ALL CATEGORY
Polri Mengajak Peran Aktif Masyarakat Menindak Premanisme
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajak peran serta masyarakat dalam memberantas premanisme, menciptakan kondisi lingkungan aman dan kondusif.\"Sinergitas antara polisi, masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) terkait sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan lingkungan sehingga tercipta kondisi sesuai yang diharapkan,\" kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabgpenum) DivHumas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah di Jakarta, Senin.Nurul menyebutkan, Polri senantiasa melaksanakan kegiatan kepolisian dalam rangka menertibkan premanisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri.Penertiban premanisme tersebut tertuang dalam tugas pokok Polri yang termaktub dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002.\"Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat,\" tutur Nurul.Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dijabarkan lagi dalam Pasal 14, di antaranya melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.Meski begitu, sinergitas antara polisi dan masyarakat serta pemangku kepentingan terkait diperlukan dalam menjaga keamanan lingkungan di masyarakat.\"Terkait premanisme, apabila ada masyarakat yang dirugikan atau diintimidasi oleh orang atau kelompok tertentu silakan melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui Bhabinkabtimas,\" ujar Nurul.Sejumlah kepolisian daerah secara masif menindak premanisme, seperti di Poltabes Medan membentuk satgas penanganan premanisme dan begal, begitu pula dengan Polres Barito Selatan.(ida/ANTARA)
Terkait Kasus Migor, Kejagung Memeriksa Pejabat Kemendag
Jakarta, FNN - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI memeriksa Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan sebagai saksi dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumeda, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyebutkan saksi berinisial SH.Selain SH, kata dia, penyidik juga memeriksa seorang PNS di kementerian tersebut berinisial AS.\"Kedua orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam Januari 2022 sampai dengan April 2022,\" kata Ketut.Saksi SH merujuk pada keterangan Sri Haryati selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan, sedangkan saksi AS merujuk pada keterangan Arif Sulistyo.Ketut menambahkan bahwa pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.Pemeriksaan pada hari Kamis (6/7), penyidik memeriksa Presiden Direktur PT Sari Agrotama Persana berinisial TM.Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung RI menetapkan tiga perusahaan minyak kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, pada hari Kamis (15/6).Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat kasasi.Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5—8 tahun. Kelima terpidana itu, yakni mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.Dalam putusan perkara ini, terdapat satu hal yang sangat penting, yaitu majelis hakim memandang perbuatan para terpidana adalah merupakan aksi korporasi.Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan bahwa yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja). Maka dari itu, korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian negara akibat perbuatan pidana tersebut.Selain itu, perbuatan para terpidana juga telah menimbulkan dampak signifikan, yaitu terjadinya kemahalan serta kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat, khususnya terhadap komoditas minyak goreng.Akibatnya, dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat terhadap komoditas minyak goreng, negara terpaksa menggelontorkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai senilai Rp6,19 triliun.(ida/ANTARA)
Jokowi Minta Relawan Tidak Grusa-Grusu Menentukan Dukungan pada Pilpres 2024, Tampaknya Jokowi Berada Dalam Ketidakpastian
Jakarta, FNN - Sabtu lalu, Presiden Jokowi menghadiri Rakernas relawan arus bawah Jokowi (ABJ) di Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Jokowi mengaku senang dengan sikap relawan ABJ yang tidak terburu-buru atau grasa-grusu dalam menentukan dukungan pada Pilpres 2024. Jokowi juga mengingatkan agara para relawan tidak terseret dalam gelombang politik saat memasuki tahun pemilu, sebab, menurut Jokowi, kondisi perpolitikan di tanah air saat belum ada kejelasan. Menanggapi signal Jokowi ini, berbeda-beda penafsiran masyarakat, ada yang bingung, ada yang menganggap biasa saja, dan ada juga yang tidak peduli. Mengapa Jokowi akhirnya menyatakan seperti itu, padahal sangat jelas terlihat bahwa Jokowi sangat intens dengan Prabowo. Menanggapi sinyal Jokowi tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Minggu malam (16/7/23) mengatakan, “Kelihatannya Jokowi mulai merasa bahwa sebetulnya dia ada di dalam ketidakpastian. Jadi yang dia mau pastikan justru yang tidak pasti. Kan tetap orang mengingat bahwa Jokowi pernah mengucapkan dan dengan tegas bahwa ojo kesusu dan semua itu juga akhirnya berantakan sekarang. Sekarang dia bilang sabar aja.” Jadi, lanjut Rocky, sebetulnya desain-desain yang pernah dia bayangkan itu berantakan karena fakta-fakta baru. Fakta-fakta ini yang bagi masyarakat sipil menganggap bahwa ternyata Jokowi memantau juga perkembangan Anies, perkembangan demokrasi, dan segala macam. Jadi, kalau Jokowi menganggap bahwa tidak ada perubahan , sudah stabil pada Prabowo, maka dia akan pastikan agar relawan pergi pada Prabowo. Dengan demikian, Prabowo juga mendapat kepastian bahwa selama ini mendukung Jokowi et all cost. Tetapi, kalau akhirnya Jokowi bilang belum ada yang pasti, Prabowo tentu akan menyatakan bahwa dia akan mendukung dan meneruskan program-program Jokowi karena Prabowo akan menganggap bahwa dirinya pasti akan menjadi presiden. Demikian juga soal PDIP, pasti akan menyatakan bahwa Ganjar sudah pasti menjadi presiden. “Itu yang menyebabkan justru moral di dalam Gerindra dan PDIP juga lama-lama menyurut. Tetapi, yang lebih menyurut tentu adalah Gerindra. Kalau PDIP kan sudah menganggap bahwa Jokowi tidak akan mendukung, jadi dia melakukan konsolidasi dengan relawannya sendiri,” ujar Rocky. Jadi, kalau sinyal Jokowi mengatakan bahwa belum ada yang pasti maka yang harus bereaksi lebih strategis justru Prabowo, Gerindra, karena yang paling fasih justru poster-poster Gerindra - Prabowo dan Jokowi. “Jadi, jangan sampai Jokowi juga di ujung permainan ini jadi konyol lagi, itu soalnya. Dan itu akan memberantakkan oligarki juga. Kan oligarki sudah bersiap-siap untuk investasi ke mana. Kalau Jokowi masih ragu-ragu mungkin ditahan semua gerak investasi. Bisa-bisa oposisi yang justru dapat limpahan investasi dari oligarki. Jadi, itu konyolnya kalau Jokowi di dalam kesempatan yang strategis mengucapkan sesuatu yang tidak strategis,” ungkap Rocky. Mustinya, dalam situasi politik yang seperti ini pesan Jokowi tidak boleh mendua, tetapi harus tegas. “Itu pentingnya. Jadi, kelihatannya memang kita nggak bisa andalkan apa yang diucapkan Jokowi, tetapi justru karena publik nggak bisa andalkan, impactnya bukan pada publik. Publik dari awal tahu bahwa apa yang musti kita andalkan dari Jokowi. Impactnya justru pada Gerindra, itu intinya,” ujar Rocky. Dalam diskusi Bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa sebetulnya ini soal Jokowi mau bilang bahwa belum ada pasangan yang bisa direstui calon wakil presidennya. Kalau begitu, untuk apa orang kasak kusuk lagi. “Dan yang lebih gila lagi, orang menunggu restu Jokowi, ngapain? Sementara endorsement power Jokowi tinggal 19%. Jadikan saja itu sebagai parameter. Tentu Prabowo akan riset lagi dan menyusun siasat baru,” ujar Rocky. (ida)
Cawapres Muda Pilihan Anies Sinyal untuk AHY dan Yenny Wahid
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan memberikan sinyal akan memilih bakal calon wakil presiden (bacawapres) berusia muda dan berjiwa muda. Figur tersebut mengarah kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Yenny Wahid alias Zannuba Ariffah Chafsoh. “Tafsir isyarat tersebut bisa mengarah kepada AHY (44 tahun) dan Yenny Wahid (48 tahun),” ungkap analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Sabtu (15/7). Sebelumnya dalam acara hari ulang tahun ke 12 Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem), Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan, menjawab pertanyaan wartawan dengan balik bertanya. “Batas umurnya cawapres itu berapa ya? Pokoknya begini, yang penting semangatnya muda,” kata Anies di Jakarta, Jumat (14/7). Batas Usia Menurut Selamat Ginting, pertanyaan Anies kepada wartawan tersebut, mengindikasikan akan memilih pasangan bakal cawapres berusia muda. Dari kata batas umur, sudah jelas yang diinginkan Anies tidak jauh dari syarat usia minimal cawapres. Syarat usia capres dan cawapres Pemilu 2024, minimal 40 tahun. Hal ini berdasarkan UU Pemilu tahun 2017. Memang ada uji materi yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia ke Mahkamah Konstitusi agar syarat menjadi capres dan cawapres diturunkan menjadi paling rendah 35 tahun. Anies diusung menjadi bakal capres 2024 oleh tiga partai di parlemen, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Interaksi Simbolik “Berdasarkan teori interaksi simbolik, manusia menjadi makhluk hidup paling misterius di dunia. Dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Ia serupa dengan lautan, dalam dan misterius,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Selamat Ginting mengutip teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead. Interaksi sosial yang terjadi karena penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Simbol-simbol tersebut dapat menciptakan makna yang dapat memicu adanya interaksi sosial antara individu satu dengan individu lainnya. Dikemukakan, interaksi simbolik terdiri dari tiga konsep penting, yakni: pikiran, diri, dan masyarakat. Kata muda yang dikemukakan Anies Baswedan bisa berarti simbol dari usia muda dan bisa juga berpikiran muda. Pikiran merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol yang memiliki kesamaan makna sosial. Sedangkan pengertian diri dalam interaksi simbolik, lanjut Ginting, merupakan kemampuan untuk merefleksikan diri dari setiap individu melalui penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Maka wajar jika ada analisis Anies akan memilih bakal cawapresnya berusia muda atau berpikiran muda. Perilaku yang Dipilih Selanjutnya mengenai sudut pandang masyarakat dari konsep penting interaksi simbolik masyarakat, kata Ginting, merupakan jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, serta dikonstruksikan oleh setiap individu di tengah masyarakat. Setiap individu terlibat aktif dalam perilaku yang dipilih. “Mari kita lihat, siapa yang paling dominan terlibat aktif bertemu dengan Anies Baswedan dalam jejaring hubungan sosial dalam perilaku yang dipilih pada waktu terakhir ini? Jawabannya adalah AHY dan Yenny Wahid,” ungkap Ginting. Ginting membeberkan AHY turut mengantarkan dan menjemput Anies Baswedan berangkat dan pulang dari ibadah haji di Bandara Sukarno-Hatta. Pertemuan itu sebuah kode tinggi untuk bisa dipahami publik secara komunikasi politik. Begitu juga dengan Yenny Wahid yang diusulkan Partai Nasdem, lanjut Ginting, akan saling melengkapi sebagai orang muda yang akan menjadi pendamping Anies. Belum lagi baru-baru ini, Yenny juga menyiarkan fotonya bersama Anies Baswedan. Interpretatif Menurut Selamat Ginting, dari interaksi simbolik itu memiliki asumsi penting, seperti manusia akan memperlakukan orang lain berdasarkan makna yang diberikan. Sedangkan makna diciptakan dalam interaksi antar-manusia. Kemudian makna dimodifikasi melalui proses interpretatif. Jadi, kata Ginting, individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. Manusia dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Struktur sosial diciptakan melalui interaksi sosial. Seperti diketahui, ada lima bakal kriteria cawapres ideal versi Anies Baswedan. Pertama; punya kontribusi di dalam kemenangan. Kedua; membantu menyolidkan koalisi. Ketiga; bisa membuat kerja sama di pemerintahaan lebih efektif. Keempat; memiliki visi yang sama, sehingga dapat bekerja sama dengan arah dan agenda yang sama. Kelima; berpotensi menjadi dwi tunggal, punya chemistry yang baik. (sws)
Pidato Kebangsaan vs Doa Kebangsaan
Oleh Imam Shamsi Ali - Presiden Nusantara Foundation, Imam Besar Masjid News York, AS. Hari Minggu 16 Juli, Partai Nasdem melangsungkan perhelatan akbar Apel Siaga untuk perubahan dan persatuan di Jakarta. Acara yang sangat meriah. Konon kabarnya dihadiri sekitar 250 ribu kader dari berbagai penjuru tanah air. Selain pembesar-pembesar Partai Nasdem, termasuk Ketua Umum Surya Paloh, juga hadir Ketua Umum Partai Demokrat AYH dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Tentu yang tidak kalah pentingnya untuk dicatat adalah kehadiran calon Presiden Koalisi tiga partai Nasdem, PKS dan Demokrat, Anies Rasyid Baswedan. Dan yang ingin juga saya catat kali ini adakah kehadiran Isteri Ketum Nasdem mendampingi dan mensupport perjuangan suami tercinta. Hampir belum pernah saya lihat tampil di publik selama ini. Saya sangat salut dengan berbagai acara yang ditampilkan. Acara yang dipersiapkan matang dan dihadiri massa yang besar itu berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dibandingkan misalnya dengan apel siaga partai-parati lainnya yang pernah diadakan. Hal lain yang terantisipasi secara baik adalah pemilihan waktu yang tepat. Ketepatan waktu yang saya maksud adalah karena nampak mempertimbangkan dua waktu Sholat; Asar dan Magrib. Dimulai setelah Asar dan selesai menjelang Magrib. Juga pada masa itu matahari tidak lagi terlalu terik. Sehingga lebih kondusif bagi peserta apel di tengah lapangan. Pidato Politik dan Doa Anies Baswedan Yang ingin saya komentari dari Apel Siaga itu sesungguhnya adalah Pidato Politik capres Anies Baswedan. Beliau adalah satu dari tiga pembicara di acara itu. Selain Waketum Nasdem Ahmad Ali selalu ketua pelaksana acara, Ketum Surya Paloh, dan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Partai Koalisi. Lebih yang ingin saya komentari bukan pada substansi dan retorika pidato politik Anies Baswedan. Karena isi dan retorika pidatonya telah kita dengarkan berkali-kali. Yaitu komiitmen menghadirkan perubahan yang membawa kepada kemakmuran dan keadilan untuk semua. Mungkin banyak yang terheran-heran dan bertanya. Kenapa dalam pidato politiknya Anies Baswedan justeru lebih banyak memanjaatkan doa kepada Yang Maha Kuasa? Kenapa tidak menyampaikan pidato politik dan orasi tinggi dengan ilmiah dan retorika yang tinggi? Apa relevansinya pidato dan acara apel Siaga dengan doa-doa itu? Saya juga awalnya termasuk yang bertanya-tanya. Kenapa doa ya? Bukankah acara itu sudah dibuka dengan doa oleh seorang Ustadz? Apa doa Ustadz itu tidak cukup? Atau apakah doa sang Ustadz kurang mujarab dan mustajab? Setelah merenungi lebih jauh saya bisa menangkap beberapa makna yang tersiratkan dari doa panjang yang dipanjatkan oleh Anies Baswedan. Satu, Anies Baswedan ingin mengisyaratkan bahwa tantangan dan rintangan dalam proses-proses politik yang ada saat ini sedemikian beratnya. Sehingga perlu saling mengingatkan adanya power beyond power (kekuatan di atas kekuatan). Jangan pernah memandang enteng kekuatan doa. Dua, Anies baru saja kembali dari haji. Tentu salah satu pelajaran haji adalah napak tilas Ibrahim AS. Ibrahim adalah pemimpin dalam semua tingkatan kehidupan. Dia pemimpin pada dirinya sebagai umat (kaana ummatan qanita). Pemimpin bagi keluarga. Dan pemimpin bagi manusia (linnaas). Dalam prosesnya Ibrahim selalu mengekspresikan visi kepemimpinannya dengan doa-doa yang dipanjatkan. Visi tentang dirinya, keluarganya, umat dan negaranya semuanya terekspresi dengan doa-doa yang terabadikan dalam Al-Qur’an. Tiga, Anies Baswedan seolah ingin menegaskan komitmen mengoneksi bumi dan langit dalam kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan yang baik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai samawi. Keinginan-keinginan untuk diri, keluarga, bangsa dan negara hendaknya diketuk melalui pintu-pintu samawi. Empat, Anies Baswedan sangat istiqamah dalam mengekspresikan dirinya. Tidak terbawa arus dan hanyut dalam situasi apapun. Dia pada dirinya dan prinsipnya, tegas dalam kesantunan, tanpa tendensi merendahkan dan meninggalkan orang lain. Doa adalah ekspresi komitmen iman dan Islam. Hal yang sama diekspresikan Anies dalam menyampaikan salam yang cukup dengan salamnya sendiri. Lima, Anies kembali ingin menegaskan bahwa ekspresi beragama dalam perpolitikan bukan sesuatu yang tabu dan salah. Komitmen agama dalam perpolitikan justeru menjadi fondasi moral dalam menjaga integritàs dan batas-batas yang ada. Yang salah justeru ketika berekspresi agamis dengan penuh kepura-puraan, bahkan penuh kemunafikan. Demikain beberapa hasil perenungan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya, setelah menonton dan mendengar pidato Politik Anies Baswedan sore tadi. Pidato politik yang terangkum dalam untaian doa kepada Allah, sang Pencipta langit dan bumi. Kita aminkan semoga diijabah oleh Allah SWT! Jamaica City, AS, 16 Juli 2023 atau Jakarta, 17 Juli 2023.
Perombakan Kabinet: Balas Budi dan Penertiban Pasukan Jokowi
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional BEREDAR kabar bahwa hari ini, Senin (17/7/2023), pukul 09.00 WIB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Menkominfo dan sejumlah wakil menteri. Nama Budi Arie Setiadi (Budi), Ketum Projo, naik kelas dari Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Menkominfo. Sebelumnya Budi pernah mengancam akan membubarkan Projo sebelum akhirnya diganjar wakil menteri. Penanggung jawab musra yang lebih condong mendukung Prabowo di Pilpres 2024 tersebut adalah pimpinan relawan yang paling berani bermanuver tersebut akhirnya diberi tempat setara dengan sejumlah ketum parpol sebagai menteri. Salah satu manuver besar Budi adalah diundang secara khusus hadir dalam deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang kini terancam bubar. Budi (Ketum Projo) akan setara dengan Prabowo (Ketum Gerindra), Zulkifli Hasan (Ketum PAN), Airlangga Hartarto (Ketum Golkar) dalam kabinet Indonesia Maju. Budi tercatat sebagai pimpinan relawan paling sukses dibanding pimpinan relawan Jokowi lainnya yang hanya diganjar posisi komisaris. Budi bahkan mengalahkan PSI, Perindo, yang hanya diberi posisi wakil menteri atau Hanura yang mendapat jabatan kepala badan. Selamat Jalan Nasdem Perombakan kabinet hari ini sebagai tanda perpisahan dengan Nasdem yang baru saja menggelar apel siaga perubahan di GBK, pada Minggu (16/7/2023). Nasdem yang semula bersama Jokowi, kini memilih berpisah dengan mengusung tema perubahan. Jokowi hanya butuh waktu lama, kurang dari 24 jam membalas Nasdem. Jokowi menyambut sinyal \"perang\" dari Nasdem melalaui pergantian posisi menteri yang sebelumnya diisi sekjen Nasdem, Johnny Gerard Plate, yang saat ini sebagai terdakwa kasus korupsi program Bakti 4G Kemenkominfo. Menjadikan Budi sebagai Menkominfo sebagai isyarat dari Jokowi, bahwa Nasdem kini sekelas dengan Projo. Jokowi juga sengaja tidak memilih pengganti Menkominfo dari pimpinan Parpol, sebab semua pimpinan Parpol akan sibuk menghadapi Pemilu 2024. Jokowi butuh dukungan dari orang-orang yang loyal, tegak lurus, sehingga Budi akhirnya dipilih. Selain karena alasan tersebut, Budi diyakini akan pasang badan terhadap berbagai serangan yang akan ditujukan kepada Jokowi jelang akhir periode. Pesona Nezar Patria Selain karena alasan tersebut, penunjukan Budi juga sebagai strategi penertiban dan penjinakan oleh Jokowi. Budi yang sekian lama leluasa melakukan manuver politik, saatnya ditertibkan, dan diberi kesibukan dengan posisi Menkominfo. Kementerian yang sedang mengalami tsunami mega korupsi dengan jumlah fantastis melebihi kasus E-KTP. Jokowi sengaja menaikkan posisi Budi agar tidak terlalu liar melakukan manuver politik yang dapat mengganggu kepentingan kelompok Parpol pendukung Jokowi. Meski diangkat lebih tinggi, Jokowi ternyata tidak sepenuhnya memberi kebebasan kepada Budi. Budi akan dilantik bersama Nezar Patria, aktivis yang pernah diculik masa orde baru, jurnalis beraliran sastra, sebagai wakil menteri. Nezar disiapkan Jokowi untuk memastikan Budi tetap dalam jalur menjalankan program kegiatan Kemenkominfo. Kementerian tersebut memiliki peran strategis dalam melakukan komunikasi publik yang baik dan pengendalian berbagai informasi publik yang tidak benar. Peran Kemenkominfo sangat vital menjelang Pemilu 2024 dan masa transisi kepemimpinan nasional. Maka penunjukan Nezar Patria sebagai wakil menteri sebagai salah satu langkah catur politik cerdas Jokowi. Nezar aktivis, jurnalis, sastrawan dan orang Aceh. Jika Budi mewakili aktivis politik non Parpol, Nezar mewakili banyak aspek yang menjadikannya kaya dan lengkap sebagai wamen. Transisi Kepemimpinan Nasional Kongres Rakyat Nasional sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa anggota menteri dan wakil menteri yang diberi kepercayaan oleh Jokowi sejatinya fokus membantu Presiden dalam menyelesaikan tugas- tugas yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Kedua, bahwa Kornas meminta Presiden Jokowi untuk mengganti seluruh menteri atau wakil menteri, kepala badan yang akan maju dalam Pemilu 2024. Pergantian tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan. Ketiga, bahwa seluruh anggota kabinet, termasuk wakil menteri dan kepala badan harus fokus pada tugas masing-masing. Maka jika Presiden Jokowi tidak melakukan perombakan, sebaiknya para pembantu presiden mengundurkan diri. Keempat, bahwa pemerintah harus membantu penyelenggara pemilu dalam melaksanakan seluruh jadwal dan tahapan Pemilu 2024. Sehingga proses transisi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Kornas sebagai saluran aspirasi rakyat akan terus mengawasi pergerakan pemerintah dalam mewujudkan harapan dan kebutuhan rakyat Indonesia. (*)
Setelah Nasdem Unjuk Kekuatan
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan APEL Siaga Perubahan Partai Nasdem terlaksana meriah di GBK 16 Juli 2023. Agenda utama adalah pidato 2 tokoh yaitu Capres Anies Rasyid Baswedan dan Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem. Hadir Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden PKS serta tiga petinggi Partai Golkar. Apel Siaga juga diikuti simpatisan dan relawan untuk Capres Anies Baswedan. Baik Anies Baswedan maupun Surya Paloh menyatakan tekad untuk konsisten berjuang demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Memotivasi kader dan simpatisan agar tahan menghadapi ujian. Anies memimpin do\'a sebagai \"senjata\" memperkuat daya tahan dan kemenangan. Surya Paloh menekankan pentingnya mengubah kultur munafik, kepura-puraan, transaksional, individual dan pragmatis. Tampilan \"Apel Siaga Perubahan\" Partai Nasdem bernilai sekurangnya : Pertama, mengkritik perilaku rezim Jokowi yang keluar dari semangat awal \"revolusi mental\" dan menyimpang dari arah bernegara yang dikehendaki oleh \"the founding fathers\". Menegaskan bahwa rezim Jokowi telah gagal memenuhi harapan. Kedua, memberi \"warning\" kepada Jokowi dan pemerintahannya bahwa Partai Nasdem tidak akan menyerah atas tekanan dan ketidakadilan perlakuan rezim. Sinyal kesiapan untuk melakukan perlawanan. Apel pasukan bersiaga untuk \"bertempur\". Ketiga, meneguhkan dukungan kepada Capres Anies Baswedan dengan segala risikonya \"jika takut dilambung ombak jangan berumah di tepi pantai\". Mengajak seluruh kader dan elemen pendukung untuk berjuang maksimal memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden. Keempat, kehadiran tiga petinggi Golkar menjadi pertanda bahwa Golkar akan menjadi kekuatan keempat pendukung Anies Baswedan. Upaya JK, Akbar Tanjung dan lainnya untuk mendekatkan Golkar kepada Koalisi Perubahan akan mencapai hasil. Kelima, \"show of force\" Partai Nasdem memotivasi unjuk kekuatan Partai Demokrat dan PKS dikemudiannya. Atau menjadi magnet untuk \"show of force\" dari segenap relawan Anies Baswedan. Penjegalan Jokowi atas Anies adalah bunuh diri Jokowi sendiri. Apel Siaga Perubahan merupakan gelindingan awal bola salju perjuangan untuk kemenangan Anies Baswedan. Menggetarkan lawan politik dukungan rezim. Yang masih terbelah antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Upaya menyatukan keduanya bukan hal yang mudah. Cepat atau lambat polarisasi akan terjadi antara \"istana\" dan \"rakyat\". Sejarah sudah sering mencatat bahwa \"rakyat\" selalu menjadi pemenang. Penghuni \"istana\" yang tumbang dan berlarian tunggang langgang. Berubah dari berwajah garang menjadi kusut mengkerut sebagai pecundang. Apel Siaga hanya merupakan langkah awal menuju gerakan masif ke depan penggalangan kekuatan rakyat. Perubahan adalah suatu keniscayaan. Rezim sudah semakin busuk. Usaha untuk melanjutkan merupakan kebodohan dan kesia-siaan dalam melawan takdir sejarah. Kekuasaan gaya Jokowi segera tamat. Rakyat sudah muak. (*) Bandung, 17 Juli 2023.
Pemilu 2024 Semakin Dekat, Partai Gelora Berharap agar Bacapres Tingkatkan Politik Gagasan
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berhasil memotret persepsi warganet terhadap para bakal calon presiden (bacapres). Warganet mendorong terjadinya politik gagasan, bukan politik identitas yang berdasarkan emosi. \"Kita perlu politik gagasan yang mempersilahkan masyarakat menilai apa yang ditawarkan Bacapres ini kepada masyarakat, dan apa yang terbaik itulah yang selayaknya dipilih,\" kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023). Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat merilis hasil riset digital Gelora Petamaya bekerjasama Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema bertajuk \'Memotret Tawaran dan Gagasan Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024\'. Endy mengatakan, Partai Gelora senada dengan temuan Gelora Petamaya dan Cakradata, bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya politik pertentangan, kekerasan, permusuhan dan sebagainya terjadi lagi di Pemilu 2024. \"Mari kita melupakan politik masa lalu, yang membelah masyarakat hingga tidak bisa rukun sampai sekarang. Kita harus mengedepankan politik gagasan, politik yang memiliki visi dan narasi sama dengan apa yang ditawarkan oleh Partai Gelora, yaitu membangun Arah Baru Indonesia,\" katanya. Namun, Endy mengatakan, bahwa hingga kini belum ada gagasan kongkrit dari Bacapres yang ada saat ini. Temuan ini, tentu saja menjadi \'self critic\' kepada partai politik (parpol) agar melakukan edukasi mengenai politik gagasan. \"Bacapres harus memberikan narasi tentang gagasannya agar, sehingga publik punya harapan dan masyarakat dapat memilih tawaran-tawaran gagasan dari Bacapres yang layak didukung,\" katanya. Sedangkan Head of Cakradata Muhammad Nurdiyansyah (Dadan) mengatakan, dengan adanya gagasan kongkrit para Bacapres maupun partai pendukungnya, diharapkan diskursus warganet bisa menjadi lebih substantif dan mengarah pada adu gagasan. \"Riset kami lakukan pada tanggal 11 April-11 Juli 2023 mengenai gagasan dan harapan Bacapres. Kami dari Cakradata mencoba melakukan analisis data. Warganet berharap bahwasanya Bacapres sudah harus mulai menawarkan gagasan, program, visi dan arah orientasinya ketika terpilih sebagai presiden RI,\" kata Dadan. Menurut Dadan, gagasan yang dibangun oleh ketiga Bacapres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan belum begitu besar saat ini, sementara Pemilu 2024 semakin dekat. \"Temuan kita, gagasan yang coba dibangun dari ketiga Bacapres belum begitu besar. Itu salah satu fenomena yang bisa menjadi catatan tersendiri bagi Bacapres maupun partai pendukungnya. Hal ini harus mulai ditingkatkan, karena Pemilu sudah dekat,\" katanya. Karena belum adanya gagasan dari Bacapres, kata Dadan, warganet berharap Bacapres mengangkat gagasan tentang keadilan, integritas, pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan ketersediaan pangan. \"Jadi warganet mengajukan requet kepada Bacapres mengenai gagasan apa sih yang harus disampaikan. Pertama sebanyak 66 persen berharap ada gagasan tentang keadilan hukum, ekononomi dan kejahteraan sosial. Lalu, 12 persen integritas yang tinggi, 10 persen soal pemerataan pendidikan, 7 persen masalah pengentasan kemiskinan dan ketersedian pangan 5 persen,\" jelasnya. Selain itu, dalam rilis riset ini juga menghadirkan beberapa orang sumber yang berasal dari masyarakat dalam segmen Kata Warga. Mereka diwawancarai terkait tema yang sama untuk melakukan kroscek tentang temuan yang muncul di dunia maya tentang persepsi warganet terhadap gagasan para Bacapres. Salah seorang warga muda yang diwawancara oleh Tim GeloraTV mengatakan bahwa masalah terbesar Indonesia adalah sistem pendidikan yang jelek dan lapangan kerja yang minim. Dia melihat para Bakal Capres yang ada saat ini muncul, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan belum mengajukan gagasan untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi Indonesia. Saat ini, dia mengatakan belum punya pilihan terhadap para Capres karena belum terlihat adanya program yang jelas. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, bahwa sekarang masih terdapat masalah, bagaimana bangsa dan komunitas politiknya dalam mengorganisasi sirkulasi elit dan kepemimpinan yang berbasis pada perasaan dan pikiran publik. \"Akibatnya, pertarungan calon pemimpin negara menjadi kurang berisi dan diisi orang-orang populer, bukan orang yang memperjuangkan nilai dari awal dan punya gagasan besar terhadap bangsa,\" kata Fahri Hamzah. (*)
Retorika Politik Surya Paloh Ditujukan Kepada Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Pidato politik Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh, sarat dengan pesan politik dan retorika politik yang ditujukan langsung secara persuasif kepada Presiden Joko Widodo. “Surya Paloh konsisten menggunakan makna dasar restorasi dengan menggunakan diksi denotatif (kata yang sebenarnya) untuk memperjuangkan perubahan. Pidato politik itu secara persuasif ditujukan kepada Presiden Jokowi,” kata analis komunikasi politik dari Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting di Jakarta, Ahad (16/7). Surya Paloh menyampaikan pidato politik dalam acara Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem di Stadiun Gelora Bung Karno (GBK), Ahad (16/7). Di hadapan bakal calon presiden Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, serta kader Partai Nasdem yang memenuhi Stadion GBK, Surya Paloh tegas mengkritik Presiden Jokowi. Kecewa Menurut Selamat Ginting, dalam pidato politiknya Surya Paloh secara terang-terangan menyampaikan kekecewaannya, karena kondisi yang diharapkan saat ini tidak sesuai dengan cita-cita dan harapan para pendiri bangsa. “Ungkapan frasa sayang seribu sayang, tidak sesuai harapan. Hal itu diucapkannya dua kali dan mendapatkan sambutan tepuk tangan dari peserta apel siaga perubahan,” ungkap Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Awalnya, kata Ginting, Surya Paloh mengungkapkan revolusi mental yang digagas Jokowi sejalan dengan nilai Partai Nasdem. Sehingga partai besutan Surya Paloh itu mendukung dengan totalitas sepenuh tenaga menjadikan Jokowi sebagai Presiden pada 2014 lalu. Dikemukakan, di akhir pidato, Surya Paloh mengakui telah terjadi kesalahpahaman antara Nasdem dan pemerintah (Presiden Jokowi) yang didukungnya. Ketua Umum Partai Nasdem itu mengatakan, \"Kita terjepit, tapi apakah kita menyerah, kita menyerah, kita menyerah?\" kata Ginting menirukan pernyataan Surya Paloh. “Surya Paloh tegas menjawab tidak akan menyerah. Itulah pesan politik dari retorika politik Surya Paloh dalam pidato persuatif yang ditujukan langsung kepada Presiden Jokowi,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik. Teknik Berpidato Menurut Selamat Ginting, retorika berpidato adalah salah satu tradisi dalam ilmu komunikasi. Tidak mudah untuk menguasai seni berbicara politik, karena perlu bakat alami (talenta) maupun melalui ketrampilan teknis. “Surya Paloh sudah belajar teknik berpidato yang baik sejak masa SMA. Ia berlatih berpidato berulang-ulang di depan cermin. Ia mampu berbicara lancar dengan pikiran yang jelas dan memiliki ingatan yang kuat untuk disampaikan secara singkat, jelas, padat dan mengesankan,” kata Ginting, salah satu tim penulis buku biografi Editorial Surya Paloh. Ginting mengakui Surya Paloh salah satu elite bangsa yang memiliki kemampuan berpidato politik terbaik saat ini di Indonesia. Antara lain karena memiliki ingatan yang kuat terjadap sejarah, punya daya kreasi dan fantasi tinggi, serta teknik mengungkapkan fakta dan penilaian dengan tepat. “Bang Surya Paloh seperti Che Guevara muda yang berapi-api dengan tampilan topi baret militer, kumis,janggut dan brewok. Ia bisa mencari padanan kata dan nada bicara yang sesuai di tengah gemuruh ribuan massa. Dia tahu waktu, ruang, dan situasi yang tepat. Termasuk kepada siapa pesan yang disampaikan dalam pidatonya,” ungkap Ginting yang pernah menjadi wartawan di Media Indonesia dan Metro TV. Beretorika, lanjut Ginting, harus dapat dipertanggungjawabkan secara emosional. Sebab tujuan retorika politik itu sesungguhnya membuktikan maksud pembicaraan dan membuktikannya di depan publik. Menurut Ginting, pidato Surya Paloh masuk dalam kategori pidato persuasif dan bukan pidato informatif maupun pidato rekreatif. Pidato persuasif bertujuan mempengaruhi khalayak dengan membujuk agar mengubah pilihan atau sikapnya. “Sehingga pidato politik Surya Paloh bertujuan agar publik mempercayai ucapannya dengan antusias, dan melakukan sesuatu sesuai dengan harapannya,” pungkas Ginting. (sws)
Stop Politisasi JIS
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional JIKA pertandingan sepakbola antara Indonesia melawan Argentina kembali digelar, dapat dipastikan Indonesia akan kalah. Namun kalau pun harus kalah, kita pasti berharap selisih golnya tidak terlalu banyak. Pertandingan olahraga atas nama negara selalu akan mampu membuat rakyat bersatu. Demikianlah perasaan kolektif bangsa Indonesia saat Ellyas Pical merajai tinju profesional kelas bantam dunia. Rakyat selalu setia menunggu pertandingannya, hingga jutaan pasang mata akan melotot di depan layar kaca hitam putih saat itu. Namun ketika Ellyas Pical dikalahkan KO oleh Khaosai Galaxy, petinju asal Thailand tidak sedikit rakyat yang menangis hingga banyak orang kehilangan selera makan. Olahraga memang mampu mempengaruhi perasaan rakyat dan menjadi ekspresi nasionalisme paling nyata. Kecintaan terhadap bangsa dan negara berkobar setiap kali menyaksikan pertandingan olahraga antar negara. Sayangnya organisasi olahraga, termasuk sepakbola kebanyakan dipimpin orang- orang yang tidak kompeten, termasuk para elit politik dan orang- orang brengsek. Ribut Tentang JIS, Bukan Soal Prestasi Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan kembali Indonesia diberi kesempatan sebagai tuan rumah pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17. Melalui sidang dewan di markas besar FIFA Jenewa, Swiss, Jumat (23/6/2023), Indonesia resmi mengantikan Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Peru semula ditetapkan pada Sidang Dewan FIFA sebagai tuan rumah U-17 dan Indonesia menjadi tuan rumah U-20, pada 24 Oktober 2019 di Shanghai, Tiongkok. Namun Peru dianggap tidak mampu memenuhi komitmennya terkait masalah infrastruktur pertandingan akibat bencana banjir dan badai Yaku yang menghantam sejumlah wilayahnya. Sehingga Peru digantikan oleh Indonesia yang sebelumnya juga batal sebagai tuan rumah piala dunia FIFA U-20. Pasca pengumuman tersebut, PSSI merespons dengan inventarisasi lapangan sepakabola untuk digunakan menggelar pertandingan. Keriuhan muncul saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut mengomentari persiapan Indonesia selaku tuan rumah. Jokowi menyebut sejumlah stadion sepakbola yang akan dijadikan tempat menggelar pertandingan. Jokowi juga membuka peluang menggunakan Jakarta Internasional Stadium (JIS) sebagai pengganti Gelora Bung Karno ( GBK). Adalah grup musik Coldplay yang terlebih dahulu dijadwalkan menggelar konser di GBK bersamaan dengan jadwal piala dunia. Polemik muncul pasca peninjauan JIS oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Kedatangan mereka untuk melihat bagian mana saja dari JIS yang perlu direnovasi, pada hari Selasa (4/7/2023). Basuki, Heru, dan Erick semula melihat-lihat dalam stadion, dari rumput hingga akses keluar masuk stadion. Dari peninjauan tersebut ditemukan sejumlah hal yang harus diperbaiki sesuai kebutuhan pertandingan, baik untuk pemain, official, wasit, hingga penonton yakni: rumput harus diganti total sesuai standar FIFA, akses keluar masuk bus besar ke dalam stadion untuk mengangkut pemain dan official, akses keluar masuk penonton ke dalam stadion, akses keluar masuk ke kompleks stadion bagi penonton dengan kendaraan umum maupun pribadi. Stop Politisasi Sepak Bola Menjelang Pemilu 2024, sepakbola yang merupakan olahraga paling diminati di bumi mendapat tempat untuk dipolitisasi. Ganjar Pranowo (Ganjar) bakal calon presiden (bacapres) PDIP telah menerima dampak besarnya. Batalnya Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U-20 dikaitkan dengan pernyataan Ganjar yang menolak keikutsertaan Israel bertanding di wilayahnya menggunakan atribut dan lagu kebangsaannya. Hasil survei menunjukkan terjadinya penurunan signifikan elektabilitas Ganjar dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang sama sekali bungkam. Pegiat media sosial (medsos) menyebut tidak boleh mencampuradukkan politik dengan sepakbola, meski hampir semua cabang olahraga tidak pernah lepas dari pengaruh politik. Hampir seluruh ketua umum PSSI adalah pejabat publik dan politikus, atau menjadi politikus pasca urus PSSI. Agum Gumelar, Nurdin Halid, Djohar Arifin Husin, La Nyala Mattalitti, Edy Rahmayadi, Mochamad Iriawan, hingga Erick Thohir, semuanya adalah politikus. Sepakbola sudah lama dijadikan sebagai alat politik jauh sebelum pernyataan Ganjar. Atas dinamika politik tersebut, maka Kongres Rakyat Nasional sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa menjadi tuan rumah pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17 adalah hal biasa. Keikutsertaan tim sepak bola Indonesia dalam pertandingan juga bukan karena prestasi, tetapi bonus sebagai tuan rumah. Indonesia melalui \"negosiasi politik\" akhirnya dipilih untuk menjadi \"event organizer\". Maka semua fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan standar dan ketentuan FIFA. Kedua, bahwa JIS dengan segala kelebihan dan kekurangannya tidak seharusnya diseret untuk kepentingan politik. JIS tidak ada kaitannya dengan prestasi atau wanprestasi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga JIS tidak boleh dijadikan sebagai alat memuja atau menghina Anies Baswedan. JIS dibangun berdasarkan perencanaan Pemerintah DKI Jakarta dan 80% dibiayai melalaui pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sisanya 20% dari APBD DKI Jakarta. Maka sejatinya JIS adalah hasil kerjasama berbagai pihak, termasuk para perencana dan pelaksana pembangunan. Sehingga JIS harus menjadi tanggung jawab bersama. Ketiga, bahwa segala bentuk tindakan teknis dalam rangka menyesuaikan JIS dengan standar dan ketentuan FIFA, baik rumput, akses atau hal lainnya harus dilakukan dengan baik. Maka semua pihak, baik yang memuji atau membully Anies diminta untuk menghentikan semua pertengkaran politik kosong dan kering. JIS adalah fasilitas olahraga milik rakyat dan harus digunakan untuk membawa kebaikan bagi rakyat. Keempat, bahwa PSSI diminta untuk fokus pada persiapan tim sepakbola dan persiapan fasilitas sebagai tuan rumah, baik stadion, infrastruktur pendukung serta persiapan sosial lainnya. Sebagai tuan rumah harus ada edukasi dan sosialisasi terhadap penonton di dalam stadion (suporter) maupun di luar stadion (masyarakat umum). PSSI harus menggalang partisipasi publik melalaui kampanye positif baik langsung maupun melalui medsos, sehingga pertandingan sepakbola piala dunia FIFA U-17 akan menghadirkan kegembiraan. Kelima, bahwa sepakbola sebagai salah satu cabang olahraga harus dijauhkan dari intervensi politik. Maka para pihak yang berencana ikut serta dalam Pemilu 2024, baik pileg, pilpres, maupun pilkada diminta untuk tidak menjadikan piala dunia FIFA U-17 melalui sebagai sarana kampanye, baik untuk diri sendiri, kelompok politik maupun lawan politik. Besarnya alokasi anggaran dari negara untuk perhelatan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun untuk kepentingan politik. Keenam, bahwa PSSI, pemerintah dan semua pihak harus gotong royong untuk memastikan tragedi Kanjuruhan tidak akan terulang kembali. Tidak boleh ada air mata dan darah anak bangsa yang kembali tumpah akibat kecerobohan PSSI dan panitia pertandingan. Maka pemerintah harus mengambil kendali dalam melakukan konsolidasi semua komponen dan elemen bangsa untuk mendukung kesuksesan piala dunia FIFA U-17. Kornas mengajak semua pihak untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam perhelatan piala dunia FIFA U-17 di Indonesia. Sehingga sepakbola tetap menjadi pertandingan olahraga yang menarik, yang menghadirkan sukacita dan kegembiraan. (*)
POPULER
