ALL CATEGORY
Keputusan PKB Bergabung di KPP Diputuskan Hari Ini
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (Gus Jazil) menyatakan, keputusan PKB gabung dengan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) diputuskan dalam rapat gabungan di Surabaya, Jumat sore.\"Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini, di Surabaya,\" katanya usai rapat pleno DPP PKB di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan dalam rapat pleno tersebut, PKB menyambut baik tawaran Partai NasDem dalam hal kerja sama politik untuk pemilihan presiden 2024. Terkait rapat gabungan di Surabaya, Gus Jazil menyatakan agenda itu turut mendengarkan arahan dan masukan dari para kiai.Selain itu, hasil keputusan rapat nantinya akan memastikan agenda deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Kata dia, jika nantinya PKB keluar dari Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), tetap akan berpamitan dengan Partai Gerindra.Gus Jazil mengakui jika dinamika di PKB sangat alot terkait bergabungannya Muhaimin dengan Anies Baswedan dan Partai NasDem. Tetapi, semua elemen di PKB menyambut baik adanya tawaran kerja sama tersebut.Saat ini Muhaimin dan PKB saat ini masih tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Gerindra. KKIR kemudian berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah bergabungnya Golkar dan PAN.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Demokrat Membagikan Surat Anies Berharap AHY Menjadi Cawapres
Jakarta, FNN - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membagikan foto surat yang ditulis tangan oleh bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Surat yang disebut Herzaky ditulis pada tanggal 25 Agustus 2023 itu berisi harapan Anies kepada AHY agar bersedia menjadi bakal pendampingnya untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Mas AHY, Yth. Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu dalam keberkahan-Nya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat,\" demikian isi surat yang dibagikan Herzaky di Jakarta, Jumat.Hingga berita ini ditulis, Anies, yang merupakan bakal capres usungan Koalisi Perubahan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belum buka suara terkait kebenaran surat tersebut.Terlepas dari harapan Anies berpasangan dengan AHY, sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan menyetujui dan menerima keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk Anies pada Pilpres 2024.Kabar penetapan Muhaimin sebagai pasangan Anies itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya setelah mendapat konfirmasi dari Sudirman Said selaku utusan Anies.\"Tiba-tiba, terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai (bakal) cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, (bakal) capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, (bakal) capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,\" kata Teuku Riefky.Terkait kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB, Surya Paloh mengatakan bahwa penetapan pasangan Anies-Muhaimin itu belum resmi.\"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa. Jadi, kita tunggu perkembangan satu, dua hari ini,\" kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis malam (31/8).Surya Paloh juga memastikan Koalisi Perubahan setidaknya hingga Kamis masih eksis dan dia berharap Partai Demokrat tetap bergabung dalam koalisi yang mendukung Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 itu.Sementara itu, Jumat sore, Partai Demokrat dijadwalkan menggelar rapat majelis tinggi di kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.Rapat tersebut dijadwalkan membahas persoalan koalisi menyusul penetapan Anies-Muhaimin. Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi, calon presiden, dan calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.(ida/ANTARA)
Baliho Anies-AHY Dilucuti Pengurus Demokrat Situbondo
Situbondo, FNN - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melucuti puluhan baliho bergambar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Anies Baswedan setelah Ketua Umum Partai NasDem memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bakal cawapres) mendampingi Anies.Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda mengambil sikap tegas dengan menurunkan semua baliho bergambar Anies-AHY yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di kabupaten setempat.\"Meskipun belum ada perintah resmi dari DPP, kami dari Demokrat Situbondo berani mengambil sikap yang pertama baliho baliho bergambar Anies-AHY sekitar 25 baliho di tujuh daerah pemilihan (dapil),\" ujarnya kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.Tak hanya itu, kata Janur, DPC Demokrat Situbondo juga mulai men-takedown semua unggahan di beberapa aplikasi media sosial akun Demokrat Situbondo yang menayangkan video Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk di aplikasi Tik-tok.\"Perlu diingat bahwa selama ini squad media sosial Demokrat Situbondo ini masuk tiga besar jajaran squad Demokrat secara nasional,\" ucapnya.Selama ini media sosial Demokrat Situbondo berjuang keras membela Anies Baswedan, tapi per hari ini mencabut dukungannya setelah Ketua Umum Partai NasDem secara sepihak memilih Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies.Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 karena Partai Demokrat dikabarkan sudah tak sejalan Partai NasDem.Partai NasDem dinilai menjadi penyebab Partai Demokrat bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.\"Salah satu partai membuat kesepakatan, yakni bakal calon presiden ini diambil dari luar koalisi. Artinya tidak komitmen lagi dengan perjanjian awal. Intinya kami ada kemungkinan pecah kongsi,\" kata Janur.(ida/ANTARA)
Terkait Anies Memilih Muhaimin, Demokrat Jatim Tegak Lurus Arahan DPP
Surabaya, FNN - DPD Partai Demokrat Jawa Timur(Jatim) tegak lurus dengan arahan dewan pimpinan pusat terkait pengambilan langkah terkait kabar Anies Baswedan yang menggandeng Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden 2024.\"Kami sudah meyakini dewan pimpinan pusat memiliki kapasitas dan juga tentunya mendapatkan kepercayaan kami untuk melakukan pembahasan mengenai konstelasi politik nasional,\" kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Jumat.Sikap tegak lurus itu juga diambil seluruh pengurus partai di tingkat Dewan Pimpinan Cabang se-Jawa Timur.\"Seluruh dewan pimpinan cabang menyampaikan tegak lurus dengan apa yang jadi amanah dengan dewan pimpinan pusat,\" ujarnya.Diketahui melalui keterangan resmi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat menggelar rapat majelis tinggi menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak menyetujui kerja sama politik antara NasDem dan PKB.Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Teuku Riefky menjelaskan, rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.Terkait pencopotan baliho bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung Demokrat melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Emil menyatakan hal tersebut bukan merupakan poin utama yang dimaksud oleh sekretaris jenderal partai.\"Saya ingin tegaskan bahwa memasang gambar itu bukanlah inti dari permasalahan yang disampaikan dengan Pak Sekjen,\" ucapnya.Di sisi lain, Emil menyatakan saat ini jajarannya tetap fokus menjalankan tugas partai, yakni terjun ke masyarakat dan melakukan persiapan menyongsong perhelatan Pemilihan Umum 2024.\"Dalam konteks adalah bagaimana menyongsong pemilu yang akan datang, segenap bakal calon legislatif dan struktur bekerja dengan maksimal, menyapa rakyat masyarakat konstituen dengan penuh ketulusan,\" ujarnya.Terpisah, Kepala Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto mengatakan seluruh jajaran partai di wilayah Jawa Timur melakukan pencopotan baliho bergambar Anies Baswedan.\"Pencopotan baliho sampai ke pelosok pelosok desa se-Jawa Timur,\" tutur dia.(ida/ANTARA)
Kematangan Anies Teruji Lagi
Oleh Yoyon Suryono - Akademisi DINAMIKA politik nasional kekinian memunculkan pasangan capres dan cawapres tak terduga: Anies Baswedan dan Cak Imin. Tak terduga karena cawapres yang digadang koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu, salah satunya, adalah AHY yang sudah digodog dan sangat diharapkan oleh Demokrat. Namun Surya Paloh dengan strategi tersendiri keluar dengan siasat baru mengusung capres dan cawapres ARB dan Cak Imin dengan PKBnya yang sebelum ini berkoalisi dengan Gerindra yang setengah hati dan malah membuka koalisi dengan Golkar dan PAN yang tidak teguh hati. Dan bahkan terkesan rebutan cawapres. Kekuatan Cak Imin dengan PKB dan sebagian besar warga NU patut diperhitungkan untuk perolehan suara agar keluar sebagai pemenang. Kini kita tunggu reaksi balik dari Demokrat apakah masih nyaman berkoalisi dengan Nasdem dan PKS plus PKB, tanpa harapan cawapres di tangan, bergabung atau laju gabung ke PDIP sebagai cawapres Ganjar? Konstelasi politik kekinian ini menguji ARB untuk memilih cawapresnya karena sangat diakui peran besar Surya Paloh. Sementara itu ketua Majlis Tinggi dua partai yang mengusung yaitu Demokrat dan PKS tentu memiliki sikap dan pandangan yang berbeda berkait dinamika politik ini. Di sinilah kearifan ARB akan teruji: tetap baik dengan Demokrat dan PKS. Tidak muncul konflik dengan Surya Paloh. Berjalan mulus dengan PKB agar Cak Imin lancar dalam posisi cawapres. Di luar itu tentu akan muncul skenario baru dalam pencawapresan baik dari kubu Gerindra dan PDIP dengan koalisi masing-masing. Di minggu depan dinamika politik pencawapresan akan semakin hangat dan tajam untuk mewujudkan pasangan capres dan cawapres yang dipilih rakyat. ***
Beda Politisi dan Aktivis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih DALAM percakapan capres khusus nya cawapres di media sosial dari macam macam bentuk media, tumpah ruah percakapan politik, dengan narasi, gaya yang beragam. Dari keberagaman tersebut akan bisa dideteksi dari isi percakapan tersebut, yang bersangkutan seorang politisi atau aktifis. \"Pada umumnya politisi di indonesia hanya sedikit. Hanya hitungan jari politisi yang memahami politik dari dunia akademik: teori dan praktek. pernah belajar ilmu politik.\" Dalam hal fenomena sikap, ucapan, mungkin sekali dalam tindakan sesungguhnya beda antara politisi dan aktivis. Politisi sangat dekat dengan objek seni siasat atas objek terlihat material maupun non material. Menuangkan gagasan dan agenda dengan berhitung menggunakan waktu dan momentum sebagai sarananya. Dalam perspektif waktu dihitung dengan cermat sebagai sasaran investasi untuk sebuah kebaikan di masa depan. Karena waktu dan dinamika poltik di dihitung dengan seksama. Variabel yang sering muncul terjadinya adanya kompromi politik karena kekuatan yang tidak memungkinkan untuk memaksakan tujuan politiknya secara total. Langkahnya berorientasi tetap pada kemenangan dalam kekuasaan dan realisasi agenda, baik, terencana dengan matang untuk sasaran idealis maupun pragmatisnya. Berbeda dengan *aktivis* lebih menekankan pada isu isu yang terlihat dan menarik perhatian dalam ukuran keadilan dan kemanusiaan atau kepentingan saat itu dan rentang waktunya hanya sesaat . Tuntutannya serba instan - saat ini - sekarang juga harus terpenuhi, tanpa memperhatikan dan menghitung kemungkinan yang akan terjadi dan kekuatan yang dimilikinya. Cenderung hanya fenomenal, maka aktivisme sangat tidak memperhatikan faktor siasat, irama waktu dan momentum. Itu juga yang menjelaskan mengapa aktivisme sulit membaca lekukan gerak politik dalam irama waktu dan tidak mentolelir tanggapan politik yang menyakiti publik. Memang bukan bagian dari konsern aktivisme untuk mempertimbangkan semua itu dalam perspektif politik yang penuh tipu daya dan kaya dengan yang dianggap sebagai \"pengkhianatan\" dalam ukuran terlihat dan insidental. Yang nampak itulah yang menjadi ukuran baik dan buruk, tidak penting perspektif taktis dan strategis, tidak penting variabel determinan atau inferior. Aktivisme dalam perspektif politik. Kategori ini lebih menekankan politik dan aktivisme diarahkan dalam dua pendekatan sekaligus. Dalam kehidupannya sangat sering terjadi benturan antara aktifis dan politisi, karena memang berbeda karakternya, karena aktifis buruan target yang serba instan dengan politisi dengan perhitungan yang lebih cermat dalan tahapan yang harus tepat waktu dan tepat sasaran. *****
Urgensi Pemilu tanpa Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan TUDINGAN bahwa Partai Nasdem mengarahkan Cawapres Anies Baswedan kepada Muhaimin Iskandar akan terjawab ke depan. Rupanya semakin dekat waktu untuk pendaftaran Capres/Cawapres ke KPU maka pola pasangan di semua koalisi semakin berkonfigurasi tajam. Tergambar lempar-lemparan dalam kerangka strategi atau mungkin kepanikan sekaligus kebingungan. Gestur politik para Ketum dikejar media. Jodoh Ganjar, Prabowo dan Anies terus membuat penasaran bukan hanya oleh pendukung tetapi juga media. Berita besar sangat dibutuhkan. Porak-poranda Koalisi Prabowo gara-gara Golkar dan PAN bergabung. Akankah berimplikasi pada kemungkinan porak poranda pula pada Koalisi Anies Baswedan dengan bergabungnya PKB? Partai Demokrat kebakaran rambut, tidak tenang mereaksi. Telah muncul aksi penurunan baliho Anies AHY segala. Bahasa penghianatan berhamburan. Anies yang sebenarnya kompeten dan diberi kewenangan untuk mengumumkan final mengenai pasangannya. Sebelum itu maka manuver partai adalah hal biasa sebagaimana AHY yang pernah mendekat kepada PDIP. Marahnya Demokrat mungkin belajar dari suksesnya pola \"angry bird\" ketika mengancam dan melawan Moeldoko. Surya Paloh langsung bersilaturahmi pada Jokowi. Ia masih memegang kaki Jokowi walau mungkin ia bisa juga menekuk tangan Jokowi. Ancaman bagi Anies jika berpasangan dengan Cak Imin adalah KPK yang membuka dan memproses kasus \"kardus durian\" di saat Anies sudah tidak dapat menetapkan lain untuk pasangannya. Jokowi kelak moncer menyandera kedua pasangan baik Prabowo maupun Anies. Tinggal Ganjar yang akan dimainkan cawapresnya pula. Mega mulai ketar-ketir. Ini semua permainan Jokowi. Jokowi adalah biang kekacauan dan kekisruhan bangsa dan negara termasuk Pemilu. Pemilu khususnya Pilpres akan rawan dalam cengkeraman dan cawe-cawe Jokowi. Karenanya tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dan menyehatkan bangsa maupun proses demokrasi selain stop Jokowi. Pemilu tanpa Jokowi. Partai politik tinggal memilih apakah akan berkompetisi di bawah cengkeraman dan ancaman Jokowi atau keadaan yang bebas dan merdeka ? Jika ingin bebas dan merdeka maka pilihan strategisnya adalah makzulkan Jokowi secepatnya. Alasan konstitusional untuk itu sudah cukup memadai. Sangat memadai. Betapa leluasa dan sehatnya demokrasi jika Jokowi sudah tidak ada. Tahun 2024 akan menjadi pertaruhan apakah tahun malapetaka atau bahagia ? Tergantung pada pilihan partai politik sendiri. Rakyat akan membersamai untuk pilihan pemakzulan cepat. Pemilu tanpa Jokowi adalah untuk kebaikan ke depan. Jokowi merupakan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) demokrasi. Perjuangan mengembalikan asas kedaulatan rakyat sesuai Pancasila dan UUD 1945 harus dimulai dengan Pemilu tanpa Jokowi. Ini adalah urgensi negeri. Jokowi asalnya rakyat kemudian mengatur rakyat dengan pola berpura-pura merakyat maka cepat atau lambat akan kembali menjadi rakyat. Semakin cepat kembali semakin baik bagi rakyat. Tinggal apakah kembalinya selamat atau penuh dengan tamparan dan kutukan dari rakyat. Bandung, 1 September 2023.
Surya Paloh dan Anies Bukan Pengkhianat
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan - Sabang Merauke Circle BANYAK sekali pertanyaan masuk ke saya tentang Anies, benarkah dia pengkhianat? Atau melakukan pengkhianatan dalam perjuangannya? Bagaimana dia mau mengusung tema perubahan kalau dia sendiri karakternya khianat? Pertanyaan-pertanyaan di atas terkait dengan berbagai pemberitaan adanya kesepakatan Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar untuk membangun aliansi memenangkan Anies Baswedan ke depan. Kesepakatan ini, menurut Partai Demokrat (PD), melanggar kesepakatan tertulis dalam Koalisi Perubahan dan Perbaikan (KPP) tentang kriteria pendamping Anies serta kesepakatan tidak tertulis, bahwa Anies sudah menyampaikan kepada SBY dan petinggi parpol koalisi bahwa AHY adalah pendamping dia ke depan. Apakah Benar Anies Pengkhianat? Partai Demokrat tentu saja boleh marah dengan langkah politik terbaru yang dilakukan sepihak oleh Surya Paloh. Namun, sebuah kemarahan harus ditempatkan dalam \"circumstance\" politik yang ada, sebuah lingkungan politik bejat dan penuh ancaman. Pada konteks yang tepat, tentu sebuah langkah \"sampul\" dari sebuah koalisi bisa dimengerti dalam kecanggihan desain dan strategi. Tiga hal berikut ini perlu menjadi pertimbangan agar koalisi perubahan tetap bersatu dan terus membangun soliditas. Pertama, langkah politik oposisi dalam membangun poros perubahan adalah untuk mendukung perubahan itu sendiri. Perubahan itu utamanya ada pada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sedangkan parpol penduduk Anies dapat bermanuver diantara isu perubahan (oposisi) dan mendukung pemerintah atau kebijakannya. Nasdem, meskipun secara terbuka mengatakan kehilangan harapan pada Jokowi, untuk membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan, sebagaimana diutarakan Surya Paloh, di Apel Akbar Nasdem, 16/7 di GBK, tetap saja Nasdem melakukan langkah-langkah \"dua kaki\" terhadap Jokowi. Demokrat sendiri, ketika dihantam \"istana\" terkait pengambilalihan paksa partainya oleh Moeldoko, Demokrat tidak menghujat Jokowi, melainkan sekedar Moeldoko. Bahkan, saat yang sama Demokrat mendukung pemindahan ibukota IKN ke Kalimantan. Dengan penjelasan di atas, maka dapat dipastikan, jika Nasdem dan atau parpol pendukung lainnya tetap mendukung Anies, tidak terjadi pengkhianatan atas cita-cita perubahan. Justru, jikalau parpol pendukung Anies pindah haluan mendukung capres lainnya, itu yang disebut sebagai pengkhianatan. Kedua, dalam circumstances atau ruang politik yang kotor serta penuh kekejian, segala sesuatu memang tidak dapat diungkapkan lebih awal. Hanya beberapa jam setelah Anies diumumkan Nasdem sebagai capres, Golkar atau Airlangga misalnya, berusaha memberikan sinyal untuk berkoalisi. Begitu juga ketika apel akbar Nasdem di GBK, petinggi Golkar menghadiri acara tersebut. Terakhir waktu lalu kabar berkembang pertemuan Anies dan Airlangga secara sembunyi-sembunyi, akhirnya kita ketahui bersama Airlangga hampir digulingkan oleh kekuatan kekuatan anti perubahan yang berkuasa. Demokrasi yang kita hadapi saat ini adalah demokrasi barbar. Kekuasaan Jokowi berusaha mengontrol arah kekuasaan ke depan, dengan alasan keberlanjutan pembangunan. Meskipun mungkin mayoritas rakyat lebih percaya cawe-cawe Jokowi lebih kepada kepentingan dirinya sendiri dan anak mantunya, faktanya Jokowi mampu memainkan peranan besar dalam mendukung arah koalisi parpol-parpol. Dalam situasi seperti ini, sesungguhnya, kita harus melihat, manuver Nasdem yang berhasil merangkul Muhaimin, sebuah partai yang berbasis Nahdatul Ulama, adalah keberhasilan besar. Kenapa? Karena meyakinkan Muhaimin untuk tidak takut dikriminalisasi oleh kekuatan rezim Jokowi adalah pekerjaan berat. Ini hanya mungkin bisa karena dalam diri Muhaimin juga ada bibit keberanian. Dan ini berasal dari sejarah Muhaimin sebagai aktifis gerakan pro demokrasi di era Orde Baru. Sebagai catatan, untuk yang tidak mengikuti sejarah Surya Paloh, perlu saya sampaikan sedikit tambahan bahwa Surya Paloh juga termasuk sosok kritis terhadap Orde Baru. Surya Paloh, dibantu oleh Todung Mulya Lubis, sering mengumpulkan aktifis anti Orde Baru di kantornya. Di mana saya pernah diundang. Surya Paloh sendiri pernah mendirikan media oposisi, Prioritas, di era Suharto. Pada satu kesempatan, Syamsir Siregar, Kepala Badan Intelijen TNI (BAIS), sebagaimana diceritakan pada saya, pernah diperintahkan Panglima ABRI/TNI, Faisal Tanjung, untuk menangkap Surya Paloh atas kejahatan melawan Suharto. Untung Syamsir Siregar memberi \"pintu damai\" kepada Surya Paloh. Dengan sosok seperti ini, tentu saja Paloh boleh merasa paling senior dalam urusan demokrasi dan kebebasan politik. Penjelasan tentang situasi lingkungan politik yang ada seperti dijelaskan di atas tentu membuat kita faham adanya langkah-langkah strategis yang tidak semuanya harus dijelaskan di depan. Memang, tentu saja perlu dijelaskan kemudian. Agar mitra koalisi dapat mengerti. Pernyataan terbaru dari Surya Paloh di berbagai media menyebutkan bahwa \"Anies-Muhaimin\" belum diformalkan. Ini tentu menjadi penjelasan yang baik bagi soliditas ke depan. Ketiga, argumentasi penting ketiga adalah kemenangan kaum perubahan. Sebagai tokoh reformasi dan tokoh Islam, Anies telah menempatkan dirinya pada sosok pemimpin kharismatik yang mampu mendominasi semua capres kompetitor. Namun, fakta menunjukkan, dengan koalisi ramping yang tersedia, Anies ketinggalan dalam elektabilitas di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbagai survei menunjukkan Anies mengalami ketertinggalan akibat peta sosiologis kita tebelah. Anies menguasai \"Islam identitas\", Ganjar menguasai \" Nasionalis Sekuler \" dan Prabowo atas dukungan Muhaimin/PKB, mendominasi komunitas \"Islam Tradisional\". Dalam situasi demikian, Anies bisa saja bertahan dalam perang segitiga kekuatan sosiologis masyarakat kita. Tapi, apakah kita tidak merasa lebih baik ketika kekuatan Islam tradisional, setidaknya dalam naungan PKB, berbagi masa depan dengan pendukung Anies? Tentu saja ada keraguan arah perubahan dengan masuknya Muhaimin/PKB dalam poros perubahan. Namun, jika Anies-Muhaimin menjadi pasangan, tentu arah perubahan tetap terjadi. Oleh karena, Muhaimin dan barisannya adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan bangsa kita. Penutup Saya telah berpartisipasi dalam menuangkan pikiran ini untuk meluruskan isu-isu pengkhianatan. Menyebutkan pengkhianat atau pengkhianatan adalah kesalahan besar jika itu terus dipertahankan. Kita melihat beban sejarah yang dipikul pengusung perubahan sudah demikian besar. Seringkali persoalan strategis menjadikan komunikasi antar kelompok terganggu. Surveillence atau pengintelan terjadi di mana-mana. Kekuasaan berusaha mendominasi semua ruang publik dan ruang politik yang ada. Sebuah strategi hanya bisa berjalan kalau ada kepercayaan. Sebuah pengkhianatan hanya bisa dikatagorikan valid atau absah jika Nasdem atau parpol pendukung lainnya meninggalkan Anies. Kehadiran Muhaimin Iskandar dalam jajaran koalisi pendukung Anies Baswedan harus dimaknai sebagai keberhasilan merangkul lawan, menjadi teman. Apalagi Muhaimin membawa gerbong besar, kaum Nahdlatul Ulama. Sebaiknya kita menyebutkan \"Ahlan Wa Sahlan Muhaimin Iskandar\". Mari bersama menyongsong perubahan. (*)
Gara-gara Cak Imin KPP Goyah, Ini Reaksi PKS
Pernyataan Media DPP PKS Terkait Perkembangan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Jakarta, 31 Agustus 2023 Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua, Pada kesempatan ini, kami menyampaikan beberapa pandangan terkait situasi dan kondisi politik nasional terkini, khususnya mengenai dinamika yang terjadi di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pertama, kami menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), namun belum memperoleh hasil yang diinginkan bersama. Kedua, sampai hari ini kami tetap merujuk kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII bahwa PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024. Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut. Ketiga, kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bahwa dalam penentuan Calon Wakil Presiden RI ditentukan oleh Calon Presiden RI Anies Rasyid Baswedan. Keempat, kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pemilu tahun 2024 mendatang berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Demikian keterangan pers yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah SWT meridhoi langkah dan perjuangan kita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Dr.Almuzammil Yusuf,M.Si Anggota Tim-8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS (*)
Cawapres Diserahkan ke Anies Baswedan
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa NasDem, PKS dan Demokrat membentuk Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP). Diawali dengan deklarasi Nasdem, lalu PKS, kemudian Demokrat pada akhirnya ikut bergabung. Nasdem, partai yang menjadi inisiator terbentuknya KPP mendorong tiga parpol pengusung untuk deklarasi bersama. Namun, urung dilakukan karena Demokrat mensyaratkan deklarasi harus sudah ada pasangan Anies Baswedan. Akhirnya, Nasdem pun deklarasi sendiri di GBK dengan tema Apel Siaga. Ketiga partai ini, Nasdem, PKS dan Demokrat membentuk tim yang diberi nama tim 8. Tim 8 yang dijuru bicarai oleh Sudirman Said ini bertugas mengantar Anies Baswedan sampai ke KPU di hari pendaftaran oktober nanti. Ketika didaftarkan ke KPU, siapa yang akan menjadi pasangan Anies Baswedan? Ini yang selalu menarik dan menjadi perhatian publik. Tiga parpol yang bergabung di KPP sepakat, soal cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan. Dan kamis kemarin, Anies Baswedan dikabarkan akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, ketum PKB. Mendengar informasi ini, setelah melakukan klarifikasi yang dirasa cukup, Demokrat marah besar. Sejumlah petinggi Demokrat menghujat Anies Baswedan. Bahkan ada yang sudah menurunkan baliho yang bergambar foto Anies Baswedan - AHY. Kenapa demokrat harus marah? Bukankah belum ada pengumuman resmi bahwa Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin? Kalau toh benar Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin, bukankah penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan? Anies Baswedan diberi hak untuk memilih cawapresnya sendiri. Kemarahan Demokrat seolah membongkar kotak pandora yang selama tersimpan rapat. Kemarahan ini membuka fakta yang selama ini jadi spekulasi publik bahwa: \"Demokrat siap mengusung Anies Baswedan kalau AHY jadi cawapresnya\". Jika AHY tidak jadi cawapres, Demokrat akan hengkang dari KPP. Spekulasi publik mulai kebuka hari kamis, 31 Agustus kemarin. Demokrat marah ketika mendengar kabar Anies Baswedan akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Banyak kader partai secara spontan menyerang dan mendiskreditkan Anies. Publik bertanya-tanya: apa salah Anies? Anies diberi mandat oleh tiga partai untuk menentukan cawapresnya. Ketika cawapres sudah ditentukan, kenapa Anies disalahkan oleh Demokrat? Kalau begitu, penyerahan otoritas untuk menentukan cawapres kepada Anies itu gak serius dong... Publik baru tahu, kenapa Demokrat tidak mau KPP deklarasi Anies Baswedan sebagai capres tanpa ada pasangannya. Rupanya memang Demokrat hanya mau deklarasi kalau pasangan Anies Baswedan itu adalah AHY. Dideklarasikan secara bersamaan. Ini sah-sah saja dalam politik. Daya tawar akan selalu bergantung pada kekuatan yang dimiliki. Itulah politik. Panggung depan tidak selalu sama dengan panggung belakang. Panggung belakang lebih dinamis, dan pada waktunya akan terbuka dan terbaca publik ketika muncul peristiwa politik. Demokrat punya hak untuk mengunci Anies Baswedan: siap ikut mengusung kalau Anies Baswedan menggandeng AHY sebagai cawapresnya. Karena memang, tanpa Demokrat KPP tidak cukup syarat mengsung Anies Baswedan. Di sini, Demokrat merasa dalam posisi penentu. Demokrat pegang kartu truf. Punya daya tawar tinggi untuk dimainkan. KPP, terutama Nasdem merasa tidak nyaman dengan kuncian Demokrat. Terutama sebagai partai yang paling awal deklarasi Anies Baswedan dan mengambil semua risikonya. Nasdem gerah terhadap cara Demokrat menyandera KPP. Nasdem merasa telah berkorban semuanya. Menterinya ditersangkakan dan dicopot. Bisnis ketum Nasdem dihancurkan. Tv milik ketum kabarnya harus mem-PHK separoh dari karyawannya karena terancam bangkrut. Semua risiko ini dihadapi oleh Nasdem sendirian sebagai konsekuensi mengusung Anies Baswedan. Lalu muncul Demokrat sebagai pendatang terakhir mengunci koalisii. \"Kalau Demokrat bisa mengunci, emang Nasdem tidak bisa melakukan hal yang sama?\" Kata orang Nasdem. \"Kalau Anies dianggap tidak bisa maju kalau Demokrat tidak dukung, itu pemikiran yang keliru. Karena akan selalu ada partai yang memungkinkan bergabung untuk mengusung Anies\", lanjutnya. Nasdem dan Demokrat bahkan seringkali bersitegang. Adu argumen dan saling sindir di publik antara Nasdem dan Demokrat pun tidak terhindarkan. Dan kamis kemarin, di penghukung bulan Agustus, Nasdem membuktikan ucapannya bahwa \"Demokrat tidak bisa mengunci Anies Baswedan dan KPP\". Masuknya PKB yang didukung oleh Nasdem dan PKS membuka kuncian dan membuyarkan mimpi Demokrat memasangkan Anies-AHY. Kabar yang juga beredar, Demokrat, melalui elitnya juga berkomunikasi intens dengan salah satu kandidat capres. Deal-deal sudah matang dibicarakan jika KPP tidak mengusung Anies-AHY. Ini boleh jadi adalah langkah antisipasi yang dilakukan Demokrat jika nantinya harus keluar dari KPP karena tidak mengusung AHY sebagai cawapres. Ini hal biasa dan wajar dalam politik. Menjadi tidak wajar kalau diikuti dengan kemarahan yang berlebihan. Justru akan dilihat oleh publik sebagai sikap politik yang tidak matang. Ini akan merugikan Demokrat itu sendiri. Dalam politik, ada plan A, plan B dan plan C. Plan A tidak bisa, ya beralih ke plan B. Plan B gak bisa, beralih ke plan C. Begitu juga seterusnya. Jika sudah disiapkan plan-plannya, maka tidak perlu ada sikap cengeng dalam berpolitik. Di sinilah seninya mengelola daya tawar. Itulah politik. Kalkulasi politik, Demokrat akan lebih diuntungkan jika tetap berada di dalam KPP. Demokrat bisa menaikkan daya tawar sebagai anggota koalisi. Daya tawar ini belum tentu Demokrat dapatkan ketika bergabung ke koalisi lainnya sebagai pendatang baru. Apalagi, pasangan Anies-Muhaimin, jika ini benar-benar terwujud, peluang menangnya jauh lebih besar. Basis PKB di Jatim dan Jateng yang selama ini menjadi daerah gersang bagi Anies Baswedan akan subur kembali untuk mendulang suara Anies Baswedan. Malah ada yang siap-siap tasyakuran ketika pasangan Anies Baswedan -Muhaimin Iskandar diumumkan. Alasannya: karena kemenangan pasangan ini sudah di depan mata. Jakarta, 1 Seprember 2023
POPULER
