ALL CATEGORY
Malin Kundang Politik: Kisah dengan Lakon Menyakitkan
Memilih Prabowo Subianto tentu punya argumen politiknya sendiri, itu tak terlepas dari kepentingan Jokowi pribadi--wacana sang putra Gibran Rakabuming Raka yang disandingkan dengan Prabowo jadi cawapresnya--maupun kepentingan kelompok power of shadows atau kriptokrasi, yang selama ini membersamainya. Oleh: Ady Amar - Kolumnis Anies Baswedan memang sudah terlalu lama dipersekusi tak selayaknya. Seolah berlomba jadi kebanggaan jika bisa mengerjai dengan fitnah sekalipun. Anies tak hirau-tak ambil hati atas semua sangkaan yang tak ditemukan bukti, tapi terus dihunjam sekenanya. Persekusi terhadap Anies itu sudah di luar batas manusiawi bahkan hewani. Menjadi layak jika itu disebut perliaku nafsu setaniah. Maka, sepertinya Tuhan perlu \"mengistirahatkan\" Anies dalam permainan persekusi lawan politiknya, yang selanjutnya orbit persoalan dihantamkan pada kelompok lain yang semula berkawan hangat, yang di luar nalar bisa bercakaran seperti kucing berebut sisa makanan. Siapa sangka kacang bisa lupa kulitnya, atau kisah \"Malin Kundang\" perlu dihidupkan kembali dalam versi lainnya. Dalam politik itu hal biasa. Tapi kisah Malin Kundang yang satu ini lebih konkrit, seperti kisah senyatanya. Presiden Jokowi tampak meninggalkan bunda poltik yang mengasuhnya, Megawati Soekarnoputri. Artinya, meninggalkan PDIP partai yang membesut membesarkannya lebih dari dua dekade lalu, yang tiba-tiba anak asuh itu memilih berseberangan, dan hilang seperti disambar angin. Langkah Jokowi meninggalkan PDIP pastilah sudah diukur konsekuensi apa yang bakal dihadapi, setidaknya akan dikenang panjang sebagai \"Malin Kundang\" politik. Langkah politik Jokowi itu pastilah menyesakkan hati Megawati, sang bunda politiknya. Dipastikan sakitnya itu lebih dahsyat dari saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan Megawati dari kabinet, memilih berkontestasi pada Pilpres 2004, dan lalu mengalahkan Megawati Soekarnoputri. Langkah SBY \"menyalip\" ditikungan itu tidak bisa disamakan dengan langkah Jokowi yang \"melawan\", terkesan menusuk dari belakang dengan menolak capres pilihan PDIP, Ganjar Pranowo. Jokowi lebih memilih Prabowo Subianto, rival yang dua kali dipecundangi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Memilih Prabowo Subianto tentu punya argumen politiknya sendiri, itu tak terlepas dari kepentingan Jokowi pribadi--wacana sang putra Gibran Rakabuming Raka yang disandingkan dengan Prabowo jadi cawapresnya--maupun kepentingan kelompok power of shadows atau kriptokrasi, yang selama ini membersamainya. Maka, memilih Prabowo tidak ditentukan semata pilihan Jokowi, tapi pilihan kelompok kriptokrat, yang selama ini menikmati privilage yang tentu tidak ingin kuasanya dalam ekonomi tercerabut. Memastikan pengganti Jokowi yang sama dengannya, itu satu keharusan meski memaksa dengan segenap daya upaya. Pilihan politik Jokowi, itu seperti peran yang mesti dilakonkannya, sekalipun dengan \"terpaksa\". Itulah peran antagonis \"Malin Kundang\" yang berhadap-hadapan dengan \"bunda\" kandungnya dalam politik. Peran yang pastinya menyakitkan bagi kedua belah pihak, yang sulit bisa dinalar. Tapi bisa jadi ibrah, bahwa dalam politik semua bisa terjadi. Peran apa pun yang dipentaskan dalam lakon kehidupan, itu semua dalam kendali Tuhan. Dan, itu mudah bagi Tuhan. Layaknya membalik telapak tangan. Peran-peran itu kapan dimainkan, waktu dimainkan, dan dimainkan oleh siapa, itu semua dalam skenario Tuhan yang tak mungkin luput dalam menentukan siapa menjadi siapa. Tak ada yang luput atau salah memposisikan peran bukan pada yang selayaknya. Skenario Tuhan memang dahsyat. Tidak persis tahu ending dari lakon itu akan berakhir seperti apa, tapi menyakitkan pastilah. Tapi alur ceritanya sepertinya akan panjang berliku-berkelok, bahkan pasca Pilpres 2024 pun belum pasti akan disudahi. Maka, analis politik terus akan punya pekerjaan menganalisanya, meski luput melesak di sana-sini. Analisa yang pastinya tanpa mengikutsertakan kuasa Tuhan ada di sana. Tapi satu hal yang pasti, Anies Baswedan kandidat kuat dalam memenangi Pilpres 2024, seperti diberi Tuhan leluasa sejenak untuk beristirahat menerima persekusi, yang selama ini diterimanya. Semua dialihkan pada yang semula kawan menjadi lawan yang saling cakar-cakaran, saling membuka \"aib\" masing-masing. Mencela kebijakan yang dianggap salah di ruang publik akan jadi tontonan keseharian. Padahal kebijakan itu dibuat bersama, atau setidaknya saat kebijakan itu diambil tidak dipersoalkannya. Tak sedikit pun muncul rasa risih saling serang, itu yang akan kita lihat hari-hari ini, dan sepertinya akan menggelinding tanpa kesudahan dalam waktu yang panjang... Wallahu a\'lam. **
Fahri Hamzah: untuk Jadi Superpower Baru, Indonesia Perlu Lakukan Tiga Persiapan 'Ledakan'
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong istilah \'Superpower\' Baru sebagai kosakata sehari-sehari dan mimpi Indonesia. Sehingga upaya untuk menjadi Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia segera terwujud dan menjadi kenyataan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks Episode #100 bertajuk \'Merdeka Itu Menjadikan Indonesia Superpower Baru Dunia\', Kamis (17/8/2023) sore. Diskusi Gelora ini dipandu Ketua Bidang Narasi DPN Partai Gelora Dadi Krismantono. Diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Gelora TV ini, dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro, dan Pakar Hukum & Diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana. \"Jadi istilah Indonesia Emas, Superpower Baru, Kekuatan Kelima Dunia, memang harus ada dulu dalam mimpi kita. Harus jadi kosakata, sehingga kalau tidak ada dalam kata-kata, nggak akan terwujud dalam kenyataan, \" kata Fahri. Karena itu, untuk menjadikan kata \'Superpower Baru\' tersebut, sebagai kosakata sehari-hari, menjadi sangat penting. \"Kosakata ini akan terbawa dalam tidur kita, akan ada dalam arsitektur di mimpi kita. Kalau itu sudah ada, sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Jadi kosakata Superpower Baru harus kita gelorakan agar segera terwujud,\" ujarnya. Dalam rangka menggelorakan kata \'Superpower Baru\' sebagai kosakata sehari-hari, maka Partai Gelora memaknai perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 dirayakan dengan cara berbeda. \"Jika ada yang memaknai dengan lomba panjat pinang, makan krupuk dan sebagainya yang lucu-lucu. Kita memberikan makna secara berbeda, kita adakan semacam perbincangan kecil untuk men-setup, apa yang kita rancang untuk masa depan Indonesia,\" katanya. Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menegaskan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 atau menjadikan Indonesia Superpower Baru dunia, dibutuhkan tiga \'ledakan\' untuk mewujudkan hal itu. Yakni ledakan naratif, kapasitas kolektif, serta politik dan kepemimpinan. Menurut Fahri, ledakan naratif diperlukan, karena kita tengah mengalami krisis naratif. Artinya, belum ada hal yang disepakati untuk mewujudkan masa depan Indonesia. \"Makanya kita ingin memberikan sesuatu yang bertenaga, yaitu Superpower Baru, bukan sekadar istilah Indonesia Emas. Ini yang harus kita bongkar, kita diskusikan dan rekonstruksikan menjadi arsitektur masa depan Indonesia,\" jelasnya. Sedangkan ledakan kapasitas kolektif diperlukan untuk menghilangkan hal-hal yang intoleran, yang mengatasnamakan kebebasan dan demokrasi. \"Negara harus mengupgrade ruang publik, fokus membangun ruang civic education misalnya, jangan intoleran terus. Nah, civic education ini harus diisi betul-betul supaya ada kesadaran umum tentang ruang bersama itu,\" katanya. Sementara ledakan politik dan pemerintahan diperlukan untuk memberi ruang kepada perencanaan pembangunan jangka panjang. Artinya presiden pengganti harus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya. \"Menjaga republik sebesar Indonesia ini, tidak gampang, dan alhamdulilah sekarang sudah 78 tahun. Kita ini negara besar, bukan negara kecil. Bagaimana kita memimpinnya, bagaimana kepemimpinannya yang akan datang dalam memimpin, perlu ada keberlanjutan,\" katanya. Partai Gelora berharap hal ini dapat melahirkan kesadaran politik semua pihak, tidak hanya partai politik (parpol) untuk memulai satu kontestasi gagasan besar mengenai masa depan Indonesia. \"Kita berharap akan lahir kesadaran politik dari partai politik sendiri untuk memulai satu kontestasi gagasan besar dan mengkonsolidasi gagasan ini, supaya betul-betul bisa menjadi tangga naik bagi Indonesia,\" pungkasnya. Lompat Tiga Kali Lipat Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas 2016-2019 Prof Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia secara GDP (Produk Domestik Bruto) sudah masuk \'trillion dollar club\' atau melampaui 1 triliun dollar, kira-kira sekitar US$ 1,6 triliun. \"Menurut GDP negara-negara di dunia, kita sudah masuk negara G20, persisnya sekitar nomor 15. Kalau di ASEAN kita sudah jelas yang paling besar,\" kata Bambang. Sedangkan jika dilihat dari perkapita, Gross National Income (GNI) per kapita yang menjadi indikator, apakah suatu negara itu, kategorinya lower middle, upper middle, atau high middle. \"Indonesia, tepatnya hari ini 2023, baru naik kelas dari lower middle menjadi upper middle dengan GNI US$ 4.700 per kapita,\" ungkapnya. Jika melihat ukuran Indonesia, menurut Menteri Keuangan 2014-2016 ini, maka termasuk perekonomian yang kompleks, tapi juga penuh dengan prospek. \"Jadi kalau bicara Superpower dari sisi ekonomi, maka mau tidak mau dari GDP total minimal masuk lima besar. Dan waktu itu, kita proyeksikan 2045 masih mungkin tercapai,\" katanya. Namun, menurut Bambang, yang lebih menantang bagi Indonesia saat 100 tahun perayaan kemerdekaan pada 2045, adalah GNI-nya sudah harus di atas US$ 13.000. \"Maka secara gampangnya dalam 22 tahun ini, kita harus lompat tiga kali lipat. Nah, ini yang jadi tantangan berat kita. Kalau melihat sejarah perkembangan ekonomi berbagai negara di dunia banyak yang gagal dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap),\" katanya. Agar tidak gagal, Indonesia harus bisa \'mengawinkan\' kemajuan teknologi dengan kemampuan kita dalam mengolah sumberdaya alam. \"Kita harus bisa memaksimalkan nilai tambah yang bisa dihasilkan oleh sumberdaya alam tersebut. Jangan sampai istilahnya, kita kembali lagi jadi petani dan penambang. Kita harus jadi produk yang punya nilai tambah tinggi dan kompetitif di pasar internasional,\" katanya. Selain itu, untuk menjadi negara mau di 2045, Indonesia juga perlu memperbanyak enterpreneur atau pengusaha UMKM. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia masih sangat kecil, dan dari segi kualitas kalah jauh dari India. \"Indonesia perlu belajar dari India soal UMKM ini, sehingga bisa naik kelas menjadi pengusaha menengah atau besar. Jika kita punya penduduk 320 juta pada 2045, prediksi kami 70 persennya pengusaha menengah dan besar. Maka dia juga akan jauh lebih dewasa paham akan pentingnya politik, serta mapan secara bisnis. Inilah yang akan mendorong kemajuan ekonomi Indonesia,\" tegasnya. Dua Kunci Indonesia Sebaliknya, Pakar Hukum & diplomasi Internasional Prof Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan Indonesia memiliki modal untuk menjadi negara superpower. Ia mengatakan ada dua kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat. Dimana Indonesia harus mampu menawarkan ide-ide atau gagasan pada situasi di level internasional Hikmahanto menyontohkan langkah Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan negara G20. Saat itu, dirinya mengungkapkan Jokowi mampu menawarkan solusi konflik antara Rusia dan Ukraina. \"Pada waktu G20 beliau bisa, mempunyai strategi-strategi. Meskipun belum berhasil mengupayakan penyelesaian perang di Rusia dan Ukraina,\" ujarnya. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini menilai, dalam tempo 22 tahun kedepan merupakan pekerjaan besar Indonesia sebelum menjadi Superpower Baru pada 2045, Karena itu, ia berharap apa yang ditinggalkan para pemimpin kita agar tidak dinafikan oleh para pemimpin berikut. Jika selalu dinafikan, Indonesia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membangun. \"Yang ada hanya memindahkan pendulum jam dari kanan ke kiri, tapi bagaimana kita menata batu bata menjadi bangunan yang kuat,\" katanya. Hikmahanto juga berharap agar para birokrat harus tetap dipertahankan meski terjadi perubahan kekuasaan, karena mereka adalah ujung tombak dalam pembangunan. Sebab, sebagai aparatur sipil negara (ASN) mereka diminta netral, tidak boleh berpihak kepada partai politik atau pemimpin tertentu. \"Jadi untuk memastikan bahwa 2045, 22 tahun ke depan ke titik itu. Menurut saya para birokrat harus jangan diganggu begitu kan. Kebiasaan misalnya, saya jadi politisi ganti-ganti eselon 1 itu harus nggak boleh, karena mereka yang memegang visi,\" pungkasnya. (sws)
Anies Baswedan Tercebur di Waduk Setelah Dihantam Ketua RT
Jakarta, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tercebur di waduk setelah dihantam ketua RT, saat lomba gebuk bantal merayakan hari kemerdekaan RI di Jakarta, Kamis.“Kita senang, tapi yang nggak kalah penting semua senang. Sekampung senang,” kata Anies.Saat mengikuti lomba gebuk bantal, Anies kalah karena tercebur ke waduk setelah mendapat hantaman dari Ketua RT setempat, senyum terus dia lemparkan kepada para masyarakat. Tidak ada kecewa karena kalah. Seluruh warga juga tertawa saat Anies tercebur ke air.“Lomba-lomba 17-an itu lomba yang seru, yang penting senang! Paling favorit tarik tambang,” kata Anies, setelah Upacara HUT ke-78 RI bersama tetangga yang digelar di belakang rumahnya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.Anies mengikut dua lomba yang digelar di area Waduk Lebak Bulus yaitu tarik tambang yang menjadi favoritnya dan gebuk bantal.Keseruan langsung terlihat saat Anies beserta keluarga dan para tetangga mengikuti lomba. Seperti misalnya saat lomba tarik tambang, para warga cukup banyak yang mendukung Anies dengan meneriakkan yel-yel: “Pak Anies! Pak Anies!”Anies pun juga terlihat sangat menikmati lomba yang diikutinya itu. Saat lomba tarik tambang, Anies tertawa lepas dan senang ketika berhasil memastikan kemenangan timnya.Kemerdekaan adalah perayaan bagi seluruh rakyat, bukan sekedar perayaan simbolis. Begitu pesan yang ingin disampaikan Anies.“Kami di Lebak Bulus juga ikut merayakan kemerdekaan ini,” ujar Anies.Anies juga memberi pesan penting, bagaimana kita harus memaknai kemerdekaan.“Perjuangan masih panjang dan kita masih terus-menerus bekerja tapi kita harus mensyukuri kemajuan yang sudah kita dapat selama ini,” pesan Anies.(ida/ANTARA)
Jokowi Keluhkan Hilangnya Kesantunan, Padahal Dialah Penyebabnya
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior PIDATO kenegaraan 16 Agustus kemarin digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan keluhan. Keluhan tentang julukan “Pak Lurah” dan perihal hilangnya kesantunan. Baguslah kalau Jokowi menyadari itu. Tapi, yang lebih penting dari sekadar menyadari julukan-julukan untuk dirinya dan menipisnya kesantunan adalah apa penyebab itu terjadi? Mengapa publik memberikan begitu banyak julukan yang sebagian tak sedap didengar? Dan mengapa banyak orang meninggalkan kesantunan? Julukan “Pak Lurah” untuk Presiden Jokowi boleh dikatakan masih enak. Maaf ya Pak Jokowi, saya mau sebutkan di sini julukan-julukan lain yang banyak ditulis di media sosial. Antara lain julukan itu adalah “Jainuddin Ngaciro”. Lalu ada pula julukan pendek “Jae”, ada “Juki”, dan ada “Jokodok”. Kemudian ada “Mukidi”, ada “Wiwi”, ada pula julukan “Tukang Mebel”. Ada yang menyebut “Sarimin”, dsb. Nah, mengapa hanya di masa Anda ini saja seorang presiden diberi julukan yang kadang lucu tapi sebagian tak enak didengar? Mengapa presiden-presiden sebelumnya tak pernah diberi julukan oleh publik? Tentu ini perlu dijawab blak-blakan. Jawaban bisa macam-macam dan subjektif. Tapi ada satu kesamaan, bahwa julukan-julukan itu menunjukkan publik, sebagian besar, memang tidak respek kepada Anda. Mengapa begitu banyak yang tidak respek? Menurut dugaan saya pribadi, ini disebabkan oleh ketidakmampuan Anda memenuhi ekspektasi intelektualitas yang diharapkan publik. Orang merasa Anda tak pantas menjadi presiden –khusunya di periode kedua ini. Banyak orang yang yakin Anda menjadi presiden di periode kedua ini karena kecurangan pilpres 2019. Setelah protes berdarah terhadap kecurangan itu, publik akhirnya diam. Tetapi, Anda malah semakin ngawur. Korupsi merajalela. Ada korupsi 349 triliun Kementerian Keuangan. Ada korupsi impor emas batangan 189 triliun. Ada 93 triliun korupsi di berbagai BUMN asuransi. Upaya pemberantasan korupsi bukan diperkuat. Anda malah melemahkan KPK. Dan kasus-kasus korupsi digunakan untuk pemerasan politik. Sekarang, Anda tidak memihak rakyat. Sebaliknya Anda mempermudah pengurasan SDA melalui operasi tambang legal yang penuh permainan dan tambang ilegal yang penuh dengan bandit-bandit. Anda bikin berbagai proyek instrastruktur berbiaya mahal yang belum diperlukan rakyat. Misalnya, kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pembengkakan biaya dalam jumlah besar, yang kemudian Anda bebankan ke APBN. Lain lagi beberapa bandara mahal yang tidak berfungsi. Anda paksakan pembangunan jalan tol yang sebagian belum mendesak keperluannya. Di pihak lain, Anda tak peduli dengan seluruh jalan rakyat, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten, yang kini rata-rata rusak berat. Padahal, sebagian besar rakyat menggunakan jalan yang hancur-lebur itu. Banyak lagi kebijakan Anda yang tak memihak rakyat. Aneh dan terasa ada pembodohan. Tambang nikel China di Morowali dan beberapa lokasi lainnya berlangsung bagaikan lokasi-lokasi itu menjadi koloni Beijing. Semua inilah yang memicu rakyat, publik, menjadi frustrasi dengan Anda, Pak Presiden. Mereka hanya bisa memberikan julukan-julukan yang dimaksudkan sebagai pelampiasan kedongkolan mereka. Beginilah proses kemunculan berbagai julukan itu. Mereka takut menggunakan nama asli Anda ketika menulis komentar-komentar pedas. Rakyat heran. Kebijakan Anda menyusahkan rakyat sendiri tapi menyenangkan orang China. Dan cenderung menunjukkan kebodohan. Tentu saja wajar rakyat, minus buzzer Anda, menjadi tidak hormat kepada Anda. Rocky Gerung dengan uacapan “bajingan yang tolol” itu harus diakui sebagai puncak kehilangan kesantunan seperti yang Anda curhatkan di MPR, kemarin. Ini hendaklah dilihat sebagai puncak frustrasi publik. Sebab, selama ini kritik-kritik santun tidak dipedulikan. Akhirnya, level kritik itu harus dinaikkan kadar diskursusnya oleh Bung Rocky. Anda, Pak Jokowi, memancing publik untuk meninggalkan kesantunan. Karena Anda pun tidak punya kesantunan itu. Lihat saja beberapa kali unjuk rasa publik yang Anda sepelekan atau bahkan Anda hina. Anda seharusnya membatalkan jadwal apa pun juga demi menghadapi unjuk rasa buruh 10 Agustus yang lalu. Beberapa kali unjuk rasa sebelumnya juga tidak Anda pedulikan. Apakah ini santun? Jadi, kalau Anda merasa kesantunan mulai luntur, itu adalah cerminan dari ketidaksantunan Anda sendiri kepada rakyat. (*)
Satu Visi, Idham Maulana Mendukung Abdul Bari menjadi Ketua Ikatan Alumni Teknik Geologi ITB
Jakarta, FNN - Tokoh muda Ikatan Alumni ITB, Idham Maulana menyerukan rekan-rekannya yang dulu mendukungnya untuk mendukung Abdul Bari untuk menjadi Ketua Ikatan Alumni Teknik Geologi (IAGL) ITB di Kongres 2023. “Saya mengajak teman-teman alumni Teknik Geologi ITB di berbagai angkatan agar bersama-sama memenangkan Abdul Bari dalam Kongres 26 Agustus 2023 nanti.”, ujar Idham ketika dimintai keterangan. Idham merupakan alumni Teknik Geologi ITB angkatan 2010 yang sempat dikabarkan ikut dalam kontestasi pemilihan ketua IAGL ITB. Dia mengklaim memiliki hampir 200 pendukung yang mayoritas adalah alumni muda. Berdasarkan keterangannya tersebut, Idham mengungkapkan alasannya mendukung Abdul Bari di Kongres 2023 ini. “Gagasan pelaksanaan Intimacy to IAGL ada di Abdul Bari.\", katanya. Dia menjelaskan, tingginya kekhidmatan Abdul Bari untuk meningkatkan intimacy atau keakraban alumni Teknik Geologi ITB adalah visi yang sesuai dengan visinya. Kata dia, Abdul Bari selama ini telah melakukan langkah-langkah teknis dan taktis untuk melaksanakan gagasan besar itu. “Artinya, dalam menjaga dan meningkatkan keakraban alumni itu harus pararel dengan intensitas silaturahmi. Dengan kata lain, keakraban alumni bukan dijadikan sebagai realitas saja tetapi juga menjadi aktualitas.\", jelas Wakil Kepala Lembaga Pengendalian Kebijakan dan Sumber Daya Alumni Pengurus Pusat IA-ITB ini. Idham menambahkan, Abdul Bari memiliki gagasan yang orisinal. Dan pendukung Abdul Bari diisi oleh kolaborasi alumni senior yang kaya pengalaman dan alumni muda yang penuh energi. “Di samping gagasan orisinal dari Abdul Bari, inklusifitas dari Abdul Bari juga nyata. Karena itulah maka saya yakin bahwa pelaksanaan Intimacy to IAGL akan dapat diwujudkan.\", paparnya. (sws).
Hilirisasi Nikel, Faisal Basri, Septian Hario Seto, dan Penyiaran Berita Bohong!
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Simpang siur mengenai manfaat hilirisasi terus bergulir. Menunjukkan pemahaman yang sangat minim untuk hal yang sangat sederhana. Kalau sudah demikian, bagaimana negara mau maju! Penjelasan terkait manfaat hilirisasi dapat dijelaskan secara sederhana, dengan menggunakan contoh sederhana. Asumsi, tahun 2014 belum ada hilirisasi. Produksi dan ekspor bijih nikel sebanyak 100.000 ton (ekuivalen produk olahan nikel) per tahun. Harga bijih nikel 30 dolar AS per ton. Nilai ekspor, atau nilai ekonomi, menjadi 3 juta dolar AS (= 100.000 x 30 dolar AS). Tahun 2022, produksi bijih nikel naik menjadi 1 juta ton (ekuivalen produk olahan nikel). Anggap harga bijih nikel sama, yaitu 30 dolar AS per ton. Case 1: tidak ada hilirisasi (smelter). Berapa manfaat hilirisasi? Karena tidak ada hilirisasi, tentu saja manfaat hilirisasi nihil. Tetapi nilai ekspor, atau nilai ekonomi, melesat menjadi 30 juta dolar AS (= 1 juta ton x 30 dolar AS). Artinya, manfaat ekonomi naik 27 juta dolar AS (30 juta - 3 juta), atau 900 persen. Kenaikan atau manfaat ekonomi ini berasal dari kenaikan produksi bijih nikel. Bukan kenaikan dari hilirisasi. Case 2: berlaku larangan ekspor bijih nikel, ekspor harus melalui proses pemurnian smelter, atau hilirisasi. Anggap harga nikel olahan (setelah pemurnian) sebesar 80 dolar AS per ton Pertanyaannya, berapa nilai manfaat hilirisasi? Sebelumnya sudah dijelaskan, produksi bijih nikel sudah dalam kuantitas ekuivalen produk olahan nikel. Artinya, jumlah bijih nikel sebanyak 1 juta ton (ekuivalen produk olahan nikel) ekuivalen dengan 1 juta ton produk olahan nikel, dengan harga 100 dolar AS per ton. Artinya, dengan hilirisasi, nilai ekspor menjadi 80 juta dolar AS (= 1 juta ton x 80 dolar AS). Sekali lagi, berapa nilai manfaat hilirisasi? Ekspor bijih nikel tahun 2014 sebesar 3 juta dolar AS; kemudian, ekspor produk olahan nikel tahun 2022 mencapai 80 juta dolar AS; Perhitungan pemerintah mengatakan, manfaat hilirisasi pada 2022 mencapai 77 juta dolar AS dibandingkan 2014! Yaitu, 80 juta dolar AS (ekspor 2022) dikurangi 3 juta dolar AS (ekspor 2014)! Apakah seperti itu? Ekspor 2022 sebesar 80 juta dolar AS terdiri dari dua komponen: 2.1 Berasal dari produksi bijih nikel (aktivitas ekstraksi) sebesar 30 juta dolar AS; dan 2.2 Kenaikan nilai tambah hilirisasi sebesar 50 juta dolar AS. Artinya, nilai manfaat hilirisasi hanya 50 juta dolar AS! Bukan 77 juta dolar AS! Karena, kalau tidak ada hilirisasi, negara masih bisa ekspor bijih nikel senilai 30 juta dolar AS. Sedangkan kenaikan ekspor sebesar 77 juta dolar AS dinamakan kenaikan (manfaat) ekonomi. Bukan kenaikan manfaat hilirisasi. Kenaikan total manfaat ekonomi tersebut, 77 juta dolar AS, terdiri dari kenaikan manfaat ekonomi ekstraksi (tambang mentah) sebesar 27 juta dolar AS, dan kenaikan manfaat hilirisasi sebesar 50 juta dolar AS. Semoga jelas. Yang kemudian menjadi heboh, Faisal Basri mengatakan bahwa 90 persen manfaat hilirisasi nikel, dalam contoh ini senilai 50 juta dolar AS, dinikmati oleh pihak China. Untuk itu, akan dijelaskan di tulisan selanjutnya. Tetapi, Pernyataan Faisal Basri kemudian dibantah oleh seorang anak muda yang brilian, namanya Faisal Seto atau Septian Hario Seto, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Saya berprasangka, sanggahan Faisal Seto, terkesan sebagai upaya untuk “mempermalukan” Faisal Basri. Seolah-olah, Faisal Basri tidak mengerti permasalahan sehingga harus dikoreksi oleh seorang anak muda. Saya berprasangka, sanggahan Faisal Seto, atas tulisan Faisal Basri, sejenis sanggahan ala buzzer, tapi versi baru, ada orangnya, yaitu seorang milenial yang brilian. Pertanyaannya, apakah semua sanggahan Faisal Seto murni dari dirinya sendiri? Karena, membaca kronologis sanggahan Faisal Seto yang (seolah-olah) spontan, ditulis di atas pesawat terbang, seperti diuraikan Dahlan Iskan, terasa aneh dan menimbulkan tanda tanya besar. Antara lain dari mana Seto mendapatkan data yang sangat detail tersebut di atas pesawat? Dan kapan? https://disway.id/amp/718902/faisal-seto Karena waktu kejadian tidak sinkron dengan cerita. Alibi tidak matched. Kronologis polemik hilirisasi nikel sebagai berikut. Jokowi bantah pernyataan Faisal Basri pada 10 Agustus 2023, dua hari setelah Faisal Basri bicara di seminar nasional pada 8 Agustus 2023 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230808140000-92-983397/faisal-basri-sebut-90-persen-untung-hilirisasi-nikel-dinikmati-china/amp https://ekonomi.republika.co.id/berita/rz64sw490/jokowi-bantah-faisal-basri-soal-hilirisasi-yang-disebut-menguntungkan-china Satu hari kemudian, 11 Agustus 2023, sanggahan Faisal Seto beredar di berbagai media, antara lain CNN Indonesia, dimuat pada 12 Agustus 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230811180728-85-985044/deputi-luhut-bantu-jokowi-balas-kritik-hilirisasi-nikel-faisal-basri/amp Menurut Dahlan Iskan, Faisal Seto menulis sanggahan di pesawat, dalam perjalanan dari Brazil, Washington, kembali ke Jakarta. Artinya, Faisal Seto masih di angkasa pada 10 Agustus 2023. Lalu kapan Luhut dan rombongan, termasuk Faisal Seto, pergi ke Brazil, dan kapan kembalinya? Intinya, di mana Seto berada antara 8-11 Agustus 2023, ketika kasus hilirisasi Faisal Basri menjadi polemik? Di Brazil, Jakarta, atau diudara? Lalu kapan Seto dapat data yang sangat detil itu? Semoga Dahlan Iskan berkenan menjelaskan lebih detil. Terlepas dari itu semua, sebaiknya ada diskusi langsung antara Faisal Basri dengan anak muda brilian tersebut, Faisal Seto. Semoga keduanya berkenan. Dan yang terpenting, semoga tidak ada yang menyiarkan berita bohong. Karena bisa diancam hukuman 10 tahun. —- 000 —-
Jakarta Guyub, Upaya BroNies Merangkai Kembali Serpihan Kemerdekaan Indonesia yang Terserak
Oleh Yusuf Blegur - Ketua Umum DPP BroNies DIRGAHAYU Indonesia, 78 tahun rakyat belum bisa dibilang sepenuhnya merdeka. Masih banyak di sana-sini kehidupan orang-orang kecil yang identik terjajah. Terpinggirkan, terampas dan tertindas, itulah realitas kehidupan rakyat tak berpunya di seantero republik. Saban tahun negara bagai merayakan momen tujuh belasan yang sejatinya jauh dan bertolak-belakang dari makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pun bagi warga Jakarta, kehidupan di ibukota negara itu, masih bergulat dengan urusan pemaknaan dari apa dan tujuan merdeka. Sebuah sentuhan kemerdekaan yang berkorelasi dengan kotanya, warganya dan pemimpinnya. Selain menjadi influencer bagi kota-kota lainnya, Jakarta juga menjadi barometer politik nasional. Baik buruknya Indonesia, bisa dilihat dari baik buruknya Jakarta. Seperti Anies yang menjadi gubernur Jakarta periode 2017-2022, ia kerap menyoal substansi kemerdekaan. Buat apa merdeka, kalau rakyat tak punya tanah. Buat apa merdeka kalau rakyat masih susah mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Buat apa merdeka kalau kekayaan negara habis dikuras bangsa asing. Buat apa merdeka kalau pemimpinnya gemar korupsi dan pejabatnya hobi pada yang mudharat. Buat apa merdeka kalau sesama anak bangsa saling bertikai, konflik dan bermusuhan serta memicu disintegrasi nasional. Masih banyak lagi segudang kontradiksi dari perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang seremonial dan artifisial, yang tak lebih dari sekedar permainan, hiburan dan kegembiraan sesaat. Kata merdeka, yang telah lama kehilangan nasionalisme dan patriotisme di dalamnya. Sebagai bagian dari refleksi dan evaluasi kegetiran itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) BroNies (Relawan Bro Anies) terpanggil melakukan kegiatan deklarasi dan pelantikan pengurusnya seiring Panggung Kemerdekaan di Plaza Tugu Proklamasi. Acara yang dikemas dengan Temu Kangen Warga Jakarta dan mantan Gubernur Jakarta itu, menampilkan Karnaval Kebudayaan dan Kebhinnekaan, beragam pentas kesenian tradisional, senam kreasi massal dll. Dengan menghadirkan Anies Baswedan dan para mantan gubernur Jakarta, beberapa aktifis dan tokoh nasional. Even sekaligus gerakan yang sarat pesan dan nilai-nilai perubahan, yang dilakukan BroNies pada tgl 19 Agustus 2023 mendatang di Tugu Proklamasi. Di antaranya memiliki tujuan antara lain sbb: 1. Menghembuskan spirit persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekayaan nasional dari Jakarta hingga menyeluruh seantero negeri. 2. Membangun budaya guyub, solid dan toleransi warga Jakarta meski lekat dengan keberagaman dan plurailtas. 3. Membangkitkan semangat kebhinnekaan dan kemajemukan yang menjadi penopang fundamental sebagaimana dituangkan dalam nilai-nilai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. 4. Melakukan penyegaran dan relaksasi sosial sekaligus berbagi edukasi bersama seluruh warga Jakarta tentang nasionalisme dan patriotisme, melalui pentas seni budaya nusantara dalam momen perayaan HUT Kemerdekaan RI. 5. Mengokohkan silaturahim dan persaudaraan para pemimpin dan tokoh tokoh dengan warga Jakarta. Hal tersebut penting dan signifikan melahirkan kultur kesetaraan dan keadilan bagi sesama warga Jakarta khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. (*)
TNI AD Membentangkan Merah Putih 110x50 Meter di Glamping Kota Nusantara
Penajam, FNN - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membentangkan bendera Merah Putih berukuran 110 meter x 50 meter di Glamping kawasan Kota Nusantara, ibu kota negara baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. \"Bendera Merah Putih raksasa dibentangkan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus merupakan simbol bahwa Kalimantan Timur siap untuk NKRI,\" kata Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 091 Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigadir Jenderal (Brigjend) TNI Yudhi Prasetiyo di Penajam, Kamis. Sebagai masyarakat Kalimantan Timur harus bangga menyambut pemindahan dan pembangunan IKN, lanjut dia, karena Kota Nusantara merupakan kota masa depan untuk rakyat Indonesia. Pembentangan bendera Merah Putih ukuran besar tersebut sebagai upaya TNI AD mendukung masyarakat agar bersemangat memajukan negara dan bangsa Indonesia. Kegiatan bentang bendera Merah Putih 110 meter x 50 meter juga sebagai peringatan berharga mengenang pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. TNI AD dengan segala kendala mampu membentangkan bendera Merah Putih raksasa di Glamping kawasan Kota Nusantara, kata dia, sebagai bentuk semangat memajukan Indonesia seiring pembangunan IKN. \"Bentang bendera ukuran besar membawa pesan menumbuhkan jiwa dan semangat bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang berada di kawasan IKN,\" tambahnya. Pembentangan bendera Merah Putih 110 meter x 50 meter dilakukan saat detik-detik Proklamasi, berlangsung tertib dan khidmat, dipimpin langsung Danrem 091 Aji Surya Natakesuma Brigjend TNI Yudhi Prasetiyo diikuti keluarga besar Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Hartono Basuki turut hadir menyaksikan pembentangan bendera Merah Putih raksasa di Glamping kawasan Kota Nusantara. Ratusan peserta juga ikut memeriahkan bentang bendera Merah Putih ukuran besar itu, terdiri dari komunitas motor, pelajar dan masyarakat Kecamatan Sepaku, serta diwarnai dengan lagu-lagu Iwan Fals. Bendera Merah Putih berukuran 110 meter x 50 meter dibentangkan dengan melibatkan lebih kurang 250 prajurit TNI AD, dengan persiapan selama dua pekan, demikian Yudhi Prasetiyo.(sof/ANTARA)
Prajurit TNI Diingatkan Kembali Agra Tidak Masuk Politik Praktis
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengingatkan kembali kepada para prajurit bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak masuk politik praktis.Laksamana Yudo memerintahkan para prajurit tetap netral selama tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berlangsung secara serentak pada tahun 2024.\"Netralitas TNI merupakan wujud nyata bahwa TNI tidak ingin kembali ke politik. TNI secara tegas tidak masuk ranah politik praktis,” kata Panglima TNI dalam amanatnya yang dibacakan oleh Asisten Logistik Panglima TNI Mayjen TNI Yustinus Peristiwanto saat upacara HUT Ke-78 RI di Mabes TNI, Jakarta, Kamis, .Oleh karena itu, Panglima meminta seluruh prajurit untuk berhati-hati dan bijak dalam bersikap, termasuk saat menggunakan media sosial (medsos).\"Maka, tak henti-hentinya saya mengingatkan kembali kepada segenap prajurit dan PNS TNI sekalian harus tetap hati-hati dan cermat terhadap penggunaan media sosial. Bijaklah dalam menggunakan medsos. Ingat jarimu adalah nasibmu,\" kata Laksamana Yudo.Ia mengatakan bahwa prajurit agar senantiasa mengamalkan Saptamarga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Hal ini merupakan wujud komitmen moral prajurit dalam membantu meringankan kesulitan masyarakat. Sementara itu, untuk para PNS TNI, Panglima mengingatkan mereka untuk senantiasa mengamalkan isi Panca Prasetya Korpri.\"Jadilah prajurit atau PNS yang patriotik, kehadiran kalian adalah bagian penting bagi eksistensi NKRI,\" kata Yudo Margono.Dalam kesempatan yang sama, Panglima juga berpesan kepada para prajurit untuk ikut menjaga kerukunan bangsa. Soliditas dan sinergitas menjadi bekal untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang mungkin terjadi ke depannya.\"TNI harus menjadi perekat kemajemukan bangsa karena TNI merupakan garda depan dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan kebinekaan sehingga bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang utuh, kuat, dan tangguh,\" ujar Panglima TNI.Terakhir, Panglima juga mengajak para prajurit dan PNS TNI untuk turut serta mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan tradisi dan nilai-nilai perjuangan para pahlawan karena itu wujud penghormatan kepada mereka yang rela berkorban untuk kemerdekaan Indonesia.(sof/ANTARA)
Jihad Merawat Kemerdekaan, Refleksi Kemerdekaan RI ke-78
Oleh Asrorun Ni’am Sholeh - Guru Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta RASA syukur hendaknya senantiasa kita ungkapkan manakala perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) diperingati setiap Agustus. Tidak terasa, umur Indonesia sudah menginjak 78 tahun yang artinya sudah banyak menorehkan sejarah, pengalaman, prestasi, suka dan duka serta harapan kita secara kolektif sebagai warga negara. Lebih lima tahun berturut, setiap tanggal 1 Agustus, Presiden RI memulai bulan kemerdekaan dengan Dzikir Akbar di Istana Negara. Ini sebagai bentuk kesyukuran dan kesadaran tentang hakekat kemerdekaan yang kita rayakan hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah karena rahmat dan karunia Allah SWT. Jihad adalah kata kunci ketika pekik takbir Bung Tomo mempertahankan Surabaya dari kembalinya negara-negara penjajah. Ini salah satu buah dari peran Rais Akbar (Pemimpin Tertinggi) Nahdhatul Ulama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy’ari yang melahirkan Resolusi Jihad. Di kemudian hari, untuk memperingati momentum heroik itu, lahir Hari Santri yang diperingati secara nasional pada 22 Oktober setiap tahunnya. Ditetapkan juga oleh Presiden Joko Widodo. Penerus bangsa harus meneruskan jihad merawat kemerdekaan ini. Sebuah makna yang dalam dan penuh dengan tafsir kontemporer dalam pelaksanaannya. Jihad yang berarti bersungguh-sungguh sangat relevan diterapkan dalam setiap lini kehidupan manusia untuk menjaga dan meneruskan perjuangan kemerdekaan. Seorang guru berjihad ketika dia berangkat ke sekolah untuk mengajar siswa-siswi mereka. Seorang dokter juga berjihad ketika ke rumah sakit untuk mengobati pasien. Seorang polisi pun berjihad ketika tiba di kantornya untuk mengatasi berbagai tumpukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Demikian juga tentara, pengacara, aparatur sipil negara dan jabatan lainnya, sesungguhnya mereka bisa disebut sebagai mujahid manakala menuntaskan amanah yang diberikan kepada mereka. Kita akan menjadi bangsa yang besar jika mampu merawat kemerdekaan ini dengan bersungguh-sungguh. Rasa syukur harus ada dalam sanubari kita ketika mengingat bagaimana penderitaan kakek nenek kita di zaman penjajahan. Tasyakkur tersebut menjadi semakin penting, ketika pasca proklamasi kemerdekaan hingga hari ini, kita dikaruniai tegaknya kepemimpinan negara yang menjamin rasa aman dan nyaman, bebas menjalankan aktivitas keagamaan, dan dapat terjaminnya rasa aman, serta dapat terpenuhinya sandang, pangan, papan. Salah satu tujuan pemerintahan adalah menjamin tegaknya agama dan terurusinya urusan dunia kita, sebagaimana disebutkan Imam al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Kepemimpinan (Imamah) itu dibangun untuk pengganti (fungsi) kenabian dalam menjaga agama serta mengurusi urusan duniawi. Tiga Jihad Kontemporer: Jihad Digital, Konstitusi dan Reformasi Dalam konteks kontemporer merawat kemerdekaan sejatinya dapat dilakukan dengan tiga jenis jihad yang relevan untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan. Pertama, jihad digital yang telah membuat kehidupan kenegaraan kita sudah demikian dipengaruhi oleh pesatnya teknologi informasi. Kemerdekaan RI dicoreng oleh perilaku tidak baik dari banyak kalangan, khususnya dikaitkan dengan kehidupan media sosial. Pesatnya teknologi informasi mewarnai kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Setiap kita perlu menjadi mujahid digital, untuk memastikan seluruh konten digital berisi hal yang baik dan bermanfaat. Setiap konten yang kita produksi atau kita sebar lewat jemari kita adalah konten yang mempersaudarakan, bukan memecah belah; mendatangkan manfaat, bukan mafsadat, konten yang mengajak kebaikan, bukan mengejek dan menjelekkan, menjauhi prasangka, apalagi ghibah, fitnah, dan dusta. Kita adalah saudara dalam keimanan, kebangsaan, kenegaraan dan kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kita membunuh karakter seseorang lewat media sosial, entah itu pejabat negara atau warga biasa. Alquran telah memberi petunjuk bagaimana menjijikkannya orang-orang yang melakukan adu domba. Dalam QS Al-Hujurat ayat 12, orang-orang yang seperti itu digambarkan sebagai pemakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah hal ini menjijikkan? Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kita untuk bertutur kata yang baik. Dalam kehidupan sekarang ini, bertutur kata yang baik juga bisa dikategorikan sebagai membuat meme yang baik dan mengunggah konten yang positif. Tentunya, hal menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah. “Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: \"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.\" (HR. Bukhari dan Muslim).” Kedua, jihad konstitusi yang penting mendapat perhatian kita semua. Untuk menciptakan iklim yang baik, maka dibutuhkan aturan main yang baik pula. Konstitusi dan perundang-undangan memainkan peran strategis bagaimana kehidupan bernegara dan berbangsa kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan para founding fathers. Kita wajib menjaga kesepakatan nasional dengan mentaati aturan yang tidak bertentangan dengan syariat. Saat ini, era penjajahan fisik telah berlalu, tetapi agresi dalam bentuk lain tetap mengancam, seperti dalam bidang pemikiran, ekonomi, pendidikan, moral, sosial, dan budaya. Berbagai skenario pelemahan eksistensi negara dilancarkan secara sistematis, misalnya dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang secara jangka panjang akan memperlemah negara. Jihad konstitusi untuk memastikan tetap tegaknya NKRI dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap aturan yang bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus ditolak, karena itu berarti membelokkan tujuan kemerdekaan Indonesia. Hal yang baik kita jaga dan kita pertahankan, sementara hal yang buruk kita koreksi dan kita perbaiki. Tatanan masyarakat bangsa yang semakin terbuka meniscayakan terjadinya kontestasi dan perang pengaruh, di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Munculnya kampanye LGBT, perkawinan sesama jenis, perkawinan beda agama, penodaan agama atas nama kebebasan. Di bidang ekonomi, muncul tantangan liberalisme ekonomi yang mengancam prinsip keadilan. Terkait dengan hal ini, perlu jihad konstitusi dalam upaya memperkokoh kedaulatan bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada hakekatnya adalah wujud perjanjian kebangsaan (al-mitsaq al-wathani) yang berisi kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Hal itu ditempuh melalui serangkaian perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pejuang, terutama para ulama dan syuhada. Perjuangan tersebut dilakukan demi mengikhtiarkan terwujudnya tata aturan yang menjamin terpeliharanya keluhuran agama serta kesejahteraan bagi penduduk negara-bangsa ini. Karenanya kita memiliki kewajiban untuk menjaga komitmen dan kesepakatan tersebut. Dalam hal perkawinan, UU kita sudah secara jelas mengatur bahwa perkawinan dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan, serta dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Karenanya, tidak ada ruang praktek perkawinan sejenis dan perkawinan beda agama di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Atas dasar itu pula, Mahkamah Agung, pada 17 Juli 2023 menerbitkan Surat Edaran Nomor 2/2023 yang intinya Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dan ini sejalan dengan UU Perkawinan. Ketiga, jihad reformasi yang harus terus digelorakan dalam sanubari kita. Jihad ini menjadi komitmen untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan terus melakukan perbaikan. Tidak lama lagi bangsa kita akan hajat politik lima tahunan, pemilihan umum untuk memilih Presiden dan anggota DPR serta DPRD. Dalam rangka meneruskan perjuangan kemerdekaan, kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dan mewujudkan kondisi yang harmonis serta tetap penuh persaudaraan. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, kepemimpinan dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Kita memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih dengan memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Hak pilih yang dimiliki setiap individu kita sebagai muslim adalah amanah, yang harus ditunaikan secara baik sebagai wujud tanggung jawab ketuhanan dan tanggung jawab kebangsaan. Allah SWT berfirman dalam Surat al-Nisa ayat 58, ” “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”. (*)
POPULER
