ALL CATEGORY
Peran Ponpes Harus Dikokohkan untuk Bonus Demografi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut peran pondok pesantren (ponpes) harus dikokohkan untuk penyelamatan bonus demografi demi meningkatnya kualitas generasi muda Indonesia.Menurut dia, ponpes merupakan sokoguru pendidikan agama di Indonesia. Oleh karena itu, perannya perlu ditegaskan, terlebih di tengah kondisi maraknya fenomena negatif di kalangan anak muda usia sekolah saat ini.\"Menjadi sangat wajar untuk dimaklumi bila banyak orang tua siswa berharap besar kepada pesantren untuk meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian putra putri mereka sebagai salah satu elemen generasi milenial, Z, Alpha, agar bisa menjadi bonus demografi yang positif,\" kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Meski demikian, dia tidak memungkiri bahwa ada ponpes bermasalah. Menurut dia, kasus-kasus yang ada di ponpes tersebut menjadi faktor muhasabah dan koreksi internal dan masyarakat sebaiknya tidak menggeneralisasi seluruh pesantren dengan stigma negatif.\"Sekali pun memang tidak bisa dimungkiri ada juga pesantren yang memiliki masalahnya sendiri. Contohnya, ada ponpes yang dicabut izinnya karena ada kasus kejahatan seksual yang dilakukan, malah, oleh pimpinan ponpes sendiri; dan saat ini yang sedang viral menjadi pembahasan publik, Ponpes Al-Zaytun,\" kata Hidayat.Dia menegaskan bahwa pesantren tetap layak untuk dipercaya karena terbukti memiliki peran luar biasa. Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, lanjutnya, pesantren banyak melahirkan tokoh bangsa, seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Mas Mansyur.Tokoh-tokoh tersebut, katanya, bersama pejuang lainnya berjuang dalam mempersiapkan, merebut, dan menyelamatkan Indonesia dengan kepakaran mereka masing-masing.Dia mencontohkan K.H. Hasyim Asy’ari, yang merupakan ulama Nahdlatul Ulama (NU), berperan mengeluarkan resolusi jihad. Kemudian, Ki Bagus Hadikusumo, ulama Muhammadiyah, mengobarkan amanat jihad.Dengan resolusi dan amanat itu, sebut Hidayat, lahir Laskar Santri, Laskar Kiai, Laskar Hizbullah, dan Laskar Sabilillah dengan semangat memerdekakan Indonesia.\"Melihat fakta itulah, saya rasa menjadi sangat penting dunia pesantren Indonesia untuk berada di garda terdepan, tampil menjernihkan serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat luas seputar pondok pesantren, sebagai lanjutan kontribusi menghadirkan kembali generasi pejuang yang akan selamatkan bonus demografi,\" jelasnya.Dia pun mengajak pondok pesantren, organisasi yang menghimpun pesantren, kiai, dan santri untuk semakin aktif serta tidak ragu mengambil peran sebagaimana para santri dan ulama terdahulu.\"Apalagi, di era reformasi ini, alhamdulillah telah ada Undang-Undang tentang Pesantren. Sehingga, pesantren sekarang posisinya legal formal setara dengan sekolah umum yang lain,\" imbuhnya.Selain itu, pesantren juga harus mempersiapkan diri menghadapi masa depan, tantangan globalisasi, dan bonus demografi, terlebih memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.\"Dengan memiliki basis hingga ke pelosok kampung dan desa, pesantren harus berani tampil mencerahkan dan menyemangati umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, agar di tahun politik serta saat pemilu nanti tetap mementingkan etika dan akhlak yang mulia,\" ujar Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan Pengurus Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) Wilayah Riau di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).(ida/ANTARA)
Bapemperda Se-Indonesia di Babel Mempercepat UU Cipta Kerja
Pangkalpinang, FNN - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan Rakornas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) se-Indonesia 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai langkah pemerintah dan legislatif mempercepat implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.\"Kami berharap rakornas yang dihadiri 3.500 peserta ini, dapat terbangun komitmen bersama dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja ini,\" kata Akmal Malik saat membuka Rakornas Bapemperda se-Indonesia di Pangkalpinang, Kamis.Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.\"Mekanisme pembentukan perda perlu mengedepankan semangat penyederhanaan proses yang implementatif, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,\" katanya.Ia mengatakan hal tersebut guna menjawab peluang dan tantangan di masa mendatang, khususnya dalam merespon percepatan atas penyelesaian tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.\"Besar harapan atas tercapainya kesepakatan forum Bapemperda dalam rakornas kali ini, sebagai wadah dalam penyelesaian terkait peraturan perundang-undangan di tingkat pusat hingga daerah yang secara teknis dilaksanakan melalui perda,\" ujarnya.Menurut dia, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ini, mampu mewujudkan percepatan, peningkatan dan perkembangan ekonomi daerah yang tentu akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah, khususnya terkait implementasi perda sebagai bentuk kebijakan daerah.\"Terlebih, terhadap tindak lanjut penetapan Cipta Kerja sebagai langkah reformasi regulasi dari pusat hingga daerah dalam kerangka otonomi daerah yang berasaskan desentralisasi,\" katanya.(ida/ANTARA)
Pemerintah Harus Hati-hati Membebaskan Sandera KKB
Padang, FNN - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat (Sumbar) Virtuous Setyaka mengatakan Pemerintah Indonesia memang harus hati-hati dalam membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok separatis (KKB/KST).\"Pemerintah kan harus hati-hati dan banyak pertimbangan karena persoalan ini harus dilihat dari berbagai sisi,\" kata akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand Sumbar, Virtuous Setyaka di Padang, Kamis.Virtuous menjelaskan dalam upaya membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, paling tidak Indonesia mempertimbangkan tiga aspek, yakni masalah kemanusiaan, kedaulatan dan kepentingan nasional.Oleh karena itu, ia menilai sejauh ini langkah pemerintah sudah tepat. Sebab, bila negara keliru atau salah dalam mengambil keputusan maka akan kontraproduktif terhadap aspek kemanusiaan, kedaulatan dan kepentingan nasional itu sendiri.Terkait pemerintah yang memenuhi atau menyanggupi uang senilai Rp5 miliar untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens dari tangan KKB, dosen Departemen Hubungan Internasional Unand itu berpandangan hal tersebut bisa bernilai kecil atau besar, tergantung sisi pemahaman.\"Artinya begini, jika dibandingkan kedaulatan dan kepentingan Indonesia, Rp5 miliar itu bisa bernilai kecil,\" jelasnya.Dengan menebus uang senilai Rp5 miliar tersebut, lanjut dia, bisa saja pemerintah sedang menyiapkan skenario agar persoalan penyanderaan pilot tersebut selesai termasuk masalah-masalah KKB yang selama ini terjadi di Tanah Papua.\"Yang terpenting adalah kepentingan nasional kita jauh lebih besar dari itu (Rp5miliar),\" tegas dia.Terpisah, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri mengatakan Pemerintah Kabupaten Nduga telah menyiapkan uang tebusan senilai Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Mehrtens.Akan tetapi, Irjen Polisi Fakhiri menegaskan pihaknya tidak memenuhi permintaan KKB untuk barter senjata api dan merdeka yang diminta kelompok tersebut.(ida/ANTARA)
Panji Gumilang Hampir Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH pemeriksaan Panji Gumilang di Bareskrim Senin tanggal 3 Juli 2023 suasana kebatinan Panji Gumilang penista agama terasa semakin suram. Sang jagoan kepanjangan tangan kepentingan intelijen sejak masa Ali Moertopo tersebut mengarah pada tanda-tanda kelam. Sulit mengelak dari tuduhan. Meski Panji masih terlihat arogan dan jumawa tetapi itu terbaca publik semata untuk menutupi keresahan. Bareskrim sudah menaikkan status dari penyelidikan kepada penyidikan. Satu kali gelar perkara lagi tampaknya Panji Gumilang akan berstatus tersangka. Jika demikian Panji Gumilang akan gamang, kerajaannya segera tumbang. Kerajaan NII KW 9 peliharaan \"si kumis\" ini akan habis masa hidupnya. Kebodohan sang Imam yang menginterpretasi agama seenak udelnya menjadi boomerang. Perempuan jadi imam dan khatib adalah pandangan ngawur. Begitu juga dengan shalat renggang dan bercampur lelaki perempuan itu tidak sesuai dengan Sunnah. Apalagi menyebut Qur\'an bukan Kalam Ilahi tetapi ucapan Nabi jelas ungkapan dusta dan menista. Sang Raja angkuh Kerajaan Al Zaytun kagum pada Kerajaan Daud di negeri Zaytun dan mendukung kembalinya Israel ke tanah yang dijanjikan ke bukit Zion atau Zaytun. Pantas Panji selalu mengumandangkan lagu spiritual Yahudi \"Havenu Shalom Eleichem\". Ia semangat mengibarkan panji kemerdekaan agar Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terkesan kembalinya diaspora Yahudi ke tanah yang dijanjikan negara Israel menginspirasi atau model bagi kembalinya aktivis NII ke Kerajaan Al Zaytun. Lalu hukum NII diberlakukan termasuk menafsirkan pelaksanaan syari\'at sesuai dengan hawa nafsu Panji Gumilang sendiri di Kerajaan Al Zaytun tersebut. Kerajaan Al Zaytun di bawah Raja Panji Gumilang hampir tumbang. Sebentar lagi setelah menjadi tersangka maka Panji akan ditahan Bareskrim. Teriakan soal Israel yang berhak menduduki tanah Palestina, Indonesia tanah suci, membuka hubungan diplomatik atau ocehan lainnya akan terdengar semakin parau. Suara terakhirnya akan terdengar di Pengadilan. Setelah itu senyap dalam keheningan penjara. Tanpa Panji Gumilang Al Zaytun bagai anak ayam kehilangan induk. Negara yang kehilangan Kepala Negara. Ditutup atau tidak, dibubarkan atau tidak, Al Zaytun akan tutup dan bubar dengan sendirinya. Panji Gumilang dengan Al Zaytun bagai jiwa dan raga. Yang penting ada pesantren yang siap menampung anak didik Ma\'had Al Zaytun. Publik penasaran ingin tahu bagaimana pembelaan \"pak kumis\" selanjutnya. Masih lantang dan beranikah pasang badan untuk Az Zaytun ? Atau kini ia sembunyi di dalam got bagai tikus celurut? Mengisi hari tua di lorong kegelapan. Lorong permanen dari pilihan hidupannya. Pemahaman agama seenaknya harus segera dihentikan sebab membahayakan akidah umat. NKRI pun terancam oleh rasionalisme, pluralisme bahkan fir\'aunisme Panji Gumilang. Tumbanglah tumbang Panji Gumilang. Terlalu lama Al Zaytun dikelola oleh sang petualang. Pecundang yang berpura-pura menjadi pemenang. Wajar jika kini umat meradang. Karena nekad Firman Allah ditendang-tendang. Esok kau akan merenung dan mengenang. Berujar aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Tumbanglah tumbang Panji Gumilang. Bandung, 6 Juli 2023.
Ada yang Mengembalikan Uang Markus 27 M, Kasus BTS Proyek Bancakan, Pasti Semua Pihak Kena
Jakarta, FNN – Selasa, (4/7/23) ada seseorang yang menyerahkan uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat setara Rp27 miliar terkait kasus BTS kepada Pengacara Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Maqdir Ismail, di kantornya. Maqdir tidak menyebutkan nama orang tersebut, tetapi tidak membantah orang yang mengembalikan uang tersebut sebagai pihak yang menjanjikan bisa mengurus kasus BTS di Kejaksaan Agung (Kejagung). Entah ada hubungannya atau tidak, kemarin Rocky Gerung dalam diskusi di Kanal You Tubenya menyatakan bahwa kalau tahu kasus korupsi BTS, jangan Tanya Kejaksaan Agung, tapi langsung tanya Surya Paloh saja. Menanggapi haltersebut Rocky Gerung dalam Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (5/7/23) mengatakan, “Ya, kita tahu pola ini kan. Ada bagian yang mau disembunyikan, ada bagian yang mau dipotong , tapi tersambung lagi oleh opini publik. Jadi langsung saja kita ambil kesimpulan daripada muter-muter. Poinnya dari awal kan kita tahu apa yang sebetulnya terjadi. Ini kan proyek bancakan, itu satu hal. Pasti semua pihak kena, mau DPR, partai, bahkan penegak hukum kena. Jadi bancakannya di situ.” Sekarang, lanjut Rocky, untuk menutupi bancakan itu, digunakan makelar kasus. Makelar kasus mesti ke mana-mana juga. Jadi, pola itu bisa kita baca dengan mudah. Makin lebar pola korupsi, pasti akan makin sulit dikendalikan. \"Jadi, saya kira tahap berikutnya itu di antara para makelar saling balikin duit, Kejaksaan juga mungkin mulai ketar-ketir sampai di mana kasus ini bisa berlanjut. Tapi saya kira ini kasus akan berlanjut terus, lepas dari transaksi di antara mereka, karena ini soal Pilpres. Bagi Surya Paloh ini kesempatan dia untuk zig zag, kesempatan dia untuk surfing di dalam kekacauan. Kan ini enaknya tuh. Jadi, begitulah. Kalau Surya Paloh gagal naik kuda buat cowboy, jadi surfer aja,” ujar Rocky. Akhirnya, pola itu seolah-olah kalau dibalikin akan selesai kasus. Jadi, dia mengembalikan itu karena percaya bahwa hukum akan imparsial, atau percaya bahwa Tuhan akan memaafkan, atau percaya bahwa itu akan menjadi blank number saja. Jadi, sebetulnya tidak ada pola penegakan hukum kita, tergantung pada opini publik, tergantung dari kecepatan reaksi jurnalis, kata Rocky dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Dengan tetap menggunakan asas praduga tak bersalah, karena Magdir menyatakan bahwa pihak yang mengembalikan uang kepadanya adalah swasta, tapi tak menyebutkan namanya, banyak media yang menyimpulkan, bahkan dalam judulnya menggunakan kata ‘diduga’ Dito, karena Dito sebelumnya diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Tetapi, kemudian Kejaksaan Agung menyatakan kalau misalnya nanti ditemukan ada bukti, tidak ada kaitannya dengan proyek BTS. Padahal, kita tahu dalam BAP beredar bahwa ini adalah uang untuk tutup mulut, uang markus (makelar kasus). “Jadi masalah ini sebetulnya menunjukkan bagaimana Kejaksaan Agung berupaya untuk membenggal kasus ini, lalu disambungkan dengan yang lain. Tapi opini publik, rasio publik yang sudah lurus itu, tahu bahwa itu ujungnya adalah soal suap menyuap untuk mencegah kasus. Kasus mana? Kasus yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jadi ngapain pula humas Kejaksaan Agung mau mlintir-mlintir kasus ini. Biarin saja kasus itu dibuka, kan cuma itu yang kita inginkan, dibuka aja, supaya lega Surya Paloh, ternyata yang bakal dipenjara bukan cuma Nasdem saja, kira-kira begitu kan,” ujar Rocky. Dengan demikian, lanjut Rocky, akan terjadi lagi tukar tambah di belakangnya. Walaupun kita tidak suka tukar tambah itu, tapi pasti ini akan jadi kasus tukar tambah. Entah mau ditukar tambah dengan kasus apa, tentu kalangan istana juga lagi siap-siap ini tukar tambah dengan apa supaya Airlangga ditaklukkan. Kira-kira begitu.(sof)
Baliho Merayu Pendukung Jokowi
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Kongres Rakyat Nasional SEJUMLAH baliho dengan gambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Pertahanan RI, Prabowo Subianto (Prabowo) tersebar di sejumlah tempat di Solo dan Medan. Kedua kota tersebut sedang dipimpin Gibran Rakabuming Raka (Gibran) , putra sulung Jokowi, Walikota Solo dan Bobby Afif Nasution (Bobby), menantu Jokowi, Walikota Medan. Merayu Pendukung Jokowi Melalui Baliho Baliho- baliho tersebut bertengger di sejumlah lokasi strategis, mulai dari pintu masuk utama Kota Solo dari arah Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo, hingga di dekat Masjid Sheikh Zayed. Demikian juga dengan baliho Jokowi dan Prabowo terpasang di sejumlah titik strategis kota Medan, dimulai dari Bandara Kualanamu hingga pintu masuk kota Medan lainnya. Gibran menanggapi beredarnya baliho tersebut di wilayahnya sebagai hal yang biasa. \"Yang pasang siapa? Jangan tanya saya. Apa mau dipasang fotomu sama Pak Jokowi juga enggak apa-apa. Kan, siapa saja boleh pasang foto,\" kata Gibran. Gibran tidak mempersoalkan baliho tersebut sepanjang tidak memuat kalimat yang dinilai provokatif. \"Kecuali kalau ada kata-kata provokatif. Kan (baliho bergambar Prabowo dan Jokowi) enggak ada yang provokatif to kata-katane,\" kata Gibran. Gibran mengaku tidak memperhatikan baliho- baliho tersebut. Namun jika tidak berizin, Gibran mengancam akan segera mencopot baliho- baliho tersebut. Saling Klaim Dukungan Jokowi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak mengetahui pihak yang memasang baliho tersebut. \"Saya pikir baliho-baliho yang ada di Solo misalnya, kita juga belum tahu yang memasang siapa. Dari kita enggak ada, bukan,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2023). Dasco menegaskan DPP Gerindra tak pernah memerintahkan pengurus daerah untuk memasang baliho tersebut. \"Itu bukan kebijakan dari DPP Gerindra secara resmi untuk memasang baliho-baliho itu,\" ujar Dasco. Setelah gagal total lewat panggung musra, Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi kembali bermanuver dengan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo makin jelas memberikan dukungannya pada Prabowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Budi menjelaskan Jokowi dan Prabowo makin intens bertemu, terutama pasca beredarnya rumor tentang kontrak politik antara PDIP dan Ganjar. Budi mengklaim Jokowi lebih nyaman dengan Prabowo. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi rumor tentang dukungan Jokowi lebih condong ke Bacapres Gerindra Prabowo daripada Bacapres PDIP, Ganjar. Hasto menyatakan bahwa dukungan Jokowi ke Ganjar dan PDIP sudah terbentuk sejak lama dan bukan sekedar klaim semata. Hasto menyatakan tidak benar jika Jokowi, yang merupakan kader PDIP, mendukung Prabowo sebagai calon presiden pilihannya untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di sela Rakerda DPD PDIP Sumbar, di Kota Padang, Selasa (4/7/2023). \"Pak Jokowi memilih pak Prabowo? Jadi itu saya luruskan. Itu tidak benar,\" ujar. Hasto. Hasto menjelaskan pengalaman PDIP memenangkan Jokowi sejak Wali Kota Solo hingga sekarang jadi Presiden. Hasto menyebut upaya pemenangan itu bukti bahwa Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Jokowi, dan PDIP merupakan satu kesatuan yang utuh. \"Bagi PDIP, dengan pengalaman luas berjuang memenangkan Pak Jokowi sejak Wali Kota 2 periode, Gubernur DKI Jakarta dan Pilpres 2 kali, serta pemenangan Pilkada, dimana PDIP berhasil menang di 54% pilkada, serta kemenangan Pileg 2 kali, maka kerja pemenangan itu simultan, terintegrasi, dan bergerak menggalang rakyat,\" kata Hasto, Selasa (27/6/2023). Selamatkan Demokrasi Jangan Tarik- Tarik Jokowi Hingga saat ini, belum ada satu kelompok politik pun yang dapat memastikan arah dukungan Jokowi. Pihak Ganjar \"haqqul yakin\" telah mengantongi dukungan Jokowi melalui sejumlah isyarat yang disampaikan. Sementara pihak Prabowo tidak sedikit pun ragu atas dukungan Jokowi lewat kehangatan yang ditunjukkan anak dan menantu Jokowi. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagat berikut: Pertama, bahwa Jokowi sebagai kader Parpol wajar dan sah memiliki pilihan dan sikap politik termasuk soal capres. Namun sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, Jokowi harus tetap netral dan tidak berpihak kepada capres manapun. Jika akhirnya Jokowi mendukung Ganjar itu sah, kalau memilih Prabowo juga boleh. Akan tetapi Jokowi tidak dibenarkan dan dilarang menggerakkan, mengarahkan, dan menggalang dukungan pemerintah terhadap capres pilihannya. Kedua, bahwa Jokowi menjadi presiden yang masih memiliki kekuatan dukungan riil dari rakyat baik sendiri- sendiri maupun berkelompok. Jokowi menjadi satu- satunya presiden yang hingga akhir periode masih memiliki relawan. Sebagian relawan ganti baju mendukung Ganjar, sebagian lagi dukung Prabowo, sedang yang lain memilih setia dan tegak lurus menunggu petunjuk Jokowi. Ketiga, bahwa upaya untuk menarik, melibatkan Jokowi dalam mendukung para capres menjadi bukti bahwa Jokowi lebih kuat dari parpol. Sejumlah parpol terlihat tidak percaya diri dalam mengajukan capres tanpa \"menarik- narik\" Jokowi dan keluarganya. Pemasangan gambar wajah Jokowi dalam baliho atau bahan lain pasti berkaitan dengan upaya menarik simpati dari pendukung Jokowi. Keempat, bahwa para capres sama sekali tidak memiliki akar yang kuat pada basis massa, sehingga pilihannya hanya ada 2, yakni ikut dan sebangun dengan Jokowi atau antitesa Jokowi. Ide dan gagasannya pun terbatas pada keberlanjutan dan kesinambungan atau perubahan program Jokowi. Para capres masih miskin ide, dan kering gagasan, akibatnya pertengkaran politik sama sekali tidak menarik. Rakyat belum disuguhi ide, gagasan, dan program politik yang menarik dan memberi harapan tentang Indonesia yang baru. Kelima, bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh peran dan partisipasi rakyat yang semakin tinggi. Maka semua pihak seharusnya mendorong partisipasi rakyat untuk semakin berkualitas tanpa harus mengaitkan pilihan rakyat terhadap Jokowi. Para capres diminta untuk tidak menarik dan melibatkan Jokowi dalam mempengaruhi pilihan rakyat. Keenam, bahwa ketidakmampuan parpol dan capres untuk segera menetapkan cawapres adalah sebagai bukti bahwa pilpres 2024 masih terkait pertarungan antara figur, bukan tentang ide, gagasan, dan program politik. Akibatnya manuver parpol dan capres pun kosong dan kering. Dinamikanya hanya terkait potensi dukungan basis massa dan logistik dari cawapres, bukan atas dasar kesamaan ide, gagasan, dan program politik. Kornas akan terus menyampaikan aspirasi rakyat agar Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi rakyat yang menghadirkan kegembiraan. (*)
Posko Pilihan Rakyat Perluas Jejaring untuk Memenangkan Anies
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tamsil Linrung memantapkan kiprah dan konsistensinya dalam memperjuangkan bakal calon Presiden Anies Baswedan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meluasnya pembentukan Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang diinisiasi Tamsil. Selasa (4/7), Tamsil Linrung meresmikan PPR di tanah kelahirannya, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. “Pemilu adalah mementum krusial untuk menyongsong perubahan. Jika salah memilih pemimpin, maka nasib serta masa depan bangsa tergadaikan. Kami telah mengkaji, dan menilai jika mas Anies adalah calon presiden yang memiliki kapasitas untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” kata Tamsil. Ia mengimbuhkan, keputusan mendukung Anies juga dengan mempertimbangkan rekam jejak dan kiprah yang telah ditorehkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Di kancah kepemimpinan, terutama saat Anies memimpin Ibu Kota, Tamsil menilai Anies mampu menghadirkan rasa keadilan untuk rakyat. Kebijakannya selalu berorientasi untuk kepentingan publik, bukan menguntungkan segelintir orang. Di sela-sela kegiatan launching, Tamsil Linrung juga membagikan buku Profil dan Rekam Jejak Anies Baswedan agar masyarakat lebih mengenal sosok pemimpin yang telah membuktikan hasil kerjanya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di tempat yang sama, Ahmad Armin yang didaulat menjadi Koordinator PPR di Pangkep, menargetkan suara Anies menang 90 persen di Pangkep. “Kami berharap PPR dapat maksimal bergerak menjadi kantor perjuangan untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024,” imbuhnya. Sejak dideklarasikan di Jakarta pada bulan Februari yang lalu, PPR telah melebarkan sayap gerakan ke berbagai daerah. Termasuk di ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh. Di Aceh, mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Aceh Tengah, Firdaus ditunjuk menjadi Ketua Koordinator Tim Pemenangan calon presiden Anies Baswedan. Menurut mantan Wakil Bupati Aceh Tengah itu, sejumlah pihak menyambut baik pemenangan Anies di Aceh. Beberapa mantan pengurus PDIP dari berbagai Kabupaten di Aceh juga siap bergabung bersama Posko Pilihan Rakyat. Firdaus meyakini, Anies Baswedan akan menang di Aceh, karena Anies memiliki rekam jejak yang sangat baik. Posko Pilihan Rakyat sendiri disiapkan sebagai wadah berkumpulnya para relawan untuk berdikusi dan mengatur strategi serta menyusun langkah-langkah taktis memenangkan Anies. PPR juga akan menjadi agen informasi bagi rakyat yang ingin bertanya dan mengenal siapa sosok Anies, rekam jejaknya, prestasinya dan visi perubahan apa yang akan ditawarkan Anies untuk Indonesia. Tidak kalah pentingnya, PPR menjadi pusat konsolidasi bagi relawan dalam rangka menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi pra dan pasca pilpres 2024. Di PPR, langkah-langkah reaktif dan proaktif digodok dan dipersiapkan. “PPR tidak hanya dibentuk untuk sekedar memenangkan Anies di pilpres 2024, tetapi juga wadah untuk konsolidasi massa dalam mengawal demokrasi Indonesia dan mempersiapkan perlawanan terhadap segala bentuk upaya kudeta dan rekayasa konstitusi,” pungkas Tamsil. (sws)
Kedatangan Endar Priantoro Disambut Tepuk Tangan Pegawai KPK
Jakarta, FNN - Kedatangan Brigjen Pol. Endar Priantoro di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disambut tepuk tangan oleh puluhan pegawai lembaga antirasuah yang memenuhi lobi gedung. Endar tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan kendaraan dinas Polri jenis Mazda 6 berkelir abu-abu pada Rabu sore sekitar pukul 17.17 WIB. Endar yang mengenakan kemeja putih dan dasi merah, juga memperlihatkan sebuah amplop surat perintah penugasannya di KPK kepada awak media. Meski demikian tak banyak yang disampaikan Endar setibanya di Gedung Merah Putih. \"Tunggu ya saya ketemu pimpinan dulu,\" kata Endar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Saat memasuki Gedung Merah Putih KPK, kedatangan Endar disambut tepuk tangan puluhan pegawai KPK yang telah menunggu kedatangan perwira tinggi Polri berbintang satu tersebut. Setelah bersalaman dengan sejumlah pegawai KPK tersebut, Endar pun masuk ke dalam Gedung dengan didampingi oleh puluhan pegawai KPK tersebut. Untuk diketahui, Brigjen Pol. Endar Priantoro dikabarkan akan kembali menduduki jabatan sebagai Direktur Penyelidikan KPK, meski sebelumnya sempat diberhentikan dengan hormat dari jabatan tersebut oleh pimpinan KPK. Informasi soal kembalinya Endar ke jabatannya lamaran dibenarkan oleh yang bersangkutan saat dikonfirmasi pada Rabu sore. \"Betul, nanti sore saya ke KPK untuk ketemu pimpinan KPK,\" kata Endar saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu siang. Endar mengatakan dirinya kembali ditugaskan di KPK sebagai Direktur Penyelidikan KPK berdasarkan surat keputusan (SK) yang diterbitkan pada 27 Juni 2023. \"SK perubahan tertanggal 27 Juni,\" ucap Endar. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan soal kembalinya Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. \"Benar, kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023,\" kata Ali di Jakarta, Rabu. Ali menyebut kembalinya Endar di internal KPK sebagai bentuk menjaga harmonisasi antar lembaga penegak hukum. \"Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi,\" ujar Ali. Brigjen Pol. Endar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 31 Maret 2023. Surat Sekjen KPK tersebut ditujukan untuk Polri mengenai penghadapan kembali Endar Priantoro kepada institusi Polri pada tanggal 30 Maret 2023. Namun, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyurati kembali Ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK. Kapolri dalam surat jawaban yang teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 per 3 April 2023 itu mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Dalam surat balasan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Atas polemik tersebut, Endar kemudian melaporkan pimpinan KPK soal pemberhentian dirinya ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK dan Ombudsman Republik Indonesia. Meski demikian, Dewas kPK menyatakan tidak ada pelanggaran oleh pimpinan KPK terkait pemberhentian Endar Priantoro dari jabatannya.(sof/ANTARA)
Dirjen Dukcapil Pastikan Pemilih Pemula Mendapat KTP Elektronik
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi memastikan pemilih pemula atau pemilih yang telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 akan mendapatkan KTP elektronik. \"Nanti, setiap mereka yang non-KTP elektronik (pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik pada saat ini), yang umurnya 17 tahun pada 14 Februari 2024 (hari pemungutan suara Pemilu 2024), insyallah akan dapat KTP elektronik,\" kata Teguh kepada wartawan di Jakarta, Rabu. Hal tersebut Teguh sampaikan untuk menanggapi temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengenai 4.005.275 pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik, namun masuk ke daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024. Teguh menyampaikan Dinas Dukcapil tingkat kabupaten/kota sebenarnya sudah berupaya mempermudah perekaman KTP elektronik bagi para pemilih pemula dengan cara \"jemput bola\", yaitu mendatangkan petugas perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah. Target dari perekaman KTP elektronik adalah para pelajar yang berusia 16 tahun sehingga saat mereka berusia 17 tahun, maka KTP elektronik dapat segera diserahkan. \"Kami sudah banyak melakukan perekaman KTP elektronik di sekolah. Dari sekian juta orang, sudah kami rekam, hanya tinggal berapa persen lagi. Ini akan kita kejar menuntaskan sampai pelaksanaan (pemungutan suara) pemilu pada 14 Februari 2024,\" kata Teguh. Sebelumnya pada Senin (3/7), Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan 4.005.275 pemilih secara umum merupakan pemilih yang belum berusia 17 tahun saat ini dan pemilih yang sudah berusia 17 tahun saat ini, tapi belum membuat KTP elektronik. Menurut Lolly, sebanyak 4 juta pemilih itu berpotensi tidak dapat mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara karena tidak memiliki KTP elektronik. Ia mengatakan Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengharuskan seseorang yang sudah terdaftar sebagai pemilih menunjukkan KTP elektronik agar bisa mencoblos. Bawaslu lantas meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi persoalan tersebut.(sof/ANTARA)
Sosok Cawapres Penentu Preferensi Politik Gen-Z di 2024
Bengkulu, FNN - Pakar politik sekaligus akademikus Universitas Bengkulu Dr Panji Suminar menyebutkan sosok calon wakil presiden menjadi penentu preferensi politik Generasi Z di Pemilihan Umum 2024. \"Tiga sosok calon presiden yang muncul saat ini, mereka tidak masuk kesukaan atau kecenderungan sosok representasi dari Generasi Z, jadi kecenderungan Gen-Z memilih di Pemilihan Presiden 2024 itu bergantung pada sosok wakil, cawapres jadi penentu,\" kata Dr Panji Suminar di Bengkulu, Rabu. Karakter, cara berinteraksi, bergaul dan berkomunikasi kandidat calon presiden Anies Baswedan, kata Panji, menunjukkan karakter bapak atau orang tua dan Prabowo Subianto juga menunjukkan hal serupa. Untuk Ganjar Pranowo, lanjut dia, memang cara berkomunikasinya mencoba menyasar Generasi Z, lebih gaul dibanding Prabowo dan Anies, namun Ganjar juga tidak bisa lepas dari karakter elite politik dan petugas partai sehingga hal itu menjadi sekat dengan dengan para generasi muda, pemilih pemula saat ini.\"Anies itu cara komunikasinya seperti bapak-bapak, Prabowo juga, tapi Prabowo juga menunjukkan karakter elite, sama halnya dengan Ganjar. Jadi ketiga sosok ini tidak bisa berinteraksi dengan mudah ke anak-anak muda saat ini,\" kata dia.Sementara, Generasi Z, kata dia, jiwa dan karakter mereka lebih bebas, santai dan dalam berkomunikasi tidak bersekat-sekat atau berkasta-kasta, baik dari sisi umur, jabatan maupun golongan. \"Mereka Generasi Z ini bergaul dan berkomunikasi dengan siapa saja itu setara, sebaya meskipun umurnya lebih tua atau lebih muda, pakai lu gue, tidak memandang sekat jabatan atau golongan. Mereka alergi dengan itu,\" kata dia. Oleh karena itu, pilihan Gen-Z terhadap pasangan calon presiden yang maju pada Pilpres 2024 nanti akan ditentukan oleh sosok cawapres yang akan dipasangkan dengan tiga kandidat capres yang namanya sudah muncul sejak beberapa waktu lalu. \"Ada empat sosok yang menjadi representasi pilihan generasi muda saat ini, yakni Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, persoalannya sekarang apakah empat nama ini diberikan kesempatan oleh partai politik untuk jadi wapres,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
POPULER
