ALL CATEGORY
Menteri PAN-RB Minta ASN Memangkas Birokrasi Berbelit
Jakarta, FNN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta para aparatur sipil negara (ASN), terutama ASN di Tabanan, Bali agar memangkas birokrasi yang panjang dan berbelit. Menurut Anas, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat, pemangkasan birokrasi yang panjang dan berbelit itu dapat membuat masyarakat lebih cepat merasakan dampak dari pelayanan publik yang dihadirkan pemerintah. \"Inilah tugas Pak Bupati (Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya), melihat berapa lama setiap pelayanan diberikan ASN sehingga birokrasi kita jadi lebih sederhana dan segera dirasakan masyarakat dampaknya,\" ujarnya saat menghadiri kegiatan Mengajar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Bali. Selain memangkas birokrasi yang panjang dan berbelit, Anas juga menyampaikan dua langkah lainnya yang dapat dilakukan ASN dan pemerintah-pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat segera merasakan dampak dari birokrasi yang ada. Pertama, kata dia, pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital. Namun, Anas menegaskan transformasi digital itu bukan berarti pemerintah daerah membuat aplikasi-aplikasi baru, melainkan mengintegrasikan aplikasi yang ada ke dalam satu portal pelayanan publik. Yang kedua, Anas mengatakan pemerintah daerah perlu berpihak kepada masyarakat, seperti saat membuat kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan, kata dia, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan tersebut berorientasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan komitmen untuk membenahi birokrasi di bawah kepemimpinannya. Ia lalu mengapresiasi arahan Anas yang komprehensif kepada para ASN, khususnya ASN Tabanan. \"Semoga dengan hadirnya Menteri PAN-RB Azwar Anas di sini menjadi api penyemangat bagi kami jajaran ASN Tabanan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa birokrasi saat ini begitu mudah efektif, dan efisien,\" kata dia.(ida/ANTARA)
Dirjen Imigrasi Memastikan Data Biometrik Pemilik Paspor Aman
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim memastikan data biometrik pemilik paspor aman, dan saat ini sedang dilakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data paspor sebanyak 34 juta milik Warga Negara Indonesia (WNI).“Sudah dipastikan bahwa data biometrik aman,” ujar Silmy Karim ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan menunggu hasil penyelidikan dari tim gabungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).“Data paspor bocor oleh hacker itu kan baru dugaan. Kominfo, BSSN, dan Imigrasi sedang selidiki kebenarannya,” tuturnya.Silmy menginformasikan bahwa tim gabungan tersebut akan bekerja selama 14 hari kerja. Informasi terpenting yang telah ia peroleh adalah keamanan data biometrik milik para pemegang paspor.“Dan sudah dicek pada tahun 2023, tidak ada yang berhasil menjebol database Imigrasi,” kata Silmy.Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan pihaknya bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) saat ini masih dalam proses melakukan asistensi penanganan insiden atas dugaan kebocoran data paspor sebanyak 34 juta milik Warga Negara Indonesia (WNI).Hal itu menjadi bagian dari koordinasi yang telah dilakukan BSSN dengan pihak-pihak terkait di antaranya tim Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kemenkominfo, CSIRT Kemenkumham, Pusdatin Kemenkumham, serta Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.\"Hingga saat ini tim teknis BSSN bersama dengan tim teknis Kemenkumham sedang melakukan asistensi penanganan insiden, validasi dan investigasi atas dugaan insiden kebocoran data paspor WNI tersebut,\" kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dalam keterangannya yang diterima ANTARA, Jumat.Selain investigasi data, BSSN dan Kemenkumham juga menjalankan beberapa langkah mitigasi risiko sehingga data yang saat ini ada tetap terjaga dan tidak mengganggu layanan terkait.Di samping itu, BSSN mengimbau pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan ekosistem terkait lainnya untuk bisa meningkatkan keamanan data pribadi yang dimilikinya agar tidak terserang kejahatan siber.\"BSSN mengimbau kepada seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali Data Pribadi, dan Subjek Data Pribadi untuk senantiasa meningkatkan keamanan data pribadi dan sistem elektronik yang dioperasikan,\" ujar Ariandi.(ida/ANTARA)
Mantan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Ditahan KPK
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono yang menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Andhi Pramono dihadirkan oleh penyidik KPK dengan mengenakan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat sore.\"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka dimaksud selama 20 hari pertama, terhitung 7 Juli sampai 26 Juli 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.Para Jumat pagi, tersangka Andhi Pramono awalnya menjalani pemeriksaan oleh penyidik lembaga antirasuah. Setelah menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, penyidik KPK pada Jumat sore mengumumkan penahanan terhadap Andhi Pramono.Nama Andhi Pramono menjadi sorotan warganet setelah foto rumah mewahnya di kompleks Legenda Wisata Cibubur dan gaya hidup mewah putrinya viral di media sosial.KPK juga menyatakan telah menerima laporan dan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari media sosial soal Andhi Pramono.Atas laporan tersebut, KPK kemudian memanggil Andi Pramono untuk memberikan klarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) pada 14 Maret 2023.Pemeriksaan LHKPN tersebut kemudian terus bergulir hingga naik ke tahap penyidikan pada 15 Mei 2023. Andhi Pramono akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi.Penyidik KPK selanjutnya menetapkan Andhi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).\"Meng-update penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat Bea Cukai Makassar, bahwa yang bersangkutan juga kami tetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.Dijelaskan pula bahwa penetapan status tersangka TPPU terhadap Andhi Pramono dilakukan setelah penyidik menemukan barang bukti terkait upaya menyembunyikan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi.\"Ada dugaan tersangka ini menyembunyikan, dengan sengaja menyamarkan asal usul dari aset yang diduga diperoleh dari korupsi. Berdasarkan kecukupan alat bukti, kami tetapkan lagi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Untuk Mewujudkan Pemilu Damai, Polri Menggandeng Jurnalis Menjadi "Cooling System"
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Biro SDM dan Divisi Humas menggandeng jurnalis atau wartawan menjadi cooling system dalam rangka mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan damai lewat kegiatan Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup.Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengingatkan potensi polarisasi, kampanye hitam, kampanye negatif, serta politik identitas yang terjadi pada 2018-2019 dapat terulang pada 2024.\"Kejadian seperti itu pasti akan dikemas juga oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang ingin membuat situasi menjadi panas, menjadi gaduh dan memenangkan salah satu golongan, salah satu kelompok,\" kata Dedi dalam pembukaan acara Bhayangkara Presisi Seven Soccer Cup di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Meski politik identitas, polarisasi, kampanye hitam dan negatif sulit untuk dicegah, tambah Dedi, Polri membentuk Satgas Nusantara mampu menjadi cooling system di masyarakat pada 2024.Satgas Nusantara bentukan Polri tersebut menggandeng sejumlah pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan media massa.\"Teman-teman media selalu mem-branding, selalu menginformasikan tentang keberagaman, tentang moderasi beragama, tentang kebhinnekaan, tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini,\" kata Dedi.Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan sejatinya pesta demokrasi adalah pesta seluruh rakyat Indonesia saat masyarakat bersuka riya menghadapi pemilu sehingga dalam menghadapi pesta tersebut tidak lagi diisi dengan hal-hal yang memecah belah bangsa.Ia berharap Pemilu 2024 tidak ada lagi istilah cebong dan kampret atau kelompok mayoritas dan minoritas mengingat rangkaian pesta demokrasi ini akan berlangsung panjang dari November 2023 sampai Februari 2024.Itu pun jika setelah hari pencoblosan pada Februari 2024 keputusan hasil pemilu dapat diterima semua pihak. Jika tidak maka akan terjadi dua putaran pemilihan sehingga proses Pemilu 2024 akan berjalan sampai pertengahan 2024, kemudian dilanjutkan pilkada serentak mulai dari Aceh sampai Papua.\"Tahun depan yang menjadi tugas-tugas panjang kepolisian, termasuk rekan-rekan media dalam rangka menginformasikan, mengedukasi masyarakat, memberikan literasi yang terbaik agar tetap menjaga persatuan, kesatuan, kebhinnekaan, keberagaman, dan moderasi beragama,\" ujar Dedi.Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menambahkan Polri dan media massa merupakan mitra strategis dalam menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas.Cooling system, kata Sandi, dimaksudkan untuk menjaga dan mencegah gangguan kamtibmas melibatkan seluruh komponen bangsa sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terjaga dan terkendali.Menghadapi Pemilu 2024, Divisi Humas Polri diperkuat dengan pembentukan kelompok kerja dan penambahan jabatan fungsional baru.\"Jadi, ada tambahan jabatan fungsional untuk humas sudah jadi. Saat ini sudah di tangan Kementerian PAN-RB, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan kapolrinya sehingga bisa kami eksekusi untuk menyambut Pemilu 2024,\" kata Sandi.(ida/ANTARA)
Solo People Power: Turunkan dan Adili Rezim Korup, Kembalikan Kedaulatan ke Tangan Rakyat
Surakarta, FNN - Aksi people power yang digelar di jalan Kartopuran tepatnya di depan gedung Umat Islam Kartopuran, Gladak Solo berjalan damai. Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Mudrick S Sangidu, Koordinator People Power dan penanggung jawab aksi tersebut. Dalam aksinya Mudrick menegaskan bahwa keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi semakin rusak. \"Telah terjadi banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Hal ini sangat mencederai rasa keadilan,\" katanya di tengah massa, Jumat (07/07/2023). Menurut Mudrick rakyat saat ini tidak bisa menyalurkan aspirasi kepada wakil rakyat yang duduk di Parlemen. Mulai dari tingkatkan DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun DPR RI. Anggota Legislatif tidak lebih hanya sebagai stempel rezim. Oleh karena itu lanjut Mudrick, rakyat perlu menyampaikan pendapatnya melalui aksi turun ke jalan supaya aspirasi rakyat didengar oleh rezim saat ini. Mudrick menyebut Jokowi gagal dalam memimpin negara. Namun DPR seakan tutup mata atas kegagalan itu. \"Salah satu tanda kepemimpinan negara telah gagal menjalankan tugas dan amanahnya adalah ketika perilaku korup rezim dalam segala tingkatan terus meningkat bahkan merajalela. Rezim Jokowi telah secara nyata menampakkan tanda itu,\' tegasnya. Korupsi rezim Jokowi diperparah dengan adanya pencurian, perampasan, perampokan dan segala jenis nama lainnya yang identik telah benar-benar dilakukan oleh sekian banyak pejabat negara dan pihak-pihak lain yang bekerja sama dengan mereka. \"Belum usai pengusutan skandal Kemenkeu 349 T, kemudian muncul kasus BST Kominfo 7 Triliun,\" tegasnya. Rezim tidak peka bahwa korupsi telah benar-benar merampas rasa keadilan, kesejahteraan rakyat, dan masa depan bangsa. Rezim penguasa yang gagal mencegah dan mengatasi perilaku korup diri sendiri dan kroni-kroninya sudah seharusnya mundur. \"Berkali-kali mukanya ditampar perkara korupsi, tapi kenapa Presiden Jokowi seperti tenang-tenang saja dan seolah-olah tidak terusik oleh perkara-perkara korupsi, bahkan oleh pembantu dan bawahannya sendiri? Apakah Jokowi ikut terlibat atau setidaknya itu cara Jokowi melindungi anak-anak, keluarga, dan kroninya yang diduga (telah dilaporkan) korupsi?,\" kata Mudrick geram. Saat ini kata Mudrick, rakyat butuh presiden yang tegas, berani, dan konsisten menyatakan perang melawan korupsi. Bukan presiden yang embas-imbis dan tak bernyali. \"Oleh karena itu, sudah sepantasnya Presiden Jokowi dan rezim korup ini menyatakan berhenti dan mundur. Jika tidak, maka kekuatan rakyat people power yang akan menurunkannya dan kemudian mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat,\" paparnya. (Ida).
People Power di Solo: Dipancing Oleh Kegelisahan Publik Terhadap Ketidakpastian Arah Pemilu
Jakarta, FNN – Hari ini, Jumat (7/7/23) Mudrick Sangidu akhirnya melakukan aksi people power di Solo. Aksi digelar usai sholat Jumat dan lokasi aksi dipindah dari Bundaran Gladak yang letaknya tak jauh dari kantornya Gibran, Walikota Solo, ke Jalan Kartopuran. Aksi Mudrick ini baru pemanasan dan kemungkinan besar akan diikuti aksi-aksi lain dari berbagai kota di Indonesia. Aksi ini dilakukan karena cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak berhenti juga sampai saat ini sehingga masyarakat merasa tidak ada ketidakpastian bahwa Pemilu 2024 akan jujur dan adil. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (7/7/23) mengatakan, \"Kelihatannya akan ada orkestrasi. Sebetulnya ini pemanasan saja, menguji daya tahan oposisi. Kelihatannya Pak Mudrick mengambil inisiatif, karena dalam 2-3 bulan ini pertemuan konsolidasi itu intensif di Solo,\" katanya. Rocky mengerti dan memahami psikologi Mudrick, seorang yang umurnya mungkin sudah 80 tahun dan terlibat dalam politik sejak orde baru. Jadi dia mau melihat apa sebetulnya ujung dari reformasi. “Jadi, niat beliau adalah menghendaki supaya reformasi itu ditemukan kembali reinventing our reformation, the spirit of reformation. Kira-kira begitu. Tetapi, karena penampilan Pak Mudrick selalu berapi-api, lalu dihubungkan dengan segala macam orang. Padahal tidak begitu. Mudrik orang yang baik hati, sangat santun, memang bawaannya bringasan, pembawaan dari muda, karena mudanya adalah aktivis. Dia dulu aktivis PPP yang diatur oleh Orde Baru,” ungkap Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky juga mengatakan bahwa bagi orang seumur Mudrick, apa yang dilakukannya tidak ada urusannya dengan kepentingan pribadi. “Jadi, Pak Mudrick tidak perlu dicurigai. Dian cuma ingin mengatakan people power means kedaulatan rakyat,” ujar Rocky. Menurut Rocky, Mudrick mengerti kimia politik orde baru, dia ikut semua proses politik reformasi, bahkan di masa Jokowi dia tahu bahwa ada hal yang tidak beres. Dia elit lama di Solo dan mengerti seluk beluk perkembangan politik dan karier Jokowi selama menjadi Walikota. Mudrick hafal anatomi politik Solo. Oleh karena itu, kata Rocky, dia berpikir untuk mengambil inisatif memulai semacam gerakan moral dari Solo. Lalu semuanya panik, lalu Intel bekerja, lalu mahasiswa mulai dihalangi segala macam, bahkan kemarin nyaris dibatalkan. Tetapi, akhirnya mungkin pemerintah membiarkan, tapi jangan mengganggu pemerintahan Solo. “Tetapi, ini kan hanya percobaan yang akan diikuti juga di Makassar, di Medan, segala macam. Itu tidak tertahankan,” ujar Rocky. “Jadi, semakin rezim melakukan rezimitasi, semakin kegiatan oposisi mengaktifkan diri. Karena ini saling uji coba sampai di mana kekuatan istana berhadapan dengan kegelisahan publik atau bahkan menjadi kemarahan publik. Itu intinya. Ini semua terjadi karena cawe-cawe Jokowi nggak berhenti. Kalau Pak Jokowi berhenti saja, kasih sinyal bahwa oke dia akan jelaskan pada publik bahwa mulai sekarang dia akan jadi Panditoratu segala macam. Tapi itu enggak terlihat. Jadi, ini sebetulnya dipancing oleh kegelisahan publik terhadap ketidakpastian arah pemilu,” ujar Rocky. (ida)
Upaya Pembebasan Pilot Susi Air Masih Terus Dilakukan
Jayapura, FNN - Presiden Joko Widodo mengatakan berbagai upaya untuk membebaskan sandera pilot Susi Air hingga kini masih terus dilakukan pemerintah bersama aparat keamanan.\"Kita ini jangan dilihat diam saja loh. Karena sudah berupaya dengan amat sangat, namun tidak bisa dibuka terkait apa yang sudah dikerjakan di lapangan,\" ujar Presiden Jokowi di Jayapura, Papua, Jumat.Kepada wartawan seusai membuka Papua Street Carnival yang dipusatkan di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Presiden Jokowi mengatakan apa yang sudah diupayakan dan dikerjakan terkait pembebasan sandera tersebut tidak bisa diungkap.\"Pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih terus berproses,\" tegas Presiden Jokowi.Presiden Jokowi mengakui tadi malam (Kamis 6/7) sudah melakukan rapat terkait hal tersebut, namun tidak bisa diungkap dan dibuka apa hasilnya.\"Yang pasti pemerintah akan terus berupaya untuk membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu,\" ucap Presiden Jokowi.Sementara itu Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan pihaknya masih mengedepankan proses negosiasi guna membebaskan pilot Susi Air yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.Negosiasi dilakukan dengan melibatkan keluarga Egianus, tokoh masyarakat, serta tokoh agama, dan prosesnya masih berlanjut.\"Memang negosiasi masih di kedepankan untuk membebaskan pilot Philip,\" kata Kapolda Irjen Pol Fakhiri.Pilot Philip disandera sejak 7 Pebruari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawat Susi Air di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Pesawat itu kemudian dibakar KKB pimpinan Egianus Kogoya.(sof/ANTARA)
Propam Polri Klarifikasi Dugaan Pelanggaran AKBP Tri Suhartanto
Jakarta, FNN - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sedang mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan AKBP Tri Suhartanto dengan melakukan klarifikasi terkait transaksi senilai Rp300 miliar seperti yang diungkapkan Novel Baswedan.\"Setelah nanti dari Propam mengklarifikasi, apabila itu menyangkut kode etik dan profesi, maka akan ditangani oleh Propam,\" kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.Menurut Sandi, jika hasil pemeriksaan tersebut terbukti ada tindak pidana, maka penanganan perkara akan dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri.\"Tapi, apabila kasus itu menyangkut masalah pidana, maka akan dilimpahkan ke Bareskrim,\" tambah Sandi.Jenderal bintang dua itu mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah meminta Divisi Propam Polri untuk menindaklanjuti kasus AKBP Tri Suhartanto yang menjadi perhatian publik.\"Sehingga, nanti hasil verifikasinya akan disampaikan apakah melanggar kode etik profesi atau mungkin malah bukan tindak pidana, karena mungkin berita itu belum terverifikasi dengan jelas,\" katanya.Sandi menambahkan pemeriksaan AKBP Tri Suhartanto masih berlangsung untuk memastikan transaksi Rp 300 miliar tersebut. Hasil klarifikasi akan disampaikan ke publik setelah pemeriksaan itu selesai.\"Ya, nanti kami akan minta perkembangan dari Propam seperti apa,\" kata Sandi.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Medan, Sumatera Utara, Rabu (5/7), mengatakan AKBP Tri Suhartanto telah diperiksa Divisi Propam Polri terkait transaksi Rp300 miliar.Isu transaksi mencurigakan milik Tri Suhartanto, selaku mantan pegawai KPK di bidang penindakan, itu pertama kali diungkap oleh Novel Baswedan, mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.Novel mengatakan hal itu dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya berjudul \"Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK\" yang tayang pada Minggu (2/7) dan sudah diizinkan untuk dikutip.Novel mengatakan transaksi yang termuat dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu diduga melibatkan seorang pegawai di bidang penindakan.\"Sebagaimana telah saya jelaskan di podcast saya, soal itu (transaksi janggal mantan pegawai KPK), pimpinan KPK sudah tahu. Bahkan, Dewas (Dewan Pengawas) KPK sempat memeriksa, sehingga pimpinan dan Dewas KPK yang mestinya menjelaskan mengapa mereka tidak tindaklanjuti,\" kata Novel.Mantan pegawai KPK yang dimaksud itu ialah Tri Suhartanto saat bertugas sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyidik KPK. Terhitung sejak 1 Februari 2023, masa tugas Tri Suhartanto di KPK telah berakhir dan kembali ke Polri.(spf/ANTARA)
Penetapan Tersangka Hasbi Hasan Dinyatakan Tidak Sah
Jakarta, FNN - Kuasa hukum Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan, tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, mengatakan penetapan tersangka terhadap kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan tidak sah.\"Penetapan tersangka yang disandang Pak HH (Hasbi Hasan) itu dinyatakan tidak sah,\" kata anggota Tim Kuasa Hukum Hasbi Hasan, Erik Prabualdi, usai sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat.Erik mengatakan agenda sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Jumat, ialah penyerahan kesimpulan dari pihak Hasbi Hasan selaku pemohon dan KPK selaku termohon.\"Hari ini, kami menyerahkan kesimpulan dari persidangan Senin yang lalu (3/7). Kami sudah mengajukan permohonan, jawaban, mengajukan saksi, ahli. Hari ini adalah sidang terakhir untuk menyampaikan kesimpulan dari masing-masing pihak terkait fakta-fakta persidangan yang sudah disampaikan sebelumnya,\" jelasnya.Lebih lanjut, Erik mengatakan bahwa pihaknya menilai tidak terdapat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka terhadap kliennya oleh lembaga KPK.\"Bukti permulaan itu harus didukung oleh dua alat bukti. Kami melihat termohon (KPK) dalam persidangan itu tidak ada bukti yang menunjukkan dua alat bukti permulaan tersebut,\" tambahnya.Dengan penetapan tersangka secara tidak sah itu, Erik juga meminta agar penyidikan yang dilakukan juga dianggap tidak sah.\"Yang kami nilai itu tidak adanya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan tersangka kepada klien kami,\" imbuhnya.Erik menambahkan pihaknya berharap agar Majelis Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan kliennya.\"Harapannya, supaya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa mengabulkan permohonan yang kami sampaikan,\" katanya.Hasbi Hasan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada Jumat (26/5). Gugatan dengan nomor perkara dan nomor surat 49/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu menggugat terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK terhadap dirinya.Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Jumat, salah satu isi petitum permohonan Hasbi Hasan adalah sebagai berikut:\"Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon (KPK) yang berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh termohon dan penetapan tersangka terhadap diri pemohon (Hasbi Hasan) oleh termohon.\"Sidang perdana gugatan praperadilan Hasbi Hasan melawan KPK digelar pada Senin (3/7). Sementara itu, pembacaan putusan akan dilaksanakan pada Senin (10/7).Sebelumnya, Selasa (6/6), penyidik KPK mengumumkan penetapan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di MA, yakni Hasbi Hasan (HH) dan Dadan Tri Yudianto (DTY) selaku mantan Komisaris PT Wika Beton.KPK mengungkapkan bahwa HH menerima aliran uang dari DTY untuk mengurus penanganan perkara di MA. Penyidik KPK menemukan DTY menerima uang Rp11,2 miliar untuk mengurus perkara di MA, di mana sebagian dari uang tersebut diduga diberikan oleh DTY kepada HH.Meski tidak menyebut nominal yang diterima HH, penyidik KPK memperkirakan jumlahnya mencapai miliaran rupiah.(sof/ANTARA)
Setjen DPR Membantu Timwas Haji untuk Perbaikan Layanan
Jakarta, FNN - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menjadi supporting system atau sistem pendukung bagi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR dalam perbaikan layanan haji.\"Dari Januari, Februari, kami (Setjen DPR) sudah merancang, mengidentifikasi kemungkinan masalah-masalah apa saja yang akan ditemui saat pelaksanaan ibadah haji di lapangan, sehingga check list yang dibuat oleh tim (Setjen DPR) untuk Timwas itu lebih dipersiapkan secara baik,\" kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.Ia menuturkan Timwas Haji DPR tahun 2023 ini memang dipersiapkan lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya. Persiapan keberangkatan dibahas lebih awal dan identifikasi masalah didata terlebih dahulu sebagai bekal Timwas Haji DPR sebelum melakukan tugasnya.Sehingga, tutur Indra, fungsi pengawasan ibadah haji oleh DPR terhadap pelaksanaan haji tahun ini memang terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kritik dan saran Timwas DPR kini lebih terdengar, sepak terjangnya juga jadi harapan sejumlah jamaah yang menghendaki ada perbaikan pelayanan.Indra melihat semangat tinggi para wakil rakyat menjalankan tugas pengawasan demi perbaikan pelayanan haji di masa depan.Indra pun ikut terjun ke lapangan untuk memastikan seluruh jajarannya di Setjen DPR RI bekerja optimal mendukung kinerja Timwas Haji mengawasi pelaksanaan haji, baik itu mengecek pemondokan jamaah, melihat katering, fasilitas transportasi, hingga memantau ibadah jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.\"Semua dilihat, semua didengar, masukan-masukan masyarakat terhadap Dewan dan itu nantinya akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan yang akan disampaikan pada saat rapat kerja dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama,\" ujar pria asal Pidie, Aceh, ini.Sekretariat Jenderal DPR RI juga menyiapkan jalur publikasi kinerja Timwas Haji DPR tahun ini. Indra mengatakan publikasi kinerja DPR ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap kerja-kerja pengawasan yang dilakukan DPR selama ini.\"Ini penting dilakukan agar masyarakat menjadi tahu apa saja yang dikerjakan DPR dan ini bagian dari akuntabilitas DPR terhadap kinerjanya yang selama ini mungkin publik tidak terlalu banyak tahu,\" kata Indra.(sof/ANTARA)
POPULER
