ALL CATEGORY
Berkas Perbaikan Bakal Caleg DPR dari Semua Parpol Diterima KPU
Jakarta, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.\"Di KPU Pusat ini, (yang diterima) adalah dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI untuk perbaikan. Alhamdulillah, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dari 18 parpol peserta Pemilu 2024 sudah menyiapkan semua dokumen perbaikan syarat sesuai dengan hasil verifikasi di tahap pertama,\" kata Ketua KPU RI Hasyim Asy\'ari kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.Delapan belas parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Nasional (PKN).Berikutnya, Partai Hanura, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Ummat.Sementara itu, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, Hasyim mengatakan KPU di daerah telah menyampaikan bahwa penyerahan dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota juga berjalan dengan lancar.\"Kami juga dapat laporan dari teman-teman KPU provinsi di 38 Provinsi, kemudian di 514 KPU kabupaten dan kota; penyerahan dokumen perbaikan sudah berjalan sesuai dengan yang ditentukan dan juga sesuai batas waktu yang ditentukan. Alhamdulillah, lancar semua ya,\" jelasnya.Pada 23 Juni lalu, KPU selesai melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan milik 10.323 bakal caleg DPR yang diajukan 18 partai politik peserta Pemilu 2024.Hasilnya, terdapat 9.260 orang atau 89,7 persen bakal calon yang dokumen persyaratan pencalonannya belum memenuhi syarat; sementara 1.063 orang atau 10,29 persen sisanya dinyatakan memenuhi syarat (MS).KPU memberikan kesempatan kepada parpol peserta Pemilu 2024 untuk menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten dan kota pada 26 Juni-9 Juli 2023 hingga pukul 23.59 waktu setempat.Selanjutnya, KPU akan melakukan penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota untuk menetapkan apakah persyaratan itu dapat dinyatakan memenuhi syarat atau tidak.\"Setelah itu, akan kami dapatkan hasil apakah memenuhi syarat atau apakah tidak memenuhi syarat. Lalu, pada saatnya nanti, kami tetapkan dan umumkan daftar calon sementara atau DCS,\" ujar Hasyim.(ida/ANTARA)
Pemangku Kekuasaan Itu Tuli dan Buta
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEBAGIAN peserta kajian politik Merah Putih, tak terasa sampai meneteskan air mata, ketika diskusi ahirnya harus dihentikan. Indonesia ingin hidup serasi, tentram, damai, rukun berdampingan, bersatu dalam kejujuran dan keikhlasan mewujudkan cita cita kemerdekaan. Hidup dalam kesantunan, kesetiaan kawanan dalam keberagaman saling menghargai, menghormati satu sama lain, lambaran pondasi keimanan dan kesalehan sesuai nilai nilai Pancasila. Tidak ada yang menyangka dan menginginkan ketika keadaan berubah seperti neraka, kehidupan seperti barbar di alam individualis kapitalis, sangat keras, mengering kehidupan saling asah, asih dan asuh. Yang muncul justru kehidupan saling menindas, mengancam, mengering rasa kemanusiaannya sebagai manusia semestinya saling membantu dan belas kasih satu sama lain. Negara ini berubah jadi negeri copet, maling, rampok, bandit, bandar, badut, makelar, pemeras, pencoleng, penipu, penyogok, koruptor, bertebaran fitnah, banyak omong, pembohong. Celakanya mereka dengan pongah, membanggakan diri dan tanpa malu mengatakan inilah demokrasi Indonesia. Di benak mereka, otak berpikir liar, semua bergerak, beradu memburu uang dan materi, ucapannya dusta, penuh intrik, kebohongan dan menjadi kebiasaannya ingkar janji. Bak manusia yang merasa akan hidup selamanya, terus mengejar harta, tahta, kepangkatan, kekuasaan disembah dari pagi sampai petang sebagai Tuhan Semua larut dalam kehidupan hedonis memburu dunia adalah segalanya. Kehidupan mereka seperti waras, sesungguhnya kehidupan mereka telah berubah menjadi gila, gendeng, sinting kronis, secara klinis nyaris sempurna. Mereka memiliki kekuasaan kebal hukum, yang terjadi hanya sandiwara di pertontonkan terus menerus, kekuasaan adalah hukum - hukum adalah kekuasaan. Uang telah menjadi panglima tertinggi, semua dipaksa menyerah demi uang. Pengaruh UUD 2002 benar-benar telah memporak-porandakan kehidupan Indonesia, memiliki kekuatan sangat magis dan dahsyat, mampu merubah watak asli manusia Indonesia, hanyut berkeping keping wajah dan identitas asli bangsa Indonesia. Remuk Berkeping-keping Akhlak bangsa, dusta-dusta itulah tanah air kita Indonesia saat ini. Tersisa suara tangis Ibu Pertiwi, bersamaan pemangku kekuasaan sudah tuli dan buta. ****
Kota Cerdas Menjadi Isu Utama Annual Meeting ASCN
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewiilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menyampaikan pengembangan kota cerdas, terutama di 26 kota di Asia Tenggara menjadi isu utama yang dibahas dalam Annual Meeting ASEAN Smart City Network (ASCN). Menurut Safrizal, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Annual Meeting ASCN di Bali, 12–13 Juli 2023 diharapkan dapat menghasilkan berbagai kerangka inovasi dan terobosan dalam pengembangan kota pintar. \"Kami berharap acara ini tidak hanya sekadar rutinitas semata. Namun jauh daripada itu, mampu menghasilkan berbagai konsepsi inovasi dan terobosan dalam pengembangan kota-kota cerdas,\" ujar Chairman ASCN 2023 itu. Safrizal menyampaikan seluruh negara anggota ASEAN dan negara peninjau, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa akan menghadiri pertemuan tersebut.Ia menyampaikan berbagai gagasan, praktik penerapan kota cerdas, dan saran solusi terhadap masalah yang dihadapi wilayah perkotaan, khususnya di Asia Tenggara akan menjadi materi-materi dalam pertemuan tahun tersebut. Pemerintah nasional ataupun pemerintah daerah pada masing-masing negara ASEAN akan mempresentasikan perkembangan tata kelola kota cerdas di negaranya masing-masing. Selama menjadi Ketua ASCN 2023, Kemendagri telah menggelar sejumlah acara dan diskusi yang diisi oleh \"National Representative\" (NR), kepala daerah dari negara-negara ASEAN, dan perwakilan dunia usaha serta industri. Tema-tema yang diangkat dalam acara dan diskusi itu beragam, mulai dari industri dan inovasi, keamanan pembangunan infrastruktur, hingga persoalan sosial dan kesehatan. Safrizal berharap Annual Meeting ASCN di Bali dapat memunculkan kolaborasi dalam mengakselerasi pembangunan perkotaan cerdas di Indonesia dan Asia Tenggara. \"Forum ini diharapkan akan menjadi \'melting point\' bagi kolaborasi multisektor, baik pemerintah, swasta, maupun publik guna diarahkan untuk mengakselerasi pembangunan kawasan perkotaan, baik di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara” ucap Safrizal.(ida/ANTARA)
Spiritualitas Anies
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Upaya menjegal dan melakukan kriminalisasi terhadap Anies berbanding lurus dengan strategi melindungi dan menyelamatkan rezim pemerintahan pasca kekuasaan. Untuk itu, segala cara dihalakan dan dikerahkan penguasa, termasuk mengubah bentuk penampakannya menjadi iblis berwujud manusia. Kalau perlu seorang Anies dihilangkan keberadaannya di dunia, alias dibunuh. Dari upaya kriminalisasi dan pelbagai cara menjegalnya sebagai capres, prestasi dan nama baik Anies terus digerus. Setelah gagal dengan sejuta fitnah dan tudingan politik identitas, membuat perangkap hukum dalam Formula E, beragam drama dan orkestra kebencian serta permusuhan terhadap Anies. Rezim kekuasaaan mengusik JIS yang menjadi maha karya Anies dan kebanggan anak bangsa. Tak tanggung-tanggung, 3 menteri yang kinerjanya sontoloyo dikerahkan untuk menelanjangi sendiri wajah pemerintahan untuk mengobrak-abrik JIS, dengan aroma kental korupsi bermodus renovasi. Kecemasan dan ketakutan rezim kekuasaan semakin menjadi-jadi saat menyadari Anies semakin tak terbentuk untuk menduduki jabatan presiden RI. Dengan kinerja jeblok dan kondisi penyelenggaraan negara yang sangat bobrok, menjadi realistis ketika rezim berhitung keamanan dan keselamatannya pasca kekuasaan. Bukan hanya kekuatan oposisi, bisa jadi rakyat akan marah akibat penderitaan dan kesengsaraan yang dialami selama 2 periode pemerintahan yang dianggap gagal. Praktek-praktek KKN yang over dosis melahirkan kebijakan utang negara, banjir TKA China, perampasan tanah rakyat, penindasan buruh, petani dan nelayan, ekonomi nasional anjlok berdampak pencabutan subsidi rakyat yang vital yang menimbulkan lemahnya daya beli masyarakat, kebiadaban perilaku aparat penegak hukum dan birokrat serta tak terhitung distorsi lainnya penyelenggaraan negara. Menjadi cermin wajah pemerintahan yang cenderung otorier dan diktator serta eksistensinya sebagai boneka juga jonggos oligarki. Keadaan rakyat seperti api dalam sekam dan negara bagai bom waktu yang setiap saat bisa meledak dengan kekuatan ledakan dahsyat, menunggu kehadiran seorang pemimpin yang siap mengemban amanat perubahan dan tegas menyelamatkan masa depan NKRI. Semua mimpi, kerinduan dan harapan rakyat terhadap perubahan kini mewujud pada figur Anies Baswedan. Segala capaian kinerja terutama saat memangku jabatan gubernur Jakarta, menjadi indikator sekaligus tolok ukur karakter dan integitas kepemimpinannya. Tak sekedar memiliki kemampuan konseptual dan praksis, Anies yang melekat kebaikan ahlak dalam dirinya kini merepresentasikan dirinya sebagai pemimpin nasional yang diinginkan rakyat untuk mengemban amanat sebagai presiden RI dalam pilpres 2024 mendatang. Meski tantangan dan hambatan kerap menerpanya, terutama dari siasat dan konspirasi kejahatan rezim kekuasaan, Anies bergeming dan semakin menuai simpati dan empati rakyat. Kesadaran Rakyat semakin kentara, seperti sedang menyaksikan pertarungan antara Daud dan Goliath, pertarungan antara yang lemah dan kuat tapi juga mewakili pertarungan antara hak dan batil. Anies seperti tak pernah berhenti harus menghadapi sekelompok orang dan sistem yang telah menjadi penguasa kegelapan. Persekongkolan aparat dan pemilik modal yang telah melakukan dominasi terhadap kelembagaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam negara, demi memuaskan syahwat jabatan, materi dan semua kesenangan dunia. Indonesia laksana menjadi kawah candradimuka hitam putihnya kehidupan, manjadi tempat pertarungan antara kebenaran dan kejahatan, menjadi wadah pergulatan antara nilai-nilai dan hawa nafsu. Kepemimpinan Anies yang mengemuka politik spiritualitas, terus berhadapan dengan gerombolan yang mengidap materialisme sebagai kekuatan sekaligus ambisi dunianya. Dengan kesolehan sosial yang membungkus prestasi dan penghargaan selama mengemban amanat rakyat sejauh ini, Anies tak gentar sekalipun menghadapi rezim tirani yang uang, aparat kekuasaan dan sebagian besar media massa digenggamnya. Anies diibaratkan mengusung keyakinan, sementara rezim terus bangga dan terlena pada kenyamanan memenuhi libido dan syahwat kebinatangan demi kepuasan jabatan dan kekayaan. Semua institusi negara dengan kewenangan-kewenangan strategis telah dikuasai rezim. Sebagian besar partai politik, KPU, KPK, MK, PSSI dll., telah menjadi alat kekuasaan dan telah tunduk dan taat bekerja melayani keinginan rezim pemerintahan. Semua pemimpin dan elit di dalamnya, terpaksa dan dalam keadaan naif dan miris karena harus memilih terhindar dari jerusi besi yang akan mengikatnya dan kemewahan gaji dan fasilitasnya dibandingkan harus mempertahankan idealisme dan perjuangan. Penghianatan dan kejahatan istitusional yang terus menyelimuti para pemangku kepentingan publik itu, memang ringkih dan ironis, di satu sisi harus berhadapan dengan skandal kasus korupsi yang melibatkan petinggi di dalamnya, di lain sisi amanat konstitusi, pertanggunganjawab dihadapan rakyat dan Tuhan sebagaimana tertuang dalam sumpah jabatannya. Terlalu banyak bahkan berlaku secara terstruktur, sistematik dan masif, penyelenggara negara gagal membangun keharmonisan dan keselarasan antara kesadaran ideal spiritual dengan kesadaran rasional material. Anies mau tidak mau, suka atau tidak suka harus menghadapi retuntuhan dan serpihan bangunan yang hancur nilai-nilai dan value kebangsaan seperti yang diidam-idamkan dalam Panca Sila dan UUD 1945. Pun, ketika dalam proses kontestasi capres memenuhi panggilan rakyat dalam mengemban amanat penderitaan semesta alam. Anies terbukti akrab dan intim dengan penderitaan bagaimanapun isu, intrik, fitnah dan kejahatan rezim kekuasaan tak pernah berhenti melepasnya. Laksana kekuatan spiritual melawan kekuatan material seperti yang pernah diungkapkan Anies, perjuangan meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan harus tetap hidup dan bersemayam di dalam sanubari seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita proklamasi kemerdekaan dan keinginana para pendiri bangsa, tak boleh mati meski harus menghadapi kolonialisme dan imperialisme modern, dalam wujud kapitalisme dan komunisne gaya baru sekalipun. Tanah air Indonesia tidak untuk dijual, Tanah air Indonesia tidak hanya untuk segelintir orang dan golongan, tanah air Indonesua tidak untuk bangsa asing juga. Bumi dan kekayaan alam nusantara, hanya dan hanya untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemerdekaan oleh para pendiri bangsa, pemimpin, ulama, habib dan santri serta perjuangan dan pengorbanan semua anak bangsa, hanya untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Untuk Anies, jangan takut, jangan gentar dan jangan lari dari medan pertempuran untuk meluruskan jalan dan menghadirkan keadilan. Anies tidak sendiri, seluruh rakyat Indonesia selalu membersamai dan utamanya Tuhan Yang Maha Esa akan senatiasa menyertai perjuangannya. Menghadapi rezim kekuasaan yang manipulatif, kamuflatif dan konspiratif, tetaplah Anies dengan karakter cerdas, santun dan beradab. Anies bergeming berada di jalur konstitusional dan demokratis dengan kerendahan hati dan keikhlasan betapapun kedzoliman memburunya. Tetap semangat ikhtiar dan istiqomah menjalankan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Yakinlah pada Tuhan yang akan melindungi Anies dan menyelamatkan rakyat Indonesia, sekalipun rezim jahat dan aniaya tengah berkuasa dan gelap mata. Karena sesungguhnya, diatas kekuasaan presiden masih ada kekuasaan rakyat dan di atas kekuasaan rakyat masih ada kekuasan Tuhan yang Akbar dan Maha Segalanya. Sejatinya menghadapi rezim yang absolut kekuasaannya dan absolut korupsinya, harus ada keyakinan tak akan ada kekuasaan yang langgeng seperti kata pepatah tak ada pesta yang tak akan berakhir. Tak ada orang atau kelompok yang paling berkuasa di dunia sekalipun, karena di atas langit masih ada langit begitu seperti dimaknai oleh spiritualitas Anies. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan.Bekasi Kota Patriot, 22 Dzulhizah 1444 H/10 Juli 2023.
Pembicaraan Tertutup Prabowo dengan Muhaimin Dibeberkan
Jakarta, FNN - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membeberkan isi pembicaraan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar secara tertutup di Jakarta, Minggu (9/7).\"Banyak hal yang dibicarakan, yang pertama mengenai permasalahan utama, mengenai penyelenggaraan ibadah haji, bagaimana yang sekarang dan ke depan,\" kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.Selain soal ibadah haji, Dasco mengatakan bahwa Prabowo dan Muhaimin membicarakan perihal perkembangan politik saat ini.\"Kedua, bagaimana kemudian geopolitik, perkembangan politik \'update\' terkini di Tanah Air maupun luar negeri,\" ujarnya.Dasco tak menampik bahwa dalam pertemuan tertutup selama tiga jam itu membicarakan mengenai simulasi bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).\"Yang paling, paling, menarik itu kan mengenai simulasi-simulasi. Nah, itu yang kemudian dibicarakan selama tiga jam,\" ucapnya.Dia menyebut bahwa pembicaraan terkait simulasi capres dan cawapres tersebut belum tahap final sehingga pihaknya masih rutin bertemu dan berkomunikasi dengan PKB.\"Kita kan sama-sama tahu bahwa pendaftaran itu kan masih nanti sehingga kemarin itu masih dilakukan simulasi-simulasi,\" tuturnya.Dia berharap ada tahapan-tahapan yang lebih maju dalam pertemuan dengan PKB berikutnya. \"Apalagi kalau memang ternyata ada partai yang ikut bergabung dengan koalisi,\" ucap dia.Sebelumnya, Minggu (9/7), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan secara tertutup selama tiga jam dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar selama tiga jam untuk bersilaturahim dan berdiskusi, di Jakarta, Minggu siang.\"Jadi tiga jam kita bersilaturahim, diskusi, buka peta nasional, dan segala macam. Alhamdulillah terima kasih Pak Prabowo telah bersilaturahim dan menjaga kita semua dan alhamdulillah penuh kekeluargaan, persahabatan dan kebersamaan,\" kata Muhaimin usai pertemuan di kediamannya, di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan.(ida/ANTARA)
Airlangga Hartarto Menyatakan Tidak Ada Rencana Munaslub Golkar
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan tidak ada rencana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partainya untuk menentukan figur baru sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden dari partai berlambang beringin itu.\"Tidak ada, agendanya bukan itu,\" kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.Menurut Airlangga, Rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang digelar pada Minggu (9/7) bukan membahas rencana mengganti dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024 dan sebagai Ketua Umum Golkar.Airlangga menegaskan internal Golkar solid. Pertemuan Dewan Pakar pada Minggu malam, kata dia, bukan forum tertinggi partai.\"Forum tertinggi rakernas (rapat kerja nasional), rapim (rapat pimpinan), dan munas (musyawarah nasional),\" kata Airlangga.Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa Golkar belum menentukan arah politiknya bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).\"Tunggu dulu, sabar, sabar menanti,\" ujar dia.KIB beranggotakan Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sejak dibentuk pada pertengahan 2022, KIB belum menentukan arah politiknya pada Pemilu 2024.Bahkan, salah satu anggota KIB, yakni PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo, bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan (PDIP).Adapun, pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasangan capres dan cawapres diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Negara Gagal Hadapi Separatis Papua
Jakarta, FNN - Negara gagal menghadapi gerakan separatis di Papua, karena menyanggupi uang tebusan Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air, Mark Methrtens dengan alasan damai dan kemanusiaan. “Negara menyanggupi uang tebusan Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera kelompok separatis di Papua. Artinya negara gagal menghadapi kelompok separatis di Papua,” kata analis komunikasi, politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting di Jakarta, Senin (10/7). Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tidak ada yang salah dari langkah pemerintah menyanggupi uang tebusan Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera di Papua. \"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu,\" kata Laksamana Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7). Menurut Selamat Ginting, langkah negara yang diumumkan di Istana Wakil Presiden, sama saja menyerah menghadapi tuntutan pemberontak. Secara tidak langsung keputusan negara justru membantu kelompok separatis untuk menjadi lebih besar, karena punya modal memenuhi kebutuhan logistik serta membeli senjata. “Dengan uang tebusan itu, mereka bisa membeli senjata dan amunisi untuk membunuh prajurit TNI dan Polri serta rakyat. Sama saja negara melakukan langkah bunuh diri. Saya menyesalkan negara salah Langkah dan menyerah dengan tuntutan pemberontak,” ungkap Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Posisi Tawar Dikemukakan, penyanderaan biasanya dilakukan pihak yang lemah dan sudah terdesak. Maka dengan dikabulkannya tuntutan penyandera, akan menaikkan posisi tawar pemberontak dalam menghadapi aparatur tentara dan polisi Negara Indonesia. “Mereka bisa melakukan langkah serupa dengan bergerak bebas untuk menyandera pihak lain. Sekaligus mendapatkan uang yang dapat digunakan memperbesar kekuatan pemberontak dalam front politik, front bersenjata, front diplomasi, maupun front psikologi perang,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Selamat Ginting menjelaskan, negara memiliki Angkatan Bersenjata dan Kepolisian untuk menumpas gerakan separatis bersenjata. Militer dibentuk untuk menghadapi situasi darurat dan siap mati di medan tugas perang atau pertempuran. Dalam Sapta Marga TNI, tentara itu patriot yang tidak mengenal menyerah. “Buat apa kita punya pasukan khusus untuk menumpas gerakan separatis? Buat apa kita membentuk pasukan khusus untuk membebaskan sander ajika akhirnya memenuhi tuntutan pemberontak?” tanya Ginting yang mengenyam pendidikan sarjana ilmu politik, magister komunikasi politik, dan doktral ilmu politik. Separatis Bersenjata Menurutnya, alasan damai dan kemanusiaan bisa dipahami jika menghadapi masyarakat Papua yang telah menerima otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua dari satu provinsi dan kini menjadi enam provinsi. Kini di Pualu Papua memiliki enam provinsi, yakni: Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. “Masyarakat Papua sudah menyetujui otonomi khusus dan pemekaran wilayah menjadi enam provinsi. Penyandera bukanlah masyarakat Papua. Mereka segelintir orang yang tergabung dalam separatis Papua yang ingin merdeka. Pihak penyandera adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mengapa tuntutan pemberontak justru dikabulkan? ujar Ginting, bertanya. Lagi pula, kata Ginting, negara memiliki Detasemen Khusus 88 Polri untuk membebaskan sandera. Jika Polri tidak sanggup, karena tidak punya pengalaman membebaskan senjata, masih ada Kopassus punya pengalaman membebaskan sandera di Thailand 1981 serta membebaskan sandera di Mapenduma Papua 1996. Dia menilai kegagalan dalam membebaskan sandera yang melibatkan pasukan dari Kopassus, Marinir, Kopasgat, dan Kostrad, karena tidak dilakukan dengan cara pengepungan atau pagar betis, melainkan hanya pengejaran. “Jika hanya pengejaran, maka OPM bisa kabur dan bergabung dengan masyarakat biasa. Namun jika dengan pengepungan tiga batalyon gabungan, maka pemberontak akan kesulitan dari sisi logistik. Mereka akan kelaparan karena tidak ada pasokan makanan dan munuman,” ungkapnya. Takut HAM Mengenai kekhawatiran pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kata Ginting, tidak akan terjadi, karena yang dihadapi bukan masyarakat Papua biasa, melainkan pemberontak Papua Merdeka. “Lihatlah bagaimana satu armada tentara Inggris ketika mengepung Pulau Malvinas yang akan menuntut lepas dari Inggris. Apakah Inggris dituding melanggar HAM? Tidak. Karena Malvinas adalah milik Inggris. Sama seperti Pulau Papua juga punya Indonesia dan sah menurut PBB,” ungkap Ginting, wartawan yang beberapa kali meliput oparasi militer, termasuk di Papua. Ginting mengungkapkan kedudukan Papua sah milik Indonesia setelah diadakan referendum act of free choice atau Pepera (penentuan pendapat rakyat) pada 1969. Hasil referendum itu membuktikan, rakyat Papua memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian, hasil Pepera dibawa ke Sidang Umum Persertikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada 19 Desember 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil Pepera, yakni Papua bagian sah dari wilayah Indonesia. “Jadi urusan wilayah Papua sudah tidak ada polemik, termasuk di dunia internasional. Pemberontak harus ditumpas, bukan diberikan kesempatan untuk berkembang dengan mengabulkan tuntutan penyandera,” pungkas Ginting. (sws)
Dialog Imajiner Bersama Bung Karno dan Bung Hatta (Bagian 1)
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PAGI itu Bung Karno duduk di arm chair. Di hadapannya ada meja kecil dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Wajahnya murung tatapan matanya nanar, sementara di sebelah kanan, Bung Hatta terdiam membisu. Terlihat dari sela kacamatanya air matanya akan bergulir. Kedua bapak bangsa ini kecewa yang mendalam melihat Indonesia hari ini . RP (Rumah Pancasila): Bagaimana Bung melihat hari ini sejak UUD 1945 karya Bung diobrak-abrik dan diganti dengan UUD 2002. BK (Bung Karno): Bukan saja saya kecewa dengan perubahan itu, sebab yang justru menggelisahkan saya bangsa ini di ambang perang saudara. Mereka yang telah melakukan amandemen UUD 1945 itu sama sekali tidak mengerti apa itu bangsa Indonesia sehingga mereka mengganti Pancasila dengan pikiran-pikiran individuslisme, liberalisme, kapitalisme. Hal ini yang sudah kita bicarakan pada sidang-sidang di BPUPKI /PPKI. Sehingga kita tidak membebek pada sistem yang ada kita buat sendiri sistem itu yaitu sistem sendiri atau sistem MPR. Saat itu pada prinsipnya kita mendirikan negara ini semua untuk semua secara kolektif. Maka oleh karena itu jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong, paham keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme daripadanya,\" begitu saat itu saya ucapkan dan kita semua setuju . BH (Bung Hatta): Demokrasi Indonesia dengan ciri musyawarah, tempat mencapai kesepakatan yang ditaati oleh semua dan massa protes. Suatu cara rakyat untuk menolak tindakan tidak adil oleh penguasa. Negara kekeluargaan dalam versi saya adalah disebut negara pengurus, ialah proses suatu wadah konstitusional untuk mentransformasikan demokrasi asli tersebut ke konteks moderen. BH: Sistem seperti itu biasa disebut deliberatif merupakan konsep demokrasi yang dilandasi oleh mekanisme musyawarah yang mendalam, tidak didasarkan pada demokrasi voting mayoritas, tetapi menekankan pada demokrasi yang mengarah pada ketaatan bersama. Konsep demokrasi ini memberikan konsensus untuk mengurangi gesekan kelompok minoritas yang tidak menerima keputusan demokratis. RP: Bagaimana mengatasi keadaan bangsa dan negara saat ini. BK: Maka dari itu kita harus berani meluruskan keadilan negara bangsa ini yang telah melenceng dari Pembukaan UUD 1945, melenceng dari Pancasila dan melenceng dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Titik pijak untuk meluruskan negara bangsa ini dimulai dengan mengarahkan perjuangan ke jalan yang lurus kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Jika kita ikhlas memperjuangkan demi bangsa dan negara ini maka Allah akan menurunkan rahmat dan berkatnya, meluruskan kembali tujuan berbangsa dan bernegara “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Merdeka!! BH: Individualisme, liberalisme dalam tatanegara, tata hukum dan pandangan hidup demikian itu, tidaklah sesuai dengan lembaga sosial dari masyarakat Indonesia asli, sehingga jelaslah bahwa susunan hukum negara-negara Barat, yang berlandaskan teori-teori perseorangan dari para ahli pemikir seperti Voltaire, Jean Jacques Rousseau, Montesquieu dan lain-lain dari Prancis serta John Locke, Hobbes, Thomas Paine dan lain-lain dari Inggris dan Amerika, tidak dapat diambil sebagai contoh yang baik bagi Indonesia. Demikian pula contoh yang diberikan oleh dasar susunan negara Sovyet-Rusia tidaklah cocok bahkan bertentangan dengan sifat masyarakat Indonesia yang asli. Tata negara Sovyet-Rusia berdasarkan pertentangan kelas, menurut teori yang diajarkan oleh Mark, Engels dan Lenin, yakni teori ”golongan”. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain, agar hanya suatu golongan saja yang memegang kekuasaan negara, yakni golongan kaum buruh (Dictatorship of the proletariat). Teori ini timbul sebagai reaksi terhadap negara ”kapitalis” yang dianggap dipakai sebagai perkakas oleh kaum ”burjuis” untuk menindas kaum buruh. Kaum burjuis itu mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan-golongan lain, yang mempunyai kedudukan yang lemah. Maka perobahan negara Kapitalis menjadi negara Sosialis/Komunis menjadi dasar dan tujuan gerakan buruh internasional. RP: Sejak UUD 1945 diamandemen kemudian sistem MPR diganti dengan sistem Presidensiil dan MPR hanya ada satu golongan partai politik saja bagaima ini. BK: Ini mengenai UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin perlu dipahami tentang penataan kelembagaan MPR setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Banyak yang nggak mengerti. UUD 1945 itu, sebagai tadi juga diutarakan di dalam beberapa perumusan adalah satu tempat yang sebaik-baiknya untuk menyelenggarakan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang oleh seminar telah diakui mutlak perlunya untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Demokrasi terpimpin yang oleh Dewan Menteripun telah diterima dengan bulat bahwa demokrasi terpimpin itu perlu. UUD 1945 adalah tempat yang sebaikbaiknya untuk menyelenggarakan demokrasi terpimpin itu. Pertama di dalam DPR, kedua di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketiga di dalam Dewan Pertimbangan Agung. Di dalam UUD 1945 disebutkan 3 hal: pertama, harus ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor dua, harus ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan wakil-wakil dari daerah ditambah dengan wakil-wakil dari golongan-golongan yaitu golongan-golongan yang sekarang dinamakan golongan fungsionil. Dus DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini adalah kekuasaan yang tertinggi yang bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Di samping itu ada lagi badan nomor tiga yang dinamakan Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung yang selalu bisa diminta oleh Presiden akan pertimbangan-pertimbangan. Di dalam 3 badan yang disebutkan di dalam UUD 1945, golongan fungsionil bisa mendapat tempat sebaik-baiknya. Baik di dalam DPR-nya dimasukkan golongan fungsionil, maupun di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyatnya dimasukkan golongan fungsionil maupun di dalam Dewan Pertimbangan Agungnya masuk golongan fungsionil, sehingga UUD 1945 akan menjadi saran yang sebaik-baiknya bagi Perwakilan fungsionil, yang arti Perwakilan fungsional. Saudara-saudara barangkali bertanya: “Ya akur, DPR masuk fungsionilnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat masuk fungsionilnya, Dewan Pertimbangan Agung masuk fungsionilnya. Jadi kalau sekarang anggota DPR maupun MPR tidak ada golongan golongan fungsional, maka ini sudah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 bahkan sudah menyimpang dari negara yang saya proklamasikan dengan Bung Hatta. RP: Bagaimana sebetulnya penyusunan UUD 1945 itu? BH : Kemerdekaan Indonesia itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima asas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enambelas) Bab, 37 pasal saja ditambah dengan Aturan Peralihan, terdiri dari 4 (empat) pasal dan Aturan Tambahan. Jadi UUD 1945 itu bersumber dari pembukaan UUD 1945 itu adalah sebab akibat karena adanya pembukaan UUD 1945 maka ada batang tubuh. Bersambung ke episude ke 2. (*)
DPR Menjadi Playgroup
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih LENGKAP sudah ketika MPR sudah dilumpuhkan, DPR pun di mandulkan bersamaan Presiden sudah dikuasai oleh bohir bohir para bandar, bandit, dan badut politik. Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah bikin berang DPR. Gus Dur pernah menyebut para anggota dewan yang gemar ribut itu seperti di Taman Kanak-kanak (TK) saja. Bahkan menilai DPR telah melorot menjadi kelompok bermain atau playgroup . Menyatakan para politisi kita memang masih harus banyak belajar, kata Gus Dur, usai acara buka bersama wartawan di Hotel Acacia, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Minggu (31/10/2004). Saat itu Gus Dur sudah meminta maaf, sekalipun Gus Dur mengatakan bahwa ucapannya sekadar humor. Ternyata ucapan itu sampai saat ini, tetap membekas menjadi kesan buruk bagi DPR. Di ulang kembali oleh Prof. Rizal Ramli: “Hari ini (DPR) kan sudah jadi Taman Kanak-kanak semua. Karena ketua partainya yang 9 (sembilan) orang dikooptasi sama Pak Jokowi, nah yang anggota DPR yang 575 ya kayak taman kanak-kanak saja, karena bosnya sudah diurus. Makanya isu apapun yang menyangkut rakyat, anggota DPR ini nyaris tidak berbuat apa-apa, (dari video di kanal YouTube yang dikutip Selasa 9/5/2023). Ketika para petinggi partai khususnya Ketua Umum Partai sebagian sudah masuk dalam jerat kendali taipan oligarki. Semua anggota DPR sudah diikat, dikontrol dan dikuasai oleh para petinggi partai politik dengan kuasa PAW yang ada dalam UU MD 3. \"Fungsi DPR lumpuh total. Tidak lebih hanya pajangan formalitas konstitusi belaka\". Dampak dari UU MD3, saat ini ketua umum Parpol mempunyai kekuasaan untuk me-recall (mengeluarkan) anggota DPR RI dengan sesuka hati. Karena itu, dari 575 anggota DPR semuanya hanya tunduk dan patuh kepada ketua umum parpol. Otomatis DPR seperti Taman Kanak-kanak (TK), yang hanya manut kepada 9 (sembilan) ketua umum parpol, 99.99% anggota DPR sudah tidak mewakili kepentingan rakyat. \"DPR bukan lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat tetapi Dewan Perwakilan Petinggi Partai Politik\". Kedaulatan rakyat dengan partai terputus saat berada di bilik suara. Sesudahnya kuasa rakyat menghilang bahkan rakyat hanya sebagai korban dan objek kebijakan persengkongkolan petinggi partai. Keberadaan partai politik dalam demokrasi tidak boleh memiliki kekuasaan dan kedaulatan lebih besar dan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemilih untuk memahami, menyadari, dan disadarkan bahwasanya dalam sistem demokrasi, kondisi politik dan kedaulatan rakyat sudah di kudeta oleh partai politik, tidak mungkin bisa mengharapkan perubahan politik dan ekonomi dari pejabat tinggi di pemerintahan pusat, baik dari Presiden maupun dari DPR. Dampak DPR sudah lumpuh, hanya sebagai playgroup, demokrasi sudah dilumpuhkan, dampak ikutannya sangat parah dalam kerusakan tata kelola negara. Pemilu dan Pilpres 2024 tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya ritual dan prosedur formalitas. Dengan cara dan rekayasa yang sudah disiapkan pemenang Pilpres saat in sudah diketahui. \"Dalam kondisi politik seperti ini tidak mungkin berharap perubahan politik dan ekonomi dari pejabat tinggi negara di pemerintahan pusat, baik dari Presiden maupun dari DPR\". \"People power harus digerakkan untuk menuntut perubahan politik secara mendasar dan fundamental terhadap fungsi anggota DPR dan lembaga DPR\". (*).
Fahri Hamzah Minta Masyarakat Tidak Pilih Lagi Politisi dan Pemimpin yang Terbukti Sudah Gagal
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, di tengah masyarakat saat ini muncul pesimisme yang kuat tentang masa depan demokrasi dan politik Indonesia. Sehingga untuk meningkatkan optimisme tersebut, diperlukan pergantian kepemimpinan di tingkat ekskutif maupun legislatif setiap 5 tahun. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset potret percakapan digital di media digital dan media sosial dengan tema \'Menyongsong Pemilu 2024: Antara Optimisme dan Pesimisme Warganet\' di Jakarta, Minggu (9/7/2023). Tren percakapan digital itu, berhasil dipotret Gelora Petamaya yang bekerjasama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata dalam kurun waktu 1 Januari - 3 Juli 2023. \"Masyarakat dengan kebosanannya, pesimis, antusias atau optimis itu biarlah menjadi hak rakyat dalam negara demokrasi. Dinamika ini harus dipertahankan agar kita punya harapan baru,\" kata Fahri. Namun masyarakat, kata Fahri, tidak boleh bosan kepada negara, tetapi harus bosan kepada para politisi dan pemimpin yang dianggap gagal membawa perubahan. \"Politisi dan pemimpin gagal harus diganti setiap 5 tahun. Itulah kenapa masyarakat ingin ada partai baru dengan pemikiran baru dan gagasan baru,\" kata Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini. Menurut Fahri, kehadiran Partai Gelora dalam rangka menghilangkan rasa pesimisme masyarakat terhadap partai politik (parpol) dan para pemimpin saat ini, yang tidak terlalu memikirkan masa depan bangsa. \"Partai Gelora lahir dalam suasana seperti itu, ketika orang mulai pesimis dengan partai politik. Para politisinya semakin membosankan, anggota dewannya tidak berfungsi, dan para pemimpinnya korupsi. Ini yang akan kita ubah jadi optimisme,\" katanya. Dengan gagasan baru, lanjutnya, Partai Gelora menawarkan pemimpin-pemimpin baru baik untuk legislatif maupun eksekutif yang bisa membawa mimpi Indonesia sebagai Superpower baru. \"Jeleknya partai politik sekarang itu, tidak terlalu konsen dengan memilih atau menciptakan dan mencetak pemimpinnya sendiri, tapi berasal dari mana-mana, tidak berasal dari kader. Ini tidak baik dalam tradisi berdemokrasi,\" katanya. \"Partai Gelora yang mengusung gagasan baru bersama koalisi partai lainnya tentu mendukung ide politik baru, jangan lagi politik Indonesia seperti dagang sapi,\" imbuhnya. Sedangkan Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Anggota Endy Kurniawan mengatakan, pembahasan mengenai optimisme dan pesimisme ini berawal dari perbincangan di tingkat elite mengenai isu penundaan Pemilu, masa jabatan presiden 3 periode, sistem Pemilu terbuka dan tertutup, serta bakal calon presiden (bacapres). \"Silang pendapat opini dan pendapat elit tentang pelaksanaan Pemilu justru membuat pesimisme masyarakat menguat. Rasa pesimis yang berlarut dapat menyebabkan angka partisipasi masyarakat menurun. Akhirnya dapat menurunkan kualitas demokrasi,\" kata Endy. Partai Gelora berharap sebaliknya, yakni terbangunnya optimisme dan semangat berkontribusi publik dalam hajatan demokrasi lima tahunan. \"Pemilu 2024 ini sebagai sebuah peristiwa politik lima tahunan yang dipandang peristiwa yang menggairahkan, bukan pesimisme, karena akan bisa membawa perubahan,\" katanya. Sementara Head of Lembaga Riset Digital Cakradata Muhammad Nurdiansyah mengatakan, tren percakapan pesimisme warganet mengenai pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi pada 21 April-13 Juni 2023 dengan 32.949 percakapan. \"Kenapa di tanggal 21 April sampai 13 Juni ini ada puncak percakapan yang begitu menarik, kurang lebih ada pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP,\" kata Nurdiansyah. Selain itu, dalam kurun waktu ini juga banyak drama pesimisme mengenai sistem pemilu 2024 yang akan digunakan, yang kemudian diputus Pemilu Terbuka oleh Mahkamah Konstitusi. \"Warganet emosinya cenderung surprise kaget, tidak menyangka menjadi terbuka. Tadinya mereka cenderung pesimis menyambut Pemilu tahun 2024, sekarang mulai optimisme,\" katanya. Bentuk pesimisme lain, adalah adanya keberpihakan pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada capres tertentu, dan isu penjegalan Anies Baswedan. \"Warganet tidak percaya sama Presiden Jokowi, dimana warganet melihat ada upaya menjadikan capres menjadi dua pasangan calon, bukan tiga,\" katanya. Selanjutnya, optimisme warganet dalam menyambut Pemilu 2024 juga meningkat dalam kurun waktu antara 16-25 Juni 2023. \"Ada 13.557 total percakapan yang memberikan tren positif pelaksanaan Pemilu 2024. Dan di periode keduanya, di 28 Juni sampai 3 Juli, warganet mulai aktif berbicara cawapres untuk ketiga kandidat bacapres,\" pungkasnya. (Ida)
POPULER
