ALL CATEGORY
Nyinyirin JIS, Rezim Jokowi Terus Pamer Kedunguan
Oleh Sholihin MS - Pemerhati Sosial dan Politik JOKOWI mau renovasi Jakarta Internasional Stadion (JIS), Erick Tohir nyinyirin JIS yang terkendali perparkiran dan pintunya cuma 1, harusnya 4, hanya memamerkan kedunguan saja. Ada yang percaya kalau Jokowi benar-benar tulus merenovasi JIS? Penulis termasuk yang tidak percaya, karena selama ini setiap yang berkaitan dengan Anies pihak istana terus menghindarinya. Upaya untuk merenovasi (baca : merombak) JIS karya Anies Baswedan tak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan istana kepada Plt. Gub. DKI Heru Budi supaya \"merusak\" berbagai karya Anies. Dan skenario Istana untuk menempatkan Heru Budi di DKI tidak bisa dipungkiri adanya upaya untuk menghilangkan rekam jejak Anies. Betapa tidak (curiga), JIS sebagai salah satu stadion terbaik dan termegah di dunia, sudah berstandar FIFA, dengan konstruksi dan arsitektur yang berteknologi tinggi sehingga bisa digunakan waktu siang maupun malam, saat terang maupun hujan sampai dikagumi dunia, akan menjadi berantakan jika landasan merenovasinya adalah karena unsur kebencian, iri hati, dan kalah bersaing. Alasan yang dikemukakan Erick Tohir nampak sekali kedunguannya. Sayangnya, JIS akan selalu identik dan lekat dengan Anies Baswedan. Keharuman nama Anies tidak mungkin akan bisa dihilangkan, sekalipun pihak istana sangat alergi dengan nama Anies. Selama ini rezim Jokowi memang sangat tidak suka dengan selalu digaungkannya nama Anies oleh masyarakat, namanya selalu mencuat dan diperbincangkan publik, yang memhuat panas pihak istana dan akan berusaha untuk menghilangkan jejak-jejak Anies. Apa pun akan mereka lakukan demi men- down grade nama Anies, walaupun pada akhirnya akan sia-sia, jadi blunder dan kontra produktif. Contoh kasus pembongkaran trotoar-trotoar yang telah dibangun Anies, lalu ketika dibongkar oleh Heru Budi, warga Jakarta ngamuk. Jejak Anies tidak mungkin dihapuskan, apa pun yang akan diperbuat istana. Merenovasi JIS selain akan membuang-buang dana miliaran juga dipastikan tidak akan menjadi lebih baik. Yang bakal terjadi adalah : 1. Stadion akan bertambah buruk 2. Standar FIFA yang sudah didapat saat ini, bisa-bisa dicabut jika terjadi perubahan yang signifikan 3. Dana yang harus dikeluarkan tidak sedikit hanya untuk memuaskan ambisi saja 4. Kemungkinan besar yang terjadi justru akan merusak konstruksi dan keindahan stadion yang sudah ada saat ini. 5. Dipastikan nama Anies tidak bisa dihapuskan walaupun nama JIS misalnya akan diubah. Pihak istana seperti kurang kerjaan: mengerjakan yang tidak urgen, mengabaikan hal-hal yang urgen. Banyak hal yang bisa dilakukan istana, terutama yang berhubungan dengan beban rakyat dan infrastruktur jalan-jalan desa dan kecamatan, pendidikan yang masih mahal dan kesempatan kerja yang makin sulit. Bukannya ngurusin stadion JIS yang sudah berstandar FIFA dan termasuk satu di antara stadion terbaik di dunia. Memang yang namanya ambisi, hawa nafsu, benci, dendam, dan iri hati tidak ada ujungnya selain kembali ke jalan Allah Bandung, 12 Dzulhijjah 1444.
Jokowi Menggali Kuburnya Sendiri
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Jangan pernah turut campur dengan musuh yang sedang dalam proses bunuh diri\" (1769-1821). Ketika kita melihat penguasa sedang dalam keraguan, guncangan, terlalu banyak berpikir, bersikap membela diri dan ketidaktentraman, kadang tidak datang dari luar tetapi sesungguhnya akibat dari dalam dirinya sendiri. Kondisi tersebut biasanya diikuti dengan munculnya prilakunya penasaran, reaksi berlebihan, melakukannya kesalahan yang memalukan, puncak mengisolasi diri. Kekuatan perusak dari luar dirinya lebih mudah dikenali tetapi faktor perusak dari dalam dirinya dari teman sendiri yang tidak disadari itu lebih samar dan berbahaya. Penasihat Presiden atau orang dekat paling dipercaya yang memiliki agenda buruk dan terselubung, akan selalu tampil koperatif, menyenangkan, patuh dan tampak setia, pada saat bersamaan di balik layar mereka manipulatif dan licin. Mereka selalu akan menebar benih kehancuran . Ketika seorang Presiden justru memiliki kelemahan pada kapasitas, kapabilitas, cacat karakter, emosi yang tidak stabil adalah sasaran empuk untuk di intervensi dikendalikan sesuai kepentingannya. Di sisi lain penguasa yang memiliki banyak kelemahan, justru akan selalu tampil menutupi kelemahannya dengan pencitraan, perilaku semu dan pura pura tampil meyakinkan, menyenangkan sebagaimana kedok belaka. Seseorang yang selalu membela diri secara di bawah sadar cenderung menghalau orang lain. Ketika dirinya tersinggung tidak segan segan akan melakukan segala cara untuk memusnahkan lawannya, karena merasa dirinya terganggu. Taipan oligarki terlalu dekat sangat fasih dalam permainan politiknya, di hadapan presiden akan menyemburkan segala pujian, sikap menyenangkan tetapi akan berkhianat dibalik layar, semua hanya akan fokus pada kepentingannya. Mengetahui kondisi seperti, keadaan harus terus di awasi dengan keunggulan diri, sang penguasa tersebut sesungguhnya sedang membuat lubangnya sendiri untuk bunuh diri. Mainkan strategi pembekuan, serangkaian strategi untuk menciptakan keheningan yang kikuk. Jangan banyak ekspresi dan bicara kepada yang sedang bunuh diri, sampai mereka tumbang. Pesaing bijaksana selalu tampak melambangkan perilaku beradab meyarungkan tinju besi dalam sarung beludru..****
Pembakaran Al-Quran Bikin Paus Fransiskus Marah dan Jijik
MEREKA yang memproklamirkan diri sebagai juru kampanye kebebasan dan demokrasi di Barat kembali menyalahgunakan kesucian agama dan melukai perasaan umat Islam. Mereka melakukan itu dengan kedok kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara. Kasus terbaru terjadi pekan lalu. Sekali lagi, Al-Qur\'an dirusak oleh ekstremis sayap kanan di ibu kota Swedia. Tindakan itu dilakukan pada saat umat Islam merayakan Idul Adha. Mengomentari hal itu, Paus Fransiskus mengecam tindakan tersebut dan mengatakan hal itu membuatnya marah dan jijik. “Buku apa pun yang dianggap suci harus dihormati untuk menghormati mereka yang mempercayainya,” katanya dalam wawancara dengan surat kabar UEA Al Ittihad. \"Saya merasa marah dan muak dengan tindakan ini.\" Menurutnya, kebebasan berbicara tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk merendahkan orang lain dan membiarkan yang ditolak dan dikutuk. Salwan Momika, seorang pria berusia 37 tahun asal Irak yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu, merobek dan membakar halaman-halaman Al-Quran di luar Masjid Pusat Stockholm. Tindakan penistaan agama ini dilindungi dan dijaga oleh aparat keamanan setempat. Penodaan Al-Quran di Eropa Penodaan kitab suci Islam bukanlah fenomena baru di seluruh Eropa. Pemerintah mengizinkan aksi semacam ini dengan dalih “kebebasan berbicara.” Di Swedia sendiri, insiden seperti itu menjadi sangat berbahaya. Pada bulan Januari, Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kure, menodai Al-Qur\'an di luar kedutaan Turki di Stockholm. Juga di bulan Januari, seorang politisi Belanda di kota Den Haag merobek salinan Al-Qur\'an. Dalam insiden lain di Denmark, pada Maret 2023, kelompok ekstremis anti-Muslim yang dikenal sebagai Patrioterne Gar Live membakar Al-Quran di depan kedutaan Turki di Kopenhagen. Di Norwegia, sebuah gerakan anti-Islam, kelompok Stop Islamisation of Norway, telah berulang kali menodai Al-Qur\'an dalam aksi unjuk rasa mereka dengan mencabik-cabik kitab suci Islam. Kebebasan berekspresi Meskipun ada kecaman keras dari berbagai negara atas tindakan keji tersebut, Swedia dan negara-negara Eropa lainnya, melindungi penistaan kitab suci Islam sebagai kebebasan berekspresi. Dalam pidatonya pada hari Kamis, Kepala NATO Jens Stoltenberg membela penistaan agama di Swedia dan mengatakan bahwa pembakaran Al-Quran tidak ilegal, mendesak kompromi agar Swedia bisa masuk menjadi anggota NATO. “Saya memahami emosi dan kedalaman perasaan,” kata Stoltenberg membela penodaan Al-Quran. “Penyebab dan tindakan yang diambil yang ofensif dan tidak menyenangkan ini belum tentu ilegal dalam sistem hukum yang berdaulat.” “Ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi,” Stoltenberg buru-buru menambahkan. \"Saya tidak suka mereka, tapi saya membela hak untuk tidak setuju.\" Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan awal tahun ini mengatakan bahwa jika Swedia tidak menunjukkan rasa hormat kepada umat Islam dan kesucian mereka, dia tidak akan mendukung Swedia masuk ke NATO. Turki memiliki hak veto untuk masalah tersebut. Pemerintah di Stockholm membela tindakan tersebut karena pengadilan setempat menganggap melarang aksi sama saja melarang demonstrasi yang berarti melanggar hak kebebasan berbicara. Pada bulan April, pengadilan Swedia membatalkan langkah polisi untuk melarang dua protes pembakaran Al-Quran, dengan alasan masalah keamanan tidak cukup untuk membatasi hak untuk berdemonstrasi. Menyusul insiden terbaru di Swedia, otoritas keagamaan tertinggi Irak, Grand Ayatollah Ali Al-Sistani, dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan protes keras atas penodaan Al-Qur\'an. Ayatollah Sistani menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat membenarkan tindakan memalukan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap kesucian Islam lebih dari dua miliar Muslim di seluruh dunia. Kecaman Negara-Negara Muslim Negara-negara Muslim sudah barang tentu mengecam tindakan tersebut dan memperingatkan agar tidak menguji kesabaran umat Islam. Turki mengecam tindakan itu sebagai tindakan yang \"mengerikan\" dan \"tercela\", dengan Presiden Tayyip Erdogan mengatakan bahwa umat Islam akan \"mengajari orang-orang Barat yang arogan bahwa bukanlah kebebasan berekspresi untuk menghina nilai-nilai suci umat Islam.\" “Tidak dapat diterima untuk mengizinkan tindakan anti-Islam ini dengan dalih kebebasan berekspresi,” tulis Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Twitter. Maroko menarik duta besarnya untuk Swedia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan memanggil kuasa usaha Swedia di Rabat agar mengeluarkan kecaman keras atas serangan ini dan penolakannya atas tindakan yang tidak dapat diterima ini. Mesir menggambarkan langkah Momika yang mengizinkan penodaan Al-Qur\'an sebagai \"memalukan\". “Mesir mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam tentang insiden berulang pembakaran Al-Qur\'an dan eskalasi Islamofobia baru-baru ini dan kejahatan penistaan agama di beberapa negara Eropa, menegaskan penolakan totalnya terhadap semua praktik tercela yang mempengaruhi konstanta dan keyakinan Muslim,” kata kementerian luar negeri Mesir dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip oleh media Mesir. Pemerintah Irak menyebut tindakan itu \"rasis\" dan \"tidak bertanggung jawab\" dengan orang-orang Irak turun ke jalan untuk memprotesnya. \"Mereka tidak hanya rasis tetapi juga mempromosikan kekerasan dan kebencian,\" kata pemerintah Irak dalam sebuah pernyataan, merujuk pada mereka yang \"berulang kali\" menghina kesucian umat Islam di seluruh Eropa. Beberapa ratus orang memprotes di luar Kedutaan Besar Swedia di Baghdad atas panggilan Muqtada al-Sadr, yang meminta pemerintah Irak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. Negara-negara lain seperti Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Yaman, Suriah, Palestina, UEA, dan Qatar, juga mengutuk tindakan keji di Swedia tersebut, dengan beberapa di antaranya memanggil utusan Swedia masing-masing. Perwakilan Tinggi untuk Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNAOC) Miguel Moratinos menyatakan \"kecaman tegas\" atas penodaan Al-Qur\'an, menyebutnya \"keji\". \"Tindakan keji seperti itu tidak menghormati umat Islam yang merayakan hari suci Idul Adha,\" kata Moratinos. (Dh)
Kalian Pembohong dan Pelaku Politisasi Agama bukan Anies
Oleh Laksma Pur Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Kalian Non Muslim Usili Kegiatan Ibadah Umat Islam Kejadian kali ini mirip dengan kejadian tahun 2017/18, yaitu ketika dengan usilnya Ahok melakukan penistaan agama dengan menafsirkan surat Al Maidah 51 padahal dia bukan umat Islam. Sekarang kegiatan ibadah umat Islam yaitu berhaji diusili pula oleh kalian yang bukan umat Islam. Kemiripannya pelaku pencetusnya sama sama kalian Non-Muslim yaitu dulu Ahok dan sekarang dimotori oleh Jhon Sitorus yang ternyata simpatisan Ahok ketika pilkada DKI dulu. Narasi Jhon Sitorus ternyata hampir sama dengan Ahok yaitu tentang kebohongan atau fitnah. Kebohongan yang mereka tebar adalah tentang fitnah yang menuduh Anies Rasyid Baswedan melakukan kebohongan berupa mengaku diundang pemerintah Arab Saudi. Seharusnya, ibadah haji sama seperti ibadah lainnya adalah masalah pribadi, masalah umat sehingga umat beragama lain tidak punya hak untuk mengomentarinya apalagi sampai disiarkan dan dinistakan kepublik. Masalah agama adalah masalah keyakinan atau iman. Mungkin aneh atau lucu, konyol atau kebodohan bagi pemeluk agama lain, tapi normal dan tidak ada masalah bagi pemeluk agama itu sendiri. Apalagi dalam pandangan umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas di negeri ini, bahwa masalah tolerasi agama adalah tidak saling mencampuri urusan agama orang lain. Bagimu agamamu bagiku agamaku, itu sikap tegas tolerasi beragama dalam ajaran Islam. Jadi tidak ada hak sama sekali bagi kafirun untuk mengomentari kegiatan ibadah umat Islam walau seperti apapun. Sedikit saja ada singgungan tentang agama bisa menjadi besar urusannya. Anies Korban Fitnah Kalian Hari-hari menjelang hari Idul Qurban Juni tahun 2023 menjadi hari pesta pora kaum yang memusuhi Islam, sebaliknya menjadi hari tidak nyaman bagi umat Islam yang sering dinistakan dengan sebutan KADRUN oleh kalian pembenci Islam. Pada hari tersebut kalian di media sosial berpesta pora menista umat Islam dan memfitnah Anies. Ketika Jhon Sitorus mendapat informasi bahwa Anies Rasyid Baswedan menunaikan ibadah haji menggunakan jasa Travel layanan haji Dream Tour, berkicaulah si Jhon bahwa Anies berbohong mengaku diundang oleh pemerintah Arab Saudi, Anies berhaji menggunakan travel. Maka riuhlah jagad dunia maya dengan narasi bahwa Anies telah berbohong dan Kadrun, mereka para penista islam tersebut menganggap Anies tidak diundang oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi di musim haji tahun 2023. Ketidaktahuan dan sikap permusuhan mereka pada umat Islam yang menjadikan mereka mata gelap dan tuli dengan beramai ramai langsung menuduh bahwa Anies telah berbohong, ngibul dan Kadrun. Para penista Islam dan politisi agama dengan dimotori oleh kafir harbi Jhon Sitorus tidak segan-segan pada akun twiternya mengatakan \"Tukang Ngibul Naik Haji.\" Ketika Anies menjawab pertanyaan bahwa dirinya mendapat undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji bukanlah kebohongan tapi kenyataan yang sebenarnya, namun pernyataanya itu dijadikan fitnah oleh kalian sebagai kebohongan. Bukan Anies tapi Kalian Mempolitisisasi Agama HOAX yang disebarkan oleh kalian adalah masalah ibadah haji, kegiatan ibadah umat Islam, rukun ke 5, tidak main-main, yang mereka jadikan ajang menyebar hoax dan hujatan adalah kegiatan rukun Islam ke 5, yaitu sah dan tidaknya seseorang sebagai umat Islam, tapi jadi bahan caci maki kalian. Kalian Non Muslim telah lompat pagar. Caci maki ini kemudian menyebar ke media sosial lainnya seperti WhatsApp dan tentu saja yang menyebarkan berita HOAX bahwa Anies berbohong, ngibul dan sebagainya dilakukan oleh kalian. Perbuatan kalian yang dimotori oleh Jhon Sitorus ini sangat bernuasa islamphobia, serangan terhadap Islam, dan terutama serangan terhadap Anies Rasyid Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Hoax bahwa Anies berbohong adalah politisasi agama untuk menjatuhkan Anies dengan cara apapun. Ketika mereka mengetahui Anies akan pergi haji mereka kesulitan untuk mengatakan hajinya Anies untuk kepentingan politik karena waktunya menjelang pilpres. Kesulitan mereka ternyata adalah Ganjar juga melakukan ibadah haji pula. Celah untuk menjatuhkan Anies saat ibadah haji adalah pengakuan Anies yang mereka jadikan sebagai kebohongan. Serangan terhadap Anies dan kebencian terhadap umat Islam ini juga ditemui dalam group WhatsApp dengan ada mengatakan para Habaib sebagai celeng-celeng (babi). Hujatan terhadap umat Islam dan serangan terhadap Anies yang dilakukan oleh kalian ini jelas menodai kerukunan umat beragama di Indonesia, merusak keberagam Indonesia sebagai kekayaan bangsa, merusak Bhineka Tunggal Ika atau Pancasila dan juga politisasi agama untuk menjatuhkan Anies dengan berupa fitnah Anies pembohong saat beribadah haji. Fitnah Terhadap Anies Terpatahkan oleh Datangnya Pertolongan Allah Umat Islam mencoba menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Jhon Sitorus dan kawan kawan ini adalah hoax, fitnah, tapi mereka tolak mentah-mentah. Ada beberapa umat Islam yang mencoba meluruskan informasi ini akhirnya terjebak karena dengan tidak sadar memberikan data hoax entah siapa yang membuat. Ada dua macam berita hoax yang menjebak umat Islam ketika mencoba meluruskan kebohongan Jhon Sitorus. Besar kemungkinan berita hoax tersebut dibuat oleh para penista Islam digunakan untuk menjebak para pembela Islam khususnya pembela Anies. Tidak tanggung tanggung, salah satu yang terjebak adalah Profesor Musni Umar sehingga dibully habis habisan oleh para pendusta pembenci Islam. Sang Profesor dengan jiwa besar beliau minta maaf atas kekeliruannya dan menghapus unggahanya. Justru permintaan maaf sang professor ini dijadikan pembenar bahwa Anies telah berbohong. Di tengah pontang-pantingnya dan kehabisan cara umat Islam menjelaskan hal yang sebenarnya dilakukan Anies, para penista dan pembohong tersebut justru semakin gencar melakukan serangan terhadap Anies. Pendukung Anies dibuat terbungkam oleh gencarnya serangan itu di media sosial. Mereka seakan kehabisan akal untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain pemerintah seolah tidak tahu, bahwa telah terjadi pembulian terhadap Anies, mantan gubernur ibu kota dengan segudang penghargaan dalam dan luar negeri, dan mantan menteri pada kabinet Jokowi. Mereka umat Islam yang disebut para penista Islam dengan sebutan olok-olok Kadrun akhirnya hanya berharap datangnya pertolongan Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan segala makhluk. Alhamdulillah, Allah Maha Besar, Allah SWT menggerakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui akun Insta Gramnya (IG) menyebar foto-foto kegiatan \"Mewakili Raja Salman”, Pangeran Muhammad bin Salman menggelar seremoni tahunan untuk para pejabat negara Islam yang melaksanakan ibadah haji tahun ini,\" tulis SPA di Instagram-nya. Putra Mahkota yang juga penguasa de facto Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman tampak menjabat tangan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan pada Pemilu 2024 mendatang, Anies Rasyid Baswedan. Foto saat MBS, nama julukan beken Pangeran Salman dan Anies berjabat tangan itu dipajang kantor berita Saudi, SPA di akun Instagram resminya, Jumat (30/6/2023). Kantor berita SPA dalam acara itu mengatakan, Pangeran MBS sedang menjamu para tamu para pejabat tinggi dari negara-negara Islam yang sedang menjalani ibadah haji. Pada kesempatan itu SPA atau pemerintah Arab Saudi seakan memberikan klarifikasi di tengah diamnya pemerintah Indonesia terhadap hujatan atau bully yang menimpa seorang rakyat Indonesia yaitu Anies Rasyid Baswedan, calon presiden tahun 2024. Anies Rasyid Baswedan memang bukan siapa-siapa, beliau adalah rakyat biasa pada kesempatan itu, calon presidenpun belum karena belum terdaftar sebagai calon presiden, tapi ternyata Arab Saudi lebih bisa menghargai Anies ketimbang pemerintah negaranya sendiri. Ironis memang dan mungkin sekaligus tamparan bagi pemerintah Indonesia. Waspadalah Anies, Serangan Belum Usai, tapi Baru Permulaan Bagaimana dengan para penista Islam yang telah berbohong besar dan menyebarkan hoax tersebut terutama Jhon Sitorus dan kawan kawan? Apakah mereka akan dihukum/ditangkap atau diperiksa karena telah melakukan ujaran kebencian? Jangankan ditangkap, minta maafpun mereka tidak bisa. Bagi orang orang yang menghalalkan semua cara, memfitnah dan melakukan kebohongan adalah sah sah saja, dan itu telah banyak dilakukannya. Diadilikah mereka? Enggak lah yauuu…. Dengan terungkapnya kebohongan dan fitnah yang dilakukan oleh para pendusta dan penista agama dari kalian non muslim tersebut , apakah kebencian dan permusuhan yang mereka tunjukan itu selesai dan padam? Jawabnya tidak. Sesuai teori fenomena gunung es, yang tampak kepermukaan sesungguhnya sebagaian kecil saja, pada hal sampai jauh kebawah mereka sesungguhnya menyimpan dan terus mencari peluang untuk menghancurkan Anies Rasyid Baswedan. Fitnah dan kebohongan akan terus mereka lancarkan, bahkan yang paling konyol sekalipun yaitu masalah kewarganegaraan Anies. Bila cara cara halus, sesuai konstitusi tidak bisa menjatuhkan Anies, maka cara yang paling kasar dan jahatpun akan mereka lakukan. Ingat, Allah telah mengingatkan kita, fitnah lebih kejam dari pembuhuhan (Qs 2:191). Bukankah dengan fitnah yang lebih keji dari pembunuhan telah berkali kali mereka lakukan, maka tidak mustahil dengan pembunuhan, karena tujuan dan tugas mereka gagalkan Anies, apapun caranya. Namun yang telah berlalu ini adalah pelajaran bagi Anies Rasyid Baswedan dan pendukungnya, jangan berharap banyak adanya perlindungan dari penguasa. Apa yang sedang terjadi saat ini baru permulaan, baru pemanasan dan tanpa perlindungan sama sekali bagi Anies. Eskalasinya tentu akan semakin memanas, kita tahu para kiyai dan ustadt sudah banyak yang terbunuh oleh orang gila, siap siaplah Anies Rasyid Baswedan berhadapan dengan orang gila. Memang Allah maha pelindung, mintalah perlindungan dari Allah, namun Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa adanya upaya untuk merubah nasib. (*)
Tanda-tanda Sebelum Pilpres, Anis Matta: Akan Ada Celah-celah Kejutan di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia telah menetapkan empat kriteria calon presiden (capres) yang akan didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Keempat kriteria tersebut, adalah berdasarkan pertimbangan agama, geopolitik, perspektif nasional interest dan kepentingan Partai Gelora sendiri. Namun, sebelum menetapkan dukungan tersebut, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta mengajak publik untuk membaca tanda-tanda mengenai pentingnya pelaksanaan Pilpres 2024 yang akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Dipandu Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar, Anis Matta menyampaikan hal itu dalam program Anis Matta Menjawab Episode #3 dengan tema \'Membaca Tanda-tanda Sebelum Pilpres\'. Dalam program yang tayang di kanal YouTube Gelora TV setiap Senin ini, Anis Matta memberikan tiga tanda-tanda yang perlu dibaca di Pilpres 2024, karena akan memberikan momentum berlapis-lapis bagi Indonesia. \"Yang pertama adalah tanda sejarah, kedua tanda standar realitas dan yang ketiga adalah tanda masa depan,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023). Menurut Anis Matta, untuk membaca tanda sejarah, bisa dilihat dari teori siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil membutuhkan waktu selama 10 tahun, sedangkan siklus menengah antara 20-30 tahun. \"Nah, kalau kita lihat 2024 ini, akan menjadi pemilu keenam yang menjadi peralihan yang akan menjadikan Indonesia besar dan maju. Akan banyak peristiwa-peristiwa politik dan global yang tidak terduga akan terjadi,\" katanya. Dalam Pemilu 2024 ini, akan terjadi siklus kecil dan siklus menengah. Siklus kecil dimulai dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, dan dilanjutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024. Sedangkan siklus menengah adalah era reformasi yang sudah berjalan 25 tahun sejak 1998 lalu. \"Jadi selama siklus kecil dan menengah itu, ada pendulum yang bergerak, dimulai demokrasi menjadi rasionalitas demokrasi,\" ujarnya. Sekarang pendulum demokrasi itu, dalam masa peralihan. Dimana pemerintahannya tetap demokrasi, tetapi negara akan dikelola dengan kemampuan teknologi tinggi. \"Kalau 2004 ada Pak SBY, 2014 ada Pak Jokowi. Itu wajah pendulumnya sangat jelas, tapi kalau 2024 ini kita tidak tahu. Hal ini di karenakan proses peralihannya yang lambat, akibat situasi sekarang. Kita juga belum tahu siapa yang akan jadi pendulumnya, hanya sekedar menebak-nebak saja,\" ungkap Anis Matta. Karena itu, jika melihat siklus sejarah Indonesia yang dimulai pada 1945 ketika Indonesia merdeka, kemudian muncul Presiden Soekarno sebagai \'Penyambung Lidah Rakyat. Setelah berkuasa selama 20 tahun, Soekarno jatuh digantikan Presiden Soeharto pada 1965 yang memerintah selama 32 tahun sebagai \'Bapak Pembangunan\' itu, runtuh pada 1998 oleh gerakan mahasiswa. \"Dalam siklus itu muncul berbagai perubahan, ketika masa Bung Karno Indonesia jadi pemimpin bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pada masa Pak Harto muncul Gerakan Non Blok, sementara pada masa Pak SBY dan Pak Jokowi juga sudah diketahui perubahan seperti apa. Kalau sekarang kita tidak bisa memastikan,\" katanya. Anis Matta menegaskan, siklus kecil dan siklus menengah sejarah Indonesia juga sudah terjadi dalam masa peralihan sejarah sekarang menjelang 2024. Namun, perubahan politik atau global yang akan terjadi pada 2024, apakah akan mengulang sejarah Soekarno atau Soeharto, ini yang tidak bisa dipastikan sekarang. \"Sehingga dibutuhkan standar realitas untuk membaca siklus kecil dan menengah itu, apakah kita menggunakan diksi mengalir deras, mengalir pelan atau mengalir cepat,\" ujarnya. Anis Matta menjelaskan, dalam membaca standar realitas itu, ia menggunakan metodologi berbeda dengan lembaga survei, karena science pada prinsipnya memberikan kita metodologi untuk membaca realitas sosial, realitas politik maupun opini publik. \"Lembaga survei itu punya tujuan kampanye untuk memenangkan calon tertentu, sehingga banyak hal yang disembunyikan, karena dia tidak berkepentingan menyampaikan keseluruhan kebenaran dari fakta,\" katanya. Kalaupun ada kebenaran, kata Anis Matta, hanya sebagai bahan pembenaran saja yang akan menjadi alat untuk menggiring opini atau menyesatkan publik. Padahal partai politik (parpol) seharusnya memotret seluruh apa yang dia baca di lapangan. \"Kita menemukan fakta, ada angka partisipasi publik yang sangat besar, masih bingung dalam menentukan pilihannya, padahal mereka memiliki semangat dan partisipasi yang tinggi. Sekarang ini banyak kontradiksi-kontradiksi yang coba-coba ditutup-tupi,\" katanya. Ketika hal ini dibuka ke publik, lanjutnya, tidak menguntungkan kekuatan tertentu atau partai politik penguasa yang ada sekarang. \"Contoh kecil misalnya, apakah secara makro ekonomi terlihat bagus dan inflasi terkendali itu, apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Kan jawabnya, belum tentu dirasakan masyarakat, masyarakat juga belum tentu puas. Bantuan sosial untuk meningkatkan daya beli yang diberikan pemerintah itu, belum cukup jika melihat realitas sehari-hari masyarakat kita saat ini,\" jelasnya. Alotnya penentuan koalisi dalam Pilpres 2024, termasuk dalam menentukan capres dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung, makin menambah daftar kebingungan masyarakat. \"Fenomena sekarang kelihatannya tidak akan terjadi cepat, pergerakannya slow menuju mengalir cepat dan deras. Bisa jadi peristiwa seperti ketenangan pada masa Orde Baru akan terjadi lagi, ketika Pak Harto memenangi Pemilu 1997 untuk kesekian kalinya. Tetapi di MPR tiba-tiba memilih Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sebagai Presiden, padahal rakyat masih menghendaki Soeharto memimpin. Artinya, kita juga perlu melihat rangkaian realitas peristiwa sejarah seperti ini,\" katanya. Anis Matta menambahkan, orang-orang menafsirkan ini sebagai hal jamak terjadi dalam peristiwa sejarah. \"Kalau realitas sekarang ditafsirkan berjalan lambat, karena semuanya dalam keadaan gamang sekarang. Koalisi pemerintah pecah beberapa kelompok, oposisinya juga nggak jelas. Lalu, ada beberapa kasus yang menimpa pimpinan partai koalisi yang dibaca sebagai konspirasi untuk menjegal si fulan, padahal tidak demikian. Tapi kalau pertarungan multi front seperti sekarang, percepatan peristiwa bisa saja tidak akan terjadi,\" katanya. Kendati begitu, Anis Matta tetap yakin akan ada tanda-tanda pergeseran percepetan peristiwa itu, dari lambat ke cepat dan deras. \"Ini yang saya sebut sebagai pertanda ketiga sebagai tanda-tanda masa depan. Ini yang saya sebut sebagai celah kejutan. Dari mana kejutannya yang akan terjadi, akan saya jelaskan di episode berikutnya. Pilpres 2024 ini akan memberikan celah-celah kejutan,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Demi Stabilitas, Ginting Prediksi Dudung dan Yudo Diperpanjang Dinas Aktifnya
Jakarta, FNN - Demi alasan stabilitas nasional jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024, Presiden Joko Widodo berpotensi memperpanjang masa dinas aktif Jenderal Dudung Abdurachman maupun Laksamana Yudo Margono, hingga pergantian kepemimpinan nasional pada akhir Oktober 2024. “Masa dinas aktif Jenderal Dudung Abdurachman maupun Laksamana Yudo Margono bisa diperpanjang dari November 2023 menjadi Oktober bahkan 1 Desember 2024, demi alasan stabilitas nasional menghadapi pemilu,” kata analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Selasa (4/7). Menurut Selamat Ginting, bukan hal baru jika presiden akan memperpanjang masa dinas aktif keprajuritan bagi perwira tinggi bintang empat. Apalagi dengan mendapatkan persetujuan DPR, hal ini bisa saja dilakukan Presiden Jokowi, dalam waktu dekat ini. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu mengemukakan, pernah ada preseden sebelumnya di era Orde Baru. Tiga Panglima ABRI mendapatkan perpanjangan dinas aktif, yakni: Jenderal LB Moerdani (pensiun 56 tahun), Jenderal Try Sutrisno (pensiun 58 tahun), dan Jenderal Feisal Tanjung (pensiun 59 tahun). Padahal usia pensiun perwira ABRI saat itu, 55 tahun. Hal yang sama terjadi pada era Reformasi. Pertama, Presiden Megawati pada 2002 memperpanjang usia pensiun Jenderal Endriartono Sutarto. Saat itu yang berlaku UU No.2 Tahun 1988 tentang ABRI. Usia pensiun perwira TNI saat itu 55 tahun. Kedua, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005 memperpanjang masa dinas aktif Jenderal Endriartono Sutarto dari 58 tahun menjadi 59 tahun. Saat itu sudah ada UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Usia pensiun perwira TNI 58 tahun. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sesuai UU No.34 tentang TNI Tahun 2004, akan mengakhiri masa dinas aktifnya sebagai prajurit TNI dalam usia 58 tahun, secara bersamaan terhitung pada 1 Desember 2023. Pensiun perwira tinggi TNI/Polri melalui keputusan presiden. “Siapa yang akan diperpanjang masa dinas aktif keprajuritannya di antara dua jenderal bintang empat itu, menjadi hak prerogratif Presiden. Siapa yang lebih dipercaya Presiden Jokowi antara Dudung atau Yudo? Menurut saya keduanya akan tetap diberikan kedudukan terhormat, seperti jabatan menteri kabinet,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik dan militer. Dudung Kandidat Panglima TNI Selamat Ginting memprediksi, apabila Jenderal Dudung yang diperpanjang masa dinas aktifnya, maka kemungkinan abituren Akademi Militer 1988-B itu akan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo (abituren Akademi Angkatan Laut 1988-A). Tentu saja hingga terjadinya peralihan kepemimpinan nasional 2024 mendatang. Dengan catatan Laksamana Yudo tidak mendapatkan perpanjangan dinas aktif militer. “Jadi Jenderal Dudung masih punya peluang besar menjadi Panglima TNI di akhir masa dinas aktifnya, dengan catatan mendapatkan perpanjangan dinas aktif keprajuritan selama satu tahun melalui keputusan presiden atau peraturan presiden, dengan asumsi Laksamana Yudo tidak mendapatkan perpanjangan dinas aktif,” ungkap Ginting, memprediksi. Posisi KSAD selanjutnya, kata dia, kemungkinan akan digantikan para letnan jenderal (letjen) yang memiliki ‘darah biru’, karena pernah bertugas mendampingi Presiden Jokowi di istana. Mereka adalah Letjen Suharyanto, Letjen Agus Subiyanto, dan Letjen Maruli Simanjuntak. (Baca analisis Selamat Ginting: Tiga Letnan Jenderal ‘Darah Biru’ Menguak Takdir jadi KSAD). Lagi pula, lanjut Ginting, Jenderal Dudung sudah menjelang dua tahun menjadi KSAD. Jadi kemungkinan posisi KSAD dan Panglima TNI akan mengalami pergantian dalam waktu dekat ini, sebelum proses pendaftaran calon presiden/calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya akan ada percepatan rotasi maupun mutasi elite TNI. “Jika skenario itu yang digunakan Presiden Jokowi, maka Yudo yang baru sekitar 6-7 bulan menjadi Panglima TNI, bisa saja digeser masuk ke kabinet. Apalagi masih ada satu posisi menteri kosong yang belum diisi, yakni Menteri Komunikasi dan Informasi yang sebelumnya diduduki Johnny G Plate dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem),” ungkap Ginting yang lama menjadi wartawan senior bidang politik dan militer. “Sebaliknya, jika Laksamana Yudo yang akan diperpanjang masa dinas aktifnya, dengan asumsi Dudung tidak mendapatkan perpanjangan dinas aktif, maka kemungkinan Dudung yang akan menempati posisi menteri kabinet. Semuanya tergantung kepentingan kekuasaan Presiden Jokowi,” ujar Ginting yang mengenyam pendidikan sarjana ilmu politik, magister komunikasi politik, dan doktoral ilmu politik. Kemungkinan berikutnya, lanjut Ginting, kedua jenderal bintang empat itu sama-sama diperpanjang masa dinas aktifnya. Sehingga keduanya tetap di posisi semula, Yudo sebagai Panglima TNI dan Dudung sebagai KSAD atau bergeser menjadi Wakil Panglima TNI. Teori Kekuasan Weber Menurut Selamat Ginting, sesuai teori kekuasaan Max Weber, ilmuwan politik dari Jerman, penguasa akan memanfaatkan kekuasaannya sebagai kesempatan untuk memenuhi keinginannya atau kehendaknya walau harus menghadapi kehendak pihak lain. “Jadi, walau pun keputusan penguasa kontroversial, namun dia bisa memaksakan kehendaknya kepada pihak lain untuk mewujudkan ambisinya mempertahankan kekuasaannya,” ungkap Ginting. Dikemukakan, dalam hal perpanjangan dinas aktif jenderal bintang empat dengan alasan stabilitas nasional menghadapi pemilu 2024, maka Presiden Jokowi berpotensi akan memilih opsi kebijakan politik yang kontroversial tersebut. Menurut Ginting, walau harus menentang pihak lain yang tidak setuju dengan keputusan politiknya, Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas militer sesuai UUD 1945 Pasal 10, berpotensi mengikuti langkah Presiden Soeharto, Presiden Megawati dan Presiden SBY yang mendapatkan persetujuan DPR. “Presiden Jokowi kemungkinan akan mewujudkan keinginannya untuk memperpanjang masa dinas aktif Jenderal Dudung dan atau Laksamana Yudo dengan dalih stabilitas nasional,” pungkas Ginting dengan meyakinkan. (sws)
Istri Rafael Alun Trisambodo Dipanggil KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, Ernie Mieke Torondek, untuk keperluan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Benar, hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi gratifikasi dan TPPU terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI untuk tersangka RAT atas nama Ernie Mieke Torondek, wiraswasta,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.Selain itu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dari pihak swasta lainnya, yakni Anak Agung Ngurah Mahendra, Happy Hermawati, Shielfy, dan Aulia Bismar.Meski demikian, lembaga antirasuah belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang hendak didalami lewat pemeriksaan para saksi tersebut.KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" kepada mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo pada hari Senin (3/4).RAT ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya.RAT diduga memiliki beberapa perusahaan, di antaranya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan.Penyidik KPK telah menemukan Rafael diduga menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui PT AME.Alat bukti lain yang disita penyidik adalah safety deposit box (SDB) berisi uang sejumlah sekitar Rp32, 2 miliar yang tersimpan dalam di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro.Menurut penyidik KPK, atas perbuatannya, tersangka Rafael Alun Trisambodo dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(ida/ANTARA)
Kerugian Negara Tidak Valid Karena Proyek BTS 4G Berlanjut
Jakarta, FNN - Penasihat hukum mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan nilai kerugian negara sebesar Rp8,032 triliun dari dugaan korupsi pengadaan base transceiver station (BTS) 4G pada tahun 2020—2022 tidak valid karena proyek tersebut masih berlanjut.\"Berdasarkan hasil penyidikan terungkap kegiatan BTS 4G tidak mangkrak dan masih berlangsung hingga saat ini, dan diperpanjang hingga 30 Juni 2026,\" kata penasihat hukum Johnny G Plate, Ahmad Cholidin, saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.Dengan masih berlangsungnya pengadaan BTS 4G, menurut dia, belum bisa dikatakan terjadi kerugian negara atau setidak-tidaknya perhitungan kerugian negara per 31 Maret 2022 menjadi tidak valid mengingat proses berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP) masih terus dilakukanDalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) menyebut terjadi kerugian negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur BTS 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020—2022 Nomor: PE-03.03/SR/SP-319/D5/02/2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).\"Sampai perkara ini dilimpahkan ke persidangan, auditor BPKP tidak pernah melakukan klarifikasi kepada terdakwa selaku pengguna anggaran. Auditor BPKP sengaja mengabaikan prosedur yang harus ditempuh auditor, yakni tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait bersama penyidik Kejaksaan Agung,\" tambah Cholidin.Cholidin juga menyebut surat dakwaan tidak cermat karena tidak memperhitungkan progres BAPHP setelah 31 Maret 2022.\"Selanjutnya terhitung 14 Mei 2023 sebanyak 2.190 site selesai terbangun, tetapi penuntut umum tidak menggunakan dasar penyidikan tersebut dan tetap menggunakan perhitungan BPKP per 31 Maret 2022 yang menggunakan progres per 31 Maret 2022, yaitu sebanyak 1.112 site. Berdasarkan uraian di atas dakwaan tidak cermat karena menggunakan perhitungan kerugian negara yang tidak valid dan pasti sehingga tidak dapat diterima,\" ungkap Cholidin.Dalam perkara ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020—2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51.Dalam surat dakwaan juga disebutkan sejumlah pihak yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00, Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) menerima uang Rp5 miliar; Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) menerima Rp453.608.400,00.Berikutnya Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy menerima Rp119 miliar, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp500 juta Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk Paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955 dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan Paket 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00.(ida/ANTARA)
Pengadaan BTS Adalah Pelaksanaan Arahan Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pembangunan base transceiver station (BTS) 4G pada tahun 2020—2022 adalah pelaksanaan arahan Presiden RI Joko Widodo, bukan keinginannya pribadi.\"Penyediaan BTS 4G disebut dengan tujuan \'merampok uang negara\', apalagi dengan narasi seolah-olah terjadi peningkatan BTS 4G 2021—2024 sehingga menjadi 7.904 site untuk periode tanpa melalui kajian, padahal faktanya pengadaan BTS 4G 2021—2022 adalah penjabaran pelaksanaan arahan Presiden RI yang disampaikan dalam berbagai rapat terbatas dan rapat intern kabinet,\" kata penasihat hukum Johnny G. Plate, Dion Pongkor, saat membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.Dalam dakwaan yang dibacakan pada tanggal 27 Juni 2023, disebutkan bahwa Johnny G. Plate menyetujui perubahan dari 5.052 site desa untuk program BTS 4G pada tahun 2020—2024 menjadi 7.904 site desa pada tahun 2021—2022 tanpa melalui studi kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa ada kajiannya pada dokumen Rencana Bisnis Strategis (RBS) Kemkominfo maupun BAKTI serta Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Kemkominfo.\"Pertama, rapat terbatas kabinet 12 Mei 2020 pukul 11.09 WIB melalui video conference, Presiden di Istana Merdeka Jakarta tentang Percepatan Transformasi Digital bagi Pelaku UMKM\'. Ada arahan Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM,\" ungkap Dion.Selanjutnya, kedua, rapat terbatas kabinet pada tanggal 4 Juni 2020 pukul 13.36 WIB melalui video conference, Presiden Jokowi di Istana Merdeka memimpin rapat tentang \"Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020—2035\".\"Ada arahan Presiden kepada terdakwa untuk menyampaikan 1 lembar daftar kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi berisi kekurangan infrastruktur dan anggaran yang dibutuhkan, baik yang dapat dilakukan investasi swasta maupun pemerintah, hal tersebut dilakukan dalam rangka digitalisasi nasional,\" tambah Dion.Rapat ketiga, rapat intern kabinet pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 10.57 WIB di Istana Merdeka Jakarta tentang pengadaan program kegiatan di bidang pangan, kawasan industri, dan Information Communication Technology (ICT).\"Dalam rapat tersebut, Presiden menjelaskan, pertama, berdasarkan perhitungan Menteri Keuangan terdapat penambahan ruang fiskal sebanyak Rp179 triliun karena ada kenaikan defisit APBN dari jumlah tersebut Rp38 triliun digunakan untuk pendidikan sebagaimana amanat UU dan Rp9 triliun untuk kesehatan, artinya masih ada ruang fiskal sebanyak Rp131 triliun yang dikunci pemakaiannya hanya untuk tiga hal yaitu urusan yang berkaitan dengan pangan, kawasan industri dan ICT,\" jelas Dion.Berkaitan dengan ICT, Johnny Plate selaku Menkominfo saat itu diminta untuk memberikan penjelasan mengenai diperlukan atau tidaknya menara BTS, maupun fiber optic bawah laut, siapa pihak yang mengerjakan swasta atau pemerintah serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ICT.\"Keempat, rapat internal kabinet pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 13.28 di Istana Merdeka Jakarta tentang tindak lanjut transformasi digital (Peta Jalan Indonesia Digital 2021—2024), terdapat arahan Presiden RI bahwa kecepatan transformasi digital di semua sektor merupakan hal yang diharapkan pemerintah,\" ungkap Dion.Kelima, rapat terbatas kabinet pada tanggal 3 Agustus 2020 pukul 11.24 WIB di Istana Merdeka Jakarta tentang percepatan transformasi digital.\"Presiden memberikan arahan untuk penyelesaian infrastruktur Information Communication Technology (ICT) yakni pembanguna BTS di 9.113 desa atau kelurahan dengan 1 BTS per desa/kelurahan menjadi prioritas yang akan dikerjakan oleh Kemenkominfo,\" tambah Dion.Berdasarkan uraian di atas, penasihat hukum Plate menyebut terkait dengan pengadaan atau pembangunan BTS 4G 2021—2022 tidak terbatas peningkatan target pembangunan jumlah BTS menjadi 7.904 site.\"Bukanlah insiatif atau keinginan terdakwa dan secara keseluruhan seluruh persyaratan untuk pengadaan atau pembangunan BTS 4G telah terpenuhi dan telah tercantum dalam RKAKL Kemenkominfo dan telah direviu oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI,\" kata Dion.Dalam perkara ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020—2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51.Dalam surat dakwaan juga disebutkan sejumlah pihak yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00, Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) menerima uang Rp5 miliar; Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) menerima Rp453.608.400,00.Selanjutnya, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy menerima Rp119 miliar, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp500 juta Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00 Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00 dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00.(ida/ANTARA)
Satgas TPPO Menyelamatkan 1.943 Korban, 698 Pelaku Ditetapkan Tersangka
Jakarta, FNN - Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada periode 5 Juni sampai 3 Juli 2023 berhasil menyelamatkan 1.943 korban perdagangan orang dan 698 pelaku.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai kerja Satgas TPPO, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai ketua pelaksana harian, sudah sangat produktif.\"Dalam 1 bulan ini sudah dijadikan tersangka 698 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Kedua, langkah ini diikuti dengan penyelamatan terhadap 1.943 korban. Satu bulan, korbannya itu 1.943 yang bisa diselamatkan,\" kata Mahfud MD saat mengumumkan hasil kerja Satgas TPPO dalam waktu 1 bulan terakhir di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa.Dijelaskan pula bahwa korban yang diselamatkan itu terdiri atas 65,5 persen pekerja migran Indonesia (PMI), 26,5 persen pekerja seks komersial (PSK), 6,6 persen anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja, dan 1,4 persen anak buah kapal (ABK).\"Ini sangat produktif, 698 tersangka, 1.943 korban,\" kata Mahfud yang juga menjabat sebagai jajaran pimpinan di Satgas TPPO.Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD menyampaikan Satgas TPPI juga telah menerbitkan 605 laporan polisi terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.\"Jadi, kalau jenis-jenis kejahatannya, orang itu ada yang (kena) online scammer (penipuan dari internet) untuk perjudian, prostitusi, macam-macam, kemudian ada juga pekerja-pekerja kasar di kapal-kapal, pekerja rumah tangga di berbagai tempat yang tidak digaji, tetapi tidak boleh pulang juga karena sudah kontrak, ada penyiksaan juga di berbagai negara itu TKI kita. Sekarang sudah mulai tertangani,\" kata Menkopolhukam.Mahfud lanjut menyebut Satgas TPPO saat ini juga menyoroti kasus perdagangan organ yang sering kali korbannya para calon pekerja migran Indonesia.\"Perkembangan terakhir, jenis kejahatannya itu perdagangan organ tubuh di Bekasi. Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri, ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit, dan (korban) tidak mendapat perawatan yang memadai,\" kata Mahfud.(ida/ANTARA)
POPULER
