ALL CATEGORY
Rekomendasi Pemecatan Budiman Sudah Dikeluarkan Sejak Senin
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa keputusan memecat Budiman Sudjatmiko telah diambil melalui Sidang Komite Disiplin kepada DPP PDIP pada Senin (21/8).\"Sidang Komite Disiplin sudah mengeluarkan rekomendasi kepada DPP sejak hari Senin,\" ujar Komar saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Jumat.\"Jadi, tentang sanksi yang dijatuhkan bisa dicek saja di sekretariat DPP,\" tambahnya.Sebelumnya, PDIP resmi melakukan pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko buntut pernyataan dukungan terhadap Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 mendatang.Dalam surat keputusan tertulis DPP PDIP memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan terhadap Budiman Sudjatmiko dari keanggotaan PDI Perjuangan. Surat pemecatan telah ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada Kamis (24/8).Salah satu poin surat tersebut terkait pemberian sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Budiman Sudjatmiko.\"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,\" bunyi salah satu poin surat tersebut.Hal ini juga telah dibenarkan oleh Budiman Sudjatmiko bahwa dirinya telah dipecat sebagai kader PDIP.\"Benar sudah saya terima (surat pemecatan PDIP). Tadi pukul 20.00 WIB saya menerimanya,\" ujar Budiman saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis malam.Meski begitu, aktivis prodemokrasi 90-an ini enggan untuk berkomentar lebih lanjut. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya berterima kasih kepada PDIP yang telah memberikan kesempatan untuk berkecimpung di dunia politik.\"Ini adalah pengakhiran dari satu episode dalam hidup saya dan memulai episode berikutnya. Bagian dari perjalanan saya sebagai manusia politik sejak saya remaja,\" tegasnya.Sebelumnya, Jumat (18/8), Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam acara relawan Prabowo-Budiman (Prabu) Bersatu di Semarang, Jawa Tengah.Budiman mendeklarasikan itu saat dia masih berstatus kader PDI Perjuangan, sementara Prabowo merupakan bakal calon presiden yang diusung oleh Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB).(ida/ANTARA)
Di Tengah Iklim Geopolitik, RI-AS Sepakat Memperkuat Kerja Sama Pertahanan
Jakarta, FNN - Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertahanan, di tengah kompleksnya iklim geopolitik guna mempererat hubungan kedua negara.Kesepakatan itu ditekankan masing-masing menteri pertahanan (menhan) kedua negara, yakni Menhan RI Prabowo Subianto dan Menhan AS Lloyd James Austin III, saat kedua melakukan pertemuan di Gedung Pentagon, Virginia, AS, Kamis (24/8).Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, pada kesempatan pertemuan itu, Prabowo dan Austin membahas soal kemitraan strategis Indonesia dan AS yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.Kedua menhan itu menegaskan kembali kekuatan pilar pertahanan, kemitraan strategis, dan tekad yang sama untuk mempererat hubungan kedua negara.\"Bersama-sama, Menteri Austin dan Menteri Prabowo menegaskan kembali pentingnya modernisasi militer Indonesia dan membahas niat bersama untuk memperkuat interoperabilitas melalui kemampuan pertahanan,\" demikian bunyi pernyataan bersama kedua negara itu.Bentuk penguatan interoperabilitas melalui kemampuan pertahanan tersebut, di antaranya peningkatan pesawat tempur, pesawat tempur multi-peran baru, serta tambahan pesawat angkut sayap tetap dan putar.Selain itu, memastikan hubungan Indonesia dan AS tetap kuat dan dapat meraih peluang di masa depan, serta bisa mengatasi tantangan yang muncul dalam iklim geopolitik semakin kompleks. Prabowo dan Austin pun memperingati hubungan diplomatik Indonesia-AS yang memasuki usia 75 tahun. Kedua negara telah menggelar lebih dari 220 pertemuan pertahanan, mulai dari pertukaran pakar hingga latihan multilateral, seperti Garuda Shield.Hubungan baik kedua negara demokrasi tersebut juga terwujud melalui pelatihan ribuan personel militer Indonesia di AS. Ke depannya, kerja sama pendidikan itu diharapkan dapat terus ditingkatkan.Lebih lanjut, Prabowo dan Austin berbagi visi yang sama terkait Indo-Pasifik. Keduanya memandang pentingnya menjaga perdamaian dan kemakmuran di kawasan itu melalui sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).\"Kami harus bekerja sama dengan mitra yang memiliki tujuan yang sama dan berkomitmen terhadap tatanan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan,\" ujar pernyataan bersama tersebut. Dalam pertemuan itu, tidak luput dibahas pula terkait konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Austin dan Prabowo mengutuk pelanggaran kedaulatan negara, sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022.(ida/ANTARA)
Negara sudah masuk Unit Gawat Darurat (UGD)
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih SAAT ini Indonesia telah menjadi milik kaum elit, para borjuis - kapitalis Oligarki, bebas mengatur dan mengendalikan negara dengan suka cita menjadi ambtenaar. Sesuai arah teori Robert Michels : The iron law of Oligargi (hukum besi Oligarki). Oligarki sudah nancap kuat di Indonesia. Akibat pemerintahan dipegang, dipimpin dan dikendalikan oleh Presiden yang lemah dan tidak tahu seluk-beluk cara menjaga dan mengamankan kedaulatan negara. Lahirnya pemimpin, unconstitutional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh) adalah awal petaka terjadi. Dr. Opu Tadampuli mengatakan \"semua struktur politik rusak, sehingga auxiliary institution juga otomatis rusak\" Lengkap , kita seperti terkena hipnotis atas terjadinya invasi dan pengambil alihan kekuasan yang sesungguhnya tanpa perang fisik, rezim tidak lebih hanya sebagai boneka. Peran dan fungsi eksekutif - legislatif dan yudikatif , lumpuh total dalam kendali kekuatan kartel bandit politik dan ekonomi, semua pejabat negara tenggelam di alam enjoy life dan hedonis, rakyat benar benar di anggap sampah belaka. Prof Rizal Ramli menjelaskan bahwa \"saat ini upaya untuk menjaga bangsa ini menjalani kehidupan normal sesuai arah tujuan negara telah gagal dan sudah kehilangan arah\" Memperbaiki kerusakan Indonesia kini, harus dilakukan perubahan yang radikal (amelioratif), mendasar dan harus berani keluar dari kekangan para bandit kartel oligarkis. Negara sudah masuk dalam Unit Gawat Darurat (UGD). Prof Sri Edi Swasono, menekan dadanya sembari bergumam: ibu Pertiwi sedang menunggu pahlawan bangsa yang mampu merumuskan dan melaksanakan action mengembalikan negara yang sedang dalam bahaya dan ancaman. Tidak diperlukan yang hanya ahli membuat statemen atau pernyataan pernyataan. (*)
Bareskrim Berkomitmen Memiskinkan Bandar Narkoba Lewat TPPU
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim Polri terus berkomitmen untuk memiskinkan bandar narkoba dengan memburu aset para pelaku dan menjerat-nya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Sejak 2021 sampai dengan Agustus 2023, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sudah menangani 49 kasus TPPU dengan pidana asal tindak pidana narkoba.\"Kasus TPPU sebagaimana perintah Kapolri, bagaimana kami terus berkomitmen dalam penegakan hukum terutama tindak pidana narkoba di mana kami harus tuntas sampai ke akar-akarnya,\" kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.Sebagai bentuk transparansi dalam penyidikan sebagaimana arahan Kabareskrim, kata Mukti, pihaknya hari ini merilis pengungkapan TPPU dengan tersangka berinisial FA alias V yang saat ini menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Bengkalis, Provinsi Riau.FA merupakan residivis yang sudah tiga kali ditangkap dalam kasus narkoba, terakhir ditangkap tahun 2022 kasus penyeludupan sabu seberat 47 kg. Dari kasus itu, penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengusut dugaan TPPU dengan menelusuri aset terdakwa.Dari terdakwa FA penyidik menyita 10 unit kendaraan bermotor terdiri atas empat sepeda motor, enam kendaraan roda empat. Kemudian aset berupa tanah dan bangun sebanyak 34 SHM, serta uang tunai senilai Rp5,9 miliar.\"Semua aset yang disita oleh penyidik berupa tanah dan bangunan total semuanya adalah Rp89 miliar. Inilah aset yang kami amankan dari pelaku atas nama FA alias V,\" ujar Mukti.Mukti menekankan, pihaknya selain menyelamatkan para korban narkoba untuk direhabilitasi juga berkomitmen untuk memiskinkan para bandar dengan TPPU sehingga seluruh asetnya dapat disita dan dirampas untuk negara.\"Kami memiskinkan para bandar, dan tujuan kami adalah memutus mata rantai dengan menggunakan TPPU atau money laundry untuk memiskinkan para bandar,\" ucap Mukti.Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Kombes Pol. Djayadi merincikan, tahun 2021 penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengusut 23 kasus TPPU dengan 33 tersangka, dengan jumlah aset yang dirampas untuk negara sebesar Rp374 miliar.Pada tahun 2022 ada 22 kasus TPPU bandar narkoba dengan 26 tersangka, aset yang dirampas untuk negara Rp 150 miliar.\"Untuk tahun 2023 ini ada empat kasus dengan empat tersangka, untuk jumlah asetnya masih dalam perhitungan,\" kata Djayadi.(sof/ANTARA)
Penyadang Disabilitas Perlu Diberikan Ruang untuk Berkarya
Jakarta, FNN - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penyandang disabilitas atau mereka yang mengalami keterbatasan, perlu diberikan ruang untuk berkarya, khususnya di bidang seni dan kebudayaan.\"Kita harus memberikan ruang kepada para penyandang disabilitas untuk berkarya,\" kata saat Talk Show di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Kamis.Selain itu, kata dia, negara wajib memberikan dukungan insentif terkait pengembangan diri seperti alat kerja hingga sarana dan prasaran, untuk menampilkan hasil karya mereka.Menurut Anies, penyandang disabilitas akan memiliki karya dengan menggunakan semesta yang dia hidupi, dan memunculkan karya dengan orang-orang yang bukan disabilitas.\"Teman-teman disabilitas mengekspresikan tidak dengan pendengaran, tetapi dengan penglihatan, rasa, dan itu menghasilkan karya seni yang unik,\" jelasnya.Anies mencontohkan salah seorang penyandang disabilitas bernama Muhammad Fauzi menjadi doktor pertama di Indonesia dari Pascasarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.\"Dia menghasilkan karya fotografi untuk orang tuli, yang berbeda dari karya fotografi pada umumnya,\" ungkapnya.Hal itu disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan dari salah seorang penyandang disabilitas, yang ingin mendengarkan pandangan Anies terkait penyandang disabilitas khususnya tuna rungu (tuli) dan kebudayaan.Diskusi dua arah itu mengusung tema, Anies Baswedan bicara kebudayaan: Tentang kini dan nanti.(sof/ANTARA)
Melanggar Konstitusi, Perjanjian IKN dengan Cina Harus Dibatalkan
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila PREDIKSI KH Hasyim Muzadi 12 tahun yang lalu di dalam pengajiannya di Pasuruan beliau mengatakan bocornya simpul-simpul UUD 1945 akan melahirkan UU untuk menjual aset-aset negara. Dan sekarang terbukti apa yang beliau katakan dan semakin vulgar Presiden Jokowi dengan ide IKN menjualnya ke China bahkan diberi durasi HGU 190 tahun dan bukan itu saja, nikel dan tambang-tambang yang lain juga diobral bahkan dibebaskan pajak nya. Lebih gila lagi biji nikel diselundupkan ke China 5 juta ton dan negara tidak mampu mengusut atau mempersoalkan perusahaan China itu. Pertanyaan yang harus kritis terhadap keadaan negara sekarang ini apakah negara menjual tanah air pada asing yang diberi jangka waktu 190 tahun merupakan pengkhianatan serius terhadap konstitusi dan harus diselesaikan secara hukum di DPR. Tetapi jika DPRnya tidak berfungsi bagaimana? Kita bedah dulu tuduhan menjual tanah air ini persoalan serius sebab negara itu ada hal-hal yang prinsip tidak boleh dilanggar. Setiap Presiden dan pejabat lainnya itu disumpah tidak boleh melanggar UUD 1945 dan Pancasila. Menjalankan segala undang- undang selurus-lurusnya. Seperti yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, berbunyi \'Melindungi setiap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia\'. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang wajib dilindungi yaitu semua komponen pembentuk bangsa. Mulai dari rakyat, kekayaan alam hingga nilai-nilai bangsa. Sekarang memberikan asing menguasai lahan sampai 190 tahun jelas ini pelanggaran konstitusi juga dimana pasal 33 UUD 1945 pasal 2 dan 3. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi sudah jelas tanah tumpah darah Indonesia itu harus dilindungi arti nya tidak boleh dijual atau diberikan pada asing. Dan tanah air itu juga harus dikuasai negara tidak boleh dikuasai asing apa lagi China diberi kuasa sampai 190 tahun jelas ini pelanggaran konstitusi maka perjajian dengan China soal IKN itu batal demi konstitusi. Harusnya anggota DPR melakukan koreksi terhadap perjanjian dengan China dan jangan sampai DPR justru ikut berkhianat terhadap konstitusi. Salah satu perjanjian adalah mengajarkan bahasa China pada anak didik di Indonesia, entah apa yang ada dipikiran Presiden padahal bahasa Indonesia adalah simbol negara. Jadi jika intervensi bahada China terhadap anak didik di Indonesis harus dibatalkan sebab, akan mengkhianati bahasa Indonesia sebagai simbol negara. Tentu saja hal yang demikian akan mengikis rasa nasionalisme kebangsaan kita. Kalau bahasa boleh disandingkan dengan bahasa Mandarin terus apa boleh bendera Merah Putih disandingkan dengan bendera China? Kan sama lambangnya bahasa Indonesia dan bendera merah putih. Kita nerasakan kini apa yang diwejangkan oleh KH Hasyim Muzadi .kami berharap pada NU dan Muhammadiyah untuk menyelamatkan Indonesia dengan jihad konstitusi kembali pada UUD 1945 dan Pancasila. (*)
KPK Menilai Pernyataan Megawati sebagai Review dan Evaluasi
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menginginkan lembaga antirasuah diperkuat sebagai sebuah evaluasi.\"Apa yang disampaikan beliau itu bagian dari ya review (ulasan) dan evaluasi agar KPK semakin kuat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kinerja,\" kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.Mengenai apa saja yang harus diperkuat dari sisi regulasi atau perundang-undangan, Ghufron mengatakan hal tersebut adalah tugas pemerintah untuk menjawabnya.\"Yang bisa menilai adalah presiden, pemerintah, dan DPR karena KPK dibentuk melalui undang-undang. Beliau yang memiliki kewenangan untuk menilai, tapi yang kami concern untuk menanggapi adalah dari sisi kinerja,\" ujarnya.Namun, Ghufron juga mengatakan pihaknya akan menyusun laporan dari perspektif KPK mengenai kinerja lembaga antirasuah dalam menjalankan amanat yang diembannya, yakni memberantas korupsi.\"Nah, tentu kami pada saatnya akan melaporkan di pertengahan, di akhir juga akan kami laporkan apa yang dalam perspektif, baik Bu Mega ataupun publik yang dianggap mungkin dianggap melemah atau turun, akan kami sampaikan perspektif yang sebenarnya, perspektif KPK,\" pungkasnya.Sebelumnya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berubah menjadi lembaga yang lebih kuat.\"Ini (KPK) sifatnya hanya komisi, menurut saya memang kurang kuat, jadi harus diubah,\" kata Megawati di Yogyakarta, Selasa (22/8).Megawati mulanya mengaku prihatin karena hingga kini masih muncul praktik korupsi yang mencerminkan dekadensi moral di Indonesia.Megawati kemudian menuturkan bahwa KPK ia dirikan saat masih menjabat sebagai Presiden ke-5 RI.Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 Bambang Kesowo saat itu mengajukan beleid pembentukan KPK dan meminta Megawati berkenan menandatangani.Meski demikian, Megawati tidak serta merta berkenan menandatangani surat pembentukan lembaga antirasuah itu karena wujudnya komisi yang setara lembaga ad hoc alias tidak permanen.\"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa komisi? Itu sifatnya kan ad hoc mas, kenapa enggak ada lain lagi ya yang bisa lebih mantap karena ad hoc itu kan suatu saat bisa dibubarkan dan itu Tap MPR,\" kata Megawati.Dia mengaku memahami bahwa dasar pembentukan KPK berangkat dari belum maksimalnya upaya pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan.\"Lalu beliau (Bambang Kesowo) mengingatkan saya: \'nanti ibu kalau enggak teken, ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi\'. Wah betul juga, ya wis saya teken saja,\" katanya.Megawati berharap apa yang disampaikan tersebut tidak disalahartikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya KPK.(sof/ANTARA)
KY Meminta KPK Mendalami Dugaan Mafia Perkara PKPU
Jakarta, FNN - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami adanya dugaan mafia dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).Amzulian menyampaikan hal tersebut ketika memberi sambutan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman KY dengan KPK di Auditorium Gedung KY, Jakarta, Kamis.\"Saya tidak menggurui soal isu-isu yang terjadi di peradilan, tapi saya mengingatkan yang terakhir, soal PKPU. Bagaimana kasus-kasus sekarang Pak Johanis (Wakil Ketua KPK), atas nama PKPU, ternyata ada mafia di situ,\" ucap Ketua KY.Amzulian mengaku mendapat laporan terkait kejanggalan dalam proses perkara PKPU, bahkan ketika dirinya masih menjabat sebagai ketua Ombudsman.\"Baik saya sebagai ketua Ombudsman dulu, maupun sekarang (sebagai ketua KY), beberapa orang menemui saya, menceritakan kusutnya mafia PKPU itu,\" imbuh dia.Amzulian menyebut pihaknya tidak bisa bergerak lebih jauh dalam hal pengungkapan suatu kasus, sehingga dia meminta KPK untuk mendalami itu dengan mulai mengusut dari pihak yang mengusulkan PKPU.\"Bagaimana di situ, silahkan KPK dalami, banyak putusan-putusan yang aneh. Mungkin kalau KPK mau dalami, mulai dari siapa yang mengusulkan PKPU,\" kata Amzulian.Menurut dia, dugaan mafia PKPU ini dapat menjadi ladang baru bagi KPK untuk diungkap. Ia pun menyebut lembaganya siap bekerja sama.\"Misalnya, nih, contoh: dia punya utang hanya Rp1 miliar, tapi dia kehilangan aset-asetnya sampai ratusan miliar, dengan alasan PKPU,\" jelas Amzulian.Merespons hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri yang juga hadir dalam agenda itu menyebut KPK siap menindaklanjuti temuan KY.\"Info yang disampaikan ketua KY terkait dengan ada dugaan mungkin saja menjurus ke tindak pidana korupsi di PKPU, ini info yang sangat baik bagi kami yang tentu kita akan tindaklanjuti apa info itu,\" kata Firli.Menurutnya, apa yang disampaikan Ketua KY adalah informasi yang berharga. Dia pun meminta media massa untuk mengawal informasi terkait dugaan mafia PKPU tersebut.\"Informasi ini informasi yang berharga bagi kita dalam bersih-bersih tentang memberikan kepastian hukum, memberikan keadilan, dan juga kemanfaatan bagi kita semua,\" imbuh Firli.Firli pun mengingatkan bahwa tujuan negara dapat dicapai dengan membersihkan negeri dari praktik-praktik korupsi.(sof/ANTARA)
Kasus Rafael Alun Bisa Menjadi Preseden Penindakan Berbasis LHKPN
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo bisa menjadi preseden penegakan hukum antikorupsi berbasis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).\"Kalau ini sukses, terobosan ini akan menjadi preseden baru dari hasil LHKPN yang selama ini dianggap tidak ada muatannya atau tidak berdampak kepada proses hukum,\" kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.Ghufron mengatakan bahwa lembaga antirasuah tengah mengembangkan LHKPN dari instrumen yang bersifat administratif menjadi sebuah instrumen penindakan.Ia menekankan bahwa peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi di tengah masyarakat sangatlah penting. Publik juga bisa berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan informasi yang relevan ke KPK mengenai dugaan korupsi.\"Saat ini oleh KPK dikembangkan dari LHKPN yang bersifat administratif pada penindakan. Jadi, mohon dukungannya siapa tahu nanti ada masyarakat atau media juga menemukan alat bukti lain yang bisa diusulkan dalam penindakan ini,\" ujarnya.KPK resmi menahan dan menyematkan rompi jingga bertuliskan \"Tahanan KPK\" kepada Rafael Alun Trisambodo pada tanggal 3 April 2023.Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakan.KPK pada hari Jumat (18/8) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Rafael Alun Trisambodo ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.Tim Jaksa KPK mendakwa Rafael Alun dengan pasal gratifikasi dengan perincian penerimaan gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar.Yang bersangkutan juga didakwa dengan pasal tindak pidana pencucian uang dengan perincian TPPU periode 2003—2010 sebesar Rp31,7 miliar, kemudian TPPU periode 2011—2023 sebesar Rp26 miliar, 2.000.000 dolar Singapura, dan 937.000 dolar AS.Sidang perdana mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dijadwalkan akan berlangsung pada hari Rabu, 30 Agustus 2023, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara dengan nomor registrasi 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.30 WIB dengan agenda sidang pertama.(sof/ANTARA)
Agar Tidak Terjebak, Anies Harus Secepatnya Menyatakan Siapa Calon Presidennya
Jakarta, FNN – Suasana politik hari-hari menunjukkan tampaknya ada kegelisahan yang sama antara Nasdem dan PDI Perjuangan. Kegelisahan itu memunculkan gagasan untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. PDIP menginginkan Ganjar sebagai presidennya dan Anies sebagai wakil presidennya. Tetapi, bagi Demokrat dan Nasdem, hal ini menjadi permasalahan yang serius. Mengomentari masalah tersebut, Rocky Gerung dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, di kanal You Tubenya edisi Kamis (24/8/23) mengatakan, “Iya, kalau kalau kita lihat, jadi Anies akhirnya juga jadi berebut cinta Anies, kira-kira begitu. Karena tetap PDIP tidak bisa memutuskan siapa sebetulnya pendamping Ganjar. Jadi, kegelisahan PDIP itu diperlihatkan dengan seolah-olah bisa mengundang Anies di calon wakil presiden mereka. Tetapi, tentu partai-partai pendukung Anies akan bilang ya boleh saja, tapi Anies presidennya.” Sebaliknya, lanjut Rocky, Nasdem juga mengalami kegelisahan karena Anies tidak bisa memutuskan, karena dia menunggu semacam sinyal dari Surya Paloh. Jadi, sebetulnya ada dua partai sebetulnya yang gelisah, yaitu PDIP yang kehilangan reputasinya karena terlalu memaksakan Ganjar, dan Nasdem yang tidak jelas juntrungannya sehingga lebih baik pindah ke PDIP. “Jadi, ini kan pertaruhan di antara orang-orang yang cemas melihat keadaan yang enggak ada ujungnya atau belum ada yang tentu. Nah, ketidaktentuan itu disebabkan sekali lagi pada Presiden Jokowi,” ujar Rocky. Jadi, lanjut Rocky, kelihatannya ada hal yang masih menggantung. Kemampuan PDIP untuk memaksimalkan kampanyenya berhenti karena elektebilitas Ganjar sudah mentok. Tinggal faktor wakil presiden untuk menaikkan elektabilitas Ganjar, dan kelihatannya berupaya untuk mengambil dari wilayah Nahdlatul Ulama. “Jadi, tetap PDIP menghitung, dia bisa menumpangkan atau mengasuransikan Ganjar itu ke NU. Itu dasarnya, dan itu memperlihatkan bahwa PDIP memang pada akhirnya kesepian juga,” ujar Rocky. Dalam keadaan kesepian, kata Rocky, PDIP mulai manuvering untuk seolah anti-Jokowi, mengkritik soal food estate. Tetapi, begitu dijawab oleh Jokowi, PDIP mengubah sendiri pikirannya. Jadi, PDIP tidak jelas, memamerkan keunggulan Ganjar atau sebetulnya masih nunggu semacam restu dari Jokowi. Sebaliknya, lanjut Rocky, Nasdem juga sudah terlalu lama sehingga relawan Anies menganggap kalau Nasdem tidak mau memutuskan juga itu artinya Nasdem memang meragukan Anies sebagai calon presiden. “Jadi, keadaan ini akan berakhir nanti kalau misalnya pada minggu depan koalisi perubahan ini akhirnya mandeg di situ. Itu artinya, hanya akan ada dua calon, yaitu Prabowo dan Ganjar. Kan itu sebetulnya yang dibayangkan orang tuh, bahwa ada desain partai final, yaitu all the president man, antara Prabowo yang adalah orang Jokowi dengan Ganjar yang orang Jokowi,” kata Rocky. “Jadi, kelihatannya Anies akan dijebak di situ tuh. Itu intinya. Nah, karena itu kita dorong percepatan secepat-cepatnya Anies menyatakan siapa calon presidennya,” lanjut Rocky.(sof)
POPULER
