ALL CATEGORY
Edy Rahmayadi, Gubernur Terbaik Indonesia?
Oleh Sutrisno Pangaribuan -Presidium Kongres Rakyat Nasional, Anggota DPRD Provinsi Sumatera 2014-2019 PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Gubernur dan DPRD layak diusulkan mendapatkan rekor MURI atas kolaborasi dan prestasinya. Edy Rahmayadi dengan pimpinan DPRD tercatat sebagai juara pertama dari seluruh daerah, dalam penyusunan, pembahasan, dan pengesahan APBD TA. 2024 yang telah selesai pada, Jumat (28/7/2023). Prestasi tersebut tidak lepas dari kepiawaian Sekda, Arief S. Trinugroho selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Arief mumpuni dalam mengakomodasi semua kebutuhan, dan kepentingan Gubernur dengan DPRD, sehingga pembahasan RAPBD berjalan mulus. Bahkan mereka pun layak diusulkan sebagai nominator untuk dicatat dalam guinness book of world records. Sebab Ranperda APBD TA. 2024 Sumut dibahas dan disahkan Gubernur dan DPRD sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2024. Pedoman yang berisi tahapan dan jadwal penyusunan, pembahasan, pengambilan keputusan tentang Ranperda APBD TA. 2024 belum ditandatangani, disahkan dan diedarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kolaborasi antara Gubsu dan DPRDSU semakin komplit sebab mampu melampaui Presiden dan DPR RI yang baru menggelar rapat paripurna masa persidangan I tahun 2023-2024, pada Selasa (22/8/2023) dengan agenda pandangan fraksi terkait RUU APBN TA. 2024. Pembahasan RUU APBN TA. 2024 baru saja disepakati untuk dilanjutkan. Pembahasan anggaran antara alat kelengkapan DPR bersama kementerian dan lembaga pemerintah baru akan dimulai sebelum diputuskan di sidang paripurna DPR. Ranperda APBD TA. 2024 Mendesak? Barangkali publik belum lupa aksi Begal APBD Jilid I yang melibatkan Gubernur dan DPRD Periode 2009-2014. Korupsi massal tersebut berawal dari konspirasi pembahasan APBD TA. 2014. Gubernur dan DPRD di akhir periode secara sengaja menyusun APBD demi kepentingan politik jelang Pemilu dan Pilkada. Peningkatan signifikan dalam rencana pendapatan demi mengakomodasi kepentingan belanja bantuan keuangan provinsi (BKP) untuk dibagi- bagi ke kabupaten dan kota. Akibatnya beberapa tahun APBD Sumut harus dibebani hutang kepada pihak ketiga yang terlanjur mengerjakan proyek- proyek BKP. Puluhan anggota DPRD diputuskan secara sah dan meyakinkan bersalah oleh pengadilan, bahkan telah selesai menjalani hukuman. Dalam sidang di pengadilan terbukti bahwa Gubernur dan DPRD bersama- sama membegal APBD. Aksi nekat Gubernur dan DPRD dalam membahas dan memutuskan APBD TA. 2024 secara buru- buru diduga berkaitan erat juga dengan kepentingan politik jelang Pemilu dan Pikada serentak 2024. Masa jabatan gubernur yang berakhir (5/9/2023) menjadi salah satu penyebabnya. DPRD merasa nyaman dengan Gubernur, sehingga DPRD tidak rela membahas APBD TA. 2024 dengan Penjabat Gubernur. Akhirnya kolaborasi Gubernur dan DPRD berjalan mulus, karena semua pihak eksternal juga bungkam. Seolah peristiwa tersebut hal biasa, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang ribut, baik ormas, okp, ormawa, maupun ornop. Gubernur dan DPRD diduga mendapat “advice, arahan, dan persetujuan” dari oknum pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Sebagai lembaga yang bertugas melakukan evaluasi terhadap semua rancangan peraturan daerah (Ranperda) Provinsi, seharusnya Kemendagri melarang aksi nekat tersebut. Jika aksi nekat tersebut tidak mendapat perhatian Kemendagri, diduga karena ada komunikasi dan konsultasi intensif antara pihak Gubernur, DPRD, dan oknum pejabat Kemendagri. Siasat Mengawal Kepentingan Bersama Belum lama berselang, DPRD mengirimkan 3 nama usulan Penjabat Gubernur kepada Kemendagri. Semua Fraksi DPRD kompak mengusulkan nama Sekda, Arief yang dianggap mampu mengakomodasi semua kepentingan. Arief juga disebut memiliki koneksi dengan \"istana\", yang dibuktikan saat Arief diberi tugas sebagai Pjs. Walikota Medan tahun 2020, meski tidak diunggulkan. Arief menjadi pilihan utama DPRD karena semua proses yang dipimpin dan dikelolanya berjalan mulus tanpa hambatan. Sebagai ketua TAPD, Arief mampu menjembatani kepentingan Gubernur dan DPRD dalam membagi \"kue anggaran\". Semua proses pembahasan anggaran antara TAPD dan Banggar DPRD, hingga diputuskan di Sidang Paripurna DPRD berjalan mulus. Kenyamanan komunikasi Gubernur dan DPRD sebagai hasil kerja Arief yang diganjar hadiah diusulkan sebagai penjabat gubernur. Sementara itu, munculnya nama Safrizal ZA, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri diduga sebagai ganjaran atas sejumlah \"advice\" sehingga Gubernur dan DPRD berani membahas APBD TA. 2024 tanpa Permendagri Pedoman Penyusunan APBD TA. 2024. Safrizal diduga telah lama menjadi sahabat dan konsultan Edy dalam tata kelola pemerintahan daerah. Maka sekalipun Safrizal \"tidak memiliki hubungan\" dengan Sumut, namanya akhirnya masuk dalam 3 nama usulan DPRD. Selamatkan Sumut dari Begal APBD Untuk menghindari terjadinya praktik begal APBD Sumut Jilid II, maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa tidak terdapat hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk buru- buru membahas dan memutuskan APBD TA. 2024. Pembahasan terburu- buru pasti tidak terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat, tetapi demi ambisi dan kepentingan politik Gubernur dan DPRD. Maka Kemendagri diminta untuk tidak mengevaluasi (mengembalikan atau membatalkan) Ranperda APBD TA. 2024 yang telah diputuskan bersama Gubernur dan DPRD. Kedua, bahwa keberanian Gubernur dan DPRD menyusun, membahas, hingga melakukan pengambilan keputusan terkait Ranperda APBD TA. 2024 diduga melibatkan oknum pejabat Kemendagri. Oknum pejabat tersebut diduga memberi advice, arahan, dan jaminan \"aman\" terkait APBD TA. 2024. Maka Inspektur Jenderal Mendagri diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum- oknum yang diduga terlibat dalam pemberian advice, arahan, dan jaminan aman kepada Gubernur dan DPRD. Ketiga, bahwa pembahasan Ranperda APBD tanpa menggunakan Permendagri Pedoman Penyusunan APBD TA. 2024 adalah pelanggaran serius dan memiliki konsekuensi hukum, sehingga batal demi hukum. Maka Gubernur dan DPRD harus mengulang semua proses dan tahapan penyusunan, pembahasan, dan pengambilan keputusan kembali setelah Permendagri Pedoman Penyusunan APBD TA. 2024 diterbitkan dan diedarkan. Keempat, bahwa pembahasan Ranperda APBD TA. 2024 yang dipaksakan tersebut diduga berkaitan dengan \"pemberian hadiah atau janji\". Maka KPK RI sebagai lembaga negara yang diberi tugas khusus untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan tersebut. Kelima, bahwa usulan DPRD terhadap Arief dan Safrizal sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara diduga sebagai kompensasi atas keberanian keduanya dalam mengawal dan mengakomodasi kepentingan bersama antara Gubernur dan DPRD. Maka diminta kepada Mendagri untuk tidak mengajukan kedua nama tersebut sebagai calon Penjabat Gubernur kepada Presiden. Keenam, bahwa penjabat gubernur, bupati, dan walikota harus bebas dari kepentingan politik manapun. Harus netral dari kepentingan Pemilu 2024. Maka Presiden diminta agar benar- benar memilih para penjabat kepala daerah berdasarkan kemampuan, bukan karena kedekatan maupun karena ikatan- ikatan primordial. (*)
Terkait Sikap Politik Partai di Pemilu 2024, Bacaleg dan Kader PSI Mundur
Jakarta, FNN - Juru Bicara PSI Afthon Lubbi menyebutkan sejumlah bakal calon anggota legislatif (caleg) dan kader yang mundur dari pencalegan dan keanggotaan PSI akibat sikap politik partai pada Pemilu 2024.\"Kami, pada sore hari ini, ingin menyatakan sikap dan pernyataan untuk mengundurkan diri dari pencalegan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan keluar dari keanggotaan partai,\" ujar Afthon dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta, Selasa.Afthon mengemukakan alasan pertama adalah tidak adanya kepastian dan ketegasan sikap PSI untuk tidak mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.Padahal, mereka awalnya tertarik berjuang bersama PSI karena parpol tersebut berdasarkan hasil Rembuk Rakyat pada bulan Oktober 2022 menetapkan bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.\"Kami tertarik masuk PSI karena partai ini mendukung Ganjar Pranowo, dan tentunya karena ideologi PSI, antiintoleransi, antiekstremisme, dan antiradikalisme. Ternyata idealisme itu dicederai oleh pengurus DPP, cinta kami pupus, harapan kami pudar,\" katanya.Kedua, Afthon menilai sepak terjang Ade Armando sebagai bakal caleg PSI di media sosial telah menyulitkan mereka untuk mencari suara dan dukungan. Menurut dia, tindakan Ade Armando justru menambah musuh politik.Ia menuturkan bahwa pihaknya berusaha tetap solid dan kompak bersama bacaleg dari partai lain untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo. Namun, Ade Armando malah merusak kepercayaan masyarakat terhadap PSI.\"Itu yang kami rasakan dan dengarkan langsung dari para calon pemilih kami di daerah pemilihan,\" tambah Afthon.Tidak hanya itu, Afthon menegaskan bahwa pihaknya akan mengembalikan uang bantuan pengurusan berkas yang diberikan sebagai bakal calon anggota DPR RI dari PSI sebesar Rp1.882.300,00.\"Kami sangat patah hati dengan sikap PSI. Meski demikian, kami tidak akan pernah sakit hati. Kami akan tetap berjuang untuk kemajuan NKRI,\" pungkasnya.Adapun daftar bakal calon anggota DPR RI dan DPRD serta Kader PSI yang mundur:1. Andi Tasbih, bakal calon anggota DPR RI Dapil NTB II,2. M. Afthon Lubbi, bakal calon anggota DPR RI Dapil Jateng VIII,3. Lis Sektiyawanti, bakal calon anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 3,4. Darma Munir, bakal calon anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 1,5. Tulus Borisman, kader PSI Kota Bekasi, dan6. Alfonsus Simbolon, kader PSI Kota Bekasi.(ida/ANTARA)
Rapat Paripurna DPR Menyetujui Penetapan Keanggotaan Fraksi AKD 2023-2024
Jakarta, FNN - Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 menyetujui penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI Tahun Sidang 2023-2024.“Apakah jumlah dan komposisi anggota fraksi pada AKD dari tiap-tiap fraksi tersebut dapat disetujui?” kata Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang memimpin jalannya Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI.Gobel menuturkan bahwa pihaknya telah menerima seluruh nama-nama anggota fraksi pada AKD DPR RI, sebagaimana hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) DPR RI pada 5 Juli 2023 tentang Penyampaian Nama-Nama Anggota Fraksi pada AKD.Dia lantas mempersilakan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menayangkan susunan keanggotaan Komisi I hingga Komisi XI DPR RI, serta badan-badan AKD DPR RI lainnya, yaitu Badan Musyawarah (Bamus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).“Untuk mengetahui secara lengkap susunan keanggotaan fraksi-fraksi dalam AKD DPR RI berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi, maka kami persilakan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menayangkan susunan keanggotaan,” katanya.Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Arsul Sani yang sebelumnya duduk di Komisi III DPR RI mengatakan bahwa penugasan setiap anggota DPR RI dalam AKD DPR RI merupakan kewenangan tiap fraksi.“Sebetulnya penugasan setiap anggota DPR di ADD yang bernama komisi itu kan memang kewenangannya fraksi. Saya sejak menjadi anggota DPR RI tahun 2014, itu berarti sembilan tahun, selalu bertugas di Komisi III,” kata Arsul ditemui di sela Rapat Paripurna DPR RI.Namun, Arsul mengaku tak mempermasalahkan dan memandang bahwa penetapan keanggotaan fraksi pada AKD DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 tersebut sebagai suatu proses penyegaran.“Ketika kemudian fraksi memutuskan untuk menugaskan saya di posisi yang baru di Komisi II, saya malah bersyukur karena saya bisa belajar hal-hal baru, kan bosan juga sembilan tahun cuma ngomongin soal hukum, penegakan hukum. Jadi kalau saya sih \'happy-happy\' saja di Komisi II,” tuturnya.Sebab, lanjut dia, Komisi II DPR RI saat ini tengah menggodok sejumlah rancangan undang-undang (RUU) signifikan, di antaranya Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; hingga Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil.“Dan yang paling penting lagi bisa turut berkontribusi memastikan proses-proses di tahapan pemilu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya pemilu, pileg, pilpres saja, tapi juga pilkada,” kata dia.(ida/ANTARA)
Satpol PP Dibekali Kemampuan Meningkatkan Penegakan Perda dan Perkada
Jakarta, FNN - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional.Kegiatan ini sebagai upaya Kemendagri untuk menegakkan ketertiban umum, melindungi masyarakat, dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah.Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan Satpol PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah (perda), dan peraturan kepala daerah (perkada), serta menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\"Tugas utama kita sebagai anggota Satpol PP yang telah dijabat fungsional adalah menegakkan perda dan perkada, serta memastikan pelaksanaannya dengan baik,\" ujar Sugeng dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.Untuk itu, Sugeng menekankan pentingnya Satpol PP memahami peran dan tugasnya. Menurut dia, perda dan perkada yang telah dirumuskan dan disahkan perlu dipastikan penerapannya di lapangan.Dengan demikian, tugas utama Satpol PP adalah memastikan pelaksanaan perda dan perkada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.Di lain sisi, Sugeng menekankan peran penting Satpol PP dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman umum, terutama dalam menyongsong penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.Ia menilai ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif merupakan kunci suksesnya gelaran tersebut. Selain itu, Satpol PP memiliki peran dalam melindungi masyarakat dan menjaga keberlangsungan fungsi perda, seperti pengaturan tata ruang dan perlindungan lingkungan.“Kehadiran Satpol PP harus dianggap sebagai bentuk perlindungan dan dukungan bagi masyarakat. Menjaga harmoni dan memastikan perda dan perkada terlaksana adalah bagian dari misi utama Satpol PP,” katanya.Selain itu, sambung Sugeng, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menegakkan perda dan perkada. Melalui sinergi yang kuat, Satpol PP diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(ida/ANTARA)
Kapal Perang Peserta Super Garuda Shield Berkumpul di Surabaya
Jakarta, FNN - Kapal perang Indonesia dan negara-negara peserta Latihan Gabungan Bersama (latgabma) Super Garuda Shield Tahun 2023 diarahkan berkumpul di Surabaya, Jawa Timur.Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat Rapat Teknis Super Garuda Shield bersama jajarannya di Mabes TNI, Jakarta menjelaskan kapal perang itu akan melaksanakan beberapa prosedur, seperti berlayar pada jalur sempit, latihan formasi, dan rangkaian latihan lainnya.“Latihan ini dilaksanakan campur sehingga dapat diketahui pola negara Amerika Serikat seperti apa, pola negara Australia seperti apa sehingga jangan ada yang melakukan latihan masing-masing negara,” kata Panglima TNI saat rapat sebagaimana dikutip dari siaran resmi TNI yang diterima di Jakarta, Selasa.Dalam siaran tertulis itu, yang dikonfirmasi Kepala Bidang Penerangan Internasional Pusat Penerangan TNI Kolonel Arm Suhendro Oktosatrio, Panglima TNI mendengar paparan mengenai rencana pelaksanaan Super Garuda Shield dari Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI Letjen TNI Eko Margiyono. Beberapa informasi yang disampaikan saat rapat di Mabes TNI, Senin (21/8), di antaranya mencakup skenario latihan dan jumlah personel yang terlibat, yaitu 2.810 prajurit TNI dan 2.165 prajurit dari angkatan bersenjata negara-negara peserta.Super Garuda Shield Tahun 2023 merupakan latihan militer gabungan bersama yang diinisiasi Indonesia dan Amerika Serikat sejak 2007. Latihan militer yang mulanya bernama Garuda Shield dan hanya melibatkan Angkatan Darat Amerika Serikat dan TNI Angkatan Darat, sejak 2022 menjadi Super Garuda Shield dan melibatkan unsur tentara dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.Rangkaian latihan Super Garuda Shield pada tahun ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, yaitu pada 31 Agustus 2023–13 September 2023. Laksamana Yudo dijadwalkan membuka sesi latihan pada 31 Agustus 2023.Dalam waktu 14 hari, latihan militer Super Garuda Shield terbagi atas enam kelompok, yaitu Staff Exercise Operational Level (STAFEX OPS LEVEL), STAFEX BRIGADE LEVEL, FTX SMALL UNIT TACTICAL, Field Training Exercise (FTX), Combined Arms Live-Fire Exercise (CALFEX), dan Engineering Civic Action Program (ENCAP). Beberapa lokasi yang menjadi tempat latihan, di antaranya, Pantai Banongan di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur; Surabaya, Jawa Timur, dan Bandara Banyuwangi, Jawa Timur.Setidaknya ada 16 negara yang berpartisipasi dalam Super Garuda Shield 2023. Enam negara seperti Indonesia, Amerika Serikat (Komando Indo-Pasifik AS), Jepang, Australia, Singapura, dan Inggris mengirim pasukan, sementara 10 lainnya, yaitu Selandia Baru, Kanada, Papua Nugini, Prancis, Brunei Darussalam, Jerman, Filipina, Korea Selatan, dan Timur Leste menjadi pengamat (observer).(ida/ANTARA)
ITB Kesusupan Akidah LGBT
Bandung, FNN - Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) sejak dulu dikenal sebagai kampus intelektual, pencetak para scientist, birokrat, teknokrat, aktivis dan tentunya para penganut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ada alumni ITB yakni Imaduddin Aburrahim atau lebih dikenal sebagai Bang Imad, selain popular dikalangan aktivis sebagai seorang scientist juga kerap disebut sebagai Bapak Tauhid. Ke mana-mana dan di mana-mana pada masanya Bang Imad (almarhum) selalu mengajak berpikir logis dan berakidah lurus. Pada tahun 1980-1990-an orang selalu mengingat ITB ya Bang Imad, Bang Imad ya ITB, seperti dua keping mata uang logam yang tak terpisahkan. Tapi apa lacur yang terjadi, baru-baru ini ITB mendapat julukan baru, yakni kampus LGBT. Apa pasal? Pada pelaksanaan Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa (OSKM) ITB 2023 mengemuka action para pengaut akidah lesbian, gay, biseksual dan trans-gender (LGBT). Mereka jejingkrakan menunjukkan kelas manusia rendahnya di hadapan ribuan mahasiswa baru. Kok bisa? Di hadapan 4.651 mahasiswa baru ITB itu terungkap semacam declaration of war, semacam propaganda LGBT secara terang-terangan dan kasat mata. Di acara OSKM ITB 2023, tepatnya pada 16 hingga 19 Agustus 2023 itu, kaum propaganda LGBT itu muncul pada 4 peristiwa: Pertama, pemberian panggung atau publikasi pada seorang lelaki tulen yang mengenakan pakaian perempuan. Rupanya anak ini adalah salah satu panitia bagian publikasi dan dalam satu postingan di sosial media pribadinya, anak ini terang-terangan dan bangga bahwa dirinya adalah banci (queer). Kedua, adanya acara yang menggunakan diksi yang selama ini digunakan oleh kaum pro-LGBT, seperti orasi pelangi. Ketiga, adanya acara dengan sponsor L’oreal dimana L’oreal menyebarkan kuesioner dan salah satu pertanyaanya adalah jenis kelamin. Namun form yang disediakan selain pilihan laki-laki dan perempuan, juga menyediaakan pilihan non-binary (tidak masuk kategori laki-laki maupun perempuan). Keempat, maskot OSKM ITB 2003 yang mengarah pada non-binary. Kelima, menurut pendapat para mahasiswa baru, ada satu fase di Hari ke-1 dimana mahasiswa dan mahasiswi baru ITB yang mayoritas muslim tersebut tidak mendapat kesempatan sholat maghrib. Ini terkesan disengaja oleh para panitia OSKM ITB, di sinilah seperti terjadi pergeseran akidah ITB, dari kampus tauhid menjadi kampus LGBT. Miris sekali. Secara umum, seorang netizen, Zulkaida Akbar, mengganggap ITB dan KM ITB kecolongan. Dia yakin tidak ada maksud mereka secara institusi untuk mempropagandakan LGBT. Namun ada beberapa hal yang harus dijadikan catatan oleh Zulkaida. Pertama, laki-laki memakai atribut perempuan sebagai bagian dari aksi panggung atau lucu-lucuan sebenarnya sudah ada sejak dulu dan dianggap lumrah. Contohnya adalah pementasan Srimulat (bahkan disiarkan di TV) yang memiliki karakter \"Tessy\", yakni laki-laki tulen yang berpakaian perempuan. Hal ini dulu dianggap lumrah sebelum adanya propaganda LGBT. Orang paham bahwa ini sekadar aksi panggung dan lucu-lucuan karena orang tahu bahwa di luar panggung mereka lelaki tulen, menikah dan punya anak (Tessy contohnya). Namun hal ini tidak bisa dilakukan hari ini, apalagi di ITB. Komedi tidak bebas ruang dan waktu. Saat ini, di mana suasana kebatinan rakyat Indonesia sedang gerah dengan propaganda LGBT, aksi panggung semacam ini seharusnya dihindari dan bahkan harus dilarang. Kedua, L’oreal kurang ajar! Perusahaan ini punya value dan misi mendukung LGBT. Namun L’oreal dan perusahaan-perusahaan lain harus sadar bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mereka harus menghargai nilai-nilai Indonesia yang tidak memberi ruang pada LGBT. Ketiga, meski Zulkaida yakin tidak ada kesengajaan secara institusi (ITB or KM ITB) dengan hal ini, ia mencurigai adanya kesengajaan dari (salah satu personal) tim publikasi KM ITB yang sudah terang-terangan declare bahwa dirinya adalah queer. Kelompok LGBT ini telah merebut diksi-diksi dan simbol-simbol yang selama ini melekat pada anak-anak seperti rainbow (pelangi). Propaganda mereka semakin masif dan terang-terangan. Perlahan, ada upaya untuk normalisasi LGBT, yang dilakukan tak hanya oleh Disney, Netflix, melainkan juga oleh perusahaan-perusahaan grup L’oreal. Berkaitan dengan hal ini, Zulkaida menyerukan beberapa hal. Pertama, zero tolerance terhadap propaganda LGBT. Jangan kasih panggung sedikitpun untuk mereka. Kedua, selama ini Anti-LGBT mengambil posisi defensive. Sudah saatnya mengambil sikap offensive. L’oreal berani menyodorkan kuesioner dengan menyertakan pilihan non-binari sudah sangat kurang ajar. Bagi saya ini adalah deklarasi perang. Ketiga, kesadaran akan bahaya propaganda LGBT harus digaungkan ke semua institusi negeri: Universitas, Kementrian, TNI dan POLRI. TNI dan POLRI harus melakukan screening dalam perekrutan. Saya mengusulkan universitas-universitas membuat pakta atau kesepahaman bersama untuk memerangi propaganda LGBT di kampus. Juga memberi sanksi tegas pada mahasiswa yang terbukti melakukan propaganda LGBT. Keempat, pemerintah melalui institusi terkait harus memastikan bahwa perusahaan L’oreal menghormati azas, value dan norma-norma di Indonesia. Pemerintah harus mengambil sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang melanggar. Peristiwa ini ramai tak lama setelah kartun Pepa Pig memasukan unsur LGBT. “Sekali lagi, propaganda mereka sudah sampai pada titik dimana kita tak lagi cukup merasa khawatir melainkan mengambil sikap aktif. Minimal 4 poin diatas. Yuk kita jaga Indonesia, kita jaga anak-anak kita,” tutup Zulkaida Akbar. Hal senada diungkap Drg. Bima Pramundita, salah satu orang tua mahasiswa baru ITB, membuat surat terbuka kepada Wakil Rektor ITB bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Jaka Sembiring, terkait declaration of war kaum LGBT yang menyusup dan mewarnai kepanitian OSKM ITB 2023. Dia menyesalkan di tengah semangat belajar mahasiswa baru ITB yang tinggi dengan di-support orang tua itu mengapa OSKM ITB 2023 menggunakan tema “Pelangi” dan dipertegas dengan Teaser di IG penampilan seorang mahasiswa ITB yg “banci“? “Apakah ada maksud tertentu?? Kita tahu mungkin ini adalah keberagaman yang dikemas dengan sedikit humor alay. Tapi apakah ini perlu untuk perguruan tinggi sekelas ITB?” sesalnya. Bima berpendapat tidak perlu tampilan banci mahasiswa sebagai ikon dalam teaser OSKM ITB yang dimuat di media luas seperti IG. Masih banyak humor yang elegan ala mahasiswa ITB yang menunjukkan kelasnya. “Bukankah penampilan banci dalam media televisi juga sudah dilarang resmi oleh pemerintah lewat KPI?” tegasnya. Dia menyesalkan semangat 4.651 mahasiswa baru ITB yang keren itu kemudian diwakili di teaser OSKM dengan mahasiswa banci adalah benar-benar menohok hati nuraninya sebagai orang tua. Kebanggaan meluap diterima sebagai mahasiswa baru ITB, tetiba tercoreng oleh pilihan sosok banci. “Ada rasa malu dan prihatin yang mendalam, kenapa harus memilih sosok mahasiswa banci seperti ini? Adilkah 4.651 mahasiswa diwakili oleh seorang banci?? Representatif kah? Tercoreng rasa bangga kami sebagai orang tua mahasiswa baru ITB. Sungguh tidak mudah bagi kami menerima kejadian ini. Ada rasa marah dan terhina…! Entah kemana harus kami salurkan rasa dongkol ini…. Istighfaar….” ketusnya. Dalam acara OSKM ITB 2023 yang sempat dibuka oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (16/8) itu, suasana gembira berubah menjadi dongkol. Mahasiswa baru ingin protes tapi seperti tidak ada saluran yang pasti. Pihak Rektorat ITB pun lewat personelnya memberikan klarifikasi terkait beberapa poin penerimaan mahasiswa baru dan OSKM ITB 2023. Pihak rektorat beberapa hari ini berusaha mengatasi berbagai persoalan yang muncul selama Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), termasuk OSKM dan setelah kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Berikut poin-poin yang disampaikan personel rektorat ITB. Pertama, tentang kuesioer yang membuat heboh. Kuesioner tersebut dibuat oleh sponsor kegiatan satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual -PPKS ITB (yaitu L’oreal). Angket tersebut disebarkan tanpa persetujuan Satgas PPKS ITB. Sementara angket resmi dari Satgas PPKS yang disebarkan untuk mahasiswa sudah sesuai Peraturan Kemdikbud. Satgas ITB sudah minta L\'oreal memberhentikan angketnya yang heboh tersebut dan kemarin setelah acara langsung di tutup Angket resmi dari Satgas PPKS ITB yang diminta diisi mahasiswa adalah sebagai berikut: www.bit.ly/SurveiPPKSITB Kedua, mengenai OSKM oleh KM ITB termasuk Konten IG OSKM, kegiatan Pawai pelangi di OSKM sebenarnya adalah tradisi mahasiswa yang seingat saya sejak 2013-an ada di tiap acara OSKM (jauh sebelum kata pelangi dipakai untuk identitas LGBT,) untuk menunjukkan keanekaragaman Bidang di ITB. Namun kami sudah minta mahasiswa aware kondisi sosial dan minta perbaiki diksi karena bisa disalahartikan untuk masa sekarang sebagai “simbol” LGBT. Mahasiswa pada hari itu juga telah mengubah rundown, seperti tertuang di Jadwal resmi PMB di web. https://admission.itb.ac.id/pmb/-. Tentang konten video pendek, yang multi interpretatif, sudah kami minta di-take down oleh mahasiswa. Dan sudah di takedown. Kami sudah investigasi panitia OSKM ITB 2023 tentang kemungkinan kampanye LGBT terselubung, dan disampaikan tidak ada. Kami juga tidak menemukan bukti ada agenda kampanye tersebut. “Jadi di dalam kegiatan PMB maupun OSKM sama sekali tidak ada agenda kampanye dukungan atas LGBT,” tegas Rektorat ITB Ketiga, tentang jadwal beribadah sholat, di rundown kegiatan OSKM yang disusun mahasiswa memang sudah ada, tapi dalam pelaksanaannya, di Hari ke-1, rupanya sulit memobilisasi 4.651 mahasiswa dalam waktu yang ditentukan. Memang beberapa kegiatan dilaksanakan lebih panjang (mulur). Tim staf Ditmawa dan Satpam yang di lapangan sudah berkali-kali mengingatkan, rupanya tidak cukup untuk bisa bantu mobilisasi mahasiswa sebanyak itu. Untuk itu malamnya kami evaluasi dan besoknya kami putuskan agar panitia OSKM memangkas kegiatan untuk memberikan waktu cukup untuk ibadah sholat bagi mahasiswa muslim. Akibatnya Hari ke-2, ke-3 dan ke-4 (penutupan), dapat berjalan dengan baik, dan mahasiswa yang beragama Islam dapat melaksanakan ibadah dengan lebih nyaman. Ketua Kabinet KM ITB Muhammad Yogi Syahputra dan Ketua KAT ITB Steven Gianmart H. Siahaan pun sudah menulis surat permohonan maaf pada 17 Agustus 2023 yang disebar ke WA-WA Group. Panitia mengaku kesalahan pada pelaksanaan Hari ke-1 kegiatan OSKM ITB 2023, terutama terkait pelaksanaan sholat maghrib. Namun tidak ada permintaan maaf terkait declaration of war LGBT sepanjang pelaksanaan OSKM ITB 2023. Dari rangkaian kejadian OSKM ITB 2023 terlihat jelas upaya declaration of war para pengidap akidah LGBT. Polanya terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Untung saja masih banyak pendekar-pendekar tauhid, baik dari orang tua, kakak kelas, alumni ITB dan para netizen yang berani dan lantang, sehingga declaration of war itu redup dan sebisa mungkin selama-lamanya. Karena ITB bukan kampus ecek-ecek, ini kampus intelektual, scientist, birokrat, teknokrat dan tentu saja kampus bertauhid. Mari kita jaga value itu semua (Djony Edward, wartawan senior FNN).
Anis Matta: Tidak Ada Peristiwa Politik di Dunia yang Tidak Ada Intervensi Asing, Termasuk Indonesia
JAKARTA, FNN - Di tengah dunia yang makin tersambung dan konflik geopolitik yang memanas, nyaris tidak ada satu peristiwa politik pun di dunia yan luput dari intervensi asing. Salah satunya, pemilihan umum 2024 yang akan datang di Indonesia. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia tidak akan terlepas dari intervensi asing seperti halnya proses pemilihan presiden di berbagai negara, salah satunya di Turki beberapa waktu lalu. Bahkan, tambah Anis, rumor intervensi asing tersebut sudah lama beredar, namun skala intervensinya tidak akan seperti tahun 1998. \"Nah, ini ada obrolan, kalau ada capres sudah punya dukungan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ada yang bilang Anies Baswedan didukung Amerika, Ganjar Pranowo didukung Tiongkok, dan Prabowo Subianto didukung Rusia. Tapi ini kan katanya. Memang pemilu di suatu negara seperti pilkada global saja, bagi kekuatan superpower,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/8/2023). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam program \'Anis Matta Menjawab\' Episode #10 dengan tema ‘Apakah Ada Intervensi pada Pilpres 2024? yang tayang di kanal YouTube Gelora TV, Senin (21/8/2023) malam. Dalam program yang dipandu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi Organisasi Dedi Miing Gumelar DPN Partai Gelora, Anis Matta menjelaskan, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. \"Bertepatan dengan Pilpres 2024 di Indonesia pada 14 Pebruari, pada Januari nanti ada Pemilu di Taiwan, Rusia di bulan Maret dan Amerika pada bulan November. Jadi 2024 ini adalah momentum, pemilu kekuatan global, pertarungan global\" katanya. Menurut dia, tanda-tanda pertarungan kekuatan global dimulai di Pemilu Taiwan pada Januari 2024, Amerika dan China memiliki calon masing-masing, sehingga pembelahannya sangat tajam, karena ancamannya perang atau damai. \"Sementera di Amerika sendiri, Pilpresnya juga berdarah-darah. Tidak pernah kita lihat mantan Presiden Amerika yang dikejar kasus hukumnya supaya tidak bisa mencalonkan diri sebagai capres seperti Donald Trump. Kalau di Rusia, Putin (Vladimir Putin) masih sangat kuat,\" katanya. Artinya, intervensi asing pun terjadi di dalam negara adidaya seperti Amerika Serikat. Sebab, musuh Amerika seperti Rusia punya kecenderungan mendukung salah satu calon seperti Donald Trump yang bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Intervensi dalam merubah kepemimpinan di suatu negara dalam sejarah modern, kata Anis Matta, terjadi pasca berakhirnya Perang Dunia II, yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. \"Mereka gunakan Doktrin Monroe, bahwa tidak boleh ada kekuatan asing yang masuk selain Amerika, begitu sebaliknya dengan Uni Soviet. Tapi kalau kita lihat hampir semua pergantian kepemimpinannya diintervensi oleh Amerika,\" katanya. Modusnya, pertama melalui kudeta secara langsung, kedua melakukan revolusi sosial (social unrest) dan ketiga melalui pemilu. Namun, sejak Perang Dingin berakhir, Amerika hampir tidak lagi menggunakan upaya kudeta untuk mengganti kepemimpinan di suatu negara. \"Sejak perang dingin berakhir, intervensi lebih banyak dilakukan melalui social unrest seperti revolusi berwarna atau revolusi kuning, serta pemilu. Nah, yang terjadi di Indonesia pada 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru, itulah social unrest,\" ungkapnya. Namun, upaya Amerika juga pernah mengalami kegagalan. Misalnya ketika ingin menggantikan kepemimpinan di Turki. Upaya kudeta dan social unrest untuk menggantikan Presiden Turki Reccep Tayip Erdogan, bahkan melalui modus pergantian normal melalui pemilu juga tidak berhasil. \"Di elite Amerika sekarang terjadi perpecahan sejak era Bill Clinton sampai sekarang. Sehingga ada kekuatan di Amerika sendiri yang kemudian minta tolong keluar. Ketemu hajatnya, ketemu kepentingannya dan bagaimana orang seperti Donald Trump bisa terpilih sebagai Presiden Amerika, kalau tidak ada intervensi dari Rusia,\" ujarnya. Lalu, bagaimana dengan Pilpres 2024 di Indonesia, yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik antara Amerika melawan China. Sebab, basis koalisi Amerika di kawasan ini sangat kuat, karena memiliki pertahanan utama yang didukung Jepang, Korea Selatan, Australia dan India. \"Kawasan Asia Tenggara sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan netral tidak ke barat dan tidak ke timur. Karena itu, saya tidak membayangkan akan ada intervensi seperti model intervensi waktu menjatuhkan Pak Harto (Presiden Soeharto). Intervensi tetap ada, tetapi skalanya tidak bisa kita prediksi, tidak seperti tahun 1998\" katanya. Anis global ini menilai Amerika dan China sama-sama memiliki kepentingan masing-masing di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tetap diposisikan,sebagai negara netral dengan demokrasi yang tidak terlalu kuat. Ketika ada intervensi asing, tidak akan dilakukan terlalu terbuka, dan tidak akan terlihat berpihak kepada salah salah satu kekuatan. \"Asia Tenggara sebenarnya relatif lebih lebih bagus diasumsikan sebagai kawasan netral, artinya sebagai di jalan tengah. Sehingga tidak akan ada intervensi asing yang ekstrem,\" tegasnya. Anis Matta justru mengkhawatirkan ada kekuatan di dalam negeri yang meminta bantuan asing agar memenangi Pilpres 2024. Jadi asing secara langsung yang melakukan intervensi, tetapi didahului oleh adanya permintaan di dalam negeri. \"Yang saya khawatirkan itu sebenarnya adalah bahwa kekuatan-kekuatan yang ada di sini justru yang memancing orang lain untuk datang sebagai alat pertolongan. Jadi agresifnya bukan dari luar, tapi karena ada minta tolong seperti saat Donald Trump terpilih,\" katanya. Anis Matta berharap agar para calon presiden (capres) yang menjadi kontestan dalam Pilpres 2024 agar merdeka secara politik, geopolitik, teknologi dan merdeka secara ideologi. \"Juga jangan biarkan orang lain menjadikan negara kita ini sebagai medan tempur mereka. Bung Karno (Presiden Soekarno) mengajarkan kepada kita tidak boleh memberikan ruang kepada negara lain untuk mengintervensi kita, apalagi dalam proses pemilu,\" katanya. Ia kembali menegaskan, bahwa intervensi asing itu datang, sebenarnya bukan hanya karena keinginan asing itu sendiri, tetapi karena memang ada permintaan dari dalam sendiri yang ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden. \"Jadi jangan nyalahin orang kalau, kita sendiri yang minta diintervensi orang lain. Dengan penjelasan saya mengenai model-model intervensi ini, diharapkan kita dapat memahami bingkai mengenai proses intervensi asing,\" pungkas Anis Matta. (Ida)
Fanatisme Berlebihan dalam Pemilu Berpotensi Menimbulkan Radikalisme
Jakarta, FNN - Analis politik dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, fanatisme berlebihan dalam mendukung partai politik (parpol) maupun calon pemimpin nasional dan pemimpin daerah dalam pemilihan umum (pemilu) 2024, berpotensi menimbulkan radikalisme yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. “Fanatisme berlebihan dalam pemilu dapat menimbulkan potensi radikalisme yang bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Jangan ada lagi istilah cebong dan kampret serta istilah yang merendahkan derajat manusia,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Selamat Ginting di Jakarta, baru-baru ini. Ia mengungkapkan hal itu dalam acara KENDURI (Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri) Desa Damai yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Menurutnya, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan kepada kelompok yang berbeda pandangan. Termasuk pandangan atau pilihan politik. “Jika ada kelompok yang memaksakan kehendak perubahan sosial politik secara drastis, karena merasa partai politik pilihannya maupun calon pemimpin nasional atau daerah yang diusungnya harus menang dengan cara kekerasan dalam pemilu, artinya kelompok itu melakukan radikalisme,” kata Ginting di hadapan warga Kelurahan Cawang. Jangan sampai, kata dia, para pendukung parpol maupun pendukung calon pemimpin nasional atau daerah menggunakan kekerasan kepada orang atau kelompok yang berbeda. Termasuk kekerasan melalui bullying (tindakan agresif yang dilakukan berulang) di media sosial dengan kalimat yang tidak etis seperti: kadal gurun (kadrun) maupun babi cina (bacin). Radikalisme, lanjut Ginting, merupakan perilaku yang menghendaki perubahan drastis dengan mengabaikan aturan hukum dan bertujuan merealisasikan target-target tertentu. Termasuk mengubah situasi sosial politik tertentu dengan cara yang menyalahi ketentuan yang disepakati suatu bangsa dan negara. Sisi Kemanusiaan Dikemukakan, munculnya radikalisme di Indonesia setidaknya disebabkan tiga faktor mendasar. Pertama, perkembangan di tingkat global. Kelompok-kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror. Kedua, muculnya paham-paham konservatif yang gemar membuat batas kelompok yang sempit. Di luar kelompok mereka disebut kafir, musuh, dan wajib diperangi. Ketiga, faktor kemiskinan dapat menimbulkan perasaan termajinalkan, sehingga menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Selamat Ginting mengharapkan dalam pencegahan radikalisme, pemerintah perlu mengedepankan sisi kemanusiaan atau menggunakan pendekatan humanis. “Perlu pendekatan soft approach dalam melaksanakan deradikalisasi untuk memutus akar ideologi radikalisme agar dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan harmoni,” kata Ginting. Program yang bisa dilakukan, lanjut Ginting, seperti aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memutus akar penyebab ideologi radikalisme yang dapat berujung menjadi terorisme. Misalnya dengan merangkul keluarga dan anak-anak mantan pelaku teror serta menyekolahkan anak anak tersebut di sekolah-sekolah moderat. Kenali Lingkungan Kepala Sub Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPT, Kolonel (Zeni) Rahmad Suhendro mengatakan kegiatan KENDURI (Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri) Desa Damai bertujuan agar tercipta keguyuban di desa-desa, sehingga warga desa atau kelurahan punya bekal agar tidak mudah terpapar paham radikal. \"Jika tidak kenal lingkungan sekitar, maka secara tidak sadar dengan mudah dapat disusupi paham-paham terorisme dan radikalisme,\" kata Rahmad. Menurutnya, para pelaku teror biasanya mengatasnamakan agama. Padahal agama apa pun melarang membuat kerusakan di muka bumi, bahkan mewajibkan cinta damai kepada sesama manusia dan makhluk ciptaan Tuhan. \"Awal dari terorisme itu dari radikal, kemudian menjadi intoleran. Ujungnya bisa sampai tindakan terorisme,” ungkap alumni Akademi Militer (Akmil) 1989. Rasa Damai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri meminta masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemilu 2024 mendatang dengan perasaan damai menuju tampat pemungutan suara (TPS). Rasa cinta dan damai itu juga mesti dimulai saat pelaksanaan kampanye pemilu. “Hilangkan perasaan merasa benar sendiri, supaya tidak tercipta permusuhan hanya karena berbeda pilihan politik. Sambut dengan gembira, bukan dengan kebencian yang dapat menimbulkan radikalisme,” ujar Taufan yang juga Ketua FKPT DKI Jakarta. Lurah Cawang Didik Diarjo meminta warganya peduli tentang ancaman radikalisme. Ia meminta warganya jika mengetahui ada potensi radikalisme, segera melaporkannya kepada Babinsa (Bintara Pembina desa) TNI-AD dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polri, perangkat desa atau seluruh unsur yang paling dekat. Hadir pula sebagai narasumber praktisi film Dyah Kusumawati. Selain itu pengurus FKPT DKI Jakarta, yakni Sekretaris. M Rico Sinaga; Bendahara, Muhammad Dahlan; serta Ketua bidang Perempuan dan Anak, Nieke Masruchiah. (sws)
Indonesia Butuh Meluruskan Ketatanegaraan bukan Amandemen ke 5
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancsila. RENCANA MPR melakukan amandemen ke 5 justru tidak menjawab persoalan ketatanegaraan akan semakin ruwet sebab rupa nya yang ingin amandemen ke 5 tidak memahami apa aliran pemikiran yang ada di pembukaan UUD 1945. Aps sesungguh nya UUD 2002 hasil amandemen itu. Ibarat sebuah mobil yang rusak mesin nya yang diperbaiki pentil roda nya jadi tidak menempatkan persoalan sesungguh nya . Jika pak Bambang Soesatyo inhin membuat sejarah dan dikenang oleh bangsa maka lakukan saja batalkan amandemen 1,2,3,4 terus lakukan amandemen dengan adendum seperlu nya untuk penyempurnaan. Jika itu dilakukan maka anda telah menyelamatkan ideologi Pancasila. Mengapa sebab amandemen UUD 1945 itu yang paling fundamental diganti nya sistem negara berdasarkan Pancasila dengan sistem Individualisme ,Liberalisme ,Kapitalisme .akibat nya rusak nya seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa ? Sebab Pancasila itu antitesis dari individualisme, liberalisme, kapitalisme. BPUPKI Rapat besar pada tanggal 15-7-2605 dibuka Jam 10.20 mengatakan (cuplikan): ”Maka oleh karena itu jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong, faham keadilan sosial, enyakanlah tiap-tiap pikiran,tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya.“ Para pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami sistem yang mendasari UUD 1945, Akibatnya amandemen yang dilakukan telah merusak sistem bernegara dan bahkan menghancurkan tata nilai negara dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan dasar negara Pancasila dan bangsa Indonesia mempunyai bermacam- macam suku, adat istiadat, berbagai macam Agama, berbagai golongan maka the Founding Fathers adalah manusia terpilih yang mempunyai pemikiran melampaui jamannya. Tidak memilih sistem Individu, Liberal Kapitalis dengan sistem perlementer maupun Presidenseil, tetapi menciptakan sendiri sistem MPR dengan Permusyawaratan perwakilan adalah demokrasi konsensus yang bisa dikatakan demokrasi bermartabat dengan derajat yang tinggi. Menariknya, pemikiran founding fathers kita pada UUD 1945 mengenai model Demokrasi Pancasila itu hampir identik dengan pemikiran demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh filsuf Jerman Jurgen Habermas (1982), hampir empat dasawarsa kemudian. Bagi Habermas, demokrasi deliberatif merupakan konsep demokrasi yang dilandasi oleh mekanisme musyawarah yang mendalam, tidak didasarkan pada demokrasi voting mayoritas, tetapi menekankan pada demokrasi yang mengarah pada ketaatan bersama. Konsep demokrasi ini memberikan konsensus untuk mengurangi gesekan kelompok minoritas yang tidak menerima keputusan demokratis dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi terpimpin bukanlah diktatur ,beda dengan sentralisme, dan sangat berbeda dengan demokrasi liberal yang dijalankan model pilkada, pilpres, pilsung saat ini. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia sejak dulu kala. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi disegala soal kenegaraan dan kehidupan kemasyarakatan ,yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tetapi demokrasi semu sekarang ini dijalankan , malah jadi juru pawang menangkal masuknya sumberdaya manusia terbaik bangsa ke dalam tatanan politik. Bukannya menyaring dan merekrut orang-orang terbaik bangsa masuk ke dalam tatanan politik. Dengan begitu hanya pemimpin yang diinginkan oleh kepentingan oligarki saja Yanga boleh ikut. Dengan begitu, demokrasi nyata dalam praktiknya belum terlaksana sebab rakyat hanya sebagai kuda tunggangan yang suaranya hanya dibeli dengan sembako atau uang lima puluh ribu. Apakah kebodohan ini akan terus kita lanjutkan? Ciri negara berdasarkan Pancasila adalah: 1. Adanya lembaga tertinggi negara yang disebut MPR yang menjalankan sepenuh nya kedaulatan rakyat. 2. Adanya politik rakyat yang disebut GBHN. 3. Presiden adalah mandataris MPR. Ke tiga ciri ini sudah diamandemen. Jadi selama 25 tahun sejak UUD 1945 diamandemen Pancasila juga ikut diamandemen . Apa mereka mengerti kalsu yang disebut Ideologi Negara berdasarksn Pancasila itu UUD 1945 dan penjelasan nya .Bukan nya yang di maksud Ideologi itu adalsh kumpulan dari ude ide atau gagssan tentang negara berdasarkan Pancasila. Oleh pendiri negeri ini gagasan dan ide ide itu diuraikan didalam UUD 1945. Jadi ketika UUD 1945 diamandemen yang diamandemen itu ideologi Pancasila. Berdasarkan kepada ide-ide yang dikemukakan oleh berbagai anggota dalam kedua sidang paripurna Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu tersusunlah Pembukaan UUD 1945, di mana tertera lima azas Kehidupan Bangsa Indonesia yang terkenal sebagai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 itu adalah pokok pangkal dari perumusan pasal-pasal berturut-turut dalam 16 (enambelas) Bab, 37 pasal saja ditambah dengan Aturan Peralihan, terdiri dari 4 (empat) pasal dan Aturan Tambahan, Utusan-utusan golongan yang mengimplementasikan negara semua untuk semua tidak lagi seluruh elemen bangsa terwakili di MPR, diganti hanya utusan Golongan partai politik dan utusan golongan senator. Hanya satu-satunya di dunia ini sebuah negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar-nya menyatakan dengan tegas anti terhadap Penjajahan. Aliran pemikiran anti penjajahan adalah pokok utama di dalam konsep negara yang akan didirikan dan dibangun oleh seluruh pendiri bangsa, mengapa? Sebab penjajahan adalah sebuah penderitaan panjang bangsa ini, sebuah amanat penderitaan rakyat, bahkan di dalam Sumpah Pemuda dengan jelas bertujuan “Mengangkat harkat dan martabat Rakyat Indonesia Asli”. Penjajahan lahir dari Kolonialisme, Imperalisme, yang lahir dari kapitalisme, liberalisme berbasis pada individualisme. Perang dunia ke-I dan Perang Dunia ke-II adalah akibat dari aliran pemikiran individualisme negara yang ingin menguasai negara lain, baik itu kekayaan alam maupun ingin menguasai wilayahnya untuk dijajah. Oleh sebab itu, The Founding Fathers telah merancang sebuah Negara yang anti terhadap penjajahan dengan anti tesisnya adalah Pancasila. Negara yang akan dibangun adalah negara dengan konsep Pancasila. Mengapa negara Indonesia harus berdasar pada Pancasila dimana di alenea ke-IV pembukaan UUD.1945 terurai sila-sila Pancasila itu. Jadi dengan jelas tujuan negara Indonesia Preambul UUD 1945 adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia dimana di alenia ke IV-nya berbunyi : “….maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Mengapa kita membuat demokrasi yang tidak lagi berpedoman pada perjanjian luhur bangsa di atas, bukannya perjanjian luhur itu masih berlaku, belum diganti? Kesadaran kita berbangsa dan bernegara harus berani merobah tatanan yang salah ini kembali pada demokrasi musyawarah mufakat selamatkan Indonesia dari oligarkinya. (*)
Konflik Berkepanjangan, Masyarakat Dayak Minta Pemerintah Cabut Izin PT BEK
Sendawar, Kutai Barat - Sengketa lahan pertambangan antara masyarakat di Desa Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan PT Bharinto Ekatama (BEK), anak perusahaan PT Indoraya Tambang Megah seluas 540 HA tak pernah reda. Masyarakat terus-menerus meminta perusahaan untuk membayar ganti rugi yang pernah dijanjikan. Kelompok tani yang diketuai oleh Saun bersengketa sejak tahun 2014 hingga kini belum selesai. Pasalnya pihaknya pernah menerima tanda jadi, namun tidak ada kelanjutan. Sementara tambang sudah beroperasi, bahkan sudah ada yang selesai lalu dibiarkan terbengkalai. \"Kami menanyakan ganti rugi yang dulu dijanjikan seharga 60 juta per hektar. Saya sudah menerima tanda jadi sebesar 100 juta. Kok tidak ada pelunasan,\" kata Saun di sela-sela rapat mediasi di kantor Bupati Kutai Barat, Sendawar, Jumat (19/08/2013). Sidang mediasi dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat Franky Yonathan ZH dan dihadiri oleh masyarakat, tokoh adat, penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Samarinda, Rustani, SH, MH dan Sunarty, SH MH. Hadir pula petinggi Kampung Besiq Hendrikus Paeng L, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat, Nadisius, Camat Kabupaten Kutai Barat, Iman Setiadi, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Kutai Barat, Fausianus Syaidirahman. Sementara Perwakilan PT Bharinto Ekatama dihadiri oleh Hirung, Suryadi, dan Agustinus. Sedangkan pihak kepolisian yang selama ini getol menangani kasus ini justru tidak hadir. Mediasi ini dilakukan untuk mencari titik temu di luar pengadilan. Maklum, proses hukum sudah selesai sampai MA, namun masyarakat tidak percaya atas hukum yang diterapkan. Mereka meyakini ada rekayasa dan kebohongan selama sidang sidang berlangsung. Sebelumnya, kelompok masyarakat yang diwakili Saun telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kutai Barat, hasilnya NO (Niet Ontvankelijke) yang artinya gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Saun kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Samarinda, hasilnya NO juga. Saun kemudian mengajukan kasasi, hasilnya NO, demikian juga di tingkat Peninjauan Kembali, hasilnya juga NO. Belum menyerah, Saun kemudian menggugat ke Pengadilan Hukum Adat ke Provinsi Kalimantan Timur, hasilnya Saun menang bahwa lahan tersebut menjadi hak Saun dan kawan-kawan. Kemenangan ini diputuskan lantaran pihak PT BEK mengakui sengaja tidak hadir. Saun merasakan ada keanehan, perusahaan tidak hadir dalam sidang hukum adat, dimana perusahaan beroperasi. \"Ini melecehkan hukum adat,\" kata Saun. Oknum PT BEK Pamer Arogansi Sesaat setelah rapat dimulai, pihak PT BEK sudah memutuskan bahwa pihaknya tidak mau bayar ganti rugi. \"Kami tidak akan membayar ganti rugi,\" kata Hirung dari PT BEK dalam sidang mediasi di kantor Kabupaten Kutai Barat, dalam \"Rapat Fasilitasi Terkait Permasalahan Ganti Rugi Tanah Masyarakat dengan PT Bharinto Ekatama,\" di ruang rapat kantor Kabupaten Kutai Barat, Jumat (18/08/2023). Salah satu warga yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan PT BEK jahat sekali. \"Arogan sekali, rapat mediasi yang seharusnya dilakukan dengan kepala dingin, kok malah menunjukkan arogansi\" kata Juita usai sidang. Melecehkan Hukum Adat Pelecehan terhadap hukum adat Dayak muncul sendiri dari pengakuan penasihat hukum PT Bharinto Ekatama (BEK), Agustinus, SH dalam rapat mediasi antara masyarakat adat dengan PT BEK di kantor Bupati Kubar, Sendawar, Jumat (18/08/2023). \"Ya, kami sengaja tidak hadir saat sidang adat,\" kata Agustinus. Pengakuan ini mengonfirmasikan bahwa PT BEK menghina hukum adat Dayak, sebab masyarakat sedang mencari keadilan lewat hukum adat. \"Saya baru tahu kalau mereka sengaja tidak hadir, padahal masyarakat sedang butuh keadilan atas lahan yang diserobot perusahaan,\" kata Rustani, SH., penasihat hukum masyarakat adat kepada wartawan usai pertemuan. Diketahui masyarakat di Desa Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur sejak tahun 2013 meminta ganti rugi lahan yang diduga diserobot perusahaan tambang batubara asal Thailand tersebut. Padahal uang muka untuk ganti rugi lahan seluas 540 Ha sebesar Rp 100 juta sudah diberikan sejak 6 tahun yang lalu, tepatnya, Maret 2017. \"Masyarakat menuntut sisa pembayaran sejak tahun 2017, tetapi sampai sekarang belum dibayarkan.\" kata Rustani. Ketika itu kata Rustani ganti rugi sepakat Rp60 juta per hektar. Mediasi menghasilkan 5 point dimana salah satunya pihak Kabupaten tidak bisa mengambil kesimpulan. Oleh karena itu melimpahkan mediasi ini ke tingkat provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Kasus ini telah menelan tiga tersangka dengan tuduhan menghalang-halangi kegiatan tambang, padahal kata Rustani, mereka mempertahankan haknya sejak puluhan tahun dari nenek moyangnya. Sebelas Kejanggalan Dalam paparan yang disampaikan oleh PT BEK setidak ada belasan poin yang mencurigakan. Pertama, dalam proses pengadilan, Saun merasa dipaksa sampai ke tingkat PK MA. Luas yang digugat saat itu hanya 100 ha. Kedua, Saun tidak pernah menggugat sampai 13 kali, tetapi kok dinyatakan menggugat sampai 13 kali. Ketiga, titik lokasi yang jadi sengketa ternyata bukan kawasan hutan. Keempat, uang muka 100 juta yang diberikan ke Pak Saun, tidak kelanjutannya? Saat itu disepakati Rp60 juta per hektar. Kelima, tuduhan PT BEK bahwa Pak Saun dkk masuk ke hutan tahun 2013 apa dasarnya? Sementara ia sudah berada di lokasi itu sejak nenek moyangnya. Keenam, tuduhan PT BEK bahwa Saun dkk dimanfaatkan sponsor untuk mendapatkan ganti rugi apa maksudnya dan apa buktinya? Saun dkk sudah habis-habisan mempertahankan haknya yang dirampas perusahaan asal Thailand dengan menjual tanah. Ketujuh, mengapa polisi mentersangkakan orang lemah yang sedang berjuang mendapatkan haknya? Kedelapan, mengapa polisi menahan berita acara hasil pengukuran ulang yang dihadiri pihak PT BEK, masyarakat Dayak, penasihat hukum, Kementerian Kehutanan, dan Polres Kubar. Kesembilan, mengapa polisi dan pihak Kehutanan tidak mau hadir saat mediasi di kantor bupati Kubar 18 Agustus 2023 tanpa pemberitahuan? Kesepuluh, tanda terima ganti rugi atas nama FX Yapan miliaran rupiah, itu untuk lokasi yang mana? FX Yapan dulu anggota DPRD, sekarang Bupati Kubar. Kesebelas, PT BEK menyatakan ganti rugi sudah dibayarkan ke pihak lain, siapa pihak lain itu. Tambang Ditutup Masyarakat Dayak yang hadir dalam mediasi tersebut merasa tidak puas atas penjelasan PT BEK. Masyarakat berharap kegiatan tambang ditutup selama masih ada sengketa. Penasihat hukum masyarakat Dayak, Rustani memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk menutup tambang ini karena merugikan masyarakat setempat. \"Saya yakin Pak Jokowi akan menutup tambang ini jika masalah tidak selesai - selesai,\" pungkasnya. (sws)
POPULER
