ALL CATEGORY
Mahfuz Sidik: Politik Jalan Tengah Jadi Solusi Minimalkan Potensi Polarisasi Yang Kebablasan di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Politik jalan tengah bisa menjadi solusi bagi para calon presiden (capres) yang akan mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya potensi polarisasi kebablasan dan dampak yang berkepanjangan, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017. Pernyataan tersebut di sampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Politik Jalan Tengah: Menjawab Ancaman Polarisasi pada Pilpres 2024\', Rabu (26/7/2023). \"Saya kira ini warning yang kita sampaikan, kita menjaga betul supaya tidak terjadi lagi polarisasi kebablasan. Karena yang mendapatkan kerugian terbesar dari pembelahan ini, bukan calon presiden, tetapi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia,\" kata Mahfuz Sidik. Dalam diskusi yang dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dan Mubaligh Nasional Haekal Hassan ini, Mahfuz menegaskan, bahwa polarisasi politik ini menciptakan implikasi yang panjang. \"Jadi pemilunya sudah selesai, ternyata pembelahan di masyarakatnya nggak selesai-selesai, residunya masih panjang,\" katanya. Menurut Mahfuz, potensi polarisasi kebablasan bisa terjadi pada Pilpres yang diikuti dua atau lebih pasangan calon. Jika capres lebih dari dua, maka potensi polarisasi kebablasan terjadi pada putaran kedua. \"Masih ada benih yang kelihatannya terus disiram, sumbunya akan merebak di putaran kedua Pilpres. Itu artinya ada sekitar 100 hari, waktu yang bisa digunakan dan dikelola oleh kekuatan-kekuatan politik untuk mengarahkan kepada polarisasi kebablasan. Ini sangat mungkin terjadi,\" ujarnya. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dan memperkuat narasi kebangsaan di tengah masyarakat, sehingga kepentingan nasional tidak dikalahkan oleh kepentingan politik praktis. \"Agustus adalah momen terbaik bagi pemerintah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan kepentingan kolektif kita sebagai satu bangsa. Presiden Jokowi (Joko Widodo) secara khusus bisa menghighlight pesan-pesan tersebut,\" katanya. Sekjen Partai Gelora ini mengingatkan adanya pola sama dan terus berulang yang digunakan dari tahun ke tahun. Dimana mereka yang menginginkan polarisasi kebablasan akan mengolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah isu. \"Khusus September dan Oktober biasanya akan muncul lagi isu PKI. Lalu, nanti awal tahun ada Imlek, dan secara teknis akan membawa sentimen kepada agama Khonghucu dan anti China,\" katanya. Mahfuz berharap agar lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan memfaslitasi dialog-dialog kebangsaan dengan para capres dalam upaya meminimalkan terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat. \"Dengan dialog ini kita berharap dapat membangun jembatan-jembatan yang baik. Kerasnya perbedaan, karena memang tidak ada jembatan, tidak ada komunikasi di tiap-tiap yang berbeda. Saya kira politik jalan tengahnya adalah memperbanyak jembatan-jembatan dari perbedaan yang ada,\" pungkasnya. Wirausahawan Politik Sementara itu, Direktur Esekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, polarisasi sebenarnya sesuatu yang sehat dan alami, karena apabila tidak ada partai politik dan capres yang berbeda, masyarakat tidak punya pilihan. \"Cuman yang harus kita hindari adalah polarisasi yang membelah. Kalau enggak saya mereka, kalau enggak mereka saya, kalau saya menang mereka kalah, kalau mereka menang, saya yang kalah. Kompetisi politik dianggap sebagai bagian dari pertarungan hidup mati, itu polarisasi yang harus kita hindari,\" kata Djayadi. Menurut Djayadi, polarisasi seperti ini dalam politik dinilai sebagai polarisasi yang tidak sehat atau pernicious severe polarization, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai polarisasi kebablasan. Polarisasi kebablasan itu membelah masyarakat menjadi dua. \"Di Indonesia sumbernya banyak, selain perbedaan ideologi, ada juga keterikatan dengan pemimpin, etnis, agama, kesenjangan ekonomi dan sebagainya yang bisa menjadi sumber polarisasi yang sifatnya kebablasan,\" ungkapnya. Namun, polarisasi kebablasan itu tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada political entepreneur atau wirausahawan politik yang akan menggunakan mereka, termasuk di Pilpres 2024. \"Lanskap politik Indonesia menjelang Pemilu 2024, baik itu calonnya dua atau tiga, apalagi empat, berdasarkan data perhitungan kami. Polarisasi yang sifatnya kebablasan itu tidak akan menguntungkan atau menjadi faktor salah satu kandidat atau beberapa kandidat yang menggunakannya untuk memenangkan pertarungan,\" katanya. Atas dasar itu, Direktur Eksekutif LSI ini meminta para capres yang ingin memenangi pertarungan di Pilpres 2024, sebaiknya menghindari polarisasi yang sifatnya kebablasan, demi kepentingan elektoral mereka sendiri dan kepentingan normatif kebangsaan kita ke depan. Politik Jalan Tengah Sedangkan Mubaligh nasional Haekal Hassan menilai pemerintah harus bertanggungjawab terhadap terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat ini, karena rakyat tidak bisa dituntut tanggungjawab. Pemerintah, lanjutnya, bisa membuat undang-undang yang bisa menjerat orang-orang yang melakukan polarisasi baik di internal pemerintah atau di luar pemerintahan demi kepentingan NKRI. \"Panggilan kampret itu kita tahu awalnya dari mana. Saya sempat kritik temen-teman ketika ada balasan panggilan cebong. Lalu, muncul lagi kadrun akan sampai kapan terus terjadi, kalau tidak ada tindakan yang cukup. Saya minta pemerintah juga tidak memelihara, kalau perlu buat undang-undang untuk menjeratnya. Ini demi NKRI,\" kata Haekal Hasan. Babe Haekal, sapaan akrab Haekal Hasan mengaku telah berdakwah ke 1.000an masjid dan tempat sejak 2019 lalu, untuk memberikan penyadaran kepada umat mengenai bahaya polarisasi, yang bisa mengancam keuntuhan dan persatuan bangsa. \"Satu bulan saya berbicara di 90-100 titik sejak 2019, kira-kira sudah 1.000an masjid dan tempat saya berdakwah, dan alhamdulillah Tuhan kasih kesehatan kepada saya. Ini nggak ada yang nyuruh, apalagi dibayar, ini bagian dari kontribusi saya agar Indonesia tidak pecah,\" katanya. Ia mengatakan, politik jalan tengah yang digagas Partai Gelora perlu mendapatkan dukungan dari umat dan publik secara luas. \"Politik jalan tengah merupakan politik yang baik dan Gelora sebagai salah satu pelopornya,\" ujar Babe Haekal. Karena itu, Babe Haekal mengkritik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang tidak mendukung politik jalan tengah yang digagas oleh Prabowo. \"Ucapan Pak Prabowo yang mengatakan, semua adalah putra-putra terbaik bangsa nggak dibalas oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sangat disayangkan. Padahal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu maknanya persatuan, narasi politik jalan tengah,\" katanya. Menurut Babe Haekal, politik jalan tengah yang dilakukan Prabowo harus diikuti kandadit lain, karena menjadi ajang pemersatu bangsa. \"Wajar kalau Pak prabowo berpikir demikrian, karena pak Prabowo adalah orang yang sudah selesai dengan dunianya. Kekayaan apa yang tidak beliau miliki, kebebasan, pangkat, jabatan seperti apa semua sudah dimiliki, termasuk positioning di masyarakat. Beliau adalah orang yang betul-betul selesai dengan dunianya. Beliau hanya berpikir untuk bangsa dan negara,\" jelasnya. Babe Haekal berharap agar kandidat lain juga berpikir seperti Prabowo, yakni selesai dengan urusan dirinya sendiri, serta berpikir hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, Babe Haekal membantah apa yang disampaikan itu, bentuk dukungannya kepada Prabowo. \"Mohon maaf bukan saya mendukung Prabowo. Saya menilai dari sisi normal dan wajar saja. Jadi yuk, politik jalan tengah adalah solusi yang tepat untuk NKRI harga mati dan untuk berlakunya lagi Pancaila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen,\" pungkasnya. (Ida)
Jokowi Lapor Xi Jin Ping
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) hari ini akan terbang ke China, Kamis (27/7/2023). melakukan kunjungan kerja terbatas ke Chengdu, untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping, sebagaimana dimuat di Youtube Sekretariat Presiden. Balutan diplomasi dibungkus halus dengan kain sutra bahwa : \" kunjungan bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok ( China). China adalah mitra dagang dan investasi bagi indonesia. \"Sejumlah agenda prioritas akan saya bahas bersama Presiden Xi baik di bidang investasi maupun proyek strategis. Juga di bidang perdagangan, juga isu-isu regional dan global,\" katanya. Bisa saja info tersebut benar sebagai topik yang akan dibahas Jokowi dan Xi Jinping, tetapi sesuai dengan perkembangan politik terkini di tanah air, topik tersebut bisa jadi bukan topik utama dan prioritas. Munculnya kembali rekayasa gagasan perpanjangan masa jabatan bertepatan dengan skenario yang konon sudah direncanakan menyongsong SU MPR Agustus mendatang, patut diduga menjadi agenda paling penting pertemuan dengan Xi Jinping. Rekayasa perpanjangan masa jabatan sebagai presiden dan upaya menghentikan pilpres 2024, Jokowi tidak akan bisa merumuskan kebijakan politiknya sendirian, sekalipun para Taipan Oligarki tetap mendampinginya. Sebagai boneka dengan segala variabel politik yang melekat dengan segala kewajiban dan resikonya. Ada kewajiban harus konek langsung dengan skenario besar China di Indonesia melalui mentor politiknya Xi Jinping. Sekalipun Xi Jinping tetap menerapkan opsi kekuatan para Taipan khususnya 9 naga bermain dengan cara lain tetap memainkan peran sebagai pengendali. Bantuan teknis taktis politik China dan tangan-tangannya di Indonesia yaitu para Taipan Oligarki adalah Ex Officio pemain, pengatur dan pengendali politik yang sesungguhnya. Tidak aneh Jokowi secara periodik dan dalam kondisi emergency harus lapor Xi Jinping. Semua percaturan politik di tanah air akan konek dengan Xi Jinping . Patut diduga topik pertemuan kali ini adalah membahas opsi memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden, penundaan dan jaminan pilpres 2024 apabila akan dilaksanakan, presiden terpilih tetap harus menjadi boneka mereka. Pilpres 2024 sesungguhnya bentuk lain perang proxy tanpa senjata fisik tetapi berupa serangan politik yang lebih mematikan, kondisi ini ada dalam kendali Xi Jinping, sebagai pimpinan tertinggi para Taipan Oligarki, sekaligus sebagai pengendali pilpres 2024. ****
Darurat Politik Uang Ulama Terbitkan Fatwa Haram
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) dan Suparmanto Pangaribuan - Presidium Anti Begal Demokrasi Indonesia (ABDI) BEBERAPA waktu yang lalu, terjadi perdebatan sengit antara kelompok pro sistem pemilu terbuka dan pro sistem pemilu tertutup. Salah satu materi yang dibahas tentang liberalisasi demokrasi menjelang Pemilu 2024. Kelompok pro sistem tertutup menuduh sistem terbuka menyuburkan praktik politik uang secara massif melibatkan masyarakat. Sebaliknya pro terbuka menuduh sistem pemilu tertutup sengaja dirancang agar praktik politik uang berlangsung eksklusif, hanya dinikmati segelintir orang sebagai elit parpol. Darurat Praktik Politik Uang Keinginan memenangkan kompetisi demokrasi memaksa para peserta pemilu menggunakan politik uang untuk memengaruhi hasil Pemilu. Sementara pihak lain, hanya akan mengaku kalah dengan alasan kurang uang, logistik, atau \"peluru\". Akibatnya, para kontestan hanya sibuk memamerkan \"isi tas\" daripada \"isi kepala, dan kapasitas\". Sehingga ide, gagasan, dan program politik para kontestan kering, dan kosong dari kebutuhan dan kepentingan rakyat. Pengaruh politik uang ternyata tidak hanya mengalir ke pemilih, namun juga ke oknum penyelenggara dan pengawas Pemilu. Aliran yang sama juga sampai ke oknum penyelenggara pemerintahan yang tidak mau ketinggalan. Para oknum abdi negara juga ikut bermain, baik dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan hingga tingkat pusat. Sehingga hampir semua peserta Pemilu selalu akan mencari cara \"berteman akrab\" dengan oknum penyelenggara dan pengawas Pemilu, serta oknum penyelenggara pemerintahan di semua tingkatan. Keberadaan Bawaslu RI secara berjenjang dari tingkat pusat hinga TPS, baik permanen, maupun adhoc sejatinya dirancang dan dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu. Namun ternyata lembaga negara ini juga tidak berdaya menghadapi \"serangan fajar\". Praktik politik uang sangat terbuka, dilakukan melalui tokoh formal dan non formal di masyarakat. Bahkan setiap kali menjelang Pemilu, baik Pileg, Pilpres, Pilkada, dan Pilkades, akan ada aksi pengumpulan data para pemilih oleh para tim sukses. Data pemilih tersebut akan ditukar dengan uang, sembako, atau bentuk lainnya. Pemberian uang dapat diberi dengan lunas maupun bertahap. Di dalam Bawaslu yang hakikatnya sebagai lembaga dalam mengawasi penyelenggara dan penyelenggaran pemilu, juga terdapat oknum yang terlibat praktik politik uang. Bahkan tidak sedikit oknum yang berakhir disidang dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lemahnya kewenangan penindakan dijadikan kambing hitam atas massifnya politik uang. Praktik politik uang dianggap hanya dapat ditindak oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Sementara Gakkumdu sendiri baru akan bertindak jika ada laporan dan pengaduan. Terbaru, saat ini sedang berlangsung seleksi penyelenggara pemilu untuk mengisi struktur dan formasi penyelenggara dan pengawas pemilu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk secara nasional disinyalir kuat dipengaruhi oleh parpol melalu oknum anggota Komisi II DPR RI. Proses rekrutmen tim seleksi tidak transparan, bahkan cenderung didasari pada afiliasi politik terhadap parpol, ormas, okp, dan organisasi kemahasiswaan. Para timsel diduga melakukan seleksi berdasarkan hasil identifikasi afiliasi para calon terhadap asosiasi- asosiasi tersebut. Selain itu, proses seleksi juga diduga menggunakan transaksi politik berupa pemberian hadiah atau janji, baik berupa uang, barang, bentuk lainnya, dan, atau komitmen \"mengamankan suara\" dalam pemilu. Dalam kondisi darurat tersebut, parpol seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab atas \"politik uang”. Karena sutradara, aktor, dan pelakunya; yakni caleg, capres/ cawapres, dan cakada/ cawakada adalah bagian dari Parpol. Namun alih-alih mau mengaku bersalah, Parpol justru menuduh rakyat penyebab dan penerima manfaatnya. Akhirnya hingga saat ini, tidak ada satu pun parpol yang berani secara terbuka, mengaku bersalah dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Praktik politik uang sesungguhnya sama berbahayanya dengan politik identitas. Politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) serta eksploitasi ikatan- ikatan primordial lainnya merendahkan harkat dan martabat manusia. Demikian juga dengan praktik suap untuk memengaruhi hasil Pemilu, baik kepada oknum penyelenggara, pengawas dan pemilih, dan oknum pemerintah adalah tindakan buruk terhadap manusia merdeka. Para pelakunya seharusnya dapat dijerat dengan tuduhan pelanggaran HAM. Sebab adanya upaya sistematis memengaruhi hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seharusnya masuk kategori pelanggaran HAM. Ulama Harus Keluarkan Fatwa Haram Jika negara melalui pemerintah dan alat negara lainnya, beserta penyelenggara, dan pengawas Pemilu tidak berdaya menghadapinya, maka ulama dan pemimpin agama harus turun tangan. Ulama dan pemimpin agama harus menjadi suluh penerang bagi kegelapan praktik politik uang. Maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia bersama Anti Begal Demokrasi Indonesia (ABDI) sebagai gerakan rakyat anti politik uang dalam demokrasi Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut: Pertama, bahwa saatnya Indonesia menyatakan perang terhadap musuh demokrasi, berupa politik uang, begal demokrasi, eksploitasi SARA dan ikatan- ikatan primordial yang merusak kualitas Pemilu Indonesia. Kedua, bahwa negara diminta untuk memfasilitasi kelompok ulama semua agama dan penganut aliran kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dalam aksi dan sosialisasi melawan politik uang dalam pemilu. Fasilitasi dalam bentuk dukungan dana, aset, dan akses harus disediakan oleh pemerintah untuk mendukung para ulama. Ketiga , bahwa sebagai lembaga penjaga moral bangsa, ulama dan pemimpin agama MUI, PBNU, PP Muhammadiyah, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATAKIN dan perwakilan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diminta segera menerbitkan \"fatwa haram\" dan larangan pemberian dan penerimaan uang dalam Pemilu. Keempat, bahwa ulama dan pemimpin agama diminta juga untuk menerbitkan \"fatwa haram memilih \" peserta pemilu yakni, Parpol (caleg), calon perseorangan, pasangan calon presiden / wakil presiden, kepala/ wakil kepala daerah. Pelaku politik uang sebagai begal demokrasi harus mendapat sanksi moral, haram untuk dipilih. Kornas dan ABDI meyakini bahwa penerbitan fatwa haram dari ulama dan pemimpin agama, akan membantu kita memperbaiki kualitas Pemilu. Jika para pelaku kejahatan Pemilu tidak takut penjara, mereka mungkin masih takut jika tidak masuk surga. (*)
Aksi Buruh Harus Mengultimatum Mogok dan Makzulkan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PADA 10 Agustus 2023 diagendakan aksi buruh besar-besaran di Jakarta dengan agenda kepung istana. Isu utama konsisten dengan desakan pencabutan omnibuslaw UU Cipta Kerja. Aturan yang dinilai gagal menciptakan lapangan kerja ini selain hanya menambah pendapatan pemilik modal atau majikan juga tidak menambah sejahtera buruh. Inilah yang menjadi alasan adanya aksi berulang. Hari rabu, 26 Juli 2023 dilakukan aksi buruh di Patung Kuda dekat Istana. Sekitar seribu buruh berunjuk rasa baik dari elemen Partai Buruh maupun dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Tiga tuntutan yaitu cabut UU Cipta Kerja, kenaikan upah minimum 15 % dan cabut UU Kesehatan. Namun agenda 10 Agustus 2023 nampaknya akan lebih marak. Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) telah berkumpul di Lebak Banten dan mencanangkan rencana aksi dengan mengeluarkan \"Resolusi Maja\". Meski tuntutan utama tetap agar UU Cipta Kerja dicabut, namun resolusi memperluas tuntutan dengan desakan pencabutan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serat UU Kesehatan. Tuntutan ini berkaitan perlunya ada kepastian akan jaminan sosial bagi pekerja sepanjang hayat (job security, income security dan social security). Perjuangan kaum buruh yang akan diikuti oleh tenaga kesehatan itu menjadi fenomena baru aksi. Tenaga kesehatan sendiri telah berulang kali berdemonstrasi. Akan tetapi tidak ada respons dari Pemerintah. Berbagai aksi dan tuntutan nampaknya sulit untuk dikabulkan. Hal ini karena rezim Jokowi menganut asas politik \"buta dan tuli\". Tidak mau melihat dan mendengar atau peduli dengan apa yang dirasakan dan diteriakan oleh rakyatnya. Berputar-putar pada kemauan dan kepentingan lingkaran sendiri saja. Putusan hukum pun dapat diabaikan atau direkayasa pada tataran pelaksanaan. Agar ada perhatian serius dan agar tuntutan aksi dapat dikabulkan nampaknya harus disertai dengan tekanan berupa ancaman atau ultimatum. Dua hal yang bagus untuk dijadikan ultimatum yaitu mogok dan cabut mandat rakyat atau makzulkan Jokowi. Sebagai hak konstitusional mogok adalah senjata efektif dan \"pukulan\" yang mematikan. Begitu juga dengan desakan pemunduran Jokowi. Aksi jutaan buruh tentu sangat berpengaruh. Tuntutan atau ultimatum menjadi relevan berhubungan dengan apa yang menjadi perluasan resolusi dengan ajakan kepada masyarakat untuk turut berjuang membantu sukesnya harapan buruh. Butir tiga resolusi menegaskan: \"Memaksimalkan kerja perluasan jaringan dan memobilisasi massa dengan menjalin, mempererat dan memperluas aliansi dengan berbagai organisasi dari seluruh sektor dan golongan rakyat (pemuda, mahasiswa, pelajar, petani, nelayan, ojol, perempuan, masyarakat adat, kaum miskin kota, para akademisi, ahli hukum dan lain sebagainya) untuk memenangkan tuntutan dan perjuangan kaum buruh dan rakyat Indonesia\". Tentu tujuan utama aksi adalah pencabutan tiga UU yang merugikan buruh, nakes dan rakyat Indonesia akan tetapi akan efektif jika aksi mengultimatum akan penggunaan hak buruh untuk mogok dan hak rakyat untuk meminta pemakzulan Presiden. Ketiga UU dapat dievaluasi bahkan dicabut jika Presiden Jokowi turun secepatnya. Bandung, 27 Juli 2023.
Terkait Denny Indrayana, Bareskrim Memeriksa Enam Saksi
Jakarta, FNN - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri masih menyidik kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu legislatif dengan terlapor Denny Indrayana dengan memeriksa sejumlah saksi-saksi.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Rabu, mengatakan total sudah enam orang saksi dimintai keterangan.“Terkait kasus saudara DI (Denny Indrayana), proses pemeriksaan saksi masih berlangsung. Adapun jumlah saksi yang telah diperiksa sebanyak enam orang,” kata Ramadhan.Namun Ramadhan tidak merinci siapa saja keenam saksi yang sudah dimintai keterangannya.Penyidik sudah meningkatkan status penanganan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Agung pada Senin (10/7).Penyerahan SPDP memiliki arti, penyidik memberitahukan kepada Kejaksaan bahwa proses penyidikan suatu kasus telah dimulai, sehingga kemudian, Kejaksaan RI akan menunjuk jaksa peneliti (P-16) yang akan meneliti kelengkapan berkas perkara guna pembuktian di persidangan.Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menaikkan status penanganan perkara Denny Indrayana ke tahap penyidikan pada akhir Juni lalu.Komjen Pol. Agus Andrianto saat menjabat sebagai Kabareskrim Polri, Senin (26/6), menyampaikan Polri bakal proporsional dalam mengusut kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu legislatif.Jenderal bintang tiga yang kini menjawab sebagai Wakapolri itu mengatakan secepatnya pihaknya akan meminta atau memeriksa saksi dan juga ahli-ahli terkait kasus tersebut.Karena, lanjut dia, kasus tersebut sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga, dirinya memerintah langsung Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) dan Dittipidsiber untuk menangani kedua kasus tersebut secara cepat.“Saya minta kepada Pak Dirtipidum dan Dirsiber untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab dan menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera diselesaikan,” kata Agus.(sof/ANTARA)
Soal Harun Masiku, Polri Belum Menerima Informasi dari Interpol Kamboja
Jakarta, FNN - Divisi Hubinter Polri (Interpol Indonesia) hingga kini belum menerima informasi dari Interpol Kamboja mengenai kabar buron Harun Masiku berada di negara itu dan telah berganti kewarganegaraan.“Sejauh ini Interpol Kamboja belum memberikan informasi terkait rumor,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan di Jakarta, Rabu.Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan Harun Masiku menjadi buron perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).Harun Masiku masuk daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 17 Januari 2020.Selain itu, Polri juga sudah menerbitkan red notice atas nama Haru Masiku.Menurut Ramadhan, dengan sudah diterbitkannya red notice maka apabila Harun Masiku melalui perlintasan resmi di negara manapun, anggota interpol pasti akan mendeteksi.\"Kewajiban dari interpol negara tersebut untuk menahan subjek dan menginformaikan ke Interpol Indonesia sebagai negara penerbit atau peminta red notice,\" katanya.Untuk menindaklanjuti kabar Harun Masiku berada di Kamboja, tambah Ramadhan, Interpol Polri mengirimkan permintaan kepada Intepol Kamboja melalui chanel 1-24/7 dalam rangka mengklarifikasi kabar tersebut.\"Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui chanel 1-24/7 terkait klarifikasi terhadap isu tersebut,\" ujar Ramadhan.Sebelumnya pada Maret 2023, Harun Masiku juga pernah dikabarkan menjadi marbot masjid di Malaysia.(sof/ANTARA)
Mabes Polri Membenarkan Terjadi Penembakan Antara Anggota
Jakarta, FNN - Markas Besar Polri membenarkan telah terjadi penembakan antara anggota Polri yang menyebabkan tewasnya Bripda IDF.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Rabu, mengatakan peristiwa itu terjadi Minggu (237) dini hari di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.“Pada Minggu dini hari tanggal 23 Juli 2023 pukul 01.49 WIB bertempat di Rusun Polri Cikeas Gunung Putri Bogor telah terjadi peristiwa tindak pidana karena kelalaian mengakibatkan matinya orang yaitu atas nama Bripda IDF,” kata Ramadhan.Jenderal bintang satu itu menyebut tersangka dalam penembakan Bripda IDF adalah Bripda IMS dan Bripka IG. Polri telah mengambil tindakan dalam kejadian tersebut dengan mengamankan para tersangka.“Keduanya diamankan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut,” ujar Ramadhan.Saat ini, lanjut Ramadhan, kasus tersebut ditangani oleh Tim Gabungan Propam dan Reskrim untuk mengetahui pelanggaran dispilin, kode etik maupun pidana yang dilakukan oleh kedua pelaku.“Yang pasti Polri tidak akan memberikan toleransi kepada oknum yang melanggar ketentuan atau perundungan yang berlaku,” kata Ramadhan.Kasus tewasnya Bripda IDF viral di media sosial, melalui Instagram @kamidayakkalbar yang memposting unggahan wafatnya Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage diduga oleh oknum yang melakukan adalah senior sesama anggota Polri yang bertugas di Densus 88 Antiteror Polri Jakarta.(sof/ANTARA)
Pemerintah Fokus Transformasi Manajemen ASN Dalam Uji Publik RUU ASN
Jakarta, FNN - Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni menjelaskan bahwa ada tujuh klaster dalam Uji Publik Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi bagian dari konsep besar transformasi manajemen ASN, termasuk di dalamnya terkait digitalisasi manajemen ASN serta penyelesaian tenaga non-ASN.\"Harapannya, revisi undang-undang ini bisa menciptakan ASN yang profesional, serta organisasi pemerintah yang lebih lincah mengikuti dinamika global,\" ujar Alex dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.Menurut dia, RUU ini disusun untuk menciptakan organisasi pemerintah yang lincah dan berujung pada kesejahteraan ASN. Adapun revisi UU ini merupakan inisiatif yang dilakukan oleh DPR.\"Pemerintah pun menyambut baik usulan parlemen tersebut,\" katanya.Ia menyebutkan tujuh kluster yang menjadi fokus revisi UU ASN terdiri atas Komisi ASN; penetapan kebutuhan PNS dan PPPK; Kesejahteraan PPPK, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi; penyelesaian tenaga non-ASN, digitalisasi manajemen ASN; serta ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Salah satu kluster yang menjadi perbincangan masyarakat adalah penyelesaian tenaga non-ASN. Pemerintah dan DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia, membengkak dari proyeksi sebelumnya yang berkisar 400.000 karena semakin banyak instansi terutama daerah merekrut tenaga non-ASN.\"Jumlah tenaga non ASN sebanyak 2,3 Juta yang ada saat ini juga paralel akan diaudit oleh BPKP bersama-sama BKN,\" jelas Alex.Alex kembali menegaskan bahwa pemerintah dan DPR punya beberapa prinsip dalam penyelesaian masalah ini. Pertama, adalah tidak boleh ada pemberhentian massal.\"Maka 2,3 juta non-ASN ini kita selamatkan dan amankan dulu agar bisa terus bekerja. Secara paralel terus mendorong tenaga non-ASN masuk menjadi ASN melalui prosedur yang diatur bertahap, misalnya pada rekrutmen tahun 2023 ini yang akan segera dibuka, dan rekrutmen tahun-tahun berikutnya,\" ucapnya.Prinsip kedua adalah skema yang dijalankan harus memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Salah satunya dengan mengatur skema kerja yang adil dan tepat.\"Misalnya ada tenaga non-ASN yang jenis keahlian dan kebutuhan instansinya diperlukan pada waktu yang bisa disepakati bersama. Ini menguntungkan pegawai yang bersangkutan, karena dia mendapatkan pendapatan yang adil. Tentu tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini,\" ungkap dia.Prinsip ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.“Sehingga kita bisa menciptakan keberlanjutan program pemerintah,“ tuturnya.Alex berharap RUU yang tengah disusun ini dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam manajemen ASN secara keseluruhan. Sebab, tujuan akhirnya adalah menciptakan ASN profesional yang berjiwa melayani, dan membawa Indonesia menjadi negara maju.Selain itu, dia tak ingin ada pandangan yang menganggap bahwa PNS tidak bisa dipecat. Pasalnya, ada bab yang menekankan bahwa kinerja sebagai komponen penting yang bisa memberhentikan PNS.Revisi UU ini juga memiliki tujuan agar pemerintah bisa menjawab tantangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian, peningkatan kapasitas ASN, mobilitas yang fleksibel, hingga manajemen yang semakin terdigitalisasi menjadi bagian integral dalam RUU ini.Sementara itu, Rektor UNNES S. Martono mendukung revisi UU ini. Menurutnya, birokrasi saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.Ia memberi tiga hal yang menjadi masukan kepada pemerintah. Pertama, adalah kepastian status kepegawaian.Kedua, yakni kepastian pemberian pelayanan maksimal bagi masyarakat. Ketiga adalah kesejahteraan ASN.\"RUU ini tampaknya sudah dipersiapkan dengan matang, dan kami mendukung. Kami yakini, UU ASN ini pasti memberikan yg terbaik, terutama kesejahteraan ASN. Sehingga, ASN yang berkinerja tinggi, akan mendapatkan reward yang tinggi,\" pungkas Martono.(sof/ANTARA)
Relawan Optimistis Anies Baswedan Menjadi Capres 2024
Jakarta, FNN - Koordinator Presidium Sekretariat Bersama (Sekber) Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES), La Ode Basir mengatakan pihaknya optimistis bahwa Anies Baswedan menjadi salah satu calon presiden (capres) dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.\"Ingin kami sampaikan bahwa kami, relawan, sangat optimis bahwa Anies Rasyid Baswedan akan merupakan salah satu calon presiden dengan siapa pun wakilnya yang akan ikut kontestasi Pemilu 2024,\" kata Basir dalam konferensi pers Sekber Relawan Anies Baswedan di Rumah Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu.Ia menjelaskan optimisme tersebut muncul atas dasar empat indikator, yakni pertama, simpul relawan Anies Baswedan semakin bertambah dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia.\"Hari ini tercatat dalam komunikasi kami, hampir 700-an simpul relawan,\" ujarnya.Kedua, kata Basir, pihaknya meyakini bahwa simpul relawan Anies memiliki soliditas yang semakin kokoh. Menurut Basir, kerja internal rimpul relawan telah bagus.\"Soliditas di antara simpul relawan ini makin kokoh, makin kuat, makin solid, kerja di dalam inheren mereka saat ini sudah sangat bagus,\" kata dia.Indikator ketiga, ujar dia, kolaborasi dan sinergitas di antara simpul relawan sangat tinggi. Dengan begitu, upaya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat semakin menampakkan hasil.\"Yang keempat adalah relawan-relawan kami, ini sudah menjangkau, yang meminjam bahasa Mas Anies, adalah gugus terdepan. Sudah sangat banyak relawan kami yang menjangkau di tingkatan desa, kelurahan, kampung, RT, RW, bahkan sudah bicara di TPS,\" ucapnya.Sementara itu, terkait survei beberapa lembaga yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan lebih rendah dibanding nama capres lainnya, Basir menyebut relawan memandang hasil survei tersebut sebagai sebuah pengetahuan yang sifatnya positif.\"(Survei itu) sebuah instrumen untuk memacu kami lebih giat lagi dalam bekerja, tetapi bahwa (survei) itu sebagai satu-satunya instrumen, bukan, ya,\" kata dia.Basir pun mengenang hasil survei ketika Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, kata Basir, banyak survei yang menyebut elektabilitas Anies tidak tinggi.\"Mulai dari awal sampai bahkan tinggal satu minggu, nah Pilkada (DKI) saat itu, catatan saya, ada enam lembaga yang menempatkan Anis kalah. Faktanya Anies menang,\" ucapnya.Basir mengatakan relawan berharap partai politik (parpol) yang bergabung mendukung Anies akan semakin bertambah.\"Ibarat analogi itu partai adalah bus, kami relawan adalah penumpang yang menunggu di halte. Tentu kami sangat berharap karena jumlah kami yang menunggu di halte ini sangat banyak, sangat berharap busnya banyak yang datang dan cepat datangnya,\" kata dia.Sesuai jadwal Komisi Pemilihan Umum (KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober hingga 25 November 2023.Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) disebutkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Pemanggilan Airlangga oleh Kejagung, Desain Dasarnya adalah Mengambil Alih Golkar
Jakarta, FNN - Pemanggilan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, oleh Kejagung sebagai saksi kasus perizinan ekspor minyak goreng bisa berimplikasi serius pada posisinya sebagai Ketum Golkar. Apalagi pemeriksaan Airlangga ini bersamaan dengan dinamika dalam internal Golkar yang menginginkan adanya Munaslub. Ditambah lagi dengan pernyataan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang siap menjadi Ketum Golkar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa isu Munaslub bukan hanya isapan jempol belaka dan pemeriksaan saksi Airlangga bukan persoalan main-main bagi Golkar. Menanggapi isu tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (26/7/23) mengatakan, “Saya kira, akhirnya kita pastikan bahwa Golkar itu sudah selesai. Airlangga mungkin dalam satu minggu ini sudah dapat status, sprindiknya pasti keluar. Dan memang, saya kira itu rencananya. Kan nggak mungkin, isu yang menyangkut kepentingan Jokowi itu yang dimandatkan melalui Luhut, yang kemarin kita sebut ada kuda troya sebetulnya.” “Tetapi, kita tahu bahwa di belakang itu, desain dasarnya adalah untuk mengambil alih Golkar, atau membatalkan ide-ide yang ada di belakang pikiran Airlangga. Jadi, penyesatan-penyesatan headline hari-hari ini memang dimaksudkan untuk membelejeti Airlangga. Semua talk show akan diarahkan ke situ,” lanjut Rocky. Dalam siatuasi politik seperti ini, Jokowi bukannya melakukan konsolidasi, malah memperbesar front pertempuran. Sebut saja Jokowi berhadapan dengan Megawati, Surya Paloh, dan sekarang dengan Golkar. Menanggapi hal ini, Rocky Gerung mengatakan bahwa sebetulnya, seseorang, kalau dia patriot, pasti duel. Kalau Jokowi mau duel dengan Megawati, lakukan saja. Tetapi, dia juga seorang yang pengecut. Jokowi berupaya untuk dapat semacam pemaafan dari Megawati, karena dia tahu bahwa tidak cukup kalau sekadar dijamin oleh oleh seseorang yang dia percaya selama ini sebagai menteri utama. Oleh karena itu, dia mesti lakukan banyak hal. Jadi, dia bertaruh dengan kecemasan dia sendiri. Psikologi ini yang buruk sebetulnya. “Jadi kita lihat Jokowi terus-menerus mengaktifkan yang dia sebut sebagai ngopi-ngopilah, kasak kusuk ke mana-mana, pada akhirnya dia tahu bahwa dia akan ditinggalkan sendirian tuh. Nah, sebelum dia ditinggalkan sendirian, dua hal dilakukan, halangi mereka yang bermaksud untuk mempersoalkan dia dan dekati mereka yang masih punya potensi untuk dia sogok,” ungkap Rocky. Padahal, lanjut Rocky, sebetulnya mereka yang sedang dia sogok juga bertanya-tanya kok tidak konsisten. Kenapa dirinya disogok dan yang lain juga disogok. “Jadi, ini kalau kita terangkan ada otoriterian personality pada Jokowi, tetapi bukan otoriterian yang yang perwira. Ini otoriterian yang pengecut. Jadi, saya minta maaf mesti menganalisis watak seseorang yang di ujung kekuasaannya justru dia tidak percaya diri,” ungkap Rocky. Ada dua faktor dalam Golkar saat ini, yaitu faktor internal Golkar sendiri yang mungkin khawatir dengan elektabilitasnya yang tidak naik-naik, yang bisa berdampak pada para caleg untuk mendapatkan kursi pada pileg. Faktor kedua, Jokowi melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang paling mungkin dikendalikan setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden. “Iya, itu liciknya di situ tuh. Dia mengintai sebetulnya kader-kader Golkar yang masih berpotensi untuk diganti, diberantakkan. Dan dia melihat bahwa potensi perpecahan di Golkar memang terbuka tuh, karena memang ada faktor kelemahan penampilan publiknya Airlangga. Tetapi, faktor itu dieksploitasi,” ujar Rocky. Padahal, lanjut Rocky, kalau Airlangga tidak mampu, biarkan saja Golkar terima, itu urusan internal Golkar. Tetapi, urusan internal itu memang diintip oleh Jokowi sebagai peluang untuk mengambil alih Golkar. Kalau misalnya Airlangga baik-baik saja tidak ada soal, tapi kalau Airlangga kurang, tinggal adakan munas untuk mengganti Airlangga. Tetapi, supaya Airlangga tidak mampu lagi untuk fight back karena dia tetap masih punya faksi di situ, termasuk anak-anak muda, maka dia mesti diterdakwakan supaya berhenti sebagai pemimpin Golkar. “Jadi, Airlangga dihentikan bukan oleh munas, tapi oleh kasus korupsi yang absurd. Karena kasus ini sudah dua tahun lalu, dikeluarkan sekarang dalam upaya untuk menghalangi Airlangga. Di situ nggak fairnya. Kalau soal organisasi biar dia lakukan pemecatan pada Airlangga, bukan dijadikan sandera oleh Jokowi dengan kasus yang sudah pernah kita bahas,” ungkap Rocky. Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa Jokowi tidak memberantas korupsi, tapi justru menggunakan korupsi sebagai alat tukar tambah. Jadi, Jokowi mengumpankan orang untuk korupsi supaya bisa memanfaatkan ujungnya. Etika itu yang menunjukkan cara politik Mataram, cara politik Jawa yang seringkali penuh dendam. Diumpankan seseorang supaya bisa dihalangi sepenuhnya. “Kan orang yang begitu bengis kan, seorang yang sederhana tapi bengis. Itu maksudnya. Kesederhanaan itu di belakangnya ada kerakusan, di belakang kesederhanaan ada kebengisan, di belakang kesederhanaan ada manipulasi. Itu soalnya,” ungkap Rocky.(sof)
POPULER
