ALL CATEGORY
YouTube DPR RI Sudah Pulih, tapi Belum Seluruhnya
Jakarta, FNN - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengatakan bahwa akun YouTube DPR RI per Rabu (6/9) malam sudah kembali pulih, namun belum secara keseluruhan pasca-diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga mengunggah video siaran langsung berisi konten judi daring atau online.\"Pada pukul 20.30 malam tanggal 6 September 2023 akun ofisial YouTube DPR RI sudah kembali pulih, tapi masih belum secara keseluruhan,” kata Ariandi saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.Untuk itu, dia mengatakan pihak Google terus melakukan upaya pemulihan hingga Kamis pagi, sehingga selama masa pemulihan tersebut akun YouTube DPR RI akan dinonaktifkan sementara waktu.“Pada hari Kamis sekitar pukul 08.00 pagi tanggal 7 September 2023, Google masih berupaya melakukan pemulihan penuh terhadap akun ofisial YouTube DPR RI. Selama masa pemulihan, kebijakan yang akan ditempuh untuk sementara akun ofisial YouTube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI sehingga tidak bisa dicek dan dilihat di YouTube tersebut,\" paparnya.Sebelumnya, Ariandi menuturkan bahwa sejak Rabu (6/9) pukul 11.00 WIB, aktivitas peretasan terhadap akun YouTube DPR RI yang menyiarkan secara langsung konten video judi daring sedianya telah terhenti.\"Tak lama berselang akun tersebut telah ditangguhkan sementara oleh Google atas permintaan DPR RI,\" ucapnya.Ariandi menyebut berdasarkan hasil deteksi yang ditemukan oleh tim BSSN atas laporan DPR-CSIRT tentang adanya \"take over\" akun resmi Youtube milik DPR RI pada Rabu (6/9) sekitar pukul 05.06 WIB, ditemukan indikasi adanya file berklasifikasi malware dan file berklasifikasi hacktool yang ditemukan pada perangkat yang digunakan.\"Selanjutnya file-file yang ditemukan tersebut diserahkan kepada tim analisis malware BSSN untuk dianalisis lebih lanjut,\" ujarnya.Terkait hal tersebut, dia mengatakan BSSN bersama DPR-CSIRT telah melakukan koordinasi dengan Bareskrim Polri sebagai upaya menindaklanjuti penegakan hukum terhadap tindakan peretasan YouTube DPR RI sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.\"Akan dilakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas, dalam hal ini terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan DPR RI, dalam hal ini juga terkait dengan proses dan teknologi yang digunakan terhadap DPR-CSIRT oleh NAT-CSIRT BSSN,\" tuturnya.BSSN, tambah dia, mengimbau para pengelola media sosial, admin media sosial, dan masyarakat secara umum, serta penyelenggara sistem elektronik untuk selalu waspada terkait dengan serangan-serangan siber, khususnya malware dan sejenisnya.Sebelumnya, Rabu (6/9), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain yang mengunggah konten video judi daring.\"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online,\" kata Indra.Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI itu juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan \"slot baris\".(sof/ANTARA)
Pemeriksaan Cak Imin: Ada yang Tidak Lurus Dalam Penegakan Korupsi
Jakarta, FNN – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akhirnya diperiksa oleh KPK pada Kamis (7/9/22) setelah sebelumnya ditunda karena Cak Imin ada acara yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Yang menjadi masalah, pemeriksaan ini dilakukan tak lama setelah Anies - Cak Imin mendeklarasikan dirinya sebagai Capres – Cawapres pada Pemilu 2024. Seperti drama, sebelumnya Cak Imin juga tiba-tiba dilarang hadir oleh Bupati setempat untuk membuka MTQ tingkat Internasional di Kalimantan. Publik pun kemudian berpikir bahwa Cak Imin akhirnya resmi menjadi musuh penguasa. Ditanya tanggapannya mengenai hal tersbut, Rocky Gerung dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (7/9/23) mengatakan, “Saya kira ini gejala yang harusnya kita deteksi beberapa lapisan analisisnya. Sebab yang pertama agak ajaib Anies sebetulnya. Hanya beberapa jam tiba-tiba memutuskan Cak Imin harus dipanggil. Tetapi, kita paham bahwa ada upaya untuk memetakan gejolak politik. Kalau Cak Imin dipanggil kira-kira reaksinya apa ya? Kan itu intinya tuh.” Demikian juga halnya dengan soal larangan hadir Cak Imin untuk membuka acara MTQ tingkat internasional oleh Bupati setempat. “Jadi, tetap ada yang tidak lurus sebetulnya di dalam penegakan korupsi ini. Bukan kita mau selamatkan Cak Imin. Kalaupun ada kasusnya dia harusnya dari awal dong, jangan dibarengkan dengan momentum politik,” ujar Rocky. Menurut Rocky, kita membedakan antara problem Cak Imin dan Anies dengan Demokrat serta Cak Imin sebagai faktor yang diumpankan dalam pesan politik hari ini. “Jadi, tetap di belakang ini ada unsur-unsur intelijen yang kira-kira mau menangkap sinyal, kalau Cak Imin diobok-obok apakah Anies terganggu. Demikian sebaliknya, kalau Cak Imin diloloskan nanti dalam pengadilan, apa reaksi balik dari para pendukung atau mereka yang masih ingin supaya Cak Imin diperkarakan,” ungkap Rocky. Rocky juga mengatakan bahwa dia tidak membongkar soal-soal itu dalam kapasitas untuk melemahkan seseorang. Dia tetap mendorong agar lanjutkan saja Anies dengan Cak Imin, karena sudah dideklarasikan. “Tetapi, bukan itu poinnya di dalam politik. Poin dalam politik adalah beri kesempatan semua orang untuk diperiksa dengan cara yang sama. Jadi, kalau Cak Imin sudah punya semacam dugaan yang udah berabad-abad atau sudah jauh dari kemungkinan untuk dipersoalkan secara hukum, masih ada yang berada di depan hukum. Soal Harun Masiku, misalnya, atau soal partai-partai lain yang punya hal yang sama. Itu yang dituntut publik sebetulnya. Artinya, nggak ada soal Cak Imin diperiksa, tapi yang lain juga diperiksa,” ungkap Rocky. Jadi, tambah Rocky, jangan hanya karena Cak Imin dipasangkan dengan Anies maka harus diganggu. Meski kita juga tahu bahwa ada problem dengan duet baru ini, tetapi itu soal lain. “Tetap kita ingin supaya politik tidak dimasukkan sebagai faktor untuk mempersoalkan kedudukan seseorang yang sedang berkompetisi,” ujar Rocky.(ida)
Pengkhianat Merajalela
Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Merah Putih DALAM politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, Anda bisa bertaruh itu direncanakan seperti itu, kata Franklin D. Roosevelt. Pagi ini 7 September 2023, kajian politik Merah Putih menerima stiker dari Jendral TNI Purn Tiyasno Sudarto tertulis : \"Amandemen UUD 45 itulah makar terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI )\" \"Kalau Bangsa Indonesia ingin tetap selamat tetap merdeka dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga - maka kita harus kembali ke UUD 45 yang asli 18 Agustus 1945\" Kajian politik Merah Putih langsung merespon bahwa keadaan makin gelap semua kekuatan rakyat tidak boleh berdiam diri atas semua keadaan yang sedang terjadi bahwa negara semakin memburuk. Munculnya secercah sinar harapan melalui sebuah perlawanan terus bermunculan baik melalui kritik atau gerakan moral, sekalipun terus diincar dan dipantau oleh penguasa, yang akan terjadi adalah benturan antara kekuatan kezaliman dan kebenaran. Dalam kondisi rakyat tak berdaya sangat mungkin ahirnya turun campur tangan Tuhan, percaya atau tidak akan hadir tepat pada waktunya. WA Rakyat atau publik tetap harus diserahkan terhadap apa yang sedang terjadi kerusakan di negara ini. Kritik atas keadaan yang makin gelap bermunculan dari para aktifis intelektual yang mengumandangkan negara harus segera kembali ke jalan yang benar sesuai konstitusi yang kita percaya bersemayam pada Pancasila dan UUD 45. Bentuk rekayasa penghianatan terhadap negara terus membusuk, adalah awal dari akan terjadinya keruntuhan rezim ini . Negara harus diselamatkan dari perilaku para pengkhianat yang makin meraja lela. Benar kata Rocky Gerung: Penghinaan hanya terjadi oleh para pengkhianat. Kekuatan moral kebenaran pasti akan muncul menahan dan akhirnya akan menghancurkan para pengkhianat. Macam-macam rekayasa memiskinkan rakyat terbaca dengan terang benderang, ketika Oligarki mengetahui rezim mulai melemah dan BLT mulai di gelontorkan, survei di naikan bahwa 72 % rakyat masih mendukung dan percaya pada rezim, adalah rekaya para penggiat yang bersifat sesaat. Kebusukan, penipuan, dan kebohongan hanya bersifat sementara akibat atau resiko terburuk tetap akan menimpa para pengkhianat. Proses perubahan adalah alami, tidak akan bisa lahir dan dilahirkan oleh para pendusta yang mengira rakyat bisa terus di bohongi. Mungkin juga mengira Tuhan bisa diajak kompromi untuk kejahatan Fakta mengatakan anak muda yang lebih dominan dari mahasiswa 73 % saat ini dalam kondisi terus memantau keadaan dan perkembangan dari prilaku pengkhianat yang terus jumawa seolah olah akan bisa menguasai keadaan. Demikian juga oligarki dalam kondisi siaga tinggi untuk mengahadapi kondisi terburuk hasilnya dengan siaga siap melakukan deal dengan siapapun yang akan mengganti penguasa asal tetap bisa mengendalikan dan menguasai negara ini \"Plato\" : Kalau negara sudah menjadi anarkis - semua harus di babad dulu .. ganti yang baru. Ketika rakyat sudah muak dan merasa terus terdesak, akan muncul dengan caranya sendiri, untuk menghentikan para pengkhianat negara yang sudah diluar batas kemanusiaan dan membahayakan negara .***
Terkait Kasus Pembunuhan Imam Maskyur, PPTIM Membentuk Tim Advokasi dan Mitigasi
Jakarta, FNN - Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM) membentuk tim advokasi dan mitigas kasus penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap warga Aceh, Imam Masykur oleh oknum Paspampres.Ketua Umum PPTIM Muslim Armas mengatakan tim yang terdiri atas 50 pengacara asal Aceh di Jakarta ini diketuai oleh Teuku Nasrullah. Hal ini juga sebagai sikap kepedulian Taman Iskandar Muda terhadap organisasi paguyuban tertua masyarakat Aceh di Jakarta dalam kasus pembunuhan keji Imam Masykur.\"Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda menugaskan Teuku Nasrullah dan para pengacara lainnya untuk membentuk tim hukum advokasi dan mitigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta, melakukan langkah-langkah hukum yang tepat, dan melakukan monitoring terhadap proses penegakan hukum sehingga tercapai penegakan hukum yang baik, benar, tepat dan berkeadilan,\" kata Muslim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.Selain melakukan advokasi dan monitoring, tim ini juga akan mendorong upaya pencegahan agar kasus seperti dialami Imam Masykur tidak menimpa masyarakat lain. Hasil pekerjaan tim advokasi dan mitigasi yang dibentuk ini akan dilaporkan kepada PPTIM secara berkala.\"Setelah dibentuk PPTIM, tim advokasi dan mitigasi ini langsung mengirimkan surat kepada Presiden RI Joko Widodo, Ketua DPR RI, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Mahkamah Agung dan berbagai pihak lainnya agar keluarga korban almarhum Imam Masykur mendapatkan keadilan,\" ujarnya.PPTIM berharap para korban yang disinyalir mengalami penculikan, penganiayaan dan pemerasan sebelum Imam Masykur agar dilindungi LPSK supaya dapat menjadi saksi yang memberatkan pelaku.Sementara, Ketua Tim Advokasi dan Mitigasi kasus Imam Masykur Teuku Nasrullah dalam suratnya yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI, Kapolri, dan lainnya menyatakan perlu adanya transparansi dalam proses hukum terhadap kasus penculikan, pemerasan, penganiayaan, dan pembunuhan Imam Masykur oleh oknum TNI dibantu beberapa warga sipil.\"Kami juga berharap agar semua proses penegakan hukum yang sudah berjalan agar dapat dilakukan secara transparan, kredibel, dan akuntabel, serta profesional,\" ungkap Nasrullah.\"Agar kami tim advokasi dan mitigasi dapat diberikan informasi-informasi dan akses terkait dengan proses penegakan hukum pada semua tahapan dan sub sistem peradilan serta melakukan komunikasi, koordinasi dengan berbagai sub sistem tersebut demi sebuah proses penegakan hukum yang kredibel dan berkeadilan,\" sambung dia.Nasrullah menilai perlu ada langkah-langkah untuk melakukan pemetaan (mapping) dan penyelesaian secara arif, bijak, solutif, dan tuntas terhadap akar permasalahan terkait kasus ini, khususnya menyangkut obat-obatan terlarang dan oknum-oknum yang bermain di dalamnya.Dia juga mengapresiasi Panglima TNI dan Kapolri yang sudah merespons positif terhadap kasus ini. Semua pihak diajak mengawal kasus ini sampai tuntas.Sejauh ini, Pomdam Jaya sudah menahan tiga oknum prajurit TNI tersangka kasus pembunuhan Imam Masykur masing-masing Praka RM yang merupakan anggota Paspampres, Praka HS dari satuan Direktorat Topografi TNI AD, dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda.Kemudian Polda Metro Jaya juga telah menahan tiga warga sipil yang turut terlibat dalam kasus Imam Masykur. Ketiga tersangka adalah Zulhadi Satria Saputra (kakak ipar Praka RM), Heri, dan AM.Imam Masykur diculik oleh para tersangka pada 12 Agustus 2023 di kawasan Tangerang Selatan. Korban dibawa dengan mobil.Sepanjang perjalanan, korban disiksa disertai pemerasan agar korban menyerahkan uang tebusan. Korban disuruh menghubungi keluarganya agar menyiapkan uang tebusan.Imam Masykur akhirnya meninggal dibunuh pelaku dan jenazahnya dibuang ke waduk di Purwakarta, Jawa Barat. Jenazah korban ditemukan di sungai Karawang oleh warga, pada 15 Agustus 2023.Jenazah selanjutnya dipulangkan ke Aceh dan dimakamkan di kampung halamannya di Gampong (Desa) Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen.(ida/ANTARA)
Dahlan Iskan Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi LNG Pertamina
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Periode 2011-2014 sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2014.\"Hari ini bertempat di ACLC KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN periode 2011-2014,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa yang akan didalami penyidik kepada Dahlan Iskan.Ketua KPK Firli Bahuri pada Juni 2022 mengumumkan pihaknya sedang menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina Tahun 2011-2014.Namun, sampai saat ini pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum diumumkan maupun dilakukan upaya paksa penahanan.Dalam proses penyidikan suatu kasus, Firli mengatakan KPK mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dilakukan dalam penyidikan kasus LNG tersebut.\"Sekali lagi, ingin saya pastikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan tata cara yang diatur undang-undang, mencari, mengumpulkan keterangan, dan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti itu membuat terang suatu peristiwa pidana, baru kami temukan tersangka-nya,\" ucap Firli.Kemudian, pada awal tahun 2023, Firli kembali menegaskan bahwa proses penyidikan kasus tersebut masih berjalan.\"Terkait dengan LNG, saya katakan ini masih dalam proses penyidikan,\" kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (3/1).(ida/ANTARA)
Cak Imin Memenuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Korupsi di Kemenaker
Jakarta, FNN - Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin) hari ini memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.Cak Imin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.55 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Meski demikian Cak Imin tak memberikan komentar soal kedatangannya ke kantor lembaga antirasuah.KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan Cak Imin pada Selasa (5/9), meski demikian yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan tersebut karena jadwal yang tak memungkinkan.Cak Imin kemudian mengajukan permohonan jadwal pemeriksaan menjadi Kamis (7/9) dan disetujui oleh pihak KPK.Muhaimin pun memastikan dirinya akan hadir untuk memenuhi panggilan penyidik KPK.“Besok pasti (saya) datang, karena memang ini proses biasa yang ada sebagai saksi, saya diminta untuk datang,” kata Muhaimin menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Rabu.Sementara itu, saat ditanya kemungkinan pemanggilan itu terkait dengan majunya dia sebagai bakal calon wakil presiden, Muhaimin mengaku tidak tahu.“Oh nggak tahu saya. Nggak tahu,” kata Muhaimin singkat.KPK memanggil Muhaimin Iskandar, menteri tenaga kerja periode 2009–2014, terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) pada 2012. KPK juga telah menetapkan tiga tersangka, yaitu dua pegawai negeri sipil dan satu orang dari swasta.Penyidik KPK pada 18 Agustus 2023 menggeledah Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Namun, KPK belum mengumumkan temuan-temuan hasil penggeledahan itu kepada publik.Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD menilai pemanggilan Muhaimin Iskandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan politisasi hukum.Dia meyakini pemanggilan itu merupakan prosedur hukum biasa untuk melengkapi informasi atas pengusutan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.“Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik. Dalam kasus pemanggilan Muhaimin oleh KPK, saya meyakini itu permintaan keterangan biasa atas kasus yang sudah lama berproses. Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetap (dia) diminta keterangannya untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung,” kata Mahfud MD pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Selasa (5/9).Isu adanya politisasi dari pemanggilan itu, di antaranya karena Muhaimin, Ketua Umum PKB, saat ini merupakan bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan yang pada minggu lalu (2/9) mendeklarasikan diri maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.(ida/ANTARA)
Jokowi Menekankan Pentingnya Kemitraan ASEAN-PBB Menjaga Perdamaian Dunia
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kemitraan antara negara-negara ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia dan menghadapi isu penting di kawasan.\"Persatuan dalam ASEAN dan PBB diperlukan untuk menjaga perdamaian dan mengatasi isu-isu penting di kawasan termasuk isu Myanmar,\" kata Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Kamis.Presiden mengatakan bahwa Indonesia yang memegang Keketuaan ASEAN menaruh perhatian terhadap situasi global saat ini.Ia pun berharap PBB semakin bersemangat untuk menciptakan perdamaian dunia.Di sisi lain, ASEAN juga berupaya mewujudkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dalam kerja sama konkret untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengapresiasi upaya diplomasi yang telah dilakukan Indonesia, sehingga tidak hanya berdampak pada kerangka ASEAN, namun juga dunia.PBB memposisikan Indonesia sebagai mitra istimewa yang berperan utama dalam pembangunan berkelanjutan, aksi iklim dan hak asasi manusia.Menurut Antonio, selain sukses dalam Presidensi G20 dan Keketuaan ASEAN, Indonesia telah menjadi contoh yang luar biasa atas diplomasi yang terampil serta mengarah pada prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.\"Selamat kepada Bapak Presiden atas kepemimpinan anda yang luar biasa di ASEAN selama periode ini,\" katanya.(ida/ANTARA)
Asia Tenggara Kawasan Paling Aman dan Tentram di Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengatakan Asia Tenggara menjadi kawasan paling aman dan tentram di dunia, yang menjadi salah satu penanda keberhasilan organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menjaga stabilitas.Saat meninjau media center KTT ASEAN di Jakarta Convention Center, Kamis, Prabowo mengatakan kawasan dengan 655 juta penduduk itu juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia.“Sekarang kawasan Asia Tenggara mungkin yang paling aman dan tentram di dunia dan growth kita juga salah satu yang paling baik di dunia,” kata Prabowo.Prabowo menyebut ASEAN sangat berhasil sejak didirikan pada 1967. Sebelum perhimpunan blok Asia Tenggara ini terbentuk, hubungan antarnegara di kawasan kerap dilanda ketegangan.“Anda perhatikan sebelum ada ASEAN, ASEAN penuh dengan ketegangan satu sama lain. Kita ingat dulu kita sama Malaysia ada ketegangan, sama Singapura ada ketegangan,” kata dia.Disinggung terkait ketidakhadiran Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping dalam KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Prabowo menganggap hal tersebut bukanlah masalah.“Saya kira pasti beliau banyak kesibukan, negara besar, tapi kan beliau sangat perhatian sama kita, dan beliau hadir di Bali saat KTT G20 (2022),” ujar Prabowo.KTT ke-43 ASEAN telah memasuki penyelenggaraan hari ketiga, di mana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), sebagai Ketua ASEAN, akan memimpin pertemuan ASEAN dengan sejumlah mitra ASEAN yakni KTT ke-20 ASEAN-India, KTT ke-18 Asia Timur, KTT ke-3 ASEAN-Australia dan KTT ke-13 ASEAN-PBB.Presiden Jokowi juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela KTT yakni dengan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, PM Australia Anthony Albanese, dan PM Jepang Fumio Kishida.(ida/ANTARA)
Mayoritas Publik Tidak Setuju Presiden Petugas Partai
Jakarta, FNN - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali mengatakan bahwa berdasarkan data dari lembaga survei miliknya, mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.“Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai,” kata Denny JA dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.Ia menjelaskan survei LSI Denny JA pada Agustus 2023, hanya sebanyak 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.“Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan ‘Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai’,” kata dia.Denny menjelaskan hal itu terjadi karena mayoritas publik menginginkan presiden yang akan bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan untuk kepentingan partai.“Katakanlah kata ‘petugas’ ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan ‘presiden petugas rakyat’ atau ‘presiden petugas konstitusi’,” kata Denny.Dia pun mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai.“Memang benar presiden itu diusulkan oleh partai, tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya. Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya,” imbuh Denny.Menurutnya, menyatakan presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi karena presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan partai dan elitenya.Dia pun menyebut bahwa dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara, walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri.“John F Kennedy pernah menyatakan ‘Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti’,” kata dia.Menjelang Pemilu Presiden 2024, tambah dia, masyarakat perlu tahu prinsip yang benar dan salah, serta prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.“Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita,” tegas Denny.(ida/ANTARA)
100% PKS Bersama Anies
Oleh Tony Rosyid - Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa BANYAK yang bertanya: bagaimana analisis saya tentang sikap PKS pasca deklarasi Anies-Cak Imin. Pertanyaan ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari ulama, akademisi, aktifis sampai orang biasa. Sebagian ada yang memprediksi PKS akan ikut poros baru bersama Demokrat dan PPP. Malah ada yang kasih kabar, dan ini katanya serius: PKS dirayu untuk gabung poros baru (PPP-Demokrat) dengan kompensasi 6-10 M per kursi di DPR. Ini sangat wow. Godaan ini masuk akal. Masalahnya bukan ada tidaknya godaan ke PKS. Dalam politik, godaan itu biasa. Masalahnya, PKS mau atau tidak. Boleh jadi PKS butuh uang. Jelang pileg, pasti sangat butuh. Tapi, PKS lebih butuh kemenangan. PKS lebih butuh jumlah kursi di DPR-nya naik. PKS lebih butuh progres masa depannya. PKS lebih sreg bersama konstituennya di setiap pilpres. Andaikata betul ada godaan dana untuk bergabung di poros baru, PKS pasti menolak. Ini bukan soal moral atau etika politik. Ini juga bukan soal image, meskipun perlu mendapat perhatian kalau politik itu juga dipengaruhi oleh image (persepsi publik). Juga bukan karena PKS secara person to person dekat dengan Anies, sehingga harus tetap mendukung Anies. Karena dengan Sandiaga Uno pun, PKS secara person to person juga dekat. Ini lebih pada soal suara. Ini soal kursi. Ini soal masa depan partai. PKS akan hancur suaranya jika tidak mendukung Anies. Berdasarkan survei, lebih dari 80 persen pemilih PKS menginginkan Anies jadi Presiden. Jika PKS tidak mendukung Anies, elektabilitas PKS akan rontok. Sebaliknya, dengan mendukung Anies, suara PKS naik dan kursinya nambah. Ini survei. Apalagi, setelah Anies berpasangan dengan Cak Imin, peluang menangnya justru lebih besar. Di sinilah rasionalitas politik berlaku: partai harus aspiratif. Satu kata dengan konstituennya. Benar-benar menjadi perpanjangan suara dari para pemilihnya. PKS konsisten di sisi ini. Terbalik 180 derajat dengan PPP dan PAN untuk pilpres kali ini. Diduga karena ada faktor x. Situasinya sedang tidak baik-baik saja. Poros baru sulit terbentuk. Selain karena PKS tidak akan gabung, PPP juga tidak mudah keluar dari koalisinya dengan PDIP. Ketika Asrul Sani, tokoh PPP minta mengevaluasi koalisinya dengan PDIP jika Sandiaga Uno tidak dijadikan cawapres Ganjar, besoknya Asrul Sani dipindah dari komisi III ke komisi II. Tidak pakai lama. Ini sinyal \"ojo macem-macem\". Maka jawaban saya dari semua pertanyaan di atas: \"100 persen PKS akan bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) selama Anies Baswedan maju di pilpres 2024.\" Dipasangkannya Anies-Cak Imin justru menguntungkan bagi PKS. Stigma negatif terhadap PKS seperti Islam Fundamental, Ekstrem Kanan, Intoleran, Wahabi, dan semacamnya akan menjadi semakin samar ketika PKB menjadi partnernya di koalisi. Ini satu keuntungan bagi PKS. Jadi, ada tiga keuntungan bagi PKS jika tetap bergabung dengan Anies Baswedan. Pertama, kursi PKS di DPR besar kemungkinan akan naik. Kedua, Anies-Cak Imin peluang menangnya lebih besar dari pasangan yang lain. 2024 nanti PKS tidak perlu lagi berpuasa sebagai oposisi. Ketiga, stigma-stigma negatif-kanan terhadap PKS selama pemilu 2024 bisa diminimalisir. Tidak ada alasan bagi PKS kecuali tetap membersamai Anies Baswedan di pilpres 2024. Ciamis, 7 September 2023
POPULER
