ALL CATEGORY
Anies-Ganjar Bisa Jadi Alternatif
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Jangan bilang aneh jika ada usulan Anies-Ganjar. Gak perlu kaget, apalagi apatis. Politik itu dinamis. Semua masih cair. Isu terhangat: Jokowi tinggalkan Ganjar. Ada kesan Jokowi dukung Prabowo. Indikatornya? Pertama, tim Jokowi diarahkan untuk membantu Prabowo. Kedua, relawan Jokowi mulai mendukung Prabowo. Ketiga, partai-partai koalisi istana terutama Golkar dan PAN memberi sinyal untuk mendukung Prabowo. Baru sinyal. Belum dukungan resmi. Begitu juga dengan PPP. Partai kecil yang hampir tidak lolos di parlemen ini mulai berani menekan PDIP. PPP bisa jadi akan tarik dukungan jika kader PPP tidak dijadikan cawapres Ganjar. Sebelum jalur melengkung, sebelum capres-cawapres terdaftar di KPU, maka jangan buru-buru menyinpulkan. Semua dukungan masih cair. Baru terpercaya kalau sudah didaftarkan di KPU 19 Oktober-25 November nanti. Prabowo di atas angin? Nanti dulu. Jangan buru-buru dan bernafsu. Golkar dan PAN baru memberi sinyal. Belum dukungan resmi. Belum ada tanda tangan dan cap basah. PKB kelihatannya senang. Tapi jangan salah praduga. Buru-buru menyimpulkan diksi happy PKB bisa kecele. Anda perlu tahu Muhaimin Iskandar (Cak Imin), ketua umum PKB ini jangan anda pikir bisa terima jika dia tidak dipilih jadi cawapres oleh Prabowo? Bisa mencelat. Sayonara. Lambaikan tangan sama Prabowo. Goodbye. Sementara PAN membawa nama Erick Tohir. Kalau Erick Tohir gak jadi cawapres Prabowo, PAN ya bisa goodby juga. Sementara Golkar? Anda tahu kalau Golkar partai besar. Perolehan suara di DPR 12% Akan begitu saja serahkan partainya tanpa minta cawapres? Nanti dulu. Golkar itu pemain yang piawai. Kenapa partai-partai ini kirim sinyal seolah akan dukung Prabowo? Bersamaan dengan PPP, partai kecil yang mencoba tekan PDIP dengan proposal cawapres? Ini semua ada dirijennya. Ada garis komandonya. Satu komando: kasih sinyal dukungan ke Prabowo. Apa artinya? Ini gak lebih dari manuver kepada PDIP agar istana diberi ruang untuk ambil bagian dan peran di pencapresan Ganjar. Itu saja. Agar PDIP mengubah Pakta Integritas dan tidak memberikan otoraitas di Ketum PDIP saja. Apakah pressure dan manuver istana berhasil? Kemungkinannya fifty-fifty. Bisa berhasil, bisa juga tidak. Kalau tidak berhasil, kemungkinan besar istana akan tetap dukung Prabowo. Boleh jadi malah akan memajukan pasangan Ptabowo-Gibran. Bergantung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan PSI yang minta usia cawapres minum 35 tahun. Apakah partai-partai koalisi istana akan ikut dan loyal kepada istana hingga pendaftran ke KPU? Tidak ada yang menjamin. Di akhir jabatan presiden, dukungan kepada istana dengan sendirinya akan pelan-pelan semakin melemah. Ketika Ganjar ditinggalkan oleh Jokowi dan PPP hengkang, maka memasangkan Anies-Ganjar akan menjadi akternatif yang jitu. Jitu, karena potensi menangnya besar. Kenapa tidak dibalik? Ganjar-Anies misalnya? Bukankah pertama, PDIP adalah partai pemenang dan bisa usung capres-cawapres sendiri? Kedua, bukannya elektabilitas Anies di bawah Ganjar? Sebagaimana berulangkali aku tulis, potensi Anies Baswedan jadi presiden itu paling besar. Ketika pasangan capres-cawapres didaftarkan, maka semua variable akan muncul dan membidik suara. Anies Baswedan paling kaya akan variable positif dan konstruktif buat elektabilitas dibanding bakal capres lainnya. Ini telah teruji di pilgub DKI 2017. Tidak sama persis, tapi mirip. Di sisi lain, elektabilitas Ganjar itu bubble. Seperti gelembung. Mudah kempes. Sekali ditinggal Jokowi dan PPP, langsung kempes. Dalam situasi seperti ini, pilihan paling ideal bagi Ganjar adalah mengalah untuk menjadi cawapres Anies. Kalau Anies-Ganjar dipasangkan, peluang memenangi pilpres 2024 akan sangat besar. Jakarta, 14 Agustus 2024
Alumni ITB Hitam Mampus, Alumni Putih Tetap Berjuang
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Alumni Geodesi ITB \'84, Studi Pembangunan ITB 2002 Kemarin, ketua Alumni ITB 2016-2020, telah ditangkap Kejaksaan Agung atas perkara korupsi senilai Rp. 5,7 Triliun kerugian negara. Ini baru satu kasus dalam penerbitan RKAB bodong tambang blok Mandiodo Sulawesi Tenggara. Perkara ini, sekali lagi, baru satu RKAB Nikel dan baru hitungan satu tahun. Berapa banyaknya kerugian negara atas pat gulipat RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) bodong selama rezim Jokowi berkuasa, tentu masih harus menjadi perhatian Kejaksaan Agung. Isu banyaknya mafia di sektor tambang ini pasti akan terbongkar nantinya. Bersama Ridwan Jamaluddin alias Ridwan Jangkung, nama panggilan di aktifis ITB era 80an, ada juga alumni ITB lainnya yang ditangkap. Namun, pengertian alumni hitam dalam tulisan ini hanya menyasar Ridwan Jamaluddin sebagai simbol idola alumni ITB saat ini dan menjadi aktifis utama gerakan mahasiswa 80an student center ITB anti Suharto, serta juga alumni-alumni ITB yang menjadi geng Ridwan di jajaran aktifis kealumnian. Sebelum ini, sebulan yang lalu, saya sudah pernah membahas alumni hitam lainnya dalam kasus Yusrizki, wakil ketua alumni ITB saat ini, yang ditangkap Kejaksaan Agung atas kasus korupsi BTS senilai 8 Triliun. Korupsi ini setara dengan 80% projek. Bersama dia ditangkap beberapa pengurus pusat alumni. Dan Yusrizky diketahui bekerja pada perusahaan milik suami seorang pimpinan politik nasional (\"Etika, Korupsi, dan Pengkhianatan Intelektual Alumni ITB\", RMOL, 8/7/2023). Jika Ridwan merupakan idola dan contoh sukses alumni aktifis 80an, maka Yusrizky contoh tahun 90an. Yusrizky bahkan diberitakan menyumbangkan uang yang cukup ke ITB, sehingga mendapatkan \"foot print\" di sebuah anak tangga di sekitar taman di ITB. Sekarang keduanya disaksikan rakyat Indonesia adalah Bajingan Jahat, yang menghancurkan negara dan bangsa di atas penderitaan rakyat. Ketika organisasi alumni ITB dikendalikan Ridwan, ruang publik alumni ITB berkembang pesat dikendalikan kelompok-kelompok pembenci Islam. Kelompok ini, sebagai pendukung Ridwan dan pengurus setelahnya, menyatakan bahwa Islam harus dinetralisir dari ITB, pengaruhnya. Beberapa hal yang dipersoalkan mereka adalah sumbangan Wardah Group ke Masjid Salman ITB, gugatan mereka atas Masjid Salman sebagai sarang radikal, Majelis Wali Amanah harus memecat Prof Din Syamsuddin yang radikal, rektor ITB harus yang mereka sensor- tidak boleh radikal, dan lain sebagainya. Dengan dua contoh tokoh alumni ITB Ridwan dan Yusrizky, mampuslah sudah nasib kelompok alumni ITB anti Islam dan anti pemerintahan bersih. Jika alumni ITB mengetahui secara pasti siapa-siapa saja geng Ridwan Jamaluddin, setidaknya eksistensi mereka sebagai sahabat Dirjen Minerba, dan siapa saja geng Yusrizky, maka cukup bagi alumni secara keseluruhan mengetahui bahwa dibalik spirit anti Islam yang dikembangkan selama ini, terungkap bahwa mereka semua adalah bagian dari kejahatan negara, meski sebagian mereka hanya dalam bayangan saja. Alumni ITB aktifis student center selama tahun 80an-90an sebenarnya di masa lalu digembleng untuk menjadi pembela rakyat. Perlawanan terhadap Suharto memakan korban yang besar. Misalnya, pada akhir tahun \'87 ketika saya bertanggung jawab atas kegiatan akbar Musik Malam Tahun Baru yang isinya antara lain nyanyian kritik \"Suharto (Suka Harta Todongan), Sudomo (Superstar Doger Monyet), Harmoko (Dahar Modol Ngaroko)\", beresiko penangkapan saya dan aktifis lainnya oleh tentara alias Laksusda Jabar. Begitu juga beberapa aksi-aksi di lingkungan ITB, Bandung maupun nasional, khususnya terkait perjuangan \"Tanah Untuk Rakyat\". Semua perjuangan ini mengajarkan nilai-nilai, a. Demokrasi dan kebebasan, b. Keadilan untuk rakyat, c. Anti Korupsi. Pada aksi penolakan kedatangan Mitterrand, Presiden Prancis, 1986, saya melihat Ridwan memegang poster menentang kebijakan devaluasi rupiah, sedangkan Hetifah Syaifuddin, rekan Ridwan, yang saat ini menjadi wakil ketua umum Golkar, menyerang Polisi Militer bersepeda motor, untuk memulai kerusuhan massa. Nilai-nilai perjuangan yang diperoleh Ridwan dan Yusrizky telah berubah menjadi nilai-nilai kejahatan, yang membuat alumni ITB malu. Dan selama ini belum ada alumni ITB berlatarbelakang aktifis ditangkap karena kasus korupsi. Jikapun ada, mereka bukan pengurus sentral alumni ITB. Ridwan dan Yusrizky adalah contoh awal rusaknya alumni ITB eks aktivis. Alumni Putih Tetap Berjuang Alumni ITB eks aktifis tentu ada yang hitam dan ada yang putih. Yang hitam pro korupsi, khususnya terjadi hanya di era Jokowi ini. Sedangkan alumni putih konsisten berjuang. Rizal Ramli (aktifis 77/78), Jumhur Hidayat (80 an), Saya (80an), Radhar Tri Baskoro (80an) dan Hanief Adrian (2000 an) merupakan contoh sebagian alumni putih yang mengisi ruang publik. Ada juga yang terlalu senior, Andi Syahrandi dan Suko Sudarso, namun mereka generasi sangat tua. Sejak masa mahasiswa sampai berkali-kali menjadi menteri, Rizal Ramli misalnya, selalu mengutuk korupsi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam skala lebih kecil, saya sebagai Komisaris Pelabuhan Indonesia 2, di masa lalu, juga mengutuk korupsi dan KKN. Jumhur sendiri, baik sebagai anak mantu Menteri Perhubungan era Gusdur maupun ketika menjadi pejabat negara tidak mentolerir korupsi. Perjuangan yang didengungkan di kampus, terus menerus digelorakan sampai saat ini. Tentu saja perjuangan menegakkan yang hak dan melawan yang batil mengalami godaan dan siksaan. Godaan tentu saja sering terjadi, seperti hasrat bertransaksi dengan kawan-kawan yang sedang berkuasa. Menghindari godaan atau hasrat itu mengandung resiko, hidup sederhana. Parahnya adalah resiko perjuangan di penjara. Rezim Joko widodo seperti juga era Suharto adalah razim totaliter dan anti demokrasi. Saya dan Jumhur yang di penjara bersama di Penjara Kebon Waru akhir tahun 80an, harus mengalami penjara lagi di era Jokowi. Hanya karena mengkriti Omnibus Law Ciptaker. Rizal Ramli juga mengalami teror dari adanya aparatus yang datang ke rumahnya, memata-matai. Belum lagi teror via medsos. Namun, perjuangan alumni ITB Putih tetap berlangsung. Rizal selalu memberikan kritik dan solusi atas bobroknya ekonomi nasional. Jumhur menggerakkan buruh untuk jadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya, Radhar dan Hanief menghiasi ruang publik dengan pikiran-pikiran kritis. Dengan demikian, alumni ITB Putih telah ikut mempertahankan keharuman nama alumni ITB dimata rakyat Indonesia. Jika simbol alumni yang dibanggakan rakyat adalah Ridwan Jamaluddin dan Yusrizky serta gengnya, maka hancur nasib alumni ITB. Spektrum pembicaraan kita tentu saja, sekali lagi, terbatas pada ruang lingkup alumni ITB, aktifis dan politik. Kita membahas ini karena konsistensi sosok manusia hanya bisa dikaitkan dengan apa yang dia perjuangankan dimasa lalu. Disamping kehebohan yang dipertontonkan. Bagaimana rakyat membandingkan Saya dan Jumhur memakai baju rompi tahanan versus Ridwan Jamaluddin dan Yusrizky memakai rompi tahanan? Yang satu untuk perjuangan versus lainnya untuk kejahatan. Penutup Ditangkapnya Ridwan Jamaluddin atas kerugian negara Rp 5,7 Triliun dan Yusrizky atas kerugian negara Rp 8 T, membuat alumni ITB secara keseluruhan malu. Sebab, mereka adalah idola yang selama ini dibanggakan. Kemaluan ini harus menjadi refleksi bagi alumni ITB untuk merujuk pada nilai-nilai apa yang sesungguhnya ITB telah tanamkan pada mereka selama kuliah? Refleksi itu harus menghasilkan kejijikan pada elit-elit alumni yang selama ini menyerang Islam, dan menuduh alumni ITB yang beroposisi sebagai kelompok radikal-radikul. Karena, faktanya, dalam nilai-nilai yang berkembang di lingkaran alumni selama ini, pembiaran atau permisif, pada tingkat minimum, maupun bagian konspirasi dalam tingkatan lainnya untuk berjamaah korupsi, telah berlangsung. Jika tidak menghasilkan refleksi apapun, dan masih bangga dengan kelompok Ridwan dan Yusrizky, berarti telah terjadi disorientasi nilai-nilai kebenaran yang diperoleh selama di ITB dulu. Namun, jika refleksi menghasilkan kesadaran baru, maka alumni ITB dapat berkolaborasi dengan kelompok alumni putih untuk membangun bangsa. Membangun bangsa artinya menciptakan Indonesia bebas korupsi, membangun masyarakat berpengetahuan (knowledge society) dan melakukan politik redistribusi untuk kesejahteraan rakyat. (*)
PT KAI Menghadirkan Promo Satset Guna Menyemarakkan HUT ke-78 RI
Madiun, FNN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan program tiket Promo Saatnya Merdeka dari Macet (Satset) dalam rangka memperingati dan menyemarakkan HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.\"Promo Satset ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada momentum HUT ke-78 Republik Indonesia. KAI berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk bepergian naik kereta api dengan tarif yang sangat terjangkau,\" ujar Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Supriyanto di Madiun, Senin.Menurutnya Promo Satset itu berlangsung untuk pemesanan dari tanggal 16 sampai 18 Agustus 2023 dengan keberangkatan kereta api pada tanggal 17 hingga 26 Agustus 2023 yang hanya berlaku untuk pembelian tiket melalui aplikasi Access.\"Dalam Promo Satset, KAI menyediakan total 20.000-an tiket kereta api dengan potongan harga khusus yang dapat dipesan oleh masyarakat,\" kata dia.Terdapat dua mekanisme pada Promo Satset, pertama yaitu Promo Reguler dimana pelanggan cukup membayar tiket sebesar 78 persen dari subkelas terendah kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Contohnya, KA Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan yang harga terendahnya dijual Rp420.000, dapat dibeli dengan Rp325.000 saja. KAI menyediakan 13.140 tiket untuk Promo Reguler ini.Kedua yaitu Promo Flash Sale dimana KAI menjual tiket hanya Rp78.000 saja untuk kelas eksekutif. Tiket Promo Flash Sale dapat dibeli pada pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB selama promo berlangsung. Terdapat 6.920 tiket untuk Promo Flash Sale ini.Secara nasional, terdapat sejumlah 38 kereta api yang tersedia dalam Promo Satset. Kereta tersebut merupakan berbagai tujuan, mulai dari dan menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan kota-kota lainnya bisa didapatkan dengan tarif yang terjangkau.Dari 38 kereta api tersebut, 15 kereta api di antaranya berangkat dari Daop 7 maupun yang melintas di Daop 7 Madiun. Yakni, KA Bima (Gambir – Surabaya Gubeng pp), Brantas (Blitar - Pasar Senen pp), Brawijaya (Malang – Gambir pp), Gajayana (Malang – Gambir pp), Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen – Surabaya Gubeng pp), Malabar (Bandung – Malang pp), dan Mutiara Selatan (Bandung - Surabaya Gubeng pp)Kemudia, KA Ranggajati (Cirebon – Jember pp), Sancaka (Yogyakarta - Surabaya Gubeng pp), Singasari (Blitar – Pasar Senen pp), Turangga (Bandung - Surabaya Gubeng pp), Wijayakusuma (Ketapang – Cilacap pp), Jayakarta (Pasar Senen - Surabaya Gubeng pp), Majapahit (Pasar Senen – Malang pp), dan Matarmaja (Malang- Pasar Senen pp)\"Semoga dengan hadirnya Promo Satset, aplikasi Access semakin diminati oleh masyarakat serta membantu masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api dengan tarif yang menarik,\" kata Supriyanto.(ida/ANTARA)
Forum Warga Nahdliyin DIY Akan Memfasilitasi Islah Yenny dan Cak Imin
Yogyakarta, FNN - Forum Warga Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta berencana memfasilitasi terwujudnya islah atau rekonsiliasi antara putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, Zaanuba Arifah Chafsoh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.Ketum Forum Warga Nahdliyin DIY KH Fahmi Basya di Yogyakarta, Minggu, mengatakan rekonsiliasi dua tokoh NU itu perlu diupayakan demi ketenteraman warga Nahdliyin termasuk kebesaran partai yang didirkan oleh Gus Dur itu.\"Awal pendekatan, kami nanti yang akan menghubungi beliau-beliau berdua. Kita ajak ngopi, kita ajak ziarah ke Mlangi dulu,\" ujar Fahmi yang juga Pimpinan Ponpes Alfalahiyyah Mlangi, Sleman, DI. Yogyakarta.Rencana tersebut disampaikan pria yang biasa disapa Gus Fahmi itu merespons pernyataan salah satu peserta Silaturahim Forum Warga Nahdliyin DIY yang meyakini bahwa rekonsiliasi Yenny Wahid dan Cak Imin adalah kunci mengembalikan kebesaran PKB.Meski keduanya belum mencapai titik temu dalam konteks pandangan politik, Fahmi meyakini hubungan pribadi antara keluarga Gus Dur dan Cak Imin sejatinya baik-baik saja.\"Saya bagaimanapun juga murid dari Gus Dur, kemudian saya dekat dengan Mbak Yenny dan Mas Muhaimin. InsyaAllah apa yang dimunculkan tadi akan kami fasilitasi,\" kata dia.Sebagai santri sekaligus Nahdliyin, menurut Gus Fahmi, selalu dididik agar tidak menyimpan dendam satu sama lain.\"Kalau kemudian ada dendam sebenarnya harus dipertanyakan kesantrainnya, tapi dari keduanya insyaAllah enggak lah,\" kata dia.Dia mengatakan berbeda dalam persoalan politik adalah fenomena yang biasa dan wajar di NU, meskipun demikian gagasan untuk menyatukan keduanya dalam konteks politik adalah hal yang positif.\"Banyak dari dulu seperti itu, tapi insyaAllah kalau itu dipandang relevan mampu memberikan dulangan suara yang luar biasa untuk PKB dan untuk ketenteraman warga Nahdliyin pada umumnya,\" ujar dia.Secara prinsip, menurut Fahmi, Forum Warga Nahdliyin DIY bersepakat akan memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh Nahdliyin di seluruh tingkatan untuk mengisi jabatan strategis baik di lingkup legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.Sebelumnya, konflik politik antara putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, dan Ketua Umum PKB hingga kini belum tuntas.Dalam sebuah pernyataannya, Yenny baru-baru ini mengatakan bahwa keluarga Gus Dur dengan tegas bakal menarik diri dan tidak akan mendukung Prabowo Subiato jika mengangkat Cak Imin sebagai cawapresnya pada Pemilu 2024.Yenny menyebut perilaku Cak Imin yang mengudeta Gus Dur di PKB di masa lalu adalah alasan kuat untuk tidak mendukung Prabowo.(ida/ANTARA)
Menanggapi Golkar-PAN ke Prabowo, Ganjar Memakai Baju Bergambar Jokowi
Jakarta, FNN - Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memakai baju bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat menanggapi gabungnya Partai Golkar dan PAN ke Prabowo Subianto.“Dalam proses demokrasi, sebenarnya itu biasa saja dan saya sangat menghormati sikap masing-masing partai. Pasti beliau-beliau juga sudah memberikan keputusan, sudah punya catatan-catatan harus merapat kemana,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.Berdasarkan foto dan video yang beredar, Ganjar memberikan keterangan tersebut mengenakan sebuah kaus hitam lengan pendek. Di kaus itu terpampang gambar Jokowi.Gambar Jokowi di kaus tersebut memakai busana kemeja putih panjang dengan tangan kiri menggulung lengan baju di tangan kanan. Sementara celananya berwarna hitam panjang.Jokowi digambarkan sedang disorot cahaya dan bayangannya tampak di kaus itu. Tak ketinggalan ornamen bendera merah putih lengkap dengan keterangan judul ‘Kisah Blusukan Jokowi’ juga terpampang jelas.Dalam keterangannya, Ganjar mengucapkan selamat kepada kedua partai yang sudah bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), mengikuti Partai Gerindra, PKB dan PBB.Namun, Ganjar teringat dengan kondisi koalisi pada Pilpres 2014 lalu. Saat itu Koalisi Merah Putih milik Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa juga didukung Partai Golkar dan PAN, bersama Gerindra, PKS, PPP, serta PBB.Di sisi lain, lawan politiknya yakni Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla yang diusung PDIP bersama Partai NasDem, PKB, PKP, dan Hanura di Koalisi Indonesia Hebat tetap berhasil memenangkan ajang demokrasi lima tahunan itu, kemudian menjadi Presiden-Wakil Presiden periode 2014-2019.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
DOB Barito Raya Mewujudkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemda
Palangka Raya, FNN - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin menjelaskan urgensi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Barito Raya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.\"Ini juga untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik,\" kata Nuryakin dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Minggu (13/8).Menurutnya DOB Barito Raya sangatlah strategis, terutama sebagai daerah penyangga ibu kota negara (IKN) sebab merupakan daerah yang berbatasan langsung.Kemudian pembentukan DOB Barito Raya juga untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.Adapun pembentukan DOB Barito Raya dinilai relevan mengingat berdasarkan aspek luas wilayah maka Provinsi Kalimantan Tengah layak dimekarkan, baik dengan membentuk provinsi baru maupun kabupaten dan kota otonom baru.Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153.564,50 Km², melebihi luas Pulau Jawa yang hanya 128.297 km² atau sekitar 1,19 kali.Kalimantan Tengah terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota, sedangkan Pulau Jawa meliputi 85 kabupaten dan 34 kota yang tersebar di enam provinsi. Jika dibuat rata-rata, maka luas setiap kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mencapai 10.897,46 km², sedangkan di Jawa hanya 1.078,13 km².Lebih lanjut Nuryakin menjelaskan untuk pembentukan DOB Barito Raya, lima kabupaten yang diusulkan bergabung di antaranya Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya dan Barito Kuala.\"Pemekaran Barito Raya menjadi provinsi sejatinya sudah dilakukan sejak 2012. Bahkan usulan pembentukan DOB tersebut lebih dahulu ada, sebelum usulan pemekaran Provinsi Kotawaringin. Sayangnya, pemekaran tersebut terganjal regulasi setelah Kabupaten Barito Kuala mundur,\" tuturnya.Selain itu, dipaparkannya, berdasarkan hasil kajian lain yang telah dilakukan berkaitan dengan kewilayahan dan pertimbangan lain, pemekaran Provinsi Barito Raya sudah sangat layak dilakukan, tetapi sampai saat ini rencana tersebut masih terkendala syarat dukungan minimal.\"Alasan Barito Kuala memberikan dukungan terhadap pemekaran Barito Raya saat itu adalah karena daerahnya belum maju. Namun saat ini Barito Kuala tidak lagi memberikan dukungan karena sudah lebih maju,\" terangnya.Ia menyampaikan pada 2004 wacana pemekaran itu sudah dimulai dan sudah terbentuk komite untuk Provinsi Barito Raya yakni gabungan dari beberapa kabupaten di DAS Barito. Hanya saja sampai saat ini masih belum bisa diwujudkan, karena terbentur dengan regulasi pusat yang mengharuskan adanya minimal dukungan dari lima kabupaten.Adapun pemaparan terkait hal ini, dilakukan Sekda Nuryakin dalam seminar nasional tentang pemekaran wilayah/provinsi yang digelar Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (12/8).Dari diskusi pada seminar tersebut, kian menguat keinginan dan semangat warga DAS Barito untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Barito Raya. Hal ini sangat beralasan mengingat secara geografis dan aspek lainnya, DAS Barito beririsan langsung dengan IKN di Nusantara.(ida/ANTARA)
Presiden Menganugerahkan Tanda Kehormatan ke Iriana Jokowi dan Tokoh Lain
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipradana kepada Ibu Negara Iriana Jokowi, dan tanda kehormatan lainnya kepada sejumlah tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin.Dalam acara penganugerahan sebagai rangkaian penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Jokowi menganugerahkan total sebanyak 18 tanda kehormatan.Selain Ibu Negara Iriana, Presiden Jokowi juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana ke Wury Estu Handayani, Istri Wakil Presiden RI Ma\' ruf Amin; Sukma Violetta, Anggota Komisi Yudisial RI - Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim; dan Saldi Isra, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.Kemudian, Presiden Jokowi juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama ke Joko Sasmito, Anggota Komisi Yudisial RI - Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.Selanjutnya, Presiden Jokowi juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Pratama Kepada Komjen Pol (Purn) Dr. Boy Rafli Amar, Kepala BNPT.Presiden Jokowi juga memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada Wishnutama Kusubandio, penggiat seni.Untuk Tanda Kehormatan Bintang Jasa, Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Sumartoyo, Anggota Komisi Yudisial RI - Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan (Periode 2015 - 2020); Makarim Wibisono, M.A., Penasehat Senior Menteri LHK Bidang Kerja Sama Internasional; Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Staf Khusus Presiden; Sukardi Rinakit, Staf Khusus Presiden; dan Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Utara.Setelah itu, Presiden Jokowi menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada Soehardjono Sastromihardjo, Duta Besar Wakil Tetap RI UNEP dan UN Habitat (Periode 2016 - 2020), Sudharto Prawoto Hadi, Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro selaku Ketua Dewan PROPER Kementerian LHK; Edvin Aldrian, Peneliti Ahli Utama, Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional.Adapun, untuk Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya, Presiden Jokowi memberikan kepada Ahli waris Almarhum Drs. Ki Mohamad Amir Sutaarga, Ahli Permuseuman.Sedangkan untuk Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma, Presiden Jokowi memberikan tanda kehormatan kepada Ahli Waris Almarhum Tjokorda Gde Agung Sukawati, Budayawan; dan Ahli Waris Almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Djojokusumo, Seniman Kebudayaan dan Pendidikan.(ida/ANTARA)
Jokowi dalan Kendali Para Kartel
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Prof. Ward Berenschot, Gurubesar Perbandingan Antropologi Politik Universitas Amsterdam dan Peneliti Senior Universitas Leiden. Saat ini sedang berada di Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang. Dengan nada datar dan tajam memaparkan analisisnya bahwa perselingkuhan politik bisnis di Indonesia sudah sangat tajam dan menggurita. Melahirkan politik transaksional yang melibatkan kartel taipan oligargi , menyeret dan menyatu dengan peran politisi partai dan politisi pejabat negara, luluh lantak dalam kendalinya. Elit oligargi sudah masuk di dapur negara leluasa mengatur dan merekayasa keamanan bisnisnya tanpa hambatan. Konon kabinet negara sudah bersekutu semakin memperparah keadaan. 62 % anggota DPR ditengarai menjadi kelompok kaya yang selama ini sudah masuk dalam perselingkuhan bisnis dengan para kartel bisnis di Indonesia. Partai politik yang sudah bergabung dengan presiden Jokowi tidak lepas dari proses konsolidasi kartel bagian dari perselingkuhan liciknya untuk mengamankan bisnisnya. Gerakan oposisi dihadang dari semua penjuru, dimatikan kekuatan akses finansialnya untuk gerakan politiknya, semua dicegat termasuk menahan dan melarang peran sponsor bisnis terlibat dalam gerakan oposisi. Para capres hanya akan mendapatkan akses finansial hanya bagi mereka yang benar- benar bersedia masuk dalam kendali para kartel yang dikendalikan oleh para pejabat politik negara yang telah menjadi sekutu para kartel taipan oligarki . Kartel akan terus menjaga hubungan baik dengan presiden Jokowi dan para pejabat politik negara. Patut diduga saat ini terus berusaha agar Jokowi yang telah menyatu dengan kartel elit ekonomi bisa memperpanjang jabatannya. Macetnya program pembangunan untuk rakyat, dan sering disampaikan oleh pakar ekonomi Prof Rizal Ramli, bawa Jokowi selama ini tidak memiliki pikiran untuk kesejahteraan masyarakat (rakyat) terus terbenam hanya menggenjot investasi adalah bagian dari skenario licik pada kartel yang hanya ingin menguasai sumberdaya alam dan tidak peduli lagi tentang kesejahteraan rakyat Sekiranya pilpres tetap dilaksanakan maka jaminan capres terpilih tidak boleh mengganggu keamanan, kenyamanan dan stabilitas bisnis para kartel yang sudah menghunjam dan menggurita di Indonesia. Saat ini Indonesia sangat parah, tujuan negara sesuai pembukaan UUD 45 macet total bukan hanya di lupakan tetapi sudah dicampakkan seperti sampah semua masuk dalam kendali pundi pundi kepentingan para politisi dan pejabat busuk yang ingin menghancurkan negara dalan kendali penjajah gaya baru. ****
Menanti Janji Jokowi
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta GERAKAN pemakzulan Presiden Jokowi demikian masif sejak Jokowi menjabat di periode kedua presiden, lantaran pelanggarannya atas konstitusi. Belakangan Jokowi dicap melakukan abuse of power dengan mengintervensi alat negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Masyarakat tak kuasa menghentikan aksi Jokowi yang membahayakan demokrasi dan masa depan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyerukan agar masyarakat bergerak bersama memakzulkan Presiden. Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana pun menulis surat terbuka kepada DPR agar wakil rakyat memakzulkan Presiden. Di antara pelanggaran konstitusi Jokowi, pertama, menyetujui pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung kerja sama dengan perusahaan swasta China. Komitmen pertama pembangunan projek tersebut semula B to B diubah oleh Jokowi menjadi B to G, antara lain, karena persoalan anggaran pembiayaan yang membengkak tak terkira. Disinyalir Jokowi minta masyarakat maklum soal longspan LRT yang salah desain. Kedua, Jokowi menginisiasi pindah Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan secara tidak transparan sejak perencanaan, hingga membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut pakar infrastruktur Ir. Bambang Susanto Priyohadi, Mph., pemindahan Ibu Kota Negara adalah kebijakan prematur. Jokowi sebut polusi udara Jakarta diatasi dengan pindah IKN, Greenpeace: bukan solusi. (8/8/2-23). Dalam kesempatan FGD DPD RI Jumat, 11 Agustus 2023 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto mengemukakan, bila Jokowi hendak membangun Istana Negara di Kalimantan, silakan. Membangun Istana Negara di Papua, Sulawesi, maupun Bali, juga silakan, tapi jangan pindahkan Ibu Kota Negara, karena akan menghilangkan nilai kesejarahan Jakarta. Ketiga, Jokowi tidak mengindahkan keputusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan UU Cipta Kerja yang seharusnya direvisi. Jokowi malah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang melawan hukum. Kamis 10 Agustus 2023 Kaum Buruh dan masyarakat lintas komunitas berdemonstrasi di Jakarta menuntut penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak kurang tokoh nasional Rizal Ramli, Rocky Gerung, dan Jumhur Hidayat ikut berorasi, tetapi hingga kini tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi. Keempat, Jokowi membiarkan KSP Moeldoko melakukan pembegalan Partai Demokrat. Menurut Din Syamsuddin itu merusak demokrasi. Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak peninjauan kembali (PK) soal konflik kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Moeldoko. “Tolak,” demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip Tempo dari laman MA, Kamis, 10 Agustus 2023. Kelima, sekian banyak janji Jokowi yang belum ditepati. Jokowi berjanji penguatan KPK. Jokowi berjanji stop utang luar negeri. Jokowi berjanji persulit investasi asing. Jokowi berjanji kabinet diisi profesional. Jokowi berjanji tidak bagi-bagi jabatan. Jokowi berjanji cetak 3 juta lahan pertanian. Jokowi berjanji pertumbuhan ekonomi 8 %. Jokowi berjanji dollar 10 ribu, kini 15 ribu. Jokowi masih tetap bertahan dalam kekuasaan, karena menguasai tiga lembaga kekuasaan negara sekaligus, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikstif yang tidak lepas dari dukungan oligarki. Pohon yang rapuh akan roboh dengan sendirinya. Jokowi masih punya kesempatan untuk menentukan pilihan. (*)
Perbaikan Dimulai dari Pemakzulan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan HAMPIR sulit menyebut situasi kini lebih baik dari kemarin. Fakta yang ada hampir pada semua bidang mengalami kemerosotan. Komitmen penegakan ideologi dari para penyelenggara semakin rendah. Pancasila untuk slogan saja sudah nyaris tidak terdengar, apalagi wujud dari pengamalan. Begitu juga dengan kehidupan politik yang demokratis prakteknya tergerus oleh kesewenang-wenangan segelintir orang yang disebut oligarki. Materi telah menjadi berhala. Negara ini mengalami proses pembusukan akibat jiwa penyelenggara negara yang oportunis, memperkaya diri, serta trampil dalam mengambil kesempatan. Jiwa-jiwa dari penjajah dan penindas. Pendusta dan pemecah belah. Pemimpin yang bebal dan munafik. Ikan itu busuk mulai dari kepalanya, karenanya jika ingin agar seluruh bagian badan ikan tetap segar dan tidak membusuk maka cepat potong kepalanya. Buang ke tempat sampah. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan juga sama. Jika negara dan bangsa ingin tidak terpapar cepat oleh proses pembusukan, maka langkah awal untuk menyelamatkannya adalah \"potong kepala negaranya\". Rezim Jokowi adalah rezim busuk yang bukan untuk dilanjutkan tetapi diselesaikan. Lebih cepat tentu lebih baik. Bahwa Pemilu tinggal sebentar lagi bukan menjadi alasan bagus bagi perubahan. Ketika Jokowi cawe-cawe maka budaya buruk politik, ekonomi dan lainnya akan terus diwariskan. Artinya politik, ekonomi dan kebusukan lainnya tetap berlanjut. Yang dinilai aman dan terpenuhinya syarat fundamental bagi kebaikan ke depan adalah Pemilu tanpa Jokowi. Pemakzulan Jokowi adalah \"conditio sine qua non\". Ketika orang ingin filosofi pembangunan bangsa kembali pada sandaran keseimbangan materiel dan spiritual maka harus tumbang rezim materialisme, rezim investasi. Jika ingin agama dihormati dan TNI berfungsi untuk menangkal komunisme, maka jangan harap terpenuhi jika cara pengelolaan negara masih bermazhab \"legacy\" Jokowi. Ketika rakyat mengkritisi \"proyek boros\" Kereta Cepat dan perpindahan ibukota negara atau IKN serta 8 Kesepakatan Indonesia-RRC sebagai jalan penyerahan kedaulatan NKRI kepada China maka pengambil kebijakan tersebut harus ditegur dan diberi sanksi, bukan djilat-jilat demi sejumput kekuasaan oleh para pelanjut. Hutang besar luar negeri yang besar harus dipertanggungjawabkan oleh Jokowi sendiri. Teriakan pencabutan omnibus law cipta kerja dan kesehatan yang dibarengi aksi-aksi berulang tidak akan didengar dan dipenuhi oleh rezim kapitalis saat ini. Malah menjadi ejekan Jokowi yang lebih memilih berfose dengan para artis ketimbang menghadapi aksi pengunjuk rasa di sekitar Istana. Omnibus law akan hapus jika Jokowi juga telah dihapuskan. BUMN yang amburadul, KKN yang merajalela, kriminalisasi aktivis, penyanderaan partai politik, propaganda kebohongan serta perilaku otoriter dan oligarkis lainnya adalah fenomena buruk yang harus diubah dan diperbaiki. Dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh mereka yang berkualifikasi sebagai penerus rezim. People power adalah jalan pemakzulan secara konstitusional. Kekuatan buruh, mahasiswa, purnawirawan, umat Islam, cendekiawan, kaum profesional serta emak-emak bergerak bersama untuk menekan pemangku kebijakan dan lembaga kompeten agar menangkap dan menindaklanjuti aspirasi perbaikan melalui pemakzulan. Pemakzulan adalah awal dari perbaikan itu. Selanjutnya adalah penataan dan pengawalan. Tanpa pemakzulan semua akan terlambat dan terhambat. Kedaulatan rakyat harus segera dipulihkan dan Konstitusi memberi jaminan. Bandung, 14 Agustus 2023
POPULER
