ALL CATEGORY
Partai Gelora Siap Gelar Deklarasi Dukungan ke Prabowo sebagai Capres Besok
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyatakan siap menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Sabtu (2/9/2023). \"Insya Allah besok tanggal 2 September 2023, Partai Gelora sudah siap deklarasikan Pak Prabowo sebagai Capres 2024,\" kata Taslim Tamang, Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Masyarakat (Humas) DPN Partai Gelora di Jakarta, Jumat (1/9/2023). Menurut dia, deklarasi yang akan dihadiri oleh kader Partai Gelora tersebut, digelar di The Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. \"Masyarakat juga bisa ikut menyaksikan lewat media sosial yang kita siapkan secara live,\" kata Daeng Tata, sapaan akrab Taslim Tamang. Daeng Tata menegaskan, deklarasi ini adalah momentum yang akan menentukan sejarah masa depan Indonesia. Prabowo dianggap memiliki kesamaan ideologi dan narasi dengan Partai Gelora. \"Partai Gelora sudah memperhitungkan secara cermat dan akurat dalam mendukung pak Prabowo sebagai capres 2024,\" katanya. Dukungan Partai Gelora ke Prabowo, lanjut Daeng Tata, sangat mengakar di akar rumput di masyarakat di berbagai daerah, sehingga merupakan representasi suara rakyat dari daerah. \"Dukungan Partai Gelora kepada Pak Prabowo sangat mengakar, karena deklarasi ini dimulai dari deklarasi DPW se Indonesia sejak sebulan lalu. Jadi ini adalah representasi suara rakyat dari daerah juga,\" tegasnya. Ketua Panitia Deklarasi Dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024, Akhmad Yani mengatakan, deklarasi ini akan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan jajarannya Dewan Pimpinan Nasional (DPN), serta Pimpinan DPW se Indonesia. \"Hal ini menunjukan kebulatan tekad yang kuat dan utuh untuk mendukung Bapak H. Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden RI 2024,\" kata Akhmad Yani. Dalam deklarasi ini, jelas Akhmad Yani, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta akan menyampaikan pidato politik. Usai memberikan pidato politik, Anis Matta akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Partai Gelora kepada Prabowo. \"Acara intinya tentu pidato politik dari Ketua Umum Partai Gelora Indonesia bapak Anis Matta dan diakhiri penyerahan SK dukungan secara resmi disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir,\" katanya. Setelah menerima SK dukungan, lanjut Akhmad Yani, Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato politiknya dihadapan kader Partai Gelora, partai peserta Pemilu 2024 yang mendapat nomor urut 7. \"Jadi setelah SK diterima, kita akan sama-sama mendengarkan pidato politik dari Capres dukungan Partai Gelora Indonesia, Bapak H. Prabowo Subianto,\" jelasnya. Akhmad Yani menambahkan, secara umum konsep acara deklarasi dukungan Partai Gelora ke Prabowo sebagai Capres 2024 akan dikemas seperti menonton pertunjukan teater modern. \"Secara umum konsep acara yg kita buat seperti kita sedang menonton sebuah peretunjukan teater yg dikemas secara modern dan dinamis. Maka dari itulah kita memilih tempat di The Djakarta Theater,\" pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan, dalam deklarasi dukungan ini, Partai Gelora juga akan mengundang pimpinan partai koalisi pendukung Prabowo Subianto. \"Deklarasi akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo. Kami juga akan mengundang para pimpinan parpol koalisi,\" ujar Mahfuz, Selasa (28/8/2023). Keputusan Partai Gelora mendukung Prabowo, karena memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi geopolitik dan perlunya Indonesia menjadi negara yang kuat. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki misi bersama Prabowo Subianto untuk menggalang kekuatan tengah untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menguatkan demokrasi Indonesia. Di samping itu, Partai Gelora akan menjadi jembatan antara Prabowo dengan segmen keumatan. (Ida)
Anies, Paloh, dan Imin bukan Pengkhianat, Mereka Pemberani
Oleh Laksma Purn. Ir Fitri Hadi S, MAP - Analis Kebijakan Publik 1. Anies Paloh Bukan Pengkhianat Dari kronologi singkat bagaimana Anies Rasyid Baswedan dicalonkan sebagai Presiden pada Pemilu tahun 2024, seakan terngiang kembali teriakan masa, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, atau narasi Anies gubernur rasa presiden. Pernyataan tersebut terjadi jauh sebelum Anies dideklarasi oleh partai Nasdem pada Senin 03 Oktober 2022. Hampir satu tahun yang lalu, ini menunjukkan adanya keinginan dari rakyat akan suatu perubahan yaitu Anies Rasyid Baswedan menjadi Presiden pada pemilu tahun 2024. Surya Paloh dengan NasDemnya, jalan sendiri dengan berani mendeklarasi Anies Rasyid Baswedan sebagai capres pada Pemilu tahun 2024. Setelah beberapa bulan berlalu baru PKS ikut mendeklarasikan Anies sebagai capresnya dan kemudian bulan berikutnya Partai Demokrat ikut pula bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Dari kronologi singkat ini jelaslah KPP dibentuk bukan untuk mencari siapa calon wakil presiden pada pemilu tahun 2024, tapi mencari siapa calon presiden pada Pemilu tahun 2024. Calon wakil presiden hanya pelengkap, bukan tujuan walau jabatan itu amat strategis. Selama calon presidennya masih Anies Rasyid Bawedan dan masih dalam Koalisi Perubahan maka tidak satupun di antara mereka melakukan khianat. Kenyataannya oleh partai Koalisi, Anies diberi kewenangan untuk memilih sendiri siapa calon wakil presidennya. Tampaknya pilihan Anies akan jatuh ke AHY, apalagi dalam sebuah kesempatan Anies mengatakan AHY adalah pendampingnya di masa depan. Kita tentu masih ingat pada Pemilu tahun 2019, bagaimana Mahfud MD sudah mengenakan baju yang ditentukan untuk dideklarasi sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi. Bahkan Mahfud MD, kabarnya sudah berada di ruang sebelah menunggu panggilan, tapi kita semua tahu bapak Ma’ruf Amin yang terpilih mendampingi Jokowi. Itulah politik yang memang tidak bersih tapi penuh intrik, taktik dan strategi. Ketika itu semua bicara, tidak ada yang khianat, karena berorientasi pada tujuan, bukan siapa menjadi apa, tapi bagaimana memenangkan Pemilu. 2. Anies, Surya Paloh dan Muhaimi Para Pemberani Anies dibidik dijatuhkan dengan Formula E, Muhaimin atau cak Imin dibidik dijatuhkan dengan Kardus Durian, tapi keberanian Cak Imin menerima pinangan Anies atau Surya Paloh adalah suatu keberanian untuk dikriminalkan. Keberanian untuk melawan. Kita masih ingat bagaimana adanya hubungan Anies dengan Airlangga Ketua Partai Golkar dan Airlangga memberikan isyarat akan bergabung kepada Anies. Namun ketika diterpa isu kudeta ketua partai dan ditersangkakan kasus korupsi, Airlangga langsung balik badan, lintang pukang meninggalkan Anies. Cak Imin memang berbeda, Cak Imin pemberani. Dia begitu yakin dan bersih dari kasus kardus durian sehingga berani melawan ancaman dikriminalkan, ditersangkakan korupsi. Itulah, mengapa Cak Imin, dia pemberani yang menandakan Cak Imin bersih. Demikian pula dengan Anies dan Surya Paloh, terus begerak ke depan, berani melawan meski di bawah tekanan dan ancaman ditersangkakan serta difitnah dalam bebagai hal. 3. Mengapa Muhaimin Elektabilitas Cak Imin memang tidak bagus, tapi dia sebagai ketua umum dan didukung partai PKB yang berbasis Nahdatul Ulama. Cak Imin didukung oleh Islam tradisionil yang menguasai perpolitikan di Indonesia, sedangkan Anies dituduh “Islam Indentitas”. Manuver Nasdem mempertemukan Anies dan Cak Imin dalam satu wadah koalisi yaitu Koalisi Perubahan adalah keberhasilan besar, semakin memantapkan dukungan Islam terhadap Anies. Seperti halnya Surya Paloh, Cak Imin adalah bagian dari pemerintah, namum perlu diingat bahwa Paloh dan Cak Imin sama sama pro demokrasi di era Orde Baru. Berpindahnya Cak Imin meninggalkan Prabowo bukan pula pengkhianatan karena di koalisinya bersama Gerindra Cak Imin mulai ditinggalkan setelah lebih setahun bersabar. Jumlah kursi PKB di DPR gemuk, sehingga Paloh tidak perlu khawatir koalisinya digoyang ke manapun bila PKB ikut bergabung. Bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan membuat langkah Anies terutama di Jawa Timur, di pesantren pesantren terbuka lebar karena secara kultur PKB dengan pesantren mempunyai hubungan yang kuat. 4. Perubahan adalah Goal dan Tidak Berubah Masuknya Cak Imin ke dalam koalisi Perubahan dipastikan tidak tejadi pengkhianatan atas cita cita Koalisi Perubahan karena perubahan itu ada pada diri Anies sendiri sebagai calon presiden. Justru bila parpol yang semula mendukung Anies lalu pindah haluan mendukung capres lain itulah yang patut disebut pengkhianat. Dengan demikian masuknya Cak Imin dalam koalisi perubahan tidak akan mengubah cita cita perubahan, apalagi sejarah Muhaimin adalah aktifis gerakan pro demokrasi di era presiden Soeharto 5. Sikap PD dan PKS Seharusnya Partai Demokrat tidak perlu menanggapi dengan reaktif dipasangkannya Anies dengan Cak Imin, apalagi Surya Paloh di berbagai media mengatakan pasangan “Anies Muhaimin belum diformalkan”. Ini artinya segala sesuatunya bisa berubah sesuai dinamikan yang terjadi. Kita tentu masih ingat ketika Puan Maharani melamar AHY sebagai cawapres mendampingi Ganjar, Nasdem dan PKS menanggapinya dengan dingin, tidak ada tanda reaktif, apalagi menuduh berkhianat. Demikian pula dengan sekarang, PKS dengan tenang menanggapi perkembangan pencapresan Anies. Tidak seperti PD yang menurunkan baliho Anies di berbagai tempat, tidak ada penurunan baliho Anies oleh PKS. Ada upaya untuk menarik PKS dalam pusaran gagalnya mencawapreskan AHY ditanggapi dingin oleh PKS dan tidak bergeming untuk tetap Bersama Anies Rasyid Baswedan. Sikap kritis reaktif Partai Demokrat atas disandingkannya Anies dengan Muhaimin menunjukkan ambisi yang besar untuk mencawapreskan AHY dan apabila kemudian keluar dari KPP, maka semakin kentallah bahwa yang dipentingkan adalah AHY, bukan keinginan rakyat untuk menjadikan Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden pada tahun 2024 sampai dengan 2029. Sikap reaktif ini dapat menjauhkan Partai Demokrat dari pendukungnya. Waspadalah, ini ibarat pedang bermata dua. (*)
Gempa Pilpres 2024 dan Bumerang Presidential Threshold: Jokowi Semakin Melemah
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) GEMPA politik mengguncang Indonesia. Cukup dahsyat. Membuat porak poranda landasan koalisi, atau tepatnya dagang sapi, pencalonan presiden 2024. Dan sekaligus menghancurkan cawe-cawe Jokowi. Pusat gempa ada di Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keduanya sepakat menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Partai Demokrat gusar dan merasa dikhianati. Nasdem dinilai bertindak sepihak tanpa melibatkan anggota Koalisi (Perubahan dan Perbaikan) lainnya yang selama ini sepakat mendukung calon presiden Anies Baswedan. Di lain sisi, keputusan PKB menerima duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar membuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) hancur, alias bubar. Penyebab utama bubarnya KKIR ini secara langsung akibat cawe-cawe Jokowi. Pertama, Jokowi diduga menekan Golkar dan PAN (Partai Amanat Nasional) untuk bergabung ke dalam KKIR. Tekanan terhadap Golkar terlihat jelas ketika Airlangga Hartaro, Ketua Umum Golkar, diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus korupsi ekspor minyak goreng. Tidak lama berselang, Golkar dan PAN deklarasi bergabung dengan KKIR yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kedua, Jokowi sepertinya tidak menghargai PKB, khususnya ketua umumnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang sejak awal menggagas KKIR dan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden KKIR. Sejak Golkar dan PAN bergabung, PKB tidak dipandang lagi. Buktinya, nama Cak Imin semakin jauh dari calon wakil presiden KKIR. Sebaliknya, nama Airlangga Hartarto menguat sebagai pendamping Prabowo. Yang lebih mengagetkan, nama Gibran digadang-gadang akan menjadi wakil presiden Prabowo. Tidak heran, kalau semua ini membuat Cak Imin dan PKB menjadi tidak nyaman. Bahkan bisa dimaklumi kalau Cak Imin dan PKB menjadi sangat tersinggung: Apa hebatnya Gibran dibandingkan Cak Imin yang terbukti berhasil membesarkan PKB? Gibran masih “menyusu” sama Jokowi, sedangkan Cak Imin sudah malang melintang di dunia politik Indonesia yang penuh intrik dan muslihat. https://www.partaigolkar.com/2023/09/01/duet-prabowo-airlangga-pada-pilpres-2024-ketua-golkar-jatim-pasangan-yang-komplementer/ Ketiga, kekecewaan Cak Imin sebenarnya sudah dikemukan, meskipun sambil gurau. Sekitar tiga hari yang lalu (29/8), Cak Imin sempat melontarkan pernyataan: berarti KKIR bubar dong. Pernyataan ini sebagai respons pergantian nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), tanpa melibatkan PKB dan Cak Imin. Pernyataan sambil gurau tersebut menjadi kenyataan. https://jabar.tribunnews.com/2023/08/29/kata-cak-imin-setelah-kkir-berubah-jadi-koalisi-indonesia-maju-berarti-kkir-bubar-dong Hanya beberapa hari menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, manuver politik Nasdem dan PKB membuat peta politik pemilihan presiden menjadi berantakan. Keduanya dituduh pengkhianat oleh anggota partai politik koalisi lainnya. Tetapi, yang sebenarnya terjadi bukan persoalan pengkhianatan, melainkan konsekuensi logis dari sistem Presidential Threshold (20 persen), yang membuat partai politik kehilangan kedaulatan. Partai politik tidak bisa mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden secara independen. Semuanya harus berdagang sapi, negosiasi, kadang kala sampai kehilangan harga diri. Ketika kemudian ada tawaran kerjasama atau koalisi yang lebih menguntungkan, maka setiap partai politik akan bermanuver untuk memaksimalkan kepentingannya. Misalnya, apakah salah kalau PKB menerima tawaran Nasdem untuk mendukung Cak Imin menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan? Apakah salah kalau Cak Imin bersedia menjadi wakil presiden Anies Baswedan, mengingat nasibnya di KKIR masih terombang-ambing tidak jelas? Tentu saja, partai politik koalisi yang ditinggal bermanuver seperti Partai Demokrat menjadi sakit hati. Kemungkinan besar mereka akan saling membenci, dan memicu perpecahan bangsa. Artinya, Presidential Threshold (20 persen) secara langsung telah menjadi penyebab perpecahan bangsa. Tidak bisa tidak. Sebaliknya, kalau tidak ada Presidential Threshold, kalau setiap partai politik bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden secara independen dari kader masing-masing, maka yang akan terjadi adalah saling respek dan saling hormat. Partai politik yang merasa tidak mempunyai kader yang mumpuni akan suka rela bergabung dan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dari partai lain yang dinilai baik, tanpa syarat. Permasalahan Presidential Threshold kemudian diperparah dengan cawe-cawe Jokowi, untuk kepentingannya, yang bisa sangat beda dengan kepentingan partai politik. Salah satunya misalnya tidak menunjukkan respek terhadap PKB dan Cak Imin. Bahkan terkesan mengobok-obok KKIR. Termasuk “merestui” gugatan batas umur minimum calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, yang menurut banyak pihak untuk kepentingan Gibran. Gugatan ini secara kasat mata melanggar konstitusi terkait wewenang DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Manuver Nasdem dan PKB jelas menunjukkan perlawanan terhadap cawe-cawe Jokowi. Semakin mendekati pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, posisi dan cawe-cawe Jokowi yang sebentar lagi akan lengser semakin tidak efektif dan tidak penting, dan semakin banyak perlawanan, terutama kalau cawe-cawe tersebut merugikan. Dan cawe-cawe pasti merugikan bangsa dan negara. Manuver seperti yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB mungkin bukan yang terakhir. Mungkin masih akan ada partai politik lainnya yang juga akan bermanuver membuat gempa politik baru. Posisi Jokowi akan semakin lemah. Jokowi tidak akan bisa mengendalikan partai politik. Pertanyaannya, bagaimana nasibnya ke depan? --- 000 ---
TNI-Polri Mengantisipasi Kerawanan Pengamanan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta
Jakarta, FNN - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan personel yang terlibat pengamanan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta siap mengantisipasi kerawanan dengan kompleksitas yang ada di Ibu Kota.“Ya jadi semua ancaman, baik dari dalam maupun luar sudah kami antisipasi semua, termasuk ancaman siber ada BSSN dan seluruh siber TNI maupun Polri, semua kami siapkan, kami antisipasi, termasuk ancaman dari luar, ada kapal perang, ada pesawat tempur yang sudah kami siapkan,” kata Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono usai Apel Gelar Pasukan Pengamanan KTT Ke-43 ASEAN di Silang Monas, Jakarta, Jumat.Dalam pengamanan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta, TNI membentuk Komando Tugas Gabungan Pengamanan (Kogasgab PAM) dengan kekuatan personel 13.158 orang. Sementara Polri menggelar operasi pengamanan dengan sandi Operasi Tri Brata Jaya 2023 melibatkan kekuatan 6.182 personel gabungan yang berasal dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dibantu Polda Jawa Barat dan Polda Banten.Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu mengatakan selain personel, TNI menyiagakan alat sistem keamanan (alutsista) di darat, laut maupun udara sehingga meski pelaksanaan pengamanan di tengah kota, namun untuk pengamanan lingkar luar baik dari keamanan laut maupun udara disiagakan.“Pengamanan yang secara fisik kami laksanakan pengamanan di kota ini, namun juga alutsista kami tetap siapkan, baik di Bandara Halim Perdanakusuma, kemudian udara di Halim Perdanakusuma bisa, di Makassar, kemudian di Utara Jawa ini sudah dilaksanakan pengamanan oleh angkatan laut, KRI berserta pasukan khusus di sana,” kata Yudo.Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menekankan kompleksitas Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi pusat perekonomian dan pusat pemerintah harus dipahami seluruh personel pengamanan yang terlibat agar penyelenggaraan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas masyarakat.“Lakukan komunikasi publik yang baik sehingga masyarakat memahami bahwa keberhasilan KTT Ke-43 ASEAN akan memberikan multiplier effect terhadap stabilitas perdamaian dan kesejahteraan bagi Indonesia kawasan ASEAN dan dunia,” kata Sigit.Adapun kompleksitas kerawanan yang dihadapi dalam KTT Ke-43 ASEAN, seperti kemacetan, berbagai dinamika kegiatan masyarakat, situasi politik, ancaman siber, ancaman terorisme, hingga ancaman keselamatan para delegasi.TNI-Polri sudah memiliki pengalaman mumpuni dalam pengamanan kegiatan internasional seperti KTT G-20 di Bali dan KTT ASEAN di Labuan Bajo.Meski demikian, mantan Kabareskrim Polri itu mengingatkan seluruh personel yang terlibat untuk tetap waspada dan memiliki sense of crisis potensi ancaman sekecil apa pun, mulai dari unjuk rasa, gangguan lalu lintas, sampai dengan situasi kondisi terorisme dan bencana alam yang mungkin terjadi.“Pastikan setiap personel memahami tugas dan cara bertindak yang telah dipersiapkan, pimpinan harus turun langsung sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian secara melekat,” kata Sigit.(ida/ANTARA)
Keputusan PKB Bergabung di KPP Diputuskan Hari Ini
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (Gus Jazil) menyatakan, keputusan PKB gabung dengan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP) diputuskan dalam rapat gabungan di Surabaya, Jumat sore.\"Rapatnya akan diselenggarakan jam 3 hari ini, di Surabaya,\" katanya usai rapat pleno DPP PKB di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan dalam rapat pleno tersebut, PKB menyambut baik tawaran Partai NasDem dalam hal kerja sama politik untuk pemilihan presiden 2024. Terkait rapat gabungan di Surabaya, Gus Jazil menyatakan agenda itu turut mendengarkan arahan dan masukan dari para kiai.Selain itu, hasil keputusan rapat nantinya akan memastikan agenda deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Kata dia, jika nantinya PKB keluar dari Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), tetap akan berpamitan dengan Partai Gerindra.Gus Jazil mengakui jika dinamika di PKB sangat alot terkait bergabungannya Muhaimin dengan Anies Baswedan dan Partai NasDem. Tetapi, semua elemen di PKB menyambut baik adanya tawaran kerja sama tersebut.Saat ini Muhaimin dan PKB saat ini masih tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Gerindra. KKIR kemudian berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM) setelah bergabungnya Golkar dan PAN.Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(ida/ANTARA)
Demokrat Membagikan Surat Anies Berharap AHY Menjadi Cawapres
Jakarta, FNN - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membagikan foto surat yang ditulis tangan oleh bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan dan ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Surat yang disebut Herzaky ditulis pada tanggal 25 Agustus 2023 itu berisi harapan Anies kepada AHY agar bersedia menjadi bakal pendampingnya untuk maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.\"Mas AHY, Yth. Semoga dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu dalam keberkahan-Nya. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat,\" demikian isi surat yang dibagikan Herzaky di Jakarta, Jumat.Hingga berita ini ditulis, Anies, yang merupakan bakal capres usungan Koalisi Perubahan dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), belum buka suara terkait kebenaran surat tersebut.Terlepas dari harapan Anies berpasangan dengan AHY, sebagaimana tertuang dalam isi surat tersebut, mantan gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan menyetujui dan menerima keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk Anies pada Pilpres 2024.Kabar penetapan Muhaimin sebagai pasangan Anies itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya setelah mendapat konfirmasi dari Sudirman Said selaku utusan Anies.\"Tiba-tiba, terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai (bakal) cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, (bakal) capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, (bakal) capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,\" kata Teuku Riefky.Terkait kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB, Surya Paloh mengatakan bahwa penetapan pasangan Anies-Muhaimin itu belum resmi.\"Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa. Jadi, kita tunggu perkembangan satu, dua hari ini,\" kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis malam (31/8).Surya Paloh juga memastikan Koalisi Perubahan setidaknya hingga Kamis masih eksis dan dia berharap Partai Demokrat tetap bergabung dalam koalisi yang mendukung Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 itu.Sementara itu, Jumat sore, Partai Demokrat dijadwalkan menggelar rapat majelis tinggi di kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.Rapat tersebut dijadwalkan membahas persoalan koalisi menyusul penetapan Anies-Muhaimin. Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi, calon presiden, dan calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.(ida/ANTARA)
Baliho Anies-AHY Dilucuti Pengurus Demokrat Situbondo
Situbondo, FNN - Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melucuti puluhan baliho bergambar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Anies Baswedan setelah Ketua Umum Partai NasDem memilih Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bakal cawapres) mendampingi Anies.Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Janur Sasra Ananda mengambil sikap tegas dengan menurunkan semua baliho bergambar Anies-AHY yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di kabupaten setempat.\"Meskipun belum ada perintah resmi dari DPP, kami dari Demokrat Situbondo berani mengambil sikap yang pertama baliho baliho bergambar Anies-AHY sekitar 25 baliho di tujuh daerah pemilihan (dapil),\" ujarnya kepada wartawan di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.Tak hanya itu, kata Janur, DPC Demokrat Situbondo juga mulai men-takedown semua unggahan di beberapa aplikasi media sosial akun Demokrat Situbondo yang menayangkan video Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono, termasuk di aplikasi Tik-tok.\"Perlu diingat bahwa selama ini squad media sosial Demokrat Situbondo ini masuk tiga besar jajaran squad Demokrat secara nasional,\" ucapnya.Selama ini media sosial Demokrat Situbondo berjuang keras membela Anies Baswedan, tapi per hari ini mencabut dukungannya setelah Ketua Umum Partai NasDem secara sepihak memilih Ketua Umum PKB Muhamimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies.Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 karena Partai Demokrat dikabarkan sudah tak sejalan Partai NasDem.Partai NasDem dinilai menjadi penyebab Partai Demokrat bakal hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.\"Salah satu partai membuat kesepakatan, yakni bakal calon presiden ini diambil dari luar koalisi. Artinya tidak komitmen lagi dengan perjanjian awal. Intinya kami ada kemungkinan pecah kongsi,\" kata Janur.(ida/ANTARA)
Terkait Anies Memilih Muhaimin, Demokrat Jatim Tegak Lurus Arahan DPP
Surabaya, FNN - DPD Partai Demokrat Jawa Timur(Jatim) tegak lurus dengan arahan dewan pimpinan pusat terkait pengambilan langkah terkait kabar Anies Baswedan yang menggandeng Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar di Pemilihan Presiden 2024.\"Kami sudah meyakini dewan pimpinan pusat memiliki kapasitas dan juga tentunya mendapatkan kepercayaan kami untuk melakukan pembahasan mengenai konstelasi politik nasional,\" kata Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Jumat.Sikap tegak lurus itu juga diambil seluruh pengurus partai di tingkat Dewan Pimpinan Cabang se-Jawa Timur.\"Seluruh dewan pimpinan cabang menyampaikan tegak lurus dengan apa yang jadi amanah dengan dewan pimpinan pusat,\" ujarnya.Diketahui melalui keterangan resmi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat menggelar rapat majelis tinggi menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak menyetujui kerja sama politik antara NasDem dan PKB.Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Teuku Riefky menjelaskan, rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.Terkait pencopotan baliho bakal calon presiden Anies Baswedan yang diusung Demokrat melalui Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Emil menyatakan hal tersebut bukan merupakan poin utama yang dimaksud oleh sekretaris jenderal partai.\"Saya ingin tegaskan bahwa memasang gambar itu bukanlah inti dari permasalahan yang disampaikan dengan Pak Sekjen,\" ucapnya.Di sisi lain, Emil menyatakan saat ini jajarannya tetap fokus menjalankan tugas partai, yakni terjun ke masyarakat dan melakukan persiapan menyongsong perhelatan Pemilihan Umum 2024.\"Dalam konteks adalah bagaimana menyongsong pemilu yang akan datang, segenap bakal calon legislatif dan struktur bekerja dengan maksimal, menyapa rakyat masyarakat konstituen dengan penuh ketulusan,\" ujarnya.Terpisah, Kepala Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Mugianto mengatakan seluruh jajaran partai di wilayah Jawa Timur melakukan pencopotan baliho bergambar Anies Baswedan.\"Pencopotan baliho sampai ke pelosok pelosok desa se-Jawa Timur,\" tutur dia.(ida/ANTARA)
Kematangan Anies Teruji Lagi
Oleh Yoyon Suryono - Akademisi DINAMIKA politik nasional kekinian memunculkan pasangan capres dan cawapres tak terduga: Anies Baswedan dan Cak Imin. Tak terduga karena cawapres yang digadang koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat itu, salah satunya, adalah AHY yang sudah digodog dan sangat diharapkan oleh Demokrat. Namun Surya Paloh dengan strategi tersendiri keluar dengan siasat baru mengusung capres dan cawapres ARB dan Cak Imin dengan PKBnya yang sebelum ini berkoalisi dengan Gerindra yang setengah hati dan malah membuka koalisi dengan Golkar dan PAN yang tidak teguh hati. Dan bahkan terkesan rebutan cawapres. Kekuatan Cak Imin dengan PKB dan sebagian besar warga NU patut diperhitungkan untuk perolehan suara agar keluar sebagai pemenang. Kini kita tunggu reaksi balik dari Demokrat apakah masih nyaman berkoalisi dengan Nasdem dan PKS plus PKB, tanpa harapan cawapres di tangan, bergabung atau laju gabung ke PDIP sebagai cawapres Ganjar? Konstelasi politik kekinian ini menguji ARB untuk memilih cawapresnya karena sangat diakui peran besar Surya Paloh. Sementara itu ketua Majlis Tinggi dua partai yang mengusung yaitu Demokrat dan PKS tentu memiliki sikap dan pandangan yang berbeda berkait dinamika politik ini. Di sinilah kearifan ARB akan teruji: tetap baik dengan Demokrat dan PKS. Tidak muncul konflik dengan Surya Paloh. Berjalan mulus dengan PKB agar Cak Imin lancar dalam posisi cawapres. Di luar itu tentu akan muncul skenario baru dalam pencawapresan baik dari kubu Gerindra dan PDIP dengan koalisi masing-masing. Di minggu depan dinamika politik pencawapresan akan semakin hangat dan tajam untuk mewujudkan pasangan capres dan cawapres yang dipilih rakyat. ***
Beda Politisi dan Aktivis
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih DALAM percakapan capres khusus nya cawapres di media sosial dari macam macam bentuk media, tumpah ruah percakapan politik, dengan narasi, gaya yang beragam. Dari keberagaman tersebut akan bisa dideteksi dari isi percakapan tersebut, yang bersangkutan seorang politisi atau aktifis. \"Pada umumnya politisi di indonesia hanya sedikit. Hanya hitungan jari politisi yang memahami politik dari dunia akademik: teori dan praktek. pernah belajar ilmu politik.\" Dalam hal fenomena sikap, ucapan, mungkin sekali dalam tindakan sesungguhnya beda antara politisi dan aktivis. Politisi sangat dekat dengan objek seni siasat atas objek terlihat material maupun non material. Menuangkan gagasan dan agenda dengan berhitung menggunakan waktu dan momentum sebagai sarananya. Dalam perspektif waktu dihitung dengan cermat sebagai sasaran investasi untuk sebuah kebaikan di masa depan. Karena waktu dan dinamika poltik di dihitung dengan seksama. Variabel yang sering muncul terjadinya adanya kompromi politik karena kekuatan yang tidak memungkinkan untuk memaksakan tujuan politiknya secara total. Langkahnya berorientasi tetap pada kemenangan dalam kekuasaan dan realisasi agenda, baik, terencana dengan matang untuk sasaran idealis maupun pragmatisnya. Berbeda dengan *aktivis* lebih menekankan pada isu isu yang terlihat dan menarik perhatian dalam ukuran keadilan dan kemanusiaan atau kepentingan saat itu dan rentang waktunya hanya sesaat . Tuntutannya serba instan - saat ini - sekarang juga harus terpenuhi, tanpa memperhatikan dan menghitung kemungkinan yang akan terjadi dan kekuatan yang dimilikinya. Cenderung hanya fenomenal, maka aktivisme sangat tidak memperhatikan faktor siasat, irama waktu dan momentum. Itu juga yang menjelaskan mengapa aktivisme sulit membaca lekukan gerak politik dalam irama waktu dan tidak mentolelir tanggapan politik yang menyakiti publik. Memang bukan bagian dari konsern aktivisme untuk mempertimbangkan semua itu dalam perspektif politik yang penuh tipu daya dan kaya dengan yang dianggap sebagai \"pengkhianatan\" dalam ukuran terlihat dan insidental. Yang nampak itulah yang menjadi ukuran baik dan buruk, tidak penting perspektif taktis dan strategis, tidak penting variabel determinan atau inferior. Aktivisme dalam perspektif politik. Kategori ini lebih menekankan politik dan aktivisme diarahkan dalam dua pendekatan sekaligus. Dalam kehidupannya sangat sering terjadi benturan antara aktifis dan politisi, karena memang berbeda karakternya, karena aktifis buruan target yang serba instan dengan politisi dengan perhitungan yang lebih cermat dalan tahapan yang harus tepat waktu dan tepat sasaran. *****
POPULER
