ALL CATEGORY
Soal Hilirisasi Nikel: Di Belakang Fakta Menyesatkan, Ada Perencanaan Perampokan Sumber Daya
Jakarta, FNN – Ekonom Faisal Basri sedang berpolemik dengan Presiden Jokowi soal hilirisasi. Polemik itu bermula dari respons Faisal terhadap pernyataan Presiden Jokowi soal hilirisasi nikel yang katanya menguntungkan Indonesia. Berdasarkan data-data yang dimilikinya, Faisal Basri berpendapat bahwa hilirisasi nikel yang diputuskan pemerintah justru menguntungkan China. Bahkan, Faisal mengatakan bahwa hilirisasi yang dilakukan saat ini ugal-ugalan dan hanya mendukung industrialisasi di China, bukan di Indonesia. Ekonom senior dari Universitas Indonesia tersebut juga mengungkapkan bahwa 90 persen keuntungan dari kebijakan hilirisasi industri nikel di Indonesia justru mengalir ke China. Setelah dibantah oleh Presiden Jokowi, Faisal Basri pun kemudian membeberkan datanya. \"Bapak Presiden, maaf kalau saya katakan bahwa Bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan,\" ujar Faisal Basri, Jumat (11/8/23). Menanggapi polemik tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Sabtu (12/8/23) menyatakan, “Ya, betul. Akhirnya, terbuka semua kebohongan yang diucapkan Pak Jokowi. Orang akhirnya akan ingat bahwa Jokowi menyebar hoaks setiap hari. Soal mobil nasional yang namanya Esemka, yang sudah dipesan 6000 unit, mana sudah 7 tahun? Soal ekonomi melesat 10% segala macam. Apa itu kalau presiden tidak berbohong itu? Kan itu hoaks.” Dari awal, mungkin 5 sampai 7 tahun yang lalu, Rocky sudah memastikan bahwa pembuat hoaks terbaik adalah penguasa atau Presiden sebagai pemimpin tertinggi. Karena mereka bisa menyebarkan segala macam data, lalu dimanipulasi dengan segala macam alasan. Jadi, kelihatannya orang akhirnya mau menuntut kejujuran, apa sebetulnya yang hendak dipamerkan. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa orang seperti Faisal Basri yang 27 jam sehari bergelut dengan data, Rizal Ramli yang berupaya untuk memantau kebijakan yang tidak masuk akal, itu mau dipenjarain. Sama seperti kasus dirinya. Padahal, mereka semua sebetulnya menghidupkan wacana publik untuk membahas di mana kebijakan itu disembunyikan. Dalam kasus hilirisasi, misalnya, kita mengerti bahwa itu dalam upaya untuk mengefisienkan, menambah penghasilan. “Tetapi, yang kita persoalankan bukan output dari hilirisasi, tetapi outcomenya. Outcomenya itu menguntungkan China, menguntungkan yang di hulu, bukan masyarakat yang di sekitar hilir kebijakan itu. Jadi, lanjut Rocky, kalau kita hitung secara logika akal sehat, hilirisasi oke, bahkan bisa dianggap ini menguntungkan APBN, tetapi sekaligus produknya hijau. Iya, tetapi di hulu maksudnya, bukan di hilir. Di hulu, penguasaan industri strategis semacam nikel, playernya cuma 4 orang. Jadi, keuntungannya di mana? Apalagi akibat dari hilirsasi semua kapasitas SDM kita dibangkitkan, yaitu sebagai buruh, bukan sebagai orang yang dirancang untuk menghasilkan pengetahuan bermutu tentang proyek-proyeksi itu. “Jadi, sekali lagi, tipuan ini yang mesti kita bongkar tuh. Ada hilirisasi, tetapi keuntungan tidak tiba pada masyarakat, tapi tiba pada empat orang yang bermain di hulu. Jadi ini problemnya ada di hulu. Ada hilirisasi tapi tidak menimbulkan transfer teknologi, karena pekerjaannya dan seluruh sistemnya dikerjakan oleh China itu,” ungkap Rocky. “Jadi, sebetulnya data-data itu beredar sebagai data, tetapi kalau kita buat analisis political economy, di belakang itu ada perencanaan perampokan sumber daya. Itu intinya. Jadi, kita bedakan antara data makro yang diucapkan oleh Pak Jokowi dengan analisis tentang bagaimana proses itu menghisap, mengeksploitasi, dan memburukkan kehidupan rakyat,” tambah Rocky.(ida)
Tiga Anggota KKB Ditangkap Beserta Sepucuk Senpi Rakitan di Dekai
Jayapura, FNN - Tim gabungan yang terdiri dari anggota Satgas Operasi Damai Cartenz dan Polres Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menangkap tiga anggota KKB beserta satu pucuk senjata api rakitan .Kasatgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya, Sabtu menjelaskan, penangkapan yang dilakukan Jumat (12/8) saat tim gabungan melaksanakan razia setelah ada laporan penembakan terhadap warga sipil di kompleks jalan Sosial, Dekai.Aksi penodongan dan penembakan dialami Syaiful Ewa (44) namun korban berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan insiden yang dialaminya.Setelah mendapat laporan tersebut, tim gabungan kemudian merespon dengan melakukan razia di kawasan dan sejumlah titik di Dekai.Dalam razia itu ditangkap ketiga anggota KKB wilayah Yahukimo beserta satu pucuk senjata rakitan dan barang bukti lainnya.Tiga anggota KKB yang ditangkap yaitu A.N (14 tahun, pelajar), L.K (20 tahun, swasta), dan W.K alias Weko (20 tahun, swasta).Saat ini ketiga anggota diamankan di Mapolres Yahukimo di Dekai, kata Faizal.Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo secara terpisah menambahkan, membenarkan adanya penangkapan terhadap tiga anggota KKB yang saat ini diamankan di Polres Yahukimo.Situasi kamtibmas di Dekai dan sekitarnya usai penangkapan tiga anggota KKB aman dan terkendali.\"Masyarakat diminta agar tidak terprovokasi dan senantiasa ikut menjaga keamanan di sekitarnya,\" harap Benny.(ida/ANTARA)
LPSK Siap Memberikan Perlindungan Korban Pelecehan di Kontes Kecantikan
Jakarta, FNN - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi para korban pelecehan seksual di kontes kecantikan Miss Universe Indonesia.Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan pada Kamis (10/8) LPSK telah menerima kedatangan Melisa Anggraini selaku kuasa hukum dari keempat korban.\"Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum berkonsultasi tentang bentuk perlindungan yang dapat diakses oleh para korban,\" kata Maneger dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.Maneger mengatakan LPSK mempunyai beberapa program perlindungan yang dapat diakses oleh para korban.Program tersebut antara lain perlindungan hukum jika mendapat laporan balik dari pihak penyelenggara maupun pihak lainnya dan fasilitasi restitusi dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).\"Bila ada ancaman atau intimidasi dapat juga diberikan perlindungan fisik,\" ujarnyaMeski demikian Maneger mengatakan sampai saat ini, LPSK belum menerima permohonan secara formil dari para korban.\"Namun LPSK siap memproses dan memberikan perlindungan jika para korban mengajukan permohonan perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku,\" tuturnya.Sebelumnya, kuasa hukum korban dugaan pelecehan seksual pada kontes kecantikan tahunan di Jakarta Utara, Mellisa Anggraini mengungkapkan, kliennya N mengalami pelecehan di salah satu hotel mewah di Jakarta Pusat.\"Di ballroom, bisa kebayangkan ya, ada CCTV hanya dibuat sekat dari banner dan gantungan baju,\" katanya saat mendatangi Polda Metro Jaya di Jakarta, Senin (7/8), untuk melaporkan kasus tersebut.Dia mengatakan, mereka yang dari dalam bisa melihat. \"Kita bisa bayangkan bagaimana teman-teman kontestan, mereka tertekan dalam situasi seperti itu,\" katanya.Melissa menjelaskan, para peserta kontes kecantikan tersebut difoto-foto tanpa busana saat melakukan pengecekan badan (body checking).Mellisa Anggraini menyebutkan sejumlah korban telah bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Rabu (9/8).(ida/ANTARA)
Dukungan Golkar bagi Prabowo Sangat Penting
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dukungan Partai Golkar terhadap Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto sangat penting dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024.\"Partai Golkar adalah partai lama, partai kuat yang memiliki pengalaman segudang proses politik, sehingga dukungan Golkar bagi Gerindra, bagi Prabowo sangat penting,\" kata Muzani usai menghadiri konsolidasi Partai Gerindra Jakarta Selatan di Lapang Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu.Meskipun demikian, Muzani mengatakan Partai Gerindra akan sepenuhnya menghormati keputusan partai berlambang pohon beringin tersebut akan bergabung dengan Partai Gerindra dalam menyongsong tahun politik 2024.\"Tentu saja kita harus menghormati proses internal di Partai Golkar untuk segera diambil keputusan menghadapi Pilpres yang akan datang. Kami berharap Golkar akan mengambil keputusan lebih cepat,\" ujarnya.Kemudian terkait soal pertemuan antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto beberapa waktu lalu, Muzani mengatakan pertemuan tersebut hanya membahas masalah bangsa.\"Ya saya mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan Pak Airlangga, tapi itu lebih bersifat umum pembicaraanya. Umum itu artinya menyamakan persepsi cara pandang Golkar terhadap berbagai macam masalah bangsa,\" kata dia.Saat ditanya soal kans bergabungnya Partai Golkar dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), Muzani mengatakan peluangnya cukup besar.\"Insya Allah besar,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
Ujaran Kebencian-Hoaks Disebabkan Kurangnya Literasi Digital
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Deden Mauli Darajat menilai maraknya ujaran kebencian hingga hoaks di media sosial disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan literasi digital.“Kekurangan pemahaman tentang literasi digital inilah yang kemudian masih maraknya hate speech dan hoaks. Kita, misalnya bertanggung jawab untuk mengingatkan lingkungan di sekitar kita untuk mengurangi hate speech dan hoaks,” kata Deden dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Dia menilai pemahaman akan literasi digital yang kurang menyebabkan masyarakat tidak bijak dalam menyampaikan pendapat, opini, dan gagasannya. “Sehingga dengan mudah berpendapat atau memviralkan opini negatif yang menimbulkan kerentanan polemik antar anak bangsa,” ucapnya.Sebaliknya, kata dia, dengan kecakapan literasi digital maka masyarakat akan dapat berpikir secara bijak dalam mengakses, mengolah, maupun menyebarkan informasi di media sosialnya.Untuk itu, dia mengajak semua pihak ikut serta mengkampanyekan pentingnya literasi digital dalam membangun iklim demokrasi yang positif untuk menyambut tahun politik.“Kedewasaan kita dalam berdemokrasi di ruang digital memang sangat diperlukan, apalagi di tahun tahun politik yang biasa terkesan sensitif,” ujarnya.Dia juga mengajak publik untuk menjadikan polemik terkait pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang diduga merendahkan martabat Presiden sebagai refleksi dalam memberikan kritik yang santun demi mencegah perpecahan dan terjerat delik hukum.“Program kampanye literasi digital bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang peduli terhadap iklim demokrasi yang sehat, terutama oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, bahkan organisasi kemasyarakatan,” ungkapnya.Deden lantas mengingatkan meskipun negara menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, namun masyarakat juga harus mampu memilih dan memilah kata yang akan disampaikannya ke ranah publik.“Banyak masyarakat yang belum dapat membedakan antara kritik, nyinyir, hujatan dan ujaran kebencian yang rentan memecah belah masyarakat karena sejatinya tidak ada kebebasan dalam menyebarkan kebencian, hasutan, fitnah atas nama demokrasi,” katanya.Dia menambahkan diperlukan pula kesadaran bagi para politikus maupun kontestan pemilu untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan memaparkan visi-misi yang orisinal, strategi yang baik, dan kampanye yang elegan guna menghasilkan pemimpin eksekutif dan legislatif yang berkualitas.“Setiap kontestan di pemilu 2024 ini harus membangun political will yang baik yang membuat pesta demokrasi berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya perpecahan di masyarakat,” tutur dia.(ida/ANTARA)
Hoaks Menjadi Titik Rawan Pemilu yang Tak Terhindarkan
Jakarta, FNN - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menyebut berita bohong atau hoaks sebagai titik rawan dalam pemilihan umum (pemilu) yang tak terhindarkan di era digitalisasi saat ini.“Hoaks atau berita bohong merupakan variabel titik rawan dalam pemilu dan pemilihan yang sifatnya tidak terhindarkan di masa digitalisasi dewasa ini,” kata Bagja dalam webinar “Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024” dipantau secara daring melalui kanal YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Sabtu.Bagja mengatakan bahwa dampak utama dari hoaks ialah munculnya polarisasi di tengah masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. Selain itu, apabila hoaks tidak dapat ditangani maka dapat menurunkan pula kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu, yang akan berakibat pada kualitas pemilu yang menurun dan merusak rasionalitas pemilih.Termasuk, lanjut dia, menimbulkan konflik sosial, ujaran kebencian dan propaganda, serta membesarnya disintegrasi nasional. “Kemudian yang kelima, menjadi contoh pemilihan lain di berbagai level sehingga kemudian akan menjadi persoalan di seluruh tingkatan pemilihan,” ujarnya.Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dia memaparkan bahwa ada 9.814 temuan isu hoaks seluruh kategori pada Agustus 2018 hingga April 2022. Sedangkan, 922 isu hoaks ditemukan pada rangkaian Pemilu 2019, dengan 557 kasus di antaranya ditemukan pada Maret hingga Mei 2019 yang merupakan masa puncak pemilu.Adapun pada Pilkada 2020, tambah dia, ditemukan 65 isu hoaks. “Kemudian diseminasi ke kementerian dan lembaga masyarakat 65, kemudian total sebaran ada 1.004, kemudian yang diajukan untuk di-take down 393,” paparnya.Selain isu hoaks, Bagja menuturkan tantangan lainnya yang menjadi titik rawan pada Pemilu Serentak 2023 adalah politisasi SARA; politik uang dan penyalahgunaan anggaran; pelanggaran netralitas ASN, TNI/Polri, dan kepala desa; serta data dan pemutakhiran data pemilih; hingga kerumitan pemungutan atau penghitungan suara dan memperoleh hasil.Dia menambahkan bahwa tantangan pengawasan pemilu pada pemekaran daerah otonomi baru (DOB), yaitu rekrutmen yang saat ini tengah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, perubahan regulasi di tingkat KPU dan Bawaslu, serta penataan ulang atas dapil dan alokasi kursi.“(Lalu) administrasi kependudukan; penambahan anggaran; pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan pencalonan kepala daerah; dan menguatnya polarisasi antarsuku di Papua, ini khusus untuk DOB; kemudian tingginya konflik kepentingan pada jabatan pelaksana tugas,” kata dia.(ida/ANTARA)
Rocky Gerung Bunga Demokrasi, Tidak Layak Dipenjara
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengatakan, Rocky Gerung adalah bunga demokrasi yang hadir dalam dialektika ruang public dengan jargon politik akal sehat. Kritikannya sangat tajam, lugas, penuh satire, menghibur, bahkan kontroversial. “Kritikan Rocky Gerung yang kontroversial kepada penguasa, tidak layak untuk dipenjarakan,” kata Selamat Ginting dalam diskusi publik dengan tema ‘Kritik Dijawab Penjara’ yang diselenggarakan KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) di Jakarta, Jumat (11/8). Menurut Selamat Ginting, berkat agenda setting media, publik sepakat Rocky adalah bunga demokrasi yang dicintai media massa dan media sosial. Kehadiran Rocky memikat publik untuk menyaksikan kehadirannya melalui pernyataannya yang berani dan kontroversial. “Rocky Gerung adalah bintang taklshow televisi, radio, dan berbagai saluran media sosial yang mampu menghipnosis penonton, sehingga kehadirannya dirindukan dalam diskusi-diskusi politik,” ujar Selamat Ginting, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas. Dikemukakan, di tengah tensi politik yang semakin panas jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), Rocky hadir sebagai pelepas dahaga publik menghadapi kebijakan politik yang kontroversial. Sehingga sebagai filsuf politik, Rocky tak bosan mengktitik pemerintah dengan diksi yang membuat semua pihak terkejut. “Jika disebut diksinya kasar terhadap Presiden Jokowi, hal itu tidak bisa dipisahkan dari kegundahan batinnya yang jengkel terhadap kebijakan presiden. Banyak yang berujar dengan diksi yang sama seperti Rocky, namun tidak diancam dengan penjara seperti Rocky. Kesimpulannya, kehadiran Rocky dianggap membahayakan kekuasaan,” ujar Ginting. Bukan kali ini saja, kata Ginting, kritikan Rocky berujung pada kontroversi publik yang berimbas pada persoalan hukum. Rocky memang selalu menekankan pentingnya kritik, karena kritik mempunyai pengertian pada dataran konseptual maupun realitas. “Inilah yang disebut dialektika, karena setiap argumen harus dikritik dengan argumen lain yang berlawanan. Tesa berhadapan dengan antitesa, sehingga melahirkan sintesa. Penguasa membuat tesa, Rocky hadir sebagai antitesa terhadap penguasa, sehingga akan muncul sintesa sebagai pendidikan politik bagi publik,” ujar Ginting yang juga wartawan senior bidang politik. Menurut Ginting, proses tesa dilawan antitesa melahirkan sintesa politik harus tumbuh dalam iklim demokrasi, termasuk di Indonesia. Tanpa kritik, maka kekuasaan akan jauh dari keseimbangan. Sebaliknya, tanpa keseimbangan kekuasaan akan terjadi dominasi yang akan melahirkan kejahatan politik. “Jadi Rocky merasa perlu menghadirkan kritisisme tersebut di ruang publik, baik di media massa, media sosial maupun di ajang diskusi. Kalau pun Rocky dianggap tidak sopan atau kasar, tapi dia tidak layak dipenjarakan,” kata Ginting. Menurutnya, media masa juga menggunakan jasa Rocky dalam posisi sebagai filsuf politik atau pengamat politik oposan untuk melawan penguasa. Media massa menghadirkan Rocky sebagai oposan terhadap penguasa, karena memenuhi semua syarat sebagai bintang televisi taklshow yang cerdas untuk melawan penguasa. “Kalimat-kalimatnya logis, kritis, tajam, dan penampilannya memiliki daya tarik luar biasa bagi pemirsa. Agenda setting media turut menjadikan Rocky sebagai bintang talkshow sekaligus bunga demokrasi bagi Indonesia yang tak terbantahkan,” ujar Ginting. Dikemukakan, apabila karena ucapannya yang sangat kritis dan dianggap menghina penguasa, lalu Rocky harus dipenjarakan, maka dunia politik akan melihat Indonesia sebagai negara yang mengalami kemunduran demokrasi. “Demokrasi kerap menghasilkan dialektika dan kegaduhan di ruang publik. Kritik politik adalah anak kandung demokrasi. Kita tidak boleh membunuh Rocky dengan memenjarakannya, karena bertentangan dengan alam demokrasi. Jika itu terjadi, dunia akan menertawakan kehidupan politik Indonesia” pungkas Ginting. (sws).
Karpet Merah Gibran
Oleh: Ady Amar - Kolumnis Apa sih hebatnya Gibran Rakabuming Raka itu, hal wajar jika itu ditanyakan. Baiklah kita dengarkan saja penjelasan sang bapak, Presiden Joko Widodo (Jokowi), itu agar semuanya jadi terang benderang. Presiden Jokowi sedikit runtut beri penjelasan tentang kehebatan sang putra sulung itu dengan cukup baik. Tampak tak bisa ditutupi, disampaikan dengan penuh kebanggaan. Begini ilustrasi penjelas darinya, itu untuk bisa melihat Gibran dengan gamblang. Meski tidak dimaksudkan pamer kehebatan sang anak, tapi mau tidak mau kesan kehebatan sang putra itu pun jadi tampak, hal manusiawi. Jokowi ingin mengesankan agar melihat Gibran pada prestasinya, bukan karena ia anak presiden. Itu setidaknya yang ingin dikesankan sang bapak. Gibran sebagai Wali Kota Solo saat ini tengah digadang untuk lompat tinggi-tinggi menjadi calon wakil presiden (cawapres). Sepertinya akan mendampingi Prabowo Subianto. Tidak ada yang dilanggar, meski asas kepatutan menabukan, tapi sang bapak mengatakan, \"Ya boleh-boleh saja.\" Menurut penuturan sang bapak, Gibran sudah melakukan kerja sebagai kepala daerah dengan baik. Lanjut tuturnya, Gibran mengadopsi Singapura, yang menggelar banyak event, karena tidak banyak memiliki sumber daya alam yang bisa dikelola. Saat saya (Jokowi) memimpin sebagai Wali Kota Solo, setahun ada 68 event digelar di sana. Saat ini di era Gibran tentunya event yang digelar bisa lebih banyak lagi, ujar sang bapak seperti sales yang menjajakan produk baru yang dikesankan lebih baik dari yang sebelumnya. Presiden Jokowi sudah tidak malu-malu lagi mengelus-elus sang putra melanjutkan trahnya, melompat tinggi-tinggi jadi cawapres. Itu disampaikan Jokowi di hadapan 19 pimpinan redaksi media, di Istana Negara, Kamis (10 Agustus 2023). Katanya, \"Kalau orang berharap ya boleh-boleh saja, tapi semuanya harus dihitung.\" Tidak jelas siapa yang mula-mula berharap pada \"lompatan\" Gibran tinggi-tinggi itu. Jokowi membantah jika dirinya ikut memasukkan nama Gibran itu. Tapi agar tidak penasaran, buru-buru Jokowi beri kisi-kisi jawaban, bahwa itu bukan keinginan dari dirinya. Memangnya keinginan dari siapa, ini jawaban dari sang bapak, \"Gibran bisa masuk dalam bursa cawapres itu, karena ada pertimbangan politik dan kepantasan.\" Pertimbangan \"politik\", itu mungkin dimaksudkan, ini mungkin lho, lebih bisa dilihat sebagai ia anak presiden. Apalagi Jokowi sudah janji untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Itu asumsi yang muncul. Tapi bisa jadi itu cara Jokowi mencari jalan tengah untuk fans club-nya, yang masih ngarep Jokowi 3 periode, itu mustahil karena Undang-undang membatasi hanya boleh 2 periode, maka memilih Gibran itu sama dengan memilihnya. Karena di sana ada gen sang bapak, Jokowi. Bisa jadi itulah pertimbangan politiknya. Sedang pertimbangan \"kepantasan\", mungkin bisa ditafsir, bahwa Gibran memenuhi syarat untuk dipilih karena bukan saja ia anak Presiden Jokowi, tapi ia memang punya kemampuan. Meski soal ini bisa diperdebatkan (debatable). Gibran memenuhi syarat pencalonan, meski usianya baru 35 tahun. Maka, undang-undang yang menyatakan syarat usia capres/cawapres 40 tahun, itu harus ditinjau ulang demi Gibran. Sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerindra di antara yang mengajukan judicial review. Sedikit hari lagi sepertinya permintaan pengurangan usia demi Gibran akan dipenuhi. Karpet merah untuk Gibran selalu tersedia, dan bukan baru kali ini saja. Sebelumnya, saat maju di Pilkada Solo, semua partai merapat mengusungnya, kecuali PKS. Maka, mustahil ada penantangnya. Asas demokrasi jadi cacat jika Gibran mesti melawan bumbung kosong, memalukan. Dicarikannya penantang lewat jalur independen. Konon mantan ketua RW dan tukang jahit yang nekat maju menantang Gibran. Soal-soal yang begini tidak patutlah jika Gibran jadi pihak yang dipersalahkan, atau bahkan sang bapak, Jokowi, yang turut dipersalahkan. Gibran tidak bisa memilih takdirnya terlahir jadi anak Presiden Jokowi. Sedang Jokowi pun tidak bisa memilih anaknya itu siapa dan bakal jadi apa. Benar kata Jokowi, Gibran bisa sampai demikian itu karena ada pertimbangan politik dan kepantasan. Sekali lagi, tidak ada yang patut dipersalahkan. Tapi jika harus memaksa untuk menemukan kesalahan itu ada di mana, maka dengan terpaksa dan berat hati bisa disebut, itu saat tunduknya hukum pada kekuasaan.**
Perludem Menilai Media Alternatif Memiliki Peran Penting di Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Direktur Eksekutif Pembina Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menilai bahwa media alternatif memiliki peranan penting dalam Pemilu 2024.Hal ini disampaikan Ninis dalam Launching of electionhouse.org yang dipantau secara daring melalui Zoom, Jakarta, Jumat.Awalnya, dia mengatakan bahwa media alternatif ataupun arus utama berperan memberikan informasi yang berimbang dalam mengenai pemilu.\"Peran media alternatif atau media arus utama tadi sebetulnya kan memberikan informasi yang berimbang adanya, misalnya electionhouse.org ada konde.co, ada Engage Media,\" ujar Ninis.Ia melihat bahwa media dapat memberikan alternatif informasi yang mudah dan gampang diakses oleh publik. Hal ini juga membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang valid.Menurut dia, tak semua informasi itu harus bergantung pada penyelenggara pemilu. Sebab, tidak semua masyarakat mengetahui alamat situs webnya.\"Kalaupun sudah masuk ke alamat situs webnya itu, di fitur bagian mana nih harus mencari informasi ini,\" katanya.Untuk itu, sambung Ninis, adanya jurnalisme data juga turut dihadirkan oleh electionhouse.org. Hal ini agar keterbukaan data dapat diolah dan didistribusikan kembali dengan bentuk yang lebih interaktif, seperti infografis dan lain sebagainya.\"Publik punya alternatif informasinya. Ini peran media alternatif,\" pungkas Ninis.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI.Selain itu, pasangan calon dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
AHY Mengaku Pernah Bertemu Presiden Melaporkan Aksi Kubu Moeldoko
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku sempat bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo untuk melaporkan aksi Kubu Moeldoko yang berupaya mengambil alih kepengurusan Partai Demokrat.AHY menyampaikan pertemuan itu, yang tertutup dan saat itu tidak diumumkan ke publik, berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 2021.“Yang kami lakukan di awal dulu ketika saya menjelaskan kepada beliau (Presiden Jokowi), dan beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa-apa ketika itu. Tetapi, saya menyampaikan bahwa ini telah terjadi dan KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait putusan MA menolak PK Kubu Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat.AHY melanjutkan dia saat itu berharap ada langkah-langkah yang lebih menentukan diambil oleh Presiden manakala jajarannya terbukti melakukan perbuatan tidak etis.“Tetapi, kami tidak masuk ke sana. Itu biarkan, kami juga tidak ingin mengutak-atik hak prerogatif Presiden. Tetapi, rakyat yang berbicara,” kata AHY.Terlepas dari pertemuan itu, Mahkamah Agung pada Kamis (10/8) menolak permohonan dari kubu Moeldoko yang meminta majelis hakim meninjau kembali putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara No.487 K/TUN/2022 pada 29 September 2022.Mahkamah Agung menilai bukti baru (novum) yang dihadirkan para pemohon tidak menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan pada tingkat kasasi itu.Putusan di tingkat kasasi itu sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 35/B/2022/PT.TUN.JKT pada 26 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.Isi dari putusan itu menolak permohonan kubu Moeldoko yang menggugat Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.UM.01.01-47. SK itu mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan AHY sebagaimana hasil Kongres V Partai Demokrat pada 2020.Kubu Moeldoko pada 2021 menggelar pertemuan tandingan yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum dan Jhonny Allen sebagai sekretaris jenderal. Namun, Kementerian Hukum dan HAM RI menolak mengesahkan hasil pertemuan itu karena dokumen yang diserahkan tidak lolos verifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.(sof/ANTARA)
POPULER
