ALL CATEGORY
Bahaya Bernegara Tanpa Evaluasi
Oleh Ubedilah Badrun - Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ). MENGAPA dalam sejarah peradaban dunia revolusi sering terjadi? Kapan dan bagaimana revolusi terjadi ? Secara historis revolusi terjadi di banyak kawasan, dari Eropa hingga Asia Afrika. Dari revolusi Perancis (1789) hingga Arab Spring (2011). Salah satu faktor utama munculnya revolusi selain karena model kekuasaan monarki absolut dan perilaku diktator otoritarian penguasa juga karena tiadanya ruang untuk mengoreksi kekuasaan, tidak ada semacam evaluasi terhadap jalanya pemerintahan, tidak ada keberanian legislatif untuk mengoreksi eksekutif, meskipun secara formal ada trias politica. Penguasa semaunya, pada saat yang sama parlemen tidak menjalankan fungsi kontrolnya. Parlemen hanya sebagai stempel atau pembenar langkah kekuasaan. Aspirasi rakyat diabaikan. Situasi itu bisa menimbulkan akumulasi kekecewaan rakyat banyak yang memicu terjadinya revolusi. Fenomena Revolusi di Eropa diantaranya dipicu oleh gagasan besar tentang pentingnya check and balances (kontrol dan keseimbangan) di dalam kekuasaan, sebagai respon terhadap praktek kekuasaan yang sangat absolut, diktator dan otoriter saat itu. Gagasan Itu yang kemudian disebut trias politica (tiga pusat kekuasaan) yang harus dipisah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan. Gagasan trias politica yang dimulai dari pemikiran John Locke (1632 –1704) dan dikembangkan lebih maju oleh Montesquieu (1689 – 1755) yang telah memicu revolusi di Perancis itu kemudian menjadi gagasan sangat bersejarah yang merubah wajah dunia dari monarki absolut menjadi demokrasi. Pasca revolusi Prancis gagasan trias politica ini kemudian di implementasikan dan kini digunakan di lebih dari 160 negara di dunia. Termasuk Indonesia. Gagasan trias politica sesungguhnya menawarkan suatu konsep kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki kedudukan yang sederajat. Sehingga, dapat saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Menurut Montesquieu (1748), pemisahan kekuasaan dilakukan untuk membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang akan melahirkan kesewenang - wenangan. Indonesia dan Trias Politica Itulah sebabnya sejak Indonesia merdeka telah disepakati para pendiri bangsa ini untuk memilih menjadi negara republik agar jalanya pemerintahan mendengarkan aspirasi dan melayani publik bukan untuk melayani penguasa. Negara Republik dan pemisahan kekuasaan adalah satu paket yang tak terpisahkan, itu semua di lakukan agar terhindar dari absolutisme dan otoritarianisne kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dipisahkan agar saling mengontrol masing masing dan tidak bertindak sewenang-wenang. Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Selain korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela dengan indeks korupsi yang hanya mendapat skor 34, dalam tahun-tahun terakhir ini tidak sedikit kebijakan pemerintah yang banyak menimbulkan masalah dan kemudian menjadi beban APBN. Dari pembangunan kereta cepat yang biayanya membengkak hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang digadaikan kepada pihak asing. Hilangnya Fungsi Kontrol dan Bahayanya Persoalan yang menyelimuti republik kini semakin complicated. Itu semua terjadi karena fungsi kontrol, pengawasan atau evaluasi dari parlemen (DPR) tidak berjalan. DPR lebih banyak manut kepada eksekutif karena lebih dari 80 % anggota DPR dibawah kendali Eksekutif. Atas nama koalisi 80 % lebih itu fungsi kontrol parlemen tidak dijalankan. Apalagi muncul pandangan di kalangan koalisi pemerintahan di DPR bahwa Presiden tidak bisa diberhentikan karena dipilih langsung oleh rakyat. Narasi itu tidak sesuai konstitusi UUD 1945 pada pasal 7A yang membolehkan DPR melakukan evaluasi yang berujung pemberhentian terhadap Presiden. Pembiaran DPR terhadap langkah - langkah Presiden itu membuat Presiden menjalankan politik aji mumpung semaunya menjalankan kekuasaan. Membuat banyak kebijakan yang sesungguhnya bertentangan dengan aspirasi rakyat banyak dan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Misalnya Presiden tidak menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Presiden nekat melawan amar putusan MK tersebut dengan membuat Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja. Padahal amar putusan MK itu memerintahkan agar memperbaiki undang-undang cipta kerja. Proses pembuatanya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) agar pembuatan undang-undang harus melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Perppu yang dibuat Presiden itu sepihak dan sama sekali tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana amanat undang-undang tersebut. Cara Presiden Ini melanggar dua hal, yaitu melanggar amar putusan MK dan melanggar UU nomor 13 Tahun 2022. Saya menilai itu semaunya Presiden dan Presiden telah merusak cara bernegara. Pemerintah yang memaksa Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tanpa pelibatan partisipasi publik yang bermakna itulah salah satu yang membuat buruh terus menolak Undang - Undang cipta kerja hingga saat ini. Ekspresi Rocky Gerung yang sedemikian vulgar dalam rapat buruh yang menolak UU Cipta kerja pekan lalu itu adalah ekspresi dari puncak keresahan itu. Ketegangan sosial akan mungkin terus terjadi sepanjang akar persoalanya tidak diselesaikan. Situasi seperti itu, tidak hanya membahayakan demokrasi dan ekonomi Indonesia tetapi juga sesungguhnya membahayakan masa depan negara dalam jangka waktu yang panjang. Akibat kebijakan Presiden yang egoistik dan aji mumpung itu (termasuk misalnya Pembangunan IKN, revisi UU KPK, dll) beban dan persoalan negara menjadi sangat serius dan rumit. Apakah situasi ini akan terus dibiarkan tanpa evaluasi terhadap Presiden? Sungguh saya sebagai akademisi harus mengingatkan kekacauan bernegara ini bersumber dari langkah-langkah Presiden. Sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia jika Presiden yang semaunya ini tidak di evaluasi dengan pasal 7A UUD 1945, apalagi korupsi semakin merajalela. (*)
Golkar Harus Tegur atau Pecat Ridwan Kamil
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan RENCANA pembuatan patung Soekarno di Taman Saparua Bandung terus menimbulkan kontroversi. Patung yang konon tertinggi di Indonesia ini telah \"ground breaking\" tanpa kejelasan urgensi dan prosedur yang terlebih dahulu dibahas di tingkat DPRD. Gubernur Ridwan Kamil secara sepihak memberi izin dan meresmikan upacara \"ground breaking\" patung di lahan aset Pemprov Jawa Barat tersebut. Agenda ini berbarengan dengan akan berakhirnya masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat sehingga sebagian masyarakat Jawa Barat menilai Ridwan Kamil akan \"su\'ul khotimah\". Akhir jelek dalam menuntaskan masa jabatannya. Mungkin ia berpola \"hit and run\"--beri izin, \"ground breaking\" lalu lari. Rakyat sulit meminta pertanggungjawaban. Saat sebagian umat beraudiensi ke Pemprov Jabar, Ridwan Kamil kabur. Begitu juga saat aksi \"Penolakan Patung\" di depan Gedung Sate. Ridwan Kamil adalah kader Golkar meski \"pindahan baru\". Komando Partai Golkar melekat pada kader-kadernya. Masuknya ke Partai Golkar tentu diharapkan terjalin simbiosme mutualisme. Akan tetapi dengan kebijakan sendiri Gubernur dalam izin pembuatan patung Soekarno di lahan GOR Saparua yang merupakan aset Pemprov Jabar demi kepentingan \"Yayasan Putera Nasional Indonesia\", maka yang terjadi dikhawatirkan adalah simbiosme parasitisme. Partai Golkar harus menegur \"kader\" nya Ridwan Kamil, Gubernur Jabar yang diduga telah melakukan \"abus de droit\" penyalahgunaan wewenang. Bila teguran tidak mempan, patut kiranya Ridwan Kamil dipecat dari Partai Golkar. Kecuali jika memang pembuatan patung Soekarno yang berdekatan dengan Makodam III Siliwangi itu adalah kebijakan Partai Golkar yang \"dititipkan\" pada Gubernur Ridwan Kamil. Pembuatan patung Soekarno bukan rencana Pemrov Jawa Barat atau program UPD tetapi kepentingan swasta. Karenanya bukan agenda dan urgensi dari rakyat Jawa Barat. Mengingat akan membebani dana masyarakat atau bahkan APBD baik saat pembangunan atau setelah selesai pembangunan, maka DPRD Jawa Barat harus memberi persetujuan. Hal ini diatur dalam Perda Jawa Barat No 9 tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah. Proyek besar dan monumental yang menggunakan lahan atau aset daerah layak dan harus dengan persetujuan DPRD. Tidak boleh kegiatan dilakukan secara \"diam-diam\" dengan melanggar asas tranparansi. Proyek ini terkesan \"ujug ujug\" dan baru diketahui setelah terberitakan pada acara \"ground breaking\". Tidak ada kejelasan dalam perencanaan apalagi sosialisasi. Pengkritisi bukan tidak menghormati tokoh Proklamator Bung Karno akan tetapi penghormatan harus proporsional dan beralasan politik, hukum, budaya dan agama. Perlu diketahui bahwa Proklamator itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Bukan Soekarno sendiri. Apakah pendirian patung di Taman GOR Saparua Bandung itu sudah berdasar kajian yang memadai ? Publik berhak mendapat informasi atas rencana Pemprov yang masuk kategori \"Informasi Publik\". UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban tersebut. Tujuan UU ini adalah \"menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik\". Gubernur Ridwan Kamil harus terbuka menginformasikan \"dokumen perjanjian\" kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dengan Yayasan Putra Nasional Indonesia. Sudahkah sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 dan Perda No 9 tahun 2010 ? Jika terjadi pelanggaran hukum, maka wajar jika terkena sanksi. Berdasarkan aspirasi dan kebijakan yang diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil harus segera mencabut izin dan menghentikan pembangunan patung Soekarno yang akan didirikan di area Taman GOR Saparua Bandung tersebut. Lalu, agenda acara 10 Agustus di Taman Saparua sebagaimana telah tersebar di berbagai media \"Upacara Rajah Ruwat Mandalika Ngadegna Monumen Bung Karno\" apakah diselenggarakan oleh Pemprov atau bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat ? Sudahkah mengantongi izin Kepolisian? Hal ini penting untuk dijelaskan agar acara tersebut tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Patung Soekarno adalah masalah. Bandung, 7 Agustus 2023
Peluang Anies Menangi Pilpres 2024
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa KENAPA Anies Baswedan harus dijegal? Kenapa Anies Baswedan harus digagalkan untuk nyapres? Kenapa Anies Baswedan harus dihadang, supaya tidak mendapat tiket maju di pilpres 2024? Muncul asumsi dan spekulasi publik, bahwa ada yang takut korupsi ini dan itu dibongkar oleh Anies Baswedan. Program ini dan itu tidak dilanjutkan oleh Anes. Takut bisnis haramnya dihentikan Anies. Takut karirnya habis karena tidak diakomodir oleh Anies. Dan macam-macam ketakutan lainnya. Makanya, Anies harus dijegal. Bagi mereka, Anies tidak menguntungkan. Malah sebaliknya, Anies berbahaya bagi mereka. Kenapa mereka harus takut? Kalau Anies tidak punya peluang memenangi pilpres, semua ketakutan itu mestinya tidak perlu ada. Kalau Anies dianggap kecil elektabilitasnya, kenapa harus dikhawatirkan? Inilah pertanyaan yang muncul di benak publik. Upaya menjegal Anies itu nyata. Karena dilakukan berulangkali dengan banyak kasus. Ini seperti menegaskan bahwa peluang Anies Baswedan menang dan jadi presiden sangat besar. Kalau peluangnya kecil, kenapa harus ditakuti dan dijegal? Ini logika paling simple untuk memahami gejala ketakutan itu. Kesimpulan yang sangat sederhana, dan mudah dibaca. Menjadi obrolan cukup sering di kalangan aktifis politik berbasis sejumlah survei (tidak semuanya dipublish) bahwa Anies berluang besar untuk menang. Baik ini obrolan para pendukung Anies, maupun obrolan mereka yang berada di kubu lawan Anies. Setidaknya sudah pernah ada dua lembaga riset melakukan survei pilpres. Dua lembaga survei yang tidak diragukan kredibelnya. Tidak biasa jualan sebagai konsultan politik sebagaimana umumnya lembaga-lembaga survei yang lain. Lembaga survei ini kredibel. Hasilnya: \"Head to head dengan siapapun, Anies menang\". Anies berpeluang besar menang. Ini kesimpulan survei. Bagaimana menjelaskannya? Bukankah saat ini, dalam banyak survei, posisi Anies Baswedan berada di urutan ketiga. Di bawah Prabowo dan Ganjar. Tidak hanya survei lokal, lembaga survei Australia juga menempatkan Anies di urutan ketiga. Selisihnya 6-7 angka. Anies nomor urut tiga. Ini hasil survei. Dalam posisi nomor tiga atau bontot, kenapa Anies masih ditakuti? Jawabnya: karena survei dilakukan sekarang. Sementara pilpres masih enam bulan lagi. Di enam bulan kedepan, situasi politik akan banyak perubahan dan akan mengalami eskalasi yang dinamis. Banyak variable yang belum muncul hari ini, dan akan muncul belakangan. Terutama pasca pendaftaran pilpres bulan oktober nanti. Kenapa survei saat ini Anies di urutan ketiga, paling bawah diantara Prabowo dan Ganjar? Adakah peluang Anies untuk menyalip kandidat lainnya? Ini penjelasannya: Pertama, masih banyak yang ragu apakah Anies bisa nyalon atau tidak. Banyak orang, terutama kalangan elit politik yang begitu yakin Anies tidak mrndapat tiket nyapres. Asumsi ini mempengaruhi dukungan kepada Anies. Di siai lain, jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) masih cukup besar. Sementara \"die hard\" pemilih fanatik sangat kecil. Artinya, alih dukungan (swing voters) dari lawan ke Anies masih sangat besar peluangnya. Dengan didaftarkannya Anies nanti di pilpres, ini memastikan Anies maju dan berpotensi mengubah peta elektabilitas. Kedua, penguasa yang dianggap sebagai penjegal Anies saat ini masih lumayan besar pengaruhnya. Setelah pendaftaran capres oktover nanti, penguasa akan segera dilupakan dan ditinggalkan pemilih. Dengan sendirinya akan berkurang pengaruhnya. Saat itu, rakyat akan fokus kepada capres yang muncul, terutama Anies yang dianggap memiliki kemampuan komunikasi publik yang lebih baik. Ketiga, karena rakyat fokus pada capres, maka panggung untuk para capres akan lebih banyak. Di sini, adu gagasan bahkan rekam jejak dan prestasi capres akan mendapat ruang untuk dikomunikasikan ke publik. Dan Anies punya rekam jejak yang lebih clear dan jelas dari pada capres lainnya. Begitu juga soal gagasan, Anies memiliki keunggulan dalam mengkomunikasikannya ke publik. Ini akan menjadi strategi unggulan Anies yang diandalkan untuk mampu menghipnotis publik. Keempat, setelah pendaftaran capres, akan ada logistik yang masuk. Mayoritas donatur menaruh sumbangannya di semua keranjang pasangan capres-cawapres. Dengan logistik ini, mesin relawan Anies yang jumlahnya jauh lebih besar dan lebih militan dari capres lain akan dapat secara masif untuk bergerak. Mengimbangi logistik yang saat ini berlimpah di capres yang lain. Kelima, ada lima kali debat pasangan capres-cawapes. Silahkan anda menilai, debat yang diikuti para capres, kira-kira siapa yang lebih mampu mempengaruhi publik. Anda pasti akan mengatakan bahwa Anies pemenangnya. Dan di debat ini, hampir semua rakyat dari segala lapisan nonton debat. Ini akan memberi pengaruh yang sangat besar. Memang, faktor kecurangan dan money politics akan selalu ada di pilpres dan punya pengaruh. Tapi, karena tidak ada incumben, kecurangan dan money politics akan relatif bisa diminimalisir pengaruhnya. Pengaruh yang paling besar dan ini akan menjadi variable penentu dalam pilpres adalah performa pasangan capres-cawapres, terutama capres. Mereka akan head to head, dan fokus pemilih akan diarahkan kepada para capres-cawapres. Di sini Anies Baswedan punya performa di atas yang lain. Inilah yang membuka peluang Anies Baswedan untuk menang. Jadi masuk akal jika pihak lawan banyak yang takut, karena Anies peluangnya cukup besar untuk menang. Jakarta, 5 Agustus 2023.
Sebuah Ketololan Menghancurkan Indonesia
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila. Bagi kita anak bangsa yang mencintai negeri ini tentu merasa kecewa atas delapan kesepahaman yang telah ditandatangani Presiden Jokowi dan Presiden China Xijimping. Bagaimana tidak, kesepahaman itu tidak setara dan merugikan Indonesia apalagi menyerahkan Ibu Kota Negara dari perencanaan sampai pembangunannya pada China (pasrah bongkokan). Apa tidak berbahaya? Bagaimana menurut Menhan dan Panglima TNI kalau itu merupakan penyelewengan kok diam tidak ada yang bereaksi. Apa pada UU IKN memang ada pasal yang membolehkan Ibu Kota Negara dijahitkan pada Negara Asing? Dan yang lebih aneh semua lembaga negara bisu, nggak ada yang memberikan pandangan apa lagi partai politik yang penting dapat bagian. Sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 kemudian memporakporandakan sistem berbangsa dan bernegara ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme. Kekuasaan tidak lagi dimusyawarahkan tetapi dipertarungkan banyak-banyakan suara, kalah menang, pertarungan, kuat kuatan, tipu-tipuan , kaya-kayaan, yang banyak uang bisa beli demokrasi, semua serba transaksional (wani piro). Negara tidak Lagi Menggunakan Konstitusi Apa kewenangan Presiden Jokowi sebagai kepala negara menandatangani kesepahaman dengan China? Dasarnya apa? Tentu sebagai kepala negara. Ada Pasal di konstitusi tentang kewenangan kepala negara di UUD 2002 itu? Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, terus tentang kekuasaan Kepala Negara itu ada di pasal berapa sehingga mempunyai kewenangan menjual IKN pada China?Apa menteri Menkopolhukam bisa menjelaskan pasal berapa kewenangan Kepala Negara itu agar rakyat tahu? Nenek moyang kita, Eyang Kertanegara atau dikenal dengan Sri Maharaja Kertanegara dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang punya keinginan besar untuk menyatukan Nusantara. Dia merupakan raja terakhir yang memerintah Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah putera Wisnuwardhana, Raja Singasari tahun 1248-1268. Ibunya yakni Waning Hyun yang bergelar Jayawardhani. Waning Hyun adalah putri dari Mahisa Wunga Teleng (putra sulung Ken Arok, pendiri Singasari, dari Ken Dedes). Kepemimpinanya diakui sampai Mongol. Bahkan, kemasyhuran Kertanegara ini memancing penguasa Mongol, yaitu Khubilai Khan untuk mengirim utusan ke Singasari. Tujuannya meminta sang raja mengakui kekuasaannya. Namun keinginan Khubilai Khan tak begitu saja dikabulkan. Raja Kertanegara yang sadar akan keagungannya dan kekuasannya tidak sudi menyerah. Utusan Mongol terakhir datang pada 1289. Namun, mukanya dirusak dan telinganya dipotong oleh Kertanegara. Akibatnya Khubilai Khan murka, ia mengirim angkatan perang Mongol berlayar menuju Jawa pada 1292. Mereka dipimpin oleh Shi Bi, Ike Mese, dan Gao Xing. Kitab Negarakrtagama menuliskan, Kertanegara disebutkan telah menguasai seluruh Jawa, Sunda dan Madura. Ia mengirim ekspedisi militer ke Malayu, menguasai Pahang di Semenanjung Malayu, juga menaklukkan Bali dan memboyong rajanya sebagai tawanan pada 1284. Mongol sampai ke Majapahit pada 1 Maret 1293, sebelumnya, mereka mendarat di Tuban, mendirikan perkemahan di tepi Sungai Brantas. Namun peta perpolitikan di tanah Jawa telah berubah. Raja Kertanegara telah tewas dibunuh oleh Raja Jayakatwang dari Kediri. Hal tersebut tidak diketahui oleh Jenderal Ike Mese. Serangan Mongol ke Jawa adalah sebuah invasi militer oleh pasukan Mongol yang berasal dari China untuk menyerang Jawa. Serbuan yang dilakukan pada 1293 ini dipimpin oleh Kubilai Khan, penguasa Kekaisaran Mongol dari Dinasti Yuan. Kala itu, Kubilai Khan mengirim sekitar 30.000 tentaranya ke Jawa untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Namun, serangan besar-besaran ini justru berakhir dengan kekalahan Mongol. Dengan kecerdikan Raden Wijaya, pasukan Mongol terpaksa harus mundur dan meninggalkan tanah Jawa kembali ke China. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada 31 Mei 1293 di Jawa, tepatnya di wilayah Surabaya. Bukankah bangsa ini bukan bangsa tempe yang mempunyai nenek moyang gaga perkasa dimana saat itu seluruh dunia takluk dengan Monggol termasuk Jasira Arab tunduk pada Monggol tetapi tidak dengan bangsa Jawa.Raden Wijaya mampu mengusir Mongol dan kalah harus meninggalkan Jawa. Mengapa kita sekarang menjadi negara tidak berdaya lemah terhadap China dan apa yang diinginkan kita tidak mampu menolak .Bagaimana dengan nikel yang dijual hanya 35 dolar, padahal di Sanghai 85 dolar belum lagi dibebaskan pajak selama 30 tahun. Sudah begitu masih menyelundupkan 5 juta ton biji nikel ke China dan kita tidak mampu protes apa lagi memotong telinga seperti yang dilakukan Kertanegara. Belum lagi Gas Canggu yang dijual murah ke China. Pengamat migas Kurtubi memberi contoh, ekspor gas bumi ke China sudah terjadi selama bertahun-tahun dengan harga yang sangat murah yakni hanya US$ 4 per mmbtu (Million Metric British Thermal Unit). \"Padahal harga pasar gas dunia saat ini adalah US$ 20 per mmbtu, tentunya mengekspor gas ke China sangat jelas merugikan negara, Sementara rakyat nya disuruh antri untuk beli Gas sementara China di beri harga murah. Semua ini harus dihentikan kita tidak perlu membangun IKN tergesa gesah biarlah nanti anak- anak bangsa sendiri yang membangun dan dibangun dengan rasa Nasionslisme yang tinggi tidak perlu menjahitkan Ibu Kota Negara pada China .Dan tidak perlu menguba Bahasa persatuan Indonesia dengan bahasa China hsnya pemimpin yang tolol melakukan hal yang demikian . Buka dadamu mana Nasionalisme Kebangsaan mu yang selama ini selalu menjunjung Soekarnoisme ?ternyata hanya pecundang. (*)
Di Mata Pendukung Lawan, Anies Dianggap Paling Ideal
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa SUATU malam, di rumah seorang pengusaha di Jakarta Barat, kami terlibat dalam sebuah obrolan. Santai tapi berbobot. Hadir di situ orang-orang penting. Ada anggota DPR, kepala daerah, pengusaha, bahkan sejumlah jenderal. Jumlahnya kurang dari 10 orang. Obrolan menyesuaikan isu yang sedang hangat. Mulai isu Golkar yang sedang dalam proses dikudeta ketua umumnya, demo buruh tanggal 10 Agustus nanti, hingga pilpres 2024. Semua terlibat dalam debat, kecuali para jenderal. Mereka diam, hanya sebagai pendengar setia. Konsisten menjaga etika profesi: tidak terlibat dalam politik praktis. Tak ada satu kata pun yang mereka keluarkan. Sesekali mereka senyum, mungkin sekedar untuk menghargai semangat para politisi yang sedang beradu data dan argumentasi. Yang hadir di rumah saudagar kaya itu adalah orang-orang dari lintas partai. Ada yang berasal dari partai pengusung Anies Baswedan. Ada dari partai pengusung Ganjar. Ada juga dari partai yang mengusung Prabowo. Cukup lengkap. Demi alasan disiplin, mereka yang ikut dalam obrolan malam itu menunjukkan loyalitasnya. Kekeuh mendukung keputusan partainya. Rasa optimisme masing-masing terlihat kalau capres yang diusung partai mereka akan menang. Masing-masing bucara dengan data survei, argumentasi dan analisisnya. Diskusi malam yang menarik dan makin lama makin seru. Jauh dari kesan emosional. Semua menyuguhkan argumentasi rasional. Maklum, mereka adalah para politisi senior. Sudah sangat matang. Usia rata-rata di atas 50 tahun. Ada yang di atas 60 tahun. Para politisi kawakan. Semakin malam, obrolon politik di meja makan semakin mengasikkan. Sedu kopi dan beberapa jenis jajan pasar telah memberi energi untuk terus melanjutkan obrolan. Temanya menarik, karena tentang masa depan bangsa. Kebulan asap rokok menanbah imajinasi politik yang semakin mempesona lawan bicara. Tampak para pendukung Anies Basweadan yang tetap konsisten dengan keyakinan data dan analisisnya. Bahwa 2024, Anies Baswedanlah presidennya. Begitu juga pendukung Ganjar dan Prabowo. Meski berdebat hebat tentang siapa yang akan menjadi pemenang pilpres 2024, tapi mereka sepakat dalam satu pendapat: \"Hanya Anies Baswedan yang mampu membawa masa depan bangsa ini lebih baik\". Dalam hal ini, mereka satu suara. Mereka satu pemikiran. Mereka satu kata: Anies yang paling mampu dan layak. Itu diungkapkan oleh masing-masing orang yang terlibat dalam obrolan malam itu. Jujur dan obyektif. Sebuah pengakuan dari hati yang jernih dan pikiran independen. Rekam jejak, integritas dan kapasitas Anies Baswedan diakui. Anies Baswedan yang paling layak memimpin negeri ini kedepan. Anies Baswedan paling menguasai berbagai persoalan bangsa, dan yang paling siap dengan gagasan serta rencananya membawa negara ini menjadi lebih baik ke depan. Satu kejujuran telah mereka ungkapkan. Meskipun sesungguhnya kita sudah sangat sering mendengar ungkapan ini dari banyak ulama, aktifis dan politisi. Karena alasan kedekatan, loyalitas kepada partai, dan alasan lainnya, mereka tidak ikut mendukung Anies. Itulah dilema yang kita sering dengar dari sejumlah tokoh dan politisi. Mereka yakin Anies Baswedan adalah calon pemimpin bangsa yang paling ideal untuk saat ini. Satu pengakuan yang jujur. Tapi sayangnya, mereka kehilangan hak independensinya karena telah terikat kontrak dengan partai atau capres lawan. Jakarta, 4 Agustus 2023
Fahri Hamzah: Generasi Al Fatih Indonesia Bisa Ciiptakan Gelombang Baru untuk Kemajuan Islam
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyayangkan sikap pihak tertentu yang membuat kategorisasi mengenai peran anak muda dalam politik. Ada upaya melarang anak muda untuk memimpin dan berperan dalam memajukan bangsa, dan terus melanggengkan kekuasaan para generasi tua di politik. \"Sekarang ini ada kategorisasi, bahwa seolah-olah usia anak muda kita ini belum boleh berperan atau atau kalau boleh berperan, berperannya boleh terlalu maksimal,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan Orasi Keumatan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Islah, Bondowoso, Jawa Timur, Sabtu (5/8/2023) malam. Padahal dalam sejarah Islam, menurut Fahri, anak muda atau pemuda menjadi pemimpin seperti Muhammad Al Fatih, Sultan Turki Ottoman yang berkuasa selama dua periode, yakni sejak Agustus 1444-September 1446, dan Februari 1451-Mei 1481. Al Fatih dikenal sebagai penakluk Konstantinopel (sekarang Istanbul, Turki), yang sekaligus mengakhiri riwayat imperium Kekaisaran Romawi Timur. \"Dia diangkat Sultan umur 19 tahun, pada umur 21 tahun memimpin penaklukan Konstatinopel dan mengubah namanya menjadi Istambul. Al Fatih bisa menaklukan sebuah imperium besar, artinya anak muda bisa membuat penaklukan besar,\" katanya. Karena itu, Fahri mengapresiasi kehadiran ribuan anak-anak muda yang tergabung dalam Majelis Bershalawat Al Fatih dalam Orasi Keumatan yang disampaikannya di Ponpes Al Islah Bondowoso ini. \"Malam ini, berkumpul banyak anak-anak muda putra dan putri bersemangat dan bershalawat, serta bergelora. Kalau Al Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstatinopel, maka anak-anak muda di sini juga akan punya penaklukkan baru,\" ujar Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Fahri lantas mengungkapkan, mengenai peran pemuda hebat yang disebutkan di dalam Al Qur\'an seperti Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, serta Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. \"Pemuda Ibrahim dikenal sebagai pemuda yang pandai beragumen atau hujjah. Dia berani berdebat dengan Raja Namrud, setelah menghancurkan patung atau berhala-hala,\" katanya. Sedangkan pemuda Ismail dikenal karena ketaatan setelah ada perintah dari Allah SWT untuk menyembeli dirinya dirinya. Karena ketaatan Ismail ini, pengorbanan dirinya saat ini diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha, turunnya perintah berhaji dan berkurban. \"Sementara dari garis keturunannya, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW telah merekonstruksi sejarah masa lalu dan memproyeksikan sejarah umat dan bangsanya ke depan,\" katanya. Kemudian selama 23 tahun Rasulullah SAW menyusun kekuatan dan akhirnya mendirikan Negara Madinah, serta menaklukan seluruh jazirah Arab dan daerah lain di dunia.,\" katanya. \"Rasulullah berhasil merekonstruksi pembangunan peradaban Islam sampai hari ini. Islam menjadi agama paling besar nomor dunia di dunia. Sehingga tidak akan muncul hari kiamat dalam waktu dekat, karena Islam menjadi rahmatan lil alamin,\" katanya. Fahri berharap para generasi Al Fatih di Indonesia bisa menaklukkan jiwa masyarakat Indonesia dan umat manusia dengan menciptakan gelombang baru untuk kemajuan Islam. Ia menilai maraknya LGBT saat ini, akibat kegalauan jiwa akan identitasnya. Padahal dirinya sudah jelas laki-laki atau perempuan sesuai kondratnya. Semua manusia sekarang murung, serta mengalami kegalauan yang luar biasa. \"Saya ingin gerenasi Al Fatih ini bisa menaklukkan hati dan jiwa manusia dengan mengajak bershalawat kepada Rasulullah SAW. Mari kita galakkan shalawat untuk menaklukkan jiwa yang sombong, angkara murka, menghancurkan kezaliman dan menghilangkan kemunafikan,\" katanya. Fahri meminta tradisi bershalawat harus digalakkan di seluruh Indonesia agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki jiwa dan kecintaan terhadap Islam. Sehingga Indonesia memiliki generasi rabbani (memiliki pengetahuan Al Qur\'an dan Hadist) yang bisa menyongsong kebangkitan Islam di masa akan datang. \"Tradisi bershalawat ini harus merata di seluruh tanah Jawa dan seluruh Indonesia. Kita nanti bikin Majelis Bershalawat di New York dan Washington DC agar pesan dan cinta mengenai ajaran Islam bisa sampai kepada mereka semuanya,\" tegas Fahri. Konsolidasi Kader Sebelum memberikan Orasi Keumatan, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terlebih dahulu menggelar konsolidasi kader di Ponpes Al Islah, Bondowoso pada Sabtu (5/8/2023) sore harinya. Konsolidasi ini dihadiri kader Partai Gelora dari tapal kuda atau pantura Jawa Timur, antara lain dari Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Jember dan lain-lain. Dalam orasinya, Fahri Hamzah menjelaskan berdirinya Partai Gelora didasari oleh narasi dan idealisme, bukan berorientasi pada uang, serta dalam kancah politik membawa gagasan rekonsiliasi. \"Alhamdulillah gagasan ini oleh Pak Jokowi (Joko Widodo). Akhirnya kubu Pak Jokowi dan kubu Pak Prabowo (Prabowo Subianto) terjadi rekonsiliasi,\" ungkap Fahri. Partai Gelora, lanjut Fahri, terus memberikan masukan yang konsisten kepada Jokowi dan Prabowo untuk untuk melanjutkan terus melanjutkan rekonsiliasi ini. Ia berharap masyarakat Indonesia bisa bersatu menjadi superpower baru dunia. Partai Gelora menginginkan agar Prabowo Subianto menjadi tokoh pemersatu di Pemilu 2024. \"Saya berharap dalam pesta demokrasi nanti, rakyat tidak berpecah belah dan berselisih seperti pada Pilpres 2019. Insyaallah Partai Gelora akan mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden,\" pungkas Fahri. (ida)
Rezim Jokowi Seharusnya Bersyukur atas Pernyataan Rocky Gerung
Oleh M. Nouval Dunggio - Aktivis Islam MEMANG orang Manado yang satu ini benar-benar hebat. Dia kuasai benar ilmu filsafat sehingga orang-orang sekelas Jenderal mantan Panglimapun gak bisa mencerna jalan pemikirannya. Maklum di tentara tidak biasa ada pertarungan otak. Yang ada pertarungan fisik atau senjata. Perintahnya hanya serang atau bertahan, pasang badan atau rebut dan bunuh. Ini yang terjadi saat ini. Rezim terbantu betul dengan pernyataan Rocky Gerung (RG). Kalau gak maka, isu apalagi yang akan diangkat untuk meninabobokan rakyat akan persoalan yang dihadapi rakyat lenyap. Isu JIS mulai hilang, begitu juga isyu Az-zaitun. Sejak Panji Tengkorak dinyatakan jadi tersangka, maka kasusnya mulai redup. Nah untung ada kasus RG dengan pernyataan bajingan tolol itu. Walaupun itu bukan bentuk penghinaan tapi para buzzerRp lakanatullah yang dungu menggoreng ini sampai gosong. Kata bajingan ini bukan baru RG yang mengucapkan di depan umum. Ibu Risma sewaktu jadi Walikota Surabaya dulu pernah berucap bajingan. Dan kyai sepuh pemberanipun dengan lantang jika rakyat terbiasa memilih pemimpin yang biasa main duit maka kita akan mendapatkan pemimpin berupa Walikota atau Gubernur bahkan presiden pun, kalau ini gak ramai dia dan buzzerRp gak tertarik melaporkannya. Terlebih KSP Moeldoko gak bertindak mengancam dengan memasang badan? Apa cara Moeldoko ini sekadar membayar hutang kepada Jokowi karena kemarin gak berhasil mencopet Partai Demokrat. Maka dari itu jangan sok suci pakai pasang badan segala, seolah-olah menjaga marwah dan jabatan Pak Presiden. Padahal ada udang di balik rempenyek. Kalau buzzerRp lakukan itu wajar aja karena memang mereka cari duit dan dungu bin tolol. Kalau gak gitu gak makan. Apalagi udah mau dekat-dekat masa jabatan hampir game over. Apalagi angin perubahan makin kencang berhembus menuju kemenangan. Jadi kesempatan apa aja di manfaatkan untuk menyerang kubu oposisi dan mencari peluang supaya bisa berkuasa lagi kalau bisa seumur hidup kayak raja-raja jawa. Agar keluarganya bisa aman terkendali. RG surut dan mundur? Oh tidak RG bukan tipikal pengamat politik yang kaleng-kaleng. RG sudah tegaskan bawa kasus dia ke jalur hukum. Supaya kita beradu argumentasi di pengadilan. Bukan beradu emosi yang berlatar belakang sentimen. Itu juga kalau pintar. Polisi di BARESKRIM MABES POLRI ada maju selangkah dalam pemikiran sehingga laporan buzzerRp untuk RG ditolak BARESKRIM. Akhirnya mereka lari ke POLDA dan katanya POLDA menerimanya. Ini juga membingungkan. Apa benar POLDA METRO JAYA menerimanya? Kalau menerima laporan buzzerRp berarti POLDA METRO lebih tinggi dari MABES POLRI. Dan kalau POLDA juga nanti menolak juga maka mereka akan turun ke POLRES dan terus turun ke bawah samps ke tingkat POS POLISI. Ini laporan kalau gak di back up orang kuat di luar polisi mana mungkin mau diterima POLDA METRO JAYA. Boleh jadi yang memback up laporan ini orang kuat dalam istana yang urat malunya udah putus atau waktu lahir dulu gak pernah di AZANIN dan di QOMATIN oleh orang tuanya di kuping kanan dan kiri sehingga saat jadi gede jadi pejabat tinggi udah gak punya malu. Berbuatlah semau kalian karena tsunami perubahan makin kencang yang akan menerbangkan segala macam penguasa dzalim yang korup, oligarki dan pengusaha hitam serta makhluk-makhluk penjilat penguasa. Rakyat biasa hanya bisa jadi pononton aja yang baik. Tapi kalau ada kesempatan gelombang Tsunami people power maka tamatlah kalian semua. Sampai kelobang semutpun akan di kejar oleh rakyat. Dan perusahan dan kekayaan kalian semua akan di nasionalisasikan oleh negara untuk membayar hutang akibat perampokan kalian. Gelombang dan hawa ini makin berhembus kencang. Kalian susah membendungnya. Karena tangan-tangan Tuhanpun ikut bermain di dalamnya. QUN FAYAKUN. Itu akan terjadi dengan mudah. Nuun walqolami wamaa yasturuun. Wallahul muwaffiq ... Wallahu A\'lam ... By: *MOH. NAUFAL DUNGGIO* (Aktivis dan Ustadz Kampung) Bekasi, 050823.
Ributi Kritikan Rocky Gerung, Para Politisi Malah Bungkam di Kasus Korupsi BTS Kominfo
Oleh Devis Abuimau Karmoy, M.I.Kom - Wasekjen Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Bidang Komunikasi dan Informatika Jakarta, FNN - Ucapan Pengamat Politik Rocky Gerung kian mendistorsi persoalan kasus korupsi mega proyek BTS Kominfo senilai Rp8,32 triliun di ruang publik. Dengan dalil membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran mendapat kritik dari Rocky Gerung, para politisi dari berbagai partai politik justru sibuk mencari pasal agar Rocky Gerung bisa dipidanakan. Sungguh ironis memang, perhatian para politisi yang mewakili partainya seakan ingin menyembunyikan bahkan melalui kritikan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi sepertinya ingin mengalihkan perhatian publik atas fakta hukum kasus mega korupsi BTS Kominfo yang telah menjerat Mantan Menkominfo Johnny G Plate, yang juga Sekjen Partai Nasdem. Mengapa demikian, karena sampai saat ini Presiden Jokowi yang menjadi sasaran kritik Rocky Gerung pun tak kunjung melaporkan ujaran Rocky Gerung ke pihak kepolisian. Sensitifnya para politisi atas kritikan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi kian membuat publik makin curiga akan adanya pengalihan isu atas kasus mega proyek BTS Kominfo senilai Rp8,32 triliun. Bahkan jumlah dana korupsi BTS yang dialirkan Irwan Hermawan ke berbagai pihak mencapai Rp243 miliar sebagaimana diketahui dalam pemberitaan di media massa. Sampai sampai aliran dana tersebut mengalir ke Nistra seorang staf ahli Sugiono, anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI. Lalu, ada nama Erry oknum di PT Pertamina Tbk yang disebut menerima aliran dana proyek BTP Kominfo senilai Rp10 miliar. Kemudian, ada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang juga telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Sebagaimana diketahui di Komisi I DPR RI ada sejumlah nama seperti Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI, Efendi Simbolon, TB Hasanudin, Meutya Hafid, Lodewijk Paulus, dan Nurul Arifin. Ada juga Adian Napitupulu, Fadli Zon, Prananda Paloh, Utut Adianto, bahkan ada Muhaimin Iskandar, Sjarifuddin Hasan, Hanafi Rais, serta politisi lainnya. Sungguh miris! Mengapa para politisi itu diam tanpa suara. Padahal jutaan rakyat di pedesaan terutama di kawasan 3T sangat menanti hadirnya proyek BTS Kominfo ini. Sebagai aktivis pemuda, saya menyerukan agar para wakil rakyat terutama yang berada Komisi I DPR RI agar jangan bungkam di kasus mega Proyek BTS Kominfo, pergunakan kepercayaan rakyat dengan tampil mendorong Kejaksaan Agung agar terus menelusuri aliran dana BTS Kominfo yang dikorupsi. Dibanding anda tampil ribut atas kritikan Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi, yang pada akhirnya publik membaca bahwa anda sedang memainkan narasi politik untuk mentutupi kasus korupsi dana mega proyek BTS Kominfo. (*)
Mekanisme Pengangkatan Rektor PTKIN
Catatan Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Dalam sepekan ini merebak pro-kontra narasi Rocky Gerung bajingan tolol di media sosial, tidak terkecuali di grup WA PROFESOR PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri). Atas unggahan-unggahan tersebut, salah seorang anggota grup menulis: Debat yang berkualitas itu debat substantif, bukan terkait calon ini dan itu, bukan Si A atau S1 B. Kalau memang kita mau memikirkan Indonesi, ya berdebatnya bagaimana memajukan negara dan bangsa kita. Itu baru kereeeeeen. Kalau isinya \'menggunjing\' Si A atau Si B, apa sih manfaatnya? Profesor yang lain merespons: Nah ini berkualitas. Memikirkan kemajuan negara RI dan mempertahankan jati diri bangsa itu jauh lebih penting. Posisi sebagai Guru Besar adalah berfikir untuk kemaslahatan ummat. Penulis pun menanggapi: Menyimak debat. Yang lain menimpali: Iya Prof. Hayouk kita diskusi, misalnya, sistem pendidikan yang lebih berkualitas yang bagaimana, atau cara menginternasionalisasikan lembaga pendidikan, atau hasil penelitian, atau peningkatan SDM. Ya masih banyak lagi. Gitu ya, Prof. Lainnya melanjutkan: Betul Prof Bisa juga ada tawaran sistem pembelajaran dengan MBKM yang sudah jalan bagaimana lalu kita yang belum bisa mengadopsinya dengan menyesuaikan kemampuan institusi tentunya. Ini sangat bermanfaat untuk pendidikan anak bangsa. Anggota yang lain mengajukan pertanyaan: Isu apa terkait dengan pendidikan yang saat ini perlu dibicarakan? Salah seorang anggota lainnya menjawab: Politik Pendidikan Nasional Era Jokowi. Bisa juga mempersoalkan Demokrasi di Perguruan Tinggi. Yang lain memberi dukungan pada gagasan pertama: Setuju Prof. Mari fungsikan WAG ini secara proporsional, sebagai sarana bagi para GB PTKI untuk berbagi atau sharing pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi, untuk memacu kemajuan institusional PTKI demi kemajuan bangsa. Kita perlu mendiskusikan bagaimana siasat mengaktualisasikan dan membumikan prinsip-prinsip as-syura, al-‘adalah, al-amanah, al-masuliyyah dan al-hurriyyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar demokrasi di negeri ini tidak menjadi \"democrazy\". Kita juga perlu mendiskusikan bagaimana mengakselerasi peningkatan mutu dan relevansi akademik PTKI agar cita-cita bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai centre of excellence studi Islam dan laboratorium Islam moderat dunia bisa terwujud. Mari kita perjelas dan pertegas distingsi dan karakteristik keilmuan, pembelajaran, dan kurikulum PTKI, agar institusi yang kita cintai dan telah membesarkan kita memiliki daya tarik, daya kompetisi, dan tingkat kepercayaan yang tinggi tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dengan penuh antusias anggota yang lain menambahkan: Banyak yang perlu didiskusikan tantangan PTKIN ke depannya, seperti karir dosen, publikasi internasional, riset, dsb. Anggota lainnya menyambung: Setuju Prof. WAG ini diharapkan menjadi panggung sekaligus arena sharing Best Practices untuk kemajuan akademik PTKIN, sekaligus pergulatan akademik para insan hebat yang ada di PTKIN. Dengan gaya yang khas dan lugas anggota senior menanggapi: Idealnya, grup WAG ini mendiskusikan isu-isu penting terkait pengembangan mutu PTKIN. Kenyataan di lapangan masih pating sliwer (simpang siur) dan liar, angel (sulit). Harus dimulai dari keseluruhan isi perut Kemenag pusat dulu. Jika yang maha kuasa di Kemenag tidak ambil prakarsa positif, ya sawa\' faqath (sama saja). Profesor senior lainnya menyambut: Sangat setuju, dimulai persoalan yang di sekitar kita, seperti mengawal scopus, gelar profesor, Dr. Hc, dan sebagainya. Penulis pun berusaha menyumbangkan pemikiran demikian. Salah satu fungsi pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak, serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Peguruan tinggi akan maju jika menomorsatukan kualitas akademik (academic quality), kebebasan akademik (academic freedom), dan otonomi. Senat sebagai organ universitas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan, serta melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik, memiliki peran penting dan strategis. Rektor sebagai organ yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas juga memiliki peran sangat menentukan dalam pengembangan akademik perguruan tinggi. Menteri Agama mengeluarkan PMA Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah. Pasal 4: Pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan melalui tahapan: (a) penjaringan bakal calon; (b) pemberian pertimbangan; (c) penyeleksian; dan (d) penetapan dan pengangkatan. Penjaringan bakal calon Rektor/Ketua dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor/Ketua, dan hasil penjaringan calon Rektor/Ketua disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan. Pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua dilakukan melalui rapat Senat yang diselenggarakan secara kualitatif dengan instrumen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerjasama. Hasil pemberian pertimbangan calon Rektor/Ketua disampaikan kepada Menteri melalui Rektor/Ketua. Menteri membentuk Komisi Seleksi untuk melakukan penyeleksian calon Rektor/Ketua dengan anggota berjumlah ganjil paling sedikit tujuh orang. Komisi Seleksi melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Rektor/Ketua, dan menyerahkan calon Rektor/Ketua kepada Menteri sebanyak tiga orang. Ketentuan lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 7293 Tahun 2015 tentang Pedoman Penjaringan, Pertimbangan, dan Penyeleksian Rektor/Ketua PTKIN Pada Kementerian Agama. Senat menyelenggarakan rapat pertimbangan kualitatif secara tertutup berdasarkan Pernyataan Kualitas Diri (PKD) calon Rektor/Ketua dalam rapat Senat secara langsung. Setiap anggota Senat memberikan pertimbangan kualitatif secara bebas, transparan, dan bertanggung jawab dengan cara mengisi instrumen. Senat menyerahkan hasil dan dokumen pertimbangan kualitatif calon Rektor/Ketua kepada Menteri melalui Rektor/Ketua. Komisi Seleksi melakukan seleksi terhadap calon Rektor/Ketua hasil pertimbangan kualitatif Senat dengan mengundang calon Rektor/Ketua untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Komisi Seleksi melakukan penilaian terhadap calon Rektor/Ketua secara bebas, profesional, dan bertanggung jawab, dan menyerahkan tiga nama calon Rektor/Ketua dengan nilai terbaik kepada Menteri. Mekanisme pengangkatan Rektor/Ketua dengan membentuk Komisi Seleksi begitu mengurangi kemerdekaan dan otonomi Kampus, demokratisasi, efektivitas, dan efisiensi. Tugas Komisi Seleksi tersebut telah terwakili oleh penilaian kualitatif Senat dan penyerahan tiga nama calon Rektor/Ketua dengan nilai terbaik kepada Menteri. Lagi pula dengan pertimbangan tertentu Menteri tidak pasti menetapkan calon Rektor/Ketua dengan nilai terbaik hasil kerja Komisi Seleksi menjadi Rektor/Ketua. Wallahu a’lam bish-shawab.
Opening Kafe Sosial Pedjuang di Bandung, Anies Baswedan Ajak Para Relawan untuk Solid
Bandung, FNN - Kafe Sosial Pedjuang resmi dibuka di Bandung, Jawa Barat. Kafe Sosial Pedjuang di Bandung yang berlokasi di Jalan Arcamanik Endah 64 ini adalah tempat integrasi gerakan sosial - politik dan bisnis, serta co-working space. Owner Kafe Sosial Pedjuang Bandung, Abdullah Syuaib memastikan bahwa tempat co-working space yang tersedia sangat cocok digunakan untuk berdiskusi santai dengan relasi dan jejaring. \"Selain itu, kafe ini juga menjadi wadah bagi masyarakat khususnya para relawan pendukung bacapres Anies Baswedan yang ingin berdiskusi,\" ujar Abdullah saat Opening Kafe Sosial Pedjuang di Bandung, pada Jumat (4/8/2023) malam. Sementara itu, Calon Presiden Anies Baswedan tampak hadir dan menyapa para relawan yang hadir saat opening Kafe Sosial Pedjuang. \"Saat ini kita menghadapi tantangan yang cukup besar, tapi bukan berat,\" ujar Anies yang saat itu mengenakan kemeja biru serta belangkon Jawa berwarna coklat. Anies berpesan pada para relawan pendukungnya agar selalu melempengkan niat agar dapat bersama-sama membawa Bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. \"Jadi kunci utamanya adalah solidaritas antar para relawan di seluruh Indonesia. Kita sama-sama menjadi satu demi perubahan dan kemajuan Indonesia,\" kata Anies. Kemudian, Head of Media and Communications TurunTangan, Leonardus Wical Zelena Arga menjelaskan bahwa Kafe Sosial Pedjuang merupakan sebuah inkubasi TurunTangan di bidang bisnis FnB. Leon mengatakan, Kafe Sosial Pedjuang sendiri telah tersebar di Jakarta (Lebak Bulus, Duren Tiga, Pejaten Timur, Harmoni), Jogja, Bandung, Cirebon, Banyumas, Bekasi, dan Medan. Adanya Kafe Sosial Pedjuang diharapkan dapat menjadi tempat ngopi yang membawa semangat perjuangan pagi para pengunjung. \"Beberapa Kafe Sosial Pedjuang di daerah menjadi model bisnis bagi relawan TurunTangan daerah itu sendiri,\" pungkas Leon. Kata Leon, hal ini dilakukan guna melatih para relawan tidak hanya bergerak di bidang sosial politik saja tetapi juga dalam bidang bisnis. (*)
POPULER
