ALL CATEGORY
Saksi Menyebut Target Pembangunan BTS Tidak Lazim
Jakarta, FNN - Saksi perkara dugaan korupsi base transceiver station (BTS) 4G sekaligus Kepala Divisi Lastmile/Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Muhammad Feriandi Mirza menyebut target pembangunan menara BTS tidak lazim.Mulanya jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung bertanya kepada Mirza terkait mungkin atau tidaknya target pembangunan tahap awal BTS 4G, yakni sebanyak 4.200 menara terealisasi dalam waktu sembilan bulan.\"Dalam pemikiran saudara, membangun 4.200 BTS dalam waktu sembilan bulan itu, Anda selaku praktisi IT (information technology) itu apa mungkin?\" kata salah satu JPU dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.Mirza kemudian menjawab pertanyaan JPU dengan mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya memang belum ada target pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan durasi pengerjaan seperti itu.\"Dalam pengalaman saya, memang belum ada,\" kata Mirza menjawab pertanyaan JPU.Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri kemudian memotong tanya jawab tersebut. Hakim meminta JPU untuk tidak menanyakan pendapat Mirza karena yang bersangkutan hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan ahli.\"Jangan tanya pendapat dia,\" kata Fahzal.\"Mohon izin Pak (hakim Fahzal), di BAP (bukti acara pemeriksaan) dijelaskan memang kira-kira untuk satu tahun itu paling tidak 300 dan 400. Nah, ini saya ingin menanyakan hal itu,\" jawab JPU.Hakim lantas mengambil alih tanya jawab. Hakim bertanya terkait pernah atau tidaknya Mirza, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), mengomunikasikan bahwa target pembangunan 4.200 BTS 4G tersebut tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif pendek.Atas pertanyaan itu, Mirza mengatakan bahwa durasi pengerjaan proyek BTS 4G telah menjadi kebijakan pimpinan, dalam hal ini adalah Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif.\"Sudah menjadi kebijakan pimpinan,\" ucap Mirza.Pada sidang tersebut, Mirza juga memerinci bahwa dari target 4.200 BTS 4G yang harus selesai dibangun per 31 Desember 2021, baru terealisasi sebanyak 668 menara.\"Untuk 31 Desember 2021, yang selesai sampai on air, sudah nyala ada sinyal itu 668,\" kata Mirza.Mirza kemudian menyebutkan terdapat satu kali perpanjangan atau adendum hingga 31 Maret 2022. Untuk memperjelas keterangannya, hakim bertanya kepada Mirza berapa total menara BTS yang sudah selesai terkait adendum tersebut.\"Sampai 31 Maret 2023, berapa yang sudah on air?\" tanya Fahzal.\"On air itu sebanyak 1.795,\" jawab Mirza.Merespons jawaban Mirza itu, hakim menilai proyek BTS 4G tidak selesai atau mangkrak.\"Berarti ini proyek enggak selesai, mangkrak,\" imbuh Fahzal.Pada sidang lanjutan di PN Jakarta Pusat, Selasa, JPU menghadirkan empat orang saksi untuk tiga orang terdakwa, yakni mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) Yohan Suryanto.Selain Mirza, tiga orang saksi lainnya adalah Kepala Subbidang atau Koordinator Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi, Indra Apriadi; Kepala Biro Perencanaan Kemenkominfo, Arifin Saleh Lubis; dan Auditor Utama pada Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkominfo, Doddy Setiadi.Dalam perkara ini, mantan Johnny G. Plate didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS dan pendukung Kominfo periode 2020—2022 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51.Dalam surat dakwaan juga disebutkan sejumlah pihak yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00; Anang Achmad Latif menerima uang Rp5 miliar; Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400,00.Selanjutnya, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitechmedia Sinergy menerima Rp119 miliar; Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp500 juta; Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS; Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00; Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00; dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00.(sof/ANTARA)
Soal Kebersamaan Dengan Erick, PKB Yakin Prabowo Tidak Akan Berkhianat
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meyakini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak akan mengkhianati kerja sama politik dengan PKB sekalipun tampak kebersamaannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir tengah mengendarai kendaraan taktis bersama Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Malang, Jawa Timur, Senin (24/7).“Saya yakin dan PKB, juga yakin Pak Prabowo dan Gerindra itu orang yang amanah, enggak akan khianat,” kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.Jazilul menegaskan hubungan PKB dengan Partai Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) masih terjalin baik sampai dengan saat ini. Dia juga meyakini bahwa Prabowo Subianto masih akan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Pilpres 2024.“PKB yakin Pak Prabowo akan menghormati tanda tangan di pakta integritas, dan yakin akan memilih Pak Muhaimin sebagai cawapres. Jika tidak, ya berkhianat, itu saja gampang,” ucapnya.Sebab, kata dia, kesepakatan bersama KKIR mengikutsertakan Cak Imin untuk ikut menentukan bakal calon wakil presiden bersama Partai Gerindra pada Pilpres 2024.“Bolak-balik Pak Prabowo dan elite Gerindra selalu mengatakan bahwa dalam koalisi KKIR yang pegang kunci Inggris, yang pegang kartu prioritas yang menentukan cawapres itu Gus Muhaimin, sedangkan Gus Muhaimin di mana pun, di forum apapun, semua kader pengurus selalu mengatakan ‘Pak Muhaimin enggak boleh memberikan kepada yang lain, Gus Muhaimin harus maju sendiri’,” katanya.Selain itu, lanjut dia, PKB hanya akan berkoalisi dengan partai politik (parpol) yang memberikan dukungan terhadap Cak Imin untuk maju pada Pilpres 2024.“Siapapun, partai apapun, yang berkoalisi dengan Gus Muhaimin dengan PKB syaratnya Gus Muhaimin masuk di dalam kertas suara pilpres. Jadi jelas jadi Pak Muhaimin enggak jalan sendiri, Pak Muhaimin berjalan dengan membawa mandat dan amanat muktamar, dan amanat para kiai,” tuturnya.Untuk itu, Jazilul memandang kebersamaan Prabowo dengan Erick Thohir tersebut sebagai suatu hal yang biasa. “Pak Prabowo mau ketemu sama siapapun, kita enggak larang, apalagi ketemu dengan Erick Thohir, silakan,” kata dia.Sebelumnya, tampak dalam foto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir mengendarai kendaraan taktis Maung 4x4 bersama Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang berada di kursi belakang di kompleks PT Pindad (Persero), Malang, Jawa Timur.Adapun Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur, karena akan mengunjungi PT Pindad terkait kepentingan dua kementerian tersebut.\"Ini kami mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang, ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan di bawah Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo,\" kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Pasar Bululawang, Malang, Jawa Timur, Senin, sebagaimana disaksikan melalui tayangan video dari Jakarta.Jokowi menegaskan keikutsertaan Prabowo Subianto dan Erick Thohir itu tidak ada hubungannya dengan politik maupun terkait peluang kedua tokoh itu berduet dalam Pilpres 2024. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Budi Arie Menyampaikan bahwa Pembangunan BTS Akan Rampung 2023
Jakarta, FNN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa proyek pembangunan base transceiver station (BTS) 4G akan selesai sesuai rencana pada 2023.\"Nanti ada progres-nya, nanti penuh kejutan. Tenang saja dan kita sudah bilang Bapak Presiden, ‘yakin pak tahun ini akan tuntas’,\" kata Budi Arie setelah diterima Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.Budi juga melaporkan kepada Presiden bahwa dia telah menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait penyelesaian proyek BTS 4G. Dia dan Jaksa Agung sepakat bahwa masalah hukum dalam proyek BTS ini akan diselesaikan oleh Kejaksaan, sedangkan progres pembangunan BTS tetap akan berjalan di seluruh wilayah di Indonesia.Menurut Budi, Kemkominfo, Kejaksaan Agung, sedang melakukan review (kajian) proyek BTS 4G yang sudah dan sedang berjalan. Hal itu untuk melihat apakah harga produksi setiap menara BTS ini dalam kategori wajar atau terlampau mahal.Jika terdapat indikasi proyek BTS yang terlampau mahal, maka Budi mengatakan akan melakukan evaluasi kembali guna menekan potensi timbulnya inefisiensi atau kerugian negara.Budi belum dapat menjelaskan rincian sisa anggaran maupun jumlah menara BTS yang akan dibangun di sisa tahun ini karena menunggu kajian dari Kementerian Kominfo, dan Kejaksaan tuntas, serta turut mengacu pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).\"Optimistis (selesai 2023) dengan kerja sama kita, Bakti, Kejaksaan Agung dalam pendampingan juga BPKP dalam urusan audit-nya,\" tuturnya.Budi mengatakan pihaknya akan bekerja sama juga dengan TNI dan Polri untuk pembangunan BTS di daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi dalam hal keamanan.\"Tantangannya, misalnya, di Papua bahwa memang ada kabar kan, ada delapan orang yang sudah meninggal karena masalah keamanan kan. Tadi Pak Presiden juga sampaikan pada saya nanti di-backup TNI Polri untuk wilayah Papua,\" ujarnya.Pada Maret 2022, sebanyak delapan orang pekerja proyek BTS tewas ditembaki kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.Budi juga berharap penyelesaian pembangunan proyek BTS 4G ini tidak memerlukan tambahan anggaran.\"Semua opsi sedang dirumuskan, kita diskusikan, di-review, nanti kita bicara dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saya sih berharap tidak perlu tambahan dengan menghemat dan melakukan renegosiasi ulang, kita bisa pakai anggaran itu untuk menutupi daerah-daerah,\" kata Budi Arie.Proyek BTS 4G sudah berlangsung sejak 2006, namun pada pelaksanaan tahun anggaran 2020-2021, aparat penegak hukum menemukan indikasi dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp8 triliun dan melibatkan mantan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.Sebelumnya, berdasarkan paparan Menko Polhukam Mahfud MD, proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung terdiri dari lima paket yang dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo untuk periode 2020-2024. Nilai proyek-nya mencapai Rp28 triliun.(sof/ANTARA)
Komnas HAM Mengunjungi Bawaslu RI Membahas Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengunjungi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk berdiskusi mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024. \"Pada hari ini Komnas HAM untuk pertama kalinya, Komnas HAM periode 2022-2027 melakukan kunjungan resmi ke kantor Bawaslu untuk berdiskusi terkait makin dekatnya tahun politik atau penyelenggaraan Pemilu 2024,\" ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa. Atnike mengatakan bahwa pertemuan bersama Bawaslu RI sudah pernah dilakukan saat penyelenggaraan Deklarasi Pemilu Akses Ramah Disabilitas di Kantor Komnas HAM pada Kamis (6/7). \"Ini adalah kunjungan tindak lanjut dari komitmen Komnas HAM dan Bawaslu untuk memastikan tidak hanya Pemilu 2024 berjalan dengan lancar, baik, jujur dan adil, inklusif, tetapi juga dapat menjamin perlindungan, dan penghormatan HAM,\" katanya. Dia pun memastikan Pemilu 2024 dapat menjamin perlindungan dan penghormatan hak asasi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, Komnas HAM dan Bawaslu RI sudah memiliki tugas dan fungsi agar pesta demokrasi itu berjalan dengan lancar. Atnike menjelaskan Bawaslu RI secara spesifik memiliki tugas dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sementara Komnas HAM memiliki tugas untuk memantau agar situasi HAM dalam konteks penyelenggaraan pemilu juga menjamin perlindungan dan pemenuhan ham. \"Dalam konteks hak politik, Komnas HAM juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak politik setiap warga negara dapat dipenuhi dan dilindungi secara khusus,\" jelas Atnike. Tidak hanya itu, sambung dia, Komnas HAM memberikan perhatian terhadap upaya-upaya pemajuan dan perlindungan dari hak kelompok rentan dan marjinal dalam pemilu, baik hak dipilih maupun hak untuk memilih. Hal ini agar semua orang tanpa terkecuali dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Ia berharap Komnas HAM dan Bawaslu RI dapat bersinergi melindungi hak masyarakat dalam pemilu. \"Komnas HAM berharap tugas dan fungsi kedua lembaga ini dapat bersinergi untuk memastikan hak-hak HAM di dalam pelaksanaan pemilu tetap terlindungi,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
ASN Harus Netral pada Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. \"Para pegawai tak perlu takut bekerja secara profesional, termasuk untuk bersikap netral dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024,\" ujar Suhajar dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. Dalam seminar nasional bertajuk \"Penguatan Integritas dan Netralitas ASN untuk Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Berkualitas Tahun 2024 bagi Purna Praja STPDN XVIII di Mason Pine Hotel Bandung, Jawa Barat, Senin (24/7), ia menyebutkan kuncinya hanya dua, yakni bekerja keras untuk melahirkan prestasi dan bekerja baik agar melahirkan simpati yang profesional agar tidak pernah non-\"job\". Dia menjelaskan arah politik hukum Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Hal ini agar dapat menyinkronkan antara program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). \"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pemilihan umum, parpol, dan presiden itu di barisan. Jadi sama-sama partai tertentu memperjuangkan presiden dan DPR-nya. Kalau presiden didukung partai tertentu dan DPR-nya kuat maka memperkuat sistem presidensial, itulah arah politik hukum pemilu serentak yang diputuskan MK,\" katanya. Suhajar berharap para alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mampu menghadapi tantangan global, sekaligus menjadi ASN yang profesional. Sebab, sistem pendidikan di IPDN telah mengajarkan berbagai nilai positif seperti pentingnya menjaga kedisiplinan, tata krama, etika, dan integritas. \"Ini pilihan kita, bekerjalah dengan baik sesuai dengan pilihan kita ini, harus netral dan profesional dalam bekerja,\" ucap Suhajar. Tidak hanya itu, purnapraja IPDN harus mampu menjadi pelopor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Adapun alumni IPDN dididik khusus untuk memahami kondisi di lapangan, utamanya di bidang pemerintahan. Dia berharap para purnapraja dapat melayani masyarakat dan menjalankan tugas birokrasi dengan baik. \"Kalau memilih (menjadi) pamong praja, maka harus menjadi pamong, maka harus melayani, kalau tidak mau melayani ya jangan jadi pamong, harus tekuni pamong praja ini, jadi kesimpulan kita, tidak boleh sombong, harus loyal, tidak berwatak pedagang, jangan sekali-kali kamu mendagangkan jabatan itu,\" tambah Suhajar. Suhajar menambahkan purnapraja IPDN dituntut untuk tanggap dalam menghadirkan pelayanan publik yang makin terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Di era masyarakat yang makin paham digital, muncul tuntutan lebih besar terhadap kecepatan pelayanan publik. Kondisi ini menjadi tantangan bagi ASN dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi digital sesuai dengan perkembangan zaman, katanya. \"Hari ini semua orang ingin dilayani secara digital, terus bagaimana kalau Anda tidak membangun pelayanan digital, kalau Anda tidak mengakomodir pemerintahan digital, lalu mau jadi apa, tidak bisa, harus kalian taklukan digitalisasi itu,\" tegasnya. Suhajar menilai saat ini pelayanan publik dihadapkan pada perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, pemerintah dituntut siap menghadapi tantangan global yang dipicu perubahan dan kemajuan, terutama di bidang teknologi. \"Itulah dunia modern sekarang, itulah tantangan Anda hari ini, kalau Anda bisa memecahkan itu dan membantu daerah Anda, maka kamu akan bisa terus berperan sebagai pamong. Itulah pesan saya bahwa tantangan masa depan dan masa hari ini dan ke depan, birokrasi adalah mengubah atau mentransformasi pemerintahan menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Rakernas Apdesi Tidak Mengundang Bacapres Agar Tak Politis
Jambi, FNN - Gubernur Jambi Al Haris mengimbau Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di wilayahnya tak mengundang bakal capres, agar kegiatan yang dihadiri kepala desa dari seluruh Indonesia agar itu bernuansa politis.\"Awalnya, Rakernas APDESI di Jambi pada 26 Juli itu rencananya dihadiri oleh Presiden RJ Joko Widodo, namun Presiden pada waktu yang bersamaan sedang melakukan kunjungan kerja keluar negeri, sehingga berkemungkinan tidak hadir nantinya,\" kata Al Haris, di Jambi Selasa.Pihaknya masih menunggu apakah bisa atau ada menteri yang diutus ke Jambi hingga kini belum ada info siapa yang menggantikan Presiden untuk membuka Rakernas APDESI di Jambi itu.Gubernur Jambi Al Haris menegaskan kembali bahwa pihaknya tidak mau ada tiga bakal capres yang hadir karena dirinya tidak ingin ada unsur politis pada Rakernas APDESI itu.Ditanya persiapan Provjnsi Jambi untuk Raker Nasional Apdesi di Jambi itu, Gubernur Al Haris menegaskan semua acara diserahkan langsung kepada Apdesi, karena Pemerintah Provinsi Jambi hanya menjadi tuan rumah pada Rakernas Apdesi tahun ini.\"Ini Raker biasa dan mereka para kepala desa yang punya hajat, Pemprov Jambi hanya sebagai tuan rumah,\" kata Gubernur Jambi Al Haris.(sof/ANTARA)
Perampok Nikel Mandiodo: Siapa Beking Windu Ajie Sutanto, Mantan Relawan Jokowi 2014?
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Kasus korupsi pertambangan nikel ilegal di Mandiodo, Sulawesi Tenggara, masuk babak baru. Kasus korupsi, tepatnya perampokan nikel, perusak kawasan hutan dan lingkungan hidup, kini menyeret pejabat negara di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Kejaksaan Agung. Patut diduga, kasus korupsi dan perampokan nikel yang dilakukan Windu Ajie Sutanto, relawan Jokowi pada pilpres 2014, mempunyai beking kuat di Kementerian terkait serta pejabat penegak hukum. Kalau tidak, kasus perampokan tersebut tidak bisa berjalan “langgeng” sampai sekian lama, sehingga mengakibatkan kerugian negara sampai puluhan triliun rupiah. Dua pejabat K-ESDM, SM dan EVT, sudah ditetapkan dan ditahan Kejaksaan Agung. Keduanya mempunyai peran sangat strategis dalam perampokan nikel ini: data geologi dan evaluator RKAB. SM adalah Kepala Geologi Kementerian ESDM dan Mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral. Sedangkan EVT adalah Evaluator Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) pada Kementerian ESDM. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230724200321-12-977293/kejagung-tahan-2-pejabat-kementerian-esdm-terkait-kasus-nikel Hampir bersamaan dengan itu, Kejaksaan Agung mencopot Raimel Jesaja dari jabatan Direktur Ekonomi dan Keuangan di Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), karena diduga menerima suap terkait kasus perampokan nikel ini. Selain itu, ada dua pejabat eselon III Asisten Tindak Pidana Khusus, beserta 1 orang Koordinator dan pegawai tata usaha dikenakan sanksi yang sama. Pencopotan jabatan pejabat Kejaksaan Agung, tentu saja, tidak cukup. Kejaksaan Agung harus menyeret semua oknum yang terlibat perampokan nikel tersebut agar dihukum seberat-beratnya. Karena, selain merampok kekayaan negara, mereka turut merusak hutan dan lingkungan hidup, serta memiskinkan rakyat. https://nasional.tempo.co/read/1751776/kejaksaan-agung-selidiki-pidana-jaksa-ramiel-cs-dalam-dugaan-suap-tambang-nikel-ilegal?utm_source=WhatsApp Kejaksaan Agung perlu selidiki lebih dalam, siapa yang menjadi beking Windu Ajie Sutanto, sehingga bisa kendalikan pejabat di K-ESDM, yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kejaksaan Agung. Dalam kasus korupsi BTS 4G, Windu Ajie Sutanto diduga berperan menjadi makelar kasus untuk mengurus perkara korupsi, dengan menerima aliran dana Rp75 miliar. Windu Ajie Sutanto mengaku dekat dengan Jendral Polisi Bintang Dua, yang dikatakannya dapat menghentikan perkara korupsi BTS 4G. https://majalah.tempo.co/read/opini/169298/tambang-nikel-ilegal Oleh karena itu, terkait perampokan nikel ini, Windu Ajie Sutanto, relawan Jokowi 2014, sangat mungkin sekali juga menjual pengaruh dan kedekatannya dengan kekuasaan. Bisa jadi, Windu Ajie Sutanto mengaku sangat dekat dengan lingkungan istana untuk meredam Kejaksaan Agung, serta dekat dengan pejabat tinggi negara di Kemenko MarInves untuk kendalikan pejabat di K-ESDM. Atau bisa saja Windu Ajie Sutanto hanya pion saja. Untuk itu, Kejaksaan Agung wajib usut tuntas siapa boss Windu Ajie Sutanto sesungguhnya. Atau, bisa juga boss tersebut sekaligus berperan sebagai beking? Atau beking berperan sebagai boss? Rakyat berharap Kejaksaan Agung bekerja profesional, dan jangan bermain dengan hukum: jangan menpermainkan hukum. —- 000 —-
Kelihatannya Jokowi Menginginkan Seseorang yang Bisa Dikendalikan Habis-habisan: Tinggalkan Ganjar, Dukung Prabowo - Erick, PKB Ngambek
Jakarta, FNN - Senin (24/7/23), Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung ke PT Pindad untuk meninjau produksi alat utama sistem senjata (alutsista), sekaligus membahas besarnya potensi ekspornya. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi juga mencoba kendaraan taktis Maung 4x4 di kompleks PT Pindad dengan Prabowo Subianto sebagai pengemudinya. Pemandangan ini semakin menguatkan bahwa Jokowi meninggalkan Ganjar dan mendukung pasangan Prabowo – Erick Thohir. Sementara, PKB yang sebelumnya menolak wacana duet Prabowo Subianto dan Erick Thohir di Pilpres 2024, menekankan akan berjuang mencari takdir yang lebih baik bila Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak menjadi pendamping Prabowo. Menurut Waketum PKB, Jazilul Fawaid, Harlah PKB di Stadion Manahan Solo menjadi ikrar seluruh jajaran kader, pengurus, hingga relawan bahwa Cak Imin itu capres/cawapres. Hal ini menjadi syarat wajib bila ada pihak yang ingin bekerja sama dengan PKB. Menanggapi keadaan tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edis Selas (25/7/23) mengatakan, “Ya, ini takdir itu seperti sprindik. Kan Cak Imin mau mencari takdir. Takdir itu seperti sprindik, jadi tunggu saja. Datang atau tidak.” “Tetapi, tentu ada kalkulasi yang lebih tajam dari Cak Imin bahwa kelihatannya dia memang jauh dari pembicaraan Jokowi. Karena Jokowi kelihatannya memang menginginkan ada seseorang yang bisa secara habis-habisan dia kendalikan. Cak Imin tetap tidak bisa dia kendalikan. Karena Cak Imin punya fasilitas partai, Cak Imin punya asosiasi dengan nahdliyin, susah, berat itu. Beda dengan Ercik Thohir. Erick Thohir kan Cuma punya modal, kapital, mudah dikendalikan. Jadi, dari segi perbandingan itu, Cak Imin nggak usah baperlah. Dia punya social page yang lebih lebar dan lebih dalam,” lanjut Rocky. Dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa politik itu bukan basis sosial, bukan sekedar selebrasi sesaat, punya uang segala macam. Bukan itu. Moral dari politik adalah basis sosial yang kuat. Di situ sumber legitimasinya. “Jadi, kalau saya kasih semacam gula-gula kecil pada Cak Imin, sudahlah, Anda itu adalah sumber legitimasi bangsa ini, karena melekat pada diri Anda kenahdliyinan, melekat pada diri Anda ada tradisi berpartai. Erickt Thohir tidak begitu. Tetapi, lebih dari itu, kita mungkin menganggap bahwa Erick Thohir juga belum tentu adalah pilihan terbaik Jokowi. Dia mungkin second best. Tetapi, mungkin ada juga yang menganggap diajuga second best. Nanti kita tunggu perkembangan-perkembangan tukar tambah-tukar tambah yang masih berlangsung sampai hari ini,” ungkap Rocky. “Jadi, Cak Imin nggak usah khawatir. Walaupun mencari takdir lain, ya sudah, takdir itu ditunggu saja, jangan dicari. Kalau dicari, bisa-bisa Anda ketemu takdir yang buruk,” pesan Rocky. Memang menarik apa yang terjadi pada Cak Imin. Cak Imin adalah orang yang pertama kali berkoalisi dengan Prabowo, membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bahkan sudah bikin sekber. Kita juga ingat bagaimana para ulama PKB melakukan ijtimak dan memberikan ultimatum sebelum Ramadhan harus sudah ditentukan cawapresnya. Tetapi, sampai sekarang Prabowo belum memilih dia, bahkan hampr pasti Prabowo tidak akan memilih dia. “Ya, sebetulnya Cak Imin bukan petarung yang tangguh. Dia penunggu yang tangguh. Tapi justru di situ kita bisa membaca politik Indonesia. Tidak ada petarung dalam politik Indonesia, semuanya menunggu, menunggu restu Jokowi. Jadi, sebetulnya bagian buruk dari politik ada di dalam era hari ini, menunggu restu Jokowi, yang dalam bahasa akademis namanya endorsement power,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, kita tahu makin lama menunggu Jokowi, sama seperti menunggu kepastian bahwa Jokowi mampu menaikkan profil endorsement dia. Buktinya, profilnya turun terus. Jadi, buat apa menunggu sesuatu yang defisit tiap hari. Legitimasi Jokowi defisit terus setiap hari. Suatu waktu nanti kita menunggu liability. “Jokowi bukan lagi aset dalam demokrasi. Di luar negeri sudah diolok-olok, dianggap bahwa Jokowi kayak orang yang mau nyari takdir juga. Takdir apa? Takdir setelah Pemilu dia apa? Takdirnya Jokowi setelah presiden tuh apa? Jadi sama aja itu, mental-mental menunggu takdir ini juga ada pada Jokowi,” ungkap Rocky. Jokowi, menurut Rocky, menunggu semacam keajaiban buat dia bahwa dia tidak akan dipersoalkan nanti begitu lengnser. Kenapa? Karena sementara ini kan begitu banyak orang yang mengkritik Jokowi dan menunjukkan bahwa ada potensi money loundring di dalam perusahaan-perusahaan dinasti Jokowi, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam pemilu yang lalu oleh Jokowi, ada potensi diimpiech karena melanggar pasal-pasal utama dalam konstitusi, terutama dalam suatu anggaran itu. Macam-macam. Jadi Jokowi tahu bahwa dia sebetulnya juga lagi menunggu takdir. Jadi dua orang yang lagi menunggu takdir, ya takdirnya tidak akan tiba sebetulnya. Sebetulnya, lanjut Rocky, kita melihat bahwa bangsa ini tidak tumbuh di dalam pelembagaan kompetisi. Kalau ada pelembagaan kompetisi, Cak Imin tidak mungkin merendahkan dirinya menjadi calon wakil presiden. Dia dikompetisikan menjadi presiden. Jadi, dari segi mental, Cak Imin sebetulnya sudah melemah duluan. Lain kalau Cak Imin bilang, “Apapun yang terjadi, takdir akan saya putuskan sendiri. Karena saya ditakdirkan untuk jadi presiden oleh partai saya”. Itu lebih bagus. Itu bangga partainya.(ida)
Skenario Menunda Pilpres
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu\" (Franklin D. Roosevelt) Teater kehidupan berbangsa dan bernegara Republik ini selalu berganti episode dengan judul yang nyaris tak-berubah. Pemainnya itu itu saja, para badut, dan bandit politik yang berakrobat dengan ongkos dari para bandar politik, sementara stakeholder pelaksana sebagai jongos politik. Harapan perubahan negara kembali normal, rakyat hidup tenang, adanya rasa keadilan, proses pembangunan dan negara yang stabil menuju cita cita tujuan negara, selalu berakhir dengan kepiluan baru yang lebih memilukan. Pemilu hanya sebagai legitimate para elit aristokrat meraih jabatan politik, dalam proses politik penuh rekayasa jauh dari esensi yang sesungguhnya mewujudkan perwakilan kedaulatan rakyat. Nasib pilu dan memilukan hasil arsitektur UU Pemilu di atas UUD 2002 terus membawa bencana demi bencana. Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi di tangan daulat Ketua Partai Politik. Pemilu hanya merekrut para dealers, not leaders yang membawa kepiluan berkepanjangan Terkait dengan rencana pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024, ternyata juga menyisakan masalah tersendiri. Munculnya kegalauan seorang Presiden Jokowi ketika harus menerima kenyataan yang sulit , saat akan mengakhiri masa jabatannya, muncul tiga capres belum bisa menjamin rasa aman bagi dirinya . Pertama: Capres Ganjar Pranowo dalam kendali Ibu Megawati, berpotensi merepotkan dirinya dan kroni kroninya yang bersebrangan politiknya dengan Megawati. Kedua: Capres Prabowo Subianto, sampai saat ini belum bisa diterima dan dipercayai secara penuh sebagai presiden boneka oleh taipan oligarki. Ketiga: Capres Anis Baswedan, sangat jelas berpotensi mengancam dirinya secara langsung. Informasi yang muncul sekenario lama yang tidak pernah padam menguat kembali, diduga menyongsong SU MPR 15 - 16 Agustus mendatang, Jokowi dengan kroni kroninya akan mengerahkan masa didatangkan ke Jakarta kepung MPR untuk menekan dan memaksa MPR mengeluarkan Tap MPR perpanjangan masa jabatannya. Telah bocor informasi (perlu check recheck info) dari 271 pejabat sementara Gubernur/; Bupati dan Walikota ditarget harus bisa mengerahkan 500 - 1000 orang. Segera gelontorkan dana taktis politik untuk Kepala Desa / Lurah untuk kepentingan yang sama dengan target pengiriman massa yang akan ditentukan lebih lanjut. Dan potensi kekuatan lainnya yang dibutuhkan untuk mengirimkan massa bayaran ke Jakarta. Rekayasa ini penuh resiko dan tidak mudah diwujudkan, tetapi apabila bisa dipaksakan menjadi kenyataan, segala kemungkinan resiko politik terburuk akan terjadi. \"Kemarahan rakyat mulai menggeliat meminta Jokowi dimakzulkan segera turun, lebih keras turun atau diturunkan oleh rakyat. Realitas politiknya bisa berubah dan berbeda dengan kenyataan, yang terjadi justru perpanjangan jabatan presiden\". Perpanjangan masa jabatan melalui lobi-lobi tawar menawar lahirnya dekrit presiden dengan perpanjangan masa jabatan - masih eksis sebagai opsi politik lain dengan resikonya masing- masing. Rekayasa menunda Pilpres masih hidup menjadi sebuah skenario untuk memperpanjang jabatan presiden. *****
Jokowi, Partai KW 1-2, dan Perdagangan Politik
Oleh Erros Djarot - Politisi SEKARANG ini para pemilik modal adalah penguasa sesungguhnya dalam dunia politik penyelenggaraan negara tingkat elite di negeri ini. Tangan-tangan mereka sangat aktif mengendalikan roda kendaraan politik di setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari tingkat kabupaten/kota hingga pada tingkat permainan The making of the President. Seorang mahasiswa program doktoral memberi saya catatan yang menarik. Intinya, meniti karir di dunia politik, tidak harus melalui pintu partai politik. Dulu, ketika yang seharusnya masih menjadi keharusan yang harus dilakukan atau dijalankan, partai politik memang merupakan pintu utama bagi siapa pun yang mau meniti karir sebagai politisi. Tapi belakangan ini, tidak harus, tidak mesti, dan bahkan lebih ekstrim lagi, tidak perlu! Belakangan ini, khususnya di era pemerintahan Presiden Jokowi, sebuah ‘Partai’ KW 1 & 2 dari komunitas non politik, telah berhasil membuktikan kebenaran catatan di atas . Partai KW-1 ini adalah ‘partai’nya para pengusaha muda (baca: HIPMI). ‘Partai’ baru ini telah berhasil menyabet sejumlah kursi Menteri Pembantu Presiden 2019-2024 dalam Kabinet Kerjanya Jokowi. Perolehan mereka setara dengan apa yang diperoleh partai-partai besar dengan susah payah. Tercatat nama-nama seperti, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Lutfi (mantan Menperdag), Bahlil, Rosan Roeslani, mereka ini berhasil tampil sebagai juara. Vini, Vidi, Vici.. saya datang, saya lihat, saya menang! Mereka berjaya tanpa perlu berdarah-darah meniti karir di institusi politik alias partai politik. Di dunia ‘politik’ ala Jokowi ini, tersedia jalur khusus untuk seseorang dapat dengan cepat menggapai langit politik. Cukup dengan masuk ke lingkaran-1 kekuasaan, membawa tanda bukti porolehan income yang prima, dan mau sedikit berkeringat membantu saat calon Presiden berlaga di arena Pilpres. Niscaya jaminan pintu sukses pun dipastikan terbuka lebar. Jalur khusus serupa walau tak sama adalah jalur massa pendukung setia, sangat militan, dan sanggup kerja keras berkeringat. Kelompok ini tergabung dalam ‘Partai\' KW-2 yang terdiri dari kumpulan massa ‘Relawan’ pendukung setia (Jokowi). Hasilnya, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie, berhasil menduduki kursi Menteri Negara (Kominfo). Lewat ilustrasi di atas, secara tidak langsung Jokowi menebar pesan moral kepada kaum muda; berdaganglah yang giat, kumpulkan uang sebanyak mungkin dengan segala cara dan kemungkinan. Selanjutnya upayakan mendekat atau bahkan masuk ke dalam lingkaran pusat kekuasaan. Dekati siapa pun yang bakal tampil sebagai Calon Presiden, dan jadilah pendukung setia (blind faith). Maju dan pimpin organisasi kumpulan massa pendukung setia dengan baik. Bila kelak kemenangan itu tiba, niscaya jalan pintas menuju kursi menteri dan setingkatnya, dipastikan akan berada di sekitar jangkauan tangan. Setidaknya jabatan komisaris dari sejumlah BUMN yang tersedia, atau penempatan sebagai Duta Besar Luar Biasa, Penasihat Presiden, bakal terbuka lebar. Pola transaksional dengan memperdagangkan politik semacam ini, dalam jangka panjang bisa jadi bisa membahayakan penguasa di pusat kekuasaan itu sendiri. Pemikiran inilah yang mungkin dulu terlintas dalam benak Presiden Suharto saat berkuasa. Terlepas dari sejumlah kekurangan sebagai pemimpin, namun dalam hal menjaga agar roda penyelenggaraan negara tidak dikendalikan oleh para pedagang dan kelompok massa penekan, keberhasilan Presiden Suharto harus diberi acungan jempol. Kita masih ingat betapa semasa Orde Baru bermunculan para pebisnis besar yang saat itu dikenal sebagai para Konglomerat. Pedagang besar seperti Om Liem, Prayogo Pangestu, Eka Tjipta, Ciputra, Mochtar Riady..dan lain-lain, saat itu (catatan: hingga sekarang) sangat menguasai perputaran roda ekonomi nasional. Berbagai kemudahan digelontorkan oleh Pak Harto yang membuat mereka menjadi besar dan berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian nasional. Walau demikian, sebesar apa pun keuangan dan kemampuan mereka membeli apa saja dan masuk ke wilayah kerja mana saja, namun satu pintu tetap tertutup bagi mereka, yakni; pintu masuk ke arena permainan politik. Oleh Pak Harto pedagang diposisikan hanya boleh berkutat di wilayah perdagangan. Mereka yang coba-coba bermain politik, langsung disikat, dihabisi dan selesai. Itulah sebabnya untuk terjun ke dunia politik, mereka menjadi tidak berani dan tahu diri. Bagaimana dengan situasi dan kondisi hari ini? Terjadi perubahan sangat luar biasa. Justru sekarang ini para pemilik modal (baca: konglomerat) adalah penguasa sesungguhnya dalam dunia politik penyelenggaraan negara tingkat elite (pusat) di negeri ini. Mereka justru diundang untuk berkiprah, terlibat, dan bermain di atas panggung politik nasional tingkat tinggi. Tangan-tangan mereka sangat aktif mengendalikan roda kendaraan politik di setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari tingkat kabupaten/kota hingga pada tingkat permainan The making of the President. Bersama mereka, sejumlah petinggi dan pucuk pimpinan partai, berkerjasama saling bahu membahu demi menjaga stabilitas zona nyaman masing-masing. Sehingga pada akhirnya, siapa yang berkuasa dan siapa yang menguasai di antara mereka, sudah begitu tipisnya garis pemisah yang dapat dibaca. Tapi yang pasti, penggabungan kekuatan dua sisi ini (politik dan ekonomi) begitu efektif melahirkan bangunan Oligarki. Para Oligark inilah yang sepenuhnya mengendalikan jalannya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat menyedihkan. Sehingga sering terdengar suara dari langit..: Mau jadi apa dan mau dibawa ke mana Indonesia dengan peradaban politik yang seperti ini? Dalam situasi dan kondisi yang sudah sedemikian rupa ini, tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai bangsa kecuali kembali ke cita-cita Kemerdekaan 1945. Tentu utamanya dengan menjalankan amanat Pembukaan UUD 1945 secara bersungguh-sungguh, secara baik dan benar. Sedangkan ajakan khusus yang bersifat mendesak dan mendasar adalah memberlakukan dan menjalankan dengan tegas UUD’45 Pasal 33, terutama ayat 2 dan 3, secara murni dan konsekuen. Hanya lewat cara ini penyelesaian untuk mengakhiri dominasi para pengusaha besar-konglomerat hitam, dapat diwujudkan. Agar mereka tidak semakin kuat dan besar oleh sikap ignoran (korup) dari para ‘oknum’ penguasa di negeri ini. Perampokan dan pemiskinan negara oleh sejumlah ‘oknum’ penguasa penyelenggara negara; harus segera diakhiri. Salah satu caranya; meninjau kembali pemberian lisensi kepada orang perorang, korporasi milik pribadi-pribadi, izin untuk mengeruk dengan bebas kekayaan bumi dan alam negeri ini, seluas-luasnya tanpa batas. Disusul dengan perlunya digelar operasi besar-besaran untuk melakukan auditing atas kewajiban membayar pajak yang selama ini wajib mereka lakukan! Lewat cara ini, akan terbuka lebar pintu mengakhiri manipulasi pajak yang konon selama ini terjadi (kriminal). Yah…semoga saja para pemimpin papan atas di negeri ini, segera kembali ke jalan yang benar, jalan akal dan nalar sehat. Agar mereka kembali berkemampuan mendengar jeritan penderitaan rakyat kecil yang belakangan ini kian redup dan sayup terdengar. Nyaris menghilang ditelan gelombang gelak tawa para konglomerat yang kian nyaring terdengar, menggema membahana di seantero langit bumi Nusantara. Menyedihkan…! . (http://gbn.top/index.php/berpikir-merdeka/jokowi-partai-kw-1-2-dan-perdagangan-politik)
POPULER
