ALL CATEGORY
Membaca, Mengamati, dan Menulis
Oleh Muhammad Chirzin - Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Sebuah patung di Jepang dibangun dengan sebuah kedalaman makna, “Bobotmu ditentukan oleh seberapa banyak buku yang kau baca.” Berderet-deret buku menghiasai almari bapakku. Deret paling atas kitab-kitab tebal berbahasa Arab, Tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir Ibnu Katsir, kitab hadis Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Ihya` Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Deret kedua buku-buku berbahasa Indonesia, antara lain Capita Selekta karya Muhammad Natsir. Deret di bawahnya buku-buku beraneka tema, termasuk sejumlah buku karya Buya Hamka. Bapak selalui menuliskan tanggal mulai membaca buku pada halaman dalam sampul depan, dan tanggal selesai di halaman dalam sampul belakang. Betapa banyak orang yang berjasa mengajari saya membaca dan menulis. Mula-mula dengan membaca buku berbahasa Jawa, Gelis Pinter Maca (Cepat Pandai Membaca) yang memuat berbagai cerita, antara lain Kancil Nyolong Timun — Kancil mencuri timun. Berikutnya membaca buku bahasa Indonesia Bahasaku. Memasuki pendidikan tingkat menengah saya belajar bahasa Inggris dengan buku Berlitz School, dan bahasa Arab dengan buku Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah. Tumbuhlah kekaguman saya kepada guru kami KH Imam Zarkasyi yang telah menyusun sejumlah buku pelajaran untuk santri Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Selain buku Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah, beliau menulis buku Ilmu Tajwid, Pelajaran Fiqih, dan Pelajaran Aqa`id. Saya pun bertekad untuk menulis buku. Memperhatikan kebutuhan santri Gontor ketika itu, mula-mula saya menyusun buku Pelajaran Kaligrafi (1982), sebagai tanda terima kasih kepada guru kaligrafi di Pondok Pesantren Pabelan, Ustadz Subagyo, dan guru kaligrafi di Gontor Ustadz Rachmat Arifin. Berkat bimbingan mereka saya meraih hadiah penghargaan Juara Harapan Kedua Kaligrafi MTQ Nasional di Aceh (1982), Juara I Lomba Kaligrafi Nasional Menyambut Tahun Baru 1407 Hijriyah di Masjid Istiqlal Jakarta, dan Sepuluh Besar Terbaik dalam Perlombaan Kaligrafi ASEAN Brunei Darussalam (1986). Berikutnya saya menyusun buku English Course (1982). Atas amanat Pimpinan Pondok saya bersama Ustadz Mulyono Jamal dan Ustadz Ismail menyusun buku Pelajaran Berhitung (1982), lalu membukukan Pelajaran Mahfuzhat (1983) dan Tamrinul Qira`ah Al-Arabiyyah untuk santri Kelas 5 KMI (1983). Saya pun mengikuti Lomba Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa PTAI Nasional dan memperoleh penghargaan Juara Harapan III, diterbitkan oleh Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Depag RI berjudul Di Bawah Purnama Bulan Syawal (1984). Setelah berkonsultasi dengan Ustadz KH Imam Zarkasyi saya menyusun buku Petunjuk Sederhana Pembimbing Pelajar Cara Belajar (31 Desember 1983). Beliau pun memberikan kata pengantar, antara lain, bahwa tamatan Pondok Modern Gontor banyak yang berhasil dalam studi, karena mengetahui cara belajar yang baik, dan mempunyai kemauan untuk maju. Apa saja yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan santri adalah pendidikan. Mengakhiri masa nyantri di Gontor saya menulis risalah Sarjana Muda (BA) “Al-Jihad fi Sabilillah kamazhhar lil Iman — Jihad fi Sabilillah sebagai Manifestasi Iman.” Risalah tersebut saya kembangkan menjadi dua buku saku, Konsep dan Hikmah Akidah Islam (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), diterbitkan ulang dengan judul yang sama oleh penerbit Zaman, Jakarta, 2015, dan Jihad fi Sabilihah: Tinjauan Normartif, Historis, dan Prospektif (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997). Ketika kedua buku tersebut terbit bapak saya berpesan, “Niatkanlah menulis buku untuk menyebar ilmu.” Memulai karir sebagai Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga (1990) saya mengampu mata kuliah Tafsir Al-Quran dan Ulumul Quran, dan menempuh studi S2 di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, dan S3 pada Program yang sama. Terpesona oleh penguasaan ilmu-ilmu Al-Quran Ustadz M. Quraish Shihab, dan buku beliau, Membumikan Al-Quran (Bandung: Mizan, 1992), saya menyiapkan buku ajar, Al-Quran dan Ulumul Quran (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997). Tesis S2 saya pun terbit berjudul Pemikiran Tauhid Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir Surah Al-Ikhlash ((Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997). Usai promosi doktor (2003) disertasi saya masuk dalam seri penerbitan disertasi Litbang Kementerian Agama RI, Perbandingan Penafsiran Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb tentang Jihad dalam Al-Quran (2005), diterbitkan ulang berjudul Kontroversi Jihad Modernis vs Fundamentalis: Rasyid Ridha dan Sayyid Quthb (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). Hasil kajian kritis atas karya Ulil Absar-Abdalla, Luthfi As-Syaukani dan Abd Moqsith Ghazali, Metodologi Studi Al-Quran (Jakarta: Gramedia, 2009) terbit berjudul Fenomena Al-Quran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). Disusul buku 365 Renungan Harian Al-Quran (Bandung: Mizania, 2018), dan lain-lain. Lima dari buku-buku saya diterbitkan oleh Gramedia, Kearifan Al-Quran (Jakarta: Gramedia, 2011), Nur ala Nur: 10 Tema Utama Al-Quran (Jakarta: Gramedia, 2011), Kamus Pintar Al-Quran (Jakarta: Gramedia, 2011), Kearifan Semesta: Inspirasi untuk Kesuksesan dan Kebahagiaan (Jakarta: Gramedia, 2015), Tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma untuk Usia 12 Tahun ke Atas ((Jakarta: Gramedia-Kalil, 2017). Dua judul pertama terbit iulang di Kuala Lumpur atas kerja sama Gramedia dengan penerbit Malaysia Synergy Media (2012). Inspirasi yang memotivasi untuk menulis antara lain, “Kata terucap menguap, tulisan menetap” (pepatah Yunani), “Jika engkau tidak ingin dilupakan orang setelah meninggal dunia, tulislah sesuatu yang patut dibaca atau perbuatlah sesuatu yang patut diabadikan dalam tulisan” (Benjamin Franklin), “Menulislah; selama engkau tidak menulis, engkau akan hilang dari panggung peradaban, dan dari pusaran sejarah” (Pramoedya Ananta Toer). Entah berapa kali saya mengikuti pelatihan menulis. Pengalaman tersebut mengakumulasikan pengetahuan tentang seluk-beluk kepenulisan, termasuk kode etik jurnalistik, bahwa sebuah berita mesti menjawab lima W dan satu H: What, Who, When, Where dan How, yang ternyata bukan hanya untuk sebuah berita saja, tetapi juga kritik sosial, dan menyuarakan kebenaran. Informasi ilmiah akademik pun tidak terhindar dari menjawab lima W dan satu H. Banyak kiat dan nasihat bijak untuk dapat menulis. Antara lain, menulis ketika pikiran segar ibarat menempa besi ketika panas; menulislah di waktu hening; tulislah segera ide yang datang tiba-tiba; tulislah apa yang ada di pikiran; tugas penulis adalah menulis, dan tugas editor mengedit tulisan; seorang penulis harus lebih banyak membaca daripada menulis. “Saran saya kepada penulis pemula hanya satu kata: Menulislah!” (Robert Payne). Sebuah pesan dari Seno Gumira Ajidarma yang membesarkan hati para penulis, “Di antara seribu tulisan, pasti ada yang terbaik.” Sebagai guru saya memantas diri untuk diteladani dalam literasi. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun target menulis satu buku setiap semester dapat tercapai. Untuk itu saya populerkan semboyan, “Tiada hari tanpa menulis walau cuma sebaris”, “Menulis itu belajar, jadi sangat menyenangkan”, “Sehari selembar tulisan, setahun sebuah buku”, “Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan buku”, “Kita belajar berjalan dengan berjalan, kita belajar berenang dengan berenang, kita belajar menulis dengan menulis”, “Menulis dan menulis, sampai Tuhan memanggil untuk pulang.” Pekan lalu saya menulis “Takdir atau Ikhtiar?” http://fnn.co.id/post/takdir-atau-ikhtiarr, kemarin menulis “Kerancuan Argumen Khilafah” https://www.zonasatunews.com/terkini/muhammad-chirzin-kerancuan-argumen-khilafah/3/, dan hari ini menulis “Membudayakan Al-Quran sebagai Sumber Ilmu di Perguruan Tinggi” untuk sebuah seminar di UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) bulan depan, Insya Allah.
MUI Harus Serukan "Masiroh Kubro" Al Zaytun
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan HINGGA kini pemeriksaan kasus dugaan penodaan agama pimpinan Ma\'had Al Zaytun Panji Gumilang alias Abu Toto masih berjalan. Tetapi terkesan lamban dan sangat hati-hati untuk tidak menyebut istimewa. Jarang kasus yang mendapat perhatian publik apalagi menyangkut penodaan agama sangat bertele-tele seperti ini. MUI yang menjadi lembaga kompeten pemberi fatwa keagamaan justru menjadi sasaran dari perlawanan Panji Gumilang. Di tengah proses pidana yang sedang dijalankan oleh pihak Kepolisian, Panji Gumilang \"bermain hukum\" dengan melakukan gugatan perdata terhadap Wakil Ketua Umum MUI DR H Anwar Abbas dan MUI sendiri. Kasus gugatan ini sudah mulai masuk tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuntutan ganti kerugian materiel berupa satu rupiah dan kerugian imateriel satu trilyun rupiah. Dilihat dari materi gugatan nampaknya ringan dan mudah untuk mematahkan. Masalahnya Panji Gumilang sedang bermain politik melalui hukum. MUI pun harus menjawab permainan ini dengan dua hal pertama, jawaban eksepsional bahwa masalah ini bukan kompetensi peradilan perdata. Kedua, lakukan gugatan rekonpensi (gugat balik) dengan menuntut ganti kerugian materiel sepuluh rupiah dan immateriel sepuluh trilyun rupiah. Ulah Panji Gumilang dinilai telah merugikan umat Islam. Mengingat arogansi yang luar dari biasa Panji Gumilang baik karena merasa berkuasa sebagai \"kepala negara\" maupun mendapat \"back up\" dari banyak pejabat negara, maka perlawanan untuk meruntuhkan arogansi dan kegilaannya harus dilakukan dengan serius dan \"all out\". Panji Gumilang Menantang publik khususnys umat Islam dengan mengundang anak DN Aidit tokoh PKI dan Conni alumni Tel Aviv serta Monique aktivis Zionis ke acara di Ma\'had Al Zaytun. Eforia kemenangan ditampilkan dalam membingkai kejahatan. Umat Islam dipandang mudah untuk dipermainkan. Panji Gumilang harus dilawan keras oleh umat Islam bersama MUI. Ketika Panji Gumilang bermain politik dengan \"main gertak\" hendaknya MUI sebagai lembaga resmi yang diakui negara tidak boleh kalah apalagi harus diinjak-injak dan dilecehkan. Hayo siapkan komando MUI untuk menginstruksikan seluruh umat agar melakukan \"masiroh kubro\" atau demonstrasi besar-besaran mengepung Ma\'had Al Zaytun. Umat akan siap berjihad bersama MUI. Berhala Panji Gumilang harus secepatnya dihancurkan berkeping-keping. Perusak akidah dan syari\'at itu tidak boleh dibiarkan. Bila hukum dianggap mainan dan tidak berdaya menghadapi arogansinya, maka umat Islam berhak untuk menentukan langkah dengan caranya sendiri. Tentu untuk menjaga wibawa agama dan moral bangsa. Panji Gumilang adalah penghianat agama dan bangsa. Merusak tatanan dan kerukunan dengan menafsirkan keberagamaan menurut hawa nafsunya sendiri. Jika sikap seperti ini tidak ditindak dengan konsisten oleh negara, maka penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas akibatnya. Panji dinilai telah mengusik keyakinan keagamaan umat Islam. Tentu umat Islam siap mengorbankan harta, tenaga bahkan nyawa dalam berjuang untuk membela agamanya. Dahulu saat pembahasan RUU HIP yang \"berbau komunis\" MUI telah bersiap memimpin \"masiroh kubro\" untuk mengantisipasi bahaya RUU HIP jika sampai diundangkan. Kini melawan \"kekuatan besar\" yang diperankan oleh Panji Gumilang dan Al Zaytun, maka jangan dikesampingkan langkah MUI untuk menginstruksikan kepada umat Islam agar melakukan \"masiroh kubro\"--demonstrasi besar-besaran melawan \"negara dalam negara\" Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang. Umat Islam dalam posisi menunggu sikap dan langkah MUI selanjutnya. Ormas dan lembaga keumatan tentu siap untuk berada di belakangnya. Semoga aparat penegak hukum dapat bergerak lebih cepat. Agar tidak timbul praduga buruk \"melindungi kejahatan\" khususnya dalam pandangan umat Islam. Panji Gumilang tidak perlu diistimewakan. Tidak perlu diistimewakan. Bandung, 28 Juli 2023.
Prihatin Golkar
Oleh: Ady Amar - Kolumnis_. PARTAI Golkar masuk dalam radar yang mesti dibegal, dan itu dengan pergantian ketua umumnya, Airlangga Hartarto. Dimungkinkan lewat Munaslub. Sepertinya begal partai ini jadi andalan rezim dalam menempatkan partai politik dalam ketiak kekuasaan. Membegal Golkar seperti memakai-mengulang skenario saat membegal PPP dengan mencopot ketua umumnya, Suharso Monoarfa, itu memang tampak lebih efektif, tidak bertele-tele memakan waktu panjang, yang itu belum tentu berhasil. Agar tak menimbulkan riak perlawanan, maka jabatan Suharso Monoarfa sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, tetap dipertahankan. Maka, menggusurnya cukup lewat forum Mukernas, September 2022, itu berjalan mulus. Diangkatlah orang kepercayaan Presiden Jokowi, Muhamad Mardiono, sebagai Plt Ketua Umum PPP. Tak muncul sedikit pun perlawanan _stakeholder_ PPP. Semua seperti bisa menerima keadaan saat \"Ka\'bah\" itu dirubuhkan marwahnya, tanpa ada yang bisa membelanya. Semua pengurus partai dari pusat sampai daerah diam membisu, bengong seperti saat petir menyambar. Begal PPP bisa dikatakan sukses sebenarnya. Beda saat membegal Partai Demokrat, lewat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, itu memerlukan waktu panjang. Skenario seperti dibuat dadakan, sehingga yang muncul perang internal antara KSP Moeldoko versus Menkumham Yasonna H. Laoly. Bertele-tele dan Moeldoko kalah di semua tingkat pengadilan. Kasus begal Demokrat masih menunggu putusan MA, itu lantaran Moeldoko pantang menyerah dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Rasanya juga akan keok, dan yang sah sebagai Ketua Umum Demokrat tetaplah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Begal Demokrat bisa dikatakan gagal segagalnya. Mari fokus pada upaya begal Partai Golkar. Jika saja membegal Golkar itu tetap dilakukan, pastilah tidak semudah membegal PPP. Sedikit lebih rumit. Akan ada perlawanan internal muncul yang berharap tidak perlu ada Munaslub, memilih konsentrasi menghadapi Pemilu 2024. Sedang yang menghendaki menggusur Ketua Umum Airlangga Hartarto juga sebanding, ditambah pasokan energi istana yang ingin menggusurnya, itu punya nilai tambah kekuatan tersendiri. Adalah Ketua Dewan Penasihat Golkar Luhut Binsar Panjaitan-lah yang bisa disebut orang di balik layar menggusur Airlangga Hartarto. Memakai beberapa senior Golkar untuk memanaskan suasana di internal Golkar untuk adanya Munaslub. Luhut memang terang-terangan di ruang terbuka menyatakan diri siap menjadi Ketua Umum Golkar. Keinginan Luhut, lebih tepat manuver Luhut, itu bukan semata untuk membesarkan Golkar, tapi lebih bersifat politis pragmatis \"mengamankan\" Golkar untuk tidak dibawa mendukung capres yang tidak \"direstui\" istana, dan itu Anies Baswedan. Langkah Luhut ini lebih pada membonsai Golkar untuk tetap dalam kendali istana. Maka, membaca kesiapan Luhut untuk menjadi ketua umum Golkar dicukupkan saja pada tataran guna menghadang Anies Baswedan mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tidak perlu melihatnya pasca Pilpres, itu terlalu jauh. Manuver Luhut itu lebih mudah bersambut, karena ia politisi senior yang punya jabatan prestis meski jabatannya itu bukan pengambil keputusan, tapi tetap saja ia lebih leluasa memainkan bidak-bidaknya melawan _vis a vis_ faksi di internal Golkar di pihak lain, yang itu menolak manuvernya. Sepertinya akan ada perlawanan seimbang, yang sulit diprediksi siapa pemenang dalam pertarungan di elite Golkar itu. Siapa pun pemenangnya, itu akan berdampak pada soliditas Partai Golkar. Dimunculkan pula nama-nama lain yang jika tidak Luhut yang sebagai ketua umum, maka nama Bambang Soesatyo--saat ini Ketua MPR RI--meski Bambang belum jelas-jelas menyatakan kesediaannya. Tapi ada satu lagi pembantu Presiden Jokowi, yang memang selalu pasang badan, Bahlil Lahadalia--Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal--yang menawarkan diri siap menjadi Ketua Umum Golkar. Bahlil yang bertubuh kecil mungil, ini memang lincah bak kancil, tapi tidak dalam kisah \"Kancil Mencuri Timun\", tapi mencuri perhatian dalam memenuhi hasrat Jokowi. Bahlil pandai membaca arah angin. Tidak perlu apa yang diutarakannya itu jadi kenyataan. Terpenting buatnya, ia pasang badan dengan keinginan Jokowi dalam \"menyelamatkan\" Golkar untuk tetap pada jalur keinginan istana. Bahlil sadar betul bahwa perannya meramaikan gonjang-ganjing begal Golkar, itu sekadar peran pembantu. Tapi itu pastilah cukup bisa menyenangkan Sang Bos, Jokowi. Pastinya Itu punya tambahan nilai plus tersendiri buatnya. Kita akan lihat setidaknya dalam pekan depan \"perang\" faksi di Golkar akan dimenangkan pihak mana, dan itu akan menentukan konstelasi politik nasional menuju Pilpres 2024. Sungguh prihatin melihat Partai Golkar, yang bisa bernasib seperti PPP, atau muncul seperti Partai Demokrat yang berani melawan begal istana dengan gagah berani. Sepertinya memang cuma ada dua pilihan kemungkinan yang tersedia bagi Partai Golkar. Belum tersedia pilihan lain, meski semua dalam politik serba dimungkinkan.**
Aktivis ‘98 Mengingatkan Budiman Soal Tragedi Masa Lalu
Jakarta, FNN - Puluhan aktivis ‘98 yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) mengingatkan politikus Budiman Sujatmiko untuk mengenang kembali tragedi masa lalu.\"Budiman merasakan sendiri dinginnya sel penjara, ketika panas kami merasa kegerahan, kami setiap malam dikerubutin nyamuk,\" kata Sekjen Partai Rakyat Demokratik (PRD) periode 1996 – 2002 Petrus H. Hariyanto saat jumpa pers di Jakarta, Kamis.Petrus merupakan Sekjen di saat Budiman dipercaya sebagai ketua PRD. Mereka bersama sejumlah aktivis mendirikan PRD pada 22 Juli 1996.\"27 tahun lalu, Budiman Sujatmiko sebagai Ketua Umum dan saya sebagai sekjen, kami mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik, saat kekuasaan Soeharto berdiri kokoh. Mendirikan partai politik saat itu adalah tindak pidana dan mempunyai konsekuensi ganjaran hukuman,\" ungkapnya.Petrus juga menyesalkan pertemuan Budiman dengan Prabowo Subianto. Prabowo bagi aktivis 98 dianggap sebagai tokoh yang masih menyisakan luka di masa lalu.\"Budiman justru mendatangi Prabowo. Budiman adalah simbol dari aktivis perlawanan masa Orde Baru yang menjatuhkan kediktatoran Soeharto,\" katanya menegaskan.Bahkan kata dia, Budiman di beberapa media menyatakan ingin mewakafkan diri untuk persatuan kaum nasionalis. Prabowo menurut Budiman, adalah tokoh yang mampu menyatukan kaum nasionalis.\"Kami ingin mengatakan kepada Budiman dalam forum ini, kami juga mewakafkan diri, tetap berjuang untuk mengungkap kasus penculikan, yang harus bertanggung jawab adalah Prabowo,\" katanya menegaskan.Bahkan Budiman juga mengatakan untuk tidak perlu lagi membebani Prabowo dengan masa lalu, karena masa lalu adalah masa lalu.\"Keluarga korban penculikan mengatakan kenapa Budiman menyatakan bahwa kita tidak perlu lagi mempersoalkan kasus penculikan, tidak mempersoalkan lagi pelanggaran yang dilakukan Prabowo,\" ungkapnya.Menurut dia, fakta sejarah Prabowo terlibat dalam kasus penculikan, bahkan Prabowo telah dipecat dari ABRI.Sementara itu, mantan aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Lilik Hastuti mengatakan para aktivis di masa lalu, direpresi dan dituduh komunis pasca 27 juli 1996.\"Itu adalah fakta sejarah, bukan fiksi. Masa lalu yang penuh darah, air mata dan pengorbanan ini yang harus diingat. Jangan diabaikan, apalagi dilupakan. Para mantan aktivis yang jadi figur di berbagai partai politik saat ini lahir dari pengorbanan kawan-kawannya,\" katanya menegaskan.Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), ada 13 orang yang belum kembali hingga hari ini. Empat di antaranya adalah para aktivis PRD, yakni Wiji Thukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat. Sementara Gilang ditemukan meninggal di hutan di Magetan pada 23 Mei 1998.Pada Oktober 2009, DPR telah membuat empat rekomendasi untuk Presiden RI terkait penyelesaian kasus penghilangan paksa 1997-1998. Pertama, merekomendasikan Presiden RI membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kedua, merekomendasikan Presiden RI serta institusi pemerintah dan pihak terkait untuk mencari 13 orang aktivis yang masih hilang.Ketiga, merekomendasikan pemerintah merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Keempat, merekomendasikan pemerintah meratifikasi konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.Perkembangan terkini, kasus penghilangan paksa 1997/1998 telah mendapatkan pengakuan dari Presiden Republik Indonesia pada 11 Januari 2023. Hal itu didasari atas rekomendasi Tim penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat (PPHAM) atas kebijakan presiden melalui Keppres No. 17/2022.Namun demikian, perjuangan keluarga korban masih panjang untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan rekomendasi DPR RI 2009 tersebut.Menurut Sekjen IKOHI Zaenal Mutaqien, para keluarga korban orang hilang dan korban HAM lainnya meskipun menerima reparasi, tapi tetap menuntut penyelesaian yudisial oleh negara.“Jadi tidak benar keluarga korban HAM tidak menghendaki penyelesaian yudisial. Dan penyelesaian yudisial akan sulit dilakukan bila negeri ini akan dipimpin oleh pelaku kejahatan HAM masa lalu,” katanya menegaskan.(ida/ANTARA)
Terkait Korupsi BTS, Hakim Menolak Eksepsi Irwan Hermawan dan Kawan-kawan
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan terkait dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G.\"Mengadili, menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya,\" ujar Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.Selain eksepsi Irwan, majelis hakim juga menolak nota keberatan dua terdakwa lainnya, yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak dan Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali.Majelis hakim berkesimpulan keberatan atau eksepsi yang diajukan penasihat hukum para terdakwa tidak berdasar hukum.Menurut majelis, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa.“Begitu pula dengan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, telah pula termuat dan termaktub dalam dakwaan penuntut umum secara formil dan materiil,” kata hakim.Atas tidak diterimanya eksepsi tersebut, maka majelis hakim memerintahkan kepada JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama ketiga terdakwa itu.Irwan, Galumbang, dan Mukti bersama-sama dengan terdakwa lainnya didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,51 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020–2022.Sejumlah pihak yang mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu mantan Menteri Kominfo Johnny Plate yang menerima uang sebesar Rp17.848.308.000.Kemudian, Direktur Utama BAKTI dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anang Achmad Latif menerima uang Rp5 miliar dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400.Selanjutnya, Komisaris PT Solitechmedia Synergy Irwan Hermawan menerima Rp119 miliar; Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama menerima Rp500 juta; dan Direktur PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS.Lebih lanjut, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490; Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955;dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600.(ida/ANTARA)
Mantan Mendag Lutfi Kembali Dipanggil Kejagung sebagai Saksi Perkara CPO
Jakarta, FNN - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memanggil mantan menteri perdagangan Muhammad Lutfi untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, dengan tersangka tiga korporasi.\"Pemanggilan dijadwalkan penyidik pada Selasa, tanggal 1 Agustus 2023,\" kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis.Lutfi sebelumnya pernah diperiksa pada tanggal 21 Juni 2022 selama 12 jam untuk perkara serupa dengan tersangka berbeda.Saat itu, Lutfi diperiksa untuk lima tersangka yang kini telah berstatus terpidana dan dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu lima hingga delapan tahun.Kelima terpidana itu ialah mantan direktur jenderal (dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indra Sari Wisnu Wardhana, Anggota Tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley M.A., dan General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.Sebelum pemeriksaan Lutfi pada Selasa (1/8), jaksa penyidik telah meminta keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (24/7).Airlangga diperiksa selama 12 jam sebagai saksi guna membuat terang perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya pada industri kelapa sawit, termasuk minyak goreng, periode Januari-April 2022.Terkait pemanggilan ulang terhadap Airlangga Hartarto itu, Ketut mengatakan ada kemungkinan dia dipanggil lagi apabila penyidik memerlukan keterangan lebih lanjut.\"Untuk AH (Airlangga Hartarto), kemungkinan dipanggil lagi kalau penyidik masih membutuhkan keterangan beliau untuk pendalaman,\" ujarnya.Penyidik Jampidsus juga telah memeriksa Kepala Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Perekonomian Musdalifah Machmud sebagai saksi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.(ida/ANTARA)
Jokowi: Isu munaslub Golkar Tidak Ada Hubungannya Dengan Pemerintah
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan isu yang sedang berhembus mengenai Munaslub Partai Golkar adalah urusan internal partai berlambang beringin itu dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah.“Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.Jokowi mengatakan jika ada pihak-pihak yang berkeinginan untuk mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna menggantikan ketua umum Partai Golkar yang sedang menjabat, itu adalah urusan masing-masing. Saat ini, Patai Golkar dipimpin ketua umum Airlangga Hartarto yang juga menjadi bakal calon presiden Pemilu 2024 dari partai tersebut.“Kalau Pak Luhut (Luhut Panjaitan), Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), ada Pak Bamsoet (Bambang Soesatyo) punya keinginan itu urusan beliau-beliau. Bukan urusan kita. Urusan internal Golkar,” ujar Jokowi.Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, arah politik Partai Golkar saat ini tidak jelas. Padahal, waktu pendaftaran bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menyisakan waktu tiga bulan lagi yakni pada Oktober 2023.\"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian. Memimpin (sebagai) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14 persen naik,\" ujar Lawrence TP Siburian di Jakarta, Selasa (12/7).Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7).(ida/ANTARA)
PDIP Optimistis Pertemuan Puan-Muhaimin-Airlangga Menghasilkan Kesepakatan
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah optimistis pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Kamis ini akan menghasilkan kesepakatan penting.\"Pertemuan Mbak Puan dengan Bapak Airlangga dan Gus Muhaimin nanti optimis dapat melahirkan kesepakatan-kesepakatan penting, meskipun tidak semua kesepakatan itu nantinya bisa kami sampaikan seluruhnya kepada publik,\" kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Kesepakatan tersebut akan dirumuskan dari niat yang baik untuk menjaga stabilitas politik guna menjamin kelangsungan pembangunan nasional dan memperkuat kepemimpinan nasional ke depan.Said juga berharap Partai Golkar dan PKB dapat melanjutkan kerja sama politik bersama PDIP usai melangsungkan pertemuan dengan Puan Maharani.\"Sejujurnya kami berharap Golkar dan PKB bisa melanjutkan kerja sama politik bersama PDI Perjuangan ke depan,\" ucapnya.Menurutnya, PDIP telah bersama-sama Partai Golkar dan PKB selama hampir 10 tahun di dalam pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.Dia menyebut hubungan tersebut terjalin nyaman, sangat baik, dan saling memahami posisi masing-masing.\"Bahkan kerja sama antara PDI Perjuangan dan Golkar, PKB juga hampir 10 tahun terakhir ikut memperkuat kepemimpinan Mbak Puan selaku Ketua DPR RI. Bapak Lodewijk (Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus) dan Gus Muhaimin saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI,\" tuturnya.Said menilai pula kecocokan PDI Perjuangan bersama Partai Golkar dan PKB mudah terbangun lantaran adanya kedekatan kultural antara basis tokoh-tokoh penting dari ketiga partai tersebut.Bahkan, tambah dia, hubungan tokoh-tokoh ketiga partai politik itu melampaui hubungan politik bagi-bagi kursi kekuasaan.\"Oleh sebab itu, sangatlah wajar jika Mbak Puan menganggap arti strategik untuk melanjutkan kerja sama politik antara PDI Perjuangan dengan Golkar dan PKB,\" ujar dia.Sebelumnya, Said Abdullah mengatakan rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan dilangsungkan pada Kamis pukul 15.00 WIB di kediaman Airlangga Hartarto, Jalan Tirtayasa Raya, Kebayoran Baru.\"Pukul 15.00 WIB sama Airlangga di Tirtayasa,\" kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia mengatakan bahwa Puan akan menemui Airlangga setelah terlebih dahulu melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar pada pukul 12.00 WIB di kediaman Muhaimin, Komplek Widya Chandra, Jakarta.(ida/ANTARA)
KPU Jabar Mengungkap Temuan 22 Bakal Caleg Ganda
Bandung, FNN - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat mengungkapkan temuan sebanyak 22 orang bakal calon anggota legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024 yang terdaftar ganda.Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jawa Barat Endun Abdul Haq mengatakan kegandaan bakal caleg tersebut terbagi secara merata antara ganda internal dan ganda eksternal.\"Jadi, masih ditemukan ada 12 bakal caleg yang ganda internal, kemudian ada 10 bakal caleg yang ganda eksternal. Nah, ini harus ditindaklanjuti oleh partai politik,\" kata Endun saat dihubungi ANTARA di Bandung, Kamis.Endun menjelaskan 12 bakal caleg ganda internal adalah bakal caleg yang diusung oleh satu partai, akan tetapi dengan daerah pemilihan lebih dari satu. Sementara 10 bakal caleg ganda eksternal adalah bakal caleg yang dicalonkan oleh lebih dari satu partai.\"Nah ini harus ditindaklanjuti oleh partai politik dengan menganalisis dan membuat surat pernyataan terkait bakal caleg yang bersangkutan,\" kata Endun.Untuk bakal caleg ganda internal, Endun menjelaskan parpol harus memilih calon tersebut akan ditempatkan pada daerah pemilihan mana dan itu disampaikan dalam surat pernyataan yang diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).Sementara untuk bakal caleg ganda eksternal, parpol harus membuat surat pernyataan yang menerangkan calon tersebut adalah utusannya.Namun, Endun juga mengatakan ada kemungkinan dua parpol yang mencalonkan bakal caleg bersangkutan sama-sama membuat pernyataan.\"Jika keduanya mengklaim, si calonnya yang akan kami panggil untuk diklarifikasi. Mengapa partai A mengaku Anda utusannya, partai B juga sama, yang mana sebetulnya? Jadi ada klarifikasi,\" ucapnya.KPU Jawa Barat, tambah Endun, memberikan batas waktu kepada partai politik untuk menindaklanjuti temuan bakal caleg ganda ini sampai tanggal 29 Juli 2023.\"Sejauh ini ada yang sudah upload di Silon dan ditunggu nanti sampai tanggal 29 Juli 2023 untuk kami klarifikasi lagi sampai tanggal 6 Agustus 2023. Untuk dirancang menjadi daftar calon sementara (DCS) dan dimulainya masa pencermatan oleh parpol atas rancangan DCS tersebut,\" tuturnya.Saat ini tahapan Pemilu 2024 sedang memasuki verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan pada bakal calon anggota legislatif pada 10 Juli 2023 sampai 6 Agustus 2023. Pada tanggal 6 sampai 11 Agustus 2023 masuk tahap pencermatan DCS oleh partai politik.Setelah pencermatan DCS tersebut, proses dilanjutkan dengan penyusunan dan penetapan DCS pada 12-18 Agustus, kemudian pengumuman DCS pada 19-23 Agustus, yang dilanjutkan dengan tahap masukan dan tanggapan dari masyarakat atas DCS pada 19-28 Agustus 2023.Setelah itu akan masuk tahap pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota oleh parpol pada 14-20 September 2023.(ida/ANTARA)
Mahfuz Sidik: Politik Jalan Tengah Jadi Solusi Minimalkan Potensi Polarisasi Yang Kebablasan di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Politik jalan tengah bisa menjadi solusi bagi para calon presiden (capres) yang akan mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya potensi polarisasi kebablasan dan dampak yang berkepanjangan, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017. Pernyataan tersebut di sampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Mahfuz Sidik saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Politik Jalan Tengah: Menjawab Ancaman Polarisasi pada Pilpres 2024\', Rabu (26/7/2023). \"Saya kira ini warning yang kita sampaikan, kita menjaga betul supaya tidak terjadi lagi polarisasi kebablasan. Karena yang mendapatkan kerugian terbesar dari pembelahan ini, bukan calon presiden, tetapi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia,\" kata Mahfuz Sidik. Dalam diskusi yang dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dan Mubaligh Nasional Haekal Hassan ini, Mahfuz menegaskan, bahwa polarisasi politik ini menciptakan implikasi yang panjang. \"Jadi pemilunya sudah selesai, ternyata pembelahan di masyarakatnya nggak selesai-selesai, residunya masih panjang,\" katanya. Menurut Mahfuz, potensi polarisasi kebablasan bisa terjadi pada Pilpres yang diikuti dua atau lebih pasangan calon. Jika capres lebih dari dua, maka potensi polarisasi kebablasan terjadi pada putaran kedua. \"Masih ada benih yang kelihatannya terus disiram, sumbunya akan merebak di putaran kedua Pilpres. Itu artinya ada sekitar 100 hari, waktu yang bisa digunakan dan dikelola oleh kekuatan-kekuatan politik untuk mengarahkan kepada polarisasi kebablasan. Ini sangat mungkin terjadi,\" ujarnya. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dan memperkuat narasi kebangsaan di tengah masyarakat, sehingga kepentingan nasional tidak dikalahkan oleh kepentingan politik praktis. \"Agustus adalah momen terbaik bagi pemerintah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan kepentingan kolektif kita sebagai satu bangsa. Presiden Jokowi (Joko Widodo) secara khusus bisa menghighlight pesan-pesan tersebut,\" katanya. Sekjen Partai Gelora ini mengingatkan adanya pola sama dan terus berulang yang digunakan dari tahun ke tahun. Dimana mereka yang menginginkan polarisasi kebablasan akan mengolah sedemikian rupa agar menjadi sebuah isu. \"Khusus September dan Oktober biasanya akan muncul lagi isu PKI. Lalu, nanti awal tahun ada Imlek, dan secara teknis akan membawa sentimen kepada agama Khonghucu dan anti China,\" katanya. Mahfuz berharap agar lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan memfaslitasi dialog-dialog kebangsaan dengan para capres dalam upaya meminimalkan terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat. \"Dengan dialog ini kita berharap dapat membangun jembatan-jembatan yang baik. Kerasnya perbedaan, karena memang tidak ada jembatan, tidak ada komunikasi di tiap-tiap yang berbeda. Saya kira politik jalan tengahnya adalah memperbanyak jembatan-jembatan dari perbedaan yang ada,\" pungkasnya. Wirausahawan Politik Sementara itu, Direktur Esekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, polarisasi sebenarnya sesuatu yang sehat dan alami, karena apabila tidak ada partai politik dan capres yang berbeda, masyarakat tidak punya pilihan. \"Cuman yang harus kita hindari adalah polarisasi yang membelah. Kalau enggak saya mereka, kalau enggak mereka saya, kalau saya menang mereka kalah, kalau mereka menang, saya yang kalah. Kompetisi politik dianggap sebagai bagian dari pertarungan hidup mati, itu polarisasi yang harus kita hindari,\" kata Djayadi. Menurut Djayadi, polarisasi seperti ini dalam politik dinilai sebagai polarisasi yang tidak sehat atau pernicious severe polarization, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai polarisasi kebablasan. Polarisasi kebablasan itu membelah masyarakat menjadi dua. \"Di Indonesia sumbernya banyak, selain perbedaan ideologi, ada juga keterikatan dengan pemimpin, etnis, agama, kesenjangan ekonomi dan sebagainya yang bisa menjadi sumber polarisasi yang sifatnya kebablasan,\" ungkapnya. Namun, polarisasi kebablasan itu tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada political entepreneur atau wirausahawan politik yang akan menggunakan mereka, termasuk di Pilpres 2024. \"Lanskap politik Indonesia menjelang Pemilu 2024, baik itu calonnya dua atau tiga, apalagi empat, berdasarkan data perhitungan kami. Polarisasi yang sifatnya kebablasan itu tidak akan menguntungkan atau menjadi faktor salah satu kandidat atau beberapa kandidat yang menggunakannya untuk memenangkan pertarungan,\" katanya. Atas dasar itu, Direktur Eksekutif LSI ini meminta para capres yang ingin memenangi pertarungan di Pilpres 2024, sebaiknya menghindari polarisasi yang sifatnya kebablasan, demi kepentingan elektoral mereka sendiri dan kepentingan normatif kebangsaan kita ke depan. Politik Jalan Tengah Sedangkan Mubaligh nasional Haekal Hassan menilai pemerintah harus bertanggungjawab terhadap terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat ini, karena rakyat tidak bisa dituntut tanggungjawab. Pemerintah, lanjutnya, bisa membuat undang-undang yang bisa menjerat orang-orang yang melakukan polarisasi baik di internal pemerintah atau di luar pemerintahan demi kepentingan NKRI. \"Panggilan kampret itu kita tahu awalnya dari mana. Saya sempat kritik temen-teman ketika ada balasan panggilan cebong. Lalu, muncul lagi kadrun akan sampai kapan terus terjadi, kalau tidak ada tindakan yang cukup. Saya minta pemerintah juga tidak memelihara, kalau perlu buat undang-undang untuk menjeratnya. Ini demi NKRI,\" kata Haekal Hasan. Babe Haekal, sapaan akrab Haekal Hasan mengaku telah berdakwah ke 1.000an masjid dan tempat sejak 2019 lalu, untuk memberikan penyadaran kepada umat mengenai bahaya polarisasi, yang bisa mengancam keuntuhan dan persatuan bangsa. \"Satu bulan saya berbicara di 90-100 titik sejak 2019, kira-kira sudah 1.000an masjid dan tempat saya berdakwah, dan alhamdulillah Tuhan kasih kesehatan kepada saya. Ini nggak ada yang nyuruh, apalagi dibayar, ini bagian dari kontribusi saya agar Indonesia tidak pecah,\" katanya. Ia mengatakan, politik jalan tengah yang digagas Partai Gelora perlu mendapatkan dukungan dari umat dan publik secara luas. \"Politik jalan tengah merupakan politik yang baik dan Gelora sebagai salah satu pelopornya,\" ujar Babe Haekal. Karena itu, Babe Haekal mengkritik Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang tidak mendukung politik jalan tengah yang digagas oleh Prabowo. \"Ucapan Pak Prabowo yang mengatakan, semua adalah putra-putra terbaik bangsa nggak dibalas oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sangat disayangkan. Padahal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu maknanya persatuan, narasi politik jalan tengah,\" katanya. Menurut Babe Haekal, politik jalan tengah yang dilakukan Prabowo harus diikuti kandadit lain, karena menjadi ajang pemersatu bangsa. \"Wajar kalau Pak prabowo berpikir demikrian, karena pak Prabowo adalah orang yang sudah selesai dengan dunianya. Kekayaan apa yang tidak beliau miliki, kebebasan, pangkat, jabatan seperti apa semua sudah dimiliki, termasuk positioning di masyarakat. Beliau adalah orang yang betul-betul selesai dengan dunianya. Beliau hanya berpikir untuk bangsa dan negara,\" jelasnya. Babe Haekal berharap agar kandidat lain juga berpikir seperti Prabowo, yakni selesai dengan urusan dirinya sendiri, serta berpikir hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, Babe Haekal membantah apa yang disampaikan itu, bentuk dukungannya kepada Prabowo. \"Mohon maaf bukan saya mendukung Prabowo. Saya menilai dari sisi normal dan wajar saja. Jadi yuk, politik jalan tengah adalah solusi yang tepat untuk NKRI harga mati dan untuk berlakunya lagi Pancaila dan UUD 1945 yang murni dan konsekuen,\" pungkasnya. (Ida)
POPULER
