ALL CATEGORY
Muhammadiyah Apresiasi Upaya Erick Thohir Bersih-Bersih di BUMN
JAKARATA, FNN-Muhammadiyah mengapresiasi upaya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, yang menggalang kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di tubuh perusahaan negara. \"Kita perlu berterima kasih kepada Erick Thohir yang telah berusaha untuk membongkar praktik-praktik korupsi yang terjadi di BUMN,\" ujar Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, di Jakarta Kamis 31 Agustus 2023. Sebelumnya, Erick Thohir menyatakan telah berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus besar di perusahaan-perusahaan BUMN. \"Kami membongkar kasus Jiwasraya sebesar Rp16,8 triliun, Garuda Rp8,8 triliun, Waskita Rp2,5 triliun, dan ASABRI Rp22,8 triliun,\" ujar Erick Thohir. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung Fadil Zumhana juga mengapresiasi langkah Menteri BUMN yang dengan berani melakukan tindakan bersih-bersih. \"Dengan perbaikan sistem bagaimana BUMN dapat bekerja maksimal. Pak Erick berani memecat direktur yang tidak benar agar bebas korupsi,\" ucapnya. Anwar Abbas yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengatakan kerjasama antara Meneg BUMN Erick Thohir dan Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi besar di lingkungan BUMN tentu jelas sangat patut kita dukung dan beri apresiasi. Apalagi, Erick Thohir juga telah melaporkan kasus yang terjadi di dana pensiun yang diperkirakan dalam waktu 2 bulan ke depan sudah ada kejelasannya. \"Jadi dari beberapa kasus tersebut tahulah kita bahwa masalah korupsi di negeri ini tampaknya memang benar-benar sudah luar biasa dan hal demikian jelas- jelas telah mengkhianati salah satu amanat dari reformasi yaitu memberantas praktik korupsi,\" ujar Anwar Abbas. Menko Polhukam Mahfud Md bahkan sudah berkesimpulan bahwa praktik korupsi selama era reformasi ini jauh lebih dahsyat bila dibandingkan dengan zaman Orde Baru. Pada zaman Orde Baru praktik korupsi boleh dikatakan hanya terjadi di lembaga eksekutif saja tapi di era reformasi telah merebak ke lembaga legislatif dan yudikatif. \"Hal ini tentu saja membuat kita sedih dan risau karena kalau bangsa dan negara ini tidak bisa memberantas praktik yang tidak terpuji tersebut maka tidak mustahil negeri ini akan terseret ke dalam satu keadaan yang tidak baik yang tidak kita inginkan,\" katanya. (Dh)
Berebut Jokowi Tanda Tak Pede
Oleh Yarifai Mappeaty - Pemerhati Sosial Politik DINAMIKA politik Indonesia sepanjang Juli - Agustus 2023, ditandai oleh sejumlah fenomena politik yang cukup menyita perhatian publik. Salah satu yang paling mengemuka adalah perang baliho antara Ganjar dan Prabowo, yang masing-masing memasang gambar Jokowi bersamanya, seperti terpajang di berbagai kota di Indonesia. Entah siapa yang memulai, kurang jelas. Namun, perang baliho itu tampaknya dimulai di Kota Sorong, Papua Barat. Sorongnews.com pada 26 Juni 2023 merilis bahwa di kota itu muncul baliho Jokowi – Prabowo bertuliskan “2024 Jatahnya Pak Prabowo” dan “Bersatu Membangun Bangsa”. Baligo Prabowo itu tampaknya sangat mengganggu sekaligus membuat kubu Ganjar dan kader PDIP, merasa tak nyaman. Terbukti, tak lama setelahnya, muncul pula baliho Ganjar – Jokowi di sebelahnya, bertuliskan “Lanjutkan Bersama Ganjar”. Tampak bahwa kubu Ganjar tak terima Jokowi yang nota bene kader PDIP “dibajak” oleh kubu Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Genderang perang baliho pun ditabuh bertalu semenjak itu. Tetapi kubu Prabowo bukannya ciut, malah makin bernyali. Di Kota Solo, Jawa Tengah, yang diklaim sebagai kandang Ganjar dan PDIP, sepekan lebih kemudian, bertebaran baliho Prabowo – Jokowi yang tampak kian mesra dengan tulisan “Untuk Indonesia Terus Maju” (Kompas.com 08/07/2023). Pemasangan baliho yang menggambarkan kemesraan Prabowo dan Jokowi di Jawa Tengah, tampaknya dilakukan secara massif. Sebab tak hanya di Solo, tetapi juga di beberapa kota lainnya. Di Semarang, misalnya, tak kurang dari 211 baliho terpasang. Massifnya pemasangan baliho Prabowo – Jokowi di kantong-kantong PDIP di Jawa Tengah, pada akhirnya membuat gerah para petinggi PDIP. Sampai-sampai Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, harus bereaksi keras. Sebab pemasangan baliho itu ia curigai sebagai upaya untuk menyedot suara partainya tribunnews.com 09/07/2023). Namun kubu Prabowo tetap bergeming dan tak ambil pusing. Buktinya, di sejumlah daerah malahan muncul billboard Prabowo bersama Jokowi berukuran besar dengan tulisan “Menang Bersama Untuk Indonesia Raya” (cnnindonesia.com, 14/07/2023). Tak mau kalah, kubu Ganjar dan PDIP kemudian membalas. Di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah, bertebaran baliho Ganjar bersama Jokowi bertuliskan “ Jokowi Pilih Ganjar Presiden” (jateng.inews.id 16/07/2023). Mungkin merasa belum puas, Solopos.com, 21 Juli 2023, melaporkan bahwa kubu Ganjar kembali memasang baliho raksasa di Solo dengan tulisan “Terus Maju Bersama Ganjar”. Pada bagian bawah tampak gambar Jokowi seolah berpidato dengan mengucapkan, “Saya memilih Ganjar Pranowo untuk meneruskan kepemimpinan Indonesia.\" Seiring dengan itu, baliho mesra Prabowo – Jokowi yang terpasang sebelumnya di sejumlah sudut kota, dilaporkan menghilang perlahan (detik.com, 21 Juli 2023). Entah dicopot sendiri atau dicopot orang, menghilangnya baliho itu tampaknya bukan masalah bagi kubu Prabowo. Lantas, siapa yang bakal memenangi perebutan Jokowi? Usai Partai Golkar dan PAN menyatakan bergabung dengan Prabowo, PDIP tiba-tiba menyerang program food estate dan menyebutnya sebagai kejahatan lingkungan. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan jikalau Jokowi lebih memilih bersama Prabowo. Untuk memastikannya, tinggal menunggu pasangan Prabowo – Gibran, dideklarasikan. Memangnya, mengapa harus berebut Jokowi? Begitu mantan Gubernur DKI Jakarta itu memutuskan cawe-cawe, maka ia akan menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebab mulai dari TNI, BIN, POLRI, KPU, hinggga MK, tetap masih dalam kendalinya, meski sudah berada diujung-ujung kekuasaanya. Jika Jokowi hendak memenangkan pasangan Capres – Cawapres tertentu dengan menggunakan sejumlah institusi negara tersebut, maka dapat dipastikan tak ada yang mampu merintangi, kendati hal itu dapat dinilai sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi. Fenomena berebut Jokowi membuat penulis tiba-tiba terbayang pada dua bocah yang sedang berebut sebuah boneka hero dari kayu. Gemes dan lucu. Seolah, kedua bocah itu baru merasa superior dan tak terkalahkan, setelah memiliki boneka kayu itu. Berebut Jokowi untuk memenangi Pilpres 2024, selain tak percaya diri, sebenarnya, juga tak percaya pada rakyat (ym). Depok, 31 Agustus 2023.
Becik Ketitik Ala Ketara, Sopo Sing Salah Seleh
Oleh Prihandoyo Kuswanto - Rumah Pancasila Becik Ketitik Ala Ketara yaiku tumindak ala utawa becik wusanane bakal konangan (artinya perbuatan baik atau buruk pada akhirnya akan ketahuan. Memiliki makna yang baik akan terbukti, yang buruk akan terbuka pada waktunya meskipun ditutupi serapat apapun. Becik ketitik ala ketara memiliki makna mendalam bahwa siapapun harus berhati-hati dalam berucap, bertindak atau berperilaku karena semua akan terlihat pada waktunya. Ini sekaligus peringatan kepada setiap pribadi agar selalu ingat bahwa Gusti Allah mengawasi setiap perbuatan manusia. Sapa Salah Seleh, mempunyai arti orang yang berbuat kesalahan pada akhirnya akan kalah juga. Peribahasa ini memberikan pengertian apabila berbuat salah, maka suatu saat akan menanggung akibat dari perbuatan tersebut. Perbuatan yang salah akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam hati pelakunya, sehingga pelakunya akan selalu ketakutan apabila perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain, walaupun orang lain tersebut tidak mengetahui apa-apa. Dengan ketidaknyamanan tersebut maka orang yang telah berbuat salah akan terus merasa bersalah sehingga kehidupannya pun akan memburuk (kalah). Tanda-tanda hijab terbuka sebetulnya sudah banyak tetapi karena kekuasaan saja membutakan manusia, apalagi bagian dari kroni kekuasaan maka akan semakin buta dan tersesat. Indonesia itu tanah pusaka tidak akan diam pendiri negeri ini dinistakan negeri nya pasti alam semesta akan bergolak untuk melakukan evolusi atau revolusi ,kalau sekarang banyak rakyat yang diam menyikapi keadaan pasti akan ada benturan yang keras untuk sebuah kesadaran. Petruk jadi ratu sudah mulai gusar takut semua kepalsuan nya terbongkar petruk yang tidak punya Ijazah mulai ada titik terang bahwah tidak bisa membuktikan dia punya ijazah walau kekuasaan bisa merekayasa dan petinggi perguruan yang bergelar profesor menjsdi tidak jujur dan menjadi bodoh melakukan rekayasa ijasah yang tidak ada rekam jejaknya. PKI juga begitu bagian dari tanda tanda kalau petruk bagian dari strategi memutarbalikkan fakta dan meminta ganti rugi pada negara. Memutarbalikkan sejarah tidaklah mudah sebab masih banyak pelaku sejarah yang masih hidup. Petruk sudah mendekati usai drama sudah mendekati tamat tinggal menghitung hari apakah petruk selamat atau hancur lebur di tengah sisa-sisa kekuasaannya masih menjual tanah airnya. Semakin tersesat tinggal rakyat Amarta mengambil tanggungjawab negara dalam keadaan darurat maka tidak ada jalsn lain kecuali kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Pojok Arcamanik, Bandung.
Jokowi Bisa Dipenjara
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Telur harus pecah dari tidak satupun Presiden yang setelah lengsernya dapat dipenjara. Jokowi yang berwajah kalem tanpa dosa dan dipuji akan kesederhanaannya adalah figur Presiden yang dua periode berkuasa meninggalkan prestasi hitam. Luka pada anak bangsa. Dulu Soekarno dan Soeharto pun banyak bercak hitam, namun jasa keduanya baik saat kemerdekaan maupun penumpasan PKI telah tercatat dan berujung pada \"pemaafan\" rakyat. Upaya proses hukum tidak berhasil hingga keduanya wafat. Jokowi tentu berbeda, sejak awal kepatutan untuk menjadi Presiden saja sudah dipertanyakan. Ditambah indikasi kuat kecurangan kemenangan di periode kedua yang membuat posisinya di depan publik semakin terpuruk. Dengan kelemahan memimpin dan dosa-dosa politik yang dilakukannya, maka penjara menjadi tempat istirahat yang pas bagi Jokowi pasca lepas dari kekuasaan. Ada enam hal yang di antaranya menjadi alasan untuk itu, yakni : Pertama, selaku Presiden melakukan kriminal pembiaran. Jokowi membiarkan tewasnya 894 petugas Pemilu 2019. Tanpa ada perintah pengusutan sama sekali. Alasan \"kelelahan\" adalah janggal untuk korban yang sedemikian banyak. Padahal Pemilu telah dilakukan berulang-ulang. \"Crime by ommision\" layak diarahkan kepada Jokowi. Kedua, melakukan pengkhianatan negara atas kebijakan melakukan kerjasama berlebihan dengan Partai Komunis China maupun Pemerintah RRC. Melanggar asas politik luar negeri bebas aktif. Demikian juga mengubah negara demokrasi menjadi oligarki. Konglomerat yang melakukan penjajahan ekonomi dan politik. Ketiga, menerbitkan Perppu yang membebaskan penggunaan dana negara untuk keperluan Covid 19 tanpa bisa diusut secara hukum perdata, pidana maupun tata usaha negara. Ini membuka peluang korupsi di masa pandemi. Kejahatan \"extra ordinary\" rezim seperti ini harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum. Keempat, diduga kuat melakukan pembunuhan politik atas tewasnya 6 pengawal HRS. Membiarkan dan menjadi penanggungjawab proses peradilan sesat (rechterlijke dwaling) atas aparat, pembunuhan 9 pengunjuk rasa depan Bawaslu serta terabaikan 135 korban Kanjuruhan. Lumuran darah Jokowi. Kelima, KKN yang potensial untuk diusut. Aliran dana ke Istana diduga kuat akan terbongkar. Indikasi dari mulai banyak Menteri korupsi, ada dana TPPU 349 Trilyun, kasus Gibran-Kaesang, KA cepat mangkrak, food estate yang berantakan hingga 1.750 Trilyun dana alutsista yang tidak jelas. Keenam, kejahatan ideologi dengan merekayasa pengampunan dan rehabilitasi aktivis dan keluarga PKI melalui Kepres No. 17 tahun 2022, Inpres No. 2 tahun 2023 dan Kepres No.4 tahun 2023. Penyelesaian Non Judisial HAM Berat untuk menyantuni aktivis dan keluarga PKI merupakan penyiasatan rezim Jokowi. Tentu lebih dari enam hal yang dapat diinventarisasi untuk menjebloskan Jokowi ke penjara. Ada ijazah palsu dan peminggiran aspek keagamaan termasuk terlalu banyak bohong. Ujaran bohong Presiden di samping cacat moral juga merupakan perbuatan kriminal. Jokowi berpolitik hanya untuk menguatkan lingkaran dalam dengan memerangi atau melemahkan lawan-lawan politik. Partisipasi dibangun dengan sandera atau dikte-dikte. Politik kepura-puraan menjadi jalan untuk upaya melanggengkan kekuasaan. Mao Zedong pernah berkata: \"Politic is war without bloodshed while war is politics with bloodshed\" -- Politik adalah perang tanpa pertumpahan darah sedangkan perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Lebih parah, doktrin Mao Zedong lain: Every communist must grasp the truth \"political power growth out of the barrel of a gun\"--- Setiap komunis harus meyakini kebenaran \"kekuatan politik itu tumbuh dari laras senjata\". Rezim Jokowi membolehkan keturunan PKI menjadi anggota TNI. Panglima TNI saat itu Jenderal Andika menegur bawahan yang melarang atau menghalangi keturunan PKI untuk menjadi anggota TNI. Soekarno dahulu membela dan melindungi PKI. Kini Jokowi melindungi dan menyantuni mantan aktivis dan keturunan PKI. Tanpa waspada akan bahaya dari \"ideological influence\" --keterpengaruhan ideologi. Bandung, 31 Agustus 2023.
Kalau Terjadi Kebuntuan soal Cawapres, Partai Gelora Usulkan Cawapres Perempuan
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) perempuan, jika terjadi kebuntuan dalam penentuan cawapres yang hingga kini masih alot. Hal itu berdasarkan hasil riset digital yang dilakukan Partai Gelora, yang berhasil memotret pendapat warganet mengenai kemungkinan cawapres perempuan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, ketiga bakal calon presiden (capres), yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, tampaknya kesulitan dalam menentukan siapa cawapres yang akan mereka pilih, karena melakukan kalkulasi hitung-hitungan politik. Sehingga cawapres ketiga capres tersebut, terlihat masih menggantung hingga kini dan kemungkinan baru diputuskan pada saat-saat akhir menjelang pendaftaran pasangan Capres-Cawapres pada bulan Oktober 2023 nanti. \"Dari hasil riset Gelora Petamaya bekerja sama dengan Lembaga Riset Digital Cakradata, warganet menyarankan agar cawapresnya berasal dari perempuan saja, banyak yang memiliki rekam jejak dan popularitas cukup tinggi,\" kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023). Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat memaparkan hasil riset digital Gelora Petamaya Edisi ke-8 tentang \'Pandangan Warganet terhadap Cawapres Perempuan\' yang ditayangkan di kanal YouTube pada Minggu (27/8/2023) malam. Menurut Endy, warganet mulai memotret tentang perimbangan suara perempuan dan suara laki-laki dalam daftar pemilih Pemilu 2024, ternyata diketahui cukup berimbang. \"Suara perempuan dan suara pria dalam daftar pemilih pada pemilu 2024, itu cukup berimbang tinggi. Makanya warganet menyarankan agar cawapresnya perempuan untuk menjaga keseimbangan tersebut,\" katanya. Karena itu, kata Endy, Partai Gelora merasa terpanggil untuk membahas secara khusus tentang bakal cawapres perempuan, dengan menyorot persepsi warganet menjadi perhatian utama agar posisi wakil presiden (Wapres) tidak sekedar menjadi ban serep. Sebab, Wapres tupoksi utamanya adalah menjadi pembantu Presiden, menjadi pengganti saat Presiden berhalangan. Sedangkan Di masa pemilihan presiden seperti 2024 sekarang, cawapres bisa menjadi \'modal\' elektoral yang bisa mendongkrak elektabilitas capres. \"Data riset digital kami ambil dari data digital pada 1 Januari-15 Agustus 2023. Dan dari simulasi yang kami lakukan, muncul nama cawapres perempuan di sana,\" katanya Dalam melakukan riset ini, Gelora Petamaya dan Cakradata memasukan keyword nama-nama beberapa bakal cawapres perempuan. \"Misalnya muncul yang tertinggi itu nama Khofifah Indar Parawangsa diusulkan menjadi nama cawapres untuk mengamankan suara Nahdatul Ulama sebesar 25 persen. Dan yang kedua, adalah Susi Pudjiastuti sebesar 24 persen, karena dianggap layak sebagai bakal cawapres,\" ungkapnya. Sedangkan yang ketiga, bukan memunculkan nama, tetapi suara 24 persen warganet mengusulkan, kenapa tidak Wakil Presiden perempuan, karena akan mencetak sejarah Indonesia. \"Keempat, pendapat dari warganet sebesar 17% mengatakan, cawapres perempuan akan punya peran penting terhadap isu lingkungan. Dan yang terakhir, kelima sebesar 9% ada keinginan warganet untuk mendapatkan bakal cawapres yang membawa menginspirasikan kaum perempuan,\" paparnya. Ada beberapa nama cawapres perempuan yang diusulkan mendampingi capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pertama adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa sebesar 63.177 suara warganet. Lalu, yang kedua mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti sebasr 48.361 suara. Kemudian ketiga mantan Walikota Surabaya yang kini menjadi Menteri Sosial Tri Rismaharini sebesar 46.830 suara. \"Riset ini setidaknya ini menggambarkan perbincangan yang terjadi di dunia maya dan referensi warganet terhadap siapa yang cocok dianggap sebagai cawapres perempuan yang mewakili kepentingan tertentu dan merepresentasikan mereka,\" katanya. Endy berharap cawapres perempuan bisa menjadi pertimbangan bagi ketiga capres dalam menentukan cawapresnya. Karena elektalibtas para capres saat ini masih berkisar dianatara 36-38 persen. \"Dengan masuknya capres perempuan ini perlu dilihat sebagai sebuah kemungkinan untuk menaikkan elektabilitas capres tersebut di atas 50%. Partai Gelora sendiri telah menentukan dukungannya ke Prabowo Subianto, dan tidak mengusulkan cawapres, tetapi kami ingin memberikan pemahaman inspirasi kepada masyarakat,\" tegas Endy. Menanggapi usulan cawapres perempuan, Ketua Bidang Gaya Hidup, Hobi dan Olahraga (Gahora) DPN Partai Gelora Kumalasari Kartini mengatakan, peran perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata dalam membangun bangsa Indonesia. Sebab, kaum perempuan tidak hanya memikirkan nasib generasi bangsa setiap 5 tahun sekali seperti yang dilakukan para politisi, tetapi selamanya. \"Tidak ada yang lebih tepat dalam memikirkan generasi bangsa itu selain di tangan para ibu atau perempuan. Di tangan para ibu-lah kebangkitan masa depan generasi bangsa Indoneisa bisa ditentukan,\" kata Kumalasari Kartini. \"Karena itu tepat, Wapres 2024 diisi perempuan. Sebab, jangan pernah anggap remeh peran perempuan dalam membangun bangsa indonesia. Indonesia juga pernah punya Presiden perempuan (Megawati Soekarniputri),\" imbuhnya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, keberadaan cawapres selama ini menjadi hak perogratif dari seorang capres. \"Capres secara sepihak bisa memutuskan siapa cawapres yang akan mendampinginya seperti halnya seorang Presiden mengangkat menterinya, karena pada dasarnya seorang wakil presiden juga adalah pembantu presiden. Memang nggak ada fungsinya, kalau tidak difungsikan,\" kata Fahri. Sehingga ketika masa era Presiden Soeharto, maka Wapresnya adalah orang dekat Soeharto. Ketika BJ Habibie naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto, memilih tidak menggunakan Wapres. \"Nah, ketika masa Gus Dur dan Megawati. Yang jadi Presiden bukan berasal dari perolahan suara terbanyak, PDIP. Tetapi justru Gus Dur yang Presiden dan Megawati yang jadi Wapres, karena situasi politik saat itu menjadi jalan tengah agar tidak ada konflik,\" katanya. Fahri menilai posisi Wapres yang dianggap berfungsi dan memberikan warna bagi perjalanan bangsa Indonesia, adalah Wakil Presiden Muhammad Hatta (Bung Hatta) di era Presiden Soekarno (Bung Karno). \"Bung Hatta itu seorang intelektual besar, kalau bicara ilmu administrasi itu tidak ada tandingannya. Dia juga seorang sarjanan hukum yang paham betul ketatanegaran, dan dia juga seorang ekonom,\" tandasnya. (Ida)
Anies Pembuka Rangkaian Kuliah Kebangsaan di FISIP UI Sebelum Ganjar dan Prabowo, Nilainya A
Jakarta, FNN – Kemarin, Selasa (29/8/23), bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk persatuan (KPP), Anies Rasyid Baswedan, memberi Kuliah Kebangsaan di FISIP UI. Anies Baswedan hadir sebagai pembuka rangkaian kuliah kebangsaan yang juga akan menghadirkan dua bacapres lain, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Anies mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan ajang mengemukakan gagasan dan ide untukbangsa ke depan karena gagasan dari mahasiswa juga patut didengarkan.Anies juga mengatakan bahwa keterbukaan pertukaran pikiran dan menyampaikan gagasan merupakan bagian dari proses demokrasi. Kuliah kebangsaan ini sangat ramai diperbincangkan di media, baik media online maupun media konvensional. Yang juga menarik adalah kegiatan ekstrakurikuler Anies di kampus. Anies bertemu mahasiswa di kantin, kemudian mendatangi kantor BEM UI untuk mengambil undangan debat. Tetapi, karena ruangannya kosong, Anies hanya menyampaikan kalau dirinya menunggu undangan BEM UI. Ketika diminta evaluasinya mengenai kuliah kebangsaan Anies di FISIP UI, Rocky Gerung dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Rabu (30/8/23) mengatakan, “Oke, kalau standar awal kita lihat bagaimana Anies dia menguasai. Siapa pun yang diundang untuk mengucapkan dalilnya, di mana pun, dia harus mampu. Tetapi, Anies memang dipastikan akan menjadi parameter terhadap Prabowo maupun Ganjar. Itu untungnya dia tampil pertama.” Yang lain, lanjut Rocky, sudah punya kira-kira kisi-kisi suasana diskusi seperti apa. Ganjar bisa mempelajari siapa yang bertanya atau modus pertanyaannya atau ketajamannya bagaimana. Tetapi, yang tidak pernah orang bayangkan, UI itu punya berbagai macam cara untuk mengorek-ngorek atau mengulas-ngulas. “Jadi, mungkin kita anggap bahwa Prabowo sedang mempelajari suasana, Ganjar juga begitu. Yang penting datang ke situ, karena UI nggak ada problem, siapa pun boleh buka dalil di situ, termasuk Profesor bego atau Profesor pinter enggak ada soal. Nanti ketahuan tuh bego apa pinter belakangan,“ ujar Rocky dalam diskusi yang dipandu oleh Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu. Jadi, lanjut Rocky, pastikan bahwa yang diucapkan oleh Anies kemarin ada standar yang kira-kira menjadi ukuran untuk semua kampus di Indonesia. Kita tidak bisa membandingkan, misalnya, kalau Ganjar yang keluar itu standarnya juga jadi turun karena Ganjar tidak punya kemampuan untuk mengulas sesuatu yang konseptual. Tetapi, bagi Ganjar tidak perlu takut juga karena Ganjar memang dilatih untuk utuh di dalam mengucapkan nasionalisme ala Bung Karno. Jadi, pastikan Ganjar menguasai soal nasionalisme Bung Karno. Jangan sampai justru bagian yang dia kuasai itu ternyata terlihat keretakan konseptualnya karena banyak sejarawan Indonesia, sejarawan UI, yang juga paham betul tentang Bung Karno. “Jadi, Ganjar perlihatkan bahwa dia datang dengan ide Soekarno, tidak usah pakai ide-ide lain. Nanti jadi kaku justru di situ. Jadi itu usulan saya,” usul Rocky. Demikian juga Prabowo. Prabowo datang dengan satu konsep yang sekarang sedang dia geluti soal pertahanan, sehingga orang fokus pada soal-soal itu. Anies kemarin melayani pertanyaan yang memang dia kuasai, yaitu kedudukan dia sebagai Gubernur waktu mengatasi pandemi kemarin. Jadi, Anies mampu untuk mengucapkan sesuatu yang memang dia kenali. “Di bidang itu, dia dapat A pasti, tapi mungkin di bidang yang lain dia nggak bisa dapat A. Dan Ganjar mungkin dapat A di bidang Soekarno walaupun orang anggap Anies juga paham tentang Soekarno,” ujar Rocky. Jadi, tambah Rocky, untuk pertama kalinya kita pastikan setiap orang datang dengan potensi dirinya. Ganjar tidak usah bicara tentang pertahanan karena dia buta huruf soal itu. Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena dia akan dicincang di situ. Tetapi, ini persiapan buat Ganjar untuk masuk di dalam perdebatan yang lebih luas. Ini kan baru kuliah umum. Belum ada perdebatan. “Nanti ada waktunya di mana semua isu akan dibuka untuk diperdebatkan. Jadi, Anies memulai dengan satu gagasan bahwa kepemimpinan itu, tradisi memimpin itu ada track record-nya, tetapi bukan track recordnya yang diperlihatkan, positif atau enggak,” ujar Rocky. Ganjar juga bisa datang dengan pengalamannya menjadi pemimpin. Demikian juga Prabowo. Tetapi, balik lagi pada tema-tema yang akan disusun. Yang lebih penting sebetulnya bukan kuliah umumnya tapi perdebatan-perdebatan di BEM yang mustinya lebih ramai nanti.(ida)
Korupsi Menjadi Ancaman dan Tantangan Ketahanan Nasional
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan korupsi telah menjadi ancaman dan tantangan bagi ketahanan nasional karena telah terjadi di berbagai sektor.\"Korupsi saat ini sudah menjadi musuh dalam selimut, masif di semua sektor dan terjadi dari pusat hingga daerah. Korupsi juga jadi faktor pemecah negara modern, dilakukan oleh multi-aktor yaitu terdiri dari berbagai suku dan agama. Terakhir, korupsi telah menjadi bahaya laten, sehingga jadi ancaman dan tantangan ketahanan nasional,\" kata Ghufron dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Ghufron mengatakan hal itu dalam Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Tahun 2023 Lemhannas RI di Gedung Pancagatra Lemhannas, Jakarta, Selasa (29/8), yang diikuti 79 peserta dari anggota TNI, Polri, kementerian, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha.Menurut Ghufron, sikap permisif masyarakat terhadap korupsi menjadi salah satu penyumbang tingginya tindak pidana korupsi masih terjadi di Indonesia.Dia merujuk pada hasil Survei Perilaku Antikorupsi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyebut bahwa masyarakat Indonesia paham jika korupsi melanggar agama, norma, dan hukum; namun, dalam praktiknya masyarakat berperilaku apatif dan permisif terhadap perilaku korupsi.\"Masyarakat kita tahu bahwa korupsi itu dilarang agama dan melanggar hukum. Namun, dalam pengamalannya, masih tetap dilakukan bahkan pada level tertentu dianggap wajar. Mengurus sesuatu di pemerintah wajar saja dengan memberi tip dan lainnya. Makanya, tidak heran hingga saat ini kasus suap dan gratifikasi masih mendominasi berdasarkan jenis tindak korupsi yang ditangani KPK, dan pihak swasta masih jadi pihak yang paling banyak menjadi pelaku tindak pidana korupsi,\" jelas Ghufron.Berdasarkan catatan KPK, hingga Triwulan I Tahun 2023, perkara korupsi masih didominasi oleh kasus suap dan gratifikasi sebesar 66 persen. Sementara itu, berdasarkan pelaku korupsi, masih didominasi oleh pihak swasta yaitu 383 orang serta anggota DPR dan DPRD sebanyak 344 orang.Ghufron juga memaparkan tujuh jenis tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dia juga menyebutkan terkait penyalahgunaan jabatan atau penggelapan dalam jabatan.\"Pertama adalah menyalahgunakan uang termasuk hak dan kewajiban dari keuangan misalnya aset negara, fasilitas dan lainnya. Kedua, menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang diberikan negara kepada aparatur untuk kepentingan publik, namun digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti memperoleh keuntungan pribadi dengan menumpang kepentingan publik lewat mark up,\" jelasnya.Di akhir paparannya, Ghufron mengingatkan peserta PPSA XXIV Lemhannas bahwa tujuan negara tidak akan pernah terwujud sepanjang korupsi masih ada di Indonesia. Menurut dia, pemberantasan korupsi harus terus dilakukan karena tujuan negara bisa gagal akibat korupsi.\"Saat kita menyadari diri kita sebagai aparatur negara, maka kita harus memiliki jiwa melindungi. Melindungi tujuan dan cita-cita bangsa dan negara kita. Di depan saya, para peserta eselon I dan bahkan para jenderal, sehingga saya yakin telah menempatkan diri sebagai bagian dari perekat bangsa,\" ujar Ghufron.(ida/ANTARA)
Rafael Alun Didakwa Menerima Gratifikasi Rp16,6 Miliar
Jakarta, FNN - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp 16,6 miliar.JPU KPK mengatakan gratifikasi itu diterima Rafael Alun bersama dengan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi.\"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137,\" kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu.Wawan mengatakan gratifikasi tersebut diterima melalui PT Artha Mega Ekadhana, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo.Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan Rafael Alun Trisambodo, dengan Ernie Meike Torondek menjabat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham.Dalam dakwaannya, JPU menilai perbuatan terdakwa harus dianggap suap karena berhubungan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu.Seluruh penerimaan gratifikasi itu juga tidak dilaporkan ke KPK dalam batas waktu 30 hari, sehingga pemberian itu harus diproses hukum.Dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, Rafael disangka melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(ida/ANTARA)
MA Mengabulkan Uji Materi PKPU Terkait Keterwakilan Perempuan
Jakarta, FNN - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berkaitan dengan penghitungan keterwakilan bakal caleg perempuan di legislatif.Uji materi itu diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrsi (Perludem) yang menggugat Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023.\"Mengabulkan permohonan keberatan dari para pemohon keberatan,\" demikian bunyi amar putusan MA seperti dikutip dari Rilis Perkara Nomor 24 P/HUM/2023 yang diterima di Jakarta, Rabu.Putusan tersebut diputus pada Selasa (29/8) oleh majelis hakim yang diketuai Irfan Fachruddin dan selaku anggota majelis ialah Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.Pasal yang dimohonkan uji materi itu mengatur penghitungan 30 persen jumlah bakal calon anggota legislatif perempuan, yang dalam hal perhitungan itu menghasilkan angka pecahan.\"Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: (a) kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau (b) 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas,\" demikian bunyi pasal tersebut.Para pemohon menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).Oleh karena itu, para pemohon meminta pasal a quo tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pembulatan ke atas dalam hal penghitungan menghasilkan angka pecahan.Sebelumnya, para pemohon, yang terdiri atas Perludem, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Hadar Nafis Gumay, Titi Anggraini, dan Wahidah Suaib, mendaftarkan uji materi Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 ke MA pada tanggal 5 Juni 2023.Permohonan uji materi itu terdata masuk pada tanggal 13 Juni 2023 dan terdistribusi pada tanggal 7 Agustus 2023. Dengan demikian, proses pemutusan Perkara Nomor 24 P/HUM/2023 tersebut selama 23 hari.(ida/ANTARA)
Jokowi Memastikan Penunjukan Pj Gubernur Jateng Sesuai Mekanisme
Semarang, FNN - Presiden Joko Widodo memastikan penunjukan penjabat (pj) gubernur Jawa Tengah, pengganti Ganjar Pranowo yang selesai masa jabatannya pada 5 September mendatang, sesuai dengan mekanisme berlaku.\"Belum, (namanya) belum masuk ke meja saya. Nanti lewat mekanisme TPA (tim penilai akhir),\" kata Jokowi usai melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.Menurut Jokowi, keputusan nama pj gubernur Jateng akan diambil dalam pekan ini.\"Paling lambat minggu ini mungkin sudah masuk ke meja saya untuk diputuskan, sehingga kalau ditanya siapa, belum tahu,\" jawab Jokowi dengan didampingi Ganjar Pranowo.Sebelumnya, DPRD Provinsi Jateng telah mengusulkan tiga nama sebagai pj gubernur Jawa Tengah. Ketiga nama itu adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana, dan Sekretaris Daerah Jateng Sumarno.Nama ketiga kandidat tersebut merupakan hasil dari rapat gabungan seluruh pimpinan dan ketua fraksi DPRD Jateng berdasarkan kapabilitas yang mampu meneruskan program Ganjar Pranowo di Jawa Tengah.Selanjutnya, ketiga nama tersebut akan ditindaklanjuti dan dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan persetujuan menjadi penjabat gubernur Jateng.Penunjukan pj gubernur itu dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.Pada Pasal 2 Permendagri tersebut dijelaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, pemerintah menunjuk pj gubernur guna memimpin penyelenggaraan pemerintahan pada daerah tersebut sampai dengan pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur definitif.(ida/ANTARA)
POPULER
