ALL CATEGORY
Partai Gelora dan Gerindra Matangkan Kesepakatan Teknis Deklarasi Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2024
JAKARTA, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tengah mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. \"Partai Gelora dan Gerindra sedang mematangkan kesepakatan teknis acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023). Menurut Mahfuz, Partai Gelora dan Gerindra sudah beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis dan waktu deklarasi dukungan ke Prabowo. Namun, waktu acara deklarasi masih menunggu kesepakatan bersama antara Ketua Umum Partai Gelora dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Artinya, pembahasan teknis deklarasi sudah selesai, tinggal menunggu waktu yang tepat acara deklarasi yang disepakati bersama antara Anis Matta dan Prabowo Subianto. \"Jadi pembahasan sudah dilakukan beberapa kali, tinggal menunggu kesepakatan waktu antara Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto,\" ungkap Mahfuz. Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora sendiri telah menghimpun usulan dukungan secara resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia terhadap pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2024. Sebelum dukungan resmi disampaikan ke DPN, 38 DPW telah menggelar konsolidasi dukungan setelah mendapatkan rekomendasi dukungan serupa dari 514 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Selain menyampaikan surat resmi dukungan ke DPN, DPW Partai Gelora juga menyampaikan dukungan itu, langsung ke Partai Gerindra, partai pendukung Prabowo Subianto di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dukungan Partai Gelora tersebut, berdasarkan aspirasi usulan dan dorongan dari struktur, serta kader Partai Gelora di daerah. \"Insya Allah sebentar lagi Partai Gelora akan mendeklarasikan dukungan capresnya ke Pak Prabowo Subianto,\" katanya Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, partainya segera mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 dalam waktu dekat. \"Sebagian besar DPW Partai Gelora sudah mengirimkan surat pernyataan dukungan ke DPN sebagai capres,\" kata Anis saat menghadiri Milad PBB ke -25 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7/2023). Anis menegaskan, Gelora siap mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu mendatang. \"(Deklarasi) dalam waktu dekat. Sebab, di dalam sudah setuju, tetapi ada kemungkinan akan ada Mukernas,\" ungkapnya. Dukungan Partai Gelora kepada Prabowo, lanjutnya, tidak terlepas dari pengalaman Prabowo yang kini menjabat sebagai Menhan. Sebab hal tersebut yang menjadi modal berharga untuk memimpin Indonesia. \"Pertama karena ada kedekatan ideologi dengan beliau. Karena Gerindra itu, dekat dengan kami. Saya yakin Pak Prabowo lah yang bisa menyatukan kembali,\" tuturnya. Lebih lanjut, Anis mengatakan, dirinya telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo Subianto. Menurutnya, diskusi tersebut juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gelora. \"Sudah menyampaikan suratnya Prabowo sebagai Calon Presiden. Kedua, sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Nah, (deklarasi) bisa dari Mukernas atau langsung deklarasi. Sebab, surat dukungan sudah ada,\" katanya. (Ida)
Rocky Gerung Telah Menabung Goro Goro - Menuju Perubahan
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Kemenangan diraih bukan dengan banyaknya musuh yang berhasil di bunuh melainkan dengan banyaknya musuh yang berhasil dibuat ketakutan\" Jangan pernah percaya dengan seorang penguasa bicara lembut dan manis, seolah olah sedang memberi pesan menerima kritikan harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Namun dibalik ucapannya \"sedang merancang teror\" karena merasa dirinya tidak di puja puji, justru di kritik bahkan merasa dilecehkan. Teros berbau cara, pola, model komunis terbukti selalu terjadi di Indonesia karena dendam, bahkan karena kekuasaannya diganggu, atau munculnya kritik yang tidak disukai oleh sang penguasa yang sedang berubah bentuk menjadi tirani. Teror cara paling hakiki untuk melumpuhkan kemauan orang untuk menghancurkan kemampuan lawan. Bisa muncul dengan kekerasan sporadis, bahkan pembunuhan untuk menciptakan perasaan terancam terus menerus dan melahirkan ketakutan yang menyebar. Para ahli strategi teror selalu menciptakan ilusi, adanya kekuatan yang mengancam sebagai bentuk lain perang saraf. Korban teror tidak boleh melemah, mereka harus tetap seimbang, menghadapi operasi teror, rasionalisasi kita adalah garis pertahanan terahir. Kadang teror demikian berbahaya, apabila telah muncul tindakan kekerasan, pembunuhan akan memicu segala pemikiran merusak serta ketidak pastian. Kelompok paling rentan akan segera menyerah, menebar kabar burung, kepanikan dan kecemasan akan meluas. Kalau itu terjadi maka pelaku teror akan membesar, tampak makin berkuasa dan berada di mana-mana. Ketakutan berhubungan erat dengan perasaan terancam, segala keburukan yang akan menimpanya, kalau kondisi seperti terlalu lama akan membuat kelumpuhan. Ketakutan menjadi kronis dan mendalam dikuasai oleh segala pemikiran yang tidak rasional. Bisa terjadi Rocky Gerung akan dijadikan sasaran puncak operasi teror oleh penguasa dengan cara di persekusi, tangkap dan ditahan. \"Itu tidak boleh terjadi\". Bedug perlawanan dengan \"Goro Goro\" telah di tabuh tidak boleh kembali senyap dalam ketakutan, hak suara rakyat tidak boleh di bungkam, perjuangan keadilan harus terwujud, negara kembali pada jalur nya sesuai pembukaan UUD 45. Lawan segala bentuk teror, pada kondisi seperti ini \"seseorang harus belajar dalam hati dan keyakinannya, apa arti ketakutan, yang sering datang dari dalan dirinya sendiri. Biarlah guntur menggelegar dan menyebarkan teror, kita harus tetap tegar menguasai diri tidak akan terganggu dengan kekuatan bathin dan jalur kebenaran, penuh keyakinan segala teror akan terpantul sendiri menerjang pelaku teror yang ugal ugalan\". Tunjukkan diri kita kuat dan serius siap menghadapi macam apapun teror yang akan mereka lakukan , dengan ketenangan dan strategi yang diperhitungkan untuk balik memojokkan mereka . Kembalikan pesan histeria dan ancaman balik yang lebih dahsyat dan beri pilihan menyerah atau akan terus melawan rakyat dengan segala resikonya. Balikan pesan dengan pasti bawa : \"sebuah gelombang yang beberapa inci mulai berteriak, akan meninggi menjadi gelombang yang lebih besar, kedalaman airnya akan memberikan momentum, ahirnya akan menghantan pantai dengan daya rusak yang tak terbayangkan\" Kalian sia sia mengancam, karena momentum nya telah tiba ketika rakyat sudah marah dan terpaksa harus melawan kekuasaan, maka tidak akan ada kuasa, kekuatan dan pertahanan yang akan bisa bertahan hanya waktu yang tepat sebuah kekuasaan pasti akan runtuh berantakan. Saat itu tidak ada nasib yang lebih buruk, seorang penguasa tiran dari pada terus menerus di jaga, pada pilihannya hanya menyerah atau melarikan diri. *****
Boy Rafli Terima Anugerah Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden Jokowi
Jakarta, FNN - Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. akan menerima anugerah Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Purnawirawan Polri yang bergelar adat Datuak Rangkayo Basa tersebut terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ada 18 orang yang akan dianugerahi bintang tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Jokowi. Mereka adalah tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Jokowi menentukannya atas usul Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rapat di Istana Kepresidenan, pada Kamis (3/8/2023). \"Diterima oleh Bapak Presiden untuk persiapan penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh yang telah memenuhi syarat pengabdian, telah memenuhi syarat berjasa, dan telah memenuhi syarat untuk melakukan berbagai inovasi,\" kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023). Adapun mereka yang akan dianugerahi bintang tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Jokowi, untuk Bintang Mahaputera Pratama diberikan kepada Komjen. Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. (Mantan Kepala BNPT). Bintang Mahaputera Utama dianugerahkan kepada Prof dr Saldi Isra (Wakil Ketua MK, masa jabatan 2023 – 2028), Sukma Violeta (Anggota Komisi Yudisial yang sekarang menjadi Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas), dan Prof dr Hasim Joko Sasmito (Anggota Komisi Yudisial, periode 2021 – 2023). Lima tokoh penerima anugerah Bintang Jasa Utama yaitu; Sumartoyo (Anggota Komisi Yudisial bidang SDM), Prof Dr Makarim Muhidisomo (Penasihat Senior Menteri LHK bidang Kerja Sama Internasional), Dr Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana (Stafsus Presiden RI), Sukardi Nakit (Stafsus Presiden RI), dan Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara). Untuk Bintang Budaya Paramadharma dianugerahkan kepada Alm Tjokorda Gde Agung Sukawati (Budayawan), dan Alm Kanjeng Gusti Pangeran Haryojoyokusumo (Seniman Kebudayaan dan Pendidikan). Bintang Jasa Pratama untuk R. Soeharjono (Duta Besar di UNEP), Soedarto Prawoto Hadi (Guru Besar Manajemen Lingkungan UNDIP), dan Prof Edwin Aldrian (Peneliti Ahli Utama BRIN). Lebih lanjut Mahfud mengatakan, Jokowi juga memberikan Bintang Mahaputera kepada Ibu Negara Iriana dan Ibu Wakil Presiden, Wury Handayani. Anugerah tersebut juga akan diberikan kepada istri presiden dan wapres terdahulu. \"Semua istri presiden yang terdahulu dan istri wapres terdahulu mendapat bintang yang sama sesuai ketentuan perundang-undangan,\" kata Mahfud. Selain itu, Jokowi akan menganugerahkan Bintang Budaya. Jokowi memberikan anugerah tersebut kepada Wishnutama (Mantan Menparekraf), dan Gianni Infantino (Ketua FIFA). (Ida)
Lingkaran Neraka, Indonesia Mau Dibawa ke Mana?
Oleh Sugeng Waras - Purnawirawan TNI AD TELAH berhembus dan terendus kabar bahwa Jokowi tetap berupaya cari jalan lain untuk menggapai impiannya, jadi BUDAK CINA. Astaqfirllah...!!!! Indonesia telah di ambang kehancuran! Ada dua ksatria yang tangguh (Anies dan Prabowo).Tapi mana yang lebih elektabel? Saya pernah memiliki kisah dengan keduanya. Prabowo, hari itu Jum\'at 10 Agustus 2018. Pagi saya temui adik angkatan saya Brigjen Purn. Taufik Hidayat (sekarang Ketua DPRD Jabar) di tempat kerjanya, jalan Kertanegara Jakarta (rumah Prabowo). Kita (PPIR) berangkat dari Kertanegara pukul 11.00 WIB rombongan satu bus menuju Masjid ISTIQLAL sebelum daftar capres dan cawapres ke KPU pusat Kurang lebih 200m sebelum masjid Istiqlal, mendadak sopir banting stir ke arah Masjid Sunda Kelapa. Kenapa, ada apa? Yang saya dengar, Presiden tidak Bisa dikalahkan! Kami rombongan PPIR tiba di halaman masjid Sunda Kelapa. Lima menit mau Qutbah saya membongkok bongkok, menyelinap melewati jamaah yang panjang duduk rapi di halaman terbuka masjid, akhirnya bisa masuk masjid berada satu saf di belakang Prabowo (ring 1) shaf kedua. Legalah hati ini setelah tahu letak pasti orang yang saya jaga. Mempelajari keadaan sekitarnya saya menilai ada yang bukan orang Prabowo di sekitar itu. Begitu Qutbah selesai (Imam dan Khotibnya Alm Teuku Zulkarnain) spontan, jama\'ah berdiri sambil meneriakkan ALLAHU AKBAR... ! serentak mendekati Prabowo untuk mengucapkan selamat. Karena saya khawatir ada yang gak beres, seketika itu juga langsung saya lindungi Prabowo dengan menggepit tangan kiri Prabowo kedalam (saya baru pertama kali ke masjid itu) dengan filling ada lorong kecil, yang berakhir di salah satu ruangan yang bertuliskan Dewan Kehormatan Masjid. Barulah saya lega, karena di situ aman dan saya tinggalkan Prabowo yang selanjutnya didampingi anak-anak ring 1. Yang saya tahu Prabowo orangnya tegas, cerdas, luwes, ikhlas, tidak pendendam, rela dan tulus berkorban, banyak teman, suka menempuh jalan liku sebagai caranya, pintar menjilat sebagai strategi? Anis Baswedan, akhir tahun 2022 saya pertama kali bertemu, kesan saya orangnya tegas dan santun, ganteng berwibawa, cerdas, luwes, inpriratif, suka menempuh jalan lurus, tegak, birlian, banyak karya, banyak teman dan sukses Fakta, bahwa Jokowi telah banyak menyimpang dari UUD 1945 (asli), terkait munculnya RUU / UU BPIP / HIP, Ombibus Law/Cipta Kerja, IKN, TKA, KUHP baru, Kesehatan yang berakhir pembubaran IDI dan rencana dibangunnya 30 Rumah Sakit di Indonesia serta kebijakan kebijakan lain yang tidak populis, tidak pro rakyat dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, tega terhadap bangsa sendiri, memanjakan Cina, dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan peran TNI POLRI. Dari uraian singkat di atas, saya berdoa memohon kepada Alloh SWT, semoga Anies diberi amanah, berkah serta panjang umur untuk bisa menjadi Presiden RI untuk perubahan dan perbaikan NKRI masa depan didampingi oleh AHY anak muda cerdas, cermat, bervisi dan misi bertahap, bertingkat, berlanjut, bekesinambungan dan loyal Terkait terendusnya Prabowo akan didampingi Gibran, demi Allah sangat saya sayangkan, sama halnya akan meneruskan RGB Jokowi yang menari-nari di atas gendang Cina dan berkeset bangsa sendiri. Sama halnya akan mengasuh, meribetkan, harus konsisten terhadap pernyataan atau janji-janji kepada teman teman Gibran, dan terjerat oleh ambisi Jokowi....Celaka ! Demi NKRI Jokowi harus segera dimakzulkan dan mundur tanpa menimbulkan Chaos! Saya berharap TNI POLRI sebagai kebanggaan bangsa Indonesia, harus kembali pada fitrahnya. TNI sebagai garda terdepan dan Benteng terakhir kedaulatan negara (Combatan), POLRI sebagai penegak hukum, pengaman, pelindung, dan pelayanan rakyat yang kredibel (Non Combatan), keduanya tetap kompak dan harmonis. ALLOHU AKBAR..!!!
Dirut AirNav Indonesia Diperiksa KPK Terkait Proyek Fiktif Amarta Karya
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama AirNav Indonesia Polana Banguningsih Pramesti sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek fiktif di PT Amarta Karya Tahun 2018-2020.Pemeriksaan Polana berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (2/8). Selain itu KPK memeriksa Building Manager Kawasan Taman Melati Margonda Ashadi Cahyadi untuk dimintai keterangan dalam perkara sama.\"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain dugaan adanya aliran uang proyek fiktif PT AK (Amarta Katya) ke beberapa kegiatan bisnis perusahaan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis.Meski demikian, Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kegiatan bisnis apa yang menerima aliran uang tersebut dan berapa besaran aliran uang tersebut.Ali mengatakan KPK masih akan terus memanggil sejumlah pihak yang diduga memiliki informasi soal perkara tersebut untuk dimintai keterangan.\"Selanjutnya akan didalami dan dikonfirmasi lebih lanjut ke beberapa pihak,\" ujarnya.KPK mengungkapkan ada dua tersangka dalam kasus dugaan proyek fiktif tersebut. Pertama adalah mantan Direktur Utama Catur Prabowo (CP) dan kedua, mantan Direktur Keuangan PT Amarta Karya Trisna Sutisna (TS). Lembaga antirasuah itu telah melakukan penahanan Trisna Sutisna pada Kamis (11/5) dan penahanan terhadap Catur pada (17/5).Penyidik lembaga antirasuah mengungkapkan kasus tersebut berawal pada tahun 2017. Saat itu tersangka Trisna menerima perintah dari Catur Prabowo yang kala itu masih menjabat Direktur Utama PT Amarta Karya.Catur memerintahkan Trisna dan pejabat di bagian akuntansi PT Amarta Karya untuk mempersiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi kebutuhan pribadinya dengan sumber dana yang berasal dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan PT Amarta Karya.Tersangka TS bersama dengan beberapa staf di PT Amarta Karya kemudian mendirikan badan usaha berbentuk CV yang digunakan menerima pembayaran subkontraktor dari PT Amarta Karya tanpa melakukan pekerjaan alias fiktif.Kemudian pada 2018, dibentuk beberapa badan usaha CV fiktif sebagai vendor yang akan menerima berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT Amarta Karya dan hal ini sepenuhnya atas sepengetahuan tersangka CP dan TS.Untuk pengajuan anggaran pembayaran vendor, tersangka CP selalu memberikan disposisi “lanjutkan” dibarengi dengan persetujuan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani tersangka TS.Buku rekening bank, kartu ATM, dan bonggol cek dari badan usaha CV fiktif itu dipegang staf bagian akuntansi PT Amarta Karya yang menjadi orang kepercayaan CP dan TS untuk memudahkan pengambilan dan pencairan uang sesuai dengan permintaan tersangka CP.Uang yang diterima tersangka CP dan TS kemudian diduga antara lain digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran \"member golf\", dan pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya.Perbuatan kedua tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp46 miliar.Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(sof/ANTARA)
Polisi Mengerahkan 150 PPersonel Per Hari untuk Mengamankan Demo Anti Rocky Gerung
Balikpapan, FNN - Polisi mengerahkan 150 personel atau satu satuan setingkat kompi (SSK) setiap harinya untuk menjaga ketertiban aksi dan keamanan masyarakat, karena dalam dua hari gelombang demonstrasi di Balikpapan, Kaltim, menuntut penangkapan komentator politik Rocky Gerung.”Kami menurunkan 150 personel setiap hari untuk memastikan semua berlangsung aman dan tertib,” kata Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Balikpapan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Anton Firmanto, Kamis.Pada demonstrasi yang digelar Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak (Koppad) Borneo dan Gerakan Putra Asli Kalimantan (Gepak) Kuning itu, Kapolres Anton bahkan turut mengatur lalu lintas agar tetap lancar selama aksi berlangsung.Tuntutan Koppad dan Gepak adalah Rocky Gerung ditangkap dalam waktu 3X24 jam terhitung sejak Selasa 1/8. ”Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menghina kepala negara,” kata Ketua Gepak Kuning Prof Suriansyah.Polisi juga menerima empat laporan masyarakat atas Rocky Gerung. Dua laporan disampaikan di Polresta Balikpapan, dua lagi di Polda Kaltim.”Semua menuntut agar RG diproses hukum,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabis Humas) Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Yusuf Sutejo.Ia juga menegaskan polisi akan memproses laporan-laporan tersebut dan segera melakukan gelar perkara.Dua di antara pelapor adalah Lembaga Persekutuan Adat Dayak Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (LPADKT-KU) dan Fatayat Nahdlatul Ulama (NU).Polisi menerima laporan Fatayat NU Balikpapan dan LPADKT dengan No: STPL/93/VIII/2023/SPKT I. Pernyataan Rocky Gerung digolongkan sebagai ujaran kebencian atau hate speech.LPADK membuat laporan setelah menggelar demonstrasi yang diwarnai dengan aksi sembelih babi di Simpang Dome, Jalan Ruhui Rahayu.\"Potong babi ini simbol sakit hati kami warga Kalimantan Timur, provinsi yang terpilih menjadi tempat Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Ketua LAPDKT Balikpapan Nasion Lasung.Pernyataan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Jokowi dalam hal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, hingga menyebutkan kata ”bajingan tolol”, kata Nasion, benar-benar telah melukai hati warga Kalimantan Timur dan menghina nama Presiden Republik Indonesia.Nasion menambahkan, Kaltim selama puluhan tahun dengan rela menyumbang pendapatan hasil buminya, mulai dari masa kejayaan kayu hutan, minyak dan gas, hingga batu bara sekarang, juga kelapa sawit, kepada Republik. Dompet Republik ini sebagian besar isinya dari hasil bumi Kaltim.Demikian, hasil dari pendapatan itu hanya sekian persen saja yang kembali kepada Kalimantan Timur. Sekarang ibu kota negara sebentar lagi akan pindah ke Kaltim dan ada orang yang tidak rela sampai menghina kepala negara yang melaksanakan gagasan itu”Sekali lagi, pernyataan Rocky bahwa Presiden Jokowi \'bajingan tolol\' karena memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu benar-benar melukai hati kami,” tandas Nasion.Di Markas Polda di Jalan Sjarifuddin Joes, massa LPADKT bertemu dengan massa Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Balikpapan.”Kami juga ingin membuat laporan polisi hal pernyataan Rocky Gerung tersebut,” kata Ketua Fatayat NU Elsa Safitri. Kaum ibu dan remaja perempuan NU ini berjumlah tidak kurang dari 150 orang.Menurut Elsa, Rocky sudah menghina Presiden sebagai simbol negara. Kata-kata yang dilontarkannya bukan lagi sekadar kritik, tapi sudah sampai taraf menghina dan melecehkan.Tentang pembangunan IKN, kata Elsa, adalah bentuk dan upaya pemerintah memeratakan pembangunan dan menyebarkan keadilan ekonomi dan sosial. Roda ekonomi Balikpapan dan Penajam Paser Utara, juga Samarinda dan daerah-daerah di sekitarnya berputar kencang karena pembangunan di IKN.(sof/ANTARA)
Bawaslu RI Bakal Menggandeng Media Dalam Memetakan Kerawanan Pemilu 2024
Sukabumi, FNN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan menggandeng media massa untuk menghadapi kerawanan pada Pemilu 2024.Hal ini disampaikan Anggota Bawaslu Lolly Suhenty dalam Media Gathering Bawaslu Tahun 2023 di Caldera Adventure Rafting and Resort Sukabumi, Jawa Barat, Kamis. \"Salah satu upaya strategi melakukan pencegahan adalah merangkul teman-teman media,\" ujar Lolly. Menurut dia, strategi pencegahan berdasarkan perspektif media sangat penting dalam pemilu. Ia menilai hasil jurnalisme dari awak media terbukti mampu memengaruhi perspektif apa pun kepada khalayak. Untuk itu, Bawaslu berupaya merangkul para jurnalis dan media massa agar masuk ke dalam strategi pencegahan pemilu. \"Karena itu strategi pencegahan dalam perspektif media massa sangat penting untuk didiskusikan,\" jelasnya. Srikandi Bawaslu itu memberikan bocoran terkait peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik. Adapun IKP Tematik tersebut merupakan penyempurnaan dari IKP yang telah diluncurkan Bawaslu pada 2022. Apabila IKP 2022 hanya merumuskan empat aspek kerawanan, sambung Lolly, di IKP Tematik 2023 nantinya akan memuat lima aspek. Kelima aspek tersebut menyangkut, politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan tematik pemilu di luar negeri. \"IKP Tematik yang akan diluncurkan nanti guna menjawab persoalan-persoalan yang belum terjawab di IKP 2022,\" kata dia. Kendati demikian, Lolly tidak menjelaskan lebih lanjut terkait waktu peluncuran IKP Tematik. Ia menuturkan IKP Tematik yang berisi lima poin upaya pencegahan Bawaslu tersebut akan diluncurkan di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. \"Jadi, Bawaslu akan meluncurkan IKP Tematik berdasarkan tempat kerawanan yang tinggi,\" pungkas Lolly. Sebelumnya, Bawaslu RI meluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu bahkan melakukan pemetaan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia pada IKP tersebut. Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi, yaitu Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04). Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, di antaranya, Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27), dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, di antaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74).(sof/ANTARA)
Kemenpan RB Menetapkan 572.496 Formasi ASN Tahun 2023
Jakarta, FNN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2023.\"Pemerintah menetapkan 572.496 formasi ASN dari 1.030.751 formasi kebutuhan ASN pada tahun 2023,\" kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 di Jakarta, Kamis.Menpan RB menyebutkan jumlah tersebut untuk formasi pada 72 instansi pemerintah pusat atau sebanyak 78.862 ASN dengan perincian sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).Selanjutnya, untuk pemerintah daerah sebanyak 493.634 ASN dengan perincian sebanyak 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis.Azwar menegaskan bahwa Pemerintah secara konsisten memberikan afirmasi, menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada eks THK-II karena mereka telah mengabdi.\"Maka, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80 persen di antaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN, dan 20 persen untuk pelamar umum,\" ungkapnya.Proses seleksi akan dimulai pada bulan September 2023. Dalam hal ini, dia mengucapkan terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi.\"Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kami berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo,\" katanya.Rapat koordinasi yang diikuti ribuan pejabat pembina kepegawaian se-Indonesia itu, turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.(sof/ANTARA)
Presiden Pengecut Seperti Curut
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih PRESIDEN memang existensial dan excellence, hidup diantara kejenakaan dan keseriusan. Kejenakaannya telah membuat orang bodoh terlihat cerdas, sementara keseriusannya membuat orang cerdas menjadi lingkung dan kesurupan. Ahir ahir ini terlalu banyak kritikan nyasar sebagai \"Pengecut\" : adalah seorang Presiden yang kehilangan nyali bicara jujur kepada rakyatnya, karena menghindari tanggung jawab. Sifat pengecut selau tampil menyamar, dalam mengambil kebijakan dari persembunyiannya, sekali tampil berbentuk pencitraan, semua serba tersamar. Selalu bicara indah dibalik hobi menebar, teror dan ancaman. Sifat dan prilakunya seperti \"Curut\" : adalah hewan pemakan serangga bertubuh kecil yang berpenampilan mirip tikus kecil dan tergolong dalam famili Soricidae. Untuk memangsa sasarannya selalu mengincar dari persembunyiannya, ketika keadaan sudah memungkinkan langsung menyergap mangsanya. Harapan hidup normal dialam demokrasi makin gelap, penuh teror dan ancaman. Semua rakyat harus tunduk mengikuti kemauan penguasa. Dengan meluasnya tendensi “timokrasi” ( kekuasaan gila popularitas ), tata kelola negara, bahkan di tengah ancaman negara makin nyasar ke arah yang salah, cenderung mengedepankan proyek mercusuar dan kehebatan permukaan ketimbang meringankan derita rakyat karena aneka impitan. Hilang keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi - demokrasi tanpa nomokrasi akan muncul anarki sedang nomokrasi tanpa demokrasi akan muncul otoriter. Sebuah perumpamaan yang paling hodoh bagi si pengampu dan pengekor yang bodoh dan pengecut. Sama buruknya menjadi abdi seekor curut, tidak berani tampil elegan bicara dan bertindak dami keadilan, kesejahteraan rakyat, justru sibuk membangun kekuatan dinasti dan para kroni kroni kekuasaan yang semakin membabi buta. Menyedihkan saat ini muncul, sebagian Intelektual menyerahkan diri sebagai buzer, relawan dan antek penguasa yang mengabaikan, bahkan merasionalisasi, kejahatan negara dengan lugasnya bohong dalam menyampaikan kebenaran. ( Antonio Gramci ). Bahkan ikut mencekal siapapun yang akan bicara kebenaran dan keadilan di kampus kampus. Mereka rela berubah diri seperti curut hidup di got got atas kendali istana yang makin gelap, ikut menteror, menarasikan bahwa kekuasaan saat ini serba benar dan rakyat hanya sebagai tikus kecil yang setiap saat bisa di mangsa Adalah hak rakyat untuk melakukan perlawanan, mengubah atau menghentikan pemerintahan pengecut, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin, bodoh dan pengecut tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. (*)
Polri Diminta Mempercepat Pengusutan Dugaan TPPU Panji Gumilang
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Polri mempercepat pengusutan hukum dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang.Mahfud meminta pengusutan dugaan TPPU berjalan paralel dengan proses hukum lainnya yang melibatkan Panji Gumilang.“Tindak pidana khusus misalnya pencucian uang, kalau tindak pidana umum misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencuci uang, korupsi langsung barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara supaya itu dipercepat, paralel dengan yang sekarang sedang berjalan,” kata Mahfud MD selepas memimpin rapat terkait Al Zaytun di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis.Mahfud menilai kepolisian dapat mempercepat pengusutan itu karena laporan-laporan dan bukti-bukti awal telah diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Bareskrim Polri.Mahfud pada Rabu (2/8) menilai laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) PPATK terkait kepemilikan aset-aset Panji Gumilang dapat memudahkan Polri untuk mengusut dugaan TPPU Pimpinan Ponpes Al Zaytun itu.“Kemenkopolhukam itu selaku Ketua Komite TPPU lebih mengarahkan pada pencucian uang karena itu bukti-bukti yang secara undang-undang TPPU kita punya. Itu masalah klaim atas tanah yayasan dan rekening yang mencurigakan. Oleh karena itu, PPATK sudah menghasilkan sebuah analisis bahwa dugaan TPPU di kedua masalah tersebut ada, karena ini analisis, lalu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu jadi LA (LHA), menjadi LP (LHP), laporan analisis kemudian laporan hasil pemeriksaan, nanti baru polisi mengerjakan itu secara lebih mudah,” kata Mahfud MD.Dalam kesempatan berbeda, Bareskrim Polri bulan lalu mengumumkan penyidik menemukan dugaan TPPU dalam penggunaan dan pengelolaan aset-aset Panji Gumilang.Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan menjelaskan dugaan itu berdasarkan analisis PPATK dan para ahli TPPU.“Hasil koordinasi dan analisa transaksi tersebut didapat dugaan penyalahgunaan yang terindikasi tidak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana bos hingga tindak pidana terkait pengelolaan zakat oleh Saudara PG (Panji Gumilang),” kata Ramadhan.Kepolisian, Ramadhan melanjutkan, telah mewawancarai tiga saksi dan berkoordinasi dengan pejabat-pejabat di Kementerian Agama serta instansi terkait lainnya untuk mendalami dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan zakat.Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dia telah ditahan Bareskrim Polri pada Rabu (2/8).“Setelah ditetapkan Saudara PG (Panji Gumilang) sebagai tersangka 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan Saudara PG sebagai tersangka,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Rabu.Dia menjelaskan penahanan Panji terhitung selama 20 hari mulai 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.\"Penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023,\" kata Ramadhan.Kepolisian menjerat Panji Gumilang dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang ancaman hukumannya penjara 10 tahun.Kemudian, Pasal 45 a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukumannya penjara 6 tahun, ditambah juga Pasal 156 a KUHP yang ancamannya penjara 5 tahun.(ida/ANTARA)
POPULER
