Surabaya, FNN - Bakal Calon Presiden RI Anies Baswedan memaparkan konsep kesejahteraan sosial bagi masyarakat di hadapan para kiai yang menghadiri acara Khataman Al-Qur'an dan Tirakat di Pondok Pesantren At-Tauhid, Jagir Sidoresmo II, Wonokromo, Surabaya, Jatim, Kamis.

"Kami menyadari bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa otomatis terjadi, harus direncanakan dan diletakkan sebagai prioritas," kata Anies di Pondok Pesantren At-Tauhid Surabaya.

Aspek pertama yang mampu memunculkan kesejahteraan sosial, kata dia, didasari terbentuknya sistem pemerataan dan kualitas pendidikan yang terarah, termasuk di pesantren.

"Para kiai, para guru yang ada di pondok pesantren bisa konsentrasi dengan pendidikannya. Pemerintah bisa bantu terkait dengan sumber dayanya dan fasilitasnya sehingga pondok pesantren yang ada di Indonesia bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Anies, dengan adanya sistem pendidikan yang berkualitas dan terarah, akan berdampak pada sektor lainnya seperti perekonomian dan kesehatan.

Ia mencontohkan pada sektor perekonomian juga berbicara soal stabilisasi harga pangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu, perlu orang-orang berkompeten dan inovatif pada beragam bidang seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

"Prioritas kami adalah bagaimana harga kebutuhan pokok itu bisa terjangkau," ujarnya.

Sektor perekonomian juga mengacu pada ketersediaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Dengan begitu, kata Anies, angka kemiskinan bisa ditekan.

"Lapangan pekerjaan juga menjadi prioritas. Alhamdulillah, dengan silaturahmi ini, kami bisa menjalin dan mendapatkan petunjuk arahan," katanya.

Selain perekonomian, lanjut dia, aspek pendidikan memiliki peran penting pada peningkatan akses kemudahan pelayanan di setiap fasilitas kesehatan.

"Jika masyarakat ada yang sakit, harus mendapatkan pelayanan hingga tuntas. Kami mengetahui sekarang ini problematika yang dihadapi masyarakat ketika sakit adalah biaya, dan bisa jatuh miskin ketika sakit," ucapnya.

Anies menyatakan siap mewujudkan empat hal dalam upaya menghadirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat bersama seluruh ulama di Indonesia.

"Kami berharap doa, restu, dan dukungannya untuk memperjuangkan perubahan yang sesungguhnya," tuturnya.

Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)