ALL CATEGORY
Anies - Cak Imin, Sebuah Pengkhianatan Visi Perubahan
Oleh Ahmad Khozinudin -Sastrawan Politik SEJAK awal, penulis telah menduga nomenklatur \'menyerahkan sepenuhnya nama Cawapres kepada Anes\' adalah alat politik NasDem untuk menyetir Anies dan menghindari tuntutan partai mitra koalisi. Seolah, NasDem netral dalam penentuan Cawapres. Nyatanya, informasi pemasangan Cak Imin sebagai Cawapres Anies oleh Surya Paloh, sebagaimana dikabarkan oleh Teuku Riefky Harsya, jelas-jelas sebuah ironi politik. Ironi, ditengah harapan besar Anies akan membawa perubahan besar bagi negeri ini, malah dipasangkan dengan Cak Imin, sosok yang sudah diketahui umum bagian dari rezim Jokowi. Apalagi, legacy \'Kardus Durian\' Cak Imin tidak bisa ditafsirkan lain, kecuali Cak Imin akan tetap berpolitik sesuai asuhan rezim. Persis seperti merapatnya PAN dan Golkar ke Kubu Prabowo. Jadi, bisa dipastikan Pilpres 2024 adalah \'All Jokowi Mans\', semua orangnya Jokowi. Sandiwara saja Pilpres, sebab siapapun yang menang pasti akan mengikuti arahan oligarki yang ada dibelakang Jokowi. Kalau nama yang diumumkan sepihak adalah Ahmad Syaikhu, atau Surya Paloh sendiri, sebagai Cawapres yang mendampingi Anies, masih bisa diterima. Karena Syaikhu dan Paloh, keduanya representasi partai yang ikut mengusung Anies sejak awal. Ikut berdarah-darah. Lalu, kenapa bisa Cak Imin? Bukankah PKB sejak awal bersama Prabowo ? Tak pernah PKB mengusung dan mengkampanyekan Anies. Memang benar, terakhir Cak Imin diabaikan Prabowo setelah PAN dan Golkar merapat. Koalisi pun dibuat sepihak tanpa melibatkan Cak Imin, menjadi Koalisi Indonesia Maju, menggusur KKIR. Tapi tidak lantas, membuat Cak Imin langsung mendapat durian runtuh, tanpa berjuang langsung menjadi pendamping ANIES. Lagipula, sosok Cak Imin akan merugikan Anies. Alih-alih meningkatkan elektabilitas, Cak Imin malah memeloroti suara Anies. PBNU menyatakan, siapapun Capres yang berpasangan dengan Cak Imin akan kalah. Sebuah sinyal perlawanan NU terhadap Cak Imin. Mengambil Cak Imin sebagai Cawapres Anies, sama saja vis a vis dengan PBNU. Surya Paloh juga melapor ke Jokowi. Disebut sekedar etika politik, melapor ke Jokowi. Tapi bisa juga ditafsirkan, Cak Imin disodorkan ke Anies adalah bagian dari skenario Jokowi. Rasanya, Anies dan Cak Imin bukanlah simbol perubahan. Anies dan Cak Imin malah melambangkan status quo. Jadi, koalisi perubahan untuk persatuan telah berubah menjadi koalisi memecah untuk tetap mempertahankan status quo Jokowi. [].
Pasangan Anies dan Imin Porakporandakan Formasi Politik
Jakarta, FNN - Analis politik Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, keputusan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh memasangkan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden (capres/cawapres), memporakporandakan formasi politik menjelang pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2024. “Pasangan Anies dan Imin (Muhaimin) merupakan kejutan politik yang porakporandakan skema formasi koalisi politik. Nasdem dan PKB sudah cukup memenuhi persyaratan 20 persen ambang batas untuk mengikuti kontestasi pilpres,” kata Selamat Ginting di Jakarta, Kamis (31/8) malam. Menurut Ginting, dengan skema formasi Anies berpasangan dengan Muhaimin, maka otomatis PKB akan keluar dari poros pendukung Prabowo Subianto. Di sisi lain, akan terjadi gejolak politik yang besar di Koalisi Perubahan dan Persatuan. “Bagaimana Nasib Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Sejahtera (PKS)? Apakah akan tetap berada dalam koalisi mendukung Anies Baswedan atau berpindah haluan? Kita tunggu saja bagaimana keputusan majelis tinggi Demokrat dan majelis syuro PKS,” ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas itu. Posisi Lemah Dikemukakan, pertarungan politik di dalam Koalisi Perubahan memang cukup keras, terutama antara Nasdem dengan Demokrat. Nasdem sejak awal lebih menginginkan bakal cawapres Anies berasal dari kubu Nadhdliyin. Di sisi lain, Demokrat menginginkan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapresnya. “Sejak awal Anies memang disokong dan dideklarasikan Nasdem. Setelah itu Demokrat dan PKS ikut mendukung dan mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Karena itulah Demokrat berharap posisi bakal cawapres adalah AHY. Sementara PKS sudah bersedia untuk tidak menempatkan kadernya sebagai bakal cawapres,” ungkap Ginting. Menurutnya, jika Demokrat maupun PKS tidak setuju dengan keputusan sepihak Nasdem, kedua partai politik itu dalam posisi tawar yang lemah. Demokrat dan PKS tidak cukup untuk bisa berkoalisi mengusung capres dan cawapres. Mereka harus bergabung dengan koalisi yang ada, mendukung Poros Anies, Poros Ganjar atau Poros Prabowo. “Dengan telah diumumkannya pasangan Anies dan Muhaimin, maka inilah pasangan pertama yang bisa maju dalam pilpres,” kata Ginting. Tidak Nyaman Dikemukakan, sejak awal PKB berpotensi keluar dari poros pendukung Prabowo Subianto dan masuk ke poros pendukung bakal capres Anies Baswedan. “PKB sudah merasa tidak nyaman, karena merasa tidak akan diberikan posisi sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi bakal calon presiden (capres) Prabowo,” kata Ginting. Bahkan, kata Ginting, Muhaimin sudah pada fase frustrasi politik. Muhaimin merasa sudah tidak bisa lagi melakukan penetrasi politiknya di poros Prabowo. Terutama setelah Prabowo mengganti nama poros dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal ini setelah masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar) masuk dalam poros Prabowo. “Imin tampaknya sudah frustrasi berat, sebab PKB dan Gerindra yang sejak awal membangun poros KKIR. Jawaban frustrasi itu kemungkinan besar, PKB akan hengkang dari poros pendukung Prabowo dan bergabung ke poros Anies Baswedan,” ungkap Ginting. Dalam poros pendukung Prabowo, lanjut Ginting, baik PKB, PAN, maupun Golkar sama-sama menginginkan posisi bakal cawapres. PKB menginginkan Muhaimin, PAN mengusulkan Erick Thohir, dan Golkar menyorongkan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto. Muncul juga alternatif seperti Ridwan Kamil dan putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka, sambal menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, terkait uji materi persyaratan usia mengikuti pemilihan presiden/wakil presiden. (sws)
Ibu Kota Cina Akan Muncul di Kalimantan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih NAFSU ekspansionis China semakin nampak nyata. setelah selama delapan abad akan menguasai Indonesia. Setelah mereka saat ini justru diberi karet merah untuk leluasa menguasai Indonesia. Peta Baru China menguasai Indonesia tergambar dalam kerjasama IKN dgn RRC. Isi kerjasama di Candu tanggal 28 Juli 2023, lalu dalam delapan poin kerjasama dan kerjasama bangun IKN, sebagai Ibu Kota Negara Baru, proses dan kepentingan politiknya sangat membahayakan keamanan dan kedaulatan negara. Rencana pembangunan IKN dengan porsi saham pembangunan 20% Indoensia dan 80% RRC. Di Ibu Kota Baru Negara yang di bangun itu sama saja dengan Indonesia mengundang China bangun Ibu Kota Negara untuk kepentingan China. Apalagi masa Konsesia nya 160 Tahun. Karena kebodohan dan keterbatasan pemahaman tentang tugas kepala negara adalah menegakan kedaulatan , mempertahankan keutuhan negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia . Presiden justru bertindak ceroboh terkesan menjual negara, tanah air dan kedaulatan ke Cina dengan ugal ugalan. Kecelakaan yang diprediksi dan sudah mulai nampak penduduk IKN akan dibuat mayoritas Cina dengan memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke pemukiman baru di IKN. Mirip pencaplokan Singapura dan skenario pencaplokan Turkistan Timur sekarang jadi propinsi Xinjiang. Sekarang suku Han sudah eksodus membanjiri Indonesia dengan menyamar sebagai TKA Cina, sebentar lagi pindah setelah pemukiman IKN siap huni. Model ibukota Indonesia IKN akan berbudaya Tiongkok ( dengan mayoritas Cina yang menghuni IKN). Orang kaya di IKN mayoritas Cina dan sedikit ASN ,TNI - Polri beserta keluarganya sementara penduduk asli akan terpinggirkan. Pendatang dari Propinsi lain akan sulit masuk karena IKN akan jadi kota yg eksklusif , mahal, dan akan ada persyaratan yg ketat jika ingin jadi penduduk IKN. Pribumi tidak akan mampu hidup di IKN. Mirip pembangunan perumahan yang saat ini di kembangkan sinarmas, lippo, eklusif untuk Cina dan masjid saja tidak boleh dibangun atas kesepakatan penghuninya yang mayoritas Cina. IKN akan memicu awal berdirinya Negara Indochina, diikuti kebangkrutan Indonesia diberbagai propinsi akibat kebijakan yang tidak memihak pribumi dan elit pusat hidup mewah foya foya dari fasilitas negara sebagaimana yang sekarang lazim terjadi di negara berideologi Komunis. Sebelum Indonesia di komuniskan Cina. Solusinya Rakyat harus cerdas jangan mau ditipu dengan sinetron pencitraan rezim korup. Warga pribumi harus bangkit melawan dari aneksasi Cina yang justru di fasilitasi oleh rezim penguasa saat ini. Rakyat Indonesia harus berani bangkit jika tidak ingin anak cucu bangsa punah di usir dari tanah kelahiranya oleh penjajah. Mirip melayu Singapura yang terusir dari tanah kelahirannya setelah cina kuasai Singapura. Itulah yang juga akan terjadi di Kalimantan, wajar dan normal rakyat minta proses pembangunan IKN di Kalimantan harus di hentikan. Semua warga asing khusus Cina yang masuk secara ilegal secepatnya harus di kembalikan ke negaranya. Mengabaikan rintihan dan tuntutan rakyat, Jokowi akan di anggap sebagai musuh negara. Karena dianggap mengkhianati tanah air, Kedaulatan dan Kemerdekaan yang di perjuangan dengan sangat mahal Bangsa Indonesia. *****
Pintu Darurat Negara Ada di Tangan MPR, Kembalikan Kedaulatan Rakyat
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila AMANDEMEN UUD 1945 adalah UUD 2002, artinya UUD 2002 adalah UUD yang tidak berdasarkan Pancasila, tidak ada hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, bahkan tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Berhentilah semua partai politik, lembaga negara dan penguasa membohongi rakyatnya yang mengatakan negara berideologi Pancasila. Padahal sejsk UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 negara sudah diganti dengan sistem Presidensiil yang basisnya individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Kekuasaan diperebutkan dengan banyak -banyakan suara, kalah menang, pertarungan, kuat kuatan, curang curangan, caci maki dan permusuhan yang jelas bertentangan dengan nilai -nilai Pancasila. Negara kita ini sudah dikudeta oleh mereka yang mengatakan dirinya reformis yang jelas-jelas bertolak belakang dengan negara Pancasila yang mempunyai sistem sendiri yang disebut sistem MPR. Beberapa hari ini terjadi perdebadan bagaimana kalau pemilu terjadi dead lock, kalau calon presidennya cuma satu. Yusril Ihza Mahendra mengusulkan agar Presidential Threshold 20% dicabut agar tidak terjadi deadlock jika capresnya cuma satu pasang. Dari kajian kami di Rumah Pancasila usul tersebut kurang tepat sebab selama ini penggantian UUD 1945 dengan UUD 2002 justru yang harus diselamatkan bukan hanya soal pilpres tetapi mengembalikan negara ini semua untuk semua, mengembalikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mengembalikan kedaulatan adalah rakyat bukan kedaulatan ketua partai politik. Negara tidak boleh lagi hanya dimiliki oleh satu golongan yaitu golongan partai politik. Negara harus dikembalikan pada kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam konfigurasi MPR yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, negara yang berdasarkan Pancasila itu sistemnya MPR, di mana seluruh elemen bangsa terwakili di lembaga tersebut. Karena negara ini semua buat semua, bukan buat sebagian orang yang merasa menang dalam pemilu. Bukan hanya golongan partai politik saja maka dari itu anggota MPR adalah selain DPR dari golongan politik juga utusan golongan, utusan daerah, sehingga di MPR lah kedaulatan tertinggi itu terwujud, kemudian tugas MPR menyusun GBHN dan mengangkat presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah Mandataris MPR. Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20%? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Dengan sistem MPR itulah pintu darurat ada di sana, mengapa? MPR itu terdiri dari 1/3 DPR, 2/3 adalah utusan golongan dan utusan Daerah. Oleh sebab itu MPR tidak pernah demisioner, sebab MPR bukan anggota tetapi unsur dan karena sifatnya utusan yang tidak ada pergantian kita terus masuk dalam cengkeramannya tanpa bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini? Visi Negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, yang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tujuan dan tugas bekerjanya Negara dalam kalimat keempat: bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua pedoman tersebut apabila dipersatukan, maka merupakan perwujudan dari macam-macam kepentingan yang menjadi tugas pemeliharaan negara tidak cuma bangsa Indonesia dalam keseluruhannya harus dilindungi, juga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan. Tidak cukup ada kesejahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, juga harus ada kesejahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan. Dengan lain perkataan harus ada keadilan sosial, yang pemeliharaannya baik diselenggarakan oleh negara maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan bantuan negara. Tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan bangsa ini kecuali kita semua sadar bawah negara ini telah melenceng menuju perpecahan dan kebangkrutan kecuali kita mempunya kesadaran untuk kembali pada UUD 1945 dan Pancasila, mengembalikan kedaulatan rakyat mengembalikan negara milik semua golongan bukan hanya milik satu golongan yaitu golongan partai politik jelas hal ini mengkhianati Bhinneka Tunggal tunggal Ika. (*)
Tata Aturan Pemilu Indonesia Seperti Ramalan Cuaca Yang Sulit Diduga
Oleh Jacob Ereste - Aktivis Senior PERS tidak saja memang menjadi bagian terpenting dalam Pemilu, tapi juga penting dalam upaya membangun kesadaran masyarakat melalui informasi, publikasi dan komunikasi yang disuguhkan. Bahkan dapat berperan menjadi penekan tampilan hoax yang liar berseliweran pada media sosial yang tampak tidak mampu dijinakkan atau dikendalikan oleh pemerintah, utamanya Kemenkominfo. Dalam konteks pesta demokrasi -- Pemilu --kata Ketua Dewan Pers, Dr. Nanik Rahayu lebih gagah lagi, sebab menurut dia, pers bertanggung jawab melahirkan dan merawat nilai- nilai demokrasi, agar sesuai dengan tujuan Pemilu. Dalam acara Workshop spesial Peliputan Pemilu 2024 di Jakarta, 24 Agustus 2023, Nanik Rahayu memaparkan bahwa Pers bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat, kredibel dan harus dapat menambah daya intelektual masyarakat. Kecuali itu, Pers pun tidak bisa lepas dari fungsi kontrol terhadap apa yang patut untuk diketahui. Bahkan, kritik dan masukan yang disampaikan oleh Pers hendaknya memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat, serta tidak sekedar sesuai dengan keinginan rakyat. Masalahnya, bagi Insan Pers sendiri acap menghadapi kendala -- tidak cuma sering dihalang-halangi untuk mendapat menemui sumber berita guna melengkapi data yang akurat, tetapi juga tidak sedikit diantara insan Pers yang mendapat ancaman atau bahkan perlakuan tindak kekerasan saat mencari informasi atau setelah berita yang dilaporkan menjadi konsumsi publik, sehingga dirasa tidak menyenangkan atau ditanggapi mengusik pihak yang diberitakan. Kendati UU Pers sendiri jelas mengamanahkan bahwa Pers wajib memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta adanya hak kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari hak dasar asasi manusia. Idealnya memang perlunya jalinan kerjasama dengan semua pihak, terutama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang harus terbuka bahkan insan pers bisa mendapatkan akses dengan mudah terhadap semua pihak -- penyelenggara, peserta serta segenap pendukung pelaksanaan Pemilu -- agar dapat sukses terselenggara dengan baik, sehingga dapat menghasilkan kualitas Pemilu yang lebih baik dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya yang banyak meninggalkan catatan buruk dan sangat tercela, tidak sama sekali dapat dijadikan rujukan yang baik untuk pendidikan bagi rakyat. Belum lagi sekarang ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan Kampanye di Kampus dan Sekolah bagi peserta Pemilu 2024. Dan MK yang telah merevisi materi pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu itu semakin menambah gaduh dan mengeruhnya suasana menjelang Pemilu yang masih ditimpali oleh sengketa batas usia yang hendak diturunkan agar calon Wakil Presiden tertentu bisa memenuhi persyaratan. Padahal, dalam kejanggalan ini masih juga dimungkinkan bisa diberlakukannya bagi mereka yang pernah menjabat. Sementara Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu\'ti sudah memberikan penolakan keras untuk tidak memberi izin kegiatan kampanye Pemilu di lingkungan lembaga pendidikan Muhammadiyah, seperti dia ungkap kepada CNNIndonesia, 25 Agustus 2023. Jadi, kegaduhan serupa ini pun menambah potensi pecahnya konsentrasi insan Pers akibat makin melebarnya masalah Pemilu yang sudah punya banyak catatan yang mengkhawatirkan, seperti untuk lebih mengetahui ada atau tidaknya keengganan dari para petugas di TPS yang dahulu banyak menjadi korban kehilangan nyawa setelah menjalankan tugasnya. Karena Pers bertanggung jawab memberi informasi yang akurat, kredibel serta fungsinya yang melakukan kontrol demi dan untuk masyarakat. Demikian juga pengawasan Pers terhadap kampanye hitam, politik uang dan sejumlah kecenderungan melakukan kevurangan. Baik sebelum maupun setelah pemungutan suara dilakukan yang harus diawasi secara ketat bersama warga masyarakat. Kalau pun dapat diwujudkan bagi insan Pers yang ikut menjadi peserta Pemilu harus mengambil cuti, agaknya cukup banyak pemilik media massa itu yang juga merupakan boss besar dari Partai Politik yang ada di Indonesia. Jadi secara etik, pilihan untuk mengambil cuti itu bagi peserta Pemilu sungguh ideal, namun pada prakteknya tidak adil secara hukum dan sangat muskil bisa diwujudkan. Karena untuk mengawasi kerja profesi insan pers yang juga menjadi peserta Pemilu -- legislatif pada umumnya -- sungguh sulit, seperti hendak memisahkan seorang ustad yang juga menjadi Calon Legislatif dengan umatnya yang selalu aktif dan berkegiatan di tempat ibadah. Pendek kata, dilema insan pers dalam Pemilu tidak kalah rumit dibanding dengan penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu itu sendiri. Apalagi kemudian insan Pers itu sendiri juga ikut menjadi peserta Pemilu kali ini yang semakin ribet tata aturan pelaksanaannya. Lantas apa pula bedanya dengan pejabat yang masih aktif, tapi aktif pula menjadi operator untuk memenangkan seorang kandidat yang dia jagokan. Mungkin sekadar lelucon belaka bila seorang kawan yang profesinya stand up Comedy mengatakan, bila Pemilu di Indonesia hari ini, seperti ramalan cuaca yang makin sulit diperkirakan. Karena iklimnya sangat tergantung pada pusingan angin yang tida menentu pula arahnya. Banten, 30 Agustus 2023.
Fahri Hamzah: Pilpres 2024 Penuh Misteri, akan banyak Jurus-jurus Misterius Muncul
JAKARTA, FNN - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, pemilihan presiden (pilpres) 2024 penuh dengan misteri dan membingungkan, yang telah memunculkan tiga nama kandidat calon presiden (capres), yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. \"Sekarang ini kita agak terpaksa membicarakan tiga nama calon presiden lebih kepada pribadinya, figurnya. Bukan pikiran-pikirannya yang berkembang, tapi like and dislike. Ini yang kita sayangkan. Misterinya akan banyak,\" kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk \'Ganjar, Prabowo, Anies : Memotret Survei Capres 2024\', Rabu (30/8/2023) sore. Dalam diskusi yang dipandu Ketua Bidang Narasi Partai Gelora Dadi Krismatono ini, Fahri berharap agar semua pihak berpikir negarawan dan rasional, tidak mengedepankan sentimen dan memelihara konflik di tengah situasi sekarang. \"Kami ada dalam posisi menjaga kepentingan lebih besar ke depan supaya tidak ada konflik, agar bisa lebih bermanfaat dan semua bisa bersatu,\" katanya. Fahri meminta semua pihak untuk melihat peluang & celah di tengah krisis saat ini, agar Indonesia bisa maju ke depan. Sebab, perang Rusia-Ukraina diprediksi akan terus berkepanjangan. Sehingga politisi Indonesia perlu menyiapkan sebuah transisi yang tidak memunculkan konflik 5 tahunan lagi ke depan. \"Saya ingin ada transisi yang terorginasir, menciptakan satu pemerintahan yang terkonsolidasi, siapapun yang terpilih nanti. Parlemennya difasilitasi sebagai alat oposisi yang kritis, dan pemerintahan dengan koalisi yang ada juga tidak perlu mengkhawatirkan,\" katanya. Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini sudah mengusulkan adanya perdebatan-perdebatan antar ketua umum (parpol) partai politik, calon legislatif (caleg), termasuk capres. Namun usulan tersebut, tidak pernah direspon oleh KPU dan sekarang tidak menjadi relevan lagi usulan ini dilanjutkan, karena sudah semakin dekat Pemilu 2024. \"Karena mata kita semua tertuju kepada tiga orang ini, maka kami harus memilih seseorang yang kira-kira menjamin bahwa masa depan kita itu, akan terkonsolidasi dengan baik. Dan itulah pertimbangannya, kenapa kita memilih Prabowo,\" ujarnya. Namun, Fahri menilai munculnya tiga nama capres dari proses kandidasi yang membingungkan, dan tidak melalui proses demokrasi yang prosedural, tapi muncul karena dorongan elektabilitas dari hasil lembaga survei. \"Harusnya kalau kita bicara nominasi normal adalah ada proses di dalam partai itu, final dulu, baru setelah itu orang itu disurvei, diserahkan kepada market,\" kata Fahri. Menurut dia, hasil survei yang memaksa PDIP mengusung Ganjar Pranowo ketimbang Puan. Padahal sebelumnya juga sudah ada perjanjian Batutulis, antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto. \"Dalam analisa saya tadinya akan ada pasangan Prabowo-Puan. Tapi tiba-tiba mendukung Ganjar, semua argumen-argumen ditolak, padahal beberapa bulan lalu beliau dikritik dan muncul Dewan Kolonel,\" ungkapnya. Demikian pula dengan Anies Baswedan, yang jauh-jauh hari sudah didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS, tetapi kesulitan dalam menentukan calon wakil presiden (cawapres). \"Sementara Prabowo dianggap yang paling kuat dibandingkan ketua umum Golkar, PKB dan PAN. Ini kenapa Pak Anis Matta menyebut Prabowo itu \'man of the moment\', karena ini momentum Prabowo,\" katanya. Hal ini, lanjut Fahri, merupakan bagian dari misteri penetapan kandidasi capres, disamping tidak adanya regulasi soal debat capres, karena memang tidak menarik. Justru lebih menarik ketika para capres datang ke basis massa tradisional seperti pesantren ketimbang menfalitasi debat. Sehingga Pilpres 2024 akan lebih asyik dan menarik, karena penuh dengan misteri. \"Karena miskinnya regulasi, maka jurus-jurus yang akan keluar di dari ketiga kandidat di pemilihan presiden ini lebih banyak merupakan jurus-jurus misterius yang bisa memenangkan pertarungan,\" tegasnya. Tiga Sekrenario Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramidana Hendri Satrio memprediksi akan ada tiga sekrenaio yang terjadi dalam Pilpres 2024 ini. Pertama, Pilpres berlangsung baik-baik saja, kedua hanya akan ada satu pasangan calon yang maju, dan ketiga perpanjangan jabatan Presiden Tiga Periode \"Jadi skenario pertama itu, Pemilu dan Pilpres akan berlangsung baik-baik saja, baik satu putaran atau dua putaran sesuai dengan jadwal yang dibuat KPU. Dan yang menang akan dilantik pada 20 Oktober,\" kata Hendri Satrio (Hensat). Skenario kedua dikhawatirkan terjadi, apabila tiga capres saat ini, hanya tinggal satu yang bisa maju, sementara dua lain terganjal berbagai sebab, sehingga Pemilunya harus diundur. \"Anies Baswedan sampai hari ini belum bisa mendapatkan Wapres, meskipun telah diberikan kekuasaan menentukan, tapi cawapresnya masih ada dikantong. Kalau dia terlena, tidak bisa segera diumumkan dia akan gagal maju. Sementara Prabowo akan terganjal gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi hanya Ganjar yang bisa maju, tetapi undang-undangnya tidak memungkinkan, sehingga Pemilu diundur dan pendaftarannya diperpanjang,\" katanya. Jika Pemilunya sudah diputuskan diundur dan dilakukan perpanjangan pendaftaran capres, ternyata tetap saja hanya satu capres saja, maka tidak akan ada Pilpres. \"Jadi skenario ketiga, setelah pendaftarannya diundur, dan Pemilunya ditunda, dan perpajangan jabatan Presiden, tetap tidak ada yang mendaftar, maka akan ada perpanjangan jabatan Presiden Tiga Periode,\" ujarnya. Perlu Narasi Merangkul Semua Sedangkan Manajer Program Saiful Mujani Research & Consultant (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan SMC dari tiga calon menempatkan populatitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terjadi persaingan yang ketat, dan terakhir Anies Baswedan. \"Tetapi yang menarik di 2023 ini, ada peningkatan suara Prabowo naik signifikan, terutama dalam sebulan terakhir. Dan dari simulasi kita antara Prabowo dan Ganjar, tidak ada bedanya dengan margin error sekitar 3 persen, sehingga kita tidak bisa mengatakan siapa yang lebih unggul,\" kata Saidiman Achmad. Namun, keunggulan Prabowo dibandingkan dengan Ganjar, adalah Prabowo lebih populer dibandingkan dengan Ganjar, hampir semua masyarakat Indonesia mengetahui Prabowo, sementara Ganjar bisa dianggap sebagai pendatang baru. Saidiman sependapat dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengenai gagasan atau narasi, terutama yang bersifat merangkul semua agar terus dikemukakan oleh para kandidat capres. \"Ini sangat penting dilakukan oleh teman-teman presiden, karena ini bagian dari kualitas personal yang bisa dianggap penting tentang platform apa yang akan dilakukan ke depan,\" katanya. Manager Program SMC ini menilai, gagasan atau narasi itu akan membentuk persepsi publik terhadap para capres, terutama menyangkut integritasnya. \"Saya kira debat capres seperti di Makassar yang dilakukan APEKSI harus terus dilakukan, karena hal itu jadi salah satu alasan pilihan dalam menentukan pilihan-pilihan bakal calon presidennya seperti apa,\" ujarnya. Jangan Dianggap Remeh Ketua Bappilu DPN Partai Gelora Rico Marbun mengingatkan, bahwa situasi geopolitik global saat ini jangan dianggap remeh oleh para kandidat, pasca perang Rusia-Ukraina. Sebab, ada ancaman perang antara Taiwan-China yang juga akan melibatkan Amerika Serikat. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi ekonomi Indonesia dan ketersediaan bahan pokok, termasuk lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Selain itu, isu pembelahan di masyarakat juga harus menjadi perhatian capres, sehingga diperlukan politik jalan tengah dan diperlukan tokoh yang bisa menyatukan semua. \"Dari dua kegelisaan ini, siapa yang tokoh yang bisa menjadi jalan tengah menangani dua problem tersebut. Sehingga Indonesia tidak hanya kuat dalam melindungi dirinya sendiri, tapi juga menjadi tokoh problem solveing dari situasi pembelahan itu, yaitu ada di Pak Prabowo,\" ujar Rico. Rico dapat memahami jika lembaga survei menempatkan Prabowo dalam peringkat popularitas dan elektabilitas berbeda-beda, satu dengan yang lainnya. Tetapi faktanya, Prabowo akan mendapatkan limpahan besar dalam perolehan suara. \"Apalagi jika Pemilu dilakukan dua putaran, dari data yang kami miliki Pak Prabowo yang paling besar mendapatkan limpahan suara, maka Pak probowo yang akan menjadi posisi nomor 1\" pungkas Rico. (Ida)
Muhammadiyah Apresiasi Upaya Erick Thohir Bersih-Bersih di BUMN
JAKARATA, FNN-Muhammadiyah mengapresiasi upaya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang menggalang kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di tubuh perusahaan negara. \"Kita perlu berterima kasih kepada Erick Thohir yang telah berusaha untuk membongkar praktik-praktik korupsi yang terjadi di BUMN,\" ujar Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, di Jakarta Kamis 31 Agustus 2023. Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan telah berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus besar di perusahaan-perusahaan BUMN. \"Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan ASABRI Rp22,8 triliun,\" ujar Erick Thohir. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana juga mengapresiasi langkah Menteri BUMN yang dengan berani melakukan tindakan bersih-bersih. \"Dengan perbaikan sistem bagaimana BUMN dapat bekerja maksimal. Pak Erick berani memecat direktur yang tidak benar agar bebas korupsi,\" ucapnya. Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengatakan kerjasama antara Meneg BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi besar di lingkungan BUMN tentu jelas sangat patut kita dukung dan beri apresiasi. Apalagi, Erick Thohir juga telah melaporkan kasus yang terjadi di dana pensiun yang diperkirakan dalam waktu 2 bulan ke depan sudah ada kejelasannya. \"Jadi dari beberapa kasus tersebut tahulah kita bahwa masalah korupsi di negeri ini tampaknya memang benar-benar sudah luar biasa dan hal demikian jelas- jelas telah mengkhianati salah satu amanat dari reformasi yaitu memberantas praktik korupsi,\" ujar Anwar Abbas. Menko Polhukam Mahfud Md bahkan sudah berkesimpulan bahwa praktik korupsi selama era reformasi ini jauh lebih dahsyat bila dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru praktik korupsi boleh dikatakan hanya terjadi di lembaga eksekutif saja tapi di era reformasi telah merebak ke lembaga legislatif dan yudikatif. \"Hal ini tentu saja membuat kita sedih dan risau karena kalau bangsa dan negara ini tidak bisa memberantas praktik yang tidak terpuji tersebut maka tidak mustahil negeri ini akan terseret ke dalam satu keadaan yang tidak baik yang tidak kita inginkan,\" katanya. (Dh)
Berebut Jokowi Tanda Tak Pede
Oleh Yarifai Mappeaty - Pemerhati Sosial Politik DINAMIKA politik Indonesia sepanjang Juli - Agustus 2023, ditandai oleh sejumlah fenomena politik yang cukup menyita perhatian publik. Salah satu yang paling mengemuka adalah perang baliho antara Ganjar dan Prabowo, yang masing-masing memasang gambar Jokowi bersamanya, seperti terpajang di berbagai kota di Indonesia. Entah siapa yang memulai, kurang jelas. Namun, perang baliho itu tampaknya dimulai di Kota Sorong, Papua Barat. Sorongnews.com pada 26 Juni 2023 merilis bahwa di kota itu muncul baliho Jokowi – Prabowo bertuliskan “2024 Jatahnya Pak Prabowo” dan “Bersatu Membangun Bangsa”. Baligo Prabowo itu tampaknya sangat mengganggu sekaligus membuat kubu Ganjar dan kader PDIP, merasa tak nyaman. Terbukti, tak lama setelahnya, muncul pula baliho Ganjar – Jokowi di sebelahnya, bertuliskan “Lanjutkan Bersama Ganjar”. Tampak bahwa kubu Ganjar tak terima Jokowi yang nota bene kader PDIP “dibajak” oleh kubu Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Genderang perang baliho pun ditabuh bertalu semenjak itu. Tetapi kubu Prabowo bukannya ciut, malah makin bernyali. Di Kota Solo, Jawa Tengah, yang diklaim sebagai kandang Ganjar dan PDIP, sepekan lebih kemudian, bertebaran baliho Prabowo – Jokowi yang tampak kian mesra dengan tulisan “Untuk Indonesia Terus Maju” (Kompas.com 08/07/2023). Pemasangan baliho yang menggambarkan kemesraan Prabowo dan Jokowi di Jawa Tengah, tampaknya dilakukan secara massif. Sebab tak hanya di Solo, tetapi juga di beberapa kota lainnya. Di Semarang, misalnya, tak kurang dari 211 baliho terpasang. Massifnya pemasangan baliho Prabowo – Jokowi di kantong-kantong PDIP di Jawa Tengah, pada akhirnya membuat gerah para petinggi PDIP. Sampai-sampai Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, harus bereaksi keras. Sebab pemasangan baliho itu ia curigai sebagai upaya untuk menyedot suara partainya tribunnews.com 09/07/2023). Namun kubu Prabowo tetap bergeming dan tak ambil pusing. Buktinya, di sejumlah daerah malahan muncul billboard Prabowo bersama Jokowi berukuran besar dengan tulisan “Menang Bersama Untuk Indonesia Raya” (cnnindonesia.com, 14/07/2023). Tak mau kalah, kubu Ganjar dan PDIP kemudian membalas. Di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, bertebaran baliho Ganjar bersama Jokowi bertuliskan “ Jokowi Pilih Ganjar Presiden” (jateng.inews.id 16/07/2023). Mungkin merasa belum puas, Solopos.com, 21 Juli 2023, melaporkan bahwa kubu Ganjar kembali memasang baliho raksasa di Solo dengan tulisan “Terus Maju Bersama Ganjar”. Pada bagian bawah tampak gambar Jokowi seolah berpidato dengan mengucapkan, “Saya memilih Ganjar Pranowo untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia.\" Seiring dengan itu, baliho mesra Prabowo – Jokowi yang terpasang sebelumnya di sejumlah sudut kota, dilaporkan menghilang perlahan (detik.com, 21 Juli 2023). Entah dicopot sendiri atau dicopot orang, menghilangnya baliho itu tampaknya bukan masalah bagi kubu Prabowo. Lantas, siapa yang bakal memenangi perebutan Jokowi? Usai Partai Golkar dan PAN menyatakan bergabung dengan Prabowo, PDIP tiba-tiba menyerang program food estate dan menyebutnya sebagai kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan jikalau Jokowi lebih memilih bersama Prabowo. Untuk memastikannya, tinggal menunggu pasangan Prabowo – Gibran, dideklarasikan. Memangnya, mengapa harus berebut Jokowi? Begitu mantan Gubernur DKI Jakarta itu memutuskan cawe-cawe, maka ia akan menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebab mulai dari TNI, BIN, POLRI, KPU, hinggga MK, tetap masih dalam kendalinya, meski sudah berada diujung-ujung kekuasaanya. Jika Jokowi hendak memenangkan pasangan Capres – Cawapres tertentu dengan menggunakan sejumlah institusi negara tersebut, maka dapat dipastikan tak ada yang mampu merintangi, kendati hal itu dapat dinilai sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi. Fenomena berebut Jokowi membuat penulis tiba-tiba terbayang pada dua bocah yang sedang berebut sebuah boneka hero dari kayu. Gemes dan lucu. Seolah, kedua bocah itu baru merasa superior dan tak terkalahkan, setelah memiliki boneka kayu itu. Berebut Jokowi untuk memenangi Pilpres 2024, selain tak percaya diri, sebenarnya, juga tak percaya pada rakyat (ym). Depok, 31 Agustus 2023.
Becik Ketitik Ala Ketara, Sopo Sing Salah Seleh
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Rumah Pancasila Becik Ketitik Ala Ketara yaiku tumindak ala utawa becik wusanane bakal konangan (artinya perbuatan baik atau buruk pada akhirnya akan ketahuan. Memiliki makna yang baik akan terbukti, yang buruk akan terbuka pada waktunya meskipun ditutupi serapat apapun. Becik ketitik ala ketara memiliki makna mendalam bahwa siapapun harus berhati-hati dalam berucap, bertindak atau berperilaku karena semua akan terlihat pada waktunya. Ini sekaligus peringatan kepada setiap pribadi agar selalu ingat bahwa Gusti Allah mengawasi setiap perbuatan manusia. Sapa Salah Seleh, mempunyai arti orang yang berbuat kesalahan pada akhirnya akan kalah juga. Peribahasa ini memberikan pengertian apabila berbuat salah, maka suatu saat akan menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Perbuatan yang salah akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam hati pelakunya, sehingga pelakunya akan selalu ketakutan apabila perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun orang lain tersebut tidak mengetahui apa-apa. Dengan ketidaknyamanan tersebut maka orang yang telah berbuat salah akan terus merasa bersalah sehingga kehidupannya pun akan memburuk (kalah). Tanda-tanda hijab terbuka sebetulnya sudah banyak tetapi karena kekuasaan saja membutakan manusia, apalagi bagian dari kroni kekuasaan maka akan semakin buta dan tersesat. Indonesia itu tanah pusaka tidak akan diam pendiri negeri ini dinistakan negeri nya pasti alam semesta akan bergolak untuk melakukan evolusi atau revolusi ,kalau sekarang banyak rakyat yang diam menyikapi keadaan pasti akan ada benturan yang keras untuk sebuah kesadaran. Petruk jadi ratu sudah mulai gusar takut semua kepalsuan nya terbongkar petruk yang tidak punya Ijazah mulai ada titik terang bahwah tidak bisa membuktikan dia punya ijazah walau kekuasaan bisa merekayasa dan petinggi perguruan yang bergelar profesor menjsdi tidak jujur dan menjadi bodoh melakukan rekayasa ijasah yang tidak ada rekam jejaknya. PKI juga begitu bagian dari tanda tanda kalau petruk bagian dari strategi memutarbalikkan fakta dan meminta ganti rugi pada negara. Memutarbalikkan sejarah tidaklah mudah sebab masih banyak pelaku sejarah yang masih hidup. Petruk sudah mendekati usai drama sudah mendekati tamat tinggal menghitung hari apakah petruk selamat atau hancur lebur di tengah sisa-sisa kekuasaannya masih menjual tanah airnya. Semakin tersesat tinggal rakyat Amarta mengambil tanggungjawab negara dalam keadaan darurat maka tidak ada jalsn lain kecuali kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Pojok Arcamanik, Bandung.
Jokowi Bisa Dipenjara
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Telur harus pecah dari tidak satupun Presiden yang setelah lengsernya dapat dipenjara. Jokowi yang berwajah kalem tanpa dosa dan dipuji akan kesederhanaannya adalah figur Presiden yang dua periode berkuasa meninggalkan prestasi hitam. Luka pada anak bangsa. Dulu Soekarno dan Soeharto pun banyak bercak hitam, namun jasa keduanya baik saat kemerdekaan maupun penumpasan PKI telah tercatat dan berujung pada \"pemaafan\" rakyat. Upaya proses hukum tidak berhasil hingga keduanya wafat. Jokowi tentu berbeda, sejak awal kepatutan untuk menjadi Presiden saja sudah dipertanyakan. Ditambah indikasi kuat kecurangan kemenangan di periode kedua yang membuat posisinya di depan publik semakin terpuruk. Dengan kelemahan memimpin dan dosa-dosa politik yang dilakukannya, maka penjara menjadi tempat istirahat yang pas bagi Jokowi pasca lepas dari kekuasaan. Ada enam hal yang di antaranya menjadi alasan untuk itu, yakni : Pertama, selaku Presiden melakukan kriminal pembiaran. Jokowi membiarkan tewasnya 894 petugas Pemilu 2019. Tanpa ada perintah pengusutan sama sekali. Alasan \"kelelahan\" adalah janggal untuk korban yang sedemikian banyak. Padahal Pemilu telah dilakukan berulang-ulang. \"Crime by ommision\" layak diarahkan kepada Jokowi. Kedua, melakukan pengkhianatan negara atas kebijakan melakukan kerjasama berlebihan dengan Partai Komunis China maupun Pemerintah RRC. Melanggar asas politik luar negeri bebas aktif. Demikian juga mengubah negara demokrasi menjadi oligarki. Konglomerat yang melakukan penjajahan ekonomi dan politik. Ketiga, menerbitkan Perppu yang membebaskan penggunaan dana negara untuk keperluan Covid 19 tanpa bisa diusut secara hukum perdata, pidana maupun tata usaha negara. Ini membuka peluang korupsi di masa pandemi. Kejahatan \"extra ordinary\" rezim seperti ini harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum. Keempat, diduga kuat melakukan pembunuhan politik atas tewasnya 6 pengawal HRS. Membiarkan dan menjadi penanggungjawab proses peradilan sesat (rechterlijke dwaling) atas aparat, pembunuhan 9 pengunjuk rasa depan Bawaslu serta terabaikan 135 korban Kanjuruhan. Lumuran darah Jokowi. Kelima, KKN yang potensial untuk diusut. Aliran dana ke Istana diduga kuat akan terbongkar. Indikasi dari mulai banyak Menteri korupsi, ada dana TPPU 349 Trilyun, kasus Gibran-Kaesang, KA cepat mangkrak, food estate yang berantakan hingga 1.750 Trilyun dana alutsista yang tidak jelas. Keenam, kejahatan ideologi dengan merekayasa pengampunan dan rehabilitasi aktivis dan keluarga PKI melalui Kepres No. 17 tahun 2022, Inpres No. 2 tahun 2023 dan Kepres No.4 tahun 2023. Penyelesaian Non Judisial HAM Berat untuk menyantuni aktivis dan keluarga PKI merupakan penyiasatan rezim Jokowi. Tentu lebih dari enam hal yang dapat diinventarisasi untuk menjebloskan Jokowi ke penjara. Ada ijazah palsu dan peminggiran aspek keagamaan termasuk terlalu banyak bohong. Ujaran bohong Presiden di samping cacat moral juga merupakan perbuatan kriminal. Jokowi berpolitik hanya untuk menguatkan lingkaran dalam dengan memerangi atau melemahkan lawan-lawan politik. Partisipasi dibangun dengan sandera atau dikte-dikte. Politik kepura-puraan menjadi jalan untuk upaya melanggengkan kekuasaan. Mao Zedong pernah berkata: \"Politic is war without bloodshed while war is politics with bloodshed\" -- Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Lebih parah, doktrin Mao Zedong lain: Every communist must grasp the truth \"political power growth out of the barrel of a gun\"--- Setiap komunis harus meyakini kebenaran \"kekuatan politik itu tumbuh dari laras senjata\". Rezim Jokowi membolehkan keturunan PKI menjadi anggota TNI. Panglima TNI saat itu Jenderal Andika menegur bawahan yang melarang atau menghalangi keturunan PKI untuk menjadi anggota TNI. Soekarno dahulu membela dan melindungi PKI. Kini Jokowi melindungi dan menyantuni mantan aktivis dan keturunan PKI. Tanpa waspada akan bahaya dari \"ideological influence\" --keterpengaruhan ideologi. Bandung, 31 Agustus 2023.
POPULER
