ALL CATEGORY
Hilirisasi Nikel, Faisal Basri, Septian Hario Seto, dan Penyiaran Berita Bohong!
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Simpang siur mengenai manfaat hilirisasi terus bergulir. Menunjukkan pemahaman yang sangat minim untuk hal yang sangat sederhana. Kalau sudah demikian, bagaimana negara mau maju! Penjelasan terkait manfaat hilirisasi dapat dijelaskan secara sederhana, dengan menggunakan contoh sederhana. Asumsi, tahun 2014 belum ada hilirisasi. Produksi dan ekspor bijih nikel sebanyak 100.000 ton (ekuivalen produk olahan nikel) per tahun. Harga bijih nikel 30 dolar AS per ton. Nilai ekspor, atau nilai ekonomi, menjadi 3 juta dolar AS (= 100.000 x 30 dolar AS). Tahun 2022, produksi bijih nikel naik menjadi 1 juta ton (ekuivalen produk olahan nikel). Anggap harga bijih nikel sama, yaitu 30 dolar AS per ton. Case 1: tidak ada hilirisasi (smelter). Berapa manfaat hilirisasi? Karena tidak ada hilirisasi, tentu saja manfaat hilirisasi nihil. Tetapi nilai ekspor, atau nilai ekonomi, melesat menjadi 30 juta dolar AS (= 1 juta ton x 30 dolar AS). Artinya, manfaat ekonomi naik 27 juta dolar AS (30 juta - 3 juta), atau 900 persen. Kenaikan atau manfaat ekonomi ini berasal dari kenaikan produksi bijih nikel. Bukan kenaikan dari hilirisasi. Case 2: berlaku larangan ekspor bijih nikel, ekspor harus melalui proses pemurnian smelter, atau hilirisasi. Anggap harga nikel olahan (setelah pemurnian) sebesar 80 dolar AS per ton Pertanyaannya, berapa nilai manfaat hilirisasi? Sebelumnya sudah dijelaskan, produksi bijih nikel sudah dalam kuantitas ekuivalen produk olahan nikel. Artinya, jumlah bijih nikel sebanyak 1 juta ton (ekuivalen produk olahan nikel) ekuivalen dengan 1 juta ton produk olahan nikel, dengan harga 100 dolar AS per ton. Artinya, dengan hilirisasi, nilai ekspor menjadi 80 juta dolar AS (= 1 juta ton x 80 dolar AS). Sekali lagi, berapa nilai manfaat hilirisasi? Ekspor bijih nikel tahun 2014 sebesar 3 juta dolar AS; kemudian, ekspor produk olahan nikel tahun 2022 mencapai 80 juta dolar AS; Perhitungan pemerintah mengatakan, manfaat hilirisasi pada 2022 mencapai 77 juta dolar AS dibandingkan 2014! Yaitu, 80 juta dolar AS (ekspor 2022) dikurangi 3 juta dolar AS (ekspor 2014)! Apakah seperti itu? Ekspor 2022 sebesar 80 juta dolar AS terdiri dari dua komponen: 2.1 Berasal dari produksi bijih nikel (aktivitas ekstraksi) sebesar 30 juta dolar AS; dan 2.2 Kenaikan nilai tambah hilirisasi sebesar 50 juta dolar AS. Artinya, nilai manfaat hilirisasi hanya 50 juta dolar AS! Bukan 77 juta dolar AS! Karena, kalau tidak ada hilirisasi, negara masih bisa ekspor bijih nikel senilai 30 juta dolar AS. Sedangkan kenaikan ekspor sebesar 77 juta dolar AS dinamakan kenaikan (manfaat) ekonomi. Bukan kenaikan manfaat hilirisasi. Kenaikan total manfaat ekonomi tersebut, 77 juta dolar AS, terdiri dari kenaikan manfaat ekonomi ekstraksi (tambang mentah) sebesar 27 juta dolar AS, dan kenaikan manfaat hilirisasi sebesar 50 juta dolar AS. Semoga jelas. Yang kemudian menjadi heboh, Faisal Basri mengatakan bahwa 90 persen manfaat hilirisasi nikel, dalam contoh ini senilai 50 juta dolar AS, dinikmati oleh pihak China. Untuk itu, akan dijelaskan di tulisan selanjutnya. Tetapi, Pernyataan Faisal Basri kemudian dibantah oleh seorang anak muda yang brilian, namanya Faisal Seto atau Septian Hario Seto, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Saya berprasangka, sanggahan Faisal Seto, terkesan sebagai upaya untuk “mempermalukan” Faisal Basri. Seolah-olah, Faisal Basri tidak mengerti permasalahan sehingga harus dikoreksi oleh seorang anak muda. Saya berprasangka, sanggahan Faisal Seto, atas tulisan Faisal Basri, sejenis sanggahan ala buzzer, tapi versi baru, ada orangnya, yaitu seorang milenial yang brilian. Pertanyaannya, apakah semua sanggahan Faisal Seto murni dari dirinya sendiri? Karena, membaca kronologis sanggahan Faisal Seto yang (seolah-olah) spontan, ditulis di atas pesawat terbang, seperti diuraikan Dahlan Iskan, terasa aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Antara lain dari mana Seto mendapatkan data yang sangat detail tersebut di atas pesawat? Dan kapan? https://disway.id/amp/718902/faisal-seto Karena waktu kejadian tidak sinkron dengan cerita. Alibi tidak matched. Kronologis polemik hilirisasi nikel sebagai berikut. Jokowi bantah pernyataan Faisal Basri pada 10 Agustus 2023, dua hari setelah Faisal Basri bicara di seminar nasional pada 8 Agustus 2023 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230808140000-92-983397/faisal-basri-sebut-90-persen-untung-hilirisasi-nikel-dinikmati-china/amp https://ekonomi.republika.co.id/berita/rz64sw490/jokowi-bantah-faisal-basri-soal-hilirisasi-yang-disebut-menguntungkan-china Satu hari kemudian, 11 Agustus 2023, sanggahan Faisal Seto beredar di berbagai media, antara lain CNN Indonesia, dimuat pada 12 Agustus 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230811180728-85-985044/deputi-luhut-bantu-jokowi-balas-kritik-hilirisasi-nikel-faisal-basri/amp Menurut Dahlan Iskan, Faisal Seto menulis sanggahan di pesawat, dalam perjalanan dari Brazil, Washington, kembali ke Jakarta. Artinya, Faisal Seto masih di angkasa pada 10 Agustus 2023. Lalu kapan Luhut dan rombongan, termasuk Faisal Seto, pergi ke Brazil, dan kapan kembalinya? Intinya, di mana Seto berada antara 8-11 Agustus 2023, ketika kasus hilirisasi Faisal Basri menjadi polemik? Di Brazil, Jakarta, atau diudara? Lalu kapan Seto dapat data yang sangat detil itu? Semoga Dahlan Iskan berkenan menjelaskan lebih detil. Terlepas dari itu semua, sebaiknya ada diskusi langsung antara Faisal Basri dengan anak muda brilian tersebut, Faisal Seto. Semoga keduanya berkenan. Dan yang terpenting, semoga tidak ada yang menyiarkan berita bohong. Karena bisa diancam hukuman 10 tahun. —- 000 —-
Jakarta Guyub, Upaya BroNies Merangkai Kembali Serpihan Kemerdekaan Indonesia yang Terserak
Oleh Yusuf Blegur - Ketua Umum DPP BroNies DIRGAHAYU Indonesia, 78 tahun rakyat belum bisa dibilang sepenuhnya merdeka. Masih banyak di sana-sini kehidupan orang-orang kecil yang identik terjajah. Terpinggirkan, terampas dan tertindas, itulah realitas kehidupan rakyat tak berpunya di seantero republik. Saban tahun negara bagai merayakan momen tujuh belasan yang sejatinya jauh dan bertolak-belakang dari makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pun bagi warga Jakarta, kehidupan di ibukota negara itu, masih bergulat dengan urusan pemaknaan dari apa dan tujuan merdeka. Sebuah sentuhan kemerdekaan yang berkorelasi dengan kotanya, warganya dan pemimpinnya. Selain menjadi influencer bagi kota-kota lainnya, Jakarta juga menjadi barometer politik nasional. Baik buruknya Indonesia, bisa dilihat dari baik buruknya Jakarta. Seperti Anies yang menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022, ia kerap menyoal substansi kemerdekaan. Buat apa merdeka, kalau rakyat tak punya tanah. Buat apa merdeka kalau rakyat masih susah mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Buat apa merdeka kalau kekayaan negara habis dikuras bangsa asing. Buat apa merdeka kalau pemimpinnya gemar korupsi dan pejabatnya hobi pada yang mudharat. Buat apa merdeka kalau sesama anak bangsa saling bertikai, konflik dan bermusuhan serta memicu disintegrasi nasional. Masih banyak lagi segudang kontradiksi dari perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang seremonial dan artifisial, yang tak lebih dari sekedar permainan, hiburan dan kegembiraan sesaat. Kata merdeka, yang telah lama kehilangan nasionalisme dan patriotisme di dalamnya. Sebagai bagian dari refleksi dan evaluasi kegetiran itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BroNies (Relawan Bro Anies) terpanggil melakukan kegiatan deklarasi dan pelantikan pengurusnya seiring Panggung Kemerdekaan di Plaza Tugu Proklamasi. Acara yang dikemas dengan Temu Kangen Warga Jakarta dan mantan Gubernur Jakarta itu, menampilkan Karnaval Kebudayaan dan Kebhinnekaan, beragam pentas kesenian tradisional, senam kreasi massal dll. Dengan menghadirkan Anies Baswedan dan para mantan gubernur Jakarta, beberapa aktifis dan tokoh nasional. Even sekaligus gerakan yang sarat pesan dan nilai-nilai perubahan, yang dilakukan BroNies pada tgl 19 Agustus 2023 mendatang di Tugu Proklamasi. Di antaranya memiliki tujuan antara lain sbb: 1. Menghembuskan spirit persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekayaan nasional dari Jakarta hingga menyeluruh seantero negeri. 2. Membangun budaya guyub, solid dan toleransi warga Jakarta meski lekat dengan keberagaman dan plurailtas. 3. Membangkitkan semangat kebhinnekaan dan kemajemukan yang menjadi penopang fundamental sebagaimana dituangkan dalam nilai-nilai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. 4. Melakukan penyegaran dan relaksasi sosial sekaligus berbagi edukasi bersama seluruh warga Jakarta tentang nasionalisme dan patriotisme, melalui pentas seni budaya nusantara dalam momen perayaan HUT Kemerdekaan RI. 5. Mengokohkan silaturahim dan persaudaraan para pemimpin dan tokoh tokoh dengan warga Jakarta. Hal tersebut penting dan signifikan melahirkan kultur kesetaraan dan keadilan bagi sesama warga Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. (*)
TNI AD Membentangkan Merah Putih 110x50 Meter di Glamping Kota Nusantara
Penajam, FNN - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membentangkan bendera Merah Putih berukuran 110 meter x 50 meter di Glamping kawasan Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. \"Bendera Merah Putih raksasa dibentangkan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus merupakan simbol bahwa Kalimantan Timur siap untuk NKRI,\" kata Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 091 Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigadir Jenderal (Brigjend) TNI Yudhi Prasetiyo di Penajam, Kamis. Sebagai masyarakat Kalimantan Timur harus bangga menyambut pemindahan dan pembangunan IKN, lanjut dia, karena Kota Nusantara merupakan kota masa depan untuk rakyat Indonesia. Pembentangan bendera Merah Putih ukuran besar tersebut sebagai upaya TNI AD mendukung masyarakat agar bersemangat memajukan negara dan bangsa Indonesia. Kegiatan bentang bendera Merah Putih 110 meter x 50 meter juga sebagai peringatan berharga mengenang pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. TNI AD dengan segala kendala mampu membentangkan bendera Merah Putih raksasa di Glamping kawasan Kota Nusantara, kata dia, sebagai bentuk semangat memajukan Indonesia seiring pembangunan IKN. \"Bentang bendera ukuran besar membawa pesan menumbuhkan jiwa dan semangat bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang berada di kawasan IKN,\" tambahnya. Pembentangan bendera Merah Putih 110 meter x 50 meter dilakukan saat detik-detik Proklamasi, berlangsung tertib dan khidmat, dipimpin langsung Danrem 091 Aji Surya Natakesuma Brigjend TNI Yudhi Prasetiyo diikuti keluarga besar Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Hartono Basuki turut hadir menyaksikan pembentangan bendera Merah Putih raksasa di Glamping kawasan Kota Nusantara. Ratusan peserta juga ikut memeriahkan bentang bendera Merah Putih ukuran besar itu, terdiri dari komunitas motor, pelajar dan masyarakat Kecamatan Sepaku, serta diwarnai dengan lagu-lagu Iwan Fals. Bendera Merah Putih berukuran 110 meter x 50 meter dibentangkan dengan melibatkan lebih kurang 250 prajurit TNI AD, dengan persiapan selama dua pekan, demikian Yudhi Prasetiyo.(sof/ANTARA)
Prajurit TNI Diingatkan Kembali Agra Tidak Masuk Politik Praktis
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengingatkan kembali kepada para prajurit bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak masuk politik praktis.Laksamana Yudo memerintahkan para prajurit tetap netral selama tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berlangsung secara serentak pada tahun 2024.\"Netralitas TNI merupakan wujud nyata bahwa TNI tidak ingin kembali ke politik. TNI secara tegas tidak masuk ranah politik praktis,” kata Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen TNI Yustinus Peristiwanto saat upacara HUT Ke-78 RI di Mabes TNI, Jakarta, Kamis, .Oleh karena itu, Panglima meminta seluruh prajurit untuk berhati-hati dan bijak dalam bersikap, termasuk saat menggunakan media sosial (medsos).\"Maka, tak henti-hentinya saya mengingatkan kembali kepada segenap prajurit dan PNS TNI sekalian harus tetap hati-hati dan cermat terhadap penggunaan media sosial. Bijaklah dalam menggunakan medsos. Ingat jarimu adalah nasibmu,\" kata Laksamana Yudo.Ia mengatakan bahwa prajurit agar senantiasa mengamalkan Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Hal ini merupakan wujud komitmen moral prajurit dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat. Sementara itu, untuk para PNS TNI, Panglima mengingatkan mereka untuk senantiasa mengamalkan isi Panca Prasetya Korpri.\"Jadilah prajurit atau PNS yang patriotik, kehadiran kalian adalah bagian penting bagi eksistensi NKRI,\" kata Yudo Margono.Dalam kesempatan yang sama, Panglima juga berpesan kepada para prajurit untuk ikut menjaga kerukunan bangsa. Soliditas dan sinergitas menjadi bekal untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin terjadi ke depannya.\"TNI harus menjadi perekat kemajemukan bangsa karena TNI merupakan garda depan dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan kebinekaan sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat, dan tangguh,\" ujar Panglima TNI.Terakhir, Panglima juga mengajak para prajurit dan PNS TNI untuk turut serta mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan tradisi dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan karena itu wujud penghormatan kepada mereka yang rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.(sof/ANTARA)
Jihad Merawat Kemerdekaan, Refleksi Kemerdekaan RI ke-78
Oleh Asrorun Ni’am Sholeh - Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta RASA syukur hendaknya senantiasa kita ungkapkan manakala perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) diperingati setiap Agustus. Tidak terasa, umur Indonesia sudah menginjak 78 tahun yang artinya sudah banyak menorehkan sejarah, pengalaman, prestasi, suka dan duka serta harapan kita secara kolektif sebagai warga negara. Lebih lima tahun berturut, setiap tanggal 1 Agustus, Presiden RI memulai bulan kemerdekaan dengan Dzikir Akbar di Istana Negara. Ini sebagai bentuk kesyukuran dan kesadaran tentang hakekat kemerdekaan yang kita rayakan hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena rahmat dan karunia Allah SWT. Jihad adalah kata kunci ketika pekik takbir Bung Tomo mempertahankan Surabaya dari kembalinya negara-negara penjajah. Ini salah satu buah dari peran Rais Akbar (Pemimpin Tertinggi) Nahdhatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari yang melahirkan Resolusi Jihad. Di kemudian hari, untuk memperingati momentum heroik itu, lahir Hari Santri yang diperingati secara nasional pada 22 Oktober setiap tahunnya. Ditetapkan juga oleh Presiden Joko Widodo. Penerus bangsa harus meneruskan jihad merawat kemerdekaan ini. Sebuah makna yang dalam dan penuh dengan tafsir kontemporer dalam pelaksanaannya. Jihad yang berarti bersungguh-sungguh sangat relevan diterapkan dalam setiap lini kehidupan manusia untuk menjaga dan meneruskan perjuangan kemerdekaan. Seorang guru berjihad ketika dia berangkat ke sekolah untuk mengajar siswa-siswi mereka. Seorang dokter juga berjihad ketika ke rumah sakit untuk mengobati pasien. Seorang polisi pun berjihad ketika tiba di kantornya untuk mengatasi berbagai tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Demikian juga tentara, pengacara, aparatur sipil negara dan jabatan lainnya, sesungguhnya mereka bisa disebut sebagai mujahid manakala menuntaskan amanah yang diberikan kepada mereka. Kita akan menjadi bangsa yang besar jika mampu merawat kemerdekaan ini dengan bersungguh-sungguh. Rasa syukur harus ada dalam sanubari kita ketika mengingat bagaimana penderitaan kakek nenek kita di zaman penjajahan. Tasyakkur tersebut menjadi semakin penting, ketika pasca proklamasi kemerdekaan hingga hari ini, kita dikaruniai tegaknya kepemimpinan negara yang menjamin rasa aman dan nyaman, bebas menjalankan aktivitas keagamaan, dan dapat terjaminnya rasa aman, serta dapat terpenuhinya sandang, pangan, papan. Salah satu tujuan pemerintahan adalah menjamin tegaknya agama dan terurusinya urusan dunia kita, sebagaimana disebutkan Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Kepemimpinan (Imamah) itu dibangun untuk pengganti (fungsi) kenabian dalam menjaga agama serta mengurusi urusan duniawi. Tiga Jihad Kontemporer: Jihad Digital, Konstitusi dan Reformasi Dalam konteks kontemporer merawat kemerdekaan sejatinya dapat dilakukan dengan tiga jenis jihad yang relevan untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan. Pertama, jihad digital yang telah membuat kehidupan kenegaraan kita sudah demikian dipengaruhi oleh pesatnya teknologi informasi. Kemerdekaan RI dicoreng oleh perilaku tidak baik dari banyak kalangan, khususnya dikaitkan dengan kehidupan media sosial. Pesatnya teknologi informasi mewarnai kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Setiap kita perlu menjadi mujahid digital, untuk memastikan seluruh konten digital berisi hal yang baik dan bermanfaat. Setiap konten yang kita produksi atau kita sebar lewat jemari kita adalah konten yang mempersaudarakan, bukan memecah belah; mendatangkan manfaat, bukan mafsadat, konten yang mengajak kebaikan, bukan mengejek dan menjelekkan, menjauhi prasangka, apalagi ghibah, fitnah, dan dusta. Kita adalah saudara dalam keimanan, kebangsaan, kenegaraan dan kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita membunuh karakter seseorang lewat media sosial, entah itu pejabat negara atau warga biasa. Alquran telah memberi petunjuk bagaimana menjijikkannya orang-orang yang melakukan adu domba. Dalam QS Al-Hujurat ayat 12, orang-orang yang seperti itu digambarkan sebagai pemakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah hal ini menjijikkan? Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kita untuk bertutur kata yang baik. Dalam kehidupan sekarang ini, bertutur kata yang baik juga bisa dikategorikan sebagai membuat meme yang baik dan mengunggah konten yang positif. Tentunya, hal menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah. “Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: \"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.\" (HR. Bukhari dan Muslim).” Kedua, jihad konstitusi yang penting mendapat perhatian kita semua. Untuk menciptakan iklim yang baik, maka dibutuhkan aturan main yang baik pula. Konstitusi dan perundang-undangan memainkan peran strategis bagaimana kehidupan bernegara dan berbangsa kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan para founding fathers. Kita wajib menjaga kesepakatan nasional dengan mentaati aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial, dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara. Jihad konstitusi untuk memastikan tetap tegaknya NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap aturan yang bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus ditolak, karena itu berarti membelokkan tujuan kemerdekaan Indonesia. Hal yang baik kita jaga dan kita pertahankan, sementara hal yang buruk kita koreksi dan kita perbaiki. Tatanan masyarakat bangsa yang semakin terbuka meniscayakan terjadinya kontestasi dan perang pengaruh, di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Munculnya kampanye LGBT, perkawinan sesama jenis, perkawinan beda agama, penodaan agama atas nama kebebasan. Di bidang ekonomi, muncul tantangan liberalisme ekonomi yang mengancam prinsip keadilan. Terkait dengan hal ini, perlu jihad konstitusi dalam upaya memperkokoh kedaulatan bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan syuhada. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini. Karenanya kita memiliki kewajiban untuk menjaga komitmen dan kesepakatan tersebut. Dalam hal perkawinan, UU kita sudah secara jelas mengatur bahwa perkawinan dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan, serta dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Karenanya, tidak ada ruang praktek perkawinan sejenis dan perkawinan beda agama di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Atas dasar itu pula, Mahkamah Agung, pada 17 Juli 2023 menerbitkan Surat Edaran Nomor 2/2023 yang intinya Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dan ini sejalan dengan UU Perkawinan. Ketiga, jihad reformasi yang harus terus digelorakan dalam sanubari kita. Jihad ini menjadi komitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan terus melakukan perbaikan. Tidak lama lagi bangsa kita akan hajat politik lima tahunan, pemilihan umum untuk memilih Presiden dan anggota DPR serta DPRD. Dalam rangka meneruskan perjuangan kemerdekaan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mewujudkan kondisi yang harmonis serta tetap penuh persaudaraan. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, kepemimpinan dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Kita memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih dengan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Hak pilih yang dimiliki setiap individu kita sebagai muslim adalah amanah, yang harus ditunaikan secara baik sebagai wujud tanggung jawab ketuhanan dan tanggung jawab kebangsaan. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Nisa ayat 58, ” “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (*)
Tahun Depan Presiden Jokowi Mau Memperingati HUT Kemerdekaan di IKN, Padahal Kemungkinan Batalnya IKN Ada di Depan Mata
Jakarta, FNN – Hari ini, Kamis (17/8/23) merupakan hari yang sangat penting bagi Presiden Jokowi karena hari ini adalah hari terakhir Jokowi merayakan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengatakan bahwa upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun depan rencananya akan dilaksanakan di IKN. Bagi Presiden Jokowi mungkin saja ini hari peringatan kemerdekaan terakhir di Ibukota Jakarta, tetapi belum tentu untuk presiden berikutnya. Mengomentari pernyataan Jokowi, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, kalau kita hitung dari sekarang, dalam 364 hari itu, ada banyak kesulitan dalam proyek IKN, terutama gejolak dari masyarakat lokal. Jadi, ya sudah kita nggak usah paksakan Pak Jokowi untuk merayakan kemerdekaan di ibukota baru. Yang penting, kemerdekaan itu bermukim di dalam pikiran Pak Jokowi, supaya betul-betul negeri ini tidak merdeka secara politik dari ’45, tapi kemudian dijajah secara ekonomi sampai 190 tahun lagi. Ya, itu bahayanya di situ,” demikian ujar Rocky dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (17/8/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN. Seperti kita ketahui bahwa HGU di IKN selama 190 tahun. Padahal, Hongkong saja waktu itu disewa oleh Inggris selama 100 tahun saja terasa lama sekali, lalu dikembalikan beberapa waktu yang lalu ke China. “Kalau disewa masih mending, ini saya baca ada usulan dan sudah masuk di target di DPR, ada usulan untuk merevisi undang-undang IKN. Jadi, kelihatannya undang-undang itu akan direvisi karena tuntutan investor. Mereka tidak sekadar mau menyewa, mereka mau memiliki. Itu masalahnya. Jadi memang kelihatan akan ada perubahan hak, jadi hak milik,” ungkap Rocky. Jadi, lanjut Rocky, artinya itu bukan Ibukota negara kita kalau dimiliki oleh China. Kita cuma memberi sinyal bahwa hal itu berbahaya. Bahaya ini pula yang kemarin menjadi kontroversi. Sekarang mulai terlihat bahwa kemungkinan-kemungkinan batalnya IKN ada di depan mata. Bukan sekadar karena beban APBN, tapi juga karena belum ada kesepakatan di dalam masyarakat adat sendiri. “Kita ingin supaya proses ini dimulai dari awal supaya mulus, kira-kira begitu,” kata Rocky. Di Indonesia, masalah kavling-kavling tanah sudah biasa, tapi hanya berapa meter, atau paling besar ribuan meter. Kalau kavling tanah di IKN bukan lagi ribuan meter, tapi ribuan hektar. Masa ada negara di-kavling-kavling. “Ya, itu mengarah pada penguasaan wilayah sebetulnya. Kan prinsip kita, apalagi dalam hukum modern atau yang kita maksud sebagai hukum tanah, mestinya tanah itu tidak boleh dimiliki oleh siapa pun karena tanah itu diberikan oleh alam untuk dikelola. Tetapi, karena perkembangan sistem kapitalisme akhirnya dia jadi properti. Nah, lebih berbahaya kalau ibukota negara itu jadi properti oleh orang asing. Itu sebetulnya inti yang kadang kala tidak dipahami oleh banyak orang dan hanya ingin merasa senang ada ibu kota,” ujar Rocky. Jika saat ini ada orang yang mati-matian membela gagasan Pembangunan IKN kemudian menyerang Rocky Gerung karena dianggap menghalang-halangi IKN, mungkin mereka belum mempelajari secara serius dampak dari pembangunan IKN, terutama yang berkaitan dengan undang-undang. “Sering ada terlihat di depan mata itu akan ada kemegahan. Iya, kemegahan itu berlindung di dalam atau terlindung dari kemegahan itu adalah aspek-aspek keamanan, aspek-aspek kebudayaan, yang biasanya disebut penelitian AMDAL. Jadi, problem IKN pertama adalah AMDAL-nya dibuat belakangan. Itu artinya menyembunyikan potensi bahaya. Bahaya ekologi, bahaya politik, dan bahaya ideologi. Ini ibukota negara, tempat rahasia negara disimpan, tempat pusat diplomasi dengan negara-negara tetangga. Jadi, kemungkinan-kemungkinan buruk dari penguasaan IKN oleh kekuatan asing, oleh spionase asing misalnya atau oleh intelegen asing, mestinya dibayangkan dari awal,” ungkap Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa kalau kita kritik IKN, itu bukan sekadar karena memboroskan anggaran ̶̶ dan memang tidak layak membuat IKN di tengah-tengah fakta bahwa separuh dari orang Indonesia masih miskin ̶̶ , tetapi ke depan juga mesti ada antisipasi bahwa permainan politik di Asia Pasifik akan ditentukan oleh siapa yang memiliki akses pada sumber daya mineral. Seperti diketahui bahwa di Kalimantan semua jenis mineral terbaik ada di situ. Bayangkan seandainya ada terowongan dari IKN tembus ke Kalimantan Utara. Bisa saja itu secara teknologi menjadi sumber pengetahuan tentang sumber uranium Indonesia, sumber nikel Indonesia, sumber kimia-kimia yang mungkin bisa dijadikan faktor untuk menyebut bahwa Indonesia sebetulnya mempunyai cadangan energi yang bahkan sangat terbarukan. “Jadi, ini kan perebutan wilayah sekaligus perebutan pengetahuan tentang sumber dayanya,” ujar Rocky.(sof)
Jokowi bukan Fir’aun, tapi Aslinya Fir’dodo
Oleh Faizal Assegaf - Kritikus PIDATO Jokowi isinya curhat dan gombal. Tampak sang petugas partai berusaha menahan emosi. Terusik dituding sangat tolol, planga-plongo dan Fir’aun. Bunyi-bunyi itu penuh kegelisahan. Saat mengucap nama Fir’aun, wajah Jokowi tampak di layar TV mengerut. Tersirat kuasa menyeramkan hadir. Seolah bayangan kejahatan tentang aura jahat Fir’aun terkoneksi. Terlepas dari ihwal tersebut, pidato Jokowi, isinya cuma racikan omong kosong. Hanya pemanis di upacara hari kemerdekaan. Pesta tahunan, protokol kenegaraan super mewah. Duit rakyat disedot. Penderitaan dan kemiskinan rakyat masih jauh dari tujuan kemerdekaan. Apapun ocehan Jokowi, hanya pertunjukan norak dan tak digubris. Terlanjur banyak berbohong, selaras watak kolonialis. Jokowi jangan sok pamer prestasi. Semua ucapan anda tak sesuai fakta. Bahkan sudah banyak kebijakan yang anda buat sangat melukai hati rakyat. Anda sosok pemimpin yang hanya jago membual! Perilaku kekuasaan Jokowi terbukti menyulut daya rusak bagi tatanan bernegara. Kebhinekaan bangsa tercerai-bererai oleh modus politik kotak-kotak. Anak bangsa terjebak saling prasangka. Lebih mengerikan, Jokowi dituding bertindak sebagai pelayan kepentingan oligarki. Utang menumpuk, potensi kekayaan alam diobral, wabah korupsi ganas makin menggila. Terlalu banyak untuk disebutkan. Dalam sudut pandang kekinian, Jokowi tak cocok disebut Fir’aun. Tapi perilaku hipokrit yang menonjol menegaskan nama lain: Fir’dodo. Tentang bobroknya perilaku politik tipu-muslihat. Fir’aun dan Fir’dodo berbeda zaman. Namun praktek ketidakadilan, esensinya sama saja. Tidak amanah dan ingkar janji adalah ciri yang bersenyawa. Sama-sama terbukti gemar berbohong. Sadarlah Fir’dodo…!
Kok Cemen, Sih
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78 \"Ah… cemen lu\" kadang konteksnya gak selalu ejekan serius, karena itu bisa dalam konteks candaan. Jika ada yang curhat tentang masalah pribadinya. Cemen (istilah Sunda) artinya lembek, lemah, gak keren, dsb. Kata cemen sering dipakai kalangan milineal. Juga populer di kalangan netijen di dunia medsos. Apa fatsal, komentar yang muncul dalam mengikuti pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan dan resmi MPR-RI dalam rangka hari Proklamasi (16/8). Setelah sembilan tahun Presiden Jokowi berkuasa. Pada kesempatan tersebut dalam pidato tanpa teks Jokowi berkeluh kesah tentang dirinya yang di bully/ perundungan, serta “menyesalkan” kenapa perkembangan masyarakat Indonesia kok begitu. Jika dianggap bully dalam arti perlakuan kekerasan dan sebaran hoaks oleh rakyat kepada pejabat. Bukankah penguasa, karena kekuasaannya juga sangat ahli menciptakan bully-an, perundungan/ kekerasan dan hoax/ kebohongan karena penguasa punya infrastruktur sangat lengkap untuk melakukan ataupun tidak melakukannya. Semua tergantung kebijakan sang penguasa. Ketidakadilan hukum itu perundungan. Apalagi menembak mati rakyat 6 syuhada di KM 50 dan menangkap peserta unras serta perlakuan kekerasan dalam aksi unjuk rasa oleh aparat itu perundungan. Tentang hoaks atau kebohongan. Bukan kah fakta tentang Mobil Esemka. Tentang 11.000 triliun di Kantong. Adalah Hoax. Jika dirinci tentu banyak hoax yang diciptakan. Bisa jadi ini menjadi teladan negatif buat rakyat, sehingga menjadi salah satu penyebab gagalnya Revolusi Mental yang didengungkan oleh Jokowi. Kedengaran aneh memang, karena tugas Presiden yang diberi amanah oleh rakyatnya dan diberikan kekuasaan besar untuk men-“drive” bangsanya. Membangun karakter building rakyat melalui adalah Revolusi Mental yang menjadi jargon awal Jokowi. Sepertinya arahan tentang hal tersebut tidak pernah lagi didengar. Baik setiap tahun pidato kenegaraan dan pada pidato kesembilan pada hari kemerdekaan. Munculnya keluhan atau curhatan Jokowi. Bukankah artinya keluhan Jokowi meludah ke langit terpercik muka sendiri. Menjadi suatu fakta ketidakberhasilan dalam membangun karakter bangsa. Sedang hal tersebut merupakan tugas utama. Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanah UUD 45. Atau bisa jadi Presiden Jokowi sedang memainkan peran playing fictim. Pada akhir masa jabatannya, untuk dikasihani. Karena seharusnya pada pidato resmi kenegaraaan Presiden seharusnya menyampaikan hal yang sangat substansial tentang kondisi bangsa dan arah ke depan. Bukan saja tentang keberhasilan tetapi juga tentang kendala yang dihadapi ke depan, tentang membangun demokrasi, tentang mengurangi hutang negara, tentang korupsi yang merajalela serta sangat luar biasa di masa pemerintahanya. Ataukah memang Jokowi mengalami “kepanikan” power syndrom, mendekat kepada akhir kekuasaan. Jadi rakyat biasa, tanpa ada perlindungan kekuatan oligarki partai. Hanya sebagai petugas partai. Juga tanpa dukungan oligari ekonomi para taifan, pindah ke lain hati penguasa baru. Mereka sudah tidak lagi memerlukan. Kita hanya bisa “menduga” kegalauan Jokowi. Sehingga “cemen”, cengeng tidak ada lagi kegagahan kekuasaannya. Lame Duck. Selamat HUT Proklamasi ke 78 Republik Indonesia. Ke depan warisan yang ditinggalkan kepada pemerintahan selanjutnya dan kepada pewaris bangsa terutama kalangan milineal dan gen- Z sangat berat. Hutang yang menjadi tanggungan dan beban negara luar biasa besar, dilakukan pemerintah Jokowi maupun oleh BUMN. Korupsi maha hebat yang belum terselesaikan. Kemiskinan dan penggangguran yang meningkat. (*)
Ganjar Bertahan atau Nyungsep
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Partai Golkar dan PAN bergabung dengan Partai Gerindra dan PKB untuk mendukung Prabowo, maka PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo limbung. Koalisinya PPP yang menawarkan Sandiaga Uno dinilai \"tidak bermutu\" dan dapat diabaikan. Ganjar Pranowo sendiri ternyata elektabilitasnya tidak naik apalagi melesat. Rupanya sama juga \"tidak bermutu\". Faktor utama limbungnya PDIP adalah Jokowi. Hitungan awal ternyata gagal. Prediksi mengambil Ganjar untuk mendapat dukungan Jokowi dan mayoritas partai koalisi pemerintah ternyata tidak sukses. Jokowi kecewa Ganjar direbut Megawati. Jokowi melirik Prabowo yang dianggap lebih menjanjikan dan \"super setia\" padanya. Sesungguhnya Jokowi ada dibalik Golkar dan PAN yang merapat ke Prabowo. Upaya mendekatkan Gibran pada Prabowo juga tidak lepas dari kepentingan dan arahan sang ayah. Konstelasi politik berubah dari alienasi Jokowi menjadi alienasi Megawati. Dukungan pada Ganjar Pranowo semakin terkikis. Internal PDIP sejak awal terbelah antara pendukung Puan Maharani dan pendukung Ganjar Pranowo. Kader PDIP ada juga yang mulai \"bersilaturahmi\" kepada Prabowo. Budiman Sudjatmiko dan Efendi Simbolon adalah contoh. Semua tentu mengacaukan soliditas partai. Ada skenario \"langit\" yang mengobrak-abrik agenda. Awalnya Jokowi dan Megawati itu satu. Cair untuk dukungan Ganjar atau Puan. Musuh bersama adalah Anies Baswedan. Untuk \"menghajar\" Anies, maka Prabowo harus \"diangkat\". Sandiwara survey, Prabowo harus nomor satu dan Ganjar kedua. Anies konstan dibuat ketiga dengan angka prosentase memprihatinkan. Skenario \"bermain\" dua pasangan Ganjar versus Prabowo kelak, di luar dugaan ternyata menjadi \"serius\" dan justru lebih awal. Serangan PDIP kepada Prabowo dimulai dengan menyinggung kejahatan lingkungan proyek \"Food Estate\" Prabowo. Mungkin soal pembelian senjata akan menjadi serangan berikutnya. Akankah Prabowo atau Jokowi membalas? PDIP wajar jika harus berfikir ulang untuk usungan Ganjar Pranowo yang faktanya semakin tidak menjanjikan. Ganjar tidak layak jadi Capres mandiri, hanya bagus untuk boneka yang sarat dengan pencitraan. PDIP kini dipersimpangan jalan. Tiga pilihan untuk menjaga eksistensi PDIP, yaitu: Pertama, tetap seperti sekarang \"maju terus\" bersama Ganjar Pranowo sampai \"seremuknya\". meskipun untuk memenangkan Pilpres sangatlah kecil. Ini merupakan pilihan terburuk dan wujud dari keputusasaan. Kedua, bergabung dengan koalisi perubahan dengan mencoba menawarkan Ganjar Pranowo sebagai Cawapres Anies Baswedan. Peluang kemenangan Pilpres lebih terbuka dan PDIP masih bisa ikut cawe-cawe dalam kabinet. Ini memang pilihan berat akan tetapi tetapi lebih rasional. Ketiga, segera mengganti kandidat dari Ganjar Pranowo menjadi Puan Maharani. Siap menjadikan Puan sebagai Capres maupun Cawapres untuk pasangan siapapun. Pengusungan Puan Maharani akan mampu membuat solid internal. Jika ini yang menjadi pilihan, maka \"harga diri\" PDIP akan tetap terjaga. Pilihan kejutan dan hebat adalah bila PDIP dengan figur Puan Maharani berjuang keras untuk melawan Jokowi. Jokowi harus dimakzulkan cepat. Ini artinya PDIP harus berkoalisi dengan kekuatan rakyat pro pemakzulan. Kelompok Petisi 100 adalah \"poros keempat\" yang sangat berkepentingan dengan pemakzulan Jokowi. Ada kekuatan rakyat yang dahsyat apakah mahasiswa, buruh, emak-emak, purnawirawan maupun kaum profesional yang bersemangat juga untuk memakzulkan Jokowi demi perbaikan bangsa ke depan. PDIP bisa memainkan peran strategis dalam kebersamaan ini. Pilihan mempertahankan Ganjar Pranowo adalah kenekadan untuk ngotot mendukung figur yang diprediksi bakal \"nyungsep\". Kini PDIP harus segera mengambil keputusan. Situasi berada di persimpangan jalan. Masih ada waktu untuk pilihan cerdas bergerak \"bersama rakyat\"---Makzulkan Jokowi. Bandung, 17 Agustus 2023.
78 Merdeka, Terjebak dalam Konspirasi Global Mengganti UUD 1945
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila Jakarta, FNN - Pada tanggal 15 Januari 1998 Indonesia terperangkap konspirasi global oleh dua negara adikuasa AS dan RRC yang melibatkan lembaga keuangan Internasional IIMF memberi bantuan dengan seabrek persyaratan.Tekanan IMF kemudian dilanjutkan dengan kerjasama antek-antek di dalam negeri NGO untuk melakukan operasi ganti rezim ganti sistem. Dengan kue demokrasi membuat para cecunguk bersemangat mengganti UUD1945 dengan UUD 2002 mereka yang mengecap pendidikan di AS seperti Amin Rais akhirnya menjadi garda terdepan mengobrak-abrik UUD 1945 dan Pancasila dengan sistem individualisme, liberalisme, kapitalisme. Eforia reformasi awalnya seakan negara ini akan maju mrnurut antek-antek asing tersebut tetapi apa yang terjadi setelsh 25 tahun reformasi. Mereka mulai menyesal tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berantakan. Demokrasi yang nereka jadikan agama baru ternyata demokrasi palsu tidak ada demokrasi itu yang ada seakan-akan demokrasi semua serba transaksional imbasnya kekayaan ibu pertiwi ludes untuk perjudian Pilpres, Pileg, Pilkada. Kalau yang apes ketangkap KPK tetapi kerusakan sudah merembes ke moral pejabat negara, korupsi merajalela dan tidak terbendung. Terus utang menggunung kata Sri Mulyani dengan enteng tidak ada negara yang tidak punya utang di dunia ini. Kerusakan paling parah adalah bersengkongkolnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi, presiden menjadi sangat super power sehingga semua partai politik menyusu pada presiden. Apa lagi ketua partai yang terjerat masalah hukum maka kalau perlu menjilat. Model demokrasi sontoloyo inilah yang sedang berlangsung di negeri ini. Memang ada perlawanan dalam pilpres yang menggunakan sistem presidensiil ini ada yang mengusung perubahan. Bagaimana bisa mengusung perubahan kalau demokrasinya demokrasi sontoloyo. Yang lebih aneh selalu diksinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin keadilan sosial bisa terwujud, mana kala diletakan pada sistem individualisme, liberalisme, kapitalisme. Jadi ya sesama pengagung demokrasi liberal yang satu menjadikan Pancasila sebagai alat tipu yang satunya lagi menggunakan diksi keadilan sosial. Ketiga capres ini tidak jelas mau dibawa ke mana Indonesia itu? Ketiganya liberal kapitalis. Yang PDIP selalu mengatakan penerus Soekarno. Mana ada Soekarno kompromi terhadap imperialisme, apa lagi memberi karpet merah pada imperalis China. Ketiga Capres apa perna bicara tentang kedaulatan negaranya bagaimana mengambil alih kekayaan ibu pertiwi yang sudah dikuasai asing. Bagaimana mengembalikan tanah air yang 75% dikuasai segelintir orang asing dan aseng. Bagaimana menegakkan kembali pasal 33 UUD 1945. Caores kok hanya lari-lari di setiap kota, ndak ada pikiran besarnya. Juga tidak ada capres yang berani mengembalikan UUD 1945 dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Renungkanlah, sebab bangsa ini akan terus terjebak dalam konspirasi asing. Hanya kembali pada UUD 1945 dan Pancasila bangsa ini akan selamat. Maka perlu dibentuk Pergerakan Kebangsaan untuk Mendukung Pidato Ketua DPD La Nyalla Mahfud Mataliti yang ingin kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Pergerakan kebangsaan segera dibentuk untuk seluruh bangsa Indonesia mengembalikan Sistem MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan membuat GBHN sebagai bintang petunjuk arah agar bangsa ini selamat dari konspirasi global. Tidak perlu lagi pilpres yang hanya mengumbar hawa nafsu untuk perpecahan dan mengikuti konspirasi global. (*)
POPULER
