ALL CATEGORY
Dukungan PBB Kepada Prabowo Menjadi Spirit bagi Kader
Purwakarta, FNN - Politisi Partai Gerindra Dedi Mulyadi menyebutkan dukungan Partai Bulan Bintang (PBB) terhadap Prabowo Subianto pada pemilihan umum (Pemilu )2024 menjadi spirit bagi para kader untuk memenangkan Prabowo.\"Terima kasih untuk keluarga besar PBB. Kehadirannya menyatukan semangat dalam senyum yang indah untuk kemajuan bangsa,” kata Dedi dari Purwakarta, Senin.Partai Bulan Bintang resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden dalam acara Hari Ulang Tahun ke-25 PBB, yang digelar di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (30/7).Dedi yang merupakan amunisi baru Partai Gerindra asal Jawa Barat turut hadir mendampingi Prabowo di lokasi dalam kegiatan deklarasi dukungan PBB tersebut.Kehadiran mantan Bupati Purwakarta dua periode itu juga disambut meriah oleh para kader PBB.Dengan hadirnya PBB, Dedi merasa bahagia karena dukungan terhadap Prabowo Subianto terus mengalir yang membuatnya semakin optimistis untuk menang pada Pilpres 2024.Menurut dia, dukungan PBB memberikan dampak positif untuk kemenangan Prabowo pada Pemilu yang akan digelar tahun depan.Dedi menilai kalau Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra adalah sosok sentral yang piawai dan memiliki naluri politik tinggi. Sehingga menjadi spirit para kader untuk memenangkan Prabowo.“Pak Yusril menjadi salah seorang yang akan memberikan peran besar dalam penguatan aspek ketatanegaraan di era kepemimpinan yang akan datang. Pak Yusril juga sosok piawai, memiliki naluri politik tinggi sehingga calon yang didukungnya selalu memang,” katanya.(ida/ANTARA)
Jokowi Gak Mikir Bahaya China atau Agen China?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan UNDANGAN Presiden RRC Xi Jinping disambut sumringah dan dilaksanakan tanggal 27-28 Juli 2023. Pertemuan Jokowi-Xi Jinping diadakan di Chengdu dan menurut Kantor Berita Xinhua telah terbangun \"kerjasama strategis\". Xinhua mengutip pernyataan Xi Jinping \"China bersedia mengambil kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memperdalam kerjasama strategis Indonesia-Tiongkok\". Sebagaimana biasa kebahagiaan itu juga ditumpahkan oleh \"Duta China\" Luhut Binsar Panjaitan. Ia menilai sempurna kerjasama Indonesia-Tiongkok. Dengan bahasa diplomatik \"kerjasama strategis komprehensif\". Menurut Menlu Retno Marsudi pertemuan itu bertepatan dengan 10 tahun kerjasama kemitraan yang terjalin antara kedua negara. Fikiran terpaksa melayang mundur ke belakang saat Ketua CC PKI DN Aidit dahulu diundang oleh Mao Zedong ke China. 10 tahun kerjasama erat antara China dan PKI. Pemilu 1955 PKI sukses menjadi 4 besar pemenang Pemilu. Pada 5 Agustus 1965 DN Aidit bertemu dengan Mao Zedong di Beijing dalam rangka \"kerjasama strategis\" dan mendiskusikan kesiapan untuk pengganti Presiden Soekarno. Menurut dokter China, Presiden Soekarno sakit cukup berat. Sebentar lagi \"selesai\". DN Aidit melaporkan kondisi Indonesia dan agenda PKI untuk merebut kekuasaan. Juga melaporkan pergerakan dari tokoh sayap kanan yang ditakuti PKI yaitu AH Nasution. Mao Zedong bertanya dan memberi arahan. Kemudiannya terjadi peristiwa G 30 September. PKI mencoba kudeta dan memfitnah tentara. Menurut peneliti Taomo Zhou atas gerakan 30 September tersebut Mao Zedong tidak tahu sedangkan menurut ilmuwan Chekoslovakia Victor Miroslav Fic, arahan Mao Zedong adalah \"habisi para jenderal dan perwira senior itu dalam sekali pukul\". Keberadaan Dewan Militer disampaikan DN Aidit kepada Mao Zedong. PKI menyusup ke Angkatan Darat, Angkatan Udara dan pasukan pengawal Presiden Cakrabhirawa. Meski tidak berhubungan tetapi undangan Xi Jinping 27-28 Juli 2023 untuk membangun \"kerjasama strategis komprehensif\" perlu diwaspadai. Benar utamanya kerjasama itu berkaitan dengan bidang ekonomi dengan \"8 Kesepakatan\" namun sejauh mana komprehensivitas itu tidak nyambung dengan aspek politik ? Peran RRC yang semakin dalam dapat menghegemoni. Indonesia terancam. Adakah Jokowi melaporkan situasi politik di Indonesia tentang penggantian Presiden yang sebentar lagi \"selesai\" dan pergerakan sayap kanan dengan tokoh yang ditakuti Jokowi Anies Baswedan ? Lalu 10 tahun itu bukanlah kerjasama masa rezim Jokowi berkuasa ? Saat rakyat khawatir pada kebangkitan \"Neo PKI\" maka mengundang peran besar RRC adalah kegilaan politik. Apalagi IKN \"diserahkan\" kepada RRC ditambah hilirisasi energi terbarukan, kesehatan dan riset ketahanan pangan. Ketika rakyat menentang kepindahan IKN Jokowi justru memaksakan kehendaknya. Kini secara \"strategis dan komprehensif\" diserahkan pada China. Dimulai dari permintaan Jokowi agar China mendisain IKN. Berarti disain ulang sesuai kepentingan RRC mengubah disain awal. Indonesia dijual dengan harga murah dengan bahasa \"investasi\" kepada China oleh Jokowi. Bahaya penjajahan RRC berada di depan mata. Rakyat Indonesia yang berideologi Pancasila tidak boleh membiarkan kebijakan gila dari para penghianat negara. Berjuang melawan kejahatan adalah kewajiban. DN Aidit setelah 10 tahun kerjasama diundang Mao Zedong kini Jokowi diundang Xi Jinping setelah 10 tahun kerjasama. Keduanya berada diakhir masa kekuasaan rezim. Perlu pengganti atau penerus. Dulu Mao Zedong-DN Aidit di awal Agustus, kini Xi Jinping-Jokowi di akhir Juli. Dulu Soekarno menjadi pelindung PKI, kini Jokowi tidak pernah mengutuk PKI. Apakah Jokowi gak mikir akan bahaya China atau memang Jokowi agen China? Bandung, 31 Juli 2023
Republik Antek!
Oleh Ahmad Daryoko - Koordinator INVEST SEBUAH negara yang pemimpinnya baru mampu berkuasa saja, namun masih menunjukkan gesture yang tidak mandiri dan bahkan \"berlindung\" tunduk ke sebuah Negara Adi Daya apakah AS, RRC, Sovyet ataupun lainnya, maka negara tersebut baru level sebagai \"Negara Antek\" ! Negara semacam ini boro-boro akan menjadi \"Super Power\" dengan daya cipta tinggi semacam pencipta barang elektronik, peralatan moderen, pesawat canggih, pesawat ruang angkasa dst, kedaulatan saja nyaris tidak punya. Eksistensi maupun kedaulatannya sangat tergantung kepada pengaruh Negara Super Power, di mana dia berkiblat ! Indikasi \"makmum\" ke negara mana biasanya ditandai dengan penyerahan SDA, penyerahan pelaksanaan proyek, ke mana ekspor komoditas strategis, dari mana tenaga ahli bahkan kuli didatangkan. Dari situlah republik semacam ini ber \"mahzab\"! Pemimpin dari \"Republik Antek\" semacam ini baru mampu mengatur bagaimana cara meraih kekuasaan. Setelah berhasil meraih kekuasaan, aktivitas selama dia memimpin lebih cenderung mengatur strategi untuk mengamankan kedudukannya, sehingga tidak heran akan cenderung otoriter. Apalagi bila kadar \"intelek\"nya rendah, mereka ini akan menggunakan segala kekuasaan yang dipegangnya seperti memanfaatkan aparat hukum, lembaga antirasuah, polisi, intelejen dll untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan kalau perlu militer pun mereka gunakan untuk meneror dan menculik kalangan penentangnya. Yang ada di benak para pemimpin semacam ini, begitu berkuasa, adalah bagaimana bisa memanfaatkan SDA (sumber daya alam) dan BUMN yang ada di depan matanya. Yang bisa dijual mereka akan menjualnya. Yang bisa digadaikan dan serahkan secara kontraktual ke aseng/asing dan etnis tertentu akan dilakukannya. Dan semua itu dilakukan agar pengelolaan negara serta operasional pelayanan publik dapat dilakukan secara mudah. Sekaligus sebagai \"modus\" mengumpulkan pundi-pundi pribadi, keluarga serta partainya. Maka jangan heran jika era kepemimpinan orang semacam ini menurut Menko Marinvest RI Rizal Ramli akan muncul \"Peng Peng\" (Penguasa Pengusaha) yaitu sosok pejabat merangkap sebagai pengusaha atau wasit merangkap pemain. Tidak harus \"oknum\" pejabat dimaksud yang ber \"main\"/bisnis. Cukup anak anak dan keluarganya, namun khalayak di bawahnya sudah tahu kalau Perusahaan/PT A,B,C,D dst adalah milik \"petinggi\" negeri tersebut. Contoh Kasus di PLN Di negeri tercinta ini sepertinya tidak luput dari ciri-ciri di atas. Seperti contoh terjadi di PLN (yang dipastikan BUMN strategis lain pun mengalaminya). Di PLN pada era tertentu pernah memiliki semangat kemandirian dan tekad untuk maju, yang saat itu dimulai dengan jargon \"PLN MAJU, MODERN, MANDIRI\". Dan tidak sekadar berhenti sebagai \"jargon\". Tetapi setiap tantangan dan hambatan terhadap perkembangan dan kemajuan PLN dilawan oleh segenap keluarga besar PLN ! Sehingga ketika pemerintah mencoba untuk menerapkan jurus Neolib (Neoliberalisme) dengan Instruksi dari Kementerian BUMN serta \"platform\" UU Ketenagalistrikan Liberal, keluarga besar PLN melawannya dengan mengajukan \"Judicial Review\" ke MK sampai tiga kali dan menang dua kali. Yang mana semua itu secara paralel dibarengi dengan aksi \"Non Litigasi\" oleh SP PLN (saat itu) berupa Seminar di ITB,UI, UGM, UNPAD,ITS,UNBRAW, AIRLANGGA, USU, Lambung Mangkurat, UNHAS, UISU, UNUD dll, di mana hasil diskusi di setiap Universitas/Institut waktu itu dikirim ke MK guna mendukung argumentasi gugatan. Namun usaha di atas belum berhasil dan malah puncak Pimpinan PLN (Dirut PLN) mulai 2010 sampai saat ini diambilkan dari luar PLN. Dan sudah menjadi fakta bahwa Dirut PLN Dahlan Iskan saat sidang MK terkait \"Judicial Review\" (JR) UU No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan pada 2010 menyatakan \"untuk mengelola PLN tidak diperlukan Undang Undang\". Sehingga mulai 2010 PLN khususnya Jawa-Bali retailnya dijual ke taipan 9 Naga. Sementara pembangkitnya memang mulai 1986 sudah diserahkan ke IPP swasta (\"Independent Power Producer\") asing/aseng berdasar UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan. Dan di dalam prakteknya \"oknum\" pejabat seperti Dahlan Iskan, JK, Luhut BP, Erick Tohir, Sandi Uno itulah yang ikut \"bermain\" di Program IPP tersebut dengan memanfaatkan Program Privatisasi/Penjualan/\"Penjajahan\" PLN yang ada di UU Ketenagalistrikan. Akibatnya mulai 2010 subsidi listrik \"melejit\" di atas Rp 100T/tahun. Dan saat ini sudah berada pada kisaran Rp130T-Rp200T pertahun. Sesuai desain \"The Power Sector Restructuring Program\" (PSRP) yang aslinya merupakan \"follow up\" dari LOI (\"Letter of Intent\") 31 Oktober 1997 yang merupakan \"domain\" dari WB,ADB dan IMF yang merupakan strategi jurus GLOBALISASI milik negara-negara Barat. Akhirnya saat ini dinikmati juga oleh Super Power China (RRC) dan kelompok \"kiri\" nya dalam OBOR (\"One Belt One Road\"). Kesimpulan Negara-negara yang para tokohnya baru mampu meraih kekuasaan, tetapi tidak memiliki visi/ideologi untuk memajukan bangsa dan negaranya, maka visinya hanya sebatas menjadi \"Peng Peng\" serta bagi-bagi rejeki untuk kelompok dan keluarganya. Dan para pendukungnya sekadar berharap mendapat \"cepretan\" rejeki dari tokoh tersebut. SEHINGGA NEGARA MANAPUN SEMACAM INI, SELAMANYA HANYA AKAN MENJADI \"REPUBLIK ANTEK\" !. PAHAM? (*)
Waspada JIS Sumbu Jadi Pemantik Darurat Sipil
Oleh Laksma Prn Ir. Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik Masih ingatkah dengan “kerusuhan Mei 1998”?, kerusuhan yang banyak menelan nyawa sekitar 5000 orang tewas tidak berdosa. Lahirnya gelombang gerakan reformasi terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto sehingga terjadi kerusuhan pada 13 – 15 Mei tahun 1998 yang terjadi di bebarapa daerah di Indonesia khususnya di ibu kota Jakarta. Kerusuhan dan gelombang gerakan reformasi yang mengakibatkan pada 21 Mei Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden RI dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden B.J Habibie dilantik menjadi Presiden RI. Peresmian JIS sukses digelar. Grand Launching Jakarta International Stadium (JIS) yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Minggu (24/7/2022). \"Apalagi Grand Launching ini bertaraf internasional sehingga banyak momentum positif yang dapat diambil dari perhelatan ini. Acara Grand Launching JIS pada Minggu (24/7) dimeriahkan sejumlah kegiatan seperti hiburan musik hingga pertandingan sepakbola. Grand Launching JIS turut diselenggarakan pertandingan persahabatan antara Persija dan Chonburi FC klub liga 1 dari Thailand. Setelah peresmian stadion yang megah tersebut dapat dikatakan JIS sepi dari perhatian apalagi publikasi. Otoritas sepak bola enggan menggunakan stadion megah di Jakarta tersebut. Berita tentang JIS tiba-tiba menjadi hiruk pikuk bak guntur atau halilintar meledak menggelegar di siang bolong. Tiga menteri langsung turun tangan, bahkan kepala daerah atau gubernur yang tidak pernah dipilih oleh rakyatnya berusaha menjadi ikut penentu. Riuh rendah, cetar membahana dikatakan “JIS tidak standar FIFA, rumput akan diganti sampai akan dilakukan audit pada proyek pembangunanya dan jangan dibawa ke ranah politik ”. JIS yang semula dibuat senyap, diacuhkan terpaksa digunakan karena GBK pada tanggal yang sama akan digunakan untuk konser Coldplay, grup band asal Inggris yang terkenal mendukung LGBT. Tanggapan publik pada hiruk pikuknya JIS beragam, para pendukung Anies Rasyid Baswedan dalam pencapresan pada pemilu 2924 mengganggap kegaduhan JIS sama dengan kegaduhan-kegaduhan yang dibuat sebelumnya antara lain yang menyangkut Formula E dalam rangka penjegalan Anies sebagai calon presiden. Pada kasus JIS dipersalahkan di antaranya masalah rumput. Terasa aneh ada menteri atau PSSI mengatakan rumput JIS tidak standar FIFA. Mereka mempublikasi aset mereka sendiri tidak memenuhi standar. Seharusnya mereka akan mengatakan semua stadion yang akan digunakan untuk perhelatan piala dunia telah memenuhi standar FIFA dan dipersilakan FIFA untuk mengadakan pemeriksaan. Kenyataannya FIFA baru melakukan pemeriksaan terhadap stadion-stadion yang akan digunakan untuk perhelatan Piala Dunia U17 tersebut pada Minggu 20 Juli 2023. Dari pemeriksaan FIFA tersebut, tentunya kita berharap JIS telah memenuhi standar atau perlu penyempurnaan yang tidak berarti sehingga negeri ini tidak perlu keluar uang banyak untuk perhelatan tersebut. Namun yang terjadi kemudian adalah FIFA mendapat laporan dari pakar rumput PSSI sehingga FIFA merekomendasikan rumput JIS diganti. Bagi FIFA rencana renovasi JIS seperti apapun termasuk bila diruntuhkan lalu dibangun kembali itu sepenuhnya urusan Indonesia. Jelas, kegaduhan yang terjadi pada JIS tidak terlepas dari unsur politik, terkait pilpres yang diduga untuk meruntuhkan reputasi Anies atau menjegal Anies sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, dukungan publik semakin membesar. Ini terlihat dari begitu antusiasnya rakyat mendatangi tempat yang dikunjungi Anies walau tidak dengan dimeriahkan panggung hiburan macam-macam apalagi dengan iming-iming pembagian sembako. Anies ingin ibadah sholat Jumatpun masjidnya menjadi ramai dikujungi oleh jamaah yang biasanya tidak sholat di masjid tersebut. Lalu mengapa upaya yang kontra produktif seperti hirup pikuknya JIS tersebut terus dilakukan? Apakah mereka tidak tahu yang mereka lakukan justru akan menaikkan populeritas Anies? Tiap hari orang selalu membicarakan Anies dan tiada hari masyarakat terutama pendukungnya membela, berargumen membantah tuduhan- tuduhan negatif yang ditujukan ke Anies Rasyid Baswedan. Sebenarnyalah, lawan politik Anies tahu, hiruk pikuk menista, memfitnah Anies dengan gambar hoax Anies berpelukan dengan wanita dan sebagainya tidak akan menurunkan populeritas Anies, tapi justrus akan semakin menambah simpati rakyat Indonesia, mereka tahu, itu semua fitnah untuk menjegal Anies. Kecerdasan rakyat ini terbukti dengan Anies cuma mantan Gubernur DKI tapi populer dan didukung rakyat sampai keseluruh Indonesia. Lalu apa tujuan dari kegaduhan demi kegaduhan itu diciptakan bila hasilnya justru membuat Anies semakin populer? Dan apa pula hubungannya dengan kerusuhan Mei 1998? Sesuai teori kebijakan publik atau proses pengambilan keputusan harus ditentukan dulu apa tujuan dari keputusan itu diambil dan resiko yang akan terjadi serta bagaimana mitigasinya terhadap resiko tersebut?. Kegaduhan-kegaduhan dan permasalahan yang terjadi dinegeri ini sudah amat banyak, negeri ini memang tidak sedang baik baik saja. Terjadi ketimpangan dan rekayasa pada penegakan hukum serta pembangunan infrastruktur yang tidak dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian issue presiden 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden yang jelas jelas melanggar konstitusi dan penundaan pemilu melalui keputusan pengadilan negeri. Kemudian kegaduhan lain, pembegalan terhadap partai Demokrat serta penekanan terhadap partai Nasdem yang mendukung Anies dan menggoyang Airlangga Hartanto dari kursi ketua Golkar akibat mulai condong mendukung Anies, serta upaya lain dalam rangka menjegal Anies dapat menimbukan resiko kemarahan rakyat. Respons rakyat atas kegaduhan kondisi negeri ini beragam. Kini suara people power mulai terdengar di mana-mana. Ibarat bola salju yang terus menggelinding membuatnya semakin membesar, bahkan para pakar hukum mengatakan Jokowi telah melanggar konstitusi sehingga layak dilakukan impeachment atau pemakzulan. Pemakzulan Presiden Jokowi juga disuarakan oleh 100 tokoh nasional dan daerah yang disampaikan berupa petisi ke MPR RI pada 20 Juli 2023. Situasi yang semakin panas ini, bila rakyat terus disugukan oleh kegaduhan penjegalan terhadap calon presiden dan kemungkinan tidak pemilu atau tunda pemilu tahun 2024 dapat memicu mengulangi sejarah Mei 1998. Hari-hari ke depan menjadi hari-hari yang krusial dalam proses demokrasi di Indonesia. Apabila supremasi hukum dikesampingkan dan dijadikan alat politik dapat memunculkan kemarahan Rakyat karena sudah tidak percaya lagi pada apparat penegak hukum dan pemerintah. Ketetapan MPR tahun 1998 memerintahkan kepada Pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum pemberantasan KKN tidak berjalan, seperti penanganan kasus besar skandal 349 Triliun, kasus BTS yang tidak dibuka secara tuntas dan kasus dugaan korupsi Ahok yang berjalan di tempat. Penegakan hukum cenderung untuk melanggengkan kekuasaan dan menyandera partai politik, harus ada jaminan bagi partai partai politik untuk bebas berdemokrasi. Demokrasi adalah kompetisi yang setara, tidak boleh ada calon yang diperlakukan tidak setara, ada calon presiden yang diendorse dengan luar biasa tapi ada calon lainnya yang diupayakan tidak tidak dapat menjadi calon presiden. Kondisi ini bila terus dilakukan dan kegaduhan demi kegaduhan untuk menjegal salah satu calon presiden terus dilakukan, maka bukan hal yang mustahil terjadi kemarahan rakyat yang berujung kerusuhan seperti yang terjadi pada Mei 1998. Persoalannya adalah, apakah memang kegaduhan ini sengaja diciptakan agar terjadi pengulangan sejarah kerusuhan sosial seperti Mei 1998 agar ada jalan untuk diterapkannya darurat sipil yang bertujuan untuk penundaan pemilu 2024 atau presiden 3 periode yang sudah didengungkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Jawabnya bukan pada rumput yang bergoyang. Mari amankan Pemilu 2024, pastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan benar. Minggu 30 Juli 2023
Partai Masyumi Dukung Anies Baswedan, Siap Perang Melawan Kecurangan Pemilu 20224
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani SH MH, menegaskan Partai Masyumi siap bekerjasama dengan Tim Pemenangan Nasional Anies Rasyid Baswedan (ARB] untuk mengantisipasi dan mencegah kecurangan Pemilu 2024. Untuk itu Partai Masyumi sekaligus menyiapkan Saksi untuk Pilpres di TPS dalam rangka menegakkan Pemilu Luber dan Jurdil sehingga tujuan mulia Pemilu tercapai. Ahmad Yani menyampaikan hal itu setelah acara silaturahim Partai Masyumi dengan ARB di kediaman bacapres RI 2024 tersebut. Sementara itu Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Dr. Abdullah Hehamahua menyampaikan pesan dari seluruh anggota Majelis Syuro, bahwa Anies diminta untuk memperhatikan aspirasi dan kemaslahatan umat Islam, dimana merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Bacapres ARB, cucu dari tokoh Masyumi, Abdurrahman Baswedan tersebut, akan mengusung konsep perubahan dan kehidupan masyarakat yang berdaulat, berkeadilan dan sejahtera. ARB berharap masyarakat mesti menyadari bahwa pada Pilpres 2024 tidak ada incumbent, sehingga berharap masyarakat benar- benar memahami setiap visi, misi dan program- program untuk periode 2024- 2029 dari masing- masing Bacapres. Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Febuari 2024, adalah Pesta Demokrasi Rakyat untuk memilih Anggota Legislatif dan Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum ( KPU) harus menyiapkan sedikitnya 820.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selain TPS- TPS bagi WNI yang berada di berbagai negara melalui kedutaan- kedutaan dan konsulat di seluruh dunia. Sedikitnya 1,6 juta saksi harus tersedia untuk menyaksikan, mengawasi dan mencatat proses dan hasil pemungutam dan penghitungan suara di TPS. Tim Masyumi telah memulai gerakannya dengan melakukan Bimbingan Teknis secara berjenjang (ToT) bagi koordinator saksi, yang nantinya mereka akan melatih Saksi TPS Plus, wilayah yg sudah melaksanakan ToT yaitu provinsi DKI dan Jateng, awal Agustus hingga akhir bulan berturut turut Jawa Barat, Jawa Timur, Sragen, Magelang, Brebes dan DIY Jogyakarta. Mengungkap Kecurangan Di samping itu Partai Masyumi telah aktif mengajak seluruh masyarakat secara intensif untuk peduli terhadap segala bentuk kecurangan yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi, sebelum hingga selesai pelaksanaan Pemilu 2024 yang kurang dari 200 hari lagi. Sedikitnya sudah terlaksana 30 rangkaian dialog di Masyumi TV yang membahas berbagai kecurangan dan potensi kecurangan pemilu 2024. Di samping itu Masyumi TV juga telah melakukan jajak pendapat sejak April 2023 melalui https://youtube.com/@masyumitv03. Hasil sementara dari jajak pendapat tersebut menyimpulkan bahwa para responden meyakini berbagai kecurangan pemilu 2024 akan terjadi sebagaimana pemilu 2019. Adapun potensi kecurangan kemungkinan besar terjadi terutama terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) masa kampanye, penyediaan surat suara, penghitungan dan rekapitulasi suara dan lain-lain. Dalam hal DPT misalnya ditemukan nama- nama pemilih yang sudah meninggal masih tercatat dalam DPT dan akan bertambah dalam enam bulan ke depan. Mengantisipasi hal tersebut Masyumi TV membuka hotline melalui masyumitv5@gmail.com, masyarakat diharapkan memberikan informasi nomor NIK, NKK dan Surat Kematian dari WNI yang meninggal agar nama yang telah wafat tidak lagi tercatat dalam DPT dan jumlah surat suara termasuk cadangan yang tidak terpakai tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pertemuan yang berakhir menjelang sholat Jumat tersebut, berlangsung hangat dan merupakan silaturahmi perdana keluarga besar Masyumi dengan ARB, yang dilanjutkan pertemuan berikutnya dalam Rakornas Partai Masyumi beberapa pekan ke depan. (sws).
Anis Matta : Partai Gelora Siap Deklarasikan Dukungan ke Prabowo dalam Waktu Dekat
JAKARTA, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menghadiri acara puncak Milad ke-25 Partai Bulan Bintang (PBB) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7/2023). Acara Milad ini juga digunakan PBB untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024. Teriakan presiden mengiringi kedatangan Prabowo Subianto di lokasi acara Milad PBB. Prabowo tiba sekitar pukul 14.40 WIB dan disambut langsung Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen Afriansyah Noor. Prabowo ditemani Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan alias Iwan Bule hingga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. \"Prabowo, Presiden. Prabowo, Presiden. PBB, menang,\" teriak sejumlah kader dan relawan PBB di lokasi. Keputusan PBB untuk mendukung Prabowo sebagai Capres 2024 disampaikan langsung oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum. Sementara pembacaan deklarasi dukungan disampaikan oleh Sekjen PBB Afriansyah Noor Anis Matta menegaskan, Partai Gelora juga akan segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto Capres di Pilpres 2024 dalam waktu dekat. \"Sebagian besar DPW Partai Gelora sudah mengirimkan surat pernyataan dukungan ke DPN sebagai capres,\" kata Anis Matta, Minggu (30/7/2023). Dia mengaku pihaknya siap mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu mendatang. \"(Deklarasi) dalam waktu dekat. Sebab, di dalam sudah setuju, tetapi ada kemungkinan akan ada Mukernas,\" katanya. Anis Matta mengatakan, dukungan Partai Gelora kepada Prabowo tidak terlepas dari pengalaman Menhan itu yang menjadi modal berharga untuk memimpin Indonesia. \"Pertama karena ada kedekatan ideologi dengan beliau. Karena gerindra itu, dekat dengan kami. Saya yakin Pak Prabowo lah yang bisa menyatukan kembali,\" jelasnya. Anis Matta mengungkapkan telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo Subianto. Menurutnya, diskusi tersebut juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gelora. \"Sudah menyampaikan suratnya Prabowo sebagai Calon Presiden. Kedua, sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Nah, (deklarasi) bisa dari Mukernas atau langsung deklarasi. Sebab, surat dukungan sudah ada,\" pungkasnya. Seperti diketahui, sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora telah melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024 Atas dasar hal itu, DPN Partai Gelora kemudian menghimpun usulan 38 DPW yang telah berkomunikasi dengan 514 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Sebagian besar DPW sudah mengusulkan secara resmi kepada Dewan Pimpinan Nasional (DPN) agar Partai Gelora mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Sisannya DPW secara bergelombang atau bertahap juga akan memberikan dukungan serupa. Dalam acara deklarasi dukungan PBB kepada Prabowo Subianto sebagai capres ini, Anis Matta terlihat didampingi Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bidang Komunikasi Organisasi DPN Partai Gelora Dedi Miing Gumelar. Selain itu, nampak tokoh politik dari partai lain. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum, Ketua Majelis Tinggi PKN I Gede Pasek Suardika, Juru Bicara PSI Cheryl Tanzil dan Ketua Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer atau Noel. (Ida)
Jokowi Menyerah atau Tetap Melawan Rakyatnya
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih Orasi Rocky Gerung Provokasi cari perkara dengan berperkara kita dapat persoalkan kebijakan presiden, disampaikan dalam persiapan aksi akbar 10 Agustus bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) di Bekasi (29/7). Kepada buruh, Rocky yakinkan sejarah reformasi 1998 akan ditulis ulang para buruh. Dari Bekasi perlawanan akan dimulai. Kita cari perkara dengan presiden. Berperkara dengan Jokowi adalah mutlak, karena manusia yang menutupi kejahatan lebih buruk dari keledai. Dia (Jokowi) memikirkan nasibnya sendiri. Tak pikirkan nasib buruh, \"Itu bajingan yang tolol dan pengecut,\" ungkap Rocky Gerung dengan lantang. Sehingga rencana aksi 10 Agustus 2023 memiliki momentun menggalang solidaritas peserta aksi lebih banyak. Semua diskusi dan pertemuan bahas kondisi bangsa, percuma. Sudah saatnya kita buat gara-gara,\" ungkapnya Orasi tersebut spontan mengguncang percakapan politik di dunia maya, muatan orasinya menjadi inspiratif bukan hanya kepada buruh tetapi akan menjadi energi bagi para pejuang yang menginginkan perbaikan di negara ini. Memang benar \"Bila dialektika politik menjadi imperatif bagi masyarakat untuk anti patriotisme, anti intelektual dan anti revolusi, hendaknya jangan membuat kita apatis dan menyembunyikan kebusukan tersebut.\" *Berdiam diri adalah pengkhianatan terbesar pada diri sendiri. Rakyat harus dibangkitkan untuk berjuang membangun jalan setapak yang mampu menembus bayang - bayang suram masa depan bangsa\" Bukan hanya Rocky Gerung yang sedang gelisah dan coba melawan dengan membakar semangat nasib buruh yang sangat buruk dengan gara gara. Beberapa pengamat politik sudah sangat terang benderang memberikan gambaran apa yang sedang terjadi di Indonesia. Prof. Ihsanudin Nursi dalam berbagai kesempatan telah memberikan gambaran tentang penjajahan gaya baru saat ini bahwa Indonesia saat ini sedang di Invasi, Infiltrasi, Intervensi, Interferensi, Indoktrinasi, Intimidasi, Inflasi oleh kekuatan asing. Dari serbuan tersebut, kekuataan asing di Indonesia sudah sistemik struktural dari aspek nilai hingga ke tekonologi. Kekuataan modal domestik menunggangi kebobrokan sistem konstitusi dan ekonomi dan politik sehingga tidak ada parpol yang tidak yang tidak tergantung pada kekuataan modal domestik (bandar). Media arus utama adalah kaki tangan mereka. LSM, Tokoh masyarakat dan agama sebagian sudah terbeli. Masyarakat hanyut tersesat tanpa mengetahui ketersesatan (ultra modern slavery system). Ini ajang perebutan kuasa ( perang tanpa senjata) yg tidak disadari sebagai peperangan jangka panjang. Semuanya, nyaris 99% berpikir jangka pendek. Dari kampus UI , DR. Mulyadi terus berteriak bahwa akibat terjadi kekacauan politik berimbas pada kacaunya negara mengurus nasib masyarakatnya adalah akibat lembaga perwakilan rakyat dan rusaknya peran partai politik yang lumpuh total. Kata DR. Mulyadi bahwa partai itu rusak karena meninggalkan empat fungsi lainnya yang fundamental: (1) artikulasi politik: siang malam teriakkan kepentingan rakyat; (2) agregasi politik: siang malam teriakkan hukum yang rusak ; (3) sosialisasi politik: siang malam teriakan pelanggaran etika politik pemerintahan; dan (4) komunikasi politik: siang malam teriakkan penyimpangan penguasa. Keadaan negara yang carut marut nampak hanya bisa di atasi dengan \"gara gara\" seperti yang sedang menjadi umpan lambung oleh Rocky Gerung. Gaung bersambut, Prof Rizal Ramli, mengumandangkan seruan \"Saat ini kita butuh pemimpin yang berani, sikap yang tegas dengan segala konsekuensi dan resikonya. Sudah tidak waktunya lagi bicara soal teori ini itu, saat berdialog yang lebih riil riil selesaikan Jokowi\" \"Perubahan bukan karena kita ingin perubahan tetapi kondisi objektif yang memaksa harus terjadinya perubahan. Saat ini kondisi objektif sudah matang untuk terjadinya perubahan\" Kalau rezim ini terus berjalan hanya dengan mengikuti remote kekuatan asing, mengabaikan aspirasi masyarakat yang mulai marah karena kelola negara dengan ugal ugalan. Cepat atau lambat akan berlaku slogan: live oppressed or rise up against ( hidup tertindas atau bangkit melawan ). Bukan hanya kaum butuh yang akan melawan, terapi rakyat akan bergerak melawan, rezim turun atau terpaksa diturunkan oleh rakyat. Pilihan Jokowi menyerah atau tetap melawan rakyatnya, adalah pilihan harus diambil dengan resikonya masing masing. ***
Kebangkitan Pancasila Ditandai dengan Proklamasi Bangsa Indonesia II
Oleh Jacob Ereste - Kolumnis ACARA Pagelaran Kebangkitan Pancasila telah dilaksanakan oleh Pusaka Indonesia bersama Nusantara Centre, Sabtu 29 Juli 2023 di Auditorium RRI, Jl. Medan Merdeka Barat 4 - 5 Jakarta Pusat. Setyo Hajar Dewantoro dan Yudhie Haryono, selaku Sohibul hajat, terbilang sukses meracik menu suguhan pementasan, termasuk kudapan khas yang dominan bercita rasa dan nuansa Bali. Gebyar panggung pentas pun cukup memberi kesan kejutan yang wah dengan sound sistem yang komplit, hingga nyaris tiada cela sedikitpun. Menu suguhan pun, sejak pukul 13.00 hingga menjelang azan magrib patut terasa mampu mengobati kerinduan pada panggung hiburan di Jakarta yang semakin langka terjadi. Seperti penerbitan buku tentang Pancasila, pun menurut Yudhie Haryono sekedar untuk mengisi ruang kosong dari devisit diskursus Pancasila di Indonesia yang semakin terasa sejak reformasi. Karena itu lembaga dan institusi negara sepatutnya memfasilitasi tanpa harus membayar seperti yang harus ditanggung oleh panitia pelaksana dalam penggunaan gedung pagelaran ini. Bahkan, BPIP -- Badan Pembina Ideologi Pancasila yang seharusnya menjadi pihak yang berkewajiban dan berkepentingan untuk memasyarakatkan Pancasila, tak memberikan andil apa-apa, setidaknya dalam acara ini. Karena itu, pada momentum Kebangkitan Pancasila ini yang beranjak dari realitas dan kondisinya yang mati suri, menjadi sampul Proklamasi Babak ke II yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi dalam versinya baru, seperti yang dibacakan langsung oleh Yudhie Haryono dengan diikuti oleh sekitar 200-an undangan yang hadir. Di antara menu kesenian yang disuguhkan ambil bagian pula upacara \"Saren Taun\" khas Sunda sebagai wujud dari rasa syukur atas karunia Tuhan dalam wujud hasil panen yang melimpah dari bumi. Tentu saja tidak kalah menarik serangkaian lagu dan puisi yang ditembangkan oleh Cak Rochim dan puisi tanpa judul khas dari Iman Ma\'arif. Bahkan tembang-tembang heroik dari Genta Mahakarya Band dari Wonogiri yang mampu menghadirkan warna musik dan lagunya yang khas karangan sendiri. Hadir pada acara ini diantaranya Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Priyanto, Wali Spiritual Indonesia,Sri Eko Sriyanto Galgendu, mantan Kedubes Belgia Nur Rachman Urip serta Kepala RRI Jakarta, dan sejumlah tokoh nasional lain, tanpa satu pun wakil dari BPIP yang hadir. Jakarta, 30 Juli 2023
Anies dan Perubahan Paradigma Pendidikan
Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Pendidikan itu bukan spending. Pendidikan itu bukan pengeluaran, bukan biaya. Pendidikan itu investasi. Pernyataan Anies Baswedan yang di antaranya mengulas pendidikan dalam acara Karni Ilyas Talk Show di TV One tanggal 28 Juli 2023. Sesungguhnya sebagai upaya mendekonstruksi konsep dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia selama ini. Anies seperti sedang melakukan refleksi dan evaluasi terhadap metode pendidikan yang telah berlangsung sepanjang Indonesia merdeka. Oleh pemerintah pendidikan dianggap sebagai sebuah beban negara. Sehingga penanganan pendidikan dilakukan dengan sekadar pendekatan program dan pembiayaan serta menyelesaikan masalah yang menjadi tanggungjawab negara. Konsekuensi dari semua itu, membuat pemerintah terus terjebak pada regulasi yang hanya mampu membuat terselenggaranya proses pendidikan. Sekadar membangun sekolah, menyiapkan guru, mengadakan kurikulum dan pelbagai sarana-prasarana teknis lainnya. Dari kebijakan dan penanganan model pendidikan yang seperti itu, pemerintah terus dirongrong oleh pelbagai masalah krusial yang mengekornya. Paling sering terjadi berupa berubahnya sistem dan kurikulum seiring bergantinya pemerintahan khususnya menteri pendidikan. Belum lagi ketersediaan kursi yang terbatas, tak mencukupi saat sekolah menerima lonjakan penerimaan siswa-siswi baru. Lebih parah dan miris, Indonesia belum mampu mewujudkan pendidikan bagi semua anak bangsa tanpa terkecuali, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Masih banyak anak putus sekolah bahkan pada pendidikan dasar karena biaya, lemahnya pengayaan pendidikan, iklim lingkungan dan interaksi sosial pendidikan yang tidak kondusif menyelimutinya. Pemerintah belum mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan, kegaduhan rutin terjadi dan saban tahun PPDB on line bergejolak. Ada praktik pungli dan jual beli bangku sekolah, betapa menyedihkan. Beragam model kurikulum pendidikan silih berganti, infra struktur pendidikan pun giat dibangun. Namun pendidikan pada umumnya baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, belum mampu menampung siswa didik secara kualitatif dan kuantitatif. Strata sosial ekonomi yang berlapis, membuat disparitas yang mencolok bagi keluarga yang tak berkecukupan dan kalangan yang mampu dalam mengakses dunia pendidikan. Bagi si miskin pendidikan dasar sekalipun bisa jadi hanya menjadi uthopis, kesulitan mendasar sama halnya dalam terseok-seok memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Namun bagi di kaya, pendidikan setinggi- tingginya begitu mudahnya diraih, bisa menjangkau seantero jagad, layaknya asyik melakukan traveling keliling dunia. Begitulah di Indonesia sebuah negeri yang kaya, tak hanya pada sosial ekonomi dan sosial politik, keadilan juga tak ada tempat di sektor pendidikan. Industri dan Kapitalisasi Pendidikan Seorang Anies Baswedan memahami betul bagaimana pendidikan itu harusnya dapat memanusiakan manusia. Tak cuma akses, pendidikan juga harus mampu menciptakan kesetaraan bagi semua anak bangsa. Sistem pendidikan juga sepatutnya mampu membuat suasana belajar yang nyaman dan aman bagi para peserta dan penyelenggara proses pembelajaran. Situasi dan kondisi pendidikan tak boleh lepas dari orientasi membentuk manusia-manusia terdidik yang mampu menjadi intelektual dan pemimpin yang bisa berkontribusi bagi kebaikan peradaban manusia. Pendidikan khususnya sekolah apapun jenjangnya, identik sebagai laboratorium bagi tumbuh-kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Secara psikis dan psikologis dan tentunya wawasan, sekolah dituntut untuk melahirkan manusia-manusia yang memiliki kecerdasan intelektual kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan mental. Bagi peserta didik harus ada semangat dan motivasi menjadi manusia yang cerdas, peduli dan berahlak yang berguna bagi rakyat, negara dan bangsa Indonesia, yang menjadi tolok ukur keberhasilan produk pendikan. Jangan sampai masalah ekonomi, apapun latar belakang keluarga dan bagaimanapun juga kondisi anak menjadi penghambat dan memupus impiannya menjadi manusia terdidik tercerahkan dan mencerahkan. Pendidikan harus menjadi kendaraan universal bagi siapapun tanpa dibatasi kelas sosial, SARA dan faktor keturunan untuk mengarungi perjalanan menempuh dan kemuliaan dsn derajat tinggi kemanusiaan bagi setiap orang. Begitupun bagi para guru dan karyawan, menjadi mutlak untuk diprioritaskan kesejahteraannya. Gaji, fasilitas dan tunjangan untuk pengajar (guru dan dosen) serta karyawan juga tak kalah penting diutamakan selain kebutuhan peserta didik. Terlebih bagi para guru yang selama ini mengabdi menjadi pengajar di sekolah-sekolah di pelosok pedesaan dan wilayah perbatasan. Harus ada regulasi yang adaptif terhadap supra struktur dan infra struktur pendidikan yang berkolerasi dengan keberadaan masyarakat, keluarga dan stake holder lainnya. Pendidikan bukan hanya dilihat menjadi produk konsumtif lebih dari itu juga harus dilakukan sebagai budaya partisipatif. Rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk ikut menjadi peserta sekaligus penyelenggara pendidikan. Negara dalam hal ini pemerintah, benar-benar harus tegas dan implementatif, jika ingin menjadikan pendidikan sebagai aspek funamental pembangunan manusia (human resources). Paradigma pendidikan selama ini harus berubah, tak lagi menjadikan pendidikan sebagai sebuah industri dan dibiarkan larut dalam penguasaan mekanisme pasar. Pemerintah, dalam hal ini presiden sebagai penentu kebijakan negara yang menyeluruh harus berani merubah paradigma dan persfektif pendidikan selama ini yang terlanjur dikelola sebagai komoditi industri dan bagian tak terpisahkan dari perilaku transaksional dan kapitalistik. Harus ada keberanian kebijakan politik anggaran yang berbasis pada kepentingan pendidikan. Negara harus menggelontorkan pembiayaan sebesar-besarnya untuk kebutuhan pendidikan. Jika perlu subsidi yang yang luas diprioritaskan untuk menopang kepentingan memajukan pendidikan nasional. Anies yang begitu peduli dan konsern pada dunia pendidikan tentunya diharapkan rakyat bisa mengambil terobosan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kelak, in syaa Allah saat menjadi presiden, Anies dapat menjadikan pendidikan sebagai investasi bagi pembagunan manusia yang menjadi tanggungjawab negara. Jangan hanya habis terkuras uang negara untuk praktek-praktek KKN dan proyek-proyek ambisus, mangkrak dan mubazir pula. Semoga Anies mampu mengelola negara terutama pada aspek pendidikan yang menjadi faktor penting dan utama dalam pembangunan negara bangsa Indonesia secara integral holistik. Karena tak bisa dipungkiri, baik buruknya suatu negara dan bangsa, bisa dilihat dari baik buruknya sistem pendidikan yang dianutnya. Pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan menteri pendidikan, rasanya tak sabar menunggu Anies Baswedan menjadi presiden untuk mengejawantahkan pendidikan yang membebaskan dan pendidikan bagi semua. Anies Baswedan dan perubahan paradigma pendidikan, tentunya menyadari bahwasanya pendidikan itu investasi yang besar dan mahal. Untuk Indonesia yang kaya raya seberapapun besarnya biaya pendidikan demi kelangsungan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Untuk negara, menghabiskan uang rakyat untuk pendidikan rakyat, tak akan sia-sia dan akan kembali untuk kemajuan dan kebesaran rakyat, negara dan bangsa Indonesia, tegas Anies di hadapan Karni Ilyas. Akhirnya, seluruh rakyat Indonesia boleh mengingat dan aware pada apa yang disampaikan filsuf pendidikan Paolo Preire, sekolah adalah kapitalisme yang licik. Atau belum lama ini terlontar dari Faizal Assegaf seorang kritikus, kampus tak ubahnya sebagai tempat peternakan manusia. Anies Baswedan dan perubahan paradigma pendidikan layak ditunggu selekas-lekasnya untuk direalisasikan, tentunya dengan cara yang beradab, demokratis dan konstitusional. Agar sistem pendidikan yang memanusiakan manusia dapat mewujud dan out camenya tidak melulu menjadi pekerja untuk makan, berkembang biak dan bertahan hidup dalam pusaran industri dan kapitalisasi pendidikan. (*)
TNI Jangan Arogan, KPK Memalukan Minta Maaf dalam Kasus Marsdya Henri Alfiandi
Jakarta, FNN - Analis politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting meminta Mabes TNI jangan arogan dalam kasus dugaan suap senilai Rp88,3 miliar yang melibatkan Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi. Ia juga menyayangkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta maaf kepada Mabes TNI dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait prajurit aktif TNI, sebagai sikap yang memalukan. “KPK bisa mengabaikan permintaan Mabes TNI soal peradilan militer, karena KPK punya kewenangan lex specialis dalam pemberantasan korupsi, tanpa terkecuali. Undang-undang khusus (lex specialist) bisa mengabaikan undang-undang umum (lex generalis,” kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas di Jakarta, Ahad (29/7). Dikemukakan, keberatan Marsdya Henri Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan alasan militer aktif, seharusnya diabaikan saja. Semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, karena itu TNI tidak boleh diistimewakan. Publik justru lebih keberatan dengan perilaku koruptif yang diduga dilakukan jenderal bintang tiga Angkatan Udara itu dengan meminta jatah biaya 10 persen dari proyek sejak 2021 hingga 2023. “Buat apa Mabes TNI melalui Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan) TNI, Kababinkum (Kepala Badan Pembinaan Hukum) TNI, serta Danpuspom (Komandan Pusat Polisi Militer) TNI terkesan membela perilaku koruptif perwira tinggi militer? Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary), karena itu harus ada kebijakan luar biasa dari pimpinan TNI, bukan malah terkesan membela perwira tinggi,” ungkap Selamat Ginting. Henri Sudah Sipil Menurut Selamat Ginting, Henri Alfiandi sesungguhnya sudah pensiun dari dinas militer, karena telah berusia 58 tahun pada 24 Juli 2023 lalu. Memang secara administrasi sedang menunggu surat pensiun tertanggal 1 Agustus 2023 mendatang. Henri dinyatakan sebagai tersangka pada 26 Juli 2023, saat umurnya sudah lewat 58 tahun, sesuai ketentuan usia pensiun perwira TNI. Jadi KPK tidak perlu tunduk pada Mabes TNI, cukup melaporkannya saja. Bahkan, lanjut Ginting, berdasarkan surat keputusan Panglima TNI, sejak 17 Juli 2023, posisinya sebagai Kepala Basarnas sudah digantikan Marsdya Kusworo. Serahterima jabatan menunggu Keputusan Presiden, karena Basarnas berada langsung di bawah presiden. “Itu semuanya hanya administratif saja. Jadi sejatinya Henri Alfiandi sudah sipil, jadi jangan dicarikan alasan harus melalui peradilan militer kemudian Mabes TNI protes kepada KPK. Basarnas pun lembaga sipil di bawah presiden. Basarnas bukan lembaga militer, walau pun dipimpin perwira tinggi bintang tiga,” ujar Ginting yang lama menjadi wartawan bidang politik dan militer. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, lanjut Ginting, merupakan operasi rahasia, seperti juga operasi intelijen dalam militer. Tidak ada kewajiban untuk memberitahu pihak lain dalam operasi intelijen maupun OTT. Termasuk kepada rekan dalam satu institusi, apalagi institusi lain. “Pimpinan TNI mestinya bisa memahami OTT adalah operasi rahasia. Jika harus melaporkannya kepada Puspom TNI, itu sama saja dengan berpotensi membocorkan rahasia negara kepada pihak lain,” ungkap Ginting. Kebocoran Operasi Dikemukakan, Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi merupakan abituren (lulusan) Akademi Angkatan Udara (AAU) 1988-B. Teman satu kelas dengan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo dan Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko. “Siapa yang bisa jamin tidak bocor, jika kasusnya dilaporkan kepada atasannya di TNI AU maupun Komandan Puspom TNI yang sama-sama teman satu kelas di AAU 1988-B,” ungkap Ginting. Kini kata dia, opini publik yang berkembang justru mencurigai Mabes TNI sedang menutupi aib perwira tingginya. Belum lagi sebelumnya kasus pengadaan helikopter AW-101 oleh TNI AU yang diduga menyeret nama mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriatna. “Kasus pengadaan helicopter AW-101 yang semula dilaporkan kepada KPK, kemudan ditangani Puspom TNI. Sampai sekarang publik bertanya, mengapa menjadi tidak jelas alias mangkrak? Apakah sekarang Mabes TNI akan mengulang kasus yang sama? Sebaiknya Mabes TNI tidak usah mencari dalih soal peradilan militer dalam kasus yang memalukan ini,” tegas Ginting. Menurut Selamat Ginting, selain Polisi Militer dan Oditur Militer, maka masih ada atasan yang berhak menghukum (ankum) bisa turun tangan dalam kasus dugaan suap ini. Komandan Puspom TNI bintang dua, Oditur Jenderal TNI juga berbintang dua. Mungkin ada psikologi dari kepangkatan, karena terduga kasus suap ini berbintang tiga. “Maka ankum-nya sebaiknya bintang empat dan bukan KSAU. Harus Panglima TNI, karena Kepala Basarnas posisinya sebagai pejabat negara setingkat Menteri,” kata Ginting yang mengenyam pendidikan doktoral ilmu politik, magister komunikasi politik, dan sarjana ilmu politik. Seperti diketahui dalam OTT kasus pengadaan barang di Basarnas, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka Kepala Basarnas periode 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi; Koorsmin Kepala Basarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil. (sws)
POPULER
