ALL CATEGORY
Sekjen PDIP Menepis Budiman Sudjatmiko Bermanuver Politik
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menepis kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko bermanuver politik dengan bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.Hasto menegaskan langkah Budiman itu bukan manuver politik, melainkan hanya silaturahmi.“Itu bukan manuver politik, itu silaturahmi. Dan saya tadi juga berkomunikasi dengan Bung Budiman Sudjatmiko karena selama ini kami cukup intens,” kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Sabtu.Hasto menyatakan Budiman juga akan menyampaikan langsung isi pertemuan bersama Prabowo kepada dirinya.“Bung Budiman akan menginformasikan kepada saya pokok-pokok pembicaraan, dan sebagaimana kita ketahui Budiman ini sosok yang kritis,” kata Hasto.Menurut Hasto, kedatangan Budiman ke Prabowo semata untuk komunikasi dan mencoba memahami aspek yang diperjuangkan Prabowo.Hasto juga menepis isu pertemuan tersebut adalah tanda Budiman akan pindah menjadi kader Gerindra.“Enggak ada perpindahan. Karena PDIP ini kan punya pengalaman yang panjang selama Orde Baru, dengan mengedepankan etika politik. Itu juga dihormati oleh partai lain, karena kami tidak pernah intervensi,” ucapnya.Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa malam tidak mewakili partai, melainkan atas keinginan pribadinya.\"Saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai, ini pribadi,\" kata Budiman kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).Budiman mengatakan dirinya akan membicarakan hasil pertemuan tersebut dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.\"Soal nanti tentu saja, saya akan bicara dengan Mbak Puan, Pak Hasto, karena kalau boleh saya sampaikan, izin kepada Pak Prabowo yang saya sampaikan kepada beliau tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis,\" ucap Budiman.Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko untuk melakukan klarifikasi terkait kunjungannya ke kediaman bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.“Pasti kami panggil. Semua diperlakukan sama,” ujar Komarudin Rabu (19/7).(sof/ANTARA)
Desain Kemeja Garis Hitam Putih dari Jokowi, Apakah Berarti Ganjar Tidak Sepenuhnya Diasuh PDIP?
Jakarta, FNN - Ganjar Pranowo, bakal calon presiden dari PDIP, dalam sebuah kesempatan memperkenalkan baju identitas kampanyenya, yakni kemeja garis-garis hitam-putih. Yang menarik, Ganjar menyatakan bahwa kemeja tersebut dirancang oleh Presiden Jokowi yang juga kader PDIP. Kemeja garis-garis itu saat ini sudah dipakai oleh Ganjar dan para relawannya. Tampaknya Ganjar tetap ingin membangun asosiasi dengan Jokowi dan ini menunjukkan Ganjar pribadi calon presiden yang tidak mandiri karena tidak bisa melepaskan diri dari Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat malam (21/7/23) mengatakan, “Ini bisa berakibat panjang bagi outlet-outlet yang menjual baju hitam putih. Karena banyak orang mungkin yang justru tidak mau membeli bajunya, karena menganggap itu artinya pro Ganjar. Jadi, mendua sebetulnya. Kalau misalnya dipromosikan hitam putih, orang mungkin ya sudah daripada diidentikkan dengan orang yang punya masalah ekologi, misalnya, jangan pakai itu.” Jadi, lanjut Rocky, kita mesti melihat bahwa semiotika fashion artinya sesuatu yang masih berubah. Jadi, sesuatu yang masih berubah jangan dipastikan sebagai penanda identitas, karena orang akan menganggap bahwa hitam putih itu adalah orang perusak lingkungan. “Atau orang akan bilang artinya Ganjar nggak sepenuhnya diasuh oleh PDIP karena kenapa nggak merah sinyalnya. Jadi, semua permainan semiotik itu, penanda-penanda ini, harus dipastikan. Jangan sampai justru melemahkan posisi Ganjar yang memang sudah lemah. Kalkulasi-kalkulasi ini musti dihitung berdasarkan, misalnya, apakah secara sinematografi itu berguna warna itu, bukan hanya karena didesain atau diusulkan oleh Jokowi,” ujar Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, ini Rcky juga mengatakan bahwa soal pemilihan warna merupakan persoalan yang sangat serius. Di Amerika, ada tim khusus untuk mencari tahu tentang warna. Jadi, memang ada perhitungan khusus bagi calon presiden, yaitu ada fashion advisor atau beauty advisor, bahkan untuk menanyakan posisi hubungan antara fashion dengan elektabilitas. “Jokowi kan bukan ahli fashion, dia ahli mebel. Jadi lain kalau meja kampanyenya Ganjar yang didesain Jokowi masuk akal, tapi kalau yang mendesain bajunya adalah Jokowi, itu bisa punya problem macam-macam. Atau bahkan orang akan nyinyir bahwa ini semacam mengisi teka-teki silang. Jadi, semua hal bisa diucapkan. Nah, kita cuman mencoba untuk membayangkan kontroversi dari pemilihan warna itu. Kita nggak ada urusan, tapi kita tahu bahwa ini akan panjang urusannya karena netizen selalu punya kesempatan untuk ngulik-ngulik sesuatu yang enggak terlihat,” ujar Jokowi. Dari Ganjar yang menyatakan bahwa kemejanya didesain oleh Jokowi, ada dua hal yang bisa kita lihat, yaitu dia ingin mengulang keberhasilan Jokowi dulu dengan menggunakan baju kotak-kotak dan dia tetap saja sebagai figure yang mengharapkan berkah dari Jokowi, berkah nama dari besar Jokowi. Sementara itu, dari sisi Jokowi menimbulkan pertanyaan bagi Prabowo, sebenarnya Jokowi mau mendukung penuh Prabowo atau masih separuh-separuh dengan Ganjar. Kenapa masih mendesainkan baju untuk Ganjar. “Ya, itu, problem kita selalu adalah Jokowi tetap mau kelingkingnya ada di Ganjar, jempolnya ada di Prabowo, mungkin telunjuknya ada di Erick Thohir, macam-macam. Padahal, sebetulnya di dalam problem hari ini orang mau melihat ide dari 3 calon presidennya apa, termasuk ide Jokowi. Apa ide Jokowi tentang masa depan pulau-pulau food estate, apa masa depan Papua yang ada dalam ketegangan terus-menerus. Itu tidak ada hubungannya dengan baju. Ini juga menyesatkan bahwa semua selalu dianggap bisa berhasil kalau ada semacam diferensial,” ungkap Jokowi. Saat Jokowi mau nyapres, kata Rocky, memang dibuat heboh dengan kotak-kotak, tetapi pada waktu itu Jokowi memang sudah sangat popular. Dari Solo juga sudah popular, masuk DKI sudah popular. Oleh karena itu, begitu menjadi capres tinggal dipoles sedikit. Ganjar lain. Ganjar datang dari Jawa Tengah dan yang orang ingat Ganjar memimpin Jawa Tengah, tapi Jawa Tengah makin miskin dalam kepemimpinan Ganjar. Provinsi Jawa Tengah itu provinsi termiskin di Jawa. Jumlah putus sekolah SMA setiap tahun ada 45.000 orang. Itu artinya Ganjar gagal mencerdaskan kehidupan bangsa. Rasio kemiskinannya 9,8%, di atas rata-rata nasional. Jadi, semua orang akan melihat sebetulnya apa di balik garis-garis itu kalau prestasinya minim, kurang. Jadi, sebaiknya kita dorong Ganjar ini untuk mempersiapkan argumen tentang prestasi dia yang banyak dikritik dan dikritiknya memang betul-betul faktual. Stunting juga di Semarang naik terus. Jadi sebetulnya kita mau lihat perdebatan yang bukan sekedar bersifat fashion, tapi yang betul-betul otentik sebagai ide.(ida)
Fahri Hamzah: Prabowo Paling Mungkin Jadi Presiden Rekonsiliasi
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah berharap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Ia pun menilai kalau Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto-lah yang paling mungkin menjadi tokoh rekonsiliasi nasional dibandingkan calon presiden (Capres) lainnya seperti yang terjadi di banyak negara. \"Semangat pada persatuan bangsa, jadi modal penting yang dimiliki Prabowo Subianto untuk bertarung pada Pilpres 2024,\" ujar Fahri Hamzah dalam keterangannya, Sabtu (22/7/2023). Menurut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini merupakan tokoh sabar dan ikhlas dengan segala macam tuduhan yang pernah dilakukan kepadanya dalam 25 tahun terakhir. Tapi sekarang semua mulai berubah. \"Sebagai contoh, masuknya Budiman Sujatmiko mendukung Prabowo Subianto, menunjukan bahwa adanya niatan untuk menghentikan kecurigaan dan fitnah kepada Prabowo seperti selama ini ,\" kata Fahri. Bahkan, calon Legislatif (Caleg) Partai Gelora untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini, menyamakan jalan politik Prabowo Subianto dengan Anwar Ibrahim yang kini menjadi Perdana Menteri (PM) Malaysia dan Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Anwar Ibrahim, dalam perjalanannya menuju pucuk kepemimpinan di Malaysia sebagai perdana menteri, dijegal dengan berbagai tuduhan. \"Ia (Anwar Ibrahim) kemudian dihukum penjara selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad, yang juga pernah menjadi mentornya,\" kata Fahri. Sementara terkait kemiripan dengan Nelson Mandela, kata Fahri, karena Prabowo termasuk orang yang disalah pahami dan terus menerus untuk coba disingkirkan dari politik, sehingga dia membangun politiknya sendiri. \"Dan sekarang ini, waktunya dia untuk dipilih karena dia memiliki memori sejarah yang kuat tentang politik Indonesia, sehingga menjadi modal dia melakukan rekonsiliasi,\" demikian Fahri Hamzah. (Ida)
Negara Dikelola Seperti Panti Asuhan Rakyat Dininabobokkan dengan Recehan
Oleh M.Hatta Taliwang - Aktivis. DARI seorang teman saya mendapat data tentang bagaimana Program Perlindungan Sosial dilakukan di Indonesia baik sebelum, saat Covid, mapun sesudahnya. Data didapat dari hasil kajian/ penelitian SAVE THE CHILDREN INDONESIA. Dari data inilah saya agak terperangah, bagaimana pembangunan manusia Indonesia dilakukan. Sebelumnya saya sajikan secara umum program program sosial apa sajakah yang dilakukan beberapa Kementrian dan Instansi di Indonesia. 1. Ada Family Hope Program (Program Keluarga Harapan) yg dikenal sebagai PKH dibawah Kemsos 2. Ada Sembako Food Voucher (Voucher Sembako) dibawah Kemsos 3. Electricity Subsidy (Subsidi Listrik). Di bawah Kem ESDM 4. Smart Indonesia Program (Program Indonesia Pintar). Dibawah Kemdikbud. 5. Pembebasan Bayar Layanan Kesehatan. Dibawah BPJS/ Kemenkes. 6. Village Funds Unconditional Cash (Dana Desa). Di bawah Kemdes. 7. Pre Employment ( Prakerja). Di bawah Menko Perekonomian. 8. Food Assistance (Bantuan Makanan) khusus wilayah DKI dan Botabek. Di bawah Kemsos. 9. Rice Assistance (Bantuan Beras). Di bawah Kemsos. 10. Additional Social Cash Assistance. (Dana Pendampingan). Di bawah Kemsos. 11.Productive Assistanve (Dana Pendampingan UMKM). Di bawah Kemenkop. 912. Wage Subsidy Assistance for Workers (Bantuan Subsidi Gaji untuk Pekerja) . Di bawah Kemanaker. Program mirip demikian juga ada di Jawa Timur (Gresik,Pasuruan, Sidoarjo). NTB (Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara) dll. Tapi yang lebih rinci adalah DKI Jakarta sebagai berikut: 1. Kartu Jakarta Pintar (KJP) 2. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 3. Bantuan Masuk Sekolah ( Bantuan Masuk Sekolah) 4. Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 5. Kartu Anak Jakarta (KAJ) 6. Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 7.Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) 8. Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) 9. Subsidi Pangan 10. Subsidi Air Bersih 11. Subsidi Tangki Septik 12. Subsidi Rusunawa 13.Subsidi Transportasi. Semua dana, bantuan, subsidi dll tsb nilainya untuk seorang atau keluarga bisa ratusan ribu. Ada yang bulanan, ada triwulan. Untuk mendalami tiap-tiap program tersebut lebih rinci bisa googling. Secara kasar nilai seluruh program tsb setahun lebih kurang Rp 100 trilyun dan menjangkau lebih kurang puluhan juta penduduk dan melibatkan sekitar 10 Kementerian. Program ini bisa menjelaskan beberapa hal: 1. Itu sebabnya rakyat di bawah tenang tak bergejolak meskipun ekonomi sedang sulit. Rakyat Indonesia yang berjiwa tahu diri pasti merasa kebijakan demikian membuatnya ewuh pakewuh utk melakukan kritik terhadap Pemerintah. Dampak psikologisnya rakyat menjadi hilang jiwa kritisnya untuk perubahan, utk kebaikan dan perbaikan nasibnya yang lebih substantif. 2. Di tingkat grassroot Pemerintah dianggap baik dalam soal mengurus kepentingan sosial ekonomi rakyat. Sehingga program ini bisa ditafsirkan sebagai program melanggengkan rezim karena sangat populis dan cocok utk sistem Pilpres/ Pilkada langsung karena langsung menyentuh mayoritas pemilih. Namun sisi negatifnya Pemerintah hanya dikesankan cuma merawat orang miskin dan kemiskinan. Aparat birokrasi merasa punya kesibukan namun hilang kreativitasnya karena hanya berlaku sebagai orang yang sedang mengurus Panti Asuhan. Padahal masalah kemiskinan ini adalah masalah struktural yg tak cukup diatasi dengan cara philantropis/karitatif. 3.Timbul pertanyaan dari mana sumber dana semua program program perlindungan sosial itu? Kalau untuk Jakarta saya percaya karena penerimaan (APBD)Jakarta cukup besar, toh cuma sekitar 2,5 T dari APBD Jakarta yg sekitar 100 T, tapi kalau untuk nasional mungkinkah dari dana pinjaman? Kalau dari dana pinjaman maka boleh dong kita berpikir bahwa ini dana untuk meninabobokan rakyat Indonesia agar tidak memberontak atas proyek proyek kapitalis yg merampok ribuan trilyun kekayaan negara Indonesia. Bisa ditafsirkan bahwa dana pengaman sosial ini adalah sogokan recehan ke rakyat Indonesia. Adalah sedekah remah remah dari hasil eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia. 4. Di samping itu timbul pertanyaan apakah mengelola negara dengan cara philantropis (berdasarkan kedermawanan) ini sesuai dengan maksud untuk membangun kesejahteraan rakyat sesuai tujuan kemerdekaan? Di mana rakyat ditempatkan seolah yatim piatu di Panti Asuhan yang harus disantuni terus menerus? Karena dengan perlakuan begini jiwa dan mental rakyat menjadi tergantung, kurang inisiatif untuk melakukan terobosan utk berani melakukan perubahan cara hidup yang lebih baik dan bermartabat dengan menjadi manusia mandiri? Memperlakukan rakyat dengan cara seperti ini, kecuali dlm keadaan darurat sekali, dan utk kasus tertentu memberi subsidi, bisa dimaklumi. Memperlakukan rakyat dengan cara begini bisa dimaklumi jika negara ini sangat miskin dan tak punya Sumber Daya Alam sehingga negara tak mampu memberi hak-hak rakyatnya secara terhormat. Padahal dalam kenyataannya dalam kondisi Covid itu justru ada pejabat dan konglomerat yg bertambah kaya. Dan kenyataannya Indonesia ini kaya SDA bukan negara kere. Dalam keadaan normal rakyat itu harus diberi hak sepantasnya. Apa itu? Kalau mau mengangkat derajat dan martabat rakyat dalam bidang pendidikan, maka gratiskanlah biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi.Kalau mau meningkatkan derajat rakyat dalam bidang kesehatan maka gratiskanlah biaya kesehatan tanpa harus pungut premi apapapun dari rakyat. Kalau mau menolong rakyat dlm bidang lapangan kerja maka bukalah lapangan kerja untuk rakyatmu bukan untuk rakyat Tiongkok. Kalau mau memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLISI dan Purnawirawan serta Pensiunan lakukan dengan sistem yang membuat mereka merasa dihargai yang pantas sesuai dengan perkembangan harga kebutuhan pokok hidupnya. Kalau mau menolong petani maka hentikan impor impor pangan yang bikin frustrasi rakyat tetapi binalah petani petani rakyatmu dg segala kesungguhan. Ahli ahli untuk hal itu semua ada di Indonesia. Mereka hanya kurang diberdayakan. Pasti muncul pertanyaan dari mana biaya untuk gratiskan pendidikan dan kesehatan dan memperbaiki penghasilan ASN, TNI, POLRI , Purnawirawan dan Pensiunan?. Lha itu pajak pajak rakyat yang ditilep oleh Mafia Pajak diatasi dong. Mafia tambang, mafia sawit dan minyak goreng dikendalikan dong. Itu semua menyangkut pendapatan negara ribuan trilyun. Itu bisa membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan umumnya bila SDA Indonesia diurus dg sungguh sungguh. Wong hasilnya terbukti bisa ribuan trilyun uang dari tambang emas, nikel, batubara, sawit dll, namun hanya segelintir konglomerat dan segelintir pejabat yang menikmati dan itupun dananya ditaruh di luar negeri. Belum lagi korupsi di hampir semua Institusi Negara menyangkut dana ratusan trilunan, kalau di berantas serius tentu bisa untuk dana pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dll sehingga tak perlu memperlakukan rakyat seperti yatim piatu yang dibelas kasihani, diberi bantuan dengan cara melempar dari dalam mobil. Apa negara ini hanya diabdikan untuk segelintir konglomerat dan secuil pejabat? Bantu dong rakyatmu dengan cara terhormat dengan memberi hak mereka secara bermartabat. (MHT).
Kapuspen TNI Mengungkap 3 Sumber Konflik yang Bisa Terjadi di Indonesia
Jakarta, FNN - Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam berpotensi menghasilkan tiga sumber konflik.\"Tiga sumber konflik dunia adalah energi, makanan, dan air minum. Semua bisa dikemas dalam bentuk konflik agama, suku, hingga kelompok,\" kata Julius dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.Bangsa ini, lanjut dia, sangat eksotik. Banyak bangsa lain tertarik untuk menikmati kecantikan dan kekayaan bangsa ini.\"Maka, mau tidak mau, suka tidak suka, militernya harus kuat. Belajar dari negara-negara yang besar, stabilitasnya ada di kekuatan angkatan bersenjata. Bangsa yang kuat jika militernya kuat. Maka, sangat tepat moto Panglima TNI, yakni TNI Patriot NKRI, TNI Kuat Rakyat Bermartabat.Sementara itu, di tengah Peluncuran dan Bedah Buku Perang Rusia vs Ukrania: Perspektif Intelijen Strategis Medio September 2022, Julius menjelaskan bahwa peluncuran buku ini pada tanggal 25 Juli 2023 untuk mengindikasikan kontribusi kebangsaan.Buku ini, kata dia, juga merupakan suatu kajian yang diinisiasi oleh Kepala Badan Intelijen Strategis untuk menanggapi isu global. Julius berharap buku tersebut menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia sebagai sebuah negara besar dan luas wilayahnya mempunyai tiga zona waktu, dan secara natural menjadi the Mother of ASEAN.Untuk menghadapi ancaman di regional dan global selaku the Mother of ASEAN, dia memandang perlu Indonesia mencari model yang ideal untuk penataan kekuatan TNI dari beberapa aspek pertempuran maupun perang bangsa lain. \"Si vis pacem, para bellum. Jika mau damai, bersiaplah untuk perang,\" katanya.Adapun alasan perang senjata kekuatan teknologi dan strategi perang Rusia dan Ukrania dilatarbelakangi oleh astagatra dan empat konsesus nasional dasar nasional yang terkait dengan ideologi kesatuan kedaulatan berdasarkan sejarah konstitusi dan pengakuan atas dasar superioritas ras atau suku.\"Konflik Rusia vs Ukraina dilihat dari berbagai sisi, tidak melihat aspek militer semata, tetapi juga aspek lainnya seperti diplomasi, siber, ekonomi, dan informasi sehingga membuat buku ini menarik untuk dibaca,\" pungkasnya.Diharapkan pula bahwa buku ini mampu dibaca semua kalangan, baik itu militer maupun masyarakat sipil.(ida/ANTARA)
Mahfud MD Tak Akan Terkecoh Dengan Gugatan Panji Gumilang
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD mengaku tidak akan terkecoh dengan gugatan yang dilayangkan oleh Pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang terhadap dirinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. \"Biar saja, kami layani secara biasa. Itu urusan kecil, tetapi kami tak akan terkecoh untuk mengalihkan perhatian,\" ujar Mahfud saat dikonfirmasi pada Jumat (21/7) malam . Mahfud menilai gugatan tersebut untuk mengalihkan perhatian dari dugaan tindak pidana yang mungkin menjerat Panji Gumilang. Kendati demikian, aparat penegak hukum akan terus memproses dugaan tindak pidana yang dilakukan pemimpin ponpes Al-Zaytun itu. \"Kami akan tetap memproses dugaan tindak pidana atas Panji Gumilang dalam tindak pidana pencucian uang atas aset dan rekening yang kini sudah dibekukan,\" katanya. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini, kasus Panji Gumilang merupakan urusan hukum pidana dengan dasar dugaan yang resmi. Apabila berubah menjadi persoalan perdata, dia khawatir kasus utamanya dapat luput dari perhatian. \"Ini sensasi saja yang kalau dilayani, kasus utamanya bisa luput dari perhatian,\" tegas dia. Untuk itu, kata Mahfud, gugatan perdata dengan tuntutan membayar ganti rugi Rp5 triliun itu merupakan perkara enteng. \"Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti saja kalau sudah kurang 10 menit (sebelum sidang dimulai), itu nanti saya baca. Itu \'kan urusan enteng saja,\" ungkap Mahfud. Menkopolhukam mengatakan bahwa gugatan tersebut merupakan urusan sepele. Mahfud siap menghadapinya tanpa persiapan. Pasalnya, hukum itu ada logikanya dan hakim akan memberikan penilaian atas gugatan Panji tersebut. \"Oleh sebab itu, nanti kita ketemu di pengadilan saja,\" tambah menteri senior di Kabinet Presiden Jokowi itu. Ditegaskan pula bahwa penindakan perkara dugaan tindak pidana terhadap Panji akan diteruskan. \"Akan tetapi, jangan lupa urusan tindak pidana yang didugakan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan, dan akan kami kawal,\" pungkasnya. Sementara itu, Bareskrim Polri kini sedang memproses perkara dugaan penistaan agama dan pencucian uang oleh Panji. Sebelumnya, Panji Gumilang menggugat Mahfud MD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2023. Gugatan itu terdaftar dengan nomor 445/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Dalam petitumnya, Panji menganggap Mahfud telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui berbagai pernyataannya di media selama ini. Panji pun menuntut Mahfud membayar ganti rugi secara materiel maupun imateriel.(ida/ANTARA)
Gibran Mengaku Dekat Dengan Semua Bacapres
Kabupaten Bogor, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku dekat dengan semua bakal calon presiden (bacapres), dan paling dekat dengan bacapres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.\"Saya dekat dengan semua. Pak Prabowo, Pak Anies, ya, paling dekat, ya, sama Pak Ganjar,\" ujar Gibran kepada awak media di Saung Berkah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika menjawab soal kedekatannya dengan bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.Dalam kesempatan ini, Gibran menemani bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melakukan safari politik di Kabupaten Bogor.Gibran turut lari pagi, blusukan di Pasar Citereup, hingga menghadiri acara di Saung Berkah.Meskipun demikian, Gibran meluruskan bahwa kehadirannya di safari politik ini tidak mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang juga ayahnya.\"Saya tidak mewakili Pak Jokowi,\" kata Gibran.Sesuai dengan jadwal KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Menhan dan Menlu Bertemu Presiden Perancis
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Jumat (21/7).Dalam pertemuan itu Menhan Prabowo dan Presiden Macron membahas kesiapan Indonesia untuk memperkokoh kemitraan strategis dengan Perancis berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.Selain itu juga, dibahas kerja sama pertahanan kedua negara yang tidak hanya soal jual beli alutsista, namun juga transfer teknologi, pengembangan dan produksi bersama, sampai kepada soal keamanan.“Saya ingin menggarisbawahi salah satu prinsip kebijakan pertahanan Indonesia 2020–2024, yaitu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama internasional di bidang pertahanan, termasuk bekerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan,” ungkap Menhan Prabowo dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya, Menhan Prabowo dan Menlu Retno menghadiri pertemuan 2+2 dengan Menhan Perancis Sebastien Lecornu dan Menlu Prancis Catherine Colonna.(ida/ANTARA)
Peran Aktif Parlemen Diperlukan Dalam Akselerasi SDGs
Jakarta, FNN - Ketua Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa forum antarparlemen dalam High Level Political Forum 2023 di Markas Besar PBB New York mengusung tema peran dan tantangan parlemen dalam upaya akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).“HLPF 2023 membahas terkait pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, tema terkait penyediaan akses terhadap air bersih serta penyusunan indeks yang mengutamakan kehidupan manusia dan lingkungan,” kata Putu dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.Putu yang juga merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini menegaskan bahwa BKSAP DPR RI secara konsisten mendukung tercapainya SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.Makanya, lanjut dia, parlemen selaku pembuat kebijakan akan bersinergi dengan pemerintah dalam pengarusutamaan SDGs dalam penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan.“Bahwa terdapat tantangan dalam pencapaian SDGs di Indonesia yang masih 63 persen dari target nasional, dan harus dicapai pada tahun 2030,” ujar Legislator asal Bali ini.Oleh karena itu, Putu menyerukan peran aktif dari parlemen untuk dapat bertindak segera dan secara kolektif dalam menghadapi tantangan ini.Lalu, dia menegaskan perlunya realisasi komitmen dari negara maju terkait bantuan dan pendanaan program pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.Disela-sela acara sidang HLPF, delegasi BKSAP DPR RI menyempatkan melakukan pertemuan dengan perwakilan dari UN Water. Dalam pertemuan itu, Indonesia meminta dukungan dari UN Water terkait perhelatan World Water Forum 2024 yang akan diselenggarakan di Bali tahun depan.“Delegasi BKSAP menyampaikan agar UN Water dapat memberikan bantuan capacity building dan alih teknologi dalam program pemerataan air bersih dan sanitasi, serta menjadi jembatan bagi pendanaan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Presiden IPU Duarte Pacheco dan sekjen IPU Martin Chungong.(ida/ANTARA)
Kebijakan Bobrok di Tangan Ahok
Sepanjang karier, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak tuntas menyelesaikan pekerjaannya. Ia kini diisukan menjabat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dari jabatan sebelumnya Komisaris Utama, satu kebijakan yang tidak lazim. KABAR Ahok bakal diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina semakin santer dibicarakan. Maklum segala hal yang menyangkut Ahok selalu menarik perhatian untuk disimak, bukan karena prestasinya, akan tetapi karena kontroversinya. Publik khawatir, jika Ahok benar-benar menjadi Dirut Pertamina, maka kebangkrutan BUMN tersebut semakin cepat. Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019, tak ada prestasi yang bisa ditunjukkan oleh Ahok. Bahkan ketika itu, Ahok sudah mendapat penolakan dari Serikat Pekerja Pertamina yang mencium gelagat kurang baik terhadap mantan terpidana penista agama itu. Namun Menteri BUMN Erick Thohir menggaransi bahwa Ahok adalah sosok yang tepat menjadi Komisaris Utama Pertamina. Saat itu, Erick Thohir sempat berkhutbah bahwa jajaran direksi BUMN harus memiliki ahlak yang baik. \"Kalo akhlaknya enggak bagus, apalagi ini amanah yang diberikan oleh kita semua termasuk saya dan presiden oleh rakyat, ini yang harus jadi bagian pertanggungjawaban mereka sebagai pimpinan,\" jelas Erick. Erick tidak mau direksi BUMN tidak memiliki empati dalam arti perusahaan tidak baik, tapi gaya hidupnya tetap mewah. Tentang sosok Ahok, juga diperkuat oleh Ekonom Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah yang menilai posisi komisaris utama tersebut sangatlah tepat untuk Ahok. Piter menerangkan, jabatan Ahok sebagai komisaris utama akan memegang peranan penting untuk melalukan pengawasan terhadap Pertamina ke depan. Posisi Komut sangat menentukan di BUMN besar seperti Pertamina. Banyak keputusan penting misalnya terkait belanja modal yang nilainya sangat besar harus melalui persetujuan Komut. Namun setelah empat tahun berkuasa di Pertamina, Ahok justru banyak belangnya. Pakar ekonomi energi asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, kegagalan duo Nicke-Ahok, bukan saja tercermin dari banyaknya kecelakaan aset Pertamina, terakhir kebakaran Depo Plumpang yang menewaskan 19 orang. Namun ada perkara lain yang cukup serius. Yakni, cabutnya Air Products & Chemical Inc (APCI) menjalin kerja sama dengan Pertamina dan Bukit Asam dalam menggarap proyek gasifikasi batubara. “Kementerian ESDM memastikan APCI keluar dari proyek kerja sama gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), bekerja sama dengan PT Pertamina dan PT Bukit Asam. Gasifikasi batu bara ini amat penting dan startegis bagi Indonesia, tidak saja untuk mengubah energi kotor batu bara menjadi energi bersih gas, tetapi juga digadang-gadang menjadi subtitusi LPG, yang konten impor dan subsidi sangat besar,” beber Fahmy, Jakarta, Rabu (15/3/2023) dikutip dari tempo.co. Ketidakbecusan negosiasi Pertamina dalam menggolkan proyek atau investasi besar, menurut catatan Fahmy, tidak hanya sekali ini saja. Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan sempat marah besar atas kegagalan Pertamina dalam negoisiasi pembelian minyak mentah murah dari Rusia. “Pertamina juga gagal dalam negoisasi dengan ENI, perusahaan multinasional Italia dalam pengembangan Kilang Minyak Ramah Lingkungan (green refinery). Awalnya, kilang ramah lingkumngan pencapaian Pertamina yang menggunakan Minyak Sawit akan dibangun di Plaju Indonesia dan Italia untuk menghasilkan B-100, yang kini baru mencapai B-35,” ungkapnya. Tidak berhenti di situ, lanjut Fahmy, Pertamina juga gagal dalam negosiasi pengembangan Proyek Kilang Minyak, yang menjadi Instruksi Presiden Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahaanya. Salah satunya adalah kegagalan negoisisasi antara Pertamina dengan Saudi Aramco, perusahaan minyak nasional Arab Saudi untuk pembangunan proyek peningkatan Kapasitas Kilkang (RDMP) Cilacap. “Terlepas dari penyebabnya yang beragam, kegagalan negoisasi beruntun tersebut mengindikasikan bahwa Pertamina memang tidak becus urus negoisasi kerjasama internasional,” kata Fahmy. “Barangkali kegagalan-demi-kegagalan negoisasi itu berdampak terhadap kinerja bisnis Pertamina, yang berpotensi mengurangi setoran deviden kepada negara. Namun, kegagalan Pertamina dalam menerapkan sistim keamanan Depo Pertamina Plumpang, harus merenggut sejumlah korban nyawa dan luka bakar bagi rakyat tidak berdosa, merupakan kegagalan fatal, yang harus dipertanggungjawababkan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina, tidak hanya memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina,” pungkasnya. Penilian kritis juga disampaikan oleh pengamat energi DR. Marwan Batubara (Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRRES). Marwan mengatakan bahwa Ahok adalah sosok pejabat yang jauh dari akhlak baik, sebagaimana disyaratkan oleh Erick Thohir. Ahok suka korupsi, perilakunya bobrok, dan kata-katanya kotor. Soal korupsi, semua alat buktinya itu sudah lebih dari cukup, tetapi Ahok masih aman melenggang, karena dilindungi secara zalim oleh KPK. “Dia aman, mungkin tekanan dari pemerintah, maka Ahok itu bisa bebas,\" kata Marwan. Oleh karena itu, tegas Marwan pencalonan Ahok menjadi Dirut Pertamina harus ditolak dengan keras. Menurut Marwan, Ahok jauh lebih pantas masuk penjara dibanding menjadi Dirut Pertamina. Dia terduga koruptor ratusan miliar rupiah dn wajib masuk bui. Sementara itu Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi menyesalkan cara Jokowi mengelola negeri ini yang cenderung semaunya sendiri. Presiden Joko Widodo (melalui pembantunya Menteri BUMN) jangan terus menabrak rasa kepatutan dan keadilan, melindungi dan memberikan jabatan untuk para koruptor hanya karena kedekatan dengan dirinya. Menteri BUMN, Erick Thohir disarankan untuk tidak mengangkat orang yang diduga telah melakukan korupsi menjadi Dirut ataupun jabatan lainnya, apalagi kalau diduga ada niat akan menempatkan seseorang sekadar akan dijadikan alat buldoser keuangan memperkuat dirinya menghadapi Pilpres . Jika Ahok benar dijadikan sebagai Dirut Pertamina, hal tersebut bukan hanya akan mengusik rasa keadilan masyarakat, tetapi rezim ini menjadi bagian para koruptor untuk saling berbagi dan melindungi. \"Apalagi Pertamina itu 100 persen masih punya negara dan menjalankan tugas konstitusional. Jadi tugas konstitusional kalau dikelola, dipimpin pengelolaannya oleh terduga koruptor, hanya akan membawa kerusakan dan kehancuran Korupsi yang sudah merajalela, apabila sudah berkolaborasi dan bersenyawa dengan kekuasaan, jabatan akan diperjualbelikan tanpa peduli siapa yang akan diberi amanahnya. Hentikan slogan \"I am the law - saya adalah hukum dan I\'etat, c\'est moi - negara adalah saya\" , stop memberikan jabatan terkait keselamatan negara dan hajat orang banyak (masyarakat) diserahkan kepada orang yang sudah terindikasi memiliki kepribadian yang berwatak tidak amanah. Hentikan adanya rencana akan menyerahkan jabatan Direktur Utama Pertamina kepada Ahok, lebih besar madlarat nya dari pada manfaatnya. “Jika hukum ditransaksikan, maka keadilan tergadaikan. Jika hukum tunduk pada politik, maka kehormatan kekuasaan akan menghilang, kedepan hanya akan terjadi praktek kebijakan yang bengis, liar dan mengabaikan rasa keadilan,” paparnya. Sutoyo menyarankan agar masyarakat lebih waspada terhadap kebijakan yang ditempuh rezim ini. Hentikan rencana menteri BUMN akan menempatkan Ahok menempati jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina. Akan lebih pantas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk diadili oleh Aparat Penegak Hukum (APH) atas berbagai macam persoalan. Jauh lebih pantas untuk Ahok itu diadili, karena berbagai kasus korupsi yang sudah dia lakukan, bukan justru dilindungi bahkan diberi posisi yang membahayakan negara. Dalam catatan FNN, jejak Ahok sejak di Bangka Belitung sudah penuh kontroversi. Ia tidak tuntas mengemban amanah dan gemar gonta-ganti partai politik. Ahok pertama kali berpolitik dengan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) dan menjadi anggota DPRD Belitung Timur periode 2004-2009.Tak lama duduk di DPRD Belitung Timur, Ahok maju ke Pilkada Belitung Timur pada 2005 berduet dengan Khairul Effendi, terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur. Tak sampai menyelesaikan masa baktinya, pada 2007 Ahok mengundurkan diri dan maju dalam Pilgub Bangka Belitung, namun ia gagal.Gagal di Pilgub Bangka Belitung, Ahok kembali maju sebagai caleg dan terpilih menjadi anggota DPR RI pada 2009 menggunakan kendaraan Partai Golkar. Ia pun duduk di Komisi II DPR RI. Lagi-lagi, ia tak sampai tuntas. Menjelang Pilgub DKI 2012, ia mengundurkan diri dari Golar. Keputusannya membuat kesal petinggi Golkar. Ia sempat luntang-lantung di DPR bahkan konon tak diberi kursi oleh Partai Golkar, hingga akhirnya ia bergabung ke Partai Gerindra. Singkat cerita, Jokowi-Ahok menang Pilgub DKI tahun 2014.Di kemudian hari, Jokowi maju di Pilpres 2014 berpasangan dengan Jusuf Kalla. Karier politik Ahok makin meroket dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta menempati kursi Jokowi. Ia kemudian didampingi Djarot Saiful Hidayat sebagai Wagub DKI. Di tengah jalan, terjadi dinamika politik yang lagi-lagi membuat Ahok akhirnya mundur dari Gerindra.Ahok-Djarot kemudian melanjutkan langkah politik berpasangan di Pilgub DKI 2017. Ahok-Djarot didukung oleh PDIP, NasDem, Golkar, dan Hanura. Panasnya suhu politik memuncak mendekati pengujung 2016. Sampai kemudian, dalam sebuah kunjungan ke Kepulauan Seribu Ahok, menyinggung tentang Surat Al-Maidah. Setelah itu, Ahok dilaporkan atas dugaan penistaan agama.Akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 9 Mei 2017, menyatakan Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu tersebut. Usai menjalani penjara selama 2 tahun, Ahok malah dihadiahi jabatan Komisrais Utama PT Pertamina hingga kini. Setelah berjalan hamper 4 tahun, Ahok kini diisukan menjadi Direktr Utama Pertamina.Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons isu pergantian komisaris dan direksi PT Pertamina (Persero). Termasuk isu soal Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan ditunjuk menjadi direktur utama perusahaan minyak tersebut. Isu pergantian sempat muncul usai Erick memanggil Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada Kamis (20/7) kemarin. Menurut Erick tour of duty atau pergantian posisi atau jabatan bisa dan biasa saja terjadi. Namun, ia menegaskan keputusan mengganti direksi dan komisaris Pertamina sama sekali belum diputuskan. Erick menambahkan pemanggilan Ahok dan Nicke sejatinya bukan untuk mendiskusikan rencana pergantian itu, melainkan terkait tragedi kebakaran Depo Plumpang beberapa waktu lalu. Pertemuan dilakukan kata Erick untuk menyamakan persepsi soal pemindahan depo tersebut. Kabar yang beredar, penggantian Nicke Widyawati lantaran sebagai Dirut Pertamina ia tak segera merespons keinginan Jokowi untuk memindahkan kantor pusatnya ke kawasan pesisir Teluk Balikpapan yang menjadi gerbang ibu kota negara (IKN). Entahlah. (sws).
POPULER
