ALL CATEGORY
Dugaan Pelecehan Kontes Kecantikan Menjadi Catatan Buruk
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen HAM Kemenkumham) Dhahana Putra mengatakan dugaan pelecehan seksual pada kontes kecantikan Miss Universe Indonesia 2023 sebagai catatan buruk bagi kompetisi perempuan untuk mengaktualisasikan diri tersebut.“Jika terbukti benar, kami melihat ini sebagai catatan buruk dalam kontes Miss Universe karena pelecehan seksual jelas tidak sejalan dengan tujuan diselenggarakannya ajang Miss Universe,” kata Dhahana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Menurut dia, pelecehan seksual tidak dapat ditoleransi dengan dalih apa pun di Indonesia. Indonesia, tambah dia, telah meratifikasi Konvensi International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women (CEDAW), serta mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).“Yang menjadi bukti keseriusan negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan HAM terutama terkait isu kekerasan seksual,” katanya.Dia mengingatkan bahwa pelaku pelecehan seksual akan mendapatkan ancaman yang serius sebagaimana diatur misalnya di dalam Pasal 12 atau Pasal 13 UU TPKS. \"Harapannya, dengan ancaman yang berat semacam itu maka dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual,\" ucapnya.Dhahana mengatakan pihaknya bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) dan kementerian/lembaga terkait lainnya tengah menggodok satu dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.“Perlu kami tegaskan kembali bahwa pelecehan seksual yang menimpa sejumlah saudari kita para finalis Miss Universe Indonesia ini terang-terangan bertentangan dengan upaya pemerintah mendorong penghormatan dan perlindungan HAM bagi perempuan,” tuturnya.Untuk itu, dia mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam merespons laporan yang disampaikan para terduga korban pelecehan seksual kontes kecantikan tersebut.“Respons cepat kepolisian menangani laporan ini menunjukkan bahwa pemahaman aparat penegak hukum terhadap isu pelecehan seksual telah semakin baik,” ujarnya.Di samping itu, Dhahana mengajak para pihak penyelenggara Miss Universe Indonesia untuk mengevaluasi aktivitas bisnisnya sehingga dapat melakukan upaya-upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.Sebab, ujarnya, apabila pelecehan seksual dibiarkan maka dikhawatirkan akan berdampak negatif, khususnya terhadap industri ekonomi kreatif dan pariwisata di Tanah Air.“Jangan sampai dugaan pelecehan seksual di ajang Miss Universe Indonesia ini memberi kesan bahwa industri ekonomi kreatif dan pariwisata kita tidak ramah HAM khususnya perempuan,” katanya.Dhahana menambahkan bahwa Kemenkumham bersama kementerian/lembaga yang tergabung di dalam Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) terus melakukan pula pengarusutamaan bisnis dan HAM di Tanah Air, salah satunya melalui aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA).“Melalui aplikasi PRISMA, kami ingin mendekatkan nilai-nilai HAM dengan dunia bisnis agar dapat sejalan dengan United Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) sehingga para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya menghormati HAM yang tentunya juga memberikan citra positif bagi pelaku usaha itu sendiri,” ucap Dhahana.(sof/ANTARA)
Anies Baswedan Menemui Kaum Milenial di Magelang
Magelang, FNN - Bakal calon (balon) presiden Anies Baswedan menemui ratusan kaum milenial di Gedung Olahraga Samapta Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.Balon presiden yang diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS ini mengajak berdiskusi beberapa kaum muda yang hadir dalam acara \"Milenial Ngobrol Pintar (Ngopi) Bareng Anies\" .\"Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyelenggarakan kegiatan ngobrol pintar dengan milenial di Magelang ini,\" kata Anies.Ia menyampaikan bahwa dirinya bertemu dengan milenial dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang kemudian mereka menyampaikan aspirasi sekaligus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana nanti ke depan.Menurut dia, paling menarik dari kaum milenial, mereka bukan hanya menyampaikan tentang dirinya, tetapi tentang masyarakat.\"Ada yang bertanya tentang lapangan pekerjaan karena kesulitan mencari pekerjaan merupakan masalah utama dihadapi anak-anak muda. Hal ini kita sampaikan harus menjadi prioritas untuk menyediakan lapangan pekerjaan, bukan hanya di kota-kata besar, tetapi di kota menengah dan kecil sehingga generasi milenial tidak harus berpindah untuk mendapat pekerjaan,\" katanya.Oleh karena itu, katanya, bantuan untuk kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas dan hal itu yang menyerap lapangan pekerjaan paling banyak.Menurut dia, sektor industri kreatif dan sektor pariwisata merupakan dua sektor yang bisa dikembangkan dengan cepat dan menyerap lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan isu paling penting dan itu yang utama.Ia menuturkan bahwa dalam kesempatan itu disampaikan pula tentang kualitas pendidikan. Para orang tua menginginkan agar pendidikan karakter dan pendidikan akhlak itu menjadi prioritas.\"Saya sampaikan memang kita memiliki prioritas di bidang pendidikan, kita ingin agar setiap anak yang lahir punya tempat di sekolah . Jadi bangku sekolah harus cukup, sekarang ini bangku SD kelas 1 banyak dan cukup, tetapi SMP kelas 1 dan SMA/SMK kelas 1 itu kurang,\" katanya.Ia mengatakan bentuknya seperti piramida, banyak anak yang tidak bisa menuntaskan sampai lulus SMA/SMK. Jadi penambahan bangku sekolah dan penekanan pendidikan karakter menjadi prioritas.\"Mereka menceritakan tentang kualitas jalan, kualitas infrastruktur jalan di kabupaten/kota mereka. Saya bilang mari kita bereskan sama-sama. Saya senang sekali ngobrol dengan para milenial karena menunjukkan kepedulian atas masa depan bangsa,\" katanya.(sof/ANTARA)
Pertarungan Prabowo, Ganjar, dan Anies Layak Menjadi Bahan Kuliah
Jakarta, FNN - Direktur Citra Publik Indonesia (CPI) LSI Denny JA Hanggoro Doso Pamungkas mengatakan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi topik yang layak dibahas dalam lingkup ilmu politik dan bahan kuliah. \"Kampanye resmi pemilu presiden antara Prabowo, Ganjar, dan Anies memang belum dimulai tapi berbagai sisi pertarungan mereka sudah menjadi bahan kelas di Program Mini MBA Marketing Politik,\" kata Denny JA dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu. Program Mini MBA Marketing Politik adalah kerja sama antara LSI Denny JA, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, dan platform pembelajaran daring Kuncie. Dalam program tersebut Denny menyampaikan teori marketing politik yang mengeksplorasi studi kasus segar dan sedang berlangsung, yakni Pilpres 2024 di Indonesia. Berbagai sisi teori marketing politik digunakan untuk membahas pertarungan Prabowo, Ganjar, dan Anies. \"Pemilu presiden itu mikro kosmos, contoh mini beroperasinya perilaku politik elite dan psikologi pemilih. Praktik politik itu bahan kajian yang paling baru untuk dirumuskan atau mengoreksi ilmu politik konvensional,\" ujarnya Denny membahas apa yang sedang tren di masyarakat saat ini. Menurutnya, kadang ilmu politik yang baku terlambat merespons hal-hal baru yang datang. Salah satu topik yang dibahas Denny adalah soal pemilu presiden di Amerika Serikat antara Joe Biden dan Donald Trump tahun 2020. Pemilihan presiden itu telah dicatat sebagai salah satu yang paling memecah belah dalam sejarah Amerika Serikat. Momen itu menjadi topik diskusi utama di universitas-universitas di seluruh negeri Amerika Serikat yang sering dieksplorasi sebagai studi kasus. Di beberapa kelas, fokusnya pada faktor strategis dan politik yang berkontribusi pada kemenangan Biden. Misalnya, ada yang membahas bagaimana kampanye Biden berhasil menarik pemilih pinggiran kota atau \"wong cilik\" Amerika dan orang Afrika-Amerika. Atau bagaimana penanganan Trump terhadap pandemi COVID-19 merusak peluangnya untuk terpilih kembali. Di kelas lain, fokusnya pada kekuatan sosial dan budaya mendasar yang membentuk pemilu. Misalnya, ada profesor membahas peran ras, gender, dan ketimpangan ekonomi dalam pemilu. Atau bagaimana kebangkitan media sosial memengaruhi cara pemilih mengonsumsi informasi. Di beberapa kelas, fokusnya tertuju pada aspek negatif pemilu. Bersama dengan derasnya informasi online, marak pula ujaran kebencian dan misinformasi. Di kelas lain, fokusnya lebih pada aspek positif pemilu, seperti meningkatnya partisipasi pemilih muda dan semakin beragamnya pemilih etnik. Tak hanya kulit hitam dan hispanic, Amerika Serikat mulai diramaikan warga keturunan Asia. \"Sejak April 2023, setiap bulan LSI Denny JA membuat riset nasional. Bayangkan, setiap bulan! Hingga selesai Pilpres di Februari 2024, akan ada 11 hasil riset nasional. Sayang sekali jika data sebanyak itu hanya untuk bahan konferensi pers,\" ujar Denny. Denny mengatakan berbagai skripsi, tesis, dan disertasi bisa dibuat dengan memanfaatkan 11 hasil survei nasional selama 11 bulan. \"Pusat dari riset itu memang pertarungan capres antara Prabowo, Ganjar, dan Anies. Tapi banyak isu nasional berkaitan yang digali dalam riset itu,\" kata Denny. LSI Denny JA mulai bulan Agustus 2023 rencananya akan mempublikasikan buletin akademik dalam dua bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. Buletin akademik akan terbit setiap bulan dan diharapkan bisa menjadi referensi pembaca di dalam negeri dan luar negeri yang ingin menjadikan Pilpres 2024 di Indonesia sebagai studi kasus, katanya.(sof/ANTARA)
PKS Menjadikan Lampung sebagai Lumbung Suara Anies
Bandarlampung, FNN - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebutkan bahwa Provinsi Lampung menjadi salah satu target daerah lumbung suara bagi bakal calon presiden Anies Rasyid Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Untuk target Lampung dari nasional bahwa provinsi ini menjadi bagian dari lumbung suara untuk Pak Anies,\" kata Ahmad Syaikhu, di Bandarlampung, Sabtu.Ia menekankan bahwa partainya sangat serius untuk kemenangan Anies Baswedan di Provinsi Lampung, termasuk kemenangan PKS.\"Kami di Lampung melakukan konsolidasi struktur di DPW dan DPC di daerah. Dengan ini kami ingin berusaha mewujudkan target-target PKS yang sudah diamanahkan dalam musyawarah nasional ke-5 tahun 2020 yang lalu,\" kata dia.Sementara itu, Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim mengatakan bahwa apabila dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diisi tiga calon presiden maka target suara untuk Anies yang diusulkan PKS adalah 60 persen di provinsi ini.\"Target 60 persen ini menjadi target bersama, tetapi hal tersebut akan kami koordinasikan dahulu dengan Demokrat dan NasDem sebagai partai koalisi. Apakah 60 persen kami sepakati atau ditambah. Tapi kami ingin PKS jadi lumbung suara pemenangan suara Anies,\" kata dia.Namun, lanjut dia, apabila nanti ke depan yang bertarung hanya dua calon untuk pilpres tentunya target suara di Lampung akan ditingkatkan karena permintaan dari pusat capaian suara di provinsi ini diminta di atas nasional.\"Kalau berdasarkan hasil survei ada beberapa daerah suara Anies kalah, maka untuk memenuhi suaranya, Lampung yang kami kalkulasi menang untuk Anies, maka menangnya harus besar,\" kata dia.(sof/ANTARA)
Rocky Gerung Jalani Vivere Pericoloso
Jakarta, FNN - Filsuf politik Rocky Gerung sedang menjalani ‘Vivere Pericoloso’ (Bahasa Itali: hidup menyerempet bahaya) menghadapi penguasa melalui kritiknya yang sangat tajam, lugas, penuh satire, menghibur, bahkan kontroversial. “Kritik Rocky kepada Presiden Jokowi dalam konsolidasi Akbar Aliansi Aksi Sejuta Buruh akhir Juli 2023 di Bekasi, menjadi pilihan politiknya untuk menjalani ‘Vivere Pericoloso’ terhadap penguasa,” kata analis politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting dalam acara diskusi publik bertema ‘Kritik Dijawab Penjara’ yang dilaksanakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta, Jumat petang (11/8). Menurut Selamat Ginting, Rocky tidak boleh dipenjarakan karena kritik sarkasnya kepada penguasa. Tanya jawab adalah jalan untuk memperoleh pengatahuan. Itulah permulaan dialektika para filsuf politik. Dialektika merupakan dialog untuk menyelesaikan persoalan antara dua pihak yang berbeda, bukan dengan pemenjaraan. “Rocky tidak boleh bernasib sama seperti filsuf politik dari Athena, yakni Socrates dan Plato yang dipenjara, karena berbeda pandangan dengan penguasa istana. Bahkan Socrates mati di dalam penjara. Dunia akan mengutuk pemerintah Presiden Jokowi jika Rocky dipenjara,” ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, menjawab pertanyaan wartawan. Frustrasi Politik Awalnya, lanjut Ginting, Rocky berorasi menyikapi berbagai isu dan kritik terhadap pemerintah. Sampai menyinggung rencana aksi besar pada Kamis (10/8). Aksi buruh itu mendesak pemerintah mencabut Undang Undang Cipta Kerja dan sejumlah undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. “Saya pikir Rocky dan sejumlah elemen sudah pada tahap frustrasi politik, karena Presiden Jokowi diduga melakukan sabotase politik. Sabotase politik, karena memveto hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” ujar Ginting yang juga wartawan senior bidang politik. MK, lanjut Ginting, sebelumnya sudah memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Bahkan MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. “Presiden Jokowi menanggapi keputusan MK dengan menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang Cipta Kerja dengan alasan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, pemerintah justru terus melanjutkan program Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), padahal pemerintah mengakui situasi sedang tidak baik-baik saja. Ini jelas sesuatu yang tidak konsisten,” ungkap Ginting. Jokowi Serempet Bahaya Menurut Ginting, bukan hanya Rocky Gerung yang sedang menjalani ‘Vivere Pericoloso’, melainkan pemerintahan Presiden Jokowi serta partai-partai politik dan institusi negara juga melakukan langkah politik menyerempet bahaya menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024. “Apa yang dilakukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) bergabung dengan partai oposisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, kemudian mengusung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden, itu merupakan langkah Vivere Pericoloso,” kata Ginting. Termasuk, lanjut Ginting, konflik politik antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri dengan Presiden Jokowi dalam mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDIP. Megawati ingin hal itu menjadi hak prerogratifnya sebagai ketua umum partai, artinya mengabaikan peran Jokowi yang dianggap hanya sebagai petugas partai. “Konflik elite itu juga masuk dalam Vivere Pericoloso, seperti peristiwa politik di era Demokrasi Terpimpin Sukarno pada 1964 hingga lengser dari kursi presiden pada 1967,” ungkap Ginting. Menurut Ginting, jika Presiden Jokowi salah langkah politik, seperti cawe-cawe dalam pemilihan presiden 2024, dia akan dikenang sejarah sebagai penguasa yang menapak jalan otoritarian. Diawali Sukarno Vivere Pericoloso, menurut Ginting, awalnya digunakan Presiden Sukarno dalam pidato HUT ke-19 Republik Indonesia, 1964. Pada 1964, Indonesia mengalami masa-masa genting. Saat itu sedang terjadi konfrontasi dengan Malaysia (Ganyang Malaysia). Kehidupan politik, lanjutnya, juga sangat panas. Salah satunya TNI Angkatan Darat bersitegang dengan Presiden Sukarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI), karena menolak konsepsi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) serta usulan pembentukan Angkatan Kelima (Buruh dan Tani dipersenjatai). Sukarno juga membuat poros Jakarta-Peking (Beijing)-Pyongyang. “Situasi Vivere Pericoloso akhirnya menjungkalkan Sukarno dari kursi presiden secara menyakitkan. PKI yang dekat dengan Sukarno dihancurkan Angkatan Darat, akibat pimpinan Angkatan Darat diculik dan dibunuh pasukan pengamanan presiden yang berafisliasi kepada komunis,” ujar Ginting. “Jadi situasi politik saat ini jelang pemilu 2024, kurang lebih mirip dengan situasi politik 1964-1967,” pungkas Ginting. (sws).
Soal Hilirisasi Nikel: Di Belakang Fakta Menyesatkan, Ada Perencanaan Perampokan Sumber Daya
Jakarta, FNN – Ekonom Faisal Basri sedang berpolemik dengan Presiden Jokowi soal hilirisasi. Polemik itu bermula dari respons Faisal terhadap pernyataan Presiden Jokowi soal hilirisasi nikel yang katanya menguntungkan Indonesia. Berdasarkan data-data yang dimilikinya, Faisal Basri berpendapat bahwa hilirisasi nikel yang diputuskan pemerintah justru menguntungkan China. Bahkan, Faisal mengatakan bahwa hilirisasi yang dilakukan saat ini ugal-ugalan dan hanya mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia. Ekonom senior dari Universitas Indonesia tersebut juga mengungkapkan bahwa 90 persen keuntungan dari kebijakan hilirisasi industri nikel di Indonesia justru mengalir ke China. Setelah dibantah oleh Presiden Jokowi, Faisal Basri pun kemudian membeberkan datanya. \"Bapak Presiden, maaf kalau saya katakan bahwa Bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan,\" ujar Faisal Basri, Jumat (11/8/23). Menanggapi polemik tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (12/8/23) menyatakan, “Ya, betul. Akhirnya, terbuka semua kebohongan yang diucapkan Pak Jokowi. Orang akhirnya akan ingat bahwa Jokowi menyebar hoaks setiap hari. Soal mobil nasional yang namanya Esemka, yang sudah dipesan 6000 unit, mana sudah 7 tahun? Soal ekonomi melesat 10% segala macam. Apa itu kalau presiden tidak berbohong itu? Kan itu hoaks.” Dari awal, mungkin 5 sampai 7 tahun yang lalu, Rocky sudah memastikan bahwa pembuat hoaks terbaik adalah penguasa atau Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Karena mereka bisa menyebarkan segala macam data, lalu dimanipulasi dengan segala macam alasan. Jadi, kelihatannya orang akhirnya mau menuntut kejujuran, apa sebetulnya yang hendak dipamerkan. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa orang seperti Faisal Basri yang 27 jam sehari bergelut dengan data, Rizal Ramli yang berupaya untuk memantau kebijakan yang tidak masuk akal, itu mau dipenjarain. Sama seperti kasus dirinya. Padahal, mereka semua sebetulnya menghidupkan wacana publik untuk membahas di mana kebijakan itu disembunyikan. Dalam kasus hilirisasi, misalnya, kita mengerti bahwa itu dalam upaya untuk mengefisienkan, menambah penghasilan. “Tetapi, yang kita persoalankan bukan output dari hilirisasi, tetapi outcomenya. Outcomenya itu menguntungkan China, menguntungkan yang di hulu, bukan masyarakat yang di sekitar hilir kebijakan itu. Jadi, lanjut Rocky, kalau kita hitung secara logika akal sehat, hilirisasi oke, bahkan bisa dianggap ini menguntungkan APBN, tetapi sekaligus produknya hijau. Iya, tetapi di hulu maksudnya, bukan di hilir. Di hulu, penguasaan industri strategis semacam nikel, playernya cuma 4 orang. Jadi, keuntungannya di mana? Apalagi akibat dari hilirsasi semua kapasitas SDM kita dibangkitkan, yaitu sebagai buruh, bukan sebagai orang yang dirancang untuk menghasilkan pengetahuan bermutu tentang proyek-proyeksi itu. “Jadi, sekali lagi, tipuan ini yang mesti kita bongkar tuh. Ada hilirisasi, tetapi keuntungan tidak tiba pada masyarakat, tapi tiba pada empat orang yang bermain di hulu. Jadi ini problemnya ada di hulu. Ada hilirisasi tapi tidak menimbulkan transfer teknologi, karena pekerjaannya dan seluruh sistemnya dikerjakan oleh China itu,” ungkap Rocky. “Jadi, sebetulnya data-data itu beredar sebagai data, tetapi kalau kita buat analisis political economy, di belakang itu ada perencanaan perampokan sumber daya. Itu intinya. Jadi, kita bedakan antara data makro yang diucapkan oleh Pak Jokowi dengan analisis tentang bagaimana proses itu menghisap, mengeksploitasi, dan memburukkan kehidupan rakyat,” tambah Rocky.(ida)
Tiga Anggota KKB Ditangkap Beserta Sepucuk Senpi Rakitan di Dekai
Jayapura, FNN - Tim gabungan yang terdiri dari anggota Satgas Operasi Damai Cartenz dan Polres Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menangkap tiga anggota KKB beserta satu pucuk senjata api rakitan .Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu menjelaskan, penangkapan yang dilakukan Jumat (12/8) saat tim gabungan melaksanakan razia setelah ada laporan penembakan terhadap warga sipil di kompleks jalan Sosial, Dekai.Aksi penodongan dan penembakan dialami Syaiful Ewa (44) namun korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan insiden yang dialaminya.Setelah mendapat laporan tersebut, tim gabungan kemudian merespon dengan melakukan razia di kawasan dan sejumlah titik di Dekai.Dalam razia itu ditangkap ketiga anggota KKB wilayah Yahukimo beserta satu pucuk senjata rakitan dan barang bukti lainnya.Tiga anggota KKB yang ditangkap yaitu A.N (14 tahun, pelajar), L.K (20 tahun, swasta), dan W.K alias Weko (20 tahun, swasta).Saat ini ketiga anggota diamankan di Mapolres Yahukimo di Dekai, kata Faizal.Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo secara terpisah menambahkan, membenarkan adanya penangkapan terhadap tiga anggota KKB yang saat ini diamankan di Polres Yahukimo.Situasi kamtibmas di Dekai dan sekitarnya usai penangkapan tiga anggota KKB aman dan terkendali.\"Masyarakat diminta agar tidak terprovokasi dan senantiasa ikut menjaga keamanan di sekitarnya,\" harap Benny.(ida/ANTARA)
LPSK Siap Memberikan Perlindungan Korban Pelecehan di Kontes Kecantikan
Jakarta, FNN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi para korban pelecehan seksual di kontes kecantikan Miss Universe Indonesia.Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan pada Kamis (10/8) LPSK telah menerima kedatangan Melisa Anggraini selaku kuasa hukum dari keempat korban.\"Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum berkonsultasi tentang bentuk perlindungan yang dapat diakses oleh para korban,\" kata Maneger dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.Maneger mengatakan LPSK mempunyai beberapa program perlindungan yang dapat diakses oleh para korban.Program tersebut antara lain perlindungan hukum jika mendapat laporan balik dari pihak penyelenggara maupun pihak lainnya dan fasilitasi restitusi dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).\"Bila ada ancaman atau intimidasi dapat juga diberikan perlindungan fisik,\" ujarnyaMeski demikian Maneger mengatakan sampai saat ini, LPSK belum menerima permohonan secara formil dari para korban.\"Namun LPSK siap memproses dan memberikan perlindungan jika para korban mengajukan permohonan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku,\" tuturnya.Sebelumnya, kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual pada kontes kecantikan tahunan di Jakarta Utara, Mellisa Anggraini mengungkapkan, kliennya N mengalami pelecehan di salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat.\"Di ballroom, bisa kebayangkan ya, ada CCTV hanya dibuat sekat dari banner dan gantungan baju,\" katanya saat mendatangi Polda Metro Jaya di Jakarta, Senin (7/8), untuk melaporkan kasus tersebut.Dia mengatakan, mereka yang dari dalam bisa melihat. \"Kita bisa bayangkan bagaimana teman-teman kontestan, mereka tertekan dalam situasi seperti itu,\" katanya.Melissa menjelaskan, para peserta kontes kecantikan tersebut difoto-foto tanpa busana saat melakukan pengecekan badan (body checking).Mellisa Anggraini menyebutkan sejumlah korban telah bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Rabu (9/8).(ida/ANTARA)
Dukungan Golkar bagi Prabowo Sangat Penting
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dukungan Partai Golkar terhadap Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat penting dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024.\"Partai Golkar adalah partai lama, partai kuat yang memiliki pengalaman segudang proses politik, sehingga dukungan Golkar bagi Gerindra, bagi Prabowo sangat penting,\" kata Muzani usai menghadiri konsolidasi Partai Gerindra Jakarta Selatan di Lapang Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu.Meskipun demikian, Muzani mengatakan Partai Gerindra akan sepenuhnya menghormati keputusan partai berlambang pohon beringin tersebut akan bergabung dengan Partai Gerindra dalam menyongsong tahun politik 2024.\"Tentu saja kita harus menghormati proses internal di Partai Golkar untuk segera diambil keputusan menghadapi Pilpres yang akan datang. Kami berharap Golkar akan mengambil keputusan lebih cepat,\" ujarnya.Kemudian terkait soal pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto beberapa waktu lalu, Muzani mengatakan pertemuan tersebut hanya membahas masalah bangsa.\"Ya saya mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan Pak Airlangga, tapi itu lebih bersifat umum pembicaraanya. Umum itu artinya menyamakan persepsi cara pandang Golkar terhadap berbagai macam masalah bangsa,\" kata dia.Saat ditanya soal kans bergabungnya Partai Golkar dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Muzani mengatakan peluangnya cukup besar.\"Insya Allah besar,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
Ujaran Kebencian-Hoaks Disebabkan Kurangnya Literasi Digital
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Deden Mauli Darajat menilai maraknya ujaran kebencian hingga hoaks di media sosial disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan literasi digital.“Kekurangan pemahaman tentang literasi digital inilah yang kemudian masih maraknya hate speech dan hoaks. Kita, misalnya bertanggung jawab untuk mengingatkan lingkungan di sekitar kita untuk mengurangi hate speech dan hoaks,” kata Deden dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menilai pemahaman akan literasi digital yang kurang menyebabkan masyarakat tidak bijak dalam menyampaikan pendapat, opini, dan gagasannya. “Sehingga dengan mudah berpendapat atau memviralkan opini negatif yang menimbulkan kerentanan polemik antar anak bangsa,” ucapnya.Sebaliknya, kata dia, dengan kecakapan literasi digital maka masyarakat akan dapat berpikir secara bijak dalam mengakses, mengolah, maupun menyebarkan informasi di media sosialnya.Untuk itu, dia mengajak semua pihak ikut serta mengkampanyekan pentingnya literasi digital dalam membangun iklim demokrasi yang positif untuk menyambut tahun politik.“Kedewasaan kita dalam berdemokrasi di ruang digital memang sangat diperlukan, apalagi di tahun tahun politik yang biasa terkesan sensitif,” ujarnya.Dia juga mengajak publik untuk menjadikan polemik terkait pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang diduga merendahkan martabat Presiden sebagai refleksi dalam memberikan kritik yang santun demi mencegah perpecahan dan terjerat delik hukum.“Program kampanye literasi digital bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli terhadap iklim demokrasi yang sehat, terutama oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, bahkan organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya.Deden lantas mengingatkan meskipun negara menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun masyarakat juga harus mampu memilih dan memilah kata yang akan disampaikannya ke ranah publik.“Banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara kritik, nyinyir, hujatan dan ujaran kebencian yang rentan memecah belah masyarakat karena sejatinya tidak ada kebebasan dalam menyebarkan kebencian, hasutan, fitnah atas nama demokrasi,” katanya.Dia menambahkan diperlukan pula kesadaran bagi para politikus maupun kontestan pemilu untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan memaparkan visi-misi yang orisinal, strategi yang baik, dan kampanye yang elegan guna menghasilkan pemimpin eksekutif dan legislatif yang berkualitas.“Setiap kontestan di pemilu 2024 ini harus membangun political will yang baik yang membuat pesta demokrasi berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya perpecahan di masyarakat,” tutur dia.(ida/ANTARA)
POPULER
