ALL CATEGORY
Terkait TPPU Panji Gumilang, Bareskrim Menyelidiki Keterangan Ahli
Jakarta, FNN - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah mengambil keterangan sejumlah saksi ahli terkait penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Jumat, mengatakan penyidik telah melakukan koordinasi dan diskusi mendalam dengan para ahli dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ahli korporasi, ahli pidana dan ahli lainnya dalam penyelidikan tersebut. \"Sudah dilakukan koordinasi dan diskusi yang mendalam dengan para ahli TPPU dan ahli pidana terkait dugaan TPPU PG (Panji Gumilang), namun masih dalam proses penyelidikan,\" kata Whisnu.Dari hasil penyelidikan ini, kata Whisnu, pihak masih akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Al Zaytun.\"Minggu depan kami akan undang beberapa saksi dari Yayasan Al Zaitun,\" kata Whisnu.Dugaan TPPU ini berawal dari laporan hasil analisa (LHA) dari PPATK yang diberikan ke Polri. Dilihat dari polanya ditemukan unsur TPPU (money laundering), tindak pidana korupsi dan penggelapan.Dugaan TPPU Panji Gumilang diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Selasa (11/7).Mahfud menduga ada penyalahgunaan aset-aset Ponpes Al Zaytun yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pemimpin pesantren yang terletak di Indramayu.Beberapa aset yang diduga disalahgunakan, di antaranya tanah-tanah milik Ponpes Al Zaytun yang sertifikat kepemilikannya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya.Mahfud menyampaikan hasil pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan ada 295 bidang tanah yang kepemilikan sertifikatnya atas nama Panji Gumilang dan keluarganya.Para pemegang sertifikat itu, diantaranya Abdussalam Raden Panji Gumilang yang diketahui mengantongi 107 sertifikat tanah dengan luas lahan kurang lebih 806.000 meter persegi, kemudian Farida Al Widad memiliki 22 sertifikat dengan luas tanah 142.500 meter persegi.Panji Gumilang tidak hanya dilaporkan terkait dugaan TPPU, tapi juga penistaan agama serta penyalahgunaan zakat.Kasus dugaan penistaan agama ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Sedangkan kasus dugaan penyalahgunaan zakat masih ditangani Polres Indramayu, jika barang bukti cukup maka akan ditarik ke Bareskrim Polri.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis (20/7) mengatakan Polres Indramayu meminta keterangan informasi terhadap pelapor dan saksi-saksi serta meminta barang bukti pendukung lainnya.\"Selanjutnya apabila sudah dirasa cukup bukti maka akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri melalui Polda Jabar,\" kata Ramadhan.(ida/ANTARA)
Aliran Uang dan Bisnis Rafael Alun Diperiksa KPK
Jakarta, FNN - KPK memeriksa aliran uang dalam bisnis milik mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Penyidik KPK mendalami informasi tersebut dengan memeriksa pimpinan Money Changer Sandi Valas Ahmad Marzuki, Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat Sjamsuri Liga, dan wiraswasta Timothy Pieter Pribadhi. Ketiganya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/7).\"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan dugaan adanya penempatan disertai perputaran aliran sejumlah uang oleh tersangka RAT melalui beberapa kegiatan bisnis,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Namun, Ali belum menjelaskan lebih lanjut mengenai nominal perputaran uang maupun jenis bisnis yang digeluti tersangka RAT itu.KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" kepada Rafael Alun Trisambodo pada 3 April 2023. Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakan.Tersangka Rafael juga diduga memiliki beberapa perusahaan, salah satunya PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Rafael diduga menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar Amerika Serikat melalui PT AME itu.Alat bukti lain yang disita penyidik KPK adalah kotak penyimpanan harta (SDB) berisi uang sekitar Rp32,2 miliar yang disimpan di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro.Atas perbuatannya, tersangka Rafael Alun Trisambodo dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Penyidik lembaga antirasuah itu kemudian menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPU pada 10 Mei 2023.Setelah dilakukan penetapan tersangka dalam kasus TPPU, penyidik KPK mulai melakukan penyitaan terhadap aset-aset tersangka RAT yang diduga berasal dari hasil korupsi.Sejauh ini, KPK telah menyita aset berupa 20 bidang tanah dan bangunan serta sejumlah kendaraan bermotor senilai Rp150 miliar.(ida/ANTARA)
Untuk Mencegah TPPO, Aparat Mengawasi Secara Ketat Pelabuhan dan Bandara di Labuan Bajo
Kupang, FNN - Aparat keamanan TNI/Polri serta unsur pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) memperketat pengawasan di Bandara dan Pelabuhan Laut di Labuan Bajo guna mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).\"Pengawasan yang dilakukan di Bandara dan Pelabuhan Laut dilakukan secara terpadu melibatkan semua pihak seperti TNI/Polri, KSOP serta unsur pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat,\" kata Kapolres Manggarai Barat AKBP Ari Satmoko dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, Jumat.Ia mengatakan sinergitas TNI-Polri dan KSOP mengemban tugas untuk membantu pengawasan dalam daerah pelabuhan di wilayah kabupaten ujung barat Pulau Flores itu.Menurut dia aparat TNI-Polri memiliki komitmen mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dengan turut serta mencegah pengiriman TKI ilegal yang begitu marak khususnya di Kabupaten Manggarai Barat maupun kabupaten lainnya di wilayah NTT.\"Kami selalu menegaskan bahwa seluruh personel Polres Manggarai Barat senantiasa siap diri mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat merugikan masyarakat termasuk bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO),\" kata Kapolres Ari Satmoko.Ia mengatakan Labuan Bajo sebagai gerbang keluar dari Pulau Flores bagian barat perlu mengantisipasi adanya kasus TPPO dengan memperketat pengawasan terhadap para penumpang yang berangkat dari Labuan Bajo.Menurut dia pengawasan yang dilakukan aparat keamanan di Pelabuhan Marina Labuan Bajo untuk mencegah adanya pengiriman tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri secara ilegal atau non-prosedural.Dia menambahkan upaya pencegahan dilakukan mulai dari pembentukan Satgas TPPO hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya TPPO.Kapolres Ari Satmoko menambahkan selama periode Januari-Juni 2023 Polres Manggarai Barat telah menangkap seorang pelaku TPPO dan beberapa korban TPPO yang hendak diberangkatkan melalui Pelabuhan Marina maupun Bandara Komodo Labuan Bajo.Ia mengatakan satuan pengamanan Obyek Vital (Obvit) dan Satuan Polairud Polres Manggarai Barat bersama Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Labuan Bajo serta KSOP Labuan Bajo terus melakukan pemantauan guna mencegah adanya pengiriman TKI ilegal.(ida/ANTARA)
Polri Membentuk Satgas Operasi Mantap Brata 2023-2024
Jakarta, FNN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk satuan tugas (satgas) dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024, melibatkan satuan kerja dari tingkat Mabes Polri, Polda hingga Polres dan jajaran.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, di Jakarta, Jumat, menyebutkan di tingkat Mabes Polri terdapat sembilan satgas, di tingkat Polda tujuh satgas dan di tingkat Polres ada enam satgas.“Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops,” kata Ramadhan.Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.Kemudian tingkat polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.Jenderal bintang satu itu menjelaskan, dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu dan Pilkada serentak 2024, Polri menggelar operasi kepolisian dengan sandi Operasi Mantap Brata 2023-2024.Operasi Mantap Brata, kata dia, dilaksanakan oleh Mabes Polri dan satuan wilayah (Satwil) dengan didukung oleh TNI, instansi terkait dan mitra keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya dalam rangka pengamanan tahapan inti Pemilu 2023.Operasi Mantap Brata 2023-2024 dengan tugas pokok terlaksananya tahapan pemilu serentak secara tertib dan nyaman sehingga tercipat stabilitas pemilu serentak, kondusif.“Tujuan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yaitu terpeliharanya kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat pada setiap tahapan pemilu guna menjamin pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yang langsung, umum, bebas, dan rahasia,” kata Ramadhan.(ida/ANTARA)
Dipanggil KPK, Sekjen Kemenhub Mangkir
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal(Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Novie pada Kamis (20/7). Tidak hanya Novie, KPK pada hari itu rencananya juga akan memeriksa pengusaha Billy Haryanto alias Billy Beras, namun yang bersangkutan juga mangkir.\"Sebagaimana informasi yang kami terima, kedua saksi tidak hadir dan tanpa konfirmasi terkait alasan ketidakhadirannya,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.KPK selanjutnya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya, namun belum menyampaikan kapan keduanya akan diperiksa. Ali juga belum memberikan penjelasan mengenai alasan pemanggilan terhadap keduanya.\"KPK ingatkan dan harapkan sikap kooperatif kedua saksi tersebut untuk hadir pada pemanggilan berikutnya,\" ujarnya.Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 11 April 2023, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022 pada proyek pembangunan jalur KA Ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur KA di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur KA dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.Kisaran suap yang diterima sekitar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai Rp14,5 miliar.Atas perbuatannya, para tersangka penerima suap dikenai Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Para tersangka pemberi suap dikenai Pasal 5 atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Operasi Militer di Wilayah Kodam XVII
Jayapura, FNN - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan menegaskan tidak ada operasi militer di wilayah Kodam XVII Cenderawasih.\"Tidak ada operasi militer di wilayah Kodam XVII Cenderawasih termasuk dalam upaya membebaskan sandera yang masih ditawan kelompok kriminal bersenjata(KKB) pimpinan Egianus Kogoya, \" tegas Mayjen TNI Izak Pangemanan di Jayapura, Jumat.Dijelaskan, pasukan yang datang itu bertugas di bawah kendali operasi (BKO) Kodam XVII Cenderawasih yang tergabung dalam satuan tugas kewilayahan baik itu di perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) maupun daerah rawan.Secara periodik pasukan dari batalyon seluruh Indonesia diganti karena memang bukan organik.\"Keberadaan prajurit TNI juga untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat juga membantu meningkatkan kesejahteraan melalui program teritorial, \" kata Mayjen TNI Izak.Mayjen TNI Izak juga berharap tidak ada lagi kasus penyerangan terhadap aparat keamanan karena bila itu terus terjadi maka prajurit pasti akan membalas sehingga nantinya yang menjadi korban warga tidak berdosa.Tidak mungkin prajurit diam saja bila diserang atau ditembaki, walaupun saat ini TNI terus berbenah diri dan lakukan evaluasi agar semakin profesional.\"Mari kita bersama-sama menjaga keamanan di Tanah Papua sehingga aman dan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai program, \" harap Pangdam Izak Pangemanan.(ida/ANTARA)
Pemerintah Jokowi Terpapar Neokomunisme, Ini Faktanya!
Oleh Mayjen TNI Purn. Deddy S Budiman - Ketua Umum APP Ketua -TNI (Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI) Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. \"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri \". Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 7. Banyak fakta menunjukkan Pemerintahan Jokowi sedang terpapar Neo Komunime antara lain; Bekerja sama dengan negara yang berideologi Komunime, Marxisme dan Leninisme, Bertentangan dengan dengan TAP MPRS No XXV tahun 1966, dan Undang-Undang no 27 / 1999. Pancasila sedang berusaha diperas menjadi Trisila dan Ekasila, adalah makar konstitusional. Umat Islam sedang diadu domba, dipecah belah, di kriminalisasi, dipersekusi dan bahkan dibunuh, upaya GENOSIDA. Umat Islam difitnah intoleran, radikal, extrim dan teroris, Islamofobia. Rakyat dimiskinkan akibat hutang kepada negara berfaham Komunisme, dibayar dengan menaikkan pajak, sembako, asuransi, bbm, listrik, gas dll. Hutang dari negara berfaham Komunisme, menjadikan NKRI tersandra dan tidak berdaulat. Narkoba deras berton-ton mengalir dari negara berfaham Komunisme, Rakyat yang terpapar narkoba menjadi Linglung, Rakyat menjadi tak berkarakter baik, menjadi pencuri / koruptor. Cawe-cawe dalam pencalonan Presiden thn 2024, melanggar konstitusi, diduga bermotif untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari tuduhan KKN. Menerbitkan Peratura Presiden no 17 / 2022 dan Inpres no 2/2023, dengan menyatakan PKI adalah korban Gerakan 30 september thn 1965, artinya TNI serta Umat Islam adalah pelaku pelanggaran HAM berat, akan segera di proses hukum. Diduga pemerintah yang terpapar Neo Komunime sedang melakukan perang Asimetris di semua aspek kehidupan berupa ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap bubarnya NKRI. Dari Fakta-Fakta yang berkembang, pemerintah yang terpapar Neo Komunime, sedang merancang pemilu tahun 2024 berjalan CURANG tidak JURDIL, ini ancaman nirmiliter yang segera nyata. TNI dikerdilkan menjadi pembantu lembaga lainnya, sehingga lupa dan lalai sebagai penyelamat bangsa, penyelamat keutuhan wilayah dan penyelamat kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga TNI tidak sadar bahwa NKRI sudah dan sedang dijajah oligarki pengusaha dan oligarki Partai politik yang terpapar Neo Komunisme. Prajurit TNI profesional yang sadar dan peduli terhadap ancaman nirmiliter, Khususnya ancaman Neo Komunisme, malahan di dholimi, malahan di \"Kodiklatkan\". Sementara Prajurit yang mendustakan Sumpah Prajurit, yaitu Prajurit yang tidak Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Prajurit yang pekerjaan menjilat pemerintah yang terpapar Neo Komunime, malahan kariernya cemerlang. Maklum WOLAK-WALIK jaman. Maklum jaman EDAN. Maklum jaman sedang dijajah Neo Komunisme. Pak Jokowi, Ingat, Ingat, Ingat, Alquran Surat 17 ayat 7. \"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Pak Jokowi, Hidup itu adalah pilihan, Terserah Pak Jokowi, berkenan pilih yang mana. Pak Jokowi dan keluarga mau pulang ke Solo dengan aman, tenteram dan damai. Atau Pak Jokowi dan keluarga mau pulang ke hotel prodeo, cepat atau lambat sebagai manusia akan pulang ke Sukabumi, bisa juga dipercepat pulang ke Sukabumi karena setreees berat. Semoga Allah SWT membuka pintu hati Pak Jokowi, untuk berbuat baik kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada umat Islam dan TNI. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin Jabar, Jumat 21 Juli 2023. ....
Doa Anies Munajat Bangsa
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta APEL siaga Perubahan Nasdem gegap gempita di Gelora Bung Karno Ahad 16 Juli 2023. Momentum penyatuan komitmen dan pemaduan langkah Koalisi Perubahan: Nasdem, PKS, dan Demokrat, dan tetap mempercayakan Cawapres kepada Anies Baswedan. Di sana Surya Paloh menjelastegaskan kembali komitmen untuk perubahan menuju kehidupan bangsa yang dicita-citakan bersama. Di sana pula Anies memanjatkan doa kepada Allah swt, bukan untuk dirinya, maupun Koalisi Perubahan saja, tetapi juga untuk semua, sebagai munajat bangsa Indonesia. Ya Allah Yang Maha Agung, berikanlah kepada seluruh warga negara Indonesia pekerjaan yang layak. Hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, dan kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah, yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk hidup di bumi, tidak mendatangkan kerusakan di darat, laut, dan udara. Ramaikan perdagangan di kota dan di desa, di pelosok, pesisir, dan pulau-pulau. Ya Allah Yang Maha Menolong dan Menghidupi, mudahkanlah anak-anak muda kami mendapatkan pekerjaan, menjadi calon guru, insinyur, wartawan, programmer, atlet, seniman, dan pengusaha, serta apa pun yang baik yang mereka kehendaki. Mudahkanlah mereka memiliki rumah sendiri, mendapatkan pasangan hidup yang menenangkan, dan saling melengkapi pada saatnya yang tepat nanti. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah saudara-saudara kami kaum difabel, dan mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini, mudahkanlah mereka memdapatkan kesetaraan kesempatan, dukungan, dan perlindungan. Rahmatilah para pekerja migran kami di luar negeri, alirkanlah rezeki-Mu kepada mereka, lindungilah mereka dari kejahatan dan beban kerja yang tak manusiawi. Ya Allah, berkahi, dan lindungilah para pemimpin kami, bantulah mereka dalam mengambil keputusan-keputusan sulit yang berdampak luas, berikanlah kejernihan pikiran, dan ketetapan hati dalam mengambil kebijakan yang adil, tempatkanlah mereka sebagai pengayom setiap anak negeri, dan pelindung setiap jengkal tanah air ini. Jadikan mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang taat dan takut kepada-Mu, yang lembut dan berbelas kasih kepada kami, serta berikan kepada mereka kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di hadapan-Mu. Ya Allah Yang Maha Lembut dan Maha Melindungi, selamatkanlah mereka yang menjadi korban kekerasan, dan terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka, berikanlah kepada mereka kekuatan dan jalan keluar, sembuhkanlah mereka dari luka dan trauma, serta bahagiakanlah hidup mereka. Ya Allah Yang Maha Melepaskan dan Pemberi kecukupan, berikanlah kelapangan kepada kami yang tengah terhimpit utang. Kami berlindung kepada-Mu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, dari penipuan dan tindakan sewenang-wenang. Bukakanlah pintu rezeki yang tak kami duga, bebaskanlah kami dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba. Ya Allah Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa, dalam perjalanan kami ke depan, lindungilah kami dari kedengkian dan kezaliman, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim lainnya, dan selamatkanlah kami dari tipudaya dan kejahatan mereka. Limpahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan pelindung kami; tak ada daya dan kekuatan selain dari Engkau. Doa menguatkan jiwa, menghimpun tenaga, dan menuntun usaha. Doa adalah usaha batiniyah, sedangkan usaha adalah doa lahiriyah. Doa dan usaha menjadi satu tarikan nafas orang-orang beriman, sekaligus janji untuk mewujudkan segala hal baik yang dimohonkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga doa-doa Anies dan munajat bangsa Indonesia diaminkan para penghuni langit dan bumi, serta dikabulkan oleh Allah swt. (*)
Anwar Abbas: Mungkinkah Beking Panji Gumilang Pendukung Yahudi dan Israel?
JAKARTA, FNN-Misteri pimpinan Ma\'ahad Al-Zaytun, Panji Gumilang, tak hanya dirasakan kebanyakan orang. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr H Anwar Abbas, juga mengakui tak habis pikir siapa sejatinya Panji Gumilang itu. \"Muncul dugaan dan kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya bekingan orang kuat tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri terutama dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel,\" ujar Buya Anwar Abbas kepada FNN, Jumat 21 Juli 2023. Dugaan ini muncul karena Panji terkesan kuat dan tak tersentuh. \"Saya tidak habis pikir siapa sebenarnya panji gumilang ini,\" tambah Buya. Menurutnya, kesalahan Panji Gumilang sudah menumpuk. Laporan dan pengaduan serta kesaksian tentang siapa dia dan bagaimana buruknya perbuatan yang telah dia lakukan sudah sangat banyak diungkap dan diceritakan oleh orang-orang yang dahulu sangat dekat dengan dirinya. Bahkan tidak hanya itu, kata Buya, mereka malah juga siap untuk dipanggil dan menyampaikan kesaksiannya di pengadilan tapi yang menjadi pertanyaan mengapa yang bersangkutan masih saja bebas pergi kemana saja dan terus saja berbicara serta berbuat melanggar kitab suci dan konstitusi. \"Bahkan tidak hanya itu, dia tampak dengan sombong dan pongahnya memperlihatkan kepada orang bahwa dia banyak pendukungnya yang dia perlihatkan dalam kesempatan 1 Muharram kemarin,\" ujarnya. \"Apakah dia lupa penduduk di negeri ini lebih dari 272 juta jiwa? Oleh karena itu adalah wajar timbul pertanyaan dalam hati apakah pemerintah takut untuk menyentuh yang bersangkutan?\" lanjut Buya Anwar Abbas. Nah, dari data dan fakta ini muncul dugaan dan kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya bekingan orang kuat tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri terutama dari negara-negara yang mendukung Yahudi dan Israel. \"Pertanyaan saya dan sepanjang pengetahuan saya yang namanya hukum tidak pernah mengenal istilah takut dengan siapapun bagi tegaknya apa yang disebut dengan keadilan. Untuk itu mari kita beri waktu dan kesempatan kepada pihak pemerintah dan para penegak hukum untuk bekerja,\" ujarnya. Menurut Buya Anwar Abbas, jika para penegak hukum disinyalir tidak lagi mampu menegakkan hukum yang menjadi tugasnya maka patut dan bisa diduga pemerintah dan para penegak hukum sudah kehilangan kemandiriannya. \"Bila itu yang terjadi maka rakyatlah yang akan berbicara dengan mempergunakan bahasa dan caranya sendiri,\" lanjutnya. Buya Anwar Abbas mengingatkan, pemerintah dan para penegak hukum agar jangan hanya karena ingin membela seseorang lalu negeri ini pecah dan berantukan satu sama lain karena mereka melihat pemerintah dan para penegak hukum tampak tidak lagi dapat dipercaya. \"Bila itu yang terjadi maka hal demikian tentu jelas akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara kita ke depannya dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi,\" demikian Buya Anwa Abbas.®
Ternyata Pancasila BPIP Berbeda dengan Pancasila Bung Karno
Oleh :Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KAJIAN Rumah Pancasila terhadap Pancasila BPIP yang akhirnya melahirkan Kepres No 24 tahun 2016 tentang lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 menjadi berbeda dengan Pancasila Bung Karno sebagai dasar negara. Mengapa berbeda? Memang pidato 1 Juni itu Ketuhanan Yang Berkebudayaan di urutan ke lima tetapi secara konsep dan tata letak, frasa kata berbeda dan Pancasila 1 Juni itu baru pendapat Bung Karno saja padahal Bung Karno sendiri mengatakan kalau kita ingin membuat dasar negara jangan dianggit sendiri tetapi ajaklah dengan yang lain. Jadi justru Bung Karno tidak merasa membuat dasar negara sendiri justru harus melibat semua rakyat. Dasar negara itu jika dibuat sendiri akan mudah retak dan galihlah sejarah bangsa sedalam dalam nya. Oleh sebab itu setelah 1 Juni maka Dr.Rajiman membentuk panitia kecil 8 orang dan ditambah lagi 2 orang kemudian keluar satu orang menjadi 9.Di panitia 9 inilah dasar negara dikomporomikan diperdebatkan yang hasilnya adalah Piagam Jakarta. Kemudian masuk pada pembentukan UUD 1945 Piagam Jakarta yang akan dipakai sebagai pembukaan UUD 1945 oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, frasa kata sila ke satu Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa berbeda Pancasila Bung Karno dengan Pancasila BPIP, sebab BPIP menganggap Pancasila Bung Karno itu hanya yang dipidatokan 1 Juni 1945, padahal proses sejarah Pancasila itu dari 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945 final dan setelah itu Bung Karno tidak berhenti melakukan kursus -kursus Pancasila di berbagai perguruan tinggi dan istana negara, bahkan paling fenomenal justru pidato 17 Agustus 1963. Di sanalah Bung Karno dengan jelas mengatakan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah loro-loroning atunggal itu artinya yang mendasari negara Proklamasi 17 Agustus 1945 itu Pancasila yang ada di alenia ke 4 pembukaan UUD 1945. BPIP tidak nengerti bahwa Pancasila itu adalah antitesis dari individualisme, liberalisme, kapitalisme . BPIP Sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila justru membiarkan negara menjadi individualisme, liberalisme , kapitalisme, padahal protes keras bangsa ini terhadap individualisme adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPUPKI rapat besar pada tanggal 15-7-2605 dibuka pukul 10.20 mengatakan (cuplikan Soekarno): ”Maka oleh karena itu jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong- menolong, faham gotong royong, faham keadilan sosial, enyakanlah tiap-tiap pikiran,tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya.“ Toean-toean dan njonja-njonja jang terhormat. Kita rantjangkan oendang-oendang dasar dengan kedaulatan rakjat, dan boekan kedaulatan individu. Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan boekan kedaulatan individu. Inilah menoeroet faham panitia perantjang oendang-oendang dasar, satoe-satoenja djaminan bahwa bangsa Indonesia seloeroehnja akan selamat dikemoedian hari. Djikalau faham kita ini poen dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itoe akan memberi djaminan akan perdamaian doenia jang kekal dan abadi. …………. Marilah kita menoendjoekkan keberanian kita dalam mendjoendjoeng hak kedaulatan bangsa kita, dan boekan sadja keberanian jang begitoe, tetapi djoega keberanian mereboet faham jang salah di dalam kalboe kita. Keberanian menoendjoekkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh2 oendang2 dasar negara lain, tetapi memboeat sendiri oendang2 dasar jang baroe, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeloeargaan, dan ke-gotong-royongan. Keberanian jang demikian itoelah hendaknja bersemajam di dalam hati kita. Kita moengkin akan mati, entah oleh perboeatan apa, tetapi mati kita selaloe takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satoe permintaah saja kepada kita sekalian: Djikalau nanti dalam zaman jang genting dan penoeh bahaja ini, djikalau kita dikoeboerkan dalam boemi Indonesia, hendaklah tertoelis di atas batoe nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak-tjoetjoe kita, jaitoe perkataan: “Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet”. Bukannya BPIP sebagai pembina ideologi Pancasila mengerti sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 telah terjadi penyimpangan terhadap Ideologi Negara Berdasarkan Pancasila? Justru menganti Pancasila 18 Agustus dengan Pancasila 1 Juni. Akibat dari ditetapkan Lahirnya Pancasila 1 Juni melalui Kepres No no 24 tahun 2016, akibat penetapan ini telah mendegradasi pemikiran Soekarno. BPIP mengatakan Pancasila lahir 1 Juni sedang Pancasila Bung Karno tidak perna dilahirkan. Cuplikan Kursus Pancasila Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1955di Surabaya. ..............”Tidak benar Saudara-saudara, bahwa kita sebelum ada Bung Karno, sebelum ada Republik Indonesia – sebenarnya telah mengenal akan – Panca Sila? Tidakkah benar kita dari dahulu mula, telah mengenal Tuhan, hidup di dalam alam Ketuhanan Yang Maha Esa? Kita dahulu pernah menguraikan hal ini panjang lebar. Bukan anggitan baru. Bukan karangan baru. Tetapi sudah sejak dari dahulu mula bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang cinta kepada Ketuhanan. Yah kemudian Ketuhanannya itu disempurnakan oleh agama-agama. Disempurnakan oleh Agama Islam, disempurnakan oleh agama Kristen. Tetapi dari dahulu mula kita memang adalah satu bangsa yang berketuhanan. Demikian pula, tidakkah benar bahwa kita ini dari dahulu mula telah cinta kepada Tanah Air dan Bangsa? Hidup di dalam alam kebangsaan? Dan bukan saja kebangsaan kecil, tetapi kebangsaan Indonesia. Hai engkau pemuda-pemuda, pernah engkau mendengar nama kerajaan Mataram? Kerajaan Mataram yang membuat candi Prambanan, candi Borobudur? Kerajaan Mataram ke-2 di waktu itu di bawah pimpinan Sultan Agung Hanjokrokusurno? Tahukah Saudara-saudara akan arti perkataan Mataram? Jikalau tidak tahu, maka aku akan berkata kepadamu “Mataram berarti Ibu”. Masih ada persamaan perkataan Mataram itu misalnya perkataan Mutter di dalam bahasa Jerman – Ibu. Mother dalam bahasa Inggeris – Ibu. Moeder dalam bahasa Belanda – Ibu. Mater dalam bahasa Latin – Ibu. Mataram berarti Ibu. Demikian kita cinta kepada Bangsa dan Tanah air dari zaman dulu mula, sehingga negeri kita, negara kita, kita putuskan Mataram. Rasa kebangsaan, bukan rasa baru bagi kita. Mungkinkah kita mempunyai kerajaan seperti kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dahulu, jikalau kita tidak mempunyai rasa kebangsaan yang berkobar-kobar di dalam dada kita? Yaah kata pemimpin besar yang bernama Gajah Mada, Sang Maha Patih Ihino Gajah Mada. Benar kita mempunyai pemimpin besar itu. Benar pemimpin besar itu telah bersumpah satu kali “tidak akan makan kelapa, jikalau belum segenap kepulauan Indonesia tergabung di dalam satu negara yang besar”. Benar kita mempunyai pemimpin yang besar itu. Tetapi apakah pemimpin inikah yang sebenarnya pencipta daripada kesatuan kerajaan Majapahit? Tidak! Pemimpin besar sekadar adalah sambungan lidah daripada rasanya rakyat jelata. Tidak ada satu orang pemimpin besar, walaupun besarnya bagaimanapun juga, – bisa membentuk satu negara yang sebesar Majapahit ialah satu negara yang besar, yang wilayahnya dari Sabang sampai ke Merauke, – bahkan sampai ke daerah Philipina sekarang. Katakanlah Bung Karno pemimpin besar atau pemimpin kecil – pemimpin gurem atau pemimpin yang bagaimanapun, – tetapi jikalau ada orang yang berkata: “Bung Karno yang mengadakan negara Republik Indonesia”. Tidak benar!!! Janganpun satu Soekarno sepuluh Soekarno, seratus Soekarno, seribu Soekarno – tidak akan bisa membentuk negara Republik Indonesia, jikalau segenap rakyat jelata Republik Indonesia tidak berjuang mati-matian!” Kemerdekaan adalah hasil daripada perjuangan segenap rakyat. Maka itu pula menjadi pikiran Bapak, Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, – tetapi milik kita semua dari Sabang sampai ke Merauke! Perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini dijalankan oleh semua bangsa Indonesia. Aku melihat di dalam daerah-daerah yang kukunjungi, di manapun aku datang, aku melihat Taman-taman Pahlawan. Bukan saja di bagian-bagian yang beragama Islam, tetapi juga di bagian-bagian yang beragama Kristen. Aku melihat Taman-taman Pahlawan di mana-mana. Di sini di Surabaya, pada tanggal 10 November tahun 1945, siapa yang berjuang di sini? Segenap pemuda-pemudi, kiai, kaum buruh, kaum tani, segenap rakyat Surabaya berjuang dengan tiada perbedaan agama, adat-istiadat,golongan atau suku. Rasa kebangsaan kita sudah dari sejak zaman dahulu, demikian pula rasa perikemanusiaan. Kita bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa di dalam sejarah dunia ini, satu-satunya bangsa yang tidak pernah menjajah bangsa lain adalah bangsa Indonesia. Aku tentang orang-orang ahli sejarah yang bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia pernah menjajah kepada bangsa lain. Apa sebab? Oleh karena bangsa Indonesia berdiri di atas dasar perikemanusiaan sejak dari zaman dahulu. Dari zaman Hindu, kita sudah mengenal perikemanusiaan. Disempurnakan lagi rasa perikemanusiaan itu dengan agama-agama yang kemudian. Di dalam zaman Hindu kita telah mengenal ucapan: “Tat Twam Asi”. Apa artinya Tat Twam Asi? Tat Twam Asi berarti “Aku adalah dia, dia adalah aku”. Dia pakai, aku ikut pakai. Dia senang, aku ikut senang. Aku senang, dia ikut senang. Aku sakit, dia ikut sakit. Tat Twam Asi – perikemanusiaan. Kemudian datanglah di sini agama Islam, mengajarkan kepada perikemanusiaan pula. Malah lebih sempurna. Diajarkan kepada kita akan ajaran-ajaran fardhu kifayah, kewajiban-kewajiban yang dipikulkan kepada seluruh masyarakat. Misalnya jikalau ada orang mati di kampungmu, dan kalau orang mati itu tidak terkubur, – siapa yang dianggap berdosa, siapa yang dikatakan berdosa, siapa yang akan mendapat siksaan daripada dosa itu? Bukan sekadar kerabat famili daripada sang mati itu. Tidak! Segenap masyarakat di situ ikut tanggung jawab. Demikianlah pula rasa kedaulatan rakyat. Apa sebab pergerakan Nasional Indonesia laksana api mencetus dan meledakkan segenap rasa kebangsaan Indonesia? Oleh karena pergerakan nasional Indonesia itu berdiri di atas dasar kedaulatan rakyat. Engkau ikut berjuang! Dari dahulu mula kita gandrung kepada kedaulatan rakyat. Apa sebab engkau ikut berjuang? Oleh karena engkau merasa memperjuangkan dasar kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia dari dahulu mula telah mengenal kedaulatan rakyat, hidup di dalam alam kedaulatan rakyat. Demokrasi bukan barang baru bagi kita. Demikian pula cita-cita keadilan social, – bukan cita-cita baru bagi kita. Jangan kira, bahwa cita-cita keadilan sosial itu buatan Bung Karno, Bung Hatta, atau komunis, atau kaum serikat rakyat, kaum sosialis. Tidak! Dari dahulu mula bangsa Indonesia ini cinta kepada keadilan sosial. Kalau zaman dahulu, kalau ada pemberontakan, – Saudara-saudara berhadapan dengan pemerintah Belanda, semboyannya selalu “Ratu Adil”,ratu adil para marta. Sama rata, sama rasa. Adil, adil, itulah yang menjadi gandrungnya jiwa bangsa Indonesia. Bukan saja di dalam alam pergerakan sekarang atau di dalam pergerakan alam nasional tetapi dari dulu mula. Maka oleh karena itulah aku berkata, baik Ketuhanan Yang Maha Esa maupun Kebangsaan, maupun Perikemanusia-an, maupun Kedaulatan Rakyat, maupun Keadilan Sosial, bukan aku yang menciptakan. Aku sekadar menggali sila-sila itu. Dan sila-sila ini aku persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia untuk dipakai sebagai dasar daripada wadah yang berisi masyarakat yang beraneka agama, beraneka suku, beraneka adat-istiadat. Inilah Saudara-saudara, maka di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyousakai di dalam zaman Jepang, pertengahan tahun 1945 telah diadakan satu sidang daripada pemimpin-pemimpin Indonesia, dan di dalam sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai itu dibicarakan hal-hal ini. Disinilah bukti bahwa Pancasila itu bukan lahir 1 Juni dan itu bung Karno sendiri yang mengatakan jika Pancasila dilahirkan 1 Juni jelas mendiskontroksi pemikiran Bung Karno ,menyelewengkan pemikiran Bung Karno terhadap Pancasila .oleh sebab itu kepres no 24 tahun 2016 harus digugat karena telah menyesatkan bangsawa negara Indonesia Kaum cerdik pandai ,Ulama ,Tokoh Agama ,harus melakukan perlawanan sebab lahir nya Ke Tuhanan Yang Maha Esa 1 Juni melawan akidah agama apapun di Indonesia . Dalam buku Bung Karno–Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis Cindy Adams, Si Bung kembali mempertegas… “Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah.” Jadi Bung Karno mengakui bukan yang menciptakan Pancasila memang benar, mana mungkin Bung Karno menciptakan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu Pancasila bukan dilahirkan, siapa yang melahirkan? Memang menjadi tidak masuk akal masak Ke Tuhanan Yang Maha Esa dilahirkan tanggal 1 Juni 1945? Mari kita ikuti cuplikan “Kursus Pancasila Bung Karno di Istana Negara” tanggal 16 Juni 1958 berikut ini. “…Nah, ini yang menjadi pertimbangan dari pemimpin-pemimpin kita dalam tahun 1945, dan sebagai tadi saya katakan, sesudah bicara-bicara, akhirnya pada satu hari saya mengusulkan Pancasila. Pancasila itu diterima masuk dalam Djakarta Charter, masuk dalam sidang pertama sesudah proklamasi. Jadi kalau saudara ingin mengerti Pancasila, lebih dulu harus mengerti ini: meja statis, leitstar dinamis. Saudara-saudara, jawabannya ialah, kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jika kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. Sudah jelas kalau kita mau mencari satu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu harus terdiri daripada elemen-elemen yang ada pada jiwa Indonesia. Kalau kita mau masukkan elemen-elemen yang tidak ada dalam jiwa Indonesia, tak mungkin dijadikan dasar untuk duduk di atasnya. Misalnya kalau kita ambil elemen-elemen dari alam pikiran Eropa atau alam pikiran Afrika. Itu adalah elemen asing bagi kita, yang tidak “in concordantie” dengan jiwa kita sendiri, tak akan bisa menjadi dasar yang sehat, apalagi dasar yang harus mempersatukan. Demikian pula elemen-elemen untuk dijadikan leitstar dinamis harus elemen-elemen yang betul-betul menghikmati jiwa kita. Yang betul-betul, bahasa Inggrisnya “appeal” kepada jiwa kita. Kalau kita kasih leitstar yang tidak “appeal” kepada jiwa kita, oleh karena pada hakekatnya tidak berakar kepada jiwa kita sendiri, ya tidak bisa menjadi leitstar dinamis yang menarik kepada kita…” Para pembaca, dari cuplikan kuliah Bung Karno tadi kita bisa memahami ternyata Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara lebih jauh lagi Pancasila adalah alat untuk menyatukan bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa masyarakat yang sedalam-dalamnya, jiwa Indonesia. Oleh sebab itu Pancasila jelas bukan beraliran Individualisme. Jiwa Indonesia bukan Liberalisme dan Kapitalisme. Rupanya BPIP Dan para pengamandemen UUD 1945 tidak memahami dasar negara, tidak memahami Pancasila sebagai “Meja Statis” dan “Leitstar Dinamis”. Sehingga dengan sengaja mencangkokan pikiran Barat Individualisme dan Liberalisme serta Kapitalisme di dalam UUD 2002 hasil amandemen. Dan BPIP membiarkan negara menjalankan demokrasi liberal yang dasar nya Individualisme ,Liberalisme, Kapitalisme ,dengan sistem presidenseil dimana kekuasaan di perebutkan banyak banyakan suara, kalah menang ,pertarungan ,kuat kuatan, curang-curangan Caci maki dan membiarkan persatuan bangsa terkoyak koyak . Ini adalah penghancuran jati diri bangsa Indonesia dengan cara mencangkokan pikiran Barat pada Pancasila. Jadi sudah jelas bahwa BPIP tidak berideologi Pancasila 18 Agustus 1945 tetapi mengganti Pancasila 1 Juni 1945, sehingga kita melihat sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menbiarkan negara berudeologi Individualisme, Liberalisme,Kapitalisme, hal ini jekas paradox dengan Pancasila. (*)
POPULER
