ALL CATEGORY
Jokowi Dimakzulkan, Parpol-Parpol Menang Banyak
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MERUPAKAN pandangan yang keliru jika menyatakan bahwa gerakan makzulkan Jokowi itu bertentangan dengan peran partai-partai politik yang sedang menyiapkan diri untuk Pemilu khususnya Pemilu Presiden. Sesungguhnya makzulnya Jokowi sangat menguntungkan partai-partai politik. Makzulkan Jokowi adalah gerakan untuk membebaskan partai-partai dari sandera permainan Jokowi bersama \"inner circle\" nya. Makzulnya Jokowi menguntungkan PDIP karena semua tahu kini PDIP sedang tidak akur dengan Jokowi. Jokowi adalah petugas partai yang tidak patuh, mahir berpura-pura di depan tetapi di belakang berjalan semaunya. Ketika PDIP mencanangkan Puan Maharani sebagai Bacapres, Jokowi bergerak menjagokan Ganjar Pranowo. Megawati tentu tidak suka dan terluka. Saat Megawati mendukung Ganjar Pranowo, maka Jokowi berpaling kepada Prabowo Subianto. Meski Jokowi masih berwajah kemungkinan akan mendukung Ganjar Pranowo tetapi wajah ini tidak dipercayai Megawati sepenuhnya. Istana Jokowi memang penuh jebakan dan jampi-jampi. Tidak jelas dukungan dan pemihakan. Jokowi bagi PDIP adalah dilema. Makzul Jokowi akan membuat PDIP merdeka dan leluasa menuju Pemilu. Lengser Jokowi tentu menguntungkan Koalisi Indonesia Bangkit (KIB). Saat ini Golkar diobrak abrik dan PAN-PPP hanya bisa melompat lompat. Semua partai tersebut akan bebas dari penyanderaan jika Jokowi berhasil dimakzulkan. Jokowi memainkan hukum untuk kepentingan politik. Publik membaca bahwa KPK dan Kejagung dapat memilih kasus sesuai arahan atau keperluan. Yang sudah pasti beruntung adalah Koalisi Perubahan. Partai Nasdem, PKS dan Demokrat akan bebas dari beribu-ribu upaya Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Langkah Jokowi yang mengacaukan Partai Demokrat dan Partai Nasdem harus digagalkan. Artinya makzul sebelum 2024 adalah pilihan terbaik. Ketiga partai selayaknya untuk mendukung agenda pemakzulan ini. Bagaimana dengan Gerindra dan PKB? Makzulnya Jokowi juga menguntungkan keduanya. Keburukan Gerindra di depan rakyat adalah kesan Prabowo menjadi pengemis untuk dukungan Jokowi. Saat Jokowi mulai ditinggalkan, maka bersandar pada Jokowi adalah kartu mati. Prabowo dan Gerindra yang sudah terlanjur merapat sulit keluar. Hanya satu jalan yaitu Jokowi lengser atau dimakzulkan. PKB turut lepas dari penyanderaan kasus. Gerakan pemakzulan Jokowi bukan saja menjadi aspirasi dari rakyat yang sudah bosan dengan pola dan permainan rezim, akan tetapi juga menguntungkan dan menolong partai-partai politik. Ini merupakan \"blessing in disguise\" sekaligus keunikan yang terjadi di penghujung masa jabatan Presiden Jokowi. Bagi DPR dan MPR dengan adanya aspirasi desakan \"Makzulkan Jokowi\" melalui Petisi 100 yang lalu tentu dimudahkan untuk mendasari pemakzulan. Apa yang menjadi alasan dari Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat untuk pemakzulan Presiden Jokowi dapat didalami secara seksama. Ada KKN, pelanggaran HAM, perbuatan tercela, penghianatan negara dan lainnya. Desakan agar Jokowi mundur atau dimundurkan sangat beralasan hukum dan politik, karenanya dapat dilakukan dengan segera. Hal ini berkaitan dengan Pemilu 2024 yang semakin dekat. Demi kepentingan rakyat, maka partai-partai politik harus segera berbuat. Makzulkan Jokowi. Ini akan menjadi perbuatan dan perjuangan yang sangat bermanfaat baik bagi rakyat maupun bagi partai-partai politik itu sendiri. Slogan bangsa demi kebaikan bersama : \"Pemilu tanpa Jokowi\". Bandung, 29 Juli 2023.
Bagi Rakyat Perubahan adalah Kedaulatan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Tuhan telah memberi sinyal, terbukti penguasa saling menjegal, menebar intimidasi dan teror. Mengancam membongkar kebobrokan dan potensi penjara bagi masing-masing. Pejabat menangkap pejabat, polisi membunuh polisi dan sesama koruptor terus berperang. Tunggu saja saat Tuhan benar-benar bertindak, tak melulu hanya menyampaikan pesan. Potret paling nyata dan jujur dari republik saat ini tak lain dan tak bukan adalah keprihatinan. Kemerdekaan Indonesia yang susah payah diperjuangkan hanya menyajikan perpindahan kekuasaan dari bangsa asing kepada kekuasaan oligarki. Awalnya membuat getir kaum imperialis, hingga 78 tahun usia proklamasi, negeri tak berubah masih diliputi tirani. Kekayaan alam habis dikuras secara legal oleh korporasi internasional. Perampok dan maling lokal berkuasa secara konstitusional. Birokrasi dan aparat hanya berupa gerombolan elit yang emosional dan brutal. Rakyat hanya mendapat sisa-sisa remahan dari pesta pora pemilik modal, mafia dan para pejabat pembual. Hari-hari penyelenggaraan negara terus diwarnai kejahatan pribadi dan institusional. Praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme semakin kuat menjadi tradisi dan gaya hidup pemangku kepentingan publik. Mulai dari personal dan organisasi penyimpangan terus dilakukan secara terstruktur, sistematik dan masif. Kecurangan, penyimpangan dan bahkan penindasan benar-benar telah menjadi terhormat dan disegani. Penjahat berkedok pejabat begitu angkuh memamerkan uang, kekuasaan dan populeritas. Rakyat terdiam, terpaku dan pasrah tak bisa berbuat apa-apa. Elit politik saling menjegal berebut pengaruh dan kekuasaan. Saling mengancam dan siap membongkar kebobrokan yang konspiratif. Bagi yang tersandera skandal kebusukan moral, harus rela terseret permainan politik yang rendah dan menghinakan. Pola transaksional tak selalu memburu material, tak jarang lebih karena dalam rangka keamanan dan keselamatan diri, keluarga dan kolega. Dalam istilah yang diperhalus, konstelasi dan konfigurasi petinggi negara penat diliputi pertarungan posisi tawar. Presiden kepada menterinya, presiden kepada lembaga tinggi negara, presiden kepada komisi pelayanan publik dan termasuk presiden kepada partai politik dengan irisannya di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Saling mengancam, menebar intimidasi dan teror kerap menyelimuti perilaku kekuasaan, tanpa sedikitpun peduli pada rakyat yang justru menjadi korbannya. Rakyat kehilangan tanah dan rumahnya, entah tergusur atau dirampas oligarki. Rakyat sulit mengenyam pendidikan, sekalipun di sekolah berstatus negeri, apalagi yang dikelola swasta. Rakyat kesulitan mendapat gas elpiji dan harus membayar mahal BBM. Rakyat harus terbebani berat utang negara dan membayar pajak tinggi yang mencekik, sementara subsidi kebutuhan pokok rakyat terus dicabut. Lebih miris lagi, bukan hanya lemahnya daya beli masyarakat, sebagian rakyat di pedesaan bersaing dengan perkotaan berlomba-lomba menyandang kemiskinan. Semua keprihatinan dan ketidaklayakan yang mendera rakyat itu, bahkan seiring sejalan saat segelintir penyelenggara negara bersama oligarki pengusaha dan partai politik mempertontonkan, membanggakan dan mencintai kekayaan serta tabiat kekuasaan yang berbasis korup dan kejahatan kemanusiaan. Manipulasi konstitusi, mengebiri demokrasi dan membunuh hak asasi, tak selamanya berjaya. Kekuasaan manusiapun pun ada batasnya, terlebih saat Tuhan mulai melakukan intervensi. Ada sinyal dan pesan dari kekuasaan Tuhan merespon doa kaum teraniaya dan tertindas yang mampu mengguncang kekuatan tirani. Doa rakyat yang terpinggirkan dan menjadi korban kekuasaan zolim, mampu menggerakan simpati dan empati pemilik jagad raya yang hakiki untuk melahirkan seorang pemimpin dan agenda perubahan yang melekat di dalamnya. Sejarah dan peradaban manusia menjadi bukti sekaligus saksi nyata, Tuhan selalu ada dan menghadirkan seorsng pemimpin yang jujur, amanah, syiar dan cerdas di antara rakyat yang lemah dan kekuasaan rezim yang absolut sekalipun. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud, Nabi Musa alaihissalam dengan Raja Firaun hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran sekaligus pencerahan yang nyata bagi umat manusia di dunia. Tak ada kekuasaan yang abadi, tak ada kejahatan yang tak bisa dikalahkan, terutama ketika Tuhan membersamai kaum yang lemah, yang tertindas dan teraniaya sembari memanjatkan doa meminta pertolongan dan perubahan. Pun, bagi rakyat Indonesia yang menjadi muslim terbesar di dunia, betapapun rezim pemerintahan meminggirkan peran umat Islam dan cenderung Islamophobia. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Perubahan itu kian tak terbendung bersama kekuatan rakyat dan umat. Karena sesungguhnya, bagi rakyat perubahan adalah kedaulatan. Kedaulan rakyat sekaligus kedaulatan Tuhan yang hadir pada setiap pemimpin pada zamannya. Ya, setiap pemimpin ada zamannya dan setiap zaman ada pemimpinnya. Selamat datang perubahan, selamat atas doa pemimpin yang mengiba pada kekuasaan Tuhan. *) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan. Bekasi Kota Patriot. - 10 Muharram 1445 H/28 Juli 2023.
Polri Disarankan Agar Menempatkan Putra Sambo Bertugas di Jambi
Jakarta, FNN - Pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyarankan agar Polri menempatkan Tribrata Putra, anak Ferdy Sambo, bertugas melayani masyarakat di wilayah Jambi sebagai perpanjangan tangan orang tuanya yang sempat meminta maaf kepada orang tua Almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. \"Sangat elok jika Polri mempertimbangkan untuk menugaskan anak FS (Ferdy Sambo) agar bisa melayani masyarakat di wilayah tempat keluarga mendiang Josua,\" kata Reza dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Menurut Reza, dengan penempatan Tribrata Putra di wilayah Jambi dimungkinkan terjadi \"restorative justice\" yang hakiki. \"Siapa tahu \'restorative justice\' yang hakiki akan berlangsung di situ, yaitu anak FS menjadi perpanjangan tangan orang tuanya yang sempat meminta maaf kepada keluarga mendiang Josua,\" katanya. Terkait anak ketiga mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo itu diterima sebagai anggota Polri Tahun 2023, Reza teringat akan peran Seto Mulyadi atau Kak Seto saat memberikan pendampingan kepada putra dan putri Ferdy Sambo. \"Saya teringat dulu ketika Kak Seto mengimbau publik agar jangan menghujat anak-anak Ferdy Sambo,\" kata Reza. Reza mengingatkan publik apa yang disampaikan Kak Seto kala itu bahwa anak-anak tak terkecuali anak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawathi berhak dilindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. \"Saya juga menerima kabar, Kak Seto dan kawan-kawan ke Mako Brimob dan Magelang,\" kata Reza. Menurut Reza, anak Ferdy Sambo kemudian bisa melalui tahap seleksi Akpol yang sangat ketat dan berat. Hal ini membuktikan bahwa anak Ferdy Sambo tetap mampu bertahan di tengah situasi sulit. \"Dalam bahasa psikologi, anak FS punya daya lenting dalam situasi kritis,\" ujarnya. Reza menyampaikan kemampuan anak Ferdy Sambo beradaptasi dalam situasi sulit (resiliensi) dihasilkan dari keberpihakan Kak Seto kepada anak-anak. \"Tak terkecuali anak-anak FS. Berkat kepedulian yang Kak Seto berikan, anak-anak tetap mampu beradaptasi bahkan berprestasi,\" katanya. Reza berharap bagaimana kemudian anak Ferdy Sambo punya kesungguhan hati untuk \"membayar\" jasa Kak Seto dengan menjadi Polisi Sahabat Anak (Polsana). Hal ini, katanya, sesuai dengan salah satu kampanye Kak Seto dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), yaitu Polsana. Di sisi lain, Reza menyoroti kemungkinan jika putra Ferdy Sambo bertemu dengan Bharada Richard Eliezer yang masih menjadi anggota Polisi, maka apa yang terjadi. Di atas kertas, kata dia, Tribrata Putra berpangkat lebih tinggi dari Bharada Eliezer. \"Saya bertanya-tanya, kelak jika bertemu Richard Eliezer, apa yang akan anak FS katakan? Toh, hitung-hitungan di atas kertas, anak FS akan selalu berpangkat lebih tinggi daripada RE. RE yang notabene dipaksa menjadi eksekutor untuk menghabisi mendiang Josua Hutabarat,\" ujar Reza. Reza penasaran bagaimana dengan sikap anak Ferdy Sambo kelak selaku insan Tribrata yang bertugas melayani, melindungi, dan mengayomi keluarga mendiang Brigadir Joshua. Terkait diterimanya putra Ferdy Sambo sebagai anggota Akpol 2023, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo menjawab singkat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan memastikan yang bersangkutan lolos sesuai dengan kapasitasnya. \"Semua miliki hak yang sama, equality,\" kata Dedi.(sof/ANTARA)
OTT KPK Dinilai Tidak Sesuai Prosedur
Jakarta, FNN - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko menilai operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC), tidak sesuai dengan prosedur.\"Kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun, saat press conference ternyata statement itu keluar, bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdya HA ditetapkan sebagai tersangka,\" kata Agung di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.Agung mengatakan pihaknya malah mengetahui soal penangkapan terhadap Letkol Adm Afri Budi Cahyanto dari pemberitaan di media.Yang bersangkutan kemudian diserahkan KPK ke Puspom TNI setelah 1x24 jam dengan status tahanan KPK.Agung juga mengungkapkan banyak pihak yang bertanya soal mengapa Letkol Afri sudah ditahan, sedangkan Marsdya Henri tidak ditahan.\"Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi dan saat itu, dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer,\" ujarnya.Ke depan, Agung berharap lembaga antirasuah bisa lebih kooperatif dengan pihak TNI karena ada perbedaan prosedur penanganan antara warga sipil dan personel militer.Meski demikian, Agung menegaskan dirinya akan sepenuhnya bekerja sama dengan KPK untuk memberantas korupsi khususnya di lingkungan militer.\"Jadi mari kita bersama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan TNI akan diamankan. Tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka. Rekan-rekan media bisa memonitor,\" ucapnya.Sebelumnya, Rabu (26/7), KPK telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima suap sebesar Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada rentang waktu 2021-2023.Wakil Ketua KPK Alexander menerangkan dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan lima tersangka yakni Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.Kemudian Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.Kasus tersebut terungkap setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (25/7) di Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi.(sof/ANTARA)
Pertemuan Airlangga - Puan, Bukan Dalam Rangka Mencari Selamat, tapi untuk Memperlihatkan pada Jokowi bahwa Politik Tidak Harus Dicemaskan
Jakarta, FNN – Tampaknya, dunia perpolitikan Indonesia makin seru. Kemarin, setelah bertemu dengan Cak Imin, Puan Maharani bertemu dengan Airlangga Hartarto. Puan bertemu dengan dua orang politisi dengan problemnya masing-masing. Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan proses konsolidasi politik menjelang Pemilihan Umum 2024. Manuvering politik yang dilakukan Puan Maharani ini menunjukkan Puan yang kian hari kian matang menjadi politisi yang luwes. Saat diminta pendapatnya tentang hal tersebut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Jumat (28/7/23) mengatakan, “Itu yang kita maksud dulu bahwa Megawati itu salah pilih kader sebetulnya. Puan itu tetap dia punya kemampuan untuk manuvering karena Puan nggak ada beban apapun dalam PDIP, karena dia langsung darah biru Soekarno. Kalau Ganjar, kan tetap ada beban dan orang akan hitung ya Ganjar apa sih?” Rocky juga mengatakan bahwa Ganjar diuntungkan saja karena dia ada di Jawa Tengah. Tetapi, bagi Puan, hak dia seharusnya dituntut kembali. Oleh karena itu, komposisi-komposisi baru antara Puan dengan AHY atau Puan dengan Airlangga, pasti membuat Jokowi gerah, karena mungkin juga yang akan muncul bukan Ganjar yang dititipkan oleh Jokowi di situ. Sementara ini, Jokowi merasa bahwa Ganjar dititipkan di situ, walaupun bagi Megawati merasa Ganjar bukan dititipkan, tapi dia pulang ke kandang untuk diurus sendiri karena terlalu ‘nakal’, main ke mana-mana. Tetapi, lanjut Rocky, yang penting sebetulnya kita mau membaca arah pikiran Jokowi, apa sebetulnya yang dia inginkan. Dalam kasus Airlangga, misalnya, kita ingin melihat seberapa jauh Airlangga mau ditendang Jokowi, walaupun orang-orang yang disuruh Jokowi itu harus mengucapkan secara maksimal bahwa Airlangga mesti diganti, bahwa Airlangga tidak bermutu segala macam. Tetapi, itu tidak bermutu karena Airlangga dicalonkan sebagai presiden yang memang tidak bisa naik. Tetapi, Golkar sebagai pengaman politik tetap berguna. Airlangga tahu bahwa walaupun tidak bermutu tapi Golkar bisa ada di parlemen dan itu bahaya. Kira-kira Jokowi menghitung itu, potensi Airlangga untuk konsolidasi diri kalau dia jadi alternatif dalam politik Indonesia. Hasil pertemuan antara PDIP dengan Golkar menyatakan bahwa mereka akan membentuk tim teknis untuk melakukan penjajakan koalisi. Padahal, sebenarnya, seperti diakui oleh Airlangga, ketika dia bertemu dengan Jokowi sampai tiga setengah jam, dia sudah melaporkan bahwa akan bertemu dengan Puan. Bagaimana kita membacanya? Menjawab pertanyaan tersebut, dalam diskusi yang dipandu Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, Rocky mengatakan, “Saya kira Airlangga seorang yang bijak, sekaligus Airlangga tahu bahwa persoalan internal itu pasti adalah perintah eksternal. Kira-kira begitu. Kan karena terlalu cepat tuh Golkar punya otonomi untuk mengacak-ngacak ketua umumnya sendiri. Saya kira Golkar tidak dalam tradisi itu. Pasti bereaksi dong orang-orang semacam Aburizal Bakrie yang juga sudah pernah mengalami hal yang sama. Demikian juga Jusuf Kalla.” Menurut Rocky, tokoh-tokoh Golkar pasti ingin melihat Golkar tumbuh secara organisasi yang baik. Kalau ada problem, selesaikan di Munas saja. Airlangga paham itu dan pertemuan dengan Jokowi masuk akal karena Jokowi tentu ingin tahu rasa politik Airlangga ke mana, ke Anies, ke Prabowo, atau ke Ganjar, yaitu Ganjarnya Puan. “Saya kira Airlangga paham itu sehingga Airlangga berpikir, oke, nggak ada soal dia bertemu dengan PDIP, bukan dalam rangka mencari selamat dari kasus itu saya kira, tapi untuk memperlihatkan pada Jokowi bahwa politik itu tidak harus dicemaskan sebetulnya. Kan Airlangga juga politisi yang matang sebetulnya. Jadi, zig zagnya Airlangga sebenarnya untuk memenangkan hati Jokowi,” ujar Rocky. (sof)
Resep Anti Negara Gagal
Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia MINGGU lalu, mata dunia tertuju kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres. Karena dia menyampaikan peringatan serius kepada negara-negara di dunia. Tentang ancaman negara gagal. Dalam laporannya yang berjudul; A World of Debt (Dunia Utang), Guterres memberi peringatan serius terkait utang publik global di tahun 2022, yang mencetak rekor 92 triliun US Dolar. Angka tertinggi sepanjang masa. Sekjend kelahiran Portugal itu mengatakan, sebanyak 52 negara, hampir 40 persennya adalah negara berkembang, berada dalam masalah utang yang serius. Katanya seperti dirilis di website resmi United Nation, Rabu, 12 Juli 2023. Yang menjadi perhatian dia, adalah tingginya angka pembayaran bunga utang (belum termasuk pokok utang), yang melebihi beberapa belanja publik pemerintah di sektor yang seharusnya menjadi mandatory. Sektor mandatory menurut Guterres yang terpenting ada dua; Kesehatan dan Pendidikan. Beberapa negara memang tercatat membayar bunga utang lebih tinggi ketimbang belanja sektor mandatory. Terutama negara-negara di Benua Afrika. Menurut dia, jika ini diteruskan, potensi untuk menjadi negara gagal terbuka lebar. Bagaimana dengan Indonesia? Dalam APBN kita, bunga utang yang dibayar pemerintah di tahun 2022 sebesar Rp 386,3 triliun. Sementara anggaran Kesehatan di tahun 2022 sebesar Rp 176,7 triliun. Sedangkan belanja di sektor Pendidikan mencapai Rp 472,6 triliun. Di sisi lain, potensi angka utang Indonesia masih akan membesar. Pertama karena defisit neraca APBN. Kedua, karena pagu rasio utang dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, masih terbuka untuk nambah utang. Rasio utang Indoneaia tahun 2023 masih di angka 38,15 persen dari PDB. Sedangkan pagu di dalam UU 17/2023 tersebut dipatok 60 persen dari PDB. Artinya masih berpotensi untuk nambah utang berkali-kali lipat. Dan jika betul nambah terus, maka belanja bayar bunga utang niscaya akan melampaui belanja sektor Pendidikan. Bahkan bisa saja melampaui belanja gabungan antara Pendidikan dan Kesehatan. Artinya, Indonesia juga berpotensi menjadi negara gagal. Dan kita tidak perlu defense, atau malu-malu mendiskusikan soal ini. Pemerintah tidak perlu nyolot dan mengelak dengan membandingkan dengan rasio utang Jepang yang mencapai 260 persen dari PDB. Karena kita harus utuh menjelaskan informasi tersebut. Karena Jepang ternyata juga kreditur besar ke beberapa negara. Bahkan Jepang memegang surat utang Amerika Serikat sebesar 1,3 triliun USD atau sekitar 18.500 triliun rupiah. Sementara utang Jepang didominasi utang dalam negeri, dalam satuan mata uang Yen. Bukan USD. Amerika Serkat sendiri juga utangnya tinggi. Mencapai rasio 137 persen dari PDB. Tetapi lagi-lagi, AS juga kreditur besar ke sejumlah negara. Apalagi AS ditopang oleh jaminan pemasukan pajak dari puluhan the biggest company in the world, yang berkantor pusat di AS. Jadi ojok dibandingke. Nah, daripada sibuk membuat perbandingan yang tidak apple to apple, lebih baik kita merefleksi diri. Muhasabah. Untuk mencari resep jitu agar Indonesia tidak menjadi negara gagal. Karena negara ini milik rakyat. Pemerintah boleh shutdown. Tapi negara tidak boleh. Pentingnya Sistem Mari kita menilik buku tentang Negara Gagal yang ditulis ekonom asal Turki-Amerika, Daron Acemoglu dari Institut Teknologi Massachusetts dan ilmuwan politik James A. Robinson dari Universitas Harvard. Buku ini pertama kali dicetak tahun 2012 silam. Mereka mengatakan kemajuan atau kemunduran suatu negara, ditentukan oleh desain institusi politik dan ekonominya. Suatu negara dapat terus berjalan dan mencapai titik kemakmuran, bila dikelola dengan cara yang tepat. Ini artinya sistem. Bukan tergantung orang (pemimpin). Bahkan mereka mengatakan, meskipun negara kaya sumber daya alam, dan ditopang iklim yang mendukung, (seperti Indonesia), bisa saja menjadi negara gagal. Apabila tidak dijalankan dengan sistem yang tepat. Kedua akademisi itu memisahkan institusi politik dan ekonomi ke dalam dua bentuk. Yaitu; institusi politik ekonomi inklusif, dan institusi politik ekonomi ekstraktif. Intinya, institusi politik ekonomi inklusif ini memiliki kebijakan yang tidak hanya memberi keuntungan kepada kaum elit. Tapi juga memberi kemakmuran kepada rakyat mayoritas. Secara politik, rakyat juga bisa berpartisipasi aktif. Punya saluran konstitusional. Sehingga bisa mengontrol tindakan penguasa. Sebaliknya, institusi politik ekonomi ekstraktif merupakan wujud kekuasaan dimana sumber daya ekstraktif hanya dikuasai oleh segelintir orang (oligarki), yang didukung oleh kekuatan politik dan kekuasaan. Situasi ini akan memicu kesenjangan ekonomi yang lebar. Nah, bagaimana wajah Indonesia? Jika ditelaah dengan pisau analisis yang dipaparkan kedua penulis buku negara gagal itu. Sistem politik Indonesia saat ini, sejak era Reformasi, menempatkan Partai Politik dan Presiden terpilih menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Partai politik juga penentu calon presiden yang disuguhkan kepada rakyat untuk dipilih. Dan partai politik juga melalui DPR sebagai pembentuk Undang-Undang yang mengikat 270 juta rakyat Indonesia melalui paksaan hukum (law enforcement). Di sisi lain, faktanya; 1 persen penduduk Indonesia menguasai setengah kekayaan nasional. Karena angka GINI rasio kita terhadap kekayaan nasional mencapai angka sebesar 0,381. Sedangkan GINI rasio terkait penguasaan tanah di Indonesia, yang mencapai angka 0,58, artinya 1 persen penduduk menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah dan ruang. Sementara 40 persen penduduk Indonesia masuk dalam kerentanan atau kemiskinan berdasarkan angka patokan Bank Dunia. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan sosial mungkin tidak kita rasakan di dalam ruangan rapat pembuat kebijakan di Jakarta. Tetapi di jalanan, di kampung dan gang sempit, di daerah-daerah, di desa-desa, juga di pulau-pulau kecil di luar Jawa; Sangat terasa dan tampak nyata. Jadi marilah kita membangun kesadaran kolektif. Republik ini harus menjadi milik semua. Bukan milik segelintir orang atau kelompok tertentu. Hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena politik liberal yang transaksional, dan semata-mata berorientasi kekuasaan itu telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan jiwa, rasa, etika, dan kehormatan. Pilpres Langsung yang kita adopsi copy paste begitu saja telah melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi melalui media. Belum lagi elektabilitas yang diframing melalui lembaga survei. Lalu diresonansi buzzer di medsos dengan narasi-narasi saling hujat atau takliq buta puja-puji. Maka, semakin mahal biaya make up-nya, semakin glowing di mata rakyat, yang disodori realita yang dibentuk. Oleh karena itu, marilah kita kembali ke sistem bernegara yang dirumuskan para pendiri bangsa. Sistem bernegara yang tidak meninggalkan Pancasila. Khususnya sila keempat dan ketiga. Sistem bernegara yang belum pernah secara benar dan tepat diterapkan, baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Niscaya kita akan terhindar dari negara gagal. Karena kedaulatan harus benar-benar dijelmakan oleh seluruh elemen bangsa di Lembaga Tertinggi Negara. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Karena kita harus membangun demokrasi. Bukan membangun dominasi. Berabad-abad bangsa Nusantara ini memiliki tradisi musyawarah dan perwakilan. Bahkan partai politik dan ormas dalam memilih ketuanya juga melalui perwakilan. Tetapi mengapa giliran memilih presiden harus dilakukan secara langsung? Dan penentu akhir siapa yang menang adalah Komisi Pemilihan Umum yang mengumumkan angka-angka suara dari 820.161 TPS. Surabaya, 28 Juli 2023.
KPK Diharapkan Tuntas dalam Mengungkap Dugaan Korupsi Basarnas
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap secara tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas).\"Saya juga mengapresiasi KPK, dan berharap agar kasus di Basarnas ini bisa diungkap secara tuntas,\" kata Didik kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.Didik turut menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang kembali dilakukan oleh pejabat negara di lembaga publik.\"Keprihatinan yang mendalam bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun terus dilakukan upaya yang masif untuk memberantas korupsi, masih saja ada pejabat negara yang melakukan korupsi,\" ujarnya.Menurut dia, kasus dugaan suap proyek pengadaan barang Basarnas itu menjadi pengingat ulang bagi bangsa Indonesia untuk tidak lengah dan lelah melawan korupsi.\"Korupsi kejahatan yang punya daya goda yang kuat. Budaya antikorupsi harus terus diperkuat untuk memupus mental koruptor,\" ucapnya.Untuk itu, dia berharap kepada aparat penegak hukum agar lebih memperkuat kembali upaya pemberantasan korupsi di segala lini, baik di pusat maupun daerah.\"Saya melihat dan mengapresiasi langkah-langkah tegas kejaksaan yang cukup agresif untuk memberantas korupsi. Saya berharap agar KPK tidak kendur, dan kepolisian harus menunjukkan komitmen dan taji-nya juga dalam memberantas korupsi,\" tuturnya.Didik menyakini bila KPK, kejaksaan, dan kepolisian, serta hakim memaksimalkan peran penegakan hukum dalam memberantas korupsi maka tidak susah bagi Indonesia untuk bebas dari korupsi. \"Ditambah partisipasi masyarakat,\" imbuhnya.Selain itu, tambah dia, Pemerintah juga harus memiliki pula action will yang nyata untuk memperbaiki sistem, tata kelola, serta pengawasan yang efektif, khususnya dalam hal anggaran, sehingga potensi korupsi bisa dimitigasi.Sebelumnya, Rabu (26/7), KPK telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima suap sebesar Rp88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas pada rentang waktu 2021-2023.Wakil Ketua KPK Alexander menerangkan dalam perkara tersebut KPK telah menetapkan lima tersangka yakni Kabasarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.Kemudian Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.Kasus tersebut terungkap setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (25/7) di Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi.(ida/ANTARA)
Langkah ST Burhanuddin Menindak Jaksa Penerima Suap Mendapat Dukungann KNPI
Jakarta, FNN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung keputusan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk menindak jaksa yang diduga menerima suap dari pengusaha tambang ilegal, sebab kesalahan tersebut tidak bisa ditoleransi.Koordinator Bidang DPP KNPI Rasminto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat mengatakan aparat penegak hukum yang memanfaatkan tanggung jawab demi kepentingan pribadi adalah kesalahan fatal.\"Selain melakukan pidana, tindakan itu jelas-jelas berdampak buruk terhadap penanganan hukum ke depannya karena merusak muruah institusi dan kepercayaan publik,\" kata Rasminto.Rasminto menilai tindakan tegas yang dilakukan Jaksa Agung patut didukung. Menurutnya, tindakan tersebut akan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa penegak hukum, khususnya kejaksaan, bersikap profesional.KNPI berharap langkah yang telah dimulai Jaksa Agung tersebut dilanjutkan dengan proses pidana, yakni berkaitan penerimaan suap yang melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).\"Kami juga mendorong Kejaksaan Agung memberikan hukuman maksimal kepada oknum internal karena tindakan mereka sangat merugikan institusi dan masyarakat,\" katanya.Lebih lanjut, Rasminto mengatakan maraknya tambang ilegal di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang merusak ekosistem dan mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal, khususnya petani dan nelayan.\"Namun, tindakan hukum terhadap tambang ilegal masih minim. Kami harap Jaksa Agung menjadikan kasus suap tambang ilegal di Konawesi, Sulawesi Tenggara, sebagai pintu masuk untuk mengusut kasus tambang ilegal lainnya,\" ucapnya.Sebelumnya, pada 27 Juni 2023, Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Jaksa Agung Muda Pengawasan telah menonaktifkan pejabat bintang dua, yakni mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.Dia juga mencopot jaksa yang menjadi tata usaha dalam kasus bersangkutan. Selain itu, dua orang pejabat eselon III Asisten Tindak Pidana Khusus dan satu orang koordinator diberikan sanksi yang sama, termasuk pegawai tata usaha yang melakukan perbuatan tercela juga mendapatkan sanksi tegas.(ida/ANTARA)
HAM Terlalu Mulia untuk Dijadikan Komoditas Politik
Jakarta, FNN - Juru Bicara Partai Gerindra Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi Munafrizal Manan mengatakan bahwa nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik. Munafrizal menyampaikan hal tersebut menyikapi isu HAM yang dipakai sebagai isu politik musiman untuk menyerang bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. \"Menggunakan isu HAM untuk tujuan kepentingan politik pemilihan presiden justru merendahkan marwah hak asasi manusia itu sendiri. Nilai-nilai HAM terlalu mulia untuk sekadar dijadikan sebagai komoditas politik,\" kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat. Menurut Munafrizal, sikap menuduh seolah-olah seseorang sudah pasti bersalah tanpa adanya putusan lembaga peradilan yang sah merupakan perbuatan yang justru mencederai prinsip HAM. \"Semakin isu HAM dipolitisasi untuk kepentingan politik, semakin menimbulkan sikap antipati di kalangan publik luas. Semakin isu HAM diperdebatkan, ternyata semakin menjauh dari upaya menemukan penyelesaian final terbaik bersama yang berkeadilan untuk semua,\" ucapnya. Dia menjelaskan, pelanggaran HAM yang berat merupakan domain hukum, sehingga harus berdasarkan pada fakta dan bukti yuridis yang sangat kuat. Dalam hukum pidana, pembuktian hukum tidak boleh sedikit pun ada keraguan yang beralasan (beyond reasonable doubt). \"Apalagi yang tidak beralasan, dan juga pembuktian hukumnya harus lebih terang daripada cahaya (in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores), sehingga kebenaran materiil hukumnya tak terbantahkan,\" kata alumni LLM International Human Rights Law and Criminal Justice, Universiteit Utrecht itu. Oleh sebab itu, ucap Munafrizal, menuduh seseorang sebagai pelaku pelanggaran HAM berat harus memenuhi syarat teknis hukum yang tidak mudah. \"Itulah mengapa pendekatan yudisial yang telah pernah dilakukan dalam perkara Tanjung Priok, Timor-Timur, Abepura, dan Paniai justru berujung dengan putusan pengadilan HAM yang membebaskan para terdakwa. Dan putusan pengadilan selalu menimbulkan perdebatan pro-kontra baru,\" jelas dia. Dikatakan Munafrizal, tidak ada kesimpulan hukum dan putusan hukum yang menyatakan Prabowo Subianto bersalah. Dengan begitu, menganggap dan memperlakukan ia seolah-olah nyata bersalah menurut hukum adalah tidak adil. \"Padahal, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil,\" katanya. Lebih lanjut, salah satu aktivis mahasiswa 1998 itu meyakini bahwa tidak semua rakyat Indonesia terpengaruh oleh modus politisasi isu HAM terhadap Prabowo. \"Buktinya Prabowo Subianto didukung rakyat sebanyak 62.576.444 suara (46,85 persen) dalam Pilpres 2014 dan sebanyak 68.650.239 (44,50 persen) suara dalam Pilpres 2019,\" tutur Munafrizal. Dia menambahkan, peristiwa 1997 atau 1998 tidak terlepas dari kompleksitas sejarah. Ia mendorong agar setiap pihak menilai sejarah secara proporsional, sebab masa lalu tetap akan menyertai kehidupan manusia dan masa depan juga perlu di songsong. \"Mari hentikan segala ujaran kebencian, rasa permusuhan, dan benih perpecahan. Kita harus senantiasa menjaga perdamaian dan persatuan RI yang sangat besar, kaya, dan indah ini, yang memiliki potensi menjadi negara maju dan makmur pada masa depan,\" imbuhnya.(ida/ANTARA)
Pertemuan Puan-Airlangga Menjaga Stabilitas Politik Nasional
Jakarta, FNN - Ketua DPP Partai Golkar Christina Aryani meyakini pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Politisi PDIP Perjuangan Puan Maharani akan membawa hal positif dalam menjaga stabilitas politik nasional ke depan.Partai Golkar dan PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia dinilai mampu menjadi jangkar penguat persatuan Indonesia untuk dibawa lebih maju lagi. \"Ini pertemuan yang sangat positif sekaligus prospektif untuk kerja sama yang lebih baik ke depannya. Dan tentu saja dengan bertemunya dua partai besar itu akan makin memperkuat upaya kita menciptakan stabilitas politik, serta kerja-kerja untuk memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik ke depannya,\" ungkap Christina dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat. Menurut dia, saat pertemuan tersebut Puan Maharani diberikan buket berisi bunga mawar berwarna merah dan kuning yang disebut Airlangga sebagai \'bunga politik.\' \"Lebih dari sekedar melambangkan kesatuan warna merah untuk PDIP dan kuning untuk Golkar, tentu saja bunga politik ini juga memberikan kesan keindahan dan kelembutan. Pemberian bunga pada seorang tokoh politik perempuan seperti Ibu Puan tentu makin mengokohkan sikap Golkar yang mengakui kepemimpinan perempuan di Indonesia. Itu sangat jelas pesannya di situ,\" tambahnya. Bagi Partai Golkar, kerjasama dengan PDIP yang dirangkai dengan bunga mawar tentu akan membawa hasil positif bagi kedua partai. \"Bunga itu membawa kesan indah, cantik, kelembutan, dimana juga kita harapkan kerja sama politik ini dimulai dengan niat yang baik, energi yang positif, penuh kekeluargaan dan tentu saja membawa hasil yang baik pula,\" pungkas Christina.Sebelumnya, pada Kamis (27/7), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan proses konsolidasi politik menjelang Pemilihan Umum 2024.\"Itu sebagai proses konsolidasi politik dalam rangka Pemilu 2024,\" ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis.Hasto mengatakan bahwa pertemuan itu juga merupakan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena partai berlambang banteng moncong putih itu adalah partai inklusif yang mewakili dan merepresentasikan seluruh kekuatan politik dan rakyat Indonesia.\"Dialog yang dilakukan Mbak Puan Maharani dengan didampingi Pak Said Abdullah merupakan penugasan dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk bertemu dengan Ketum Golkar Bapak Airlangga Hartarto dan juga bertemu dengan Ketum PKB Bapak Muhaimin Iskandar,\" jelasnya.(ida/ANTARA)
POPULER
