ALL CATEGORY

Dedi Mulyadi Menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra

Purwakarta, FNN - Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang memberi tugas baru di Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.\"Terima kasih Pak Prabowo atas kepercayaan tersebut,\" kata Dedi dalam sambungan telepon, di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu.Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (18/8), di Semarang, memperkenalkan Dedi Mulyadi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dalam sebuah kegiatan dengan para Relawan Prabowo-Budiman Sujatmiko Bersatu (Prabu).Terkait hal tersebut, Dedi memastikan kalau tugas barunya akan dijalankan sebaik-baiknya, yakni untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Partai Gerindra pada Pemilu 2024.\"Saya akan mengemban tugas ini serta memenangkan Pak Prabowo dan Partai Gerindra pada pemilu nanti, baik di tingkat Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia,\" katanya.Prabowo Subianto merupakan salah satu kandidat capres pada Pemilu 2024. Selama ini, Dedi telah mengampanyekan hal tersebut dalam kunjungannya ke berbagai daerah.Sebelum bergabung ke Partai Gerindra, Dedi Mulyadi merupakan politisi Golkar.Selama di Partai Golkar, Dedi pernah menjadi anggota DPRD Purwakarta dan sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Purwakarta.Selain itu, pria yang memiliki ciri khas iket Sunda itu pernah menjabat Ketua Partai Golkar Purwakarta dan Ketua Partai Golkar Jabar.Kemudian menyatakan mundur dari Partai Golkar pada 11 Mei 2023 dan memutuskan bergabung ke Partai Gerindra.(ida/ANTARA)

Merdeka atau Setengah Mati?

Oleh Arief Sofiyanto - Wartawan Senior Tepat tanggal 17 Agustus 2023 adalah Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Menurut kamus KBBI, merdeka adalah bebas dari penjajahan dan sebagainya. Sudahkah bangsa kita merdeka? Merdeka itu saat anak cucu diwarisi kemakmuran, bukan diwarisi utang yang berlimpah oleh negara. Sayangnya, Indonesia belum merdeka dari utang. Bahkan jumlahnya terus menumpuk. Utang pemerintah mencapai Rp7.805,19 triliun per Juni 2023 sesuai data Kementerian Keuangan. Namun, saat menyampaikan pidato RAPBN 2024 serta Nota Keuangan di gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan pada Rabu (16/8/2023), Presiden Jokowi menyatakan utang Rp7.805,19 triliun masih cukup aman meski, naik jika dibandingkan utang Mei 2023 senilai Rp7.787,51 triliun. Jumlah utang yang terus menumpuk/membengkak akan membebani generasi mendatang. Seperti potongan puisi \"Jangan Teriak Merdeka..., Malu Kita\" karya Taufiq Ismail: ”Negeri ini masih dicekik ribuan triliun utang. Jika negeri ini telah mampu melunasi utang itu...,  Silakan teriak merdeka...!, Jika belum mampu..., lebih baik diam dan berpikir..., Malu kita”. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas”..., Terasa berat untuk bisa hidup layak..., Bahkan harga-harga terus merangkak naik..., Ditambah pajak yang kian mencekik..., Jika masih meluas kemiskinan..., Jangan teriak merdeka...!, Lebih baik diam dan berpikir..., Malu kita”. Faktanya utang luar negeri pemerintah Indonesia masih segunung. Andaikan utang luar negeri di akhir pemerintahan Presiden Jokowi pada Oktober 2024 nanti mencapai Rp10.000 triliun, maka setiap warga negara Indonesia (termasuk bayi baru lahir) harus ikut menanggung utang Rp37.000.000 (Rp37 juta). Artinya, setiap bayi baru lahir di Indonesia harus ikut menanggung utang Rp37 juta. Padahal negara-negara luar memberi bonus bagi setiap bayi baru lahir. Setiap bayi yang baru lahir di Finlandia mendapat bonus uang Rp155 juta. Setiap bayi yang baru lahir di Singapura diberi bonus $5.000 atau sekitar Rp750 juta, seperti dilansir The Straits Times, Jumat (28/6/2023). Di Perancis tunjangan termasuk hibah kelahiran €950, sekitar Rp14 juta, diikuti dengan tunjangan anak bulanan dan tunjangan keluarga yang beragam. Bayi lahir di Yunani dapat bonus Rp30 juta dari Pemerintah. Setiap bayi baru lahir di Qatar diberi rumah dan mobil oleh Pemerintah. Bayi lahir di Brunei dapat bonus jutaan dan tunjangan lain-lain. Yang jelas ukuran merdeka secara ekonomi adalah Indonesia sudah bebas alias tidak tergantung utang luar negeri. Demikian juga rakyat bebas dari tekanan ekonomi, bebas dari utang yang mencekik, bebas mengemukakan pendapat dan lain-lain. Sasaran terakhir merdeka harus mewujudkan rakyat makmur dan sejahtera. Ada juga pendapat bahwa merdeka itu kalau keadaannya lebih baik dibanding zaman penjajahan sebelum merdeka. Kalau sama saja seperti rakyat dicekik pajak yang tinggi, kebebasan pendapat dibatasi, dan lain-lain, itu namanya belum merdeka. Tampaknya untuk merdeka bebas mengemukakan pendapat yang dijamin konstitusi belum sepenuhnya dilaksanakan penguasa. Karena masih banyak penangkapan dan penahanan terhadap oposisi dari pemerintah, sementara korupsi malah merajalela. Sekali lagi mengutip potongan puisi \"Jangan Teriak Merdeka, Malu Kita\" karya Taufiq Ismail: ”Demokrasi korporasi mencengkran negeri ini..., Keuangan yang maha kuasa..., Korupsi menjadi budaya..., Kolusi makin menganga..., Kerugian uang rakyat tak terkira..., Jika perilaku ini masih mewarnai bangsa..., Jangan teriak merdeka...!, Lebih baik diam dan berpikir..., Malu kita”. Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, bahwa jika korupsi di sektor pertambangan bisa ditutup, maka setiap orang bisa mendapatkan uang senilai Rp 20-an juta tanpa harus bekerja. Hal itu disampaikan Mahfud mengutip perkataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu yang lalu pada saat melakukan diskusi dengan seorang ahli dari Amerika Serikat (AS) mengisahkan celah korupsi tahun 2013 - 2014. \"Ada informasi dari pak Abraham Samad yang mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini, kita bisa menghapus celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp 20 jut tanpa kerja,\" ungkap Mahfud MD beberapa waktu lalu. Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo membeberkan, dugaan korupsi di era kini lebih besar dari era-era sebelumnya. Ia sebut korupsi PT Asabri Rp23,74 triliun, PT Jiwasraya Rp13,7 triliun, e-KTP Rp2,3 triliun, TPP Rp37,8 triliun, Covid Rp1,02 triliun, BTS Rp8 triliun, dan lain-lain. Total kerugian negara Rp93,32 triliun. \"Ini fenomena gunung es, baru yang ketangkap saja. Yang belum ketangkap, lebih besar lagi,\" ungkap mantan Panglima TNI ini. Merdeka mempunyai makna bila rakyat Indonesia bisa menikmati hasil kemerdekaan sesuai cita-cita mendirikan NKRI menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Negara Qatar yang penghasilanya terutama dari minyak hidup makmur, di mana setiap bayi lahir sudah mendapat rumah, mobil, penghasilan, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis berbeda dengan sebagian besar rakyat Indonesia dengan sumber daya alam (SDA) terbesar nomer 4 di dunia yang cukup puas dengan UMK sangat minim, kemiskinan (pengangguran), kebodohan (tidak sekolah). Hal ini terjadi karena banyak anak bangsa yang berkhianat dan berkolaborasi dengan pengusaha hitam serta asing yang ingin merampok SDA. Dengan maraknya PHK dan pengangguran serta kurangnya lapangan kerja tapi harga-harga meroket, membuat rakyat semakin tertekan biaya ekonomi. Bahkan tak cuma negara yang pinjam utang luar negeri, namun rakyat juga terjerat utang pinjaman online (pinjol). Di Jakarta saja, jutaan warga tercatat masih berutang Rp10,35 triliun pada perusahaan teknologi finansial (tekfin) atau yang akrab disebut pinjaman online (pinjol). Angka itu berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2023. Jumlah ini turun 3,9 persen dari Maret 2023 yang mencapai Rp10,79 triliun. OJK juga mencatat utang tersebut berasal dari 2,38 juta akun pengguna tekfin di Jakarta. Utang pinjol warga DKI Jakarta berada di posisi kedua tertinggi setelah Jawa Barat yang tembus Rp13,57 trliun dari 4,6 juta akun pengguna. OJK mencatat, total seluruh utang pinjol masyarakat Indonesia yang belum dibayar. Sebagaimana diberitakan di media, harga-harga terus melonjak meningikuti kenaikan TDL, BBM, gas, pajak-pajak, biaya daftar ulang sekolah, terjerat pinjol dan lain-lain, di saat marak PHK dan pengangguran. Merdeka atau mati adalah slogan perjuangan di zaman melawan penjajah. Kini kita masih terjajah ataupun dijajah secara ekonomi, hingga rakyat berat memikul beban tekanan ekonomi dan masih jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan. Maka, slogannya menjadi merdeka atau setengah mati. (*)

Ditjen HAM Dipercaya Menjadi Penyelenggara Seleksi Pimpinan LPSK

Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipercaya untuk menjadi penyelenggara Panitia Seleksi Anggota LPSK periode 2024-2029.Jabatan Ketua Panitia Seleksi dipercayakan kepada Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham Dhahana Putra.\"Ini menjadi kedua kalinya Ditjen HAM diberikan amanat untuk menyelenggarakan seleksi Ketua LPSK dan saya diberi amanah untuk menjadi ketua Pansel (panitia seleksi) Anggota LPSK 2024-2029,\" kata Dhahana Putra di Kantor Ditjen HAM Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat.Pansel seleksi anggota LPSK terdiri dari lima orang dengan formasi dua orang dari pemerintahan dan tiga orang dari perwakilan masyarakat.Dua perwakilan pemerintah dalam pansel tersebut yakni Dirjen HAM Kemenkumham Dhahana Putra dan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama.Sedangkan perwakilan masyarakat yakni Ketua Badan Pengurus Setara Institute dan aktivis HAM Hendardi, pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Komisioner dan Wakil Ketua LPSK 2008-2018 Lies Sulistiani, dan Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM tahun 2002–2007 Zoemrotin Susilo.Pembukaan pendaftaran Calon Anggota LPSK akan dilaksanakan pada 21 Agustus 2023-8 September 2023.Seluruh pendaftar akan diseleksi hingga tersisa 21 kandidat. Dua puluh satu nama kandidat tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden untuk diseleksi menjadi 14 nama.Empat belas nama tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan hingga terpilih tujuh orang sebagai Pimpinan LPSK 2024-2029.Ada pun persyaratan anggota pimpinan LPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah sebagai berikut:1. Warga negara Indonesia:2. Sehat jasmani dan rohani;3. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidana-nya paling singkat 5 (lima) tahun;4. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan:5. Berpendidikan paling rendah S1 (strata satu):6. Berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun:7. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;8. Memiliki nomor pokok wajib pajak.Pendaftaran Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Periode 2024-2029 mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai 8 September 2023.Berkas pendaftaran dapat disampaikan dengan cara:1.Langsung kepada Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Periode 2024-2029, di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750 pada pukul 09.00-16.00 WIB di hari kerja.2.Dikirim melalui pos tercatat ke alamat Panitia Seleksi:3.Melalui e-mail ke alamat: pansel2024-2029@lpsk.go.id dengan berkas fisik diserahkan pada saat tahapan seleksi selanjutnya;4.Melalui WhatsApp pada nomor 0822-1194-8715 berkas fisik diserahkan pada saat tahapan seleksi selanjutnya.(sof/ANTARA)

Maqdir Menyebut Uang Rp27 Miliar yang Diserahkan Penyidik Milik Irwan Hermawan

Jakarta, FNN - Pengacara senior Maqdir Ismail menyatakan uang Rp27 miliar yang diserahkan pihaknya kepada penyidik beberapa waktu lalu adalah uang milik kliennya Irwan Hermawan, tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo.\"(Uang) milik Irwan karena kami dapat dari orang yang menyebut ini untuk kepentingan Irwan,\" katanya di Gedung Bundar, Jumat malam.Hal itu disampaikan Maqdir usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. Maqdir menjelaskan dirinya bersama dua orang anggotanya (Andika dan Dasril) selaku penasihat hukum Irwan dipanggil untuk dikonfirmasi mengenai uang yang pernah diserahkan kepada penyidik senilai 1,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp27 miliar (kurs Rp15 ribu per dolar AS).Dalam pemeriksaan itu, penyidik meminta Maqdir menjelaskan uang Rp27 miliar yang diserahkan kepada penyidik terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun\"Sudah kami jelaskan, bahwa uang ini adalah untuk kepentingan Irwan dan tadi Irwan dipanggil untuk ditanya dan Irwan membenarkan bahwa uang itu untuk kepentingannya,\" kata Maqdir.Pada pemeriksaan itu, Maqdir dipertemukan dengan kliennya Irwan Hermawan. Mereka sama-sama menyampaikan bahwa uang yang diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan kliennya dalam menghadapi persoalan hukum.\"(Uang) ini kepentingan Irwan itu adalah dia punya kewajiban nanti berkenaan dengan pengambilan uang yang pernah ia terima. Nah, itulah soal 27 (Rp27 miliar) itu adalah bagian dari uang Irwan untuk mengurangi uang pengganti nantinya,\" papar Maqdir.Mengenai dari mana sumber uang itu, apakah dari awal milik Irwan Hermawan atau orang lain yang memberikan, Maqdir menegaskan pihaknya hanya tahu uang tersebut milik kliennya dan untuk kepentingan kliennya.\"Saya tidak tahu (siapa pemberinya), saya hanya tahu ini untuk kepentingan Pak Irwan. Ini punya Irwan karena diberikan kepada kami itu atas nama Irwan,\" katanya.Mengenai inisial S yang diungkap penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai pihak pemberi uang tersebut, Maqdir mengaku tidak tahu-menahu dan inisial tersebut bukanlah dari keterangannya.\"Ada orang yang membantu Irwan, bukan langsung dari Irwan, tapi ini akan menjadi tanggung jawab langsung Irwan,\" tambah Maqdir.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana sebelum pemeriksaan berlangsung menjelaskan penyidik memeriksa enam orang secara konfrontasi. Selain Maqdir Ismail, Andika, dan Anang, ada juga Irwan Hermawan.Pemeriksaan ini untuk membuat terang uang Rp27 miliar yang diserahkan penasihat hukum Irwan Hermawan, apakah statusnya masuk uang yang dapat meringankan pidananya dalam rangka pengembalian uang pengganti.\"Semua itu nanti kami konfrontasi untuk memperjelas status dari uang Rp27 miliar atau 1,8 dolar Amerika Serikat. Apakah nanti itu akan meringankan si IH dalam rangka pengembalian uang pengganti atau uang yang diterima oleh IH atau uang yang lain. Ini masih kami dalami semua,\" kata Ketut.(sof/ANTARA)

Mendagri Tito Ditunjuk Sebagai Menlu Ad Interim

Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Ad Interim menggantikan sementara Menlu Retno Marsudi.Penunjukan ini berdasarkan Surat Nomor B-793/M/D-3/AN.00.03/08/2023 yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada 18 Agustus 2023.“Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menteri Luar Negeri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri,” tulis Pratikno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Penunjukan tersebut berkenaan dengan Surat Menlu Retno Marsudi terkait dengan permohonan izin perjalanan dinas ke beberapa negara, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Perjalanan dinas tersebut berlangsung mulai tanggal 18 hingga 25 Agustus 2023.(sof/ANTARA)

Prabowo Bertekad Meneruskan Perjuangan Jokowi

Semarang, FNN - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo jika dia memperoleh mandat sebagai orang nomor satu di Indonesia setelah memenangi Pilpres 2024.\"Saya bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo. Saya bukan orang yang mencla mencle, bukan orang plin plan, bukan orang yang ragu-ragu,\" kata Prabowo saat acara Deklarasi Dukungan Prabowo-Budiman Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.Ketua Umum Partai Gerindra itu bersyukur telah diajak Presiden Joko Widodo untuk bergabung di jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai menteri pertahanan demi kepentingan rakyat Indonesia. Selama di Kabinet, Prabowo mengakui sepak terjang Presiden Joko Widodo.Dia pun siap melanjutkan perjuangan untuk menuju Indonesia Maju.Prabowo sendiri terkejut dengan dukungan yang diberikan kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko kepadanya.\"Saya merasa terharu, berbesar hati, diperkuat, mendapat energi baru,\" imbuhnya.Dukungan dari tokoh Reformasi 1998 bersama para pendukungnya itu, lanjut Prabowo, menjadi penambah semangat baginya untuk terus maju dalam kontestasi politik di tahun 2024.Sementara itu, Budiman Sudjatmiko mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.\"Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang,\" kata Budiman.Dia pun mengaku dirinya sebagai seorang pribadi yang biasa mengambil risiko dalam melangkah.Kepada Prabowo, Budiman berpesan agar memajukan kesejahteraan umum, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga menata jaminan sosial apabila nanti mendapat amanat menjadi presiden RI di 2024.Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden yang sudah memperoleh dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).(sof/ANTARA)

Sepasang Burung Ganjar Dihadiahkan Ganjar untuk Muhaimin

Jakarta, FNN - Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiahi sepasang burung lovebird kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.\"Saya punya hadiah buat Cak Imin. Cak Imin kan suka burung, saya kasih hadiah burung,\" kata Ganjar di Jakarta, Jumat.Hadiah sepasang burung berwarna merah hijau itu diberikan Ganjar saat keduanya bertemu berdua di salah satu kafe di Jakarta Selatan.Kompak mengenakan kemeja berwarna putih, Ganjar dan Cak Imin tampak minum teh bareng di teras kafe. Keduanya bahkan sempat bersulang sebelum menyeruputnya secara bersamaan.Ganjar kemudian memberikan hadiah itu ke Cak Imin. Sebuah kandang burung yang ditutupi kain hitam diberikan. Ketika Cak Imin membuka kain penutup kandang, ternyata isinya sepasang burung lovebird.\"Lovebird itu setia, jadi kalau dia mati, pasangannya bisa ikut mati. Dan ini spesial Cak, lovebird-nya berwarna merah dan hijau,\" jelas Ganjar.Cak Imin tersenyum mendengar ucapan Ganjar itu. Ia melihat warna lovebird yang diberikan Ganjar untuk memastikan warnanya.\"Tapi kepalanya yang merah lho cak, badannya yang hijau,\" ucap Ganjar disambut tawa Cak Imin.Lagi-lagi Cak Imin tersenyum. Ia pun sepakat dengan pernyataan Ganjar.\"Iya dong (kepalanya yang merah). Yang penting ada hijaunya. Suwun ya Mas,\" ucap Cak Imin.(sof/ANTARA)

Pertarungan Anies, Ganjar, Prabowo pada Pemilu 2024

Oleh Laksma Purn Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Minggu, 13 Agustus 2024 partai partai peserta Pemilu 2024, pemilik kursi di DPR RI terbagi habis sudah dalam koalisi koalisi pengusung calon presiden. Dimulai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan terdiri dari 3 partai yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat dengan calon presiden Anies Rasyid Baswedan, kemudian koalisi PDIP dengan PPP dengan calon presiden Ganjar Pranowo, dan terakhir Koalisi Besar terdiri dari partai Gerindra, Golkar, PAN dan PKB dengan calon presiden Prabowo Subianto. Koalisi pendungkung Prabowo adalah koalisi yang paling gemuk diantara ketiga calon presiden yang diusung. Capres Prabowo tampaknya orang yang paling optimis untuk memenangkan pemilu tahun 2024 ini. Dengan dukungan 4 partai belum termasuk partai non parlemen beliau mengatakan “Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada bayangan, saya tambah optimis, tambah semangat, bukan tidak mungkin kalau the best and the brigtest kita bisa atasi kesulitan kesulitan”, ucapnya (16/08/2023). Optimis Prabowo ini kemungkinan bukan karena dukungan 4 partai itu saja, tapi juga dukungan Jokowi yang auranya sudah pindah ke Prabowo sehingga Prabowo tampak lebih Jokowi dibanding Jokowi sendiri. Prabowo tampak benar benar memanfaatkan vigur Jokowi diantaranya dengan memasang foto Jokowi bersama dirinya pada sejumlah baliho di beberapa daerah. Tidak cukup itu saja, Prabowo tampak ingin benar benar menjadi perwujudan Jokowi dengan memuji program ekonomi Jokowi yang disebutnya Jokowinomics berupa Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Keluarga Harapan dan BLT. Prabowo juga berkeinginan mewujudkan mobil nasional, seperti kita ketahui bahwa ESEMKA berhasil terwujud dan melaju kencang dan gagah diarena pameran, tapi tidak tampak dijalan raya. Dari pernyataan pernyataan  Prabowo, ide besanya adalah menjokowikan Prabowo dan kelihatanya beliau berhasil. Capres Ganjar mungkin yang paling ketar ketir karena untuk menjadi sintesa Jokowi tidaklah mudah, dia harus bersaing dengan sang Jendral Prn Prabowo Subianto. Pernyataan Jokowi tentang capres atau pemimpin yang memikirkan rakyatnya kelihatan dari wajahnya dan rambutnya putih, kelihatanya memang tertuju pada Ganjar yang berambut putih dengan kerutan di wajahnya. Ganjar dan Jokowi memang sama sama petugas partai PDIP yang 2 kali memenangkan  pemilu yaitu tahun 2014 dan 2019, namun itu semua tidak lepas dari kehadiran Jokowi dikubu PDIP. Sekarang Jokowi ada di mana? Di Ganjar atau di Prabowo? Mereka harus bertarung merebut restu dan dukungan Jokowi agar massa pendukung Jokowi bisa berada di pihaknya. Anies Rasyid Baswedan, inilah kuda hitamnya. Anies sama sekali tidak didukung PDIP partai berlambang banteng tapi Anies posisi berada di ujung tanduk entah banteng, kerbau, kambing atau rusa. Posisinya walau telah resmi diusung oleh 3 partai dalam sebuah koalisi yaitu KPP atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan, namun berhasilkah Anies maju jadi capres masih sering jadi tanda tanya. Mulai dipersoalkan masalah E Formula dan berpotensi ditersangkakan sampai gonjang ganjingnya JIS atau Jakarta Internasional Stadion. Konon kabarnya, siapa calon pendampinnya sebagai calon presiden sudah ada dalam genggamannya, tapi urung diumumkan segera karena khawatir kena tanduk pula. Persolanannya adalah agar tidak terlalu banyak yang dibuat di ujung tanduk. Anies memang telah menjelma menjadi hantu karena keberaniannya menutup alexis dan menghentikan proyek-proyek pulau reklamasi yang jelas amat merugikan pemodalnya. Meskipun demikian, Anies menjadi demikian popular dan dukungan terhadapnya semakin menguat. Anies Rasyid Baswedan menjadi kuda hitam yang bertarung  menghadapi kuatnya para sintesa Jokowi. Prabowo hendaknya jangan terlalu berbesar hati, karena kenyataannya pada Pemilu 2014 Prabowo didukung oleh begitu banyak partai tapi gagal memenangkannya melawan Jokowi. Lalu Pemilu 2019 Prabowo didukung oleh GNPF Ulama, lagi-lagi gagal memenangkan pemilu tersebut. Kini Pemilu 2024, apakah Prabowo akan Hat Trick atau kalah 3 kali berturut turut? Bila itu terjadi mungkin rekor ini akan sulit dipecahkan oleh siapapun. Lain pula dengan Ganjar, niat PDIP melakukan Hat Trick , atau 3 kali berturut turut memenangkan Pemilu tampaknya cukup sulit karena kini Jokowi tidak ada di samping mereka. Menjual nama besar trah Soekarno rasanya tidak cukup, apalagi calon presidenya bukan Puan Maharani, tapi Ganjar Pranowo yang sama sekali tidak punya garis sedarah dengan Soekarno. Akankah si kuda hitam Anies Rasyid Baswedan melenggang menjadi Presiden RI pada pemilu tahun 2024? Atau berhasil dijatuhkan dari ujung tanduk sehingga gagal menjadi calon presiden?   Mari kita menjadi saksi. Jumat, 18 Agustus 2023.

Sekjen PDIP Tidak Paham Ajaran Bung Karno: Memalukan, hanya Berlagak Soekarnois

Jakarta, FNN - Calon presiden Anies Baswedan meluruskan salam merdeka yang dicontohkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, saat menjadi Inspektur Upacara pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Kamis (17/8/23) di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies menyampaikan bahwa salam merdeka Bung Karno disampaikan dengan mengangkat tangan terbuka, bukan mengepal. Filosofi tangan terbuka adalah bermakna kehangatan. Tetapi, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membantah narasi Anies dengan mengatakan bahwa salam merdeka Bung Karno dipekikkan dengan tangan mengepal, karena ada semangat Pancasila di balik kepalan lima jari yang diangkat ke udara. Penyataan Hasto mendapat sorotan dari netizen. Banyak netizen yang menyampaikan bahwa Anies lebih paham ajaran Bung Karno dibanding Hasto yang adalah Sekjen PDIP. Mengenai salam merdeka Bung Karno ini, Cindy Adam, penulis “Buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia” mengatakan bahwa Bung Karno pernah mengatakan pada dirinya sebagai berikut: “Jadi, aku menetapkan supaya setiap warga negara republik memberi salam kepada orang lain dengan mengangkat tangan membuka lebar kelima jarinya sebagai pencerminan lima dasar negara dan meneriakkan Merdeka.” Berdasarkan hal ini, kita menjadi tahu siapa yang lebih mengerti ajaran Bung Karno. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (28/8/23) mengatakan, “Itu pentingnya Hasto itu nggak usah komentari banyak hal. Dia mending fokus aja urusan organisasi. Kan ada bagian-bagian di PDIP yang paham tentang ajaran Bung Karno yang belajar, sampai ada yang menjadi kutu buku Bung Karno, seperti Ahmad Basarah atau Prananda. Kalau Hasto kan sekadar Sekjen yang sebetulnya ngurusin administrasi partai. Kesibukan Hasto itu menyebabkan dia kurang belajar tentang Soekarnoisme. Jadi, kalau dibandingkan dengan Anies, pasti Anies lebih paham karena Anies pasti riset dalam upaya untuk menyerap seluruh pikiran Bung Karno.” Menurut Rocky, orang yang sebetulnya mengerti Soekarno pasti orang di luar PDIP. Karena mereka riset. Tentu Bung Karno adalah semangat buat PDIP, tetapi pengetahuan-pengetahuan tentang apa itu sosialisme Bung Karno, apa pandangan Bung Karno tentang Islam, itu menjadi riset di bidang akademis Sedangkan Hasto kekurangan tentang itu. Walaupun Hasto menjadi doktor, tapi pengetahuannya tentang Soekarnoisme kecil sekali, karena Hasto  lebih lebih suka melakukan atau membahas hal-hal yang sekedar bersifat material. “Jadi, kita bisa lihat sebetulnya bahwa di kalangan PDIP terjadi dualisme. Apakah pikiran Soekarnoisme itu mau dijadikan dasar untuk perjuangan politik atau Soekarnoisme sekadar jadi slogan. Bagi Hasto, Sukarnoisme justru hanya jadi slogan, Anies justru yang mengerti ide dasar pikiran-pikiran sosialistis Bung Karno,” ungkap Rocky. Mestinya, semangat ajaran Bung Karno jangan hanya dipersempit menjadi persoalan PDIP, karena bagaimanapun juga Bung Karno tokoh besar bangsa ini. Soekarno adalah Bapak Proklamator bersama Bung Hatta. Tetapi, kalau PDIP mau mengklaim itu sebagai kapitalisasi untuk kepentingan politik juga tidak ada salahnya karena Megawati secara biologis juga ideologisnya Bung Karno. Tetapi, kalau membuat klaim jangan salah narasinya, karena dampaknya sangat serius. “Ya, salam itu hal yang sangat mendasar, salam yang diajarkan oleh Bung Karno. Artinya, Hasto tidak membaca buku Cindy Adam. Padahal, Cindy Adam adalah penerjemah yang paling bagus tentang pikiran Bung Karno. Buku-buku Cindy Adam menjadi acuan, dari soal kehidupan pribadi Bung Karno sampai ke soal-soal kemampuan Bung Karno untuk membongkar retorika politik dunia,” ujar Rocky. “Jadi, kita mesti lihat bagaimana Hasto sebetulnya nggak paham tentang Soekarnoisme, tetapi orang bisa tuntut lebih jauh karena Hasto memang tidak datang dari tradisi wong cilik,” ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oelh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Rocky juga mengatakan bahwa hal yang juga mesti dibuka publik adalah apa sebetulnya yang menjadi alasan PDIP sampai sekarang tidak bisa memperlihatkan keutuhan. Ada faksi Hasto dan ada faksi Puan. Patut dipertanyakan apakah PDIP partai yang solid? Sekarang mulai terlihat bahwa ada perpecahan di kalangan PDIP dan ada segala macam isu. “Isu terakhir ini yang saya kira sangat strategis sekarang ini, urusan ajaran Bung Karno, yang betul-betul fundamental bagi PDIP dan seorang Sekjen, orang nomor dua, tidak paham. Itu bukan sekadar memalukan, tapi meragukan apakah dia seorang Soekarnois atau sebetulnya hanya berlagak Soekrnois. Itu poin kita,” ujar Rocky.(ida)

Cawe-Cawe Jokowi, Ini Targetnya

Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Inilah yang menjadi kekhawatiran para kader PDIP. Kekhawatiran ini sudah sangat lama: Jokowi berpisah, bahkan berhadap-hadapan dengan Megawati. Sudah menjadi hukum sejarah, jika di dalam satu komunitas, organisasi atau partai, ada dua matahari kembar, maka akan terjadi benturan kepentingan. Dua matahari itu artinya dua tokoh yang sama besar pengaruhnya. Maka satu dengan yang lain akan berebut pengaruh itu. Bukan atas keinginan mereka berdua mengambil posisi itu, tetapi sejarah akan secara niscaya membenturkan mereka. Demi untuk menjaga otoritas tunggalnya di PDIP, ini juga sesuai dengan amanah dan spirit konggres, Megawati menjadikan Jokowi sebagai petugas partai. Sementara Jokowi sendiri adalah presiden. Jangkauan wilayah dan otoritas kekuasaannya lebih luas dari Megawati. Maka, tidak memungkinkan Jokowi menerima statusnya sebagai petugas partai.  Jokowi menolak dijadikan petugas partai bukan atas kemauannya sendiri. Tapi posisinya sebagai presiden tidak memungkinkan ia menerima diposisikan sebagai petugas partai. Dari sinilah problem hubungan tidak harmonis antara Jokowi dengan Megawati dimulai.  Banyak kasus yang membuat keduanya harus bersitegang. Bahkan sejak penyusunan kabinet 2014. Ketegangan tidak pernah berhenti, hanya mengalami pasang surut. Pilpres 2024, Jokowi harus exit dari PDIP. Sebab, tidak mungkin Megawati akan berbagi otoritas dengan Jokowi. Ini bukan mau atau tidak maunya Megawati. Ini soal keadaan yang tidak memungkinkan Megawati berbagi kekuasaan dengan Jokowi di partai. Berbagi otoritas Jokowi di PDIP, sama saja memberi ruang untuk Jokowi melakukan kudeta. Konflik Jokowi vs Megawati ini bukan soal moral. Bukan soal Jokowi tidak pandai berterima kasih dan malah mbalelo terhadap Megawati. Tidak sesederhana itu. Tapi konflik keduanya adalah tuntutan keadaan yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Keduanya tidak bisa keluar dari posisi saling berhadapan.  2024, masa kekuasaan Jokowi habis. Jokowi selesai. Jokowi hanya bisa eksis di panggung politik jika ia aktif di partai. Di PDIP, ruangnya ditutup oleh Megawati. Jokowi sama sekali tidak diberi peran dalam pencapresan Ganjar. Megawati paham kalau ini berbahaya. Kita tahu, Megawati adalah politisi kawakan yang sangat matang. Sekali Jokowi diberi ruang di pencapresan Ganjar dan Ganjar menang, maka Jokowi dan Ganjar bisa berkompromi untuk kudeta Megawati. Keduanya, Jokowi dan Ganjar hanya punya kekuatan kalau keduanya bergabung melawan Megawati. Cawe-cawe Jokowi di pilpres bukan sekadar mencari jaminan pengamanan pasca 2024. Tapi lebih pada upaya menciptakan ruang untuk eksistensi politik bagi Jokowi. Juga anak-menantunya. Eksistensi politik Jokowi akan optimal jika ambil PDIP dengan menggunakan Ganjar sebagai instrumen.  Upaya Jokowi saat ini membawa semua gerbongnya ke Prabowo diniatkan untuk pressure kepada Megawati agar memberi peran kepada Jokowi. Jika tetap ditutup, Jokowi akan all out dukung Prabowo. Kenapa tidak ke Anies Baswedan? Karena Jokowi kenal dan paham sekali siapa sosok Anies Baswedan. Terlalu pinter untuk bisa diintervensi, apalagi dikendalikan. Kecuali jika Anies Baswedan menang, maka Jokowi dapat dipastikan akan beradaptasi dengan Anies Baswedan. Prabowo jadi satu-satunya alternatif bagi Jokowi untuk melabuhkan dukungan demi tujuan pressure ke Magawati. Kalau gagal pressure Magawati, Jokowi akan all out dukung Prabowo. Di antaranya dengan memasangakan Prabowo-Gibran. Proses legalnya sedang digodok di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika pun Prabowo menang, Jokowi pun akan tersingkir, dan tidak lagi punya peran signifikan. Sebagai wantimpres misalnya. Itu peran yang tidak penting. Artinya, karir dan eksistensi politik Jokowi akan berakhir. Kecuali jika dukungan Jokowi ke Prabowo dikompensasi dengan posisioning Jokowi di Gerindra. Menjadi Ketum atau Dewan Pembina partai, misalnya. Mungkinkah? Tidak mudah ini terjadi. Baik Prabowo menang, apalagi kalah.  Prabowo menang, Jokowi juga akan tersingkir. Saat jadi penguasa, Prabowo akan bersikap dan berwatak layaknya penguasa. Tidak butuh lagi kepada Jokowi. 2024, kalah atau menang, Prabowo tidak butuh Jokowi. Posisi Jokowi, jika ingin tetap eksis pasca 2024, memang harus ambil partai. Apakah itu PDIP, atau Gerindra. Dua-duanya tidak mudah untuk diambil.  Eksistensi Jokowi akan berhenti jika berada di luar partai. Karena itu, Jokowi harus kerja keras bagaimana ambil PDIP atau Gerindra. Inlah makna cawe-cawe Jokowi. Jakarta, 18 Agustus 2023.