Oleh Prihandoyo Kuswanto  - Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila

TIDAK ada dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak merdeka berganti presiden baru kali ini Pidato kenegaraan isinya curhat .

Tentu saja hal yang begini tidak tepat di dalam acara pidato kenegaraan .

Cuplikan pidato Presiden Jokowi .

."....Posisi presiden itu, tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini. Apa pun, apa pun bisa sampai ke presiden.

Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan. 

Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya, ndak apa, sebagai pribadi saya menerima saja.

Tapi yang membuat saya sedih budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini, kok, kelihatannya mulai hilang? Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.

Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut.

Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. 

Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa. Menuju Indonesia Maju. Menuju Indonesia Emas 2045."

Sejak UUD 1945 diamandemen kemudian kita menjalankan "Free fight liberalism " merupakan salah satu karakteristik sistem liberalism ,Kapitalism yang sedang dijalankan di negeri ini dengan mengganti Pancasila dengan liberalisme Kapitalisme dengan sistem Presidenseil dimana kekuasaan diperebutkan lewat pilpres, pileg ,pemilu dengan banyak banyakan suara ,kalah menang ,pertarungan kuat kuatan ,curang curangan ,caci maki ,pecah bela . Bukan nya itu yang menjadi kebanggaan sebagai negara Demokrasi?

Polusi budaya memang diniatkan untuk merusak nilai nilai berbangsa dan bernegara.

Bukannya presiden Jokowi menikmati sistem negara hasil amandemen yang mengganti Pancasila dengan individualisme,  liberalisme, dan kapitalisme? Buktinya semua pembangunan negeri imi diserahkan ke investor China. Dengan kata lain Indonesia dimasukkan dalam pasar yang sangat bebas sehingga pembangunan IKN pun diserahkan ke China tidak peduli lagi tentang apa itu jati diri bangsa nya . (*)