ALL CATEGORY
Kesenjangan Masih Jadi Masalah Besar, Anwar Abbas: Jangan Salah Pilih Presiden
JAKARTA, FNN -Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. H. Anwar Abbas, menyoroti kesenjangan sosial ekonomi yang masih menjadi masalah besar. Ia berharap Pemilu 2024 melahirkan pemerintahan yang peduli terhadap usaha kecil dan menengah. Masalah kesenjangan ini kalau tidak bisa diatasi maka akan mengusik rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. \"Akibatnya, stabilitas sosial, ekonomi dan politik di negeri ini akan terganggu dan hal itu tentu saja tidak kita inginkan,\" ujar Buya Anwar Abbas, kepada FNN, Senin 24 Juli 2023. Anwar Abbas adalah ulama yang doktor ekonomi Islam. Di MUI, ia menjabat sebagai wakil ketua umum yang membidangi masalah ekonomi. Ia juga sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang UMKM. Menurut Buya Anwar Abbas, pilpres tahun 2024 jelas-jelas merupakan pilpres yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, dia mengingatkan, jangan salah dalam memilih presiden. Jika yang terpilih adalah sosok yang sudah dikendalikan oleh para pemilik kapital maka cita-cita kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutama menyangkut masalah ekonomi tentu akan terhambat. \"Akibatnya, yang terjadi adalah semakin meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi di negeri ini dan itu tentu saja jelas tidak baik bagi masa depan bangsa,\" ujarnya. Kelompok Pelaku Usaha Buya Anwar Abbas berharap figur calon presiden yang sudah dimunculkan mulai bicara menyampaikan pandangan dan pokok-pokok pikirannya mengenai bagaimana memajukan ekonomi. Langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan untuk mengangkat para pelaku usaha yang sekarang ada di kelompok usaha mikro dan ultra mikro yang jumlahnya 98,68% dari jumlah pelaku usaha yang ada. Data yang disampaikan oleh Kementrian Koperasi beberapa tahun yang lalu menyebut persentase dan jumlah usaha besar adalah 0,01% dengan jumlah pelaku sekitar 5.550, usaha menengah 0,09% (60.702 pelaku), kecil 1,22% (783.702 pelaku) dan usaha mikro 98,68% (63.350.222 pelaku). Keempat kategori dunia usaha tersebut oleh pemerintah dikelompokkan hanya ke dalam dua kelompok saja yaitu usaha besar dan UMKM. \"Tapi menurut saya semestinya dunia usaha tersebut perlu dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu pertama, usaha besar, kedua usaha menengah dan kecil, ketiga, usaha mikro dan ultra mikro,\" ujarnya. Ini penting dilakukan agar jelas kelompok usaha mana yang harus benar-benar mendapat perhatian pertama dan utama dari pemerintah agar kita bisa secara terencana dan sistimatis mentransformasikan dunia usaha kita dari yang saat ini bentuknya seperti piramid menjadi bentuk seperti belah ketupat. \"Kalau dari data Kemenkop dan UMKM di atas terlihat jumlah usaha mikro yang nasibnya mengenaskan tersebut masih banyak mendominasi yaitu sebesar 98,68%,\" ujarnya. Buya Anwar Abbas mengingatkan untuk itu ke depan perhatian pemerintah harus benar-benar tertuju untuk mengangkat kehidupan ekonomi mereka. Hal ini perlu dilakukan bukanlah bertujuan untuk mengecilkan yang besar tapi adalah bagaimana kita bisa membesarkan yang kecil (mikro dan ultra mikro) yang jumlahnya sangat besar tersebut. Menurut Buya Anwar Abbas, untuk itu tentu saja kita berharap agar pemerintah terutama pemerintah periode 2024-2029 bisa memberikan perhatian lebih dan serius kepada kelompok usaha mikro dan ultra mikro. Dengan demikian, mereka bisa melakukan mobilitas vertikal sehingga diharapkan ke depan jumlah msyarakat kelas menengah di negeri ini akan semakin besar dan membesar. Dia berharap dalam rentang waktu 5 tahun ke depan telah terjadi perubahan struktural di negeri ini di mana bentuk dunia usahanya yang semula seperti piramid menjadi bentuk seperti belah ketupat. Jumlah usaha besar 2%, usaha menengah dan kecil 95% dan usaha mikro dan utra mikro tinggal lagi hanya 3%. \"Hal ini tentu jelas bukan merupakan suatu hal yang mustahil untuk bisa diwujudkan asal ada affirmative action dan atau politik keberpihakan yang jelas dari pihak pemerintah,\" ujarnya. Menurutnya, kita harus memperbesar jumlah dari masyarakat kelas menengah maka daya beli masyarakat akan meningkat dengan tajam sehingga apapun yang kita produksi dan jual asal itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar maka tentu akan laku sehingga ekonomi nasional akan menggelinding seperti bola salju sehingga era keemasan dari negeri ini tinggal menunggu waktu.(dh)
Poros Politik Baru: "Makzulkan Jokowi"
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH Penegak Daulat Rakyat menyampaikan aspirasi Petisi 100 ke MPR yang diterima oleh anggota MPR dengan konten mendesak DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan Presiden Jokowi, maka aspirasi ini akan menggelinding dan menjadi kekuatan politik baru. Mendapat dukungan rakyat yang telah lama merasakan bahwa mrezim Jokowi menyimpang dan salah arah. Demokrasi yang diobrak-abrik bahkan dirampok oleh Oligarki. Arah formal adalah menuju Pemilu Pilpres 2024. Sayangnya dalam proses ini rakyat ditempatkan hanya sebagai penonton. Perasaannya terus dimainkan oleh sandiwara politik para pemain yang berada di panggung. Ada peran Raja di istana, Menteri yang dikorbankan, penyiapan dinasti, penghianatan, ancam mengancam, suap serta penghukuman secara zalim. Rekayasa jabatan juga mewarnai skenario cerita yang berbau honor eh horor. Di bawah bayang-bayang pemilik modal partai koalisi masih kebingungan. Jokowi bertekad cawe-cawe agar menjadi penentu. Pemilu 2024 adalah ajang mainan yang menurut Mahfud MD akan marak dengan kecurangan. Partai koalisi mencoba mencari pegangan dalam ketidakpastian. Banyak kepentingan dan perhitungan untuk menetapkan pasangan Capres dan Cawapres. Antara dukungan riel dengan pencitraan. Hasil survey dan hasil \"sure pay\". Rakyat diarahkan perhatian hanya pada tiga figur Bakal Capres yang hingga kini masih bingung mencari Cawapres. Baik Prabowo, Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Kita sebut saja poros Prabowo poros Ganjar dan poros Anies. Semua memiliki keyakinan sekaligus kekhawatiran. Meskipun untuk itu terus bersiap untuk Pemilu 2024. Masalah besar yang dihadapi untuk Pemilu 2024 adalah sulit untuk terjadinya kompetisi yang jujur, adil dan bersih. Selama kendali kenegaraan masih dipegang oleh Jokowi maka jangan diharap akan terjadi Pemilu yang sehat. Tidak akan muncul wakil rakyat yang hebat. Ini adalah akibat dari \"Jokowi uber alles\". Jokowi \"segalanya\". Pemilu yang lebih baik adalah Pemilu tanpa Jokowi. Jokowi absolut harus mundur atau dimundurkan terlebih dahulu. Setelah Jokowi lengser, maka Pemilu akan berjalan lancar dan demokratis. Pemakzulan adalah \"conditio qua non\" yang bukan untuk menghalangi Pemilu. Justru dalam rangka mengamankan dan mengawal Pemilu. Bolehlah serius untuk menggalang kekuatan poros Ganjar, poros Prabowo dan poros Anies, akan tetapi sesungguhnya ketiganya akan tertolong jika poros \"makzulkan Jokowi\" sukses. Siapapun pemenang ia hasil pilihan rakyat yang \"fair\". Makzulkan Jokowi membuka peluang pula untuk munculnya tokoh-tokoh baru di kancah kepemimpinan nasional. Semua ruang harus dibuka sehingga bangsa Indonesia yang besar ini dapat memiliki Presiden yang memang pantas. Tidak terulang lagi terjadinya \"kecelakaan politik\" dimana Jokowi menjadi Presiden hasil dari pencitraan, pembodohan, pembohongan dan kecurangan. Makzulkan Jokowi adalah poros politik baru yang menguntungkan rakyat Indonesia. Layak untuk didukung oleh berbagai kalangan baik emak-emak, cendekiawan, buruh, purnawirawan, mahasiswa, pengusaha, ulama, santri, bahkan pegawai negeri, TNI, Polri dan masyarakat kebanyakan. Jokowi adalah sumber masalah negeri. Pemilu tanpa Jokowi itu penting. Biarkan rakyat mengatur dirinya sendiri dengan bersandar pada Konstitusi. Oligarki harus segera diakhiri, mari kita kembali pada Demokrasi. Bandung, 24 Juli 2024.
Fahri Hamzah: Ini Waktunya Move On, Kita Rekonsiliasi Jadikan Indonesia sebagai Superpower Dunia
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritik calon presiden (capres) Anies Baswedan dan Partai Nasdem, karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Sebab, politik gagasan dianggap menjadi tidak penting, karena mengedepankan politik perasaan. \"Penggalangan anasir-anasir itu, membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab, setiap pertengkaran tidak rasional itu, biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting,\" kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Minggu (23/7/2023). Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora Petamaya yang memotret gagasan tiga bakal calon presiden (bacapres) dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI) yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12-14 Juli 2023 lalu. Menurut Fahri Hamzah, jika masih ada bacapres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. \"Ini waktunya move on, kita rekonsiliasi dan kita bangun kekuatan tengah. Membangun kekuatan tengah itu, punya mimpi baru untuk Indonesia, yakni menjadikan Indonesia sebagai super power baru dunia,\" katanya. Dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, lanjut Fahri, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia. \"Kami setuju dengan gagasannya. Apabila gagasan itu diteruskan, Partai Gelora siap menyuarakan bahwa Indonesia masih memerlukan negosiasi, karena krisis belum selesai. Kalau nggak bersatu berbahaya sekali, apalagi dijadikan dasar untuk bertengkar,\" katanya. Fahri menilai dari ketiga bacapres saat ini, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Apalagi sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional. Sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). \"Pak Prabowo itu sebenarnya berjuangnya sudah lama, anda tahu waktu kita masih di lapangan dulu. Pak Prabowo itu sudah kita dengar berbeda pendapat dengan Orde Baru. Menurut saya, pidatonya dari dulu dia, itu kan luar biasa. Dia ingin semua partai itu instrumennya demokrasi. Begitu dia pensiun dia buat partai dan begitu setia dia di jalan partai politik, serta sempat menjadi oposisi,\" ungkapnya. Sementara itu, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora Endy mengatakan, Gelora Petamaya berhasil memotret respon warganet terhadap gagasan tiga bacapres dalam kurun waktu 12-17 Juli 2023 usai acara APEKSI di Makassar. \"Percakapan mengenai gagasan bacapres pada APEKSI, secara keseluruhan terpantau memiliki sentimen positif sebesar 64 persen, sentimen negatif sebesar 9 persen dan sentimen netral 27 persen,\" kata Endy saat memaparkan hasil riset. Adapun otal percakapan digital yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 9.549 percakapan. Yakni sebanyak 6.055 percakapan sentimen positif, 897 percakapan sintemen negatif dan 2.500 percakapan sentimen netral. Sedangkan arah topik yang paling banyak dibicarakan bacapres dalan Rekernas APEKSI adalah masalah infrastruktur (34 %), sosial (33 %) dan pemerintahan (33 %). Terkait topik infrastruktur yang dibicarakan bacapres Prabowo Subianto yang terpopuler adalah soal hilirisasi sumber daya dan IKN. Lalu, bacapres Ganjar Pranowo membicarakan masalah transformasi sistem digital pemerintahan, sebaliknya Anies Baswedan bicara seputar pembenahan transportasi umum di perkotaan Indonesia. Kemudian topik sosial yang terpopuler dibicarakan dari bacapres Prabowo Subianto adalah soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro dan masalah tenaga kerja. Selanjutnya bacapres Ganjar Pranowo bicara soal keterlibatan generasi muda di politik, sedangkan Anies Baswedan membicarakan masalah kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial di perkotaan. Di topik pemerintahan bacapres Prabowo mengangkat masalah kerjasama antar pemerintahan. Sedangkan Ganjar Pranowo mendorong pemberantasan korupsi, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sementara Anies Baswedan bicara perlunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. \"Hal ini tentu membantu kita untuk membedah isi kepala mereka, untuk mengetahui gagasan besar mereka tentang indonesia. Tentu akan perlu forum-forum yang lebih spesifik lagi, mungkin forum pemerintahan desa, forum budaya, forum anak muda, dan lain sebagainya,\" katanya. Partai Gelora berharap agar forum seperti APEKSI terus berlangsung, sehingga publik dapat memilih capresnya dengan akal sehat dan mendapatkan informasi yang utuh mengenai gagasan mereka. \"Partai Gelora akan terus mendorong dan memantau waktu demi waktu yang akan mereka sampaikan. Sekali lagi Partai Gelora mendorong politik gagasan, sesuai dengan tagline kami menuju superpower baru dunia,\" pungkas Endy. (*)
Kudeta Airlangga, Berhasilkah?
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Jatuh tertimpa tangga, itulah kira-kira orang memprediksi nasib Airlangga. Ketum Golkar sedang berada di ujung tanduk. Santer isu Airlangga mau dikudeta. Caranya? Dijadikan tersangka. Airlangga tersangka, kelar nasibnya. Kejaksaan Agung sudah memanggilnya. Kasus pemberian fasilitas ekspor CPO dan impor garam dianggap berpotensi menjerat menteri ekonomi ini. Kasus hukum elit seringkali tidak lepas dari peran politiknya. Ini benar-benar salah kaprah. Tapi, itulah yang marak terjadi saat ini. Gak loyal, kasus hukumnya dibongkar. Maka, dengan sendirinya sang tokoh tersingkir. Inilah politik sandera yang terus dirawat hingga hari ini. Diduga, ada dua kesalahan Airlangga di mata istana. Pertama, Airlangga dianggap tidak berhasil mengkonsolidasikan kader Golkar untuk mendukung capres istana. Airlangga lemah, tidak mampu membuat Golkar bulet satu suara mendukung capres penguasa. Kelemahan kedua, ada kekhawatiran, injury time Airlangga belok ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Istana takut Airlangga mendukung Anies Baswedan. Bagi istana, ini sangat berbahaya. Karena bisa memperkuat koalisi partai pengusung Anies. Supaya tidak belok ke Anies Baswedan, atau agar tidak semakin kuat desakan kader kepada Airlangga untuk membawa Golkar bergabung ke KPP, maka ketum harus dipotong dan dilengserkan. Airlangga harus dihabisi. Cara paling efektif adalah dengan menjadikannya sebagai tersangka. Airlangga tersangka, otomatis posisinya sebagai ketum akan diganti. Golkar bisa dibawa gerbongnya ke Ganjar Pranowo. Bisa juga Airlangga diamputasi seperti Suharso Munarfa. Tetap jadi menteri, tapi dikudeta dari posisinya sebagai Ketum PPP. Ini akibat Suharso membawa PPP untuk mendukung Anies Baswedan. Partai apapun yang berani mengusung Anies Baswedan, siap-siap ketua umumnya dikudeta. Ini risiko paling rendah. Risiko besarnya, kasus hukum ketumnya dibongkar lalu dipenjara, atau bisnisnya dihancurkan. Membawa Golkar ke Ganjar, bukan hal mudah juga. Di Golkar, bukan hanya ada Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang berpengaruh. Golkar punya segudang kader senior yang matang dan piawai dalam politik. Ada Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Para tokoh senior Golkar ini tidak akan membiarkan Golkar diambil alih LBP, atau orangnya LBP yaitu Bahlil Lahadalia. Hasil Munaslub Golkar akan sangat menentukan. Siapa yang berhasil memenangkan Munaslub Golkar, di situ arah koalisi akan bisa ditebak. Apakah LBP? Atau groupnya Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono? Surabaya, 23 Juli 2023
Surya Paloh, Anies dan Nasib Isu Perubahan Ke Depan
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SEMINGGU lalu di Gelora Bung Karno (GBK), Surya Paloh telah mengatakan kepada ratusan ribu peserta Apel Siaga Nasdem dan puluhan juta pemirsa TV, Youtube dan lainnya, bahwa Revolusi Mental Jokowi telah gagal. Menurutnya, Indonesia, sebuah negara kaya raya dengan 17.000 pulau-pulau dan ratusan suku bangsa seharusnya hidup sejahtera dan bahagia. Revolusi mental yang dia dukung 9 tahun lalu maksudnya adalah untuk melakukan perbaikan untuk kemajuan bangsa kita. Namun, gagal. Itulah sebabnya dia mencari sosok Anies Baswedan untuk melakukan cita-cita revolusi mental tersebut. Dalam uraiannya pada pidato di puncak acara tersebut, Paloh percaya bahwa \"nakhoda\" adalah faktor primer untuk merealisasikan cita-cita. Menunjuk Anies sebagai capres Nasdem, menurutnya adalah bersifat subtitusi terhadap Jokowi. Jokowi gagal lalu dia mencari nakhoda lain, yakni Anies. Cita-cita menurutnya tergantung pemimpin bangsa. Kontan saja Jokowi meminta waktu ketemu Surya Paloh untuk mendiskusikan kebersamaan mereka. Meski di publik Paloh mengaku tetap bersahabat dengan Jokowi, paska jatah menteri Nasdem berkurang, statemen Jokowi nakhoda gagal dalam melaksanakan revolusi mental tidak pernah diralat. Jokowi sendiri tidak membantah pernyataan tersebut. Anies dan Varian Baru Isu Perubahan Anies adalah capres Nasdem, dengan kebebasan memilih cawapresnya. Itu adalah kesepakatan Nasdem dan dua parpol pendukung Anies lainnya, PKS dan PD. Sebelum Anies berangkat haji, tiga parpol yang membentuk tim 8 sudah mengumumkan bahwa cawapres Anies akan diumumkan setelah Anies pulang haji. Semua pembahas seleksi cawapres telah selesai, sesuai kriteria yang mereka sepakati, yakni pertama, menambah elektabilitas, kudua, mampu memperkuat soliditas dan ketiga mampu bekerja menjalankan visi perubahan, seandainya menang. Namun, saat gelar kekuatan massa, Nasdem, melalaui wakil ketua umumnya, Ahmad Ali, mengatakan bahwa cawapres Anies tidak diumumkan dalam waktu dekat. Ketika Anies menambahkan satu kreteria baru, syarat nol, yakni bebas masalah hukum serta berani, sebagai cawapres pilihannya, Ahmad Ali secara terbuka mengkritik Anies. Akhirnya, kita semua faham bahwa Anies tidak serta merta berhak menentukan cawapresnya. Anies harus mendengar pimpinan Nasdem untuk hal itu. Adanya perbedaan antara Anies dan tim versus Ahmad Ali menunjukkan soliditas parpol pendukung Anies mengalami guncangan. Saling ancam antara AHY versus Ahmad Ali terbuka di publik. Lalu apa yang mungkin terjadi? Kita kembali dulu melihat yang penting dari peristiwa apel akbar GBK. Pertama, ada tiga tokoh utama Golkar yang hadir. Tokoh tersebut, Rizal Mallarangeng dkk., adalah tangan kanan Aburizal dan Airlangga Hartarto, pemimpin Golkar. Di sisi lainnya, Rizal Mallarangeng adalah sahabat lama Surya Paloh, ketua Nasdem. Fenomena ini dalam politik menjadi penting, karena tiga tokoh Golkar itu bukan unsur parpol koalisi. Artinya, pesan yang mau disampaikan ke publik adalah terjadi hubungan \"bawah tangan\" antara Golkar dan Surya Paloh. Airlangga sendiri, sebagai ketua umum Golkar, sedang mencari kepastian \"bargaining\" untuk menjadi pasangan capres/cawapres. Koalisi yang dibangun Airlangga dan didukung Jokowi, KIB (Koalisi Indonesia Bersatu), bersama PAN dan PPP kandas di tengah jalan. PAN memastikan keberadaannya bersama Erick Tohir. Dari berbagai pernyataan pimpinan PAN, mereka mendorong Erick menjadi cawapres yang diusung PAN. Ke Prabowo atau kepada Ganjar. Sedangkan PPP sudah mengunci diri pada aliansi baru dengan PDIP. Tanpa KIB, Airlangga harus menjual sendiri Golkar untuk masuk dalam poros yang ada. Sebab, sudah sulit menemukam parpol independen yang bisa membuat koalisi baru. Sampai saat ini bargain Airlangga untuk mendapatkan posisi di sisi Prabowo kelihatannya semakin kecil. Posisi cawapres Prabowo sudah dalam antrian Erick Tohir maupun Muhaimin Iskandar. Untuk itulah Airlangga dan pendukungnya melihat peluang duet dengan Anies Baswedan. Cerminan kehadiran 3 tokoh sentral Golkar di acara GBK adalah untuk itu. Menunjukkan isyarat pasangan Anies versi Nasdem dan Golkar adalah bersama Airlangga. Hal kedua yang kita lihat adalah paska apel GBK, Jokowi dan Paloh bertemu empat mata. Selama ini, setelah Nasdem bersama Anies, Paloh hanya ditemui Luhut Panjaitan, tidak pernah tembus ketemu Jokowi. Pertemuan Jokowi dan Paloh tentu saja persolaan \"dagang sapi\". Pertukaran kepentingan politik melalui adu power pastinya adalah \" politik dagang sapi\". Sejauh ini kita tidak pernah tahu pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh. Yang muncul di publik hanyalah keinginan tahuan Jokowi siapa cawapres Anies? Mengapa pertanyaan cawapres Anies begitu penting bagi Jokowi? Bagi Jokowi, berkali-kali dia sebutkan, kepentingan dia cawe-cawe dalam urusan pilpres adalah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang dia lakukan selama ini. Anies sama sekali bukan pilihan Jokowi, karena Anies memastikan isu perubahan (Change!), bukan keberlanjutan. Jika pertemuan Paloh dan Joko Widodo adalah politik \"dagang sapi\", maka titik tengah kepentingan Jokowi dan Paloh akan terjadi pada penunjukan cawapres Anies dari orangnya Jokowi. Terkait pembahasan diatas dengan Golkar, maka dapat diprediksi bahwa titik kepentingan Joko dan Paloh bertemu jika Airlangga adalah cawapres Anies. Pasangan Anies-Airlangga Hartarto tentu saja gampang diterima elit. Namun, Anies tentu kelabakan karena pertama isu perubahan harus direvisi untuk berada dijalan tengah. Airlangga adalah otak ekonomi Jokowi, yang justru mau dirubah Anies jika menang. Selain itu, janji Anies menjaga soliditas parpol pendukung (utama), akan tercederai, karena AHY akan tersingkirkan. Penutup Dinamika politik elit pendukung Anies semakin tajam. Nasdem bersikeras bahwa cawapres Anies bukan AHY. Analisa diatas menunjukkan adanya kemungkinan besar deal politik elit yang merancang duet Anies-Airlangga. Di Golkar terjadi keributan besar saat ini. Airlangga dianggap bukan pemimpin yang mampu memajukan partainya. Saat ini dia akan digulingkan. Bisa jadi upaya penggulingan Airlangga untuk menghadang duet Anies-Airlangga. Namun, kita melihat bahwa Surya Paloh berhasil menembus hubungan diplomatik langsung dengan Jokowi. Kepentingan Jokowi adalah keberlanjutan bukan isu perubahan. Bisa jadi pertanyaan Jokowi ke Paloh soal cawapres Anies adalah titik sentral perundingan mereka. Jika Airlangga wakil Anies maka urusan selesai. Hubungan Paloh dan Jokowi mesra kembali. Persoalannya adalah pada Anies Baswedan. Anies jika bersama AHY, misalnya, sudah mempunyai kekuatan untuk mengusung tema perubahan. Namun, pasangan Anies-AHY dimata Nasdem merupakan beban besar, khususnya ketegangan Paloh versus Jokowi tidak akan mengecil. Anies kelihatannya juga harus menenggang perasaan keterpurukan Nasdem, paska penangkapan sekjennya. Ini adalah tentang makan buah simalakama. Bersama AHY, Anies akan mampu menjawab tantangan Surya Paloh tentang kegagalan Revolusi Mental Jokowi. Tapi dimusuhi Jokowi. Sebaliknya, semisal bersama Airlangga Hartarto, Anies kesulitan mengusung isu perubahan. Rakyat bingung menanti isu Perubahan Jilid Revisi. (*)
Babak Akhir Relawan Politik
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas). Meski telah diberi posisi menteri, relawan Pro Jokowi (Projo) masih terus melakukan manuver politik. Posisi menteri, yang kini bahkan setara dengan pimpinan parpol, tidak serta merta membuat Projo diam. Projo justru makin besar kepala dengan terus menjadi penyambung lidah Jokowi. Adalah Panel Barus, Ketua Bapilpres Projo, memyampaikan klaimnya tentang arah dukungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung ke bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sementara itu, sejumlah deklarator Projo dari berbagai provinsi di Pulau Jawa mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo (Ganjar) di Kota Malang. Deklarasi tersebut juga dilakukan dalam rangka menyikapi ketidakjelasan arah dukungan organisasi Projo dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024. Sejumlah deklarator yang hadir di antaranya Agung Suryo dari Jawa Barat, Bambang Suprapto dari Jawa Tengah, serta Budianto Tarigan dan deklarator Projo lainnya dari DKI Jakarta. Fenomena Relawan Bukan Hal Baru Keterlibatan relawan dalam perebutan kekuasaan politik bukan hal baru di Indonesia. Sejak pra kemerdekaan relawan selalu terlibat dalam perjuangan politik, baik secara terbuka maupun tertutup, baik angkat senjata, maupun dengan ujung pena. Namun relawan; lebih tepat: sukarelawan memiliki syarat utama dan mutlak: sukarela. Relawan digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral, bukan karena kepentingan jangka pendek yang oportunis dan pragmatis. Sementara di belahan dunia lain, sukarelawan juga terlibat dalam perebutan kekuasaan politik. relawan mengorganisasikan dirinya secara mandiri, dengan biaya sendiri maupun dukungan publik. Kelompok aspirasi politik non partai tersebut bergerak bebas untuk menggalang partisipasi publik, tanpa dikomando parpol. Para kelompok relawan tersebut fokus pada tujuan perkenalan dan sosialisasi calon. Mereka tidak sibuk melakukan manuver politik seperti parpol. Mereka juga akan akan membubarkan diri setelah pemilihan berakhir, sebab relawan hanya aktivitas politik adhoc, bukan pekerjaan. Menjelang akhir orde baru, fenomena relawan kembali hadir, hingga meledak pada peristiwa perebutan kantor DPP PDI, Sabtu kelabu (27/7/1996). Para relawan pro demokrasi, pendukung Mega diserang oknum aparat dan preman bayaran. Banyak sukarelawan meregang nyawa, sebagian lagi hilang dan hingga kini tak kunjung pulang. Namun para sukarelawan tersebut bergerak bukan karena ambisi merebut kursi, sekadar berebut remah- remah kekuasaan berupa komisaris, tujuannya hanya satu; perubahan. Ingin Mengulang Sukses 2014 Sejak PDIP mengangkat wong deso, Jokowi, dari Walikota Solo ke Jakarta, kelompok relawan pun kembali menjamur. Kelompok relawan bergotong- royong mendorong PDIP mengusung Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang masih bekerja seumur jagung untuk maju di Pilpres 2014. Setelah PDIP memutuskan mengusung Jokowi sebagai capres, relawan mengklaim bahwa keputusan PDIP tersebut akibat tekanan relawan. Sehingga, setelah Jokowi memenangi pilpres, para relawan pun akhirnya diganjar kursi, dari staf ahli, deputi, hingga komisaris. Masuk 2019, relawan tumbuh, seperti jamur di musim hujan. Namun sebaliknya, antusiasme dan partisipasi rakyat menurun, sebab Jokowi sudah dikepung para bandar sebagai tim pemenangan. Relawan pun tidak lagi leluasa, karena Jokowi sendiri lebih memilih dikawal para pengusaha. Puncaknya saat Jokowi menang, menteri dilantik, para relawan tidak banyak dapat kursi menteri. Bahkan capres lawan Jokowi, Prabowo yang justru jadi menteri, sehingga Projo ancam akan bubarkan diri. Ancaman Projo pun disahuti Jokowi, Budi Arie Setiadi pun langsung jadi wakil menteri. Projo batal bubar, manuver politik baru pun dimulai dengan gerakan setia hingga akhir dan tegak lurus terhadap Jokowi. Atas nama rakyat, ide sesatpun dimulai, mendukung Jokowi sekali lagi: tiga periode Jokowi. Manuver Projo terus berlanjut melalui musyawarah rakyat, musra. Kelompok relawan yang dimotori Projo, dan Bara JP, menggelar pertemuan mewah di hotel dan gedung megah di berbagai kota. Namun diluar perkiraan, sebelum musra usai, PDIP tiba- tiba umumkan Ganjar Pranowo sebagai bacapres, Jumat (21/4/2023). Sukses 2014 tidak lagi mampu diulang kelompok relawan. Namun, relawan tidak mau kehilangan muka, musra akhirnya ditutup dengan rekomendasi tiga nama, yakni: Prabowo, Airlangga, dan Ganjar. Kecolongan di Pemilu 2014, memaksa PDIP ubah strategi, tidak mau lagi didikte relawan. PDIP kerja cepat dengan membentuk wadah berhimpun relawan Ganjar. Bahkan PDIP meniru KPU, melakukan verifikasi administrasi dan faktual berjenjang, terhadap para relawan. Akhirnya para relawan Ganjar yang jumlahnya kini seribuan pun tertib, dikanalisasi agar tidak liar kesana kemari melakukan manuver politik. Relawan Jokowi versi musra pun tetap tidak mau kalah, mereka terus bermanuver menyerupai gaya parpol. Merasa tidak mendapat ruang di kubu Ganjar, elit kelompok musra kini mulai mesra dengan Prabowo, bacapres yang diklaim direstui Jokowi. Semua upaya cari perhatian dilakukan, namun kubu PDIP sepertinya tidak ambil pusing. PDIP kini mengendalikan semua aktivitas politik Ganjar, di ibukota pun di daerah. Menebak Kebutuhan Rakyat Pesta demokrasi Pemilu 2024 akan digelar 205 hari lagi dari saat ini. Namun dinamika politik masih sibuk membahas kulit dan bentuk, bukan tentang isi. Pertengkaran politik tidak menyentuh substansi, masih sekitar mitra koalisi. Dari pertemuan tidak berisi, hingga kegiatan menonton pertandingan voli. Kelompok relawan sibuk deklarasi, atau dampingi bacapres blusukan ke sana ke mari. Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut: Pertama, bahwa era kebangkitan dan keterlibatan relawan secara partisipatif telah berakhir. Relawan saat ini bukan lagi wadah berhimpun rakyat murni yang digerakkan oleh nilai dan dipandu oleh etis moral. Relawan saat ini tidak lebih dari kumpulan aktivis politik yang identik dengan parpol. Tujuannya ingin terlihat dan terlibat dalam perebutan kekuasaan. Kedua, bahwa pertengkaran politik Indonesia kosong dan kering dari ide, gagasan, dan program politik karena para aktivis hanya mampu bermimpi untuk merebut remah- remah kekuasaan. Para aktivis kini pragmatis dan oportunis sehingga hanya mampu menjadi tim sukses dengan membentuk wadah relawan. Tidak ada bacapres yang berlatar belakang aktivis, demikian juga dengan kepala daerah. Tidak banyak aktivis yang berani membentuk dan mendirikan parpol, hanya mampu melahirkan wadah relawan. Akibatnya tidak ada aktivis yang menjadi aktor dalam perbutan kekuasaan. Ketiga, bahwa dinamika politik Indonesia saat ini diiisi oleh elit politik yang hanya berjuang untuk kepentingan kekuasaan diri sendiri dan kelompok politik masing-masing. Pembahasan Kebutuhan dan kepentingan rakyat sama sekali tidak penting. Sehingga partisipasi politik warga akhirnya digerakkan oleh kepentinggan pragmatis dan oportunis dengan pemberian hadiah atau janji, baik berupa uang, sembako, atau bentuk lainnya. Keempat, bahwa rencana bacapres mengusung tema \"keberlanjutan dan kesinambungan\" atau tema lain \"perubahan dan perbaikan\" sama sekali tidak menarik bagi rakyat. Rakyat membutuhkan \"sesuatu yang baru\" yang tidak sekedar simetris atau asimetris dengan program Jokowi. Ketergantungan bacapres akan pengaruh Jokowi, baik yang pro maupun yang kontra membuat rakyat tidak bergairah. Rakyat butuh sosok pemimpin yang menjadi diri sendiri, lepas dari pengaruh dan bayang- bayang orang lain. Kelima, bahwa kemenangan dalam pertarungan politik di pilpres 2024 akan ditentukan oleh koalisi bersama rakyat (koalisi besar). Koalisi besar bukan dengan jumlah parpol yang banyak apalagi gerombolan relawan. Sehingga bacapres saatnya menyampaikan ide, gagasan, dan program politiknya. Rakyat sebagai pemilik suara membutuhkan tawaran konkrit dari bacapres tentang Indonesia masa depan. Bagi Kornas, Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi rakyat harus menyuguhkan pertengkaran politik yang kaya akan ide, gagasan dan program politik. Sehingga rakyat akan berpartisipasi aktif secara sadar, kritis, dan mandiri. Dalam menentukan pilihannya, rakyat akan digerakkan oleh nilai, dipandu oleh etis moral. Bukan karena diberi hadiah atau janji, serta dibeli dengan uang dan sembako. (*)
Hitam Putih Seragam, Citra atau Fana?
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mulut berbusa-busa bicara ideologi, sementara kelakuan bak tirani. Bercitra hitam putih seolah-olah tegas, tapi sesunguhnya berwatak culas dan beringas. Soal siapa yang berbohong terkait ide baju hitam putih yang menjadi seragam resmi Ganjar, apakah dari Jokowi atau FX Rudi?. Jika benar itu terjadi, maka menjadi penting dan menarik untuk diulas. Klaim keduanya mengusik opini publik termasuk menunjukkan beberapa fakta dan penilaian antara lain: 1. Di antara keduanya pasti ada yang berbohong, karena masing-masing berusaha mengakui ide itu merupakan usulan dari keduanya dan tak muncul soal itu menjadi ide bersama. 2. Memperebutkan pengakuan tentang siapa yang usulkan seragam hitam putih Ganjar, menjadi bukti tak terbantahkan bahwasanya baik Jokowi maupun FX Rudi, merupakan pemimpin yang nyata- nyata tidak berkualitas dan cuma kaleng-keleng. Ini menjadi memalukan dan begitu memprihatinkan, mengingat ada seorang presiden yang masih menjabat dan keduanya mantan walikota Solo. Sekelas presiden dan mantan walikota juga ketua partai masih sibuk berdebat usulan siapa seragam hitam putih seorang capres, ketimbang memikirkan masalah penderitaan dan ketertindasan rakyat seperti mirisnya nasib buruh, petani, nelayan dan masih banyak masyarakat miskin kota serta pedesaan lainnya akibat kesalahan struktural dan sistemik serta perilaku menyimpang aparat birokrasi pemerintahannya. Sungguh kader dan petugas partai yang ngga ada mutu dan kapasitas kepemimipinannya. Berebut pengakuan yang ngga penting sama sekali buat rakyat. 3. Sebagai sesama kader sekaligus petugas partai yang sama, klaim baju seragam hitam putih dari keduanya, semakin menguatkan stigma petugas partai dan kader dari PDIP yang dinilai publik sering bohong, selain dianggap publik cenderung korup dan tidak demokrastis tentunya. Terutama Jokowi yang selama ini terlanjur dipandang rakyat identik dengan presiden tukang bohong dalam hal janji-janji kampanye presiden yang bablas wujudnya seperti mobil Esemka, stop impor, tidak bagi-bagi jabatan menteri dll. Jelas tanpa sadar, keduanya sedang mempertontonkan kedunguannya ribut soal pritilan dan remeh-temeh yang ngga ada hubungannya dengan urusan mempejuangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang seharusnya menjadi tanggungjawab sekaligus amanah terutama buatJokowi. Bisa jadi ini lagi-lagi cara Tuhan menelanjangi mereka berdua dengan membuka aib berupa kebodohan mereka. Ganjar yang bilang seragam hitam putih itu usulan Jokowi. Seakan menegaskan makna seragam hitam putih itu, Jokowi sedang mengkampanyekan Ganjar yang sepertinya menjadi presiden petugas partai sekaligus petugas oligarki. Hitam putih yang padanan katanya abu-abu, jelas menjadi ilustrasi dari makna tersirat, antara kebenaran dan kejahatan, antara hak dan batil. Hitam putih seragam, hitam putihnya capres petugas partai melawan capres petugas rakyat. Mungkin saja Capres hitam yang diwakili Ganjar, entahlah siapa capres putihnya?. Mungkin Anies atau juga mungkin Anies Baswedan. Siapa yang tahu?, biarkan saja rakyat yang menilai dan menentukan. Salam hitam putih. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot - 5 Muharram 1445 H/23 Juli 2023.
Korupsi BTS 4G Kominfo: Kejagung Wajib Periksa Pernyataan dan Opini Audit BPK
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) “Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebetulnya telah mengendus berbagai permasalahan dalam proyek yang dimulai pada 2020 ini. BPK melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di tahun 2021. Anggota BPK Achsanul Qosasih mengatakan laporan itu sudah diserahkan kepada DPR maupun Presiden. Dia mengatakan laporannya juga sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung.” Begitu penggalan berita tentang pengakuan BPK yang dimuat Tempo, 29 Mei 2023: https://nasional.tempo.co/amp/1731029/mengingat-kembali-temuan-bpk-di-kasus-korupsi-bts-pemborosan-rp-15-triliun-dan-kontrak-janggal. Dari hasil pemeriksaan PDTT, BPK mengaku menemukan segudang masalah yang sudah dilaporkan kepada Presiden dan DPR. Tiga diantaranya adalah 1) Pemborosan Anggaran Rp 1,5 triliun, 2) Pengadaan BTS tidak sesuai ketentuan, dan 3) Keanehan dalam Pelaksanaan Tender. Pengakuan BPK ini sangat penting untuk diselidiki lebih lanjut dan lebih dalam, agar bisa mengungkap misteri korupsi BTS di Kominfo: siapa yang menutupi dan melindungi korupsi BTS 4G. Karena pengakuan BPK mengandung kontroversi dan kejanggalan. Pertama, BPK mengaku sudah menyerahkan hasil pemeriksaan (PDTT) proyek BTS, yang berisi segudang masalah, kepada Presiden dan DPR. Berdasarkan laporan BPK tersebut, DPR seharusnya memanggil Presiden dan Menteri Kominfo untuk minta penjelasan atas temuan BPK tersebut. Nampaknya, sejauh ini tidak terdengar DPR minta penjelasan dari pemerintah, sampai akhirnya kasus korupsi BTS 4G ini terbongkar. Apakah, dengan demikian, berarti DPR mengabaikan laporan audit BPK tersebut? Apakah dengan demikian berarti DPR menutupi dan melindungi masalah BTS 4G yang diungkap BPK? Kedua, “temuan” segudang masalah audit BPK di proyek BTS 4G ternyata tidak tercermin di dalam hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo): 2020 dan 2021. Sebaliknya, BPK malah memberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas hasil audit tersebut, untuk tahun 2020 dan 2021. Opini WTP mencerminkan BPK tidak menemukan masalah sama sekali terkait pengelolaan keuangan di Kementerian Kominfo, alias sempurna. Opini WTP ini bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan PDTT BPK yang mengaku menemukan segudang masalah: kalau ada segudang masalah, opini audit tidak bisa WTP; kalau opini audit WTP berarti tidak ada masalah! Berarti, satu dari dua hal tersebut tidak benar, alias bohong, atau manipulatif: apakah opini WTP manipulatif, atau pengakuan ada temuan segudang masalah manipulatif? Maka itu, pemberian opini WTP diduga untuk menutupi dan melindungi fakta sebenarnya, bahwa ada segudang masalah di proyek BTS 4G Kominfo. Ketiga, dugaan manipulasi hasil audit, dengan memberi opini WTP, sangat masuk akal. Karena, di dalam hasil audit, BPK menyatakan, jumlah BTS yang sudah selesai dibangun di tahun 2021 mencapai 4.197 unit, dari target 4.200 unit, atau praktis mencapai 100 persen, sehingga BPK memberi opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah dan Kementerian Kominfo, yang artinya BPK secara resmi menyatakan tidak ada masalah sama sekali dengan proyek BTS? Meskipun kemudian ditentang sendiri, seperti pengakuannya di tempo tersebut di atas, bahwa BPK sudah menemukan segudang masalah di proyek BTS. Dugaan manipulasi audit BPK menguat, karena berdasarkan audit BPKP, telah terjadi kerugian keuangan negara di dalam pelaksanaan proyek BTS 4G Kominfo, dengan nilai mencapai Rp8,03 triliun. https://www.bpkp.go.id/berita/read/42313/0/BPKP-Selesai-Hitung-Kerugian-Keuangan-Negara-Kasus-BTS-BAKTI-Kominfo- Selanjutnya, Mahfud MD mengatakan, ternyata hanya 985 BTS yang selesai dibangun di tahun 2021, bukan 4.197 BTS seperti tercantum di dalam audit BPK. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230522142247-4-439472/mahfud-lapor-ke-jokowi-soal-proyek-bts-barangnya-enggak-ada/amp Untuk itu, BPK harus mempertanggungjawabkan hasil auditnya, apakah ada unsur manipulasi. Kejaksaan Agung harus menyelidiki siapa aktor utama dibalik dugaan manipulasi hasil audit tersebut, atau apakah ada uang imbalan untuk memanipulasi hasil audit? Karena, menurut kesaksian beberapa terdakwa korupsi BTS, ada aliran uang diberikan kepada orang yang bernama Sadikin, hingga pertengahan 2022. Jumlahnya mencapai Rp40 miliar. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus bisa membongkar siapa Sadikin sebenarnya, dan hubungannya dengan audit BPK yang memberi opini WTP untuk tahun anggaran 2020-2021. Kejaksaan Agung juga wajib usut pengakuan BPK, apakah benar ada laporan segudang masalah yang sudah disampaikan kepada Presiden dan DPR. Semoga peran BPK di lingkaran korupsi BTS 4G menjadi terang dan tuntas. https://m.metrotvnews.com/read/NP6CZqE2-kejagung-respons-soal-11-nama-penerima-aliran-dana-bts-kominfo —- 000 —-
Takdir atau Ikhtiar?
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta Takdir, qadar menurut arti bahasa: kadar, ukuran, batasan, ketentuan. Sungguh segalanya Kami ciptakan dengan ukuran. (QS 54:49). Takdir menurut istilah: peraturan Tuhan untuk segala yang di alam semesta, undang-undang umum atau kepastian-kepastian yang berkaitan antara sebab dan akibatnya. Rasulullah saw bersabda, “Iman ialah percaya kepada Allah, Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir dan kepada qadar; baik-buruk.” (HR Muslim). Agungkanlah nama Tuhanmu, Yang Maha Tinggi, yang menciptakan, dan membentuk dengan seimbang, yang menentukan kadar dan memberi petunjuk. (QS 87:1-3). Tetapi bila Dia mengujinya, membatasi rezekinya, ia berkata: \"Tuhanku menghinakanku.\" (QS 89:16). Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya semua manusia di bumi beriman seluruhnya. Apakah kamu hendak memaksa manusia supaya beriman? (QS 10:99). Golongan orang musyrik akan berkata: \"Jika Allah menghendaki, kami dan leluhur kami tak akan mempersekutukan-Nya, dan tak ada apa pun yang haram buat kami.\" Demikian pula orang-orang sebelum mereka mendustakan, sampai mereka merasakan azab Kami. Katakanlah: \"Apakah kamu memang berilmu? Perlihatkanlah itu kepada Kami!\" Yang kamu ikuti hanya dugaan, dan kamu berdusta. (QS 6:148). Sisi lain dari takdir ialah ikhtiar, pilihan. Allah swt membekali manusia naluri, pancaindera, dan akal pikiran untuk memilih. Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Bagi mereka tak ada pilihan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari segala yang mereka persekutukan. (QS 28:68). Tidaklah semestinya bagi seorang mukmin, laki-laki dan perempuan - bila Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan suatu keputusan – mereka akan memilih yang lain dalam urusan mereka. Siapa yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, ia tersesat nyata sekali. (QS 33:36). Katakanlah: \"Kebenaran itu dari Tuhanmu; siapa suka, biarlah beriman, dan siapa suka, biarlah kafir.\" Bagi mereka yang durjana Kami sediakan api, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka memohon pertolongan, mereka diberi air seperti cairan tembaga yang akan membakar muka. Minuman yang sungguh mengerikan, dan empat istirahat yang sungguh dahsyat. (QS 18:29). Orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapat balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka satu pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS 10:27). Jika kamu berbuat kebaikan, kamu berbuat kebaikan untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Maka jika peringatan kedua sudah berlalu, Kami mengizinkan musuh-musuhmu merusak wajah-wajahmu, dan mereka memasuki tempat ibadah, sebagaimana mereka masukinya pertama kali, dan mereka membinasakan segala yang berada di bawah kekuasaan mereka. (QS 17:7). Jika terlalu berat engkau menghadapi tantangan mereka, maka jika kamu dapat membuat terowongan di tanah atau tangga ke langit, dan membawakan kepada mereka mukjizat lalu apa gunanya? Kalau Allah menghendaki, pasti Ia mengumpulkan mereka semua untuk mengikuti petunjuk yang benar. Maka janganlah kamu termasuk orang yang bodoh. (QS 6:35). Jika Allah menghendaki, pasti Dia jadikan kamu satu umat, tetapi Dia membiarkan sesat siapa yang dikehendaki-Nya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. (QS 16:93). Allah swt mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya. Apa saja yang di alam semesta berjalan sesuai kehendak-Nya. Allah Swt mengetahui apa saja yang sudah, sedang, dan akan terjadi atas segalanya. Katakanlah, “Ya Allah, Pemilik Kekuasaan. Kau anugerahkan kekuasaan kepada yang Engkau kehendaki dan Kau cabut kekuasaan dari siapa saja yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Kau kehendaki dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu segala yang baik. Sungguh, Engkau berkuasa atas segalanya. (QS 3:26). Allah swt Pemilik kekuasaan tertinggi yang berhak menguasai dan mengatur seluruh kekuasaan di alam semesta. Allah berkuasa mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki, baik dari individu, keluarga, masyarakat, atau bangsa, karena mereka berpaling dari sunnah-Nya yang dapat memelihara kesinambungan kekuasaan itu. (QS 17:16-17, 3:137). Allah swt memusnahkan orang-orang zalim dan kafir yang mengancam Rasul dan mengusirnya dari negerinya, lalu Allah menempatkan Rasul menggantikan kedudukan mereka. Allah memberi atau mencabut kekuasaan berdasar sunnah-Nya yang berlaku dalam hal memberi atau mengambil kembali (QS 19:13-14). Allah swt memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki dengan memberikan pertolongan, petunjuk atau inspirasi untuk melakukan hal-hal yang mengantarkan seseorang memperolehnya, dengan menolong, menguasai hati manusia dengan kharisma dan ilmu pengetahuan, memanfaatkan rezeki untuk amal sosial dan sebagainya. Allah swt menetapkan perputaran waktu silih berganti. Matahari dan bulan beredar pada garis-garisnya (QS 36:37-40), dan Allah mengedarkan kekuasaan untuk memerintah di antara manusia sebagaimana mengatur siang dan malam (QS 3:140). Allah swt melimpahkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya tanpa perhitungan, apakah ia orang taat atau kafir, dan tanpa batas. Tak ada yang berhak mencampuri wewenang-Nya. Ada yang mengira takdir itu paksaan Allah kepada hamba-Nya. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Ia kehendaki. Bagi mereka tak ada pilihan. Maha Suci dan Maha Tinggi Allah dari segala yang mereka persekutukan. (QS 28:68). Kita lahir bukan atas kehendak dan pilihan kita. Laki-laki atau perempuan, juga di luar kemampuan kita untuk memilih. Kita hidup dengan usia berapa, itu pun di luar perhitungan kita. Memilih ialah menentukan sesuatu berdasarkan pertimbangan. Sesuatu yang baik menurut seseorang belum tentu baik menurut lainnya. Pilihan yang tepat selalu berkaitan dengan sesuatu yang positif. Jika seseorang menentukan sesuatu yang negatif, itu bukan pilihan yang tepat. Bukan tugasmu hai rasul memberikan petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya. (QS 2:272). Allah menyeru manusia ke tempat tinggal yang damai, Dia akan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus, Islam. (QS 10:25). Engkau tak akan dapat memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui mereka yang mau menerima petunjuk. (QS 28:56). Allah menunjuki mereka yang mau menerima petunjuk-Nya. Hidayah iman tidak diberikan cuma-cuma. Harus ada inisiatif untuk mendapatkan petunjuk itu. Segala sesuatu terjadi berantai antara sebab dan akibatnya. Itulah suratan takdir Allah dan sunnah-Nya yang azali. Allah tidak akan pernah mengadakan perubahan pada sunnah-Nya. Kemerdekaan bangsa Indonesia pun atas kehendak dan takdir Tuhan juga. Apa jadinya jika AS membom Jepang saat bangsa Indonesia belum mempunyai kesiapan lahir batin untuk itu. Itulah takdir Tuhan atas bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Segalanya terjadi atas izin Allah. Tak seorang pun dapat menghalangi apa yang telah ditentukan Tuhan. Manusia cuma bisa melihat kenyataan atau kepastian yang telah terjadi berdasarkan sunnah-Nya. Mukmin meyakini ketentuan Tuhan, bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan tak seorang pun dapat menghalangi apa yang telah ditentukan-Nya. Ia berhenti di situ saja berpikir tentang takdir. Masalahnya, takdir tidak mungkin dijangkau akal pikiran manusia. Manusia cuma bisa melihat kenyataan atau kepastian dari sesuatu yang telah terjadi. Di situ manusia baru bisa mengetahui takdir baik dan buruk atas seseorang berdasarkan sunnah-Nya. Tak seorang pun dapat menghalangi apa yang telah ditentukan Tuhan, namun sebelum ketentuan Tuhan itu menjadi kepastian, manusia berhak memilih sesuatu untuk dirinya. Berdasar atas hak, kebebasan, dan kesempatan untuk menentukan, manusia harus konsekuen dengan keputusannya. Justru karena itu mukmin tidak sembarangan mengambil keputusan, karena setiap keputusan berakibat kepada dirinya. Keadaan demikian tidak membuat seorang mukmin apatis, bahkan sebaliknya. Timbullah semangat dan gairah untuk bekerja dan berusaha menggapai kebaikan-kebaikan. Iman kepada takdir memberikan pelajaran bahwa sesuatu berjalan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Dzat Yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, jika ia ditimpa sesuatu yang negatif, tidak menyesal, dan sebaliknya, jika mendapat sesuatu yang menguntungkan, ia tidak bergembira sampai lupa daratan. Setiap ada musibah terjadi di bumi dan dalam dirimu, sudah tercatat sebelum Kami mewujudkannya; sungguh itu bagi Allah mudah sekali. Agar kamu tidak berduka cita atas apa yang sudah hilang, dan merasa bangga atas apa yang diberikan; Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS 57:22-23). Demikianlah, takdir yang dipercayai orang beriman, sehingga ia tidak mengagung-agungkan potensi atau kemampuan diri dan tidak pula terjerat oleh fatalisme; menyerah kepada keadaan. Iman kepada takdir menimbulkan keberanian dan kesanggupan menghadapi berbagai situasi. Bila seseorang yakin berada di pihak yang benar, ia pantang mundur. Tuhan pasti menolong! (*)
Pemerintah Harus Pro Aktif Menginformasikan Mitigasi Kebocoran Data
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta Mantamiharja meminta pemerintah untuk transparan soal kebocoran data dan pro aktif menyampaikan langkah mitigasi kebocoran data terhadap masyarakat.\"Transparansi terhadap penanganan ini tidak muncul ke publik. Diapakan kebocorannya? Bagaimana penanganannya? Bagaimana kita mitigasi terhadap data-data yang bocor?\" kata Sukamta dalam diskusi \'Data Warga Siapa Yang Jaga\' di Kanal YouTube Trijaya FM, Sabtu.Dia menegaskan salah satu poin pentingnya adalah langkah mitigasi, khususnya yang bisa dilakukan masyarakat untuk memproteksi data pribadinya agar kejadian yang sama tidak terulang.Sukamta juga berharap insiden kebocoran data ditangani dengan serius oleh para pemangku kepentingan terkait, karena menurutnya kebocoran data pribadi masyarakat apapun bentuknya bukan persoalan sepele.\"Jadi kita berharap betul persoalan ini ditangani secara emergency. Jangan ditangani dengan cara ringan hanya sekedar dibantah \'oh itu bukan Dukcapil\'. Rakyat butuh penjelasan dari negara yang bertanggung jawab mengumpulkan data-data warga itu,\" pungkasnya.Untuk diketahui, kasus dugaan kebocoran data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diungkap pertama kali oleh akun Twitter bernama pengguna @DailyDarkWeb pada Sabtu (15/7). Dalam salah satu unggahannya, akun itu menyebutkan sebanyak 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum para peretas (hacker).Dalam tangkapan layar laman forum peretas yang dibagikan akun Daily Dark Web, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim mendapatkan 337 juta baris data itu dari laman web resmi dukcapil.kemendagri.go.id.Ratusan juta data itu berisikan sejumlah informasi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, dan nomor paspor.Terkait hal itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengatakan pihaknya akan memeriksa terkait dugaan bocornya 337 juta data kependudukan.\"Jumlah penduduk kita kan 275 juta, itu ada 300 juta, berarti kan kelebihan, karena itu kita akan periksa seperti apa,\" ujar Usman di Jakarta, Senin.Usman mengatakan Kemenkominfo akan memanggil pengendali data tersebut, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kemenkominfo akan terlebih dahulu mendengar laporan dari kedua pihak tersebut.(sof/ANTARA)
POPULER
