ALL CATEGORY
Kang Emil, Sudahlah Batalkan Berhala Patung Soekarno
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BANDUNG jangan dikotori dengan kultus dan keberhalaan. Patung Soekarno yang direncanakan akan dibangun di Taman Saparua dikhawatirkan menjadi bagian dari kultus dan keberhalaan tersebut. Awalnya memang semata penghormatan sebagai tokoh sejarah bangsa atau bagian untuk membangun semangat nasionalisme, akan tetapi kekhawatiran pengkultusan dan pemberhalaan ternyata semakin terasa. Belum juga tahap pembangunan, Pemerintah Propinsi Jabar sudah melakukan, sekurang-kurangnya mengizinkan, upacara ruwatan dengan sesajen-sesajen bernuansa mistik. Pandangan budaya dapat berbeda dengan visi keagamaan. Agama melihat hal tersebut sebagai ritual yang mendekati kemusyrikan. Wajar jika umat Islam di Bandung atau Jawa Barat khawatir jika perbuatan tersebut dapat mengundang adzab dari Allah. Penghormatan kepada Soekarno sebagai salah seorang proklamator kemerdekaan tidak harus selalu diwujudkan melalui pembuatan patung tinggi atau besar. Nasionalisme dapat dan strategis ditanamkan kepada siapapun melalui ruang pendidikan dan media lainnya. Lagi pula jika patung itu dimaksudkan bahwa Soekarno adalah proklamator maka tidaklah boleh meninggalkan Moh Hatta. Keduanya \"dwi tunggal\" yang telah memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia. Protes atas pembangunan patung Soekarno diprediksi akan terus berlanjut. Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat bersiap menanggung dosa berupa serangan kritik dan penolakan. Meski akan lengser sebentar lagi tetapi kebijakan akhir masa jabatan dengan mengizinkan dan bersukacita atas pembangunan patung tersebut akan menuai kecaman dan tuntutan dari masyarakat Jawa Barat. Sebagai kebijakan kontroversial, maka pro dan kontra bisa saja terjadi. Akan tetapi karena masalah ini sangat sensitif dan dapat menyentuh berbagai aspek termasuk keyakinan keagamaan, maka konflik ke depan bukan mustahil akan terjadi. Bagi sebagian umat Islam keberhalaan adalah sejarah kuno yang mesti dilawan bahkan dihancurkan. Dimensi keagamaan adalah satu faktor. Aspek lain adalah domain hukum. Sudah tepatkah perizinan yang dikeluarkan bila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Perda Jawa Barat ? Bagaimana konten Perjanjian Pemprov Jawa Barat dengan Yayasan Putera Nasional Indonesia, khususnya anggaran 14,5 Milyar, mulai kapan menjadi beban APBD? Dari aspek sosial terkesan pembangunan ini minus sosialisasi. Pada tingkat DPRD saja jangankan menyetujui untuk mengetahui pun tidak. Proyek ini dipandang \"misterius\", \"ujug-ujug\" serta sarat dengan kepentingan politik. Sekjen PDIP perlu menyebut peluang Ridwan Kamil sebagai Bacawapres Ganjar Pranowo pada acara \"groundbreaking\" saat itu. Konon patung ini akan diresmikan oleh Megawati Soekarnoputeri. Patungisasi Soekarno di berbagai daerah adalah hak jika didirikan di lahan sendiri dengan prosedur perizinan yang benar. Akan tetapi jika di tempat-tempat umum, maka perlu pertimbangan akan relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Tidak memanipulasi nasionalisme untuk hal yang sebenarnya tidak mendesak dan relevan dengan pendirian patung tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan mistisisme tentu tidak sesuai dengan ajaran Soekarno sendiri yang jika masih hidup mungkin tidak akan setuju dengan pengkultusan dan pemberhalaan dirinya melalui patung-patung yang dibuat. Bukan seperti itu cara mengenang kepahlawanan. Pandangan maju dan progresif nya akan mengkritisi dan mempermasalahkan. Pandangan progresif keagamaan Soekarno bisa kita baca dalam buku kumpulan surat-surat atau tulisannya yang dihimpun dalam buku berjudul \"Islam Sontoloyo\". Menarik di antara tulisannya : \"Kini mereka sudah mulai sehaluan dengan kita dan tak mau mengambing saja lagi kepada kekolotannya, ketakhayulannya, kejumudannya, kehadramautannya, kemesumannya, kemusyrikannya (karena percaya kepada azimat-azimat, tangkal-tangkal dan \"keramat-keramat\") kaum kuno, dan mulailah terbuka hatinya buat \" agama yang hidup\". Nah, Kang Emil mumpung masih ada waktu dan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, maka batalkan rencana pembangunan patung tertinggi Soekarno di lahan milik Pemprov Jawa Barat Taman Saparua tersebut. Mudharatnya jauh lebih besar dari manfaatnya. Bandung, 15 Agustus 2023.
Fiqhud Dakwah M. Natsir: Wahyu Memanggil Fitrah, Fitrah Menghajatkan Wahyu
Catatan Yudi Imansah - Agamawan Buku Fiqhud Da\'wah adalah kumpulan tulisan M. Natsir yang awalnya berupa diktat-diktat yang dibagikan kepada para peserta kursus kader da\'wah. Salah satu di antara kader, yakni Saleh Umar Bajasut berinisiatif untuk menggali catatan-catatan diktat lalu ditelaah dan disusun kemudian dimintakan penyempurnaan kepada Bapak M. Natsir, sehingga tersusunlah menjadi sebuah buku. Alhamdulillah saya telah membacanya. Di saat membaca saya merasakan betul bagaimana penuturan yang disajikan oleh Bapak M. Natsir mencerminkan penuturan dari seseorang yang tidak hanya berpengalaman dalam aktivitas da\'wah, namun melampauinya, yakni sebuah penuturan dari jiwa, ruh kesadaran terdalam. Sangat pantas melalui kursus kursus kader da\'wah lahir para mubaligh bertalenta, dan mubaligh yang mampu mencurahkan segala potensinya lahir dan batin, jiwa dan raga, waktu dan tenaga, pikiran dan perasaan. Para mubaligh yang mendedikasikan dirinya secara total, satu di antaranya adalah M. Imaduddin Abdurrahim. Beliaulah yang menghidupkan semangat da\'wah kampus, di ITB, UNPAD, beberapa perguruan tinggi di Bandung. Ribuan kader HMI telah ia latih, para juru da\'wah, baik di Indonesia, Malaysia, dan mancanegara lainnya. Menurut M. Imaduddin, beliau menggunakan buku ini. Buku ini diawali dengan pembahasan tentang Fitrah, wahyu Ilahi, dan posisi akal. Al-Qur\'an adalah himpunan dari wahyu yang merupakan tuntunan yang dihajatkan oleh fitrah manusia. Mempertemukan fitrah manusia dengan wahyu Ilahi itulah tugas risalah para rasul atau saat ini berarti tugas para mubaligh. Yang menjadi objek sasaran wahyu adalah qalbu yang memiliki instrumen sam\'un, basharun. Kedua instrumen ini selanjutnya memgirimkan analisa kepada fu\'ad atau akal untuk memahami suatu perkara, baik tentang kepastian, keteraturan, maupun nilai kebenaran. Akal diawali dengan cara kerja sam\'un, basharun, berikutnya ia akan memperhatikan alam sekitarnya, diri manusia sendiri (jasmani ruhani ) di mana ditemukan peraturan-peraturan \" ayatullah\", sebagai tanda-tanda dan bukti yang menunjukkan adanya Sang Khaliq. Tidak hanya itu, akal pun menemukan adanya Rabb yang memelihara semua ciptaan Allah, lengkap dengan undang-undang-Nya yang disebut dengan \" Sunatullah \". Kita perhatikan Qs Fusshilat 53, \"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Kami di segenap penjuru, dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur\'an itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?.\" Lebih lanjut, proses kerja akal yang berirama menggetarkan jiwa menjadi sumber pertunjukan bagi panca indera dan pikiran yang dengan itu terlihatlah apa yang tampak sehari-hari menjadi sebuah hujjah yang melahirkan makna. Kita perhatikan Qs Al Ghasyiah 17-22. \"Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Dan langit bagaimana ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka\". Berikutnya, akal dan qalbu mengajak panca indera untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah dengan memperhatikan apa yang sering mereka lakukan, yakni \" bibit yang ditebarkan \". Kita perhatikan Qs Al Waqiah 63-65, \" Pernahkan kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya? Sekiranya Kami kehendaki niscaya Kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.\" Selepas itu diajaknya akal manusia melihat kehadiran setiap elemen yang menjadi kesatuan ekosistem kerja atas proses tumbuhnya suatu tanaman, dengan memperhatikan hujan, kayu bakar. Kita perhatikan Qs Al Waqiah 68-72. \"Pernahkan kamu perhatikan air yang kamu minum? kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan? Maka, pernahkah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan (dengan kayu)? Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah Kami yang menumbuhkan? Allah melalui ayat-ayat-Nya hendak memanjakan akal melalui teatrikal atau tontonan yang menyuguhkan kisah yang ada pada dirinya, peristiwa yang sudah menjadi kesehariannya (menyemai benih, air hujan, kayu bakar). Tidak berhenti di sini, berikutnya Allah terus memanjakan akal dengan suguhan tentang awal penciptaan, di mana ini adalah kisah masa lalu, kisah sebelum diciptakannya manusia. Silahkan buka Qs Al Anbiya -30-33. Dengan empat ayat ini, Allah membukakan tabir di balik penciptaan yang kini ada; perjalanan waktu ke belakang beribu-ribu abad. Rentang waktu yang cukup panjang itu menjadi terasa dekat atas penjelasan wahyu , terlebih lagi wahyu Allah tentang alam ini mampu menyodorkan kepenasaranan untuk mengungkap alam semesta yang dengan ini akan lahirlah beragam pengetahuan sebagai kreasi manusia dalam merespon berita yang ada di wahyu Ilahi. Dari pengetahuan yang diusahakan oleh manusia sebagai pengungkapan rasa ingin tahu manusia atas alam, yang diinisiasi oleh wahyu. Maka, kini kita menjadi tahu tentang bintang-bintang, matahari, bulan, dan ciptaan lainnya terus beredar dalam satu sistem yang penuh harmoni, tidak ada yang menyimpang dari garis edar masing-masing, semua berada dalam tatanan *Kesetimbangan* . Tidak hanya alam yang mampu mengaktifkan kerja akal, Allah pada ayat lainnya menyodorkan kisah perjalanan manusia (Sejarah atau qasas). Allah di Qs Al Qalam ayat ke satu, secara jelas menyuruh kepada kita untuk memperhatikan apa yang mereka tuliskan. Pesan dari seluruhnya mengenai bahasan wahyu, fitrah, dan akal adalah *kehadiran Al-Qur\'an sebagai kitab kumpulan wahyu tidak memusuhi panca indera dan akal. Panca indera, akal, dan wahyu, berasal dari Khaliq yang satu dan ketiganya tidak ada pertentangan. Mana yang tidak tercapai oleh panca indera dijemput oleh akal, mana yang tidak atau belum tercapai oleh akal dijangkaukan oleh wahyu . Dan wahyu dari \' Alimil Ghaibi Wasy-Syahadah, Yang Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang nyata ataupun yang tidak. Saat saya membaca, yang terlintas dalam pikiran adalah bagaimana Bapak M. Natsir menjelaskan apa yang ada dalam diktatnya, karena seperti lazimnya sebuah diktat atau makalah biasanya akan dibedah atau diulas secara lengkap melalui sebuah metode penjelasan. (YI)
Tangkap Lembaga Survei Abal-abal
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD LEMBAGA survei yang mengumumkan hasil surveinya terkait posisi teratas pasangan capres-cawapres Prabowo - Gibran, cukup menggelitik bagi yang mendengarkan. Juga membuat sesak napas dan merah telinga. Bagaimana tidak? Pasangan ini telah berhasil mengungguli pasangan capres Ganjar dan menukik tajam ke bawah untuk pasangan Anies - AHY. Jelas sekali ada kejanggalan. Tak hanya itu, hasil survei juga mengumumkan perolehan suara yang mengalahkan pasangan Prabowo - Erick Tohir dan pasangan Prabowo - Erlangga oleh pasangan Prabowo - Gibran. Ini patut diduga pembohongan nyata di depan mata, yang seakan menganggap bodoh kita semua. Juga hasil survei ini bisa dirasakan oleh kita semua, meskipun tidak mengetahui prosesnya. Yang layak diduga bahwa survei ini sebagai hasil rekayasa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan memenangkan Gibran yang mengalahkan Erick dan Erlangga, baru kemudian dikondisikan dengan perolehan suara abal-abal yang sudah diatur sebelumnya. Hal ini tentunya sangat menyinggung perasaan pendukung Erick dan Erlangga, karena telah dilecehkan elektabilitas Erick dan Erlangga di bawah elektabilitas Gibran. Kita semua harus peka dan peduli atas kejadian ini, berharap TNI POLRI konsisten terhadap peranya yang akan netral terhadap pilpres 2024 nanti. Saat ini boleh dibilang masa persiapan untuk melaksanakan persiapan pemenangan masing masing calon, yang bisa dilakukan lewat administrasi maupun operasionalisasinya. Kita tidak bisa menganggap remeh dan membiarkan berita berita bohong yang berpotensi membuat kegaduhan masyarakat. Jangan lantas karena anak Jokowi, ada pembiaran dan tidak ada tindakan proaktif. Ingat hukum berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa pandang bulu. Sekali lagi, TNI POLRI tidak cukup dibibir saja sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI, oleh karenanya tindakan itu harus ditunjukkan mulai sekarang, masa persiapan, selama dan sesudah Pemilu. Bahwa harapan kita, pelaksanaan Pemilu harus dilakukan jujur dan adil, bermartabat dan beradab. Tangkap pelanggar IT yang menyuarakan kebencian, fitnah dan berita berita bohong yang berpotensi membuat kegaduhan masyarakat. (*)
Partai Gelora: PT 20 Persen Hanya Lahirkan Simbolisasi Figur Capres dan Pragmatisme Parpol
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Partai Gelora sebagai partai baru turut berperan dalam menentukan arah pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Yakni mengajak partai politik (parpol) dan calon presiden (capres) dalam koalisi yang ada agar mengutamakan gagasan daripada mengedepankan kepentingan pragmatis seperti mengumpulkan jumlah \'tiket\' Pilpres. \"Jadi terkait seberapa besar peran partai baru seperti Partai Gelora dalam Pilpres, kami dari awal terus mengangkat tema ide dalam dalam koalisi. Meskipun hal itu, belum ada fasilitasnya, karena adanya sistem presidential treshold (PT) 20 persen, tapi ini terus kami dorong,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (14/8/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam program Gelora Petamaya dengan tema \'Pemilu 2024, Antara Koalisi Parpol dan Koalisi Warganet\' yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV pada Minggu (13/8/2023) malam. Fahri mengkritik koalisi parpol yang ada saat ini yang lebih mengedepankan pengumpulan \'tiket\' Pilpres, bukan ide atau gagasan. \"Pertemuan-pertemuan selama ini, bukan pertemuan gagasan. Tapi merupakan pertemuan, kamu punya berapa tiket? Tiketnya bisa digabung atau tidak, serta berbasisnya lebih pragmatis dan transaksional,\" katanya. Menurut Fahri, sistem PT 20 persen menyebabkan parpol berupaya untuk mengumpulkan \'tiket\' Pilpres agar bisa mencalonkan capres. Sehingga kepentingan pragmatis dalam mengumpulkan jumlah tiket lebih diutamakan daripada gagasan. \"Jadi memang ada kepentingan pragmatis supaya partai-partai mengumpulkan jumlah tiket yang cukup. Karena itu mungkin perubahan akan mungkin terjadi pada saat last minute. Hal Ini akibat persyaratan PT 20 persen,\" katanya. Persyaratan PT 20 untuk mengusulkan capres saat ini, kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, membuat koalisi parpol sekarang sangat rawan, seperti yang terjadi di Pemilu 2024. Karena itu, pertemuan elite parpol hanya melahirkan simbolisasi dari figur capres yang didukung, bukan lagi melihat gagasannya. \"Makanya kemudian koalisinya bergantung kepada pengumpulan tiket atau PT 20%. Makanya dia sangat bergantung juga kepada posisi dari calon presiden dan wakil presidennya,\" katanya. Namun, terlepas dari hal itu, kondisi sekarang justru menguntungkan posisi Prabowo, karena dia semakin diperlukan bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang. Sebab, Partai Gelora melihat dalam situasi seperti sekarang, dimana lingkungan global yang berubah, bahwa figur seperti Prabowo Subianto ini diperlukan secara geopolitik untuk menjadi juru bicara bangsa sebesar Indonesia. \"Secara geopolitik Pak Prabowo diperlukan oleh Indonesia untuk menjadi juru bicara bagi sebuah bangsa besar yang harusnya punya peranan yang lebih aktif dimasa akan datang,\" katanya. Fahri berpandangan, bahwa figur Prabowo adalah sosok yang dikehendaki para pendiri bangsa, karena memiliki reputasi di dalam dan luar negeri. Sehingga bisa ikut menjaga perdamaian dunia seperti apa yang diamanatkan dalam konstitusi. \"Peran global Indonesia dalam pengaturan tata dunia kedepan akan semakin diperlukan, Dan orang yang punya kapasitas atau calon presiden yang punya kapasitas sebesar itu, adalah Pak Prabowo,\" katanya. Calon legislatif (caleg) Partai Gelora daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini berpandangan, Prabowo adalah capres yang paling kuat dan solid saat ini, termasuk dari sudut pembiayaan, sementara capres lain masih menunggu kepastian. \"Posisi Pak Prabowo sekarang sangat menguntungkan sebagai calon yang sudah akan jadi di hari-hari ke depan. Kita akan lihat stabilitas dukungan kepada Pak Prabowo akan semakin tinggi kita lihat ke depan,\" ujarnya. Persepsi Warganet Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy Kurniawan mengatakan, Partai Gelora bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata berhasil memotret warni-warni koalisi capres di tingkat elit atau parpol dengan apa yang terjadi di dunia maya. \"Kita rekam persepsi warganet terhadap tiga koalisi yang ada. Periode pengambilan data adalah dari 1 Juni sampai 3 Agustus 2023. Kita kupas timeline pada setiap koalisi yang mendukung capresnya masing-masing Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan,\" kata Endy saat memaparkan riset Gelora Petamaya. Berdasarkan riset tersebut, calon wakil presiden (cawapres) wapres terkuat untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Kemudian disusul Airlangga Hartanto, Muhaimin Iskandar dan Khofifah Indar Parawangsa. Sedangkan cawapres untuk Ganjar Pranowo, namanya yang terkuat adalah Erick Thohir, disusul Agus Harimuti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sandiaga Uno dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Sementara cawapres untuk Anies Baswedan adalah AHY, lalu Menko Polhukam Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawangsa. \"Jadi inilah persepsi warganet, kira-kira nama cawapres yang didukung untuk dipasangkan untuk capres Anies Baswedan. Siapa yang akhirnya dipilih kita tidak tahu,\" katanya. Menurut Endy, persepsi warganet menilai koalisi yang paling solid adalah Koalisi PDIP mencapai 83 persen, disusul Koalisi Perubahan untuk Persatuan sebesar 47,890 persen dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebesar 34,813 persen. \"Kita tidak tahu apakah sampai pendaftaran pada Oktober nanti, apakah koalisinya sesuai dengan persepsi warganet. Sebab, apa yang terjadi di tingkat elite, belum tentu sama yang terjadi di warganet. Semuanya masih cair, belum benar-benar terkonsolidasi antar poros dan partai,\" ujarnya. Dari riset tersebut, kata Endy, juga terungkap, bahwa isu Partai Gelora akan deklarasi mendukung Prabowo Subianto, serta pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Gelora dengan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan menjadi unggahan terpopuler dari warganet. \"Setelah itu baru unggahan PKB terkait Muhaimin Iskandar sebagai calon terkuat bacapres Prabowo Subianto dan kemudian prediksi warganet soal keterlibatan Partai Golkar pada peta koalisi yang ada di manapun,\" katanya. (Ida)
Kejagung Membahas Rencana Eksekusi Ferdy Sambo Usai Terima Putusan MA
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung RI sedang dalam tahap komunikasi dengan pimpinan membahas rencana pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap terpidana Ferdy Sambo dan kawan-kawan usai diterimanya salinan putusan kasasi.Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, di Jakarta, Senin, menyebut, salinan putusan Mahkamah Agung atas permohonan kasasi Ferdy Sambo sudah diterima oleh Kejari Jakarta Selatan.\"Sekarang lagi dipelajari, lagi direncanakan, dan lagi dikonsultasikan sama pimpinan kapan untuk dilakukan eksekusi,\" kata Ketut.Menurut Ketut, pelaksanaan eksekusi secepatnya dilakukan mengingat jaksa penuntut umum memiliki waktu satu bulan untuk melaksanakan eksekusi setelah salinan putusan MA diterima.\"Ya kalau semakin cepat semakin bagus, kan untuk kepastian hukum,\" ucapnya.Terkait tempat eksekusi, kata Ketut, juga sedang dalam pembahasan apakah tetap di Rumah Tahanan (Rutan) Brimob Polri atau dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan.Karena, lanjut dia, eksekusi narapidana seharusnya dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Namun, ia belum menyebutkan lembaga pemasyarakatan mana tempat eksekusi Ferdy Sambo.\"Ya kalau bisa di lembaga pemasyarakatan. Eksekusi narapidana tuh kan di lembaga pemasyarakatan,\" ujarnya.Ketut menambahkan, pihaknya bakal memutuskan tempat eksekusi Ferdy Sambo pekan ini.\"Ya nanti kita lihat dalam minggu ini kemana (eksekusi). Nanti kami sampaikan ke media semua,\" kata Ketut.Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) RI memutuskan hukuman terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup dari sebelumnya hukuman mati.Selain itu, MA juga meringankan putusan tiga terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat lainnya, yakni Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, hingga Kuat Ma\'ruf.MA memutuskan hukuman Putri Candrawathi yang merupakan istri Ferdy Sambo menjadi pidana penjara sepuluh tahun dari sebelumnya 20 tahun.Sementara itu, hukuman Ricky Rizal juga menjadi lebih ringan, yakni pidana penjara delapan tahun dari sebelumnya 13 tahun.Lebih lanjut, hukuman asisten rumah tangga (ART) Sambo dan Putri, Kuat Ma\'ruf turut diringankan dari yang sebelumnya pidana penjara 15 tahun, menjadi sepuluh tahun.Dengan telah keluarnya putusan MA tersebut, maka proses hukum terhadap Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah).(sof/ANTARA)
KPK Akan Menjawab Keraguan Soal Pengejaran DPO Dengan Hasil Kerja
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan jajarannya akan menjawab keraguan publik soal penanganan terhadap buronan yang kabur ke luar negeri dengan hasil kerja. \"Jadi kami akan terus bekerja, karena kerja kami adalah bekerja dan bekerja, bukan untuk memberikan komentar,\" kata Firli di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Senin. Hal tersebut disampaikan Firli saat menanggapi komentar beberapa pihak yang meragukan KPK di bawah kepemimpinan Firli bisa menangkap tiga buronan KPK yang kabur ke luar negeri. Firli memastikan semua pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus DPO akan dilakukan pencarian dan penangkapan, meski yang bersangkutan melarikan diri hingga ke luar negeri. \"Boleh saja orang berkomentar, dulu saya masih ingat ada kata-kata Izil Azhar tidak akan mungkin bisa ditangkap, pada kenyataannya bisa kita tangkap,\" ucap Firli. \"Bisa saja orang berkata Ricky Ham Pagawak yang melarikan diri ke Papua Nugini, dikatakan tidak mungkin bisa ditangkap KPK di bawah kepemimpinan Firli, buktinya kita tangkap,\" ujarnya. Firli juga menambahkan dalam pencarian dan pengejaran buronan yang melarikan diri ke luar negeri lembaga antirasuah tidak bekerja sendirian, namun didukung dengan koordinasi bersama kementerian terkait serta dengan kerja sama Polri dan Interpol. Untuk diketahui saat ini masih ada tiga orang yang masih menjadi DPO (daftar pencarian orang) KPK. Ada dugaan bahwa para tersangka korupsi tersebut bersembunyi di luar negeri. Pertama adalah tersangka dugaan pemberian hadiah atau janji terkait pengadaan pada PT PAL Kirana Kotama (KK) alias Thay Ming yang telah ditetapkan sebagai DPO KPK sejak 15 Juni 2017.Selanjutnya Harun Masiku dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ditetapkan sebagai DPO sejak 17 Januari 2020. Ketiga, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin yang telah menjadi DPO KPK sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos adalah tersangka dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2013 di Kementerian Dalam Negeri.(sof/ANTARA)
Saksi Mengatakan Proyek BTS 4G Mangkrak
Jakarta, FNN - Project Director Konsultan Office, Gandhy Tungkot Hasudungan Situmorang menyebut proyek base transceiver station (BTS) 4G, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mangkrak.Ia merupakan salah satu saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.Mulanya, penasihat hukum terdakwa menanyakan kepada Gandhy perihal laporan project management office (PMO) yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah side BTS 4G yang tidak memiliki progres atau mangkrak.\"Ini ada laporan yang dibuat oleh PMO untuk per 28 September 2022 itu untuk Paket 1 dan Paket 2, Fase 1, itu terdapat 307 side mangkrak. Saudara masih ingat?\" tanya penasihat hukum.\"Iya, saya ingat. Belum berprogres,\" jawab Gandhy.Gandhy mengaku tidak hapal betul jumlah side yang mangkrak itu, tetapi dia membenarkan bahwa terdapat sejumlah side yang tidak berjalan dalam proyek tersebut.Gandhy menjelaskan bahwa sebagai PMO, pihaknya memiliki kewenangan untuk melaporkan kondisi yang terjadi di lapangan mengenai perkembangan pengerjaan menara BTS 4G.\"Yang pasti kami hanya melaporkan kondisi yang ada di lapangan. Kalau tidak ada pergerakan, tidak ada progres, kami melaporkan bahwa side-side tersebut tidak ada progres atau bisa disebut mangkrak,\" kata dia.Penasihat hukum pun kemudian menanyakan kepada Gandhy terkait ada atau tidaknya perbedaan antara side yang belum selesai dan side yang berakhir mangkrak.\"Saudara di dalam Desember 2021, saudara sebutkan bahwa pekerjaan itu belum selesai. Beda nggak itu antara belum selesai dengan mangkrak?\" tanya penasihat hukum\"Kalau belum selesai itu, ada prosesnya. Kalau mangkrak ini progres-nya di situ-situ saja, tidak bergerak,\" jawab Gandhy.\"Jadi berbeda, ya, antara pekerjaan yang belum selesai dengan yang mangkrak?\" penasihat hukum kembali bertanya memastikan. \"Iya,\" timpal Gandhy.Atas side yang mangkrak itu, Gandhy mengaku PMO telah meminta penyedia atau konsorsium yang mengerjakan proyek untuk menyelesaikan pekerjaannya\"Kita itu ada namanya show cause meeting, itu berdasarkan keterlambatan yang mereka lakukan, deviasi-nya itu selama tiga kali, baik di 2021 dan 2022, untuk yang progres-nya itu kami juga meminta mereka untuk menyelesaikan,\" tuturnya.\"Cuman, kami tidak berinteraksi langsung dengan yang mengerjakan di lapangan, kami lebih ke konsorsium-nya. Lalu, untuk setelah show cause meeting pun kami menyiapkan peringatan,\" sambung Gandhy.Ia menyebut dari masukan dan peringatan yang diberikan, ada sebagian side yang kembali berjalan dan ada yang tidak.Di sisi lain, Gandhy juga menyebut terdapat beragam kendala yang menghambat jalannya pengerjaan BTS 4G. Kendala itu, kata dia, mulai dari pandemi COVID-19 hingga dinamika lapangan dan sulitnya akses menuju side pembangunan BTS 4G.\"Karena kalau COVID-19 itu ada pembatasan, Pak, sehingga membatasi baik itu dalam delivery, manufacturing ataupun pekerjaan yang ada di lapangan,\" ucap dia.\"Lalu ada juga masalah keamanan yang kita sebut dengan daerah kahar, di mana ada masalah keamanan, sehingga tidak bisa mengirimkan tim untuk ke lapangan karena masalah keamanan,\" sambungnya.Lebih lanjut Gandhy menjelaskan bahwa untuk mengetahui progres pengerjaan proyek, PMO mengetahuinya dari laporan yang dikirimkan oleh konsorsium atau penyedia.\"Berdasarkan laporan-laporan dari penyedia, berupa foto, seperti itu,\" ujar dia.(sof/ANTARA)
KAI Siap Bekerja Sama Dengan Polri Soal Dugaan Terorisme Pegawai KAI
Jakarta, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyatakan siap bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) soal dugaan adanya keterlibatan oknum pegawai KAI dalam kasus terorisme.KAI menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan mendukung berbagai upaya dalam memberantas praktik terorisme.\"Kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang terkait isu tersebut,\" kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji melalui keterangannya di Jakarta, Senin.Agus mengatakan KAI tidak menoleransi tindakan yang bertentangan dengan hukum, terlebih pada kasus terorisme. Manajemen KAI akan menindak secara tegas karyawannya jika terbukti terlibat dalam kasus terorisme.\"KAI berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,\" kata dia.Sebelumnya, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang tersangka tindak pidana terorisme kelompok media sosial di wilayah Bekasi, Jawa Barat, Senin.Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan.\"Iya benar ada penangkapan terhadap satu target tindak pidana terorisme kelompok media sosial di wilayah DKI Jakarta,\" kata Ramadhan dikonfirmasi di Jakarta, Senin sore.Sementara, Ketua RT 07/RW27 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Ichwanul Muslimin menyebutkan pria yang ditangkap Tim Densus 88 Antiteror Polri merupakan karyawan PT KAI.\"Hari-hari bekerja sebagai karyawan BUMN, KAI. Saya interaksi jarang sama dia,\" kata Ichwanul di Bekasi, Senin.Ia mengatakan pria yang ditangkap atau diduga pelaku teroris itu berinisial DE dengan kisaran usia 28 tahun. Sosok DE dikenal tertutup namun selalu aktif dalam rapat maupun kegiatan di lingkungan rumah.(sof/ANTARA)
AAI Minta Penangguhan Pemeriksaan Kamaruddin Sebagai Tersangka
Jakarta (FNN) - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan terhadap Kamaruddin Simanjuntak yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Direktur Utama PT Taspen AN Kosasih. \"Memohon kerja sama dengan penyidik untuk mempertimbangkan dengan menangguhkan pemeriksaan terhadap Kamaruddin, untuk diperiksa secara etika di organisasi advokat (AAI),\" kata Ketua DPP AAI Palmer Situmorang di Jakarta, Senin. Palmer meminta penyidik Bareskrim Polri memberikan kesempatan kepada organisasi advokat dalam hal ini AAI, untuk memeriksa Kamaruddin Simanjuntak terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. \"Memohon kerja sama dengan penyidik untuk mempertimbangkan dengan menangguhkan pemeriksaan terhadap Kamaruddin, untuk diperiksa secara etika di organisasi advokat (AAI),\" tegasnya. Dia mengatakan AAI sudah bersurat kepada Bareskrim Polri dan Kapolri, serta sudah ditembuskan kepada Menko Polhukam untuk melakukan penangguhan pemeriksaan terhadap Kamaruddin Simanjuntak. \"Saya berharap agar institusi negara saling menghormati satu sama lain. Karena proses hukum pidana, pada pasal 17 UU No. 39 tentang HAM tahun 1999 dijelaskan, untuk bisa menemukan suatu proses keadilan harus dengan proses hukum acara yang benar,\" ujarnya. Palmer mencontohkan, ketika Kapolri memberikan keterangan kepada media bahwasan-nya terjadi tembak menembak di kasus Sambo, namun pada kenyataannya tidak benar. Lalu apakah Kapolri bisa dikatakan menebar hoaks dan kebencian? Apakah wartawan juga telah menyebarkan berita hoaks dan kebencian? Tidak, karena apa? Ada sumbernya. \"Begitupun kami pengacara seperti itu, kami bekerja menggunakan data klien. Jadi kalau ini dipidanakan sangat lucu, makanya saya coba meyakinkan institusi yang selama ini ikut membela juga, semoga suara organisasi didengar,\" ungkapnya. Menurut dia, Kamaruddin dalam menjalankan profesi-nya sebagai advokat tidak bisa dituntut baik secara pidana dan perdata. \"Dimana dalam UU Advokat, dalam menjalankan profesi-nya tidak bisa dituntut secara perdata atau pidana,\" ujarnya. Palmer melanjutkan, pihaknya sudah meminta Komisi Pengawas AAI untuk melakukan pemeriksaan kepada Kamaruddin Simanjuntak, jika ditemukan penyimpangan etika. Nantinya hasil pemeriksaan tersebut, akan diteruskan ke Dewan Kehormatan AAI. \"Jika tidak ditemukan pelanggaran hukum, maka komisi pengawas akan mengirim hasil pemeriksaan tersebut ke DPP AAI,\" ujarnya menjelaskan. Palmer menambah, Kamaruddin Simanjuntak mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi advokat AAI. Kamaruddin sudah berkirim surat ke DPP AAI untuk dilakukan pendampingan hukum terhadapnya. Sejalan dengan itu, Tim Kuasa Hukum Kamaruddin Simanjuntak sekaligus pengurus DPP AAI Johannes Raharjo mengatakan sudah menjadi kewajiban organisasi untuk melakukan pendampingan hukum terhadap anggota. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat ke Bareskrim dan Kapolri untuk menangguhkan proses pemeriksaan Kamaruddin Simanjuntak. Karena, kata dia, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran profesi adalah organisasi advokat. Johannes menambahkan, pasal yang disangkakan kepada rekannya itu adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu tentang pencemaran nama baik. Dimana kata dia, Kamaruddin bertindak dalam membela kliennya. \"Advokat harus mendapatkan hak imunitas dalam membela kliennya sesuai putusan MK No. 26 tahun 2013. Kami yakin nantinya tidak terbukti, dan yang disampaikan Kamaruddin bukan mengarah kepada seseorang,\" tutur Johannes.(sof/ANTARA)
Jadi Anggota Dewan Mahal, MUI: Banyak Pasal-Pasal dalam UU yang Rugikan Rakyat
JAKARTA, FNN-Majelis Ulama Indonesia atau MUI menganggap wakil rakyat yang duduk di Senayan tidak menjalankan aspirasi rakyat dengan sebenar-benarnya. \"Dunia politik kita sudah bagaikan sebuah pasar. Para pelaku yang ada sibuk bertransaksi untuk kepentingan dirinya dan kelompok serta partainya,\" ujar Dr H Anwar Abbas. Wakil Ketua Umum MUI ini kepada FFN, Senin 14 Agustus 2023, menunjuk para politisi yang tidak segan-segan melakukan apa saja termasuk mewarnai ayat-ayat dan pasal-pasal dalam pembahasan sebuah rancangan UU yang akhirnya setelah disahkan menjadi UU, kita melihat UU tersebut sangat-sangat merugikan rakyat dan juga sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat dari UUD 1945. Buya Anwar Abbas menengarai ini semua terjadi karena biaya politik yang mahal untuk menjadi anggota dewan. Sebelumnya, salah seorang petinggi partai mengatakan biaya atau ongkos untuk bisa duduk menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta sangat mahal yaitu sebesar Rp40 miliar. \"Hal ini tentu saja membuat kita geleng-geleng kepala,\" katanya. Bahkan kata yang bersangkutan jika sang calon hanya memiliki modal Rp20 miliar hingga Rp25 miliar maka besar kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa duduk di kursi senayan. \"Jadi yang namanya politik uang dalam pemilu tampaknya sudah menjadi sesuatu yang sudah sangat sulit untuk dihindari,\" ujar Anwar Abbas. Jika demikian masyarakat kita sudah rusak. Tanpa ada sesuatu yang bisa mereka terima dari sang calon legislatif (caleg) maka mereka enggan untuk memilihnya. Apalagi sesuatu yang akan diberikan kepada para pemilih itu sekarang menurut politisi tersebut tidak cukup hanya berupa kaos dan atau kerudung saja tetapi kulkas. \"Jadi dengan demikian dapat disimpulkan hanya orang kaya atau orang yang dibiayai oleh orang kaya sajalah yang bisa berkuasa dan bisa menang dalam Pemilu,\" tambah Anwar Abbas. Hal ini tentu jelas-jelas sangat patut kita sesalkan, kata Anwar Abbas, karena bagaimana mungkin kita akan menumpangkan harapan kepada orang yang sibuk berpikir untuk dapat mengembalikan investasi yang sudah dia tanam atau utang yang harus dia bayar? Menurut Anwar Abbas, hal ini bisa terjadi karena yang penting bagi mereka bukanlah bagaimana mereka bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta patuh kepada konstitusi tapi adalah bagaimana caranya supaya modal yang sudah mereka tanam bisa kembali dan keuntungan yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan. Jika dalam pemilu yang akan datang hal serupa masih saja terus terjadi, Anwar Abbas mengatakan, maka tentu tipis sekalilah harapan nasib rakyat banyak terutama nasib mereka-mereka yang ada di lapis bawah akan bisa berubah. \"Untuk itu kita harus bisa mengusahkan secara bersama-sama bagaimana caranya agar pemilu 2024 yang akan datang benar-benar bisa dilaksanakan dengan biaya atau ongkos yang semurah-murahnya karena dengan itulah kita akan bisa mendapatkan anggota DPR yang benar-benar mampu mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat,\" tandasnya. \"Ini penting karena dengan hal seperti itulah kita akan bisa berharap di negeri ini akan dapat tercipta sebuah perubahan yang benar-benar berarti dan bermakna, di mana rakyatnya akan bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia,\" demikian Anwar Abbas. (DH)
POPULER
