ALL CATEGORY
Yayasan Arnoldus Siap Mengembalikan Rp500 Juta Pemberian Johnny G. Plate
Kupang, FNN - Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang menyatakan siap mengembalikan sumbangan dana senilai Rp500 juta dari mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G. Plate apabila terbukti dari aliran dana korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo.\"Apabila terbukti dana tersebut bersumber dari dana korupsi maka Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus siap untuk mengembalikan dana secara utuh,\" kata Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang Pater Yulius Yasinto, SVD dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, NTT, Jumat.Yulius Yasinto mengatakan hal itu terkait adanya aliran dana kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo RI yang diungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Selasa (27/6).Yulius menjelaskan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus menerima dana bantuan sebesar Rp500 juta dari Johnny G. Plate pada Maret 2022 sesuai pernyataan yang bersangkutan saat menghadiri undangan Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang pada 23 Februari 2022.Dia menjelaskan konteks pemberian sumbangan itu terjadi saat Johnny G. Plate diundang oleh Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Kupang untuk meresmikan Gedung Rektorat dan Aula St Maria Immaculata Universitas Katolik Widya Mandira di Kampus Penfui Kupang, NTT, pada 23 Februari 2022.\"Dana sumbangan itu disampaikan sebagai sumbangan pribadi dan spontan oleh Johnny G. Plate pada akhir sambutan peresmian gedung-gedung tersebut, sebagai kontribusi untuk pengembangan peralatan dan sistem teknologi informasi di Universitas Katolik Widya Mandira,\" kata Yulius Yasinto.Mantan rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang itu mengaku prihatin ketika mengetahui informasi tentang kemungkinan dana tersebut bukan bersumber dari dana pribadi Johnny G. Plate, seperti disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor itu.\"Kami bersedia memberikan keterangan apabila diperlukan,\" ujar Yulius Yasinto.Dia menegaskan apabila terbukti dana sumbangan Rp500 juta itu diberikan Johnny G. Plate bersumber dari dana korupsi maka Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus siap mengembalikan dana itu secara utuh.(ida/ANTARA)
Putin: Menodai Al-Quran sebagai Kejahatan di Rusia
London, FNN- Presiden Rusia, Vladimir Putin, menegaskan penodaan Al-Qur\'an adalah kejahatan dan akan dihukum di Rusia. \"Meskipun negara lain gagal menghormati kesucian Al-Qur\'an, Al-Qur\'an akan selalu dihormati di Rusia,\" ujarnya sebagaimana dilansir Arab News, Rabu. Pernyataan Putin ini disampaikan tatkala ia berkunjung ke Derbent di Republik Otonomi Dagestan yang mayoritas Muslim. “Di negara kami, ini adalah kejahatan baik menurut Konstitusi maupun hukum pidana,” katanya saat menerima salinan kitab suci saat berkunjung ke masjid bersejarah Derbent, di mana ia bertemu dengan perwakilan Muslim dari Dagestan. “Al-Qur’an suci bagi umat Islam dan harus suci bagi orang lain,” katanya sambil mengucapkan terima kasih kepada perwakilan atas hadiah tersebut. “Kami akan selalu mematuhi aturan ini.” Putin mengatakan hal tersebut menyusul insiden di Swedia yang membiarkan seorang lelaki merobek dan membakar salinan Al-Quran di luar masjid pusat Stockholm pada hari Rabu. Sejumlah negara Islam telah mengutuk aksi tersebut. “Tindakan penuh kebencian dan berulang ini tidak dapat diterima dengan pembenaran apa pun, dan tindakan tersebut jelas-jelas menghasut kebencian, pengucilan dan rasisme, dan secara langsung bertentangan dengan upaya internasional yang berupaya menyebarkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penolakan terhadap ekstremisme, serta merusak rasa saling menghormati yang diperlukan untuk hubungan antara masyarakat dan negara,” kata pernyataan kementerian luar negeri Saudi. (AN/DH)
Idul Adha Momentum Meningkatkan Gotong Royong Mengawasi Pemilu
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja berharap Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah dapat menjadi momentum bagi segenap jajaran Bawaslu untuk meningkatkan gotong royong dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. \"Kami berharap Idul Adha kali ini dapat meningkatkan semangat gotong royong dalam bekerja (mengawasi pemilu),\" kata Bagja saat memberikan sambutan dalam acara pemotongan hewan kurban di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu RI memiliki sejumlah tugas, antara lain, mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan ataupun keputusan terkait dengan sengketa pemilu, menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).Bagja menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara pemotongan hewan kurban di lingkungan Bawaslu, bahkan jumlah hewan kurban yang dipotong lebih banyak dibandingkan pada Idul Adha 1443 Hijriah. \"Alhamdulillah, (jumlah hewan) kurban tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan,\" kata dia. Pada tahun ini, Bawaslu RI mengumpulkan sebanyak lima ekor hewan kurban sapi. Bagja menyampaikan lima sapi tersebut berasal dari sumbangan pejabat dan jajaran struktural yang bersedia menyumbangkan sebagian hartanya untuk berbagi kepada sesama. Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa sapi hasil kurban tersebut akan dibagikan kepada seluruh staf di lingkungan Bawaslu dan warga sekitar. Hal tersebut, lanjut dia, merupakan wujud kepedulian Bawaslu terhadap sesama. Selain Bagja, acara pemotongan hewan kurban dihadiri jajaran pejabat struktural, staf, dan masyarakat. Seluruh pihak ikut berpartisipasi membantu lancarnya acara.(ida/ANTARA)
Disebut "Bocah Ingusan" oleh Panda Nababan, Gibran Menanggapi Santai
Surakarta, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi secara santai kritik yang dilontarkan oleh politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan.\"Ya, terima kasih atas masukannya dari para senior partai,\" kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.Putra pertama Presiden Joko Widodo itu pun mengaku terbuka terhadap berbagai masukan dari para senior partai. Dia juga tidak tersinggung atas segala masukan dari berbagai pihak.\"Pokoknya, makasih masukannya semua, terutama (dari) senior partai,\" tambahnya.Dia juga mengatakan masih harus banyak belajar sebagai politikus maupun kepala daerah.\"Saya nggak tersinggung, memang masih harus banyak belajar,\" katanya.Disinggung soal perlunya dia mengundang Panda Nababan ke Surakarta untuk berdiskusi tentang berbagai proyek infrastruktur, Gibran menilai hal itu tidak perlu dilakukan.\"Nggak usahlah, nggak boleh (beri) perintah ke senior,\" ujarnya.Sebelumnya, Panda Nababan menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai anak ingusan dalam sebuah acara diskusi podcast.(ida/ANTARA)
Pertemuan Anies-Ganjar di Makkah Membawa Momen Kesejukan
Mina, Arab Saudi, FNN - Pertemuan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di jamuan makan siang undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Makkah, Kamis (29/6), membawa momen kesejukan, ujar penceramah Islam Yusuf Mansur.\"Yang jelas saya senang, pertemuan ini begitu damai, kontestasi cinta, saling beradu narasi, gagasan, visi misi ke depannya,\" ujar Yusuf Mansur saat ditemui di Makkah, Kamis.Ia mengatakan bahwa dirinya memenuhi undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud dan bertemu dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.Dalam undangan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud juga ada Puan Maharani, Prof Nasaruddin Umar, Suharso Monoarfa, Abdul Halim, maupun Ninik Rahayu.\"Saat momen jamuan makan siang, saya duduk ditengah-tengah Mas Anies dan Mas Ganjar. Kami bercerita mengenai lempar jumroh, pembicaraannya bukan politik,\" kata dia.Ia mengatakan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak menunjukkan muka cemberut dan mereka menunjukkan keakuran.Ia mengatakan pesan yang disampaikan dari haji ini adalah Rahmatan lil \'Alamin (Rahmat bagi seluruh alam).(ida/ANTARA)
Ini yang Dikatakan Putra Mahkota MBS ketika Makan Siang Bersama Peserta Haji VIP
Jeddah, FNN- Putra Mahkota Mohammed bin Salman atas nama Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz, pada hari Kamis 29 Juni 2023 menjadi tuan rumah jamuan makan siang bagi pejabat negara, kepala lembaga dan delegasi pemerintah, tokoh agama dan pejabat lainnya yang sedang melakukan haji. Di antara mereka yang diundang dari Indonesia adalah Anies Rasyid Baswedan. Saudi Press Agency sebagaimana dikutip Arab News melaporkan jamuan makan tersebut diadakan di Istana Mina. Di awal acara, putra mahkota berjabat tangan dengan raja Malaysia, presiden Senegal, Bangladesh dan Pakistan, wakil presiden Maladewa, perdana menteri Mesir, Lebanon, Palestina, Somalia dan Niger, dan para pembicara parlemen di sejumlah negara Islam. “Saya senang menyambut Anda. Atas nama Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman bin Abdulaziz, kami mengucapkan selamat kepada para peziarah dan umat Islam pada Iduladha yang diberkahi ini.\" “Sejak berdirinya, Kerajaan Arab Saudi telah diberkati untuk melayani Dua Masjid Suci dan merawatnya dan menjadikan ini sebagai hal yang paling penting dari semuanya. Kerajaan telah melakukan segala upaya dan memanfaatkan semua kemampuan untuk memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi para peziarah.” Tawfig Al-Rabiah, Menteri Haji dan Umrah, menambahkan kepada para tamu bahwa jemaah haji dapat melakukan ritual mereka dengan mudah dan aman berkat dukungan dan bimbingan dari Raja Salman dan putra mahkota. \"Layanan berkualitas tinggi disediakan untuk jamaah sepanjang perjalanan spiritual mereka oleh lebih dari 40 organisasi sektor publik,\" katanya. Ini dilakukan putra putri Saudi yang berdedikasi karena rasa kewajiban agama dan nasional terhadap tempat-tempat suci dan mereka yang mengunjunginya, sesuai dengan komitmen kepemimpinan Saudi dan rakyat negara itu untuk transformasi negara berdasarkan tujuan Visi Saudi 2030, kata Al-Rabiah. Al-Rabiah mengatakan perkembangan baru tahun ini termasuk upaya untuk memastikan persaingan yang adil antara bisnis yang memberikan layanan kepada jamaah dari luar negeri, dan perluasan Inisiatif Rute Makkah, yang dirancang untuk merampingkan imigrasi. \"Sekarang mencakup tujuh negara — Malaysia, Indonesia, Pakistan, Maroko, Bangladesh, Turkiye, dan Pantai Gading — dan memberi manfaat kepada lebih dari 400.000 orang tahun ini,\" tambahnya. Pekerjaan juga sedang dilakukan untuk merenovasi situs sejarah Islam. Di tahun-tahun mendatang lebih dari 100 situs sejarah yang telah dipugar dan pameran yang berkaitan dengan Nabi akan diresmikan. (AN/DH)
Anies Jadi Tamu Allah juga Tamu Raja
MAKKAH, FNN -Sejatinya haji adalah “panggilan” dari Allah SWT. Kami semua adalah Tamu Allah, jamaah haji yg sedang berada di Mina ini adalah Tamu Allah. Kami semua menjawab “panggilan” itu dengan talbiyah: Labaik Allahuma Labaik; aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Dimikian Anies Baswedan mengawali statusnya di Facebook, Jumat 30 Juni 2023. Pada saat ini bakal Capres Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem ini berada di Tanah Suci menunaikan rukun Islam kelima. Anies bercerita, kemarin 29 Juni 2023, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman al-Saud (MBS) mengundang para tamu raja untuk makan siang bersama di Istana Mina, Mekkah. Sejak 8 Dzulhijah, para tamu raja ditempatkan di Mina Hospitality Palace, sekitar 10 menit dari bangunan utama Istana Raja di Mina. Kompleks istana ini ada di sisi barat daya kawasan Mina. \"Saat berjumpa dengan Putera Mahkota Pangeran MBS, kami sampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan untuk bisa berangkat haji atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi dan atas pelayanan yang luar biasa selama tinggal di Makkah ini,\" tuturnya. \"Kami titipkan salam hormat untuk ayahanda, Raja Salman, semoga beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya.\" Kepada Pangeran MBS, kata Anies lagi, kami sampaikan juga ucapan selamat, semoga bisa terus menjalankan tugas dengan baik. \"Semoga bisa kembali berkunjung ke Indonesia, kita ingin makin banyak kerja sama antar Indonesia-Arab Saudi, yang makin mengeratkan persaudaraan antar kedua bangsa yang sudah amat panjang,\" demikian Anies Rasyid Baswedan. (Dh)
Patung Sukarno di Bandung Aspirasi Siapa?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TIBA-tiba muncul kegiatan groundbreaking pembuatan patung Soekarno tertinggi di Indonesia. Konon 22,3 meter. Lokasi disebut Plaza Bung Karno di Taman Saparua. Tanah milik siapa disana ? Kata Ridwan Kamil itu tanah Pemprop Jawa Barat. Mengapa bisa dibangun oleh Yayasan ? Yayasan Putra Nasional Indonesia. Bukan kita tidak menghargai perjuangan Bung Karno tetapi dengan banyak atau marak patung Soekarno menimbulkan kesan terjadi kultus individu. Jika konteksnya perjuangan bangsa, maka masih banyak tokoh pejuang yang dapat dimonumenkan. Soekarno bukan satu-satunya. Kehebatan Soekarno berada di tengah kelemahan dirinya yang juga tidak ringan. Apabila beralasan bahwa Bung Karno adalah proklamator, maka seharusnya monumen itu bersama Bung Hatta. Janganlah mengambil kesempatan misalnya mumpung PDIP menjadi pemenang Pemilu lalu dibangun patung Bung Karno dimana-mana. Itu namanya kepentingan politik bersembunyi pada sejarah. Tidak sehat. Korelasi tempat juga penting, mungkin kampus ITB atau Ciateul rumah Inggit dahulu atau Gedung Indonesia Menggugat lebih pas ketimbang Taman Saparua. Adakah Taman Saparua berhubungan dengan perjuangan Soekarno ? Taman Saparua itu berada di area instansi militer, karenanya patung Jenderal Soedirman nampaknya lebih relevan. Adakah Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat memiliki kewenangan secara sendirian mengambil kebijakan penggunaan lahan untuk digunakan keperluan tertentu ? Sudahkah mendapat persetujuan atau sekurangnya hasil pembahasan dengan DPRD ? Pembangunan bernilai 15 Milyar itu ternyata dilakukan dan dibiayai oleh sebuah Yayasan swasta. Sementara jika plaza patung itu adalah proyek Pemerintah, maka tentu tidak dapat begitu saja dilakukan dengan seenaknya menghimpun dana masyarakat. Harus berdasar aturan. Berbasis kepentingan rakyat Jawa Barat atau kepentingan Yayasan Putra Nasional Indonesia yang jika disingkat PNI atau kepentingan Partai Politik ? Bila pembuatan patung tersebut demi kepentingan rakyat Jawa Barat maka sudah wajar jika digunakan dana APBD. Ironinya pembuatan patung Soekarno itu juga dilakukan di Yogyakarta oleh seniman Yogya. Apakah tidak ada seniman Bandung yang mampu? Kang Emil tentu tahu bahwa ITB, dimana dahulu Soekarno menimba ilmu, memiliki Fakultas Seni Rupa. Seniman Bandung juga banyak yang berkualitas dan patut untuk diunggulkan. Di samping itu, kelak penggunaan Plaza Soekarno dapatkah digunakan oleh masyarakat Jawa Barat atas izin Pemprop sebagai \"pemilik\" tanah atau harus seizin \"pemilik\" patung yaitu Yayasan Putra Nasional Indonesia ? Semua harus jelas sebab Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir bersama Ridwan Kamil dalam acara groundbreaking \"ujug-ujug\" tersebut. Pertanyaan sederhananya adalah patung Soekarno di Bandung tersebut aspirasi siapa? Bandung, 30 Juni 2023.
Negara-Negara Muslim Kutuk Pembakaran Al-Qur'an di Swedia
Arab Saudi, Iran, Irak, Turki, Uni Emirat Arab dan Mesir termasuk di antara banyak negara mayoritas Muslim yang mengutuk pembakaran Al-Quran oleh seorang pria di Swedia di hari Iduladha pada hari Rabu 28 Juni 2023. Maroko menarik duta besarnya untuk Swedia setelah insiden di Stockholm, dan memanggil kuasa usaha Swedia di Rabat untuk menyatakan \"kecaman keras atas serangan ini dan penolakannya atas tindakan yang tidak dapat diterima ini\". UEA juga memanggil duta besar Swedia sebagai protes. Irak dan negara tetangga Yordania juga memanggil para diplomat top Swedia di negara mereka. Salwan Momika, seorang pria Irak berusia 37 tahun yang tinggal di Swedia, merobek beberapa halaman kitab suci, menginjaknya dan membakarnya. Peristiwa ini terjadi di halaman masjid terbesar di ibukota Swedia. Momika melakukan tindakan provokatif di bawah pengawasan ketat polisi setelah diberikan izin untuk melakukannya oleh otoritas Swedia. Meski mengizinkannya dengan alasan kebebasan berbicara, polisi Swedia kemudian melancarkan penyelidikan atas dasar \"agitasi\". \"Peristiwa ini mengobarkan perasaan umat Islam di seluruh dunia dan merupakan provokasi berbahaya bagi mereka,\" kata kementerian luar negeri Irak. Di Bagdad, puluhan pendukung ulama Syiah berpengaruh Moqtada al-Sadr menyerbu kompleks kedutaan Swedia pada sore hari, tetapi tidak memasuki gedung. Para pengunjuk rasa mengangkat foto Sadr, meneriakkan namanya, dan segera pergi setelah pasukan keamanan dikerahkan. Staf kedutaan Swedia telah diperingatkan sehari sebelumnya dan hanya staf keamanan yang ada di kompleks tersebut. Koresponden Middle East Eye di Baghdad melaporkan bahwa tidak ada yang terluka dan tidak ada kerusakan yang terjadi. Sadr dan para pemimpin politik lainnya telah menyerukan protes pada hari Jumat. Sementara Mesir menggambarkannya sebagai \"tindakan tercela yang memprovokasi perasaan umat Islam\", sementara Kuwait menyerukan agar para pelaku \"tindakan permusuhan\" tersebut dibawa ke pengadilan. Liga Arab, sebuah organisasi antarpemerintah yang mewakili negara-negara berbahasa Arab di Timur Tengah dan Afrika, menggambarkannya sebagai \"serangan terhadap inti keyakinan Islam kita\". Ada juga kecaman dari Arab Saudi, Suriah, kementerian luar negeri Palestina, dan 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pada bulan Januari, protes diadakan di negara-negara Muslim setelah aktivis politik sayap kanan Denmark-Swedia Rasmus Paludan membakar Al-Quran, diikuti dengan kecaman selama satu jam terhadap Islam dan imigrasi di Swedia. Paludan ditolak masuk ke Inggris pada bulan Maret setelah dia mengatakan dia berencana untuk membakar Al-Quran di lapangan umum di kota Wakefield, Inggris. Protes Keji Pemerintah Taliban di Afghanistan menyebut pembakaran Al-Quran Momika sebagai tindakan \"penghinaan total terhadap agama yang mulia ini\". Sementara itu, gerakan Hizbullah di Lebanon menyerukan negara-negara Muslim dan Arab mengambil langkah-langkah untuk memaksa Swedia dan negara-negara lain mencegah hal itu terjadi lagi di masa depan. Ulama Syiah Irak berpengaruh Moqtada al-Sadr menyerukan protes di luar kedutaan Swedia di Baghdad untuk menuntut pencopotan duta besar negara itu. Tindakan itu juga dikecam oleh menteri luar negeri Turki, yang menyebutnya sebagai \"protes keji di Swedia terhadap kitab suci kami pada hari pertama Iduladha yang diberkati\". Presiden Recep Tayyip Erdogan berkata: \"Kami pada akhirnya akan mengajarkan monumen arogansi Barat bahwa menghina Muslim bukanlah kebebasan berpikir.\" Peristiwa itu membuat Washington berusaha mencapai keseimbangan antara mendukung kebebasan berekspresi dan beragama. \"Kami mengutuknya. Kami sangat prihatin dengan tindakan tersebut,\" kata Matthew Miller, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Kamis. \"AS tentu saja mendukung kebebasan berekspresi dan hak berkumpul secara damai.\" (MEE/DH)
Restorasi Sistem Politik dalam Ketatanegaraan sesuai UUD 1945
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila. MUMPUNG masih bulan Bung Karno kiranya kita wajib menjunjung pikiran pikiran Bung Karno terhadap bangsa dan negaranya. Di tengah karut marut ketatanegaraan setelah UUD 1945 diganti dengan UUD 2002, korupsi merajalela karena sistem partai politik telah memperluas korupsi dan hilangnya kekayaan ibu pertiwi karena ditukar dengan demokrasi -demokrasian yang serba transaksional. Perlunya penyelamatan bangsa dan negara ini dengan merestorasi sistem politik dan sistem kepartaian. Amanat Presiden Soekarno ini masih relevan dan harus diwujudkan untuk penyelamatan bangsa dan negara.. Cuplikan Amanat Presiden Soekarno (Bung Karno; Presiden Pertama RI) pada penutupan seminar Pancasila di Gedung Negara Yogyakarta Tanggal 20 Februari 1959. Ternyata ide penyerdehanaan partai politik itu ide Bung Karno bukan ide Pak Harto. Banyak pakar yang salah sebaiknya memang Indonesia ini hanya ada tiga partai saja. Dan keanggotaan DPR bukan hanya partai politik tetapi juga ada utusan golongan fungsional. Ini mengenai UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin perlu dipahami tentang penataan kelembagaan MPR setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Banyak yang nggak mengerti dan nggak banyak yang punya dukumen seperti ini. UUD 1945 itu, sebagai tadi juga diutarakan di dalam beberapa perumusan adalah satu tempat yang sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang oleh seminar telah diakui mutlak perlunya untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Demokrasi terpimpin yang oleh Dewan Menteripun telah diterima dengan bulat bahwa demokrasi terpimpin itu perlu. UUD 1945 adalah tempat yang sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan demokrasi terpimpin itu. Pertama di dalam DPR, kedua di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketiga di dalam Dewan Pertimbangan Agung. Para wartawan dengan ingatannya yang cemerlang tentu masih ingat dan mengetahui bahwa di dalam UUD 1945 disebutkan 3 hal: pertama, harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor dua, harus ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan wakil-wakil dari daerah ditambah dengan wakil-wakil dari golongan-golongan yaitu golongan-golongan yang sekarang dinamakan golongan fungsionil. Dus DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah kekuasaan yang tertinggi yang bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Di samping itu ada lagi badan nomor tiga yang dinamakan Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung yang selalu bisa diminta oleh Presiden akan pertimbangan-pertimbangan. Di dalam 3 badan yang disebutkan di dalam UUD 1945, golongan fungsionil bisa mendapat tempat sebaik-baiknya. Baik di dalam DPR-nya dimasukkan golongan fungsionil, maupun di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyatnya dimasukkan golongan fungsionil maupun di dalam Dewan Pertimbangan Agungnya masuk golongan fungsionil, sehingga UUD 1945 akan menjadi saran yang sebaik-baiknya bagi Perwakilan fungsionil, yang arti Perwakilan fungsionil itu telah saudara mengerti bahkan telah Saudara kupas di dalam Seminar yang lalu. Saudara-saudara barangkali bertanya: “Ya akur, DPR masuk fungsionilnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat masuk fungsionilnya, Dewan Pertimbangan Agung masuk fungsionilnya. Tetapi yang masuk dalam DPR itu berapa?” Sebab ini yang menjadi pertikaian, bukan pertikaian, tetapi pembicaraan pembahasan mendalam di dalam open talk yang kesatu dan yang kedua. Berapa daripada anggota DPR itu akan berupa wakil-wakil daripada golongan-golongan fungsionil? Saudara Roeslan Abdulgani telah “membocorkan” bahwa Angkatan Bersenjata akan mendapat 35 kursi, 35 kursi DPR. Dan 35 kursi itu diberikan kepada Angkatan Bersenjata: yaitu Angkatan Darat. Angkatan Laut, Angkatan Udara. Polisi. OKD. OPR; 35 tanpa pemilihan. Diangkat oleh Presiden/Panglima Tertinggi 35 orang dari kalangan Angkatan Bersenjata untuk mewakili Angkatan Bersenjata itu di dalam DPR yang dari fungsionil-fungsionil lain berapa? Saudara Roeslan Abdulgani telah membocorkan jumlah Perwakilan fungsionil yaitu Angkat-an Bersenjata maupun golongan-golongan fungsionil yang lain maupun golongan fungsionil yang lain lagi, jumlahnya 50%. Saudara Roeslan Abdulgani telah “membocorkan” bahwa Angkatan Bersenjata akan mendapat 35 kursi, 35 kursi DPR. Dan 35 kursi itu diberikan kepada Angkatan Bersenjata: yaitu Angkatan Darat. Angkatan Laut, Angkatan Udara. Polisi. OKD. OPR; 35 tanpa pemilihan. Bagaimana putusan Presiden/Panglima tertinggi hari ini sesudah tadi pagi mendapat laporan daripada sidang Dewan Menteri hari Rabu dan kamis, kermarin dulu dan kemarin? Pada garis besarnya saya katakan begini, ada sedikit perbedaan. Perbedaan cara memasukkan golongan fungsionil di dalam DPR. Manakala menurut perumusan Bogor akan dilakukan sistem dwita-pilih dalam arti dwita-tojos, sebagai tadi atau kemarin atau kernarin dulu dikatakan oleh Saudara Roeslan Abdulgani manakala rumusan Bogor menghendaki dwita-tojos dengan hasil seluruhnya golongan fungsionil 50%, maka di dalam laporan yang dikemukakan kepada saya oleh Perdana Menteri tadi pagi dan yang sekarang saya ambil keputusan tidak dijalankan dwita-tojos tetapi eka-tojos, satu kali tusuk. Tetapi hasilnya, malahan lebih daripada 50% yang tadinya di dalam perumusan Bogor dengan sistem dwita-tojos itu total jenderal golongan fungsionil akan mendapat 50% kursi. Tetapi dengan sistem yang saya ambil keputusan sekarang ini yaitu operan daripada usul Dewan Menteri malahan meskipun sistemnya bukan dwita-tojos tetapi eka-tojos, DPR yang baru ini akan mempunyai anggota golongan fungsionil lebih dari 5O%. Ini adalah satu kabar yang menggembirakan. Bagaimana caranya menyelenggarakan hal ini? Saya tadi berkata Insya Allah swt saya akan melawat ke luar negeri, dan sebelum melawat ke luar negeri Insya Allah swt saya masuk ke sidang pleno Konstituante dan menganjurkan kepada sidang pleno Konstituante untuk kembali saja kepada UUD ’45. Demikian pula, sebelum saya pergi ke luar negeri Insya Allah akan saya minta kepada Kabinet menyelesaikan rancangan UU dua hal: pertama rancangan UU penyederhanaan kepartaian. Saudara-saudara mengetahui bahwa ini sudah lama menjadi unek-unek saya. Begitu saya munek-munek karena banyaknya partai yang saya namakan multi partai sistem sehingga beberapa kali saya bongkar, beberapa kali saya tunjukkan kepada masyarakat tidak baiknya multi partai sistem, saya bongkar habis-habisan di dalam pidato saya 17 Agustus tahun yang lalu, bahkan pernah saking munek-muneknya saya menganjurkan: sudah, bubarkan saja semua partai-partai ini. Tetapi kenyataan tidak memungkinkan. Di dalam segala keadaan adalah persoalan yang saya di dalam Dewan Nasional selalu menamakan persoalan das Sein dan das Sollen. Apa yang namanya das Sollen? Das Sollen itu: bagaimana harusnya, bagaimana kita cita-citakan, bagaimana yang kita angan-angankan. Itu das sollen. Yang dinamakan das Sein yaitu kenyataannya. Jadi kadang-kadang tidak sama dengan das Sollen. Misalnya das Sollen ialah kita ini harus mempunyai rumah kamar enam, tetapi das Sein-nya berhubung dengan kantong kita kempes kita hanya bisa membuat rumah yang kamarnya tiga. Itu bedanya das Sein dan das Sollen. Mengingat akan adanya perbedaan das Sein dan das Sollen ini, kemudian sesudah dengan berkobar-kobar pada satu waktu yaitu Hari Pemuda saya anjurkan agar supaya partai-partai dibubarkan, saya keluar dengan apa yang dinamakan konsepsi Presiden. Konsepsi Presiden tidak menganjurkan pembubaran partai-partai. Tetapi konsepsi Presiden menganjurkan diadakan Kabinet stijl baru yaitu Kabinet gotong royong, kabinet kuda kaki empat, kabinet yang mempersatukan semua partai-partai gembong yang ada di tanah air kita ini. Di sampingnya Kabinet gotong royong ini, kaki empat, hendaknya dibangunkan satu Dewan Nasional yang anggota-anggotanya terutama sekali ialah anggota anggota daripada golongan-golongan fungsionil. Inipun adalah hukum das Sein dan das Sollen. Kabinet gotong royong adalah das Sollen; das Sein-nya tidak mengijinkan. Saya putar lagi. Tidak bisa Kabinet gotong royong, apa boleh buat, saya bangunkan Kabinet yang sekarang termasyhur dengan nama Kabinet Karya. Ini das Sein-nya, Kabinet Karya di satu pihak. Dewan Nasional di lain pihak. Dan sebagai saudara-saudara mengetahui alhamdulillah Kabinet Karya dengan Dewan Nasional ini sejak dilahirkannya berjalan dengan baik. Kadang-kadang ada geronjalan-geronjalan sedikit-sedikit. Tetapi di manakah di dalam sesuatu kehidupan politik daripada sesuatu bangsa yang hidup kalbunya, bangsa yang jiwanya jiwa revolusioner, bangsa yang tidak mati kutunya, tidak ada geronjalan-geronjalan? Adanya selalu geronjalan-geronjalan itu tidak jadi apa. Tetapi Kabinet Karya berjalan dengan Dewan Nasional dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, saya kembali kepada apa yang hendak saya kerjakan Insya Allah swt sebelum saya melawat ke luar negeri saya akan minta kepada Kabinet Karya ini untuk menyelesaikan 2 rancangan Undang-undang. Pertama rancangan Undang-undang penyederhanaan partai-partai. Jumlah partai-partai yang sekarang ini terlalu banyak itu, harus dijadikan sekecil-kecilnya. Jangan sampai ada partai gurem mempunyai wakil di dalam DPR. Dan saya akan minta Insya Allah kepada Kabinet Karya agar supaya sebelum saya melawat ke luar negeri menyelesaikan pula rancangan UU merubah UU Pemilihan Umum Tahun 1953. UU Pemilihan Umum 1953 harus dirubah sedemikian rupa sehingga golongan fungsionil bisa masuk di dalam Parlemen. Berapa? Tadi sudah saya katakan; menurut rancangan yang ini hari saya putuskan penerimaannya akan termasuklah lebih daripada 50% DPR dari itu golongan fungsionil. Kalau rancangan UU dua ini, satu: penyederhanaan kepartaian; dua: UU Pemilihan Umum baru, sudah selesai, maka rancangan UU ini akan saya amanatkan kepada Parlemen, saya kirim kepada Parlemen dengan amanat saya agar supaya Parlemen lekas membicarakan hal ini agar supaya lekas bisa diadakan penyederhanaan kepartaian, agar supaya lekas bisa diadakan UU Pemilihan Umum yang baru, agar supaya lekas bisa diadakan Pemilihan Umum baru bagi Parlemen baru yang di dalamnya golongan fungsionil masuk. Dus, sebelum saya melawat ke luar negeri, Insya Allah swt saya akan mengadakan amanat dua hal: amanat dengan lisan kepada sidang Pleno Konstituante, amanat mana akan berbunyi: kembali kepada UUD 1945; Amanat dengan tulisan kepada DPR agar supaya rencana UU Pemilihan Umum dan rencana UU Penyederhanaan Kepartaian lekas dibicarakan dan lekas dapat dijadikan UU nanti dengan tanda tangan Kepala Negara. Maka dengan demikian kita akan mencapai satu keadaan yang menurut anggapan saya menyenangkan. Dalam pada itu nanti Dewan Perancang Nasional sudah terbentuk; juga amanatnya Insya Allah akan saya berikan. Menurut Undang-undang DPN maka harus Kepala Negara setiap waktu ia mau mengadakan amanat kepada DPN dan pada pelantikan daripada DPN ini Insya Allah akan saya berikan amanat pula yang penting. Dengan demikian DPN bisa lekas bekerja, DPN bisa lekas menyusun blueprint, blauw-druk, pola daripada masya-rakat adil dan makmur. DPR-nya, saya punya kehendak, selekas mungkin diperbarui atas dasar pemilihan umum yang baru. Konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasarnya, lekas di-kembalikan kepada Undang-Undang Dasar ‘45. Maka dengan demikian saya yakinlah, Republik kita akan dapat berjalan lancar. Saya tadi berkata tentang hal politieke leiderschap, hal economisch leiderschap. Economisch leiderschap pokoknya ialah susunlah blueprint yang menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Polanya dijalankan oleh segenap rakyat kita dengan alat demokrasi terpimpin. Politieke leiderschap. economisch leiderschap kami, pemimpin-pemimpin, berikan kepada rakyat. Ini suatu perubahan yang besar sekali, demokrasi terpimpin itu. Tetapi sebagai pernah saya katakan di dalam salah satu pidato saya, kalau tidak salah di Madiun, tatkala buat pertama kali saya mencetuskan dengan jelas akan perlunya demokrasi kita ini kita bongkar dan kita adakan demokrasi baru, stijl baru: demokrasi terpimpin. Ini suatu perubahan yang besar sekali, demokrasi terpimpin itu. Tetapi sebagai pernah saya katakan di dalam salah satu pidato saya, kalau tidak salah di Madiun, tatkala buat pertama kali saya mencetuskan dengan jelas akan perlunya demokrasi kita ini kita bongkar dan kita adakan demokrasi baru, stijl baru: demokrasi terpimpin. Pada waktu itu saya dengan tegas berkata, saya bersedia bersama-sama dengan lain-lainnya, tetapi saya sendiri bersedia pula memikul segala tanggung jawab atas hal ini. Saya tidak mengusulkan sesuatu hal yang buta, saya tidak mengusulkan sesuatu hal yang bertentangan dengan hati nurani saya. Saya tidak mengusulkan sesuatu hal yang bertentangan dengan geweten saya. Saya tidak mengusulkan sesuatu hal yang menurut pendapat saya dapat mencelakakan bangsa dan negara. Tidak! Saya hanya mengusulkan sesuatu hal yang menurut keyakinan saya adalah baik, lebih daripada baik, mutlak, perlu bagi pergerakan kita, bagi negara kita, bagi perjuangan kita, bagi revolusi kita. Dan saya bersedia memikul tanggung jawab tentang hal ini terhadap bukan saja bangsa Indonesia, tetapi juga terhadap kepada Tuhan. Saya membaca di dalam salah satu surat kabar, saya lupa lagi surat kabar mana, kepalanya “Gembala”. Saudara barang-kali ingat, surat kabar mana; tetapi editorialnya berkepala “Gembala”. Di dalam editorial itu diperingatkan bahwa menurut firman Tuhan tiap-tiap manusia adalah gembala, dan ia di akhirat nanti akan ditanya tentang hal penggembalaanya. Tiap-tiap manusia adalah pemimpin. Saudara adalah pemimpin dari rumah tangga saudara; saudara juga pemimpin dari Swatantra tingkat satu; saudara adalah pemimpin dari rumah tangga saudara; saudara juga pemimpin dari seluruh Divisi Deponegoro; akupun pemimpin. Tiap-tiap manusia adalah pemimpin di dalam lingkungan sendiri-sendiri dan menurut firman Allah SWT tiap-tiap manusia nanti akan ditanya tentang pimpinannya. Tiap-tiap manusia nanti akan ditanya tentang gembalaannya: Dan saya berkata, Insya Allah swt saya akan memberi pertanggungan jawab tentang hal demokrasi terpimpin ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan kita sekalian. Maka oleh karena itu, dengan gembira saya telah menyaksikan bahwa Kabinet Karya menyetujui dengan bulat demokrasi terpimpin dan bahwa sekarang antara Kabinet Karya dengan Presiden/Panglima Tertinggi/Ketua Dewan Nasional sudah tercapai seia-sekata yang bulat tentang hal penyelenggaraan demokrasi terpimpin. Bahkan sekarang, manakala antara Kabinet Karya dan Presiden telah juga dicapai satu persesuaian paham bahwa kita mutlak perlu harus kembali kepada UUD ’45, maka tidak ada manusia pada malam ini sebenarnya yang lebih berbahagia daripada saya. Saya akan pergi ke Konstituante. Saya akan memberi amanat tertulis kepada Parlemen. Dalam kedua-dua hal akan saya curahkan segenap keyakinan saya dan akan saya curahkan segenap kesetiaan saya bertanggung jawab atas perubahan maha besar di dalam perikehidupan kenegaraan kita sekarang ini dan saya bergembira bahwa seminar Pancasila dalam garis besarnya telah pula membenarkan tindakan yang akan dan telah saya ambil sekarang ini. Pidato Bung Karno ini tepat di bulan Bung Karno harus menjadi renungan semua pemimpin bangsa jika memang didalam pikiran ,hati sanubari memikirkan bangsa dan negara nya mari kita tataulang negara ini setelah kembali ke UUD 1945 . Penyerdehanaan Partai Politik dan keanggotaan DPR yang juga diisi 50% utysan fungsional pasti negara ini akan maju dan tidak tersandra oleh oligarkhy seperti sekarang ini. (*)
