momen kolektif kita sebagai bangsa. Kita membutuhkan kompas yang menavigasikan arah dan harapan. Pertama kali diucapkan itu mimpi, tetapi kemudian kata Merdeka seketika menjadi harapan,\" katanya. Artinya, kata Merdeka itu, menjadi ruh nasionalisme yang mendorong orang mencari cara untuk merdeka seperti bebas dari penjajahan dan melakukan lompatan besar sejarah. \"Jadi entitas kerajaan-kerajaan sudah tidak cocok, dan mesti dilebur dalam satu entitas namanya Republik Indonesia. Mulailah menghimpun seluruh energi bangsa, semua etnis disatukan dan dipilihlah Bahasa Indonesia sebagai pemersatunya. Artinya kata Merdeka ini, begitu dashyat telah mengubah kita sebagai bangsa,\" ujarnya. Sedangkan kata Pembangunan dalam konteks ruh nasionalisme baru, ternyata setelah 20 tahun Indonesia merdeka, secara fundamental masih terlibat konflik berdarah selama era Orde Lama, dengan puncaknya terjadinya peristiwa G30S PKI. Sehingga diperlukan adanya stabilitas politik dalam upaya pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, serta terbebas dari kemiskinan. \"Jadi setelah Orde Baru lahir, kita diperkenalkan satu kata yang menavigasi kita sebagai bangsa namanya pembangunan. Kita menyatu sebagai bangsa, menyelesailkan masalah yang fundamental, karena faktanya kita masih hidup sebagai bangsa miskin,\" ujarnya. Dengan kata Pembangunan ini, lanjutnya, tercipta stabilitas politik, tidak ada lagi konflik yang bisa membuat pemerintahan jatuh bangun. Terbukti pertumbuhan ekonomi yang positif tercipta, investasi modal asing banyak yang masuk dan terdapat transfer teknologi, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan, tercipta daya beli dan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. \"Jadi kalau kata Merdeka melahirkan satu entitas baru yang namanya Republik Indonesia, sedangkan kata Pembangunan telah membebaskan kita dari kemiskinan,\" jelasnya. \"Tapi semua ada ongkosnya, kalau kata Pembangunan yang dilebur adalah partai-partai dan kalau kata Merdeka yang dilebur adalah kerajaan-kerajaan. Jadi pada setiap kata yang akan menavigasi kita itu ada ongkosnya,\" imbuh Anis Matta. Karena itu, reformasi datang sebenarnya untuk mencari keseimbangan baru, antara kesejahteraan dengan kebebasan atau kemakmuran dan demokrasi. Namun hal itu, tidak sepenuhnya berhasil. \"Lalu, apa bedanya kata Superpower baru dengan kata Merdeka dan Pembangunan itu. Dalam kata merdeka dan pembangunan itu, kita menyelesaikan masalah internal, yaitu penjajahan dan kemiskinan. Kalau kata Superpower baru, itu masalah eksternal, masalah kemanusiaan,\" katanya. Kata Superpower ini, lanjutnya, terkait situasi geopolitik dunia, karena ada ancaman perang global. Perang selama ini menjadikan manusia sebagai korban dalam jumlah yang sangat besar, akibat keserakahan. \"Keserakahan adalah nilai dasar dari kapitalisme, cuma sekarang kita menyadari terjadi perubahan dalam lanskap global - dimana aktivitas ekonomi dilakukan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan,\" katanya. Itu artinya, bumi kita saat ini sedang terancam keselamatannya, karena ada perubahan lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia. \"Jadi setelah perang dunia, akan pindah ke sistem bipolar, dimana dunia akan memasuki fase kekacauan yang luar biasa. Sehingga gerakan liberalisme itu memicu revolusi sosial, sekarang mengancam eksistensi manusia dan eksistensi keluarga atau anti kemanusiaan,\" ujarnya. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial saat ini mengancam kepunahan manusia di masa depan atas nama kebebasan dengan makin maraknya aktivitas LGBT. \"Jadi kebebasan ini akan mengancurkan umat manusia, sehingga Indonesia harus menjadi Superpower baru supaya kita mempunyai semua potensi yang kita perlukan untuk menyelamatkan manusia,\" katanya. Ketua Umum Partai Gelora ini menegaskan, menjadikan Indonesia sebagai Superpower baru bukan untuk gagah-gagahan, tetapi lebih pada alasan kemanusian dan agama. \"Jadi sekarang ini, kita sedang menghadapi gerakan anti sosial. Kita ini sedang merusak diri kita sendiri, dalam bahasa agamanya adalah sifat kita telah melampaui batas dari manusia,\" katanya Ia mengatakan, upaya menyelamatkan umat manusia itu, adalah sebuah misi suci, dimana akan menjadi rahmat untuk seluruh umat manusia dan alam. \"Jadi kita ingin menyelamatkan sejarah manusia dan umat manusia. Jadi Superpower itu, pada dasarnya ada isu kemanusiaannya dan agamanya. Kita bisa menjadi rahmat bagi semua, tapi kita harus kuat agar bisa menjadi rahmat. Kata Superpower itu, mirip dengan kata Merdeka awal abad 19 dan kata Pembangunan awal tahun 1960. Semua dari mimpi,\" pungkasnya. (Ida).
Rocky Gerung Terlalu Licin Bermain Kata-kata
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Rocky Gerung terlalu licin menggunakan kata kata. Banyak masyarakat yang tidak paham makna kata \"bajingan\" dalam sejarahnya adalah profesi yang mulia. Bajingan saat ini lebih dikenal sebagai kata dengan konotasi negatif dan sering jadi kata makian. Dikutip dari National Geographic, bajingan adalah profesi yang umum bagi masyarakat Jawa dan sudah ada sejak zaman Mataram Islam atau abad ke-16 Masehi. Bajingan adalah profesi kusir gerobak sapi, salah satu warisan kearifan lokal Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu. Profesi ini memegang erat kekerabatan dan kerukunan yang diwadahi oleh paguyuban penarik gerobak sapi atau para bajingan. Bahasa ini sangat dikenal oleh masyarakat Bantul artinya penarik gerobak sapi . Kata Bajingan dalam Komunitas kusir Gerobak Sapi di Bantul Yogyakarta itu juga menyebut soal tarif bajingan. Pada 1975, tarif untuk membawa material sampai ke tujuan dalam sekali angkut berkisar Rp150. dan sampai saat ini komunitas bajingan juga masih eksis Selain membawa manusia, gerobak sapi yang dikemudikan bajingan juga mengangkut hasil panen yang dihasilkan oleh masyarakat. Bajingan jadi profesi penting karena menjadi bagian mobilitas atau transportasi masyarakat Mataram yang meliputi Yogyakarta, dan eks-Karesidenan Surakarta. Menurut sejarahnya, sapi adalah hewan yang disukai pada masa Kerajaan Mataram. Sementara gerobak sapi berawal dari Kerajaan Mataram yang telah menganut ajaran Islam. Mereka hanya dapat menunggangi gerobak sapi yang ditarik bajingan untuk mobilitas sehari-hari. Hal itu pun juga terbatas bagi masyarakat pribumi dengan ekonomi menengah ke atas. Pasca kemerdekaan hingga hari ini, masyarakat Bantul, Yogyakarta, masih melestarikan paguyuban para penarik gerobak sapi. Rocky Gerung selain menggunakan kata bajingan juga melepas kata \"tolol\". Kosakata tolol tentunya tidaklah asing di telinga kita. Kata tersebut termasuk dalam kata yang bisa digunakan untuk sekadar mengumpat, akibat dari keadaan yang konyol. Bisa juga reaksi kejengkelan dan kemarahan akibat ketololanya, membawa dampak penderitaan, kesedihan dan menyengsarakan masyarakat. Sedangkan \"pengecut\" berarti hilangnya keberanian untuk tampil karena menghindari tanggung . Sifat pengecut: menyembunyikan kesalahan, tidak berani minta maaf atas kesalahannya, lari dari masalah, berbuat curang, menjatuhkan teman dari belakang. Ketiga kalimat tersebut sangat jauh dari penghinaan bagi siapapun, apalagi Rocky Gerung pada ketiga kalimat tersebut dengan ucapan sebelumnya ada jeda, dan tidak menyebut nama. Meributkan ucapan Rocky Gerung saat memberikan orasi bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) di Bekasi (29/7), itu kebodohan yang konyol. Umpan kata dari Rocky Gerung yang cerdik harus menjadi dialog yang normal pada situasi yang beku dan ketakutan masyarakat melakukan kritik kepada penguasa. Kecerdikannya adalah pencerahan bagi masyarakat luas, khususnya kaum buruh yang sedang dihimpit kesulitan akibat kebijakan penguasa yang ugal ugalan saat ini. Sekaligus pencerahan di alam demokrasi, yang saat terkesan mendapatkan tekanan, kebekuan, ketakutan yang tidak boleh terjadi. *****
Rocky Gerung Dilaporkan ke Polisi, Mengapa Hak Orang untuk Mengucapkan Sesuatu Dihalangi?
Jakarta, FNN - Rocky Gerung dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Jokowi. Pernyataan Rocky tersebut disampaikan pada acara Aliansi Aksi Sejuta Buruh Siap Lawan Omnibus Law di Bekasi, karena rencananya para buruh akan menggelar aksi demontrasi di Istana untuk penolakan Omnibus Law pada 10 Agustus mendatang. Pelaporan dilakukan oleh kelompok relawan pendukung Jokowi. Menanggapi pelaporan tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Selasa (1/8/23) mengatakan, “Itu acara buruh di Bekasi dan saya diundang di situ. Saya setuju dengan rencana buruh untuk mengepung Istana. Itu hak buruh. Hak demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang, apapun bentuknya, kecuali bikin kekerasan.” Orasi Rocky dimaksudkan untuk membangkitkan semangat para buruh. “Lalu saya diminta orasi di situ. Karena saya senang maka saya orasi. Supaya buruhnya semangat, saya tunjukkan fakta-fakta bahwa Presiden Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap Omnibus Law. Dia ajukan Omnibus Law itu, dibatalkan di Mahkamah Konstitusi, dijadikan Perppu. Perppu sama isinya dengan undang-undang,” kata Rocky. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut berdusta. Dia berharap hal-hal semacam itu supaya dibenahi. Tetapi, kemudian Rocky dilaporkan karena menyebut bajingan. Padahal, itu forum politik di mana orang bisa memilih satu kalimat supaya efektif. “Masa saya bilang, oke, itu presiden orang yang penuh sopan santun, ya nggak ada gerakan dong kalau begitu. Jadi, mesti dibiasakan dalam forum politik, apa saja diucapkan. Jadi, saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik, standar aja. Apalagi kata bajingan,” ujar Rocky. Menurut Rocky, pada zaman Mataram justru ada orang yang sudah riset, ditulis di Nasional Geografi, kata ‘bajingan’ artinya orang yang dicintai Tuhan. Karena itu, dulu disebut sebagai kusir dokar, kusir gerobak sapi. Bajingan artinya mereka yang justru membawa berkah karena mengangkut bahan makanan dari zaman Mataram. Di zaman perang kemerdekaan, pejuang disembunyikan di gerobak itu oleh para bajingan. “Tetapi kita tidak mempersoalkan itu. Yang kita persoalkan adalah hak orang untuk mengucapkan sesuatu kenapa dihalangi. Saya berhak untuk mengajukan pandangan politik saya, sama seperti saya menghormati hak para pemuji dan pemuja Jokowi. Kan saya tidak melaporkan mereka ke Bareskirim kan? Walaupun kita tahu kok ini menghina akal sehat. Jadi bukan sekadar pejabat yang dihina, para pemuja Jokowi menghina akal sehat publik dengan menganggap Jokowi 90% masih didukung,” ungkap Rocky. Dalam pembahasan Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kata ‘bajingan’ kalau dimasukkan dalam etnolinguistik sebetulnya merupakan istilah yang bagus. Istilah yang memperlihatkan ada keakraban. “Jadi, saya sebutkan, memang bajingan presiden Jokowi itu. Di dalam dalil itu suasananya berdebat politik, bukan saya maksud dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapkan di publik bahwa saya menghormati Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Jadi orang mesti tahu bahwa saya mendeskripsikan keadaan, bahkan mendeskripsikan keadaan psikologi presiden Jokowi kan? Saya tidak mendeskripsikan personilnya, di mana mana saya ucapkan itu,” ujar Rocky. Rocky dilaporkan oleh relawan Jokowi, bukan oleh Jokowi karena menurut Rocky Jokowi pasti tahu bahwa ini bukan delik kejahatan, tetapi delik aduan. “Bayangin kalua misalnya itu dijadikan dasar, enggak ada percakapan. Kalau begitu semua orang takut untuk membicarakan itu. Itu bahayanya tuh kalau kita dungu di dalam membaca hukum pidana. Itu kan hukum pidana itu sudah diubah, enggak ada delik penghinaan Presiden karena Presiden itu fungsi. Presiden itu tidak punya martabat, yang punya martabat itu manusia konkrit, karena itu disebut human dignity ‘martabat manusia’. Presiden nggak bisa punya martabat. Martabat itu melekat pada manusia seumur hidupnya, presiden kan 5 tahun sekali diganti, masa ada martabat berubah setiap 5 tahun,” jelas Rocky. Rocky juga menerangkan, tanpa kebencian, menggunakan logika, dan mau membiasakan bangsa ini supaya jujur mengucapkan. Jangan diedit-edit. “Kalau memang presiden gagal dan saya sebut tolol ya kebijakannya yang tolol. Misalnya soal IKN, itu konteksnya IKN, itu kan kebijakan tolol. Sudah ditolak di mana-mana masih didagangin juga,” ujar Rocky. Jadi, tambah Rocky, ini pelajaran terus-menerus supaya kita jangan merasa jagoan, kalau dihina lalu mengumpulkan massa. “Saya sendirian ucapin itu dengan logika saya. Jadi bantah saja di dalam dalil,” pungkas Rocky.(sof)
Fahri Hamzah: Indonesia Perlu Pemimpin yang Punya Wawasan dan Diperhitungkan Secara Geopolitik
JAKARTA, FNN - Warganet menilai figur calon presiden (capres) Prabowo Subianto memiliki kepedulian terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia, dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo dianggap ide dan gagasan terhadap pertahanan Indonesia, isu pertahanan negara bukan hanya soal keamanan, melainkan juga terkait pangan, energi dan keuangan. \"Berdasarkan percakapan digital warganet banyak menganggap figur Prabowo Subianto memiliki keterkaitan kuat terhadap isu pertahanan dan keamanan,\" kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekuitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Selasa (1/8/2023). Hal itu disampaikan Endy saat menyampaikan hasil riset digital Gelora Petamaya bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema \'Menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024 Isu Pertahanan & Keamanan\'. Dalam pengambilan data yang dilakukan pada 1 Januari-26 Juli 2023, itu terungkap bahwa percakapan warganet terhadap persepsi bakal calon presiden mengenai isu pertahanan dan keamanan, Prabowo menempati posisi teratas, diikuti Ganjar dan Anies. \"Prabowo Subianto paling banyak dibicarakan, percakapannya mencapai 9.254 percakapan. Kemudian Ganjar Pranowo 866 percakapan dan Anies Baswedan 455 percakapan,\" jelasnya. Atas dasar hal itu, warganet beranggapan bahwa gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dianggap dapat menjadi kandidat Presiden yang sesuai untuk mengatasi isu terkait pertahanan dan keamanan. \"Prabowo bisa memberikan perasaan aman dan kepastian tentang masa depan Indonesia. Karena ketika bicara ancaman pertahanan dan keamanan itu juga terkait pangan, energi dan keuangan,\" ujarnya. Prabowo juga dinilai sebagai figur yang paling mampu dalam menjaga maritim Indonesia dari ancaman situasi geopolitik di kawasan Asia Pasifik dari potensi konflik antara Amerika Serikat dan China yang bisa berdampak langsung pada Indonesia. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia memerlukan capres yang memiliki wawasan geopolitik dan dan diperhitungkan secara geopolitik. \"Artinya jika seseorang diperhitungkan secara gopolitik, maka orang itu akan dipercaya untuk mengamankan kawasan kita ini. Kalau dia memimpin Indonesia, dia akan punya posisi gepolitik yang lebih kuat,\" kata Fahri Hamzah. Menurut Fahri Hamzah, negara tetangga memiliki kecenderungan agar Indonesia tidak memiliki pemimpin yang mengerti betul masalah geopolitik, karena akan merugikan mereka. \"Calon presiden yang mengerti geopolitik akan mendatangkan kecurigaan dari negara-mnegara tetangga, karena ada kecenderungan kalau bisa Presiden Indonesia tidak punya kepedulian geopolitik. Impor pangan, energi pasti akan dihentikan, termasuk ekspor tenaga kerja, karena akan mendorong kemandirian. Jika semua distop, ini akan merugikan mereka,\" ujarnya. Fahri menegaskan, Presiden yang mengerti geopolitik, serta memahami isu pertahanan dan keamanan saat ini diperlukan di tengah situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. \"Jadi memang kita perlu capres yang memahami isu pertahanan dan keamanan. Ini penting ada capres yang mempunyai visi ketika dunia dalam situasi seperti sekarang, dunia tidak baik-baik saja ada konflik yang terbuka, ekonomi, pertahanan. Jangan sampai kita menjadi korban lagi, jadi collateral damage. Karena itulah perlu orang yang punya pendirian atau pengetahuan untuk memimpin Indonesia,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, Prabowo Subianto adalah capres yang juga memiliki kedalaman berpikir mengenai kemandirian, dibandingkan capres lain. \"Prabowo menurut saya capres atau tokoh paling banyak berbicara tentang bagaimana kemandirian baik itu pangan dan energi. Bahkan sebagai Menteri Pertahanan, beliau bisa menyakinkan Presiden, bahwa pangan bagian dari pertahanan. Ini tidak kita dengar dari capres-capres lain,\" pungkasnya. (ida)
Daop 2 Bandung Menghargai Proses Hukum Kasus Suap di Ditjen Perkeretaapian
Bandung, FNN - PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan mendukung segala upaya dalam memberantas praktik korupsi, terkait disebutnya Daop 2 Bandung, dalam sidang dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (31/7). \"Daop 2 Bandung menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan mendukung segala upaya dalam memberantas praktik korupsi. Daop 2 Bandung juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang terkait permasalahan tersebut,\" kata Humas DAOP 2 Bandung Mahendro Trang Bawono, ketika dihubungi, Selasa. Sebelumnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Bandung Shynto Hutabarat menyebut aliran uang suap yang berasal dari sejumlah pelaksana proyek peningkatan jalur KA di wilayah Jawa Barat tersebut mengalir hingga ke PT KAI Daop 2 Bandung. Hal tersebut terungkap saat pemeriksaan saksi dalam sidang dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, dengan terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto. Mahendro mengatakan Daop 2 Bandung tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran. \"Daop 2 Bandung berkomitmen untuk turut memberantas korupsi di lingkungan KAI dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Zumi Zola Diperiksa Sebagai Saksi oleh KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan gubernur Jambi Zumi Zola di Jakarta, Selasa, sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.\"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 atas nama Zumi Zola mantan gubernur Jambi Periode 2016-2021,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.Zumi Zola hadir memenuhi panggilan penyidik KPK dan tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.55 WIB, Selasa.Perkara suap tersebut diduga terjadi menjelang pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. Dalam RAPBD itu, tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun Pemprov Jambi.Untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 tersebut, sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 diduga meminta sejumlah uang dengan istilah \"ketok palu\" kepada Zumi Zola yang saat itu menjabat sebagai gubernur Jambi.Atas permintaan tersebut, Zumi Zola melalui orang kepercayaannya yang juga seorang pengusaha, Paut Syakarin, menyiapkan dana sekitar Rp2,3 miliar.Pembagian uang \"ketok palu\" itu disesuaikan dengan posisi para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai Rp100 juta sampai Rp400 juta per anggota DPRD.Terkait teknis pemberian, KPK menduga Paut Syakarin menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi. Dengan pemberian uang tersebut, RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017-2018 kemudiam disahkan.Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan Paut Syakarin, Zumi Zola kemudian memberikan beberapa proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jambi kepada Paut Syakarin.Atas perbuatannya, para tersangka kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Zumi Zola pum turut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK karena diduga menerima gratifikasi senilai Rp49 miliar.Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia dieksekusi pada 14 Desember 2018 ke ke Lapas SukamiskinZumi Zola bebas pada September 2022 setelah mendapatkan bebas bersyarat, sehingga dia hanya menjalani masa penahanan kurang lebih empat tahun dari total masa hukumannya.(ida/ANTARA)
Enembe Layak Menjalani Sidang Berdasarkan Hasil "Second Opinion" IDI
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil second opinion tim pemeriksaan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait kondisi kesehatan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, jaksa menyebut bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan IDI, Lukas Enembe dinyatakan laik untuk menjalani proses persidangan.\"Tim pemeriksa kesehatan second opinion menyimpulkan bahwa saat ini terperiksa dinilai laik untuk menjalani proses persidangan (fit to stand trial),\" kata salah satu jaksa KPK.Jaksa mengatakan IDI tidak menemukan adanya kondisi yang bersifat gawat darurat pada diri Lukas Enembe. Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi itu dapat menjalani pengobatan rawat jalan.Kemudian, katanya, tidak ditemukan adanya kelumpuhan pada saraf-saraf kranialis atau saraf-saraf otak dengan perlu perbaikan pada kekuatan otot anggota gerak tubuh sisi kanan.\"Tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan yang berat atau serius. Terperiksa mampu mengendalikan emosi secara baik, dapat berpikir rasional, dan memiliki fungsi kognitif yang cukup baik,\" kata jaksa.Lebih lengkapnya, hasil pemeriksaan IDI menemukan bahwa Lukas Enembe memiliki riwayat stroke nonperdarahan dengan gejala sisa, diabetes melitus tipe dua terkontrol tanpa obat; dan hipertensi dengan penyakit jantung koroner tanpa tanda-tanda gagal jantung.Selain itu, ditemukan penyakit ginjal kronik stadium lima atau stadium akhir akibat komplikasi diabetes melitus. Oleh karenanya, Lukas dianjurkan hemodialisis atau cuci darah, tetapi ia dan keluarga tidak merespons.\"Kondisi gambaran kekurangan sel darah merah atau klinis anemia merah ringan,\" sambung jaksa memerinci hasil pemeriksaan IDI.Jaksa mengatakan Lukas Enembe dapat berkomunikasi dua arah dan bersikap kooperatif, terbuka, tampil apa adanya, dan tidak ada upaya untuk menutupi ataupun melebih-lebihkan masalah kesehatan yang dimilikinya\"Informasi yang diberikan bersifat cukup konsisten,\" ucap jaksa.Di sisi lain, IDI menemukan gangguan ringan dalam proses berpikir Lukas Enembe. Namun, hal itu tidak mengganggu kemampuan yang bersangkutan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi.\"Termasuk, merencanakan alternatif solusi terkait permasalahan hukum maupun masalah kesehatan fisik yang dimilikinya. Hal ini tidak berubah bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sebelumnya,\" kata jaksa.Atas hasil second opinion yang dilakukan delapan dokter ahli dari IDI tersebut, persidangan atas nama terdakwa Lukas Enembe dilanjutkan pada Senin (7/8) dengan agenda pemeriksaan saksi.Dalam perkara ini, Lukas Enembe didakwa dengan dua dakwaan.Pertama, Lukas didakwa menerima suap dari Rp45.843.485.350 dengan rincian sebanyak Rp10.413.929.500 berasal dari pengusaha Piton Enumbi selaku Direktur sekaligus pemilik PT Meonesia Mulia, PT Lingge-Lingge, PT Astrad Jaya serta PT Melonesia Cahaya Timur dan sebanyak Rp35.429.555.850 berasal dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT Tabi Anugerah Pharmindo, PT Tabi Bangun Papua sekaligus CV Walibhu.Kedua, Lukas Enembe juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp1 miliar dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua pada 12 April 2013.(ida/ANTARA)
Kasus Al-Zaytun Hendaknya Diputuskan Secara Hati-hati
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI M. Nabil Haroen meminta kasus di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diputuskan secara hati-hati.\"Penting untuk dikaji bersama dari berbagai unsur untuk memetakan kasus ini,\" katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.Dia mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Gus Yaqut C Qoumas untuk melalukan kajian komprehensif kasus itu.\"Mari menempatkan kasus ini pada konteks yang tepat sebagai kasus hukum dalam ruang keindonesiaan kita. Biarlah aparat hukum dengan segenap instrumennya yang bekerja untuk menyelesaikan kasus ini,\" katanya.Menurut dia, dari arus opini publik jangan sampai ada penggiringan opini untuk mengeksekusi kasus itu sebagai hanya kasus agama semata. Jangan sampai instrumen agama atau tokoh agama digunakan sebagai instrumen untuk mendorong tafsir kasus tersebut.\"Sebaiknya perlu kita tempatkan kasus Al-Zaytun dan Panji Gumilang pada ranah hukum yang tepat, yakni melihat aspek politik kebangsaan dan keindonesiaan,\" harapnya.Jangan sampai, katanya, tokoh-tokoh agama, ulama, dan komunitas agama digunakan untuk mendorong perdebatan di ruang publik. Ia meminta kelompok santri dan kiai jangan terjebak pada perdebatan kasus ini.Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) itu menekankan agar pemerintah menyiapkan skema untuk memberi solusi bagi santri-santri di Al-Zaytun guna mendapat hak pendidikan dan pembelajaran yang layak.\"Pemerintah harus menjamin hak-hak santri Al-Zaytun, mereka harus dibina dengan baik dan benar, dan mendapat hak-hak sebagai pelajar untuk mendapatkan pendidikan yang tepat,\" katanya.(ida/ANTARA)
Masa Jabatan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Berakhir pada 5 September 2023
Bandung, FNN - Masa jabatan M Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan berakhir pada tanggal 5 September 2023. Sehingga sesuai ketentuan berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengumumkan pengusulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar Masa Jabatan 2018-2023, dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa. Berita acara tentang pengusulan tersebut kemudian ditandatangani oleh pimpinan DPRD Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Uu Ruzhanul Ulum dan untuk tahap selanjutnya, berita acara tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ditemui usai rapat paripurna, Gubernur Ridwan Kamil menuturkan pengumuman itu merupakan tahapan administrasi yang harus dilalui sebelum mengakhiri jabatan dan terhitung 34 hari lagi jabatannya akan berakhir. \"Tidak terasa sudah 5 tahun dari 5 September 2018 sampai 5 September 2023. Masih ada sebulan kerja-kerja yang harus kami lakukan,\" kata Ridwan Kamil. Dia mengatakan dalam sebulan ke depan ada beberapa agenda penting yang akan dilakukannya antara lain peresmian monumen Kujang Sepasang di Sumedang, peresmian Situ Bagendit Garut, hingga peresmian operasional kereta cepat Jakarta Bandung bersama Presiden Joko Widodo. \"Dan kerja-kerja lainnya yang masih menjadi semangat kami di sisa empat minggu terakhir,\" kata dia. Untuk masyarakat Jabar, Gubernur Ridwan Kamil mengucapkan permohonan maafnya bila masih ada pembangunan yang belum maksimal. Dia dan jajarannya sudah berkerja keras menjadi pemimpin amanah yang membawa aspirasi dan kesejahteraan masyarakat. \"Kepada masyarakat Jabar kami mohon maaf lahir batin kalau selama 5 tahun ada kekurangan. Kami sudah bekerja keras,\" ujarnya. Hingga saat ini era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil sudah meraih 541 penghargaan yang menandakan ada 541 perubahan di berbagai bidang. \"Silakan dimonitor sebelum dan sesudahnya terjadi perubahan yang signifikan,\" kata dia. Pencapaian yang paling dibanggakan menurutnya adalah keberhasilan menghilangkan desa miskin dari seribuan lebih menjadi nol desa miskin selama empat tahun. Kemudian reformasi birokrasi di Pemda Provinsi Jabar menjadi yang terbaik se-Indonesia. \"Lain-lain di 540-an itu tapi dua terbesarnya itu dan juga menjaga ekonomi Jabar terbaik. Kalau infrastruktur Tol Cisumdawu yang 12 tahun menunggu selesai di era kami, kereta cepat juga Bandara Kertajati yang sudah bisa aktif,\" tuturnya. Kepada Penjabat Gubernur Jabar yang akan memimpin setahun lebih ke depan, Gubernur Ridwan Kamil berharap bisa melanjutkan apa yang sudah ia reformasi. Menurut dia semua dimensi pembangunan sudah ditentukan dan tidak perlu lagi ada konsep baru. \"Pj Gubernur Jabar tinggal melanjutkan saja apa yang sudah kami reformasi. Yang penting menjaga saja prestasi supaya hasil 5 tahun ini terjaga dalam waktu setahun lebih menjadi Penjabat,\" ujar dia Dia optimistis para pejabat dan ASN Pemda Provinsi Jabar sudah punya semangat siapapun Penjabat Gubernurnya nanti dan mereka akan tetap memiliki standard kerja seperti di saat dirinya memimpin. \"Siapa pun pemimpinnya nanti tidak akan ada penurunan, semua sudah sangat profesional,\" kata dia.(ida/ANTARA)
POPULER
