ALL CATEGORY
Mahfud MD Memastikan Transaksi Janggal Rp349 Triliun Tidak Berhenti
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sampai saat ini kasus transaksi janggal yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun tidak berhenti ataupun hilang.\"Selalu ada yang bertanya Rp349 triliun itu dilempar kok lalu hilang? Tidak hilang,\" ujar Mahfud di Hotel Sultan, Jakarta, Senin.Ia menyebutkan bahwa kasus itu terbukti ada. Kendati demikian, DPR tak setuju dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan transaksi janggal Rp349 triliun.Oleh karena itu, kasus tersebut diserahkan kepada pemerintah. Adapun, sambung Mahfud, pemerintah secara resmi telah membentuk satuan tugas untuk mensupervisi penanganan dan penyelesaian dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.\"Pemerintah membentuk satgas sekarang ini jalan. Orang yang tidak tahu, itu kok didiamkan? Tidak. Itu kan 300 surat, artinya ini ada 2 masalah,\" katanya.Ia menjelaskan transaksi janggal Rp349 triliun itu menyangkut 300 surat yang tidak dapat dipecah. Dari kasus tersebut, beberapa sudah ditindak seperti Rafael Alun, eksportasi emas hingga pemecatan dan penersangkaan di Ujung Pandang, Makassar.\"Jadi jalan, tidak ada yang berhenti. Tetapi jangan berpikir bahwa Rp300 triliun itu satu paket, lalu selesai, itu dipisah dalam 300 kasus,\" jelas dia.Menurut Mahfud, ada 300 surat yang harus diselesaikan secara bertahap dengan waktu yang lama. Kemudian, tidak semua surat tersebut dapat disampaikan kepada publik.\"Saudara bisa baca publikasinya sendiri, sudah ditindaklanjuti di berbagai tempat, di KPK, di Polri, di Kejaksaan semua mau mengungkap kasus itu dari Rp349 triliun,\" tambah Mahfud.Sementara itu, yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah kasus transaksi mencurigakan Rp189 triliun terkait eksportasi emas yang melibatkan instansi di Kementerian Keuangan.Dia menyebutkan beberapa hal telah diselidiki dari transaksi mencurigakan Rp189 triliun. Kasus tersebut bukan hanya menyasar sisi kepabeanan saja melainkan perpajakan.\"Ini semua sedang berjalan. Tidak ada yang hilang dan tidak boleh hilang. Pada saatnya harus jelas kepada masyarakat,\" pungkasnya.(ida/ANTARA)
Tour of Kemala 2023 Digelar di Banyuwangi
Jakarta, FNN - Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia (PB ISSI) menjadikan acara Tour of Kemala Banyuwangi 2023 yang digelar Oktober mendatang sebagai ajang mencari bibit atlet baru balap sepeda dari berbagai kota di Indonesia.“Awal mula Tour of Kemala terselenggara, PB ISSI ingin punya kegiatan tahunan yang bisa menjadi ajang mencari bibit road bike khususnya,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB ISSI Parama Nugroho dalam acara konferensi pers Tour of Kemala Banyuwangi 2023 di Gedung Bhayangkari 2023, Jakarta, Senin.Ia mengatakan Tour of Kemala digelar di Banyuwangi pada tahun in merupakan yang kali kedua. Tahun 2022 sebagai kegiatan pertama, diselenggarakan di Belitong, yang diikuti 450 peserta yang berasal dari kalangan profesional, komunitas ataupun anggota Kemala Bhayangkari.Tahun ini, Tour of Kemala 2023 mengambil lokasi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tour of Kemala 2023 mengangkat tema “Berkarya untuk Negeri” terbagi dalam dua kategori race (balapan) sejauh 128 Km untuk peserta profesional nasional dan internasional di hari pertama, serta lomba Tour sejauh 55 Km yang diikuti peserta non profesional pada hari kedua.Kerja sama PB ISSI dengan Kemala Bhayangari ini mengikuti standar internasional serta sistem pencatatan waktu secara digital dengan photo finish. Memperebutkan hadiah senilai Rp552 juta untuk kategori Race 128 Km, dan Rp 330 juta untuk hadiah Tour 55 Km.Untuk mendorong pencarian atlet-atlet pesepeda, dilaksanakan pra kegiatan Tour of Kemala Banyuwangi 2023 di empat kota, yakni Karawang tanggal 11 Juni, Karanganyar 29 Juli, Gresik 6 Agustus, Lampung 10 September dan kategori criterium.“Ajang ini sekaligus menjadi wadah terukur atlet dengan baik. Jadi untuk sampai finis benar-benar perjuangan atlet,” kata Parama.Koordinator Lapangan Tour of Kemala Banyuwangi 2023 Erni Agung menjelaskan dipilihnya Banyuwangi karena memiliki variasi rute tanjakan panjang dengan kombinasi jalan datar untuk menguji ketahanan dan kekuatan rider.Dalam sejarah sepeda Indonesia, lanjut dia, wilayah Banyuwangi telah melahirkan atlet-atlet berprestasi dan sampai sekarang menjadi tempat pembinaan atlet nasional.“Diharapkan peserta dari non profesional atlet maupun pemula dapat merasakan pengalaman yang sama seperti atlet lainnya,” ujar Erni.Pratomo selaku Race Director dari PB ISSI menambahkan, rute Tour of Kemala Banyuwangi 2023 terbagi dua, yakni untuk profesional dan pemula. Kedua rute ini dipastikan aman bagi para peserta baik sisi keamanan maupun kelancarannya.Untuk kalangan profesional, setelah mengikuti kegiatan pra Tour of Kemala Banyuwangi 2023 di empat kota, peserta akan mendapatkan tiket untuk mengikuti Tour of Kemala Banyuwangi 2023 pada Oktober mendatang.Pratomo menambahkan, ada sejumlah atlet nasional yang ikut berkompetisi di ajang Tour of Kemala Banyuwangi 2023. Seperti Aiman Cahyadi peraih medali perak di SEA Games 2023, ada juga Bernard Van Aert, dan Terry Yudha Kusuma.“Karena ini hajatan PB ISSI juga, kami mengundang tim nasional juga,” kata Pratomo.Tour of Kemala Banyuwangi 2023 menargetkan 1.000 peserta dari kalangan profesional atlit, komunitas maupun non profesional. Sejumlah peserta sudah mendaftar, salah satunya peserta internasional dari empat negara, yakni Thailand, Filiphina, Malaysia dan Australia.(ida/ANTARA)
Pendaftaran HKI di Jabar Tertinggi se-Indonesia
Bandung, FNN - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya mengungkapkan bahwa pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Jawa Barat adalah yang tertinggi se-Indonesia.Hal itu, kata Andika, terjadi dalam tiga tahun terakhir, di mana pendaftar kekayaan intelektual di Jawa Barat ada sekitar 75 ribu.\"Tiga tahun terakhir, Jawa Barat itu adalah pendaftar kekayaan intelektual tertinggi di Indonesia, jumlahnya sekitar 75.000,\" kata Andika selepas upacara Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Kemenkumham ke-78 di Lapangan Gasibu, Bandung, Senin.Banyaknya pendaftar HKI tersebut, kata Andika, menjadi bukti bahwa di Jawa Barat kesadaran untuk akan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektualnya cukup tinggi.\"Tadi juga Pak Gubernur Ridwan Kamil (dalam upacara) mengatakan bahwa Jawa Barat, khususnya Bandung adalah kota penuh inovasi, dan masyarakat Jawa Barat itu sadar akan hukum. Itu menjadi penyebab pendaftaran terkait kekayaan intelektual itu tertinggi di Indonesia,\" ucap Andika.Yang teranyar, dalam kegiatan HUT ke-78 Kemenkumham ini, Kanwil Kemenkumham memberikan sertifikat pendaftaran hak kekayaan intelektual pada Ridwan Kamil untuk karya desain arsitektur Masjid Al Jabar dan Kujang Kembar di Sumedang.\"Ini sebagai upaya perlindungan dari kami pada kekayaan intelektual masyarakat,\" ucapnya.Selain pemberian sertifikat, dalam upacara perayaan HUT Kemenkumham ini, ditampilkan juga tari kolosal dari 150 warga binaan, marching band, hingga peluncuran album musik yang juga diisi oleh warga binaan dari seluruh Jawa Barat.\"Album karya musik warga binaan se-Jawa Barat kita kompilasi menjadi satu simfoni karya Insan Pengayoman dan warga binaan yang diberi judul Harmoni, artinya segala program Harmoni dilaksanakan bersama-sama,\" tuturnya.Dalam kegiatan ini, Andika mengatakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga memberi pesan khusus agar seluruh jajaran di bawah Kementerian Hukum dan HAM harus semakin berkualitas dalam kinerja dengan memastikan visi Kemenkumham dikerjakan dengan berkualitas.\"Intinya menjadi insan pengayoman sejati, Demi menjadi pemeran aktif dan produktif untuk Indonesia yang maju,\" tuturnya.Dalam upacara HDKD Kemenkumham ke-78 ini, selain dihadiri Ridwan Kamil yang juga menjadi inspektur upacara, juga ada Atalia Praratya, dan para perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.(ida/ANTARA)
Generasi Muda Papua Bisa Memimpin Pemuda ASEAN
Biak, FNN - Diplomat ahli madya Kementerian Luar Negeri, Virdiana Ririen Hapsari, menyebut, generasi muda Papua di Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk menyiapkan diri karena berpeluang menjadi pemimpin dan penggerak organisasi pemuda ASEAN.\"Pemuda Papua punya potensi diri yang mumpuni ke depan untuk menjadi bagian melanjutkan organisasi pemuda ASEAN,\" kata dia pada kuliah umum Asean tantangan global dan peran politik luar negeri Indonesia di kampus IISIP Biak, Kamis.Ia berharap, dengan peluang pemuda Biak dan Papua menjadi calon pemimpin organisasi ASEAN maka perlu membekali diri dengan penguasaan Teknologi, dan kemampuan diri.Dalam organisasi ASEAN, menurut dia, pemuda ASEAN sekitar 34 persen atau 240 juta dari populasi 650 juta masyarakat ASEAN punya peran strategis dalam melanjutkan misi dan tujuan ASEAN.Ia juga mengajak mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Biak Numfor, Papua untuk mendukung keketuaan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN yang pada bulan September 2023 menjadi penyelenggara KTT ASEAN di Jakarta.Terkait dengan potensi kemaritiman Biak sebagai beranda terdepan Indonesia di Pasifik, menurut dia, ini juga menjadi misi diplomasi bidang ekonomi Indonesia di luar negeri untuk mengundang investor mengelola potensi kemaritiman di Biak.Ia berharap, keberhasilan Indonesia menjadi penyelenggara KTT ASEAN merupakan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Biak Numfor, PapuaIa menyebut KTT ASEAN ke-43 Di Jakarta akan berbahas materi di antaranya ketahanan pangan, kendaraan listrik, perlindungan pekerja Migran dan jaringan desa digital serta perdagangan intra ASEAN.\"Organisasi ASEAN saat ini menjadi basis produksi dunia dan sangat strategis untuk menjadi peluang ekonomi bagi Biak Numfor maupun Tanah Papua,\" katanya.Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap, mengharapkan mahasiswa dan pelajar Biak untuk belajar dengan tekun guna memanfaatkan peluang usaha yang dimiliki Indonesia khususnya Biak Numfor Papua.\"Biak Numfor sangat strategis dari letak geografis maupun potensi kemaritiman yang dimiliki saat ini,\" sebut dia.Ia berharap dukungan dari masyarakat, mahasiswa dan pelajar untuk menyiapkan Biak menjadi lumbung ikan di kawasan Pasifik.\"Mari kita mendukung kebijakan program pemerintah untuk menjadikan potensi kemaritiman Biak sebagai beranda Indonesia di Pasifik,\" kata dia.Kegiatan Kuliah umum Asean tantangan global dan peran politik luar negeri Indonesia mendapat apresiasi dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang memberikan sambutan langsung dari Kenya.(ida/ANTARA)
Satgas Yonif 310/KK Menyerahkan Bantuan ke Gereja di Perbatasan RI-PNG
Jayapura, FNN - Satgas Yonif 310/KK menyerahkan bantuan ke gereja gereja Katolik Paroki St Bonifacius yang terletak di Kampung Ubrub, Distrik Web, Kabupaten Keerom, perbatasan RI-PNG.Penyerahan bantuan dilakukan seusai pelaksanaan ibadah Minggu (20/8), kata Dansatgas Yonif 310/KK, Letkol Inf Andrik Fachrizal, dalam siaran persnya Senin.Dikatakan, pemberian bantuan itu sebagai bentuk cinta kasih dan wujud nyata kepedulian antar umat beragama di wilayah perbatasan.Sebelumnya, anggota yang beragama Kristen mengikuti ibadah Minggu di gereja tersebut bersama warga.Kehadiran TNI di wilayah perbatasan tidak hanya melaksanakan tugas menjaga wilayah perbatasan NKRI saja, tetapi juga memberikan rasa aman kepada masyarakat.Pastur Gabriel Pangan Parosara mengatakan, dirinya merasa terhormat dan merasa bangga kepada TNI yang selalu perhatian dengan masyarakat serta tidak memandang agama, ras, dan budaya.“Terima kasih kepada Bapak TNI, yang sudah hadir dan bergabung dengan jemaat Gereja Katolik Paroki St Bonifacius, kami juga merasa tenang dan nyaman untuk melaksanakan ibadah,” kata Pastur Gabriel Pangan Parosara.Distrik Web, merupakan salah satu distrik di Kabupaten Keerom yang berbatasan dengan Papua Nugini.Tercatat lima kabupaten dan kota di Tanah Papua yang berbatasan dengan PNG yaitu Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom di Provinsi Papua, Kabupaten Pegunungan Bintang di Papua Pegunungan serta Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digul di Papua Selatan.(ida/ANTARA)
Ganjar Terpaksa, Prabowo Dipaksa, Anies Diminta
Oleh H. Zaharuddin Kasim - Mantan Aktivis Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Salam Kebangsaan Kita baru saja memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78 Tahun. Tahun depan rencananya HUT RI Ke 79 akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara IKN. Mungkinkah itu? Waktu lah yang akan menjawabnya. Kita tunggu saja. Kenapa saya singgung IKN? Menarik bagi saya, sejak awal hingga sekarang selalu jadi perbincangan publik. Yah sudah lah. IKN telah menjadi Undang- undang. Pada Agustus 2024 nanti, Indonesia sudah punya Presiden baru hasil Pilpres bulan Februari. Definitifnya Presiden RI hasil Pilpres Februari 2024 dilantik bulan Oktober. Jadi pada bulan Agustus 2024 itu, presiden RI masih dijabat oleh Joko Widodo. Siapa yang akan terpilih menjadi Presiden RI 2024 - 2029 mendatang? Ini yang ingin saya ulas pada tulisan kali ini. PDIP telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres mereka. Kita tidak tahu bagaimana cara penetapan Ganjar hingga terpilih. Yang jelas itu merupakan hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati dalam menetapkan Capres dan Cawapres dari PDIP. Gonjang-ganjing sebelum penetapan Ganjar sebagai Capres dari PDIP muncul di internal PDIP sendiri. Ada dua arus kekuatan waktu itu. Arus parlemen dan arus relawan. Arus parlemen yang dimotori oleh Utut Hadianto lebih condong memajukan Puan Maharani sebagai Capres. Sementara para relawan berkehendak agar Ganjar maju sebagai Capres. Muncullah istilah dari kubu Parlemen Dewan Jenderal untuk mengawal Puan maju sebagai Capres. Tidak mau kalah, relawan pun membentuk Dewan Kopral untuk mengamankan Ganjar. Terpaksakah penetapan Ganjar selaku Capres dari PDIP? Tampaknya iya, karena Ganjar diendors oleh Jokowi untuk maju sebagai Capres PDIP dan juga melihat hasil polling untuk Ganjar cukup bagus. Bisa jadi Megawati mengambil keputusan tidak terlepas dari hal hal itu. Walau pun beberapa kader dari PDIP meragukan kemampuan Ganjar. Trimedya Panjaitan misalnya, ia menggugat tidak ada prestasi Ganjar yang dapat dibanggakan selaku Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Sekarang timbul ketidakharmonisan hubungan antara PDIP dengan Jokowi setelah Golkar dan PAN bergabung dengan Gerindra dan PKB. Perang dingin mulai muncul. Serangan terbuka yang dilancarkan Hasto selaku Sekjen PDIP ke Prabowo terkait dengan proyek Food Estete yang gagal dan merusak lingkungan. Ditambah lagi wajah Megawati yang tidak begitu enjoy saat disapa Jokowi di HUT RI di Istana Negara, serta tidak diundangnya Gibran saat acara koordinasi seluruh kepala daerah dari PDIP. Apa kata Gibran terhadap tidak diundangnya dia ke acara koordinasi kepala daerah dari PDIP? Gibran dengan santai berujar, \"Aku kan masih anak ingusan\". Prabowo selaku Menhan yang ditugaskan untuk Proyek Food Estate yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Kegagalan proyek Food Estate itu juga merupakan proyek yang dicanangkan oleh Jokowi Widodo. Jadi, Prabowo hanya menjalankan programnya Jokowi. Kenapa Probowo diserang? Adakah kekesalan PDIP dengan Jokowi atas bergabungnya Golkar dan PAN ke Gerindra? Secara kasat mata itu dapat kita baca. Secara tidak langsung pula Jokowi bermain di dua kaki. Ganjar dia dukung karena dari satu partai, sejatinya \"Jokowi lebih condong mendukung Prabowo\". Bisa jadi, Prabowo maju sebagai Capres dari Gerindra karena diminta/direstui Jokowi. Bisa jadi pula Prabowo merasa dipaksa. Realita yang ada saat ini demikian itu. Setelah masuknya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo, posisi Prabowo untuk jadi RI 1 pada 2024 semakin terbuka luas. Apa memang demikian itu? PDIP merasa terganggu dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi dianggap berdiri di dua blok. Mendukung Ganjar namun lebih dekat kepada Prabowo. Melalui serangan awal, PDIP mempersoalkan keberadaan proyek Food Estate. Suhu politik semakin memanas. PDIP mulai menjadi partai setengah oposisi. Apa yang dilakukan oleh Prabowo terhadap proyek Food Estate itu, adalah merupakan programnya Jokowi melalui skema pendanaan PSN. Sementara Jokowi adalah kadernya PDIP. Bisa jadi beberapa waktu ke depan akan terjadi kegaduhan terhadap menuver Jokowi ke Prabowo. Bau tidak sedap sudah mulai tercium oleh publik. Pilpres 2024 mendatang tidak terelekkan akan terjadi pertarungan antara Megawati Vs Jokowi jika Jokowi masih bermain di dua kaki. Bagaimana dengan Anies? Menarik bagi saya untuk melihat kiprah Anies selama ini sebelum dia DIMINTA untuk maju sebagai Capres dari Partai Nasdem. Saya bertemu Anies saat Jalan Sehat di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung beberapa waktu lalu. Saya tidak pernah bertemu secara tatap muka face to face dengan Anies. Namun demikian, dengan Ayah Anies yaitu bapak Rasyid Baswedan saya pernah berjumpa ketika saya kuliah di Universitas Islam Indonesia. Pak Baswedan dosen di Fakultas Ekonomi dan saya mahasiswa s di Fakultas Teknik Sipil. Kampus saya di Jalan Demangan Baru nomor 24, Yogyakarta sering juga digunakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi kuliah di kampus saya. Pak Baswedan memakai Honda Bebek sebagai alat transportasinya. Ketika berpapasan di tempat parkir, saya menegur dan menyalami beliau. Di mata saya, beliau begitu ramah dan sederhana. Sifat Anies saya kira tidaklah jauh dari sifat ayahnya. Bukankah pepatah mengatakan: \"Buah kelapa jatuh tidak akan jauh dari pohonnya\". Saya mengagumi Anies ketika dia selaku Rektor di Universitas Paramadina, Jakarta. Saya rasa, dia merupakan rektor termuda berprestasi pada institusi perguruan tinggi swasta. Saya lebih kaget dan kagum, ketika di tahun 2014 Anies selaku juru bicara Joko Widodo di kontestasi Pilpres. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Anies menjawab sangat lugas dan tegas. Seterusnya kekaguman saya ketika Anies diminta Partai Gerindra untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Dia begitu tenang, kasak-kusuknya pada kontestasi pilgub waktu itu biasa biasa saja. Hampir seluruh lembaga survei menempatkan Anies di urutan ke tiga di bawah Ahok, dan AHY. Hasil akhir? Anies menjungkir balikan hasil survei yang ada. Anies menang pada pilkada DKI tersebut dengan angka yang sangat fantastis, yaitu 56 %. Kemudian Jakarta ditatanya dengan baik. Konektivitas transportasi ditata sedemikian rupa. Paru-paru kota berupa taman ditata dengan bagus. Pengendara sepeda diberi jalur kusus. Penyandang disabilitas diberi ruang kusus untuk leluasa bergerak. Sirkuit motor listrik dia bangun. Pertama di kawasan Asia Tenggara. Stadion sepak bola megah bertarap international yang merupakan ciri khas kota besar dunia, dihadirkannya. Kemacetan dan banjir dia kendalikan. Hasilnya, warga DKI Jakarta memberi apresiasi atas kerja Anies selama 5 tahun memimpin Jakarta dengan tingkat kepuasan 83 %. Anies masuk dalam 3 besar bersama Ganjar, dan Andhika hasil pilihan peserta Rakernas Partai Nasdem. Atas pertimbangan matang dan melihat rekam jejak Anies memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun, akhirnya di bulan Oktober 2022, atas permintaan Partai Nasdem, ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh mengukuhkan Anies sebagai Capres dari Partai Nasdem. Gayung pun bersambut, PKS dan Partai Demokrat pun mendeklerasikan Anies sebagai Capres. Rasanya 3 kandidat ini (Anies, Ganjar, dan Prabowo) akan berlaga pada Pilpres 2024 mendatang. Sebagai capres Ganjar terpaksa, Prabowo dipaksa, dan Anies diminta. Dengan situasi gonjang-ganjing antara Jokowi dengan Megawati dan adanya serangan dari PDIP ke Prabowo implisit juga tertuju ke Jokowi. Posisi Anies akan semakin diuntungkan. Salam akal sehat dari kota Bandung Lautan Api. (*)
New World Order Menghabisi Pancasila
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KETIKA UUD1945 diamandemen dan dipertuhankannya liberalisme dan kapitalisme maka Pancasila menjadi bualan para elit dan pemimpin negeri ini. Pancasila kemudian dikeramatkan dan tidak lagi menjadi ideologi bernegara sebab konsep Pancasila sebagai sistem kolektivisme dalam berbangsa dan bernegara ambyar diganti individualisme, liberalisme, kapitalisme. Kapitalisme merasuki semua otak para elit politik sebab tanpa uang tidak mungkin bisa masuk pada kelompok para komprador. Semua diukur dengan uang apa lagi detak politik yang ada hanya wani piro .semua serba dibandrol dengan uang. Kita tidak pernah lagi mendengar para elite berbicara konsep pendidikan dampak sosial seperti dulu kita sering baca kajian - kajian cerdas di LP3S, atau analisa pakar sosial seperti Prof Selo Sumarjan atau celotehan Mr Regen-nya Umar Kayam atau pikiran-pikiran Kunto Wibisono. Tidak lagi perna mendengar perdebatan Prof Emil Salim terhadap Analisa Dampak Lingkungan .akibat perambahan hutan ,bangsa ini sudah menjadi super dungu dan tidak mampu membangun peradabannya. Padahal bangsa ini adalah bangsa yang perna sebesar Majapahit dan Sriwijaya yang penuh dengan karakter sebagai bangsa yang besar. Pada 30 September 59 tahun silam di Gedung PBB, New York, Amerika Serikat terjadi peristiwa penting yang bukan saja dialami oleh Indonesia tetapi juga oleh dunia. Pada hari itu, Presiden pertama Indonesia Ir. Sukarno atau yang biasa akrab disapa Bung Karno berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin-pemimpin negara di PBB. Pidato yang berjudul To Buid The World A New (Membangun Dunia Kembali) dengan durasi sekitar 90 menit itu telah menggemparkan dunia. Dan saat itulah Pancasila telah menjadi musuh utama New World Order dengan lantang Bung Karno mengatakan \"To Build The World A New\". Dengan Pancasila sebagai dasar paradikmatika. Pidato ini menantang New World Order. Itu sebab nya Bung Karno ditarget digulingkan setelah Kennedy dibunuh, karena Bung Karno beberapa kali dilakukan percobaan pembunuhan tetapi tidak berhasil .rupanya melalui PKI dengan peristiwa G30S PKI berhasil menumbangkan Kekuasaan Soekarno. Setelah era Orla Pak Harto orang yang dimanfaatkan oleh mereka, tetapi rupanya pak Harto juga pinter. Dia nurut saat awal kekuasaannya, tetapi mulai sedikit mbalelo setelah Indonesia mulai kuat. Puncaknya pd 1996, saat pak Harto menolak skenario global yg dirancang World Bank, IMF dan AS. Maka tidak ada jalan lain, pak Harto juga harus dijatuhkan. New World Order rupa nya tidak berhenti disitu mereka menggunakan perang pemikiran terhadap Pancasila yang mereka lakukan adalan mengacak acak UUD1945 melalui 4 kali amandemen yang Menganti sistem kolektivisme menjadi individualisme, liberalisme, kapitalisme. Mengubah sistem MPR menjadi Presidenseil Pancasila tidak lagi menjadi Ideologi negara sebab tidak mungkin Pancasila disandingkan dengan sistem Presidenseil yang basisnya individualisme dimana kekuasaan di perebutkan banyak banyakan suara ,kalah menang pertarungan . Cuplikan sidang BPUPKI Toean-toean dan njonja-njonja jang terhormat. Kita telah menentoekan di dalam sidang jang pcertama, bahwa kita menjetoedjoei kata keadilan sosial dalam preambule. Keadilan sosial inilah protes kita jang maha hebat kepada dasar individualisme. Tidak dalam sidang jang pertama saja telah menjitir perkataan Jaures, jang menggambarkan salahnja liberalisme di zaman itoe, kesalahan demokrasi jang berdasarkan kepada liberalisme itoe. Tidakkah saja telah menjitir perkataan Jaures jang menjatakan, bahwa di dalam liberalisme, maka parlemen mendjadi rapat radja-radja, di dalam liberalisme tiap-tiap wakil jang doedoek sebagai anggota di dalam parlemen berkoeasa seperti radja. Kaoem boeroeh jang mendjadi wakil dalam parlemen poen berkoeasa sebagai radja, pada sa’at itoe poela dia adalah boedak belian daripada si madjikan, jang bisa melemparkan dia dari pekerdjaan, sehingga ia mendjadi orang miskin jang tidak poenja pekerdjaan. Inilah konflik dalam kalboe liberalisme jang telah mendjelma dalam parlementaire demokrasinja bangsa2 Eropah dan Amerika. Toean-toean jang terhormat. Kita menghendaki keadilan sosial. Boeat apa grondwet menoeliskan, bahwa manoesianja boekan sadja mempoenjai hak kemerdekaan soeara, kemerdekaan hak memberi soeara, mengadakan persidangan dan berapat, djikalau misalnja tidak ada sociale rechtvaardigheid jang demikian itoe? Boeat apa kita membikin grondwet, apa goenanja grondwet itoe kalau ia ta’dapat mengisi “droits de l’homme et du citoyen” itoe tidak bisa menghilangkan kelaparannja orang jang miskin jang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itoe, djikalau kita betoel-betoel hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeloeargaan, faham tolong-menolong, faham gotong-royong, faham keadilan sosial, enjahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme dari padanja. Toean-toean jang terhormat. Sebagai tadi poen soedah saja katakan, kita tidak boleh mempoenjai faham individualisme, maka djoestroe oleh karena itoelah kita menentoekan haloean politik kita, jaitoe haloean ke-Asia Timoer Rajaan. Maka ideologie ke-Asia Timoer Raja-an ini kita masoekkan di dalam kenjataan kemerdekaan kita, di dalam pemboekaan daripada oendang-oendang dasar kita…….. Toean2 dan njonja2 jang terhormat. Kita rantjangkan oendang-oendang dasar dengan kedaulatan rakjat, dan boekan kedaulatan individu. Kedaulatan rakjat sekali lagi, dan boekan kedaulatan individu. Inilah menoeroet faham panitia perantjang oendang-oendang dasar, satoe-satoenja djaminan bahwa bangsa Indonesia seloeroehnja akan selamat dikemoedian hari. Djikalau faham kita ini poen dipakai oleh bangsa-bangsa lain, itoe akan memberi djaminan akan perdamaian doenia jang kekal dan abadi. …………. Marilah kita menoendjoekkan keberanian kita dalam mendjoendjoeng hak kedaulatan bangsa kita, dan boekan sadja keberanian jang begitoe, tetapi djoega keberanian mereboet faham jang salah di dalam kalboe kita. Keberanian menoendjoekkan, bahwa kita tidak hanja membebek kepada tjontoh2 oendang2 dasar negara lain, tetapi memboeat sendiri oendang2 dasar jang baroe, jang berisi kefahaman keadilan jang menentang individualisme dan liberalisme; jang berdjiwa kekeloeargaan, dan ke-gotong-royongan. Keberanian jang demikian itoelah hendaknja bersemajam di dalam hati kita. Kita moengkin akan mati, entah oleh perboeatan apa, tetapi mati kita selaloe takdir Allah Soebhanahoewataala. Tetapi adalah satoe permintaah saja kepada kita sekalian. Djikalau nanti dalam zaman jang genting dan penoeh bahaja ini, djikalau kita dikoeboerkan dalam boemi Indonesia, hendaklah tertoelis di atas batoe nisan kita, perkataan jang boleh dibatja oleh anak-tjoetjoe kita, jaitoe perkataan: “Betoel dia mati, tetapi dia mati tidak sebagai pengetjoet Amandemen UUD1945 telah merubah pikiran para pendiri negeri ini dimana negara didasarkan atas kekeluargaan , kebersamaan, kolektivisme diganti dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme. Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enam belas) bab dan 37 pasal. Ditambah dengan aturan peralihan yang terdiri dari 4 (empat) pasal dan aturan tambahan. Karena telah tercapai mufakat bahwa UUD 1945 didasarkan atas sistem kekeluargaan, maka segala pasal-pasal itu diselaraskan dengan sistem. Negara Indonesia bersifat kekeluargaan, tidak saja hidup kekeluargaan ke dalam, akan tetapi juga ke luar. Sehingga politik luar negeri Indonesia harus ditujukan kepada melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan segala bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi segala bangsa. Rupanya New World Order tidak berhenti mengacak ngacak UUD1945 dengan amandemen sekarang masuk menghabisi Pancasila melalui PDIP dengan mengganti Pancasila menjadi Trisila ,Ekasila,Gotong royong ,jika UU HIP di sah kan maka habis sudah Pancasila dan kemenangan New World Order. Apa elite di DPR tidak merasa berkhianat pada pendiri negeri ini dan bangsa Indonesia ??Tentu saja sejarah akan mencatat rekam jejak mereka .
Sinisme
Tulisan Rocky Rocky 2014 lalu, tetap relevan sampai kapanpun untuk merawat demokrasi, merawat bangsa ini. Oleh Rocky Gerung - Staf Pengajar Departemen Filsafat, FIB – UI POLITIK adalah gairah. Yaitu luapan energi untuk menghasilkan perubahan: bahwa \"sesuatu\" harus terjadi, agar sejarah bergerak. Fantasi mendekatkan ekspektasi pada urgensi, dan dalam gairah itulah politik menghidupkan harapan. Tetapi hari-hari ini, luapan itu justru tumpah menjadi arogansi intelektual untuk mengendalikan opini publik, semata-mata dengan dalil buta \"kebenaran mutlak\". Politik dalam kondisi pengendalian itu menjadi soal teknis semata-mata: ditampilkan dalam grafik lalu dirayakan sebagai \"kemenangan\". Dalam tema palsu \"politik nilai\", konfrontasi diselenggarakan seolah-olah sebagai \"duel etik\", dan kaum intelektual tampil sebagai pemuka-pemuka radikal. Di belakangnya pers berbaris rapih. Profesor versus profesor, budayawan versus budayawan. Editorial versus editorial. Surveyor versus surveyor. Dalam gegap gempita itu, kritisisme berhenti. Kita atau mereka! Di sini atau di seberang! Doktrin \"sini-seberang\" inilah yang memalsukan politik nilai itu. Politik nilai memerlukan kritisisme sampai ke ujung rambut pengendali politik. Politik nilai menuntut kejujuran pers untuk membuka kamar terakhir, tempat para \"narasumber utama\" berdiam. Inilah kamar-kamar kepentingan yang tak terlihat rakyat, tetapi yang sesungguhnya menentukan isi dan arah pemerintahan kelak. Politik memang mengandung cacat bawaan. Yaitu godaan manipulasi. Kekuasaan berwatak absolut itulah yang hendak dikontrol oleh demokrasi. Pada prinsip kontrol itu, demokrasi meluaskan partisipasi politik agar seluruh segi kekuasaan - ambisi, integritas, jejak- diuji ketat di forum publik. Itulah asas publisitas. Pers adalah pembuluh darah demokrasi yang bertugas mengedarkan publisitas demi menjaga kewarasan pendapat umum. Paralel dengan kerja pers adalah kerja akademisi dalam meluaskan akal kritis untuk selalu memberi sinisisme kepada kekuasaan. Sinisisme adalah enzim publik untuk mencegah politik tumbuh dalam eforia kembang api yang habis dibakar sesaat untuk kemudian gelap. Sinisisme bukan sikap apatis. Juga bukan sikap netral. Sinisisme adalah aktifitas kritik untuk mengingatkan demokrasi bahwa selalu ada jarak antara harapan dan para pembuatnya. Bahkan jarak antara pembuat dan para pengharap. Sinisisme tak berdiri netral di antara para pihak. Juga tak berdiri di kerumunan massa. Sinisisme berdiri di atas tribune, agar dapat melihat yang di dalam dan di luar arena. Pada akhirnya, seorang warga negara harus terpilih sebagai pemimpin negeri. Tetapi setelah itu, kita harus membenahi demokrasi yang porak-poranda ini. Kambing hitam selalu tersedia. Tapi demokrasi adalah kemarahan yang dilembagakan. Taruhan ini harus dibayar, juga oleh mereka yang menolak ke kotak suara, mereka yang telah melihat kekonyolan politik ini sejak awal. Tak adil memang, tapi kedewasaan memerlukan sedikit pengorbanan. Dengan itu kita bertumbuh sebagai bangsa yang bertenaga. Demokrasi memerlukan sinisisme agar ruang politik tak dihuni oleh doktrin. Tetapi hari-hari ini, sinisisme telah berubah jadi sekedar sikap sinis. Yaitu cibir-mencibir dalam dengki. Sinisisme memerlukan pikiran. Sinis cukup dengan cibiran. Demokrasi, jelas bukan itu. Depok, 21 Juli 2014
78 Tahun Merdeka, Pesta Korupsi dan Jogetan Istana
Oleh Abdullah Hehamahua - Mantan Komisioner KPK SAYA tidak pernah menghadiri upacara pengibaran Merah Putih di istana negara. Padahal, sebagai Wakil Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) selama empat tahun, saya selalu mendapat undangan dari Sekneg. Hal yang sama berlaku sewaktu delapan tahun menjadi Penasihat KPK. Hari itu, 16 Agustus 2023. Seorang tamu menegur sikapku ini. “Saya tidak mau jadi orang munafik,” jawabku. Sebab, lanjutku: “kuingat jasa pahlawan nasional. Mulai dari Teuku Umar di belahan barat sampai Pattimura di penghujung timur Indonesia. Mereka menyabung nyawa untuk melawan penjajahan. Namun, kita sekarang saling menjajah. Ber-KKN- riya. Ada 14 menteri dan 70% Kepala Daerah ditangkap” Pengibaran Merah Putih Alergi terhadap upacara pengibaran bendera? Tidak. Sebab, sewaktu di SMA, setiap Senin, dilakukan upacara pengibaran Merah Putih. Saya tidak pernah bolos. Alergi terhadap istana.? Tidak juga. Sebab, pertama kali kumasuki istana, tahun 1971. Saya dan peserta Pendidikan Pers IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) seluruh Indonesia, berangjasana ke istana. Itulah pertama kali kusalami Soeharto. Kudatangi lagi istana negara ketika mengikuti pelantikanku sebagai Wakil Ketua KPKPN (2001) oleh presiden Gusdur. Selama 10 tahun SBY, saya sering hadir di istana negara, mengikuti pelantikan Pimpinan KPK dan Lembaga Negara lainnya. Namun, saya enggan hadir dalam upacara pengibaran Merah Putih, setiap 17 Agustus di istana negara. Penyebabnya, mungkin sangat pribadi. Penyebab pertama, mataku akan berkaca-kaca setiap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebab, ketika menyanyikan lagu tersebut, pikiranku melayang ke seluruh pelosok negeri. Kubayangkan perjuangan Teuku Umar, Teungku Chik di Tiro, Panglima Polem dan Cut Nyak Dhien di Aceh. Ada Imam Bonjol di Sumatera Barat. Lalu Fatahillah dan Diponegoro di Jawa. Ada pula Antasari serta Hasanuddin di Kalsel dan Makassar. Begitu pula Sultan Babullah serta Pattimura di Ternate dan Ambon. Ada di antara mereka yang mati di tiang gantungan. Ada yang diasingkan ke daerah lain, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Mereka semua mengorbankan waktu, pikiran, harta, keluarga, bahkan nyawa, demi membebaskan Indonesia dari penjajahan. Hari ini, kita sendiri yang undang penjajah, khususnya AS dan China. Mereka menguasai politik, hukum, dan ekonomi nasional. Bahkan, SDA kita, “dirampok.” Penyebab kedua, saya selalu berusaha untuk tidak menjadi orang munafik. Tidak mau menjadi orang yang berbeda di antara ucapan dan perbuatan. Sebab, setiap upacara pengibaran merah putih, dibacakan teks proklamasi. Di sinilah terlihat kemunafikan presiden, wakil presiden, dan pejabat negara lainnya. Sebab, teks proklamasi itu berbunyi: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.” Bagi orang dungu, teks proklamasi hanya dilihat sebagai rangkaian 27 perkataan. Orang cerdas, pasti menghayati filosofi yang berada di rangkaian kata-kata tersebut. Presiden dan pejabat cerdas akan tahu, sejatinya teks proklamasi yang akan dibaca pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah Mukadimah UUD 45. Namun, kondisi waktu itu sangat kritis. Apalagi, Soekarno kurang sehat. Olehnya, ditulislah teks baru yang sangat sederhana. Bung Hatta mengimlakan redaksinya. Soekarno menuliskannya. Maknanya, dewasa ini, setiap membaca teks proklamasi, presiden, wakil presiden, para Menteri, Kepala Daerah, dan anggota legislative, bermuhasabah. Apakah tujuan kemerdekaan yang ada di Mukadimah UUD 45, sudah tercapai, kehilangan arah atau tergadai. Pengkhianatan Utama “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Inilah alinea pertama Mukadimah UUD 45. Bukankah Presiden, Wapres, Menteri, Kepala Daerah, anggota legislative dan Aparat Penegak Hukum (APH) melapor, mengintimidasi, bahkan menangkap dan memenjarakan rakyat yang menyuarakan aspirasi.? Bukankah pembunuhan 6 laskar FPI, 9 Pengunjukrasa di Bawaslu, dan sejumlah mahasiswa di seluruh Indonesia merupakan pengkhianatan terhadap Mukadimah UUD 45.? Bukankah penangkapan HRS, pengurus KAMI, ulama, dan aktivis merupakan pengkhianatan proklamasi 17 Agustus 1945. Inilah pengkhianatan utama pemerintahan Jokowi. Penjajahan Modern “Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Paragraf di atas adalah alinea keempat Mukadimah UUD 45. Isinya merupakan tujuan kemerdekaan: NKRI yang terlindungi eksistensinya, rakyat sejahtera, bangsa cerdas, dan Indonesia berperan dalam terciptanya ketertiban dunia. Presiden, para Menteri, Kepala Daerah, dan anggota legislative, jujurlah. Jokowi menawarkan 34.000 hektar lahan di IKN untuk pengusaha China. Bahkan, bisa mendapat HGU selama 190 tahun. Padahal, UU menetapkan, maksimal 25 tahun. Dapat diperpanjang, maksimal 10 tahun. Apakah Jokowi tidak pernah baca undang-undang.? Mungkin saja. Mungkin pula beliau baca, tapi kurang paham. Namun, bagaimana para Menteri dan anggota legislative, bergelar profesor dan doktor yang ijazahnya asli, membiarkan hal tersebut? Bukankah ia merupakan penjajahan modern? Joget bersama Utang dan Penderitaan Rakyat Putri Ariani, tuna netra. Beliau ekspresi nuraninya dalam lagu Rungkad yang didendangkan di istana merdeka. Hari itu, 17 Agustus 2023, tepat 78 tahun usia Indonesia. Tragisnya, presiden, wakil presiden, para Menteri, dan pejabat negara yang melek, tapi buta hati. Mereka berjoget di atas penderitaan orang lain seperti substansi lirik lagu yang dinyanyikan Putri. “Rungkad,” lagu yang menggambarkan frustrasi luar biasa karena dikhianati. Mereka dikhianati orang yang dipercayai selama ini. Betapa tidak, Putri, orang tuanya dan 278 juta rakyat Indonesia, harus menanggung utang negara, Rp. 28 juta setiap orang karena ulah pemerintahan Jokowi. Tragis !!!, Presiden, orang Solo. Namun, beliau tidak mengerti bahasa Jawa dari lagu yang dinyanyikan Putri Ariani. Dahsyatnya, Putri, remaja tunanetra tapi tidak tunahati. Berbeda dengan presiden dan kabinetnya yang tunahati. (Depok, 18 Agustus 2023).
Demokrasi Botol Plonga Plongo
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADALAH Presiden Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa dirinya sering dihujat dengan berbagai sebutan di antaranya Jokowi itu bodoh, tolol dan plonga-plongo. Lucunya ungkapannya itu masuk dalam konten pidato kenegaraan 16 Agustus 2023. Jadilah ini sebagai pidato kenegaraan yang bodoh, tolol dan plonga-plongo itu. Tampaknya tidak lebih bermutu dibandingkan pidato bapak Lurah manapun di Indonesia. Tapi dimaklum bahwa memang Presiden memang bukan Lurah. Kita buang sementara predikat-predikat yang dikeluhkan Pak Jokowi di atas. Yang menjadi persoalan adalah pidato kenegaraan kemarin tidak menyentuh apa yang menjadi perhatian publik mengenai harapan perbaikan pengelolaan negara ke depan baik soal hutang luar negeri, KKN, ketergantungan pada China, pemulihan kedaulatan rakyat, kegagalan proyek infrastruktur, penguatan TNI atau lainnya. Terjadi kondisi paradoksal di negeri ini di satu sisi pidato kenegaraan 16 Agustus 2O23 tersebut adalah gambaran dari ketidakpantasan dan ketidakmampuan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, namun di sisi lain fenomena politik yang ada menunjukkan bahwa partai politik dalam menata kehidupan politik ke depan masih begitu menghamba kepada Presiden Jokowi. Akibatnya seperti semua tergantung sikap dan pemihakan kepada pak Lurah. Partai Gerindra menjadi \"juara\" dalam penghambaan. Golkar, PAN, PKB ikut serta. Nasdem termasuk \"plonga plongo\" Inkonsisten dalam perlawanan. PDIP bimbang dan ragu. Dikhianati tapi masih mencoba mengikat. PPP loncat-loncat. Hanya PKS dan Demokrat yang relatif mandiri. Tentu dimusuhi. 17 Agustus bukan hari kemerdekaan tetapi di bawah pemerintahan Jokowi menjadi hari penjajahan. Pakaian adat Amangkurat I yang dikenakan Jokowi menjadi simbol kezaliman, kediktatoran dan pengkhianatan. Amangkurat I adalah kolaborator VOC, pembantai 5000 hingga 6000 ulama dan keluarganya. Diwarnai joget-joget dan lagu \"rungkad\" kelak menjadi pertanda rakyat yang bahagia ketika Jokowi sang Amangkurat I \"rungkad\" runtuh dari kekuasaannya. Jokowi yang tidak akan cawe-cawe dan Jokowi yang akan cawe-cawe itu ternyata orangnya sama. Sama-sama botol. Kemerdekaan negara harus dimulai dengan memerdekakan negara dari Jokowi. Pilpres yang sehat adalah Pilpres yang merdeka, bukan terjajah atau tersandera. Untuk itu syarat mutlak bagi kesehatan Pilpres adalah Jokowi tidak ada. Alasan hukum dan politik sudah cukup kuat untuk secara konstitusional memakzulkan Presiden Jokowi. Pilpres tinggal 6 bulan lagi, beberapa pengamat menyatakan pesimistis bahwa Jokowi itu dapat berhenti atau dihentikan. Pengamat itu lupa bahwa dahulu Soekarno itu lumpuh dan jatuh oleh satu hari saja peristiwa 30 September. Ulah dan blunder PKI. Kekuatan Soekarno terkikis habis. Soeharto jaya dan tetap digjaya menjadi Presiden kembali pada 11 Maret 1998 akan tetapi tanggal 21 Mei 1998 Soeharto jatuh. Hanya dalam hitungan dua bulan sepuluh hari saja. Waktu untuk perubahan adalah suatu keniscayaan. Terlalu banyak dosa politik Jokowi. Satu atau dua kasus dapat menjadi kejutan bagi momentum perubahan itu. Berhenti Jokowi tidak menunda Pemilu termasuk Pilpres. Yang pasti adalah Pemilu khususnya Pilpres akan terjamin lebih sehat dan demokratis tanpa cawe-cawe dan ketergantungan pada Jokowi. Indonesia tidak akan menjadi negara demokrasi botol plonga-plongo jika Jokowi dimakzulkan sebagai Presiden. Konstitusi mengatur kebaikan ketatanegaraan ke depan. Musibah bangsa atas hadirnya Jokowi harus segera diakhiri dan dilewati--Rungkad \"ambyar\" : Pancen//Kuakui kusalah Terlalu percoyo mergo//Mung nyawang rupo Saiki aku wes sadar// Terlalu goblok mencintaimu Rungkad//Entek-Entekan Memang//Kuakui kusalah. Terlalu percaya karena//hanya melihat wajah. Sekarang aku sudah sadar//Terlalu goblok mencintaimu. Ambyar//Habis-habisan. Ariani Putri memang buta, tetapi hatinya terbuka menyanyikan lagu \"rungkad\" spesial untuk kita semua. \"Terlalu percaya karena hanya melihat wajah. Sekarang aku sadar, terlalu goblok mencintaimu\". Goblok mempercayai dan mendukungmu. Bandung, 21 Agustus 2023.
POPULER
