ALL CATEGORY
Soal Food Estate yang Gagal, Jokowi Tidak Menghormati Local Wisdom, Merusak Alam Hanya untuk Kepentingan Sejumlah Orang
Jakarta, FNN – Program food estate yang menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri dan dikembangkan Kementan dinilai gagal. Program yang digagas oleh Presiden Jokowi di berbagai wilayah ini, termasuk di Kalimantan Tengah, setelah dua tahun berjalan hasilnya gagal. Perkebunan singkong seluas 600 hektare mangkrak dan 17.000 hektare sawah baru tak kunjung panen. Bahkan, proyek lumbung pangan nasional ini hanya memicu persoalan baru, di mana bencana banjir kian meluas dan berkepanjangan, serta memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka menanam. Kementerian Pertahanan yang juga diberi tanggung jawab dalam proyek ini mengklaim mangkraknya kebun singkong disebabkan ketiadaan anggaran dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Official edisi Sabtu (19/823) Rocky Gerung mengatakan bahwa problem pangan itu menetap ketika dunia masuk pada apa yang disebut ekonomi modern, di mana pertambahan penduduk melampaui pertambahan pangan. Hal ini sudah pernah diriset dengan bagus oleh Robert Malthus, karena itu disebut Malthusian trap. Jadi, jebakan kalau penduduk meningkat lalu sumber daya berkurang. Tetapi, lanjut Rocky, apa yang pernah dibayangkan oleh Malthus dulu sebetulnya bisa diselesaikan secara teknologi, yaitu efisiensi pupuk dan revolusi hijau. Tetapi, saat ini dunia berubah lagi pikirannya. Misalnya, kalau ada kesulitan pangan, bukan mensuplai rakyat atau penduduk dengan beras atau dengan padi, tapi perhatikan apa yang biasa disebut diversity, keanekaragaman hayati. Bukankah hutan kita menyediakan semua sumber pangan. “Jadi, kalau sekadar disatukan bahwa krisis pangan itu artinya dikasih beras, nah itu yang menyebabkan orang punya ambisi untuk menebang hutan, lalu bikin food estate yang kemudian gagal. Dari awal, rancangan pikiran itu tidak berbasis pada keseimbangan ekologi,” ujar Rocky. Seperti kita ketahui bahwa di samping mempunyai keragaman suku dan budaya, Indonesia juga mempunyai keragaman makanan pokok. Orang Papua, misalnya, mempunyai tradisi makanan yang berbeda dengan orang Jawa. Mereka makan sagu, makan ubi, dan sebagainya. Ketika mereka harus pindah ke tradisi makan beras atau makan nasi, bukanlah hal yang semestinya, karena kulturnya sendiri berbeda dan asupannya juga berbeda. “Nah, itu pointnya. Kan food estate artinya menyeragamkan konsumsi manusia. Jadi, dari Sabang sampai Merauke itu seolah semua pemakan nasi,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kegagalan food estate pertama-tama terjadi karena soal uang, karena tidak dihitung bagaimana investasi mesti dibuat di situ. Sementara, APBN kita sudah habis dikuras untuk bagian-bagian yang mercusuar. Food estate itu adalah salah satu proyek mercusuar Jokowi. Kalau dihitung dari awal, sebetulnya Jokowi bisa belajar dari gagalnya sejuta lahan gambut yang digagas oleh Presiden Soeharto. “Jadi, itu (food estate) sebetulnya bukan ide original Pak Jokowi, tapi itu dari zaman orde baru karena Pak Harto ingin betul-betul mempunyai kedaulatan pangan (swasembada pangan). Sekarang swasembada pangan tidak memperhatikan diversitas sistem konsumsi rakyat kita. Itu Pak Jokowi juga nggak ngerti. Jadi dia hanya ingin nama itu kan keren, food estate,” ungkap Rocky. Menurut Rocky, perusakan lingkungan sudah terjadi sebelum estate itu menghasilkan nilai tambah atau nilai guna pada manusia. Konsumsi masyarakat Papua berbeda dengan masyarakat di Makassar atau di Manado yang lebih banyak memakan ikan daripada makan nasi, misalnya. Demikian juga kelas menengah yang mulai mengalihkan hidupnya atau pola konsumsinya ke non-karbohidrat. “Jadi, tetap ambisi Pak Jokowi ini sekadar untuk menerangkan bahwa dia berhasil menswasembadakan pangan. Nah, sekarang ada problem. Karena itu, kritik PDIP memang berdasar, walaupun kritik itu kritik politis, bukan kritik ekologi,” ujar Rocky. Di ujung masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi masih berupaya untuk menyeragamkan manusia Indonesia yang dari awal berbeda, baik secara ideologi maupun kebiasaan makan. Ada pengetahuan yang kurang bahwa diversity atau keragaman Indonesia dimulai dari budaya sampai pola makan. “Jadi, poin-poin itu yang kemudian kita anggap bahwa Pak Jokowi memang hanya menyediakan food estate itu, lahan itu untuk dikelola oleh korporasi besar. Begitu korporasi besar masuk nanti, setelah lahannya dibersihkan oleh negara melalui segala macam tipe-tipe regulasi, mulailah korporasi itu mendikte lambung manusia. Kan nggak bener tuh kalau lambung manusia diasuh oleh alam dipindahkan untuk diasuh oleh pabrik-pabrik besar ini. Itu masalahnya ada di situ,” ujar Rocky. “Jadi, Pak Jokowi tidak menghormati local wisdom. Kemampuan manusia untuk bertahan hidup itu sudah disediakan oleh alam dan jangan dirusak alam itu hanya untuk kepentingan sejumlah orang yang sebetulnya mengincar hasil hutan dengan alasan food estate,” ujar Rocky.
Satu Saksi Tidak Hadir dalam Pemeriksaan Konfrontasi Kasus BTS Kominfo
Jakarta, FNN - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan satu dari tujuh orang saksi yang dipanggil untuk pemeriksaan secara konfrontasi kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.\"Tim jaksa penyidik memanggil tujuh orang saksi guna mendengar keterangan terkait asal usul dan status uang Rp27 miliar. Namun, satu saksi atas nama RYB tidak hadir memenuhi panggilan tim jaksa penyidik,\" kata Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat malam. Ketut menjelaskan pemeriksaan terhadap enam orang saksi sekaligus terkait penerimaan uang 1,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp27 miliar (kurs Rp15 ribu per dolar AS) yang sebelumnya diserahkan saksi Maqdir Ismail (MI) selaku pengacara terdakwa Irwan Hermawan (IH) kepada tim jaksa penyidik pada Rabu (13/7).Keenam orang saksi yang menjalani pemeriksaan, yakni tiga orang terdakwa atas nama Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Anang Achmad Laties selaku Direktur Utama BAKTI dan tersangka Windi Purnama selaku orang kepercayaan terdakwa Irwan Hermawan.Selanjutnya saksi dari pihak pengacara, yakni Maqdir Ismail), HH dan DA.Ketut menambahkan konfrontasi atau pemeriksaan keenam saksi dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur paket 1,2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022.\"Pemeriksaan ini untuk membuat terang uang Rp27 miliar yang diserahkan penasihat hukum Irwan Hermawan, statusnya apakah masuk uang yang dapat meringankan pidananya dalam rangka pengembalian uang pengganti,\" kata Ketut.Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitchmedia Synergy pada 22 Mei 2023 merupakan satu dari delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Kominfo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,32 triliun.Selain Irwan, tersangka lainnya, yakni Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Mukti Ali (tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment), dan Johnny G. Plate (mantan Menkominfo).Dua tersangka lainnya yang masih dalam proses melengkapi berkas perkara, yakni Windi Purnama selaku orang kepercayaan dari tersangka Irwan Hermawan dan Muhammad Yusrizki, Direktur PT Basis Utama Prima yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).(ida/ANTARA)
Sertifikat HGB 648-649 Grha Wismilak Cacat Administrasi
Surabaya, FNN - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Jonahar, menyebut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 648 dan 649 tentang dugaan kasus sengketa tanah Grha Wismilak Surabaya adalah cacat administrasi atau cacat hukum.\"Keterangan hari ini tentang SHGB 648 dan 649 tentang Grha wismilak Surabaya, setelah kami cocokkan dengan data Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan yang terbit tahun 1992 memang ada cacat administrasi dalam penerbitan Surat Keputusan (SK),\" ujarnya setelah pemeriksaan dirinya di Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Jumat (18/8) malam.Cacat administrasi tersebut, lanjut Jonahar, terkait adanya kesalahan terkait bangunan yang dimohon oleh pemohon dengan SK. \"Cacatnya adalah yang dimohon itu letaknya di A, tapi SK-nya terbit di B. Jadi, yang dimohon (bangunan nomor) 63-65 tapi yang terbit di tempat berbeda yakni nomor 36-38,\" ucapnya. Atas dasar itu, kata Jonahar, Kanwil BPN Jatim telah mengajukan pembatalan sertifikat hak atas tanah tersebut ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia. \"Yang mengatakan bisa membatalkan itu pusat karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 apabila pemberian hak atas tanah (sertifikat lebih 5 tahun) tidak bisa dibatalkan kecuali ada putusan pengadilan,\" ujar Jonahar. Terkait prosesnya, Jonahar mengaku tidak tahu karena proses permohonan hingga terbitnya sertifikat tersebut sudah tahun 1992, namun ia memastikan ada oknum dari dalam Kantor Kanwil BPN Jatim. \"Ya ada, yang menerbitkan SK tahun 1992,\" katanya. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim, Kombes Pol. Farman menyampaikan bahwa pihaknya sejauh ini sudah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dan lima ahli. \"Kami sudah ada dugaan kuat siapa calon tersangka sudah ada, baik dari penjual, pembeli maupun dari oknum polisi dan BPN yang terlibat dalam permasalahan ini yang mengakibatkan aset Polri terlepas akan kami proses hukum,\" ujarnya. Selain itu, lanjut Kombes Farman, pihaknya sudah melakukan gelar awal dengan BPKP tentang adanya kerugian negara dalam hal ini aset Polri. \"Karena aset ini terdaftar dalam buku investaris Polda Jatim. Kami juga sudah melakukan ekspos di BPN, gelar dua kali dan di Polda Jatim satu kali dengan mengundang BPN,\" ucapnya. Pada Maret 2023, Kapolda Jatim Irjen Pol. Toni Harmanto menginstruksikan agar ada pengecekan aset-aset Polri di wilayah Jawa Timur. Polda Jatim akhirnya mendapati fakta baru bahwa gedung yang berlokasi di Jalan Raya Darmo nomor 36-38 merupakan aset milik Polri. \"Gedung tersebut sebelumnya merupakan kantor polisi sejak tahun 1945, hingga terakhir menjadi Mapolresta Surabaya Selatan. Aset ini berpindah ke tangan pada 1993,\" ujarnya. Dari hasil supervisi, diketahui bahwa Polri seharusnya memiliki aset dari kompensasi yang dijanjikan lewat alih lahan Gedung Wismilak seluas 4.000 meter di wilayah Dukuh Pakis yang saat ini menjadi kantor Polsek Dukuh Pakis. Selain mendapat kompensasi tanah seluas 4.000 meter persegi, polisi juga dijanjikan bangunan pengganti Mapolresta dan kendaraan operasional untuk patroli. Kompensasi ini dijanjikan setelah terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) 648 dan 649 pada Gedung Mapolresta Surabaya Selatan saat itu (Gedung Grha Wismilak). Anehnya, HGB sudah keluar saat gedung masih ditempati sebagai Mapolresta Surabaya Selatan. \"Objek ini ditempati Polri tahun 1945 hingga 1993 tanpa putus. Terakhir, tahun 1993 masih ditempati sebagai Mapolresta Surabaya Selatan. Anehnya, pada saat objek ini masih ditempati, kok bisa muncul HGB,\" ungkap Farman. Selain itu dari hasil pendalaman, ketiga kompensasi yang dijanjikan tidak diterima Polri. Tanah seluas 4.000 meter persegi yang dijanjikan ternyata tak pernah ada, begitu pula dengan bangunan, apalagi kendaraan operasional Polri. Terkait lahan di Dukuh Pakis, dalam sejarahnya, Kapolda Jatim saat itu meminta izin kepada Pemkot Surabaya untuk memindahkan kantor polisi di lahan milik Pemkot. Namun, lahan tersebut ternyata berstatus pinjam. \"Lahan yang ditempati itu bukan tanah kompensasi. Melainkan tanah pinjaman, yang kemudian baru dihibahkan oleh Pemkot Surabaya pada 2019,\" ucapnya. Pada 1992 memang ada data tentang HGB mati, yang kemudian menjadi dasar jual beli hingga penerbitan HGB baru, namun soal itu masih didalami pihaknya. \"Jika memang ada HGB mati, dan objek yang masih ditempati Polrestabes Surabaya Selatan tahun 1992, mana mungkin ada proses jual beli, kecuali memang sudah ada iktikad tidak baik,\" kata Farman. HGB yang diklaim Wismilak dibeli secara sah adalah HGB 648 dan HGB 649. Dalam lembar tersebut, tertulis bahwa HGB ini berdasarkan SK Kanwil BPN Nomor 1051 dan 1052 yang terbit pada 22 Juli 1992. Hasil pendalaman Polda Jatim, SK tersebut ternyata tidak terdaftar atau tidak teregistrasi di BPN, sehingga tidak mungkin HGB muncul berdasarkan SK yang tidak terdaftar di BPN, karena itu HGB yang diklaim Wismilak telah dibeli secara sah ini cacat hukum. \"Hasil dari gelar kemarin diputuskan bahwa HGB dimaksud cacat hukum, cacat administrasi dan cacat yuridis dalam penerbitannya,\" katanya.(ida/ANTARA)
TNI AD Tetap Netral Dalam Pemilu 2024
Jayapura, FNN - Kepala Staff TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menegaskan, TNI AD tetap netral, tidak berpihak kemanapun dalam pemilu 2024 mendatang, .\"Saya sampaikan kepada seluruh jajaran agar netral tidak boleh berpihak kemanapun karena TNI sebagai unsur pengamanan dan bila tidak netral akan menimbulkan kerawanan,\" tegas Jenderal TNI Dudung seusai memberikan pengarahan kepada prajurit dan ASN di lingkungan Kodam XVII/Cenderawasih di Makodam XVII/Cenderawasih di Jayapura, Sabtu.Diakui, memang saat ini sudah ada purnawirawan yang mendukung kesana sini dan punya warna berbeda namun itu untuk kepentingan pribadi dan bukan organisasi.\"Saya sudah sampaikan jangan coba-coba ganggu anak buah saya, sebab anak buah saya netral, \" tegas Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.Kasad sebelumnya menyatakan memberikan kesempatan kepada atlet sepakbola dan bola voli yang menjadi juara i dan II Kejuaraan Piala Kasad untuk menjadi anggota TNI AD tanpa tes dan bagi atlet putri akan langsung mengikuti pendidikan di Secaba Bandung.Para atlet berprestasi itu akan langsung diterima jadi anggota TNI AD.\"Bila para atlet ingin menjadi anggota TNI AD, kami memberi kesempatan bahkan tes kecuali tes kesehatan namun karena mereka atlet dipastikan dalam keadaan sehat, \"kata Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.Kasad dalam kunjungan kerjanya didampingi Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Koorsahli Kasad Letjen TNI I Nyoman Chantiasa, Kapusterad Letjen TNI Teguh Muji Angkasa dan sejumlah pejabat di lingkungan Mabes TNI AD.(ida/ANTARA)
Dedi Mulyadi Menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra
Purwakarta, FNN - Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto yang memberi tugas baru di Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.\"Terima kasih Pak Prabowo atas kepercayaan tersebut,\" kata Dedi dalam sambungan telepon, di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu.Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (18/8), di Semarang, memperkenalkan Dedi Mulyadi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dalam sebuah kegiatan dengan para Relawan Prabowo-Budiman Sujatmiko Bersatu (Prabu).Terkait hal tersebut, Dedi memastikan kalau tugas barunya akan dijalankan sebaik-baiknya, yakni untuk memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Partai Gerindra pada Pemilu 2024.\"Saya akan mengemban tugas ini serta memenangkan Pak Prabowo dan Partai Gerindra pada pemilu nanti, baik di tingkat Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia,\" katanya.Prabowo Subianto merupakan salah satu kandidat capres pada Pemilu 2024. Selama ini, Dedi telah mengampanyekan hal tersebut dalam kunjungannya ke berbagai daerah.Sebelum bergabung ke Partai Gerindra, Dedi Mulyadi merupakan politisi Golkar.Selama di Partai Golkar, Dedi pernah menjadi anggota DPRD Purwakarta dan sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Purwakarta.Selain itu, pria yang memiliki ciri khas iket Sunda itu pernah menjabat Ketua Partai Golkar Purwakarta dan Ketua Partai Golkar Jabar.Kemudian menyatakan mundur dari Partai Golkar pada 11 Mei 2023 dan memutuskan bergabung ke Partai Gerindra.(ida/ANTARA)
Merdeka atau Setengah Mati?
Oleh Arief Sofiyanto - Wartawan Senior Tepat tanggal 17 Agustus 2023 adalah Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia. Menurut kamus KBBI, merdeka adalah bebas dari penjajahan dan sebagainya. Sudahkah bangsa kita merdeka? Merdeka itu saat anak cucu diwarisi kemakmuran, bukan diwarisi utang yang berlimpah oleh negara. Sayangnya, Indonesia belum merdeka dari utang. Bahkan jumlahnya terus menumpuk. Utang pemerintah mencapai Rp7.805,19 triliun per Juni 2023 sesuai data Kementerian Keuangan. Namun, saat menyampaikan pidato RAPBN 2024 serta Nota Keuangan di gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan pada Rabu (16/8/2023), Presiden Jokowi menyatakan utang Rp7.805,19 triliun masih cukup aman meski, naik jika dibandingkan utang Mei 2023 senilai Rp7.787,51 triliun. Jumlah utang yang terus menumpuk/membengkak akan membebani generasi mendatang. Seperti potongan puisi \"Jangan Teriak Merdeka..., Malu Kita\" karya Taufiq Ismail: ”Negeri ini masih dicekik ribuan triliun utang. Jika negeri ini telah mampu melunasi utang itu..., Silakan teriak merdeka...!, Jika belum mampu..., lebih baik diam dan berpikir..., Malu kita”. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas”..., Terasa berat untuk bisa hidup layak..., Bahkan harga-harga terus merangkak naik..., Ditambah pajak yang kian mencekik..., Jika masih meluas kemiskinan..., Jangan teriak merdeka...!, Lebih baik diam dan berpikir..., Malu kita”. Faktanya utang luar negeri pemerintah Indonesia masih segunung. Andaikan utang luar negeri di akhir pemerintahan Presiden Jokowi pada Oktober 2024 nanti mencapai Rp10.000 triliun, maka setiap warga negara Indonesia (termasuk bayi baru lahir) harus ikut menanggung utang Rp37.000.000 (Rp37 juta). Artinya, setiap bayi baru lahir di Indonesia harus ikut menanggung utang Rp37 juta. Padahal negara-negara luar memberi bonus bagi setiap bayi baru lahir. Setiap bayi yang baru lahir di Finlandia mendapat bonus uang Rp155 juta. Setiap bayi yang baru lahir di Singapura diberi bonus $5.000 atau sekitar Rp750 juta, seperti dilansir The Straits Times, Jumat (28/6/2023). Di Perancis tunjangan termasuk hibah kelahiran €950, sekitar Rp14 juta, diikuti dengan tunjangan anak bulanan dan tunjangan keluarga yang beragam. Bayi lahir di Yunani dapat bonus Rp30 juta dari Pemerintah. Setiap bayi baru lahir di Qatar diberi rumah dan mobil oleh Pemerintah. Bayi lahir di Brunei dapat bonus jutaan dan tunjangan lain-lain. Yang jelas ukuran merdeka secara ekonomi adalah Indonesia sudah bebas alias tidak tergantung utang luar negeri. Demikian juga rakyat bebas dari tekanan ekonomi, bebas dari utang yang mencekik, bebas mengemukakan pendapat dan lain-lain. Sasaran terakhir merdeka harus mewujudkan rakyat makmur dan sejahtera. Ada juga pendapat bahwa merdeka itu kalau keadaannya lebih baik dibanding zaman penjajahan sebelum merdeka. Kalau sama saja seperti rakyat dicekik pajak yang tinggi, kebebasan pendapat dibatasi, dan lain-lain, itu namanya belum merdeka. Tampaknya untuk merdeka bebas mengemukakan pendapat yang dijamin konstitusi belum sepenuhnya dilaksanakan penguasa. Karena masih banyak penangkapan dan penahanan terhadap oposisi dari pemerintah, sementara korupsi malah merajalela. Sekali lagi mengutip potongan puisi \"Jangan Teriak Merdeka, Malu Kita\" karya Taufiq Ismail: ”Demokrasi korporasi mencengkran negeri ini..., Keuangan yang maha kuasa..., Korupsi menjadi budaya..., Kolusi makin menganga..., Kerugian uang rakyat tak terkira..., Jika perilaku ini masih mewarnai bangsa..., Jangan teriak merdeka...!, Lebih baik diam dan berpikir..., Malu kita”. Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD mengungkapkan, bahwa jika korupsi di sektor pertambangan bisa ditutup, maka setiap orang bisa mendapatkan uang senilai Rp 20-an juta tanpa harus bekerja. Hal itu disampaikan Mahfud mengutip perkataan mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu yang lalu pada saat melakukan diskusi dengan seorang ahli dari Amerika Serikat (AS) mengisahkan celah korupsi tahun 2013 - 2014. \"Ada informasi dari pak Abraham Samad yang mengatakan, kalau saja di dunia pertambangan ini, kita bisa menghapus celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapatkan uang Rp 20 jut tanpa kerja,\" ungkap Mahfud MD beberapa waktu lalu. Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo membeberkan, dugaan korupsi di era kini lebih besar dari era-era sebelumnya. Ia sebut korupsi PT Asabri Rp23,74 triliun, PT Jiwasraya Rp13,7 triliun, e-KTP Rp2,3 triliun, TPP Rp37,8 triliun, Covid Rp1,02 triliun, BTS Rp8 triliun, dan lain-lain. Total kerugian negara Rp93,32 triliun. \"Ini fenomena gunung es, baru yang ketangkap saja. Yang belum ketangkap, lebih besar lagi,\" ungkap mantan Panglima TNI ini. Merdeka mempunyai makna bila rakyat Indonesia bisa menikmati hasil kemerdekaan sesuai cita-cita mendirikan NKRI menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Negara Qatar yang penghasilanya terutama dari minyak hidup makmur, di mana setiap bayi lahir sudah mendapat rumah, mobil, penghasilan, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis berbeda dengan sebagian besar rakyat Indonesia dengan sumber daya alam (SDA) terbesar nomer 4 di dunia yang cukup puas dengan UMK sangat minim, kemiskinan (pengangguran), kebodohan (tidak sekolah). Hal ini terjadi karena banyak anak bangsa yang berkhianat dan berkolaborasi dengan pengusaha hitam serta asing yang ingin merampok SDA. Dengan maraknya PHK dan pengangguran serta kurangnya lapangan kerja tapi harga-harga meroket, membuat rakyat semakin tertekan biaya ekonomi. Bahkan tak cuma negara yang pinjam utang luar negeri, namun rakyat juga terjerat utang pinjaman online (pinjol). Di Jakarta saja, jutaan warga tercatat masih berutang Rp10,35 triliun pada perusahaan teknologi finansial (tekfin) atau yang akrab disebut pinjaman online (pinjol). Angka itu berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2023. Jumlah ini turun 3,9 persen dari Maret 2023 yang mencapai Rp10,79 triliun. OJK juga mencatat utang tersebut berasal dari 2,38 juta akun pengguna tekfin di Jakarta. Utang pinjol warga DKI Jakarta berada di posisi kedua tertinggi setelah Jawa Barat yang tembus Rp13,57 trliun dari 4,6 juta akun pengguna. OJK mencatat, total seluruh utang pinjol masyarakat Indonesia yang belum dibayar. Sebagaimana diberitakan di media, harga-harga terus melonjak meningikuti kenaikan TDL, BBM, gas, pajak-pajak, biaya daftar ulang sekolah, terjerat pinjol dan lain-lain, di saat marak PHK dan pengangguran. Merdeka atau mati adalah slogan perjuangan di zaman melawan penjajah. Kini kita masih terjajah ataupun dijajah secara ekonomi, hingga rakyat berat memikul beban tekanan ekonomi dan masih jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan. Maka, slogannya menjadi merdeka atau setengah mati. (*)
Ditjen HAM Dipercaya Menjadi Penyelenggara Seleksi Pimpinan LPSK
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dipercaya untuk menjadi penyelenggara Panitia Seleksi Anggota LPSK periode 2024-2029.Jabatan Ketua Panitia Seleksi dipercayakan kepada Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kemenkumham Dhahana Putra.\"Ini menjadi kedua kalinya Ditjen HAM diberikan amanat untuk menyelenggarakan seleksi Ketua LPSK dan saya diberi amanah untuk menjadi ketua Pansel (panitia seleksi) Anggota LPSK 2024-2029,\" kata Dhahana Putra di Kantor Ditjen HAM Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat.Pansel seleksi anggota LPSK terdiri dari lima orang dengan formasi dua orang dari pemerintahan dan tiga orang dari perwakilan masyarakat.Dua perwakilan pemerintah dalam pansel tersebut yakni Dirjen HAM Kemenkumham Dhahana Putra dan Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama.Sedangkan perwakilan masyarakat yakni Ketua Badan Pengurus Setara Institute dan aktivis HAM Hendardi, pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Komisioner dan Wakil Ketua LPSK 2008-2018 Lies Sulistiani, dan Ketua Komisi Nasional (Komnas) HAM tahun 2002–2007 Zoemrotin Susilo.Pembukaan pendaftaran Calon Anggota LPSK akan dilaksanakan pada 21 Agustus 2023-8 September 2023.Seluruh pendaftar akan diseleksi hingga tersisa 21 kandidat. Dua puluh satu nama kandidat tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden untuk diseleksi menjadi 14 nama.Empat belas nama tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan hingga terpilih tujuh orang sebagai Pimpinan LPSK 2024-2029.Ada pun persyaratan anggota pimpinan LPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah sebagai berikut:1. Warga negara Indonesia:2. Sehat jasmani dan rohani;3. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidana-nya paling singkat 5 (lima) tahun;4. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan:5. Berpendidikan paling rendah S1 (strata satu):6. Berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun:7. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;8. Memiliki nomor pokok wajib pajak.Pendaftaran Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Periode 2024-2029 mulai tanggal 21 Agustus 2023 sampai 8 September 2023.Berkas pendaftaran dapat disampaikan dengan cara:1.Langsung kepada Sekretariat Panitia Seleksi Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Periode 2024-2029, di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750 pada pukul 09.00-16.00 WIB di hari kerja.2.Dikirim melalui pos tercatat ke alamat Panitia Seleksi:3.Melalui e-mail ke alamat: pansel2024-2029@lpsk.go.id dengan berkas fisik diserahkan pada saat tahapan seleksi selanjutnya;4.Melalui WhatsApp pada nomor 0822-1194-8715 berkas fisik diserahkan pada saat tahapan seleksi selanjutnya.(sof/ANTARA)
Maqdir Menyebut Uang Rp27 Miliar yang Diserahkan Penyidik Milik Irwan Hermawan
Jakarta, FNN - Pengacara senior Maqdir Ismail menyatakan uang Rp27 miliar yang diserahkan pihaknya kepada penyidik beberapa waktu lalu adalah uang milik kliennya Irwan Hermawan, tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan BTS 4G Kominfo.\"(Uang) milik Irwan karena kami dapat dari orang yang menyebut ini untuk kepentingan Irwan,\" katanya di Gedung Bundar, Jumat malam.Hal itu disampaikan Maqdir usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. Maqdir menjelaskan dirinya bersama dua orang anggotanya (Andika dan Dasril) selaku penasihat hukum Irwan dipanggil untuk dikonfirmasi mengenai uang yang pernah diserahkan kepada penyidik senilai 1,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp27 miliar (kurs Rp15 ribu per dolar AS).Dalam pemeriksaan itu, penyidik meminta Maqdir menjelaskan uang Rp27 miliar yang diserahkan kepada penyidik terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun\"Sudah kami jelaskan, bahwa uang ini adalah untuk kepentingan Irwan dan tadi Irwan dipanggil untuk ditanya dan Irwan membenarkan bahwa uang itu untuk kepentingannya,\" kata Maqdir.Pada pemeriksaan itu, Maqdir dipertemukan dengan kliennya Irwan Hermawan. Mereka sama-sama menyampaikan bahwa uang yang diserahkan kepada penyidik untuk kepentingan kliennya dalam menghadapi persoalan hukum.\"(Uang) ini kepentingan Irwan itu adalah dia punya kewajiban nanti berkenaan dengan pengambilan uang yang pernah ia terima. Nah, itulah soal 27 (Rp27 miliar) itu adalah bagian dari uang Irwan untuk mengurangi uang pengganti nantinya,\" papar Maqdir.Mengenai dari mana sumber uang itu, apakah dari awal milik Irwan Hermawan atau orang lain yang memberikan, Maqdir menegaskan pihaknya hanya tahu uang tersebut milik kliennya dan untuk kepentingan kliennya.\"Saya tidak tahu (siapa pemberinya), saya hanya tahu ini untuk kepentingan Pak Irwan. Ini punya Irwan karena diberikan kepada kami itu atas nama Irwan,\" katanya.Mengenai inisial S yang diungkap penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai pihak pemberi uang tersebut, Maqdir mengaku tidak tahu-menahu dan inisial tersebut bukanlah dari keterangannya.\"Ada orang yang membantu Irwan, bukan langsung dari Irwan, tapi ini akan menjadi tanggung jawab langsung Irwan,\" tambah Maqdir.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana sebelum pemeriksaan berlangsung menjelaskan penyidik memeriksa enam orang secara konfrontasi. Selain Maqdir Ismail, Andika, dan Anang, ada juga Irwan Hermawan.Pemeriksaan ini untuk membuat terang uang Rp27 miliar yang diserahkan penasihat hukum Irwan Hermawan, apakah statusnya masuk uang yang dapat meringankan pidananya dalam rangka pengembalian uang pengganti.\"Semua itu nanti kami konfrontasi untuk memperjelas status dari uang Rp27 miliar atau 1,8 dolar Amerika Serikat. Apakah nanti itu akan meringankan si IH dalam rangka pengembalian uang pengganti atau uang yang diterima oleh IH atau uang yang lain. Ini masih kami dalami semua,\" kata Ketut.(sof/ANTARA)
Mendagri Tito Ditunjuk Sebagai Menlu Ad Interim
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Ad Interim menggantikan sementara Menlu Retno Marsudi.Penunjukan ini berdasarkan Surat Nomor B-793/M/D-3/AN.00.03/08/2023 yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada 18 Agustus 2023.“Dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Dalam Negeri sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menteri Luar Negeri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri,” tulis Pratikno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.Penunjukan tersebut berkenaan dengan Surat Menlu Retno Marsudi terkait dengan permohonan izin perjalanan dinas ke beberapa negara, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Perjalanan dinas tersebut berlangsung mulai tanggal 18 hingga 25 Agustus 2023.(sof/ANTARA)
Prabowo Bertekad Meneruskan Perjuangan Jokowi
Semarang, FNN - Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo jika dia memperoleh mandat sebagai orang nomor satu di Indonesia setelah memenangi Pilpres 2024.\"Saya bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo. Saya bukan orang yang mencla mencle, bukan orang plin plan, bukan orang yang ragu-ragu,\" kata Prabowo saat acara Deklarasi Dukungan Prabowo-Budiman Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.Ketua Umum Partai Gerindra itu bersyukur telah diajak Presiden Joko Widodo untuk bergabung di jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai menteri pertahanan demi kepentingan rakyat Indonesia. Selama di Kabinet, Prabowo mengakui sepak terjang Presiden Joko Widodo.Dia pun siap melanjutkan perjuangan untuk menuju Indonesia Maju.Prabowo sendiri terkejut dengan dukungan yang diberikan kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko kepadanya.\"Saya merasa terharu, berbesar hati, diperkuat, mendapat energi baru,\" imbuhnya.Dukungan dari tokoh Reformasi 1998 bersama para pendukungnya itu, lanjut Prabowo, menjadi penambah semangat baginya untuk terus maju dalam kontestasi politik di tahun 2024.Sementara itu, Budiman Sudjatmiko mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.\"Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang,\" kata Budiman.Dia pun mengaku dirinya sebagai seorang pribadi yang biasa mengambil risiko dalam melangkah.Kepada Prabowo, Budiman berpesan agar memajukan kesejahteraan umum, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga menata jaminan sosial apabila nanti mendapat amanat menjadi presiden RI di 2024.Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden yang sudah memperoleh dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).(sof/ANTARA)
POPULER
