Tahun Depan Presiden Jokowi Mau Memperingati HUT Kemerdekaan di IKN, Padahal Kemungkinan Batalnya IKN Ada di Depan Mata

Presiden Joko Widodo

Jakarta, FNN – Hari ini, Kamis (17/8/23) merupakan hari yang sangat penting bagi Presiden Jokowi karena hari ini adalah hari terakhir Jokowi merayakan HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Jokowi mengatakan bahwa upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun depan rencananya akan dilaksanakan di IKN. Bagi Presiden Jokowi mungkin saja ini hari peringatan kemerdekaan terakhir di Ibukota Jakarta, tetapi belum tentu untuk presiden berikutnya.

Mengomentari pernyataan Jokowi, Rocky Gerung mengatakan, “Ya, kalau kita hitung dari sekarang, dalam 364 hari itu, ada banyak kesulitan dalam proyek IKN, terutama gejolak dari masyarakat lokal. Jadi, ya sudah kita nggak usah paksakan Pak Jokowi untuk merayakan kemerdekaan di ibukota baru. Yang penting, kemerdekaan itu bermukim di dalam pikiran Pak Jokowi, supaya betul-betul negeri ini tidak merdeka secara politik dari ’45, tapi kemudian dijajah secara ekonomi sampai 190 tahun lagi. Ya, itu bahayanya di situ,” demikian ujar Rocky dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (17/8/23) dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN.

Seperti kita ketahui bahwa HGU di IKN selama 190 tahun. Padahal, Hongkong saja waktu itu disewa oleh Inggris selama 100 tahun saja terasa lama sekali, lalu dikembalikan beberapa waktu yang lalu ke China.

“Kalau disewa masih mending, ini saya baca ada usulan dan sudah masuk di target di DPR, ada usulan untuk merevisi undang-undang IKN. Jadi, kelihatannya undang-undang itu akan direvisi karena  tuntutan investor. Mereka tidak sekadar mau menyewa, mereka mau memiliki. Itu masalahnya. Jadi memang kelihatan akan ada perubahan hak, jadi hak milik,” ungkap Rocky.

Jadi, lanjut Rocky, artinya itu bukan Ibukota negara kita kalau dimiliki oleh China. Kita cuma memberi sinyal bahwa hal itu berbahaya. Bahaya ini pula yang kemarin menjadi kontroversi. Sekarang mulai terlihat bahwa kemungkinan-kemungkinan batalnya IKN ada di depan mata. Bukan sekadar karena beban APBN, tapi juga karena belum ada kesepakatan di dalam masyarakat adat sendiri. “Kita ingin supaya proses ini dimulai dari awal supaya mulus, kira-kira begitu,” kata Rocky.

Di Indonesia, masalah kavling-kavling tanah sudah biasa, tapi hanya  berapa meter, atau paling besar ribuan meter. Kalau kavling tanah di IKN bukan lagi ribuan meter, tapi ribuan hektar. Masa ada negara di-kavling-kavling.

“Ya, itu mengarah pada penguasaan wilayah sebetulnya. Kan prinsip kita, apalagi dalam hukum modern atau yang kita maksud sebagai hukum tanah, mestinya tanah itu tidak boleh dimiliki oleh siapa pun karena tanah itu diberikan oleh alam untuk dikelola. Tetapi, karena perkembangan sistem kapitalisme akhirnya dia jadi properti. Nah, lebih berbahaya kalau ibukota negara itu jadi properti oleh orang asing. Itu sebetulnya inti yang kadang kala tidak dipahami oleh banyak orang dan hanya ingin merasa senang ada ibu kota,” ujar Rocky.

Jika saat ini ada orang yang mati-matian membela gagasan Pembangunan IKN kemudian menyerang Rocky Gerung karena dianggap menghalang-halangi IKN, mungkin mereka belum mempelajari secara serius dampak dari pembangunan IKN, terutama yang berkaitan dengan undang-undang.

“Sering ada terlihat di depan mata itu akan ada kemegahan. Iya, kemegahan itu berlindung di dalam atau terlindung dari kemegahan itu adalah aspek-aspek keamanan, aspek-aspek kebudayaan, yang biasanya disebut penelitian AMDAL. Jadi, problem IKN pertama adalah AMDAL-nya dibuat belakangan. Itu artinya menyembunyikan potensi bahaya. Bahaya ekologi, bahaya politik, dan bahaya ideologi. Ini ibukota negara, tempat rahasia negara disimpan, tempat pusat diplomasi dengan negara-negara tetangga. Jadi, kemungkinan-kemungkinan buruk dari penguasaan IKN oleh kekuatan asing, oleh spionase asing misalnya atau oleh intelegen asing, mestinya dibayangkan dari awal,” ungkap Rocky.

Rocky juga mengatakan bahwa kalau kita kritik IKN, itu bukan sekadar karena memboroskan anggaran  ̶̶  dan memang tidak layak membuat IKN di tengah-tengah fakta bahwa separuh dari orang Indonesia masih miskin ̶̶   , tetapi ke depan juga mesti ada antisipasi bahwa permainan politik di Asia Pasifik akan ditentukan oleh siapa yang memiliki akses pada sumber daya mineral.

Seperti diketahui bahwa di Kalimantan semua jenis mineral terbaik ada di situ. Bayangkan seandainya ada terowongan dari IKN tembus ke Kalimantan Utara. Bisa saja itu secara teknologi menjadi sumber pengetahuan tentang sumber uranium Indonesia, sumber nikel Indonesia, sumber kimia-kimia yang mungkin bisa dijadikan faktor untuk menyebut bahwa Indonesia sebetulnya mempunyai cadangan energi yang bahkan sangat terbarukan. “Jadi, ini kan perebutan wilayah sekaligus perebutan pengetahuan tentang sumber dayanya,” ujar Rocky.(sof)

266

Related Post