ALL CATEGORY
Rocky Gerung Tidak Menghadiri Pemeriksaan
Jakarta, FNN - Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan Rocky Gerung tidak hadir dalam pemanggilan untuk permintaan klarifikasi terkait penyelidikan dugaan penyebaran berita bohong pada hari ini, Senin. Menurut Djuhandhani, Rocky Gerung diwakili tim kuasa hukumnya menyampaikan keterangan kepada penyidik perihal ketidakhadiran kliennya dalam memenuhi kewajibannya dalam proses hukum yang sedang dihadapi. \"Reza dari tim kuasa hukum Rocky. Hari ini yang bersangkutan tidak bisa hadir untuk pemeriksaan,\" kata Djuhandhani di Jakarta, Senin. Selain itu, kata Djuhandhani, pihak kuasa hukum Rocky Gerung juga meminta pemeriksaan diundur menjadi Rabu (6/9). \"Dan meminta pemeriksaan diundur tanggal 6 September,\" kata Djuhandhani. Sebelumnya, penyidik hari ini memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasinya dalam penyelidikan dugaan penyebaran berita bohong yang ditangani Dittipidum Bareskrim Polri. Kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terlapor atas nama Rocky Gerung sudah masuk tahap penyidikan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan klarifikasi dalam penyelidikan. Total ada 24 laporan polisi yang diterima Polri terkait Rocky Gerung, dan sudah dibuat berita acara intervie sebanyak 72 saksi. \"Telah di berita acara interview 72 saksi dan 13 saksi ahli,\" ujarnya. Adapun 24 laporan polisi tersebut berasal dari Bareskrim dua laporan, tiga laporan di Polda Metro Jaya, 11 laporan dari Polda Kalimantan Timur, tiga laporan di Polda Kalimantan Tengah, tiga laporan di Polda Sumatera Utara dan dua lagi laporan polisi. Rocky Gerung dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat di beberapa wilayah. Di Bareskrim Polri, salah satu pelapor dari Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Laporan yang diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Joko Widodo untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya terkait pernyataan Rocky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau people power mulai 10 Agustus 2023 jika Pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian terkait pernyataan Rocky yang menyebut bahwa Presiden Jokowi berangkat ke China untuk menawarkan Ibu Kota Negara (IKN) untuk mempertahankan legasi-nya.(sof/ANTARA)
Anwar Ibrahim hingga Xanana Gusmao Tiba di Jakarta Hadiri KTT ASEAN
Jakarta, FNN - Sejumlah perdana menteri negara ASEAN telah hadir di Jakarta untuk mengikuti serangkaian pertemuan KTT ke-43 ASEAN 2023 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 5 hingga 7 September 2023.Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta melaporkan sebanyak lima kepala negara dilaporkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin.Mereka adalah Perdana Menteri (PM) Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao yang tiba hari ini sekitar pukul 07.50 WIB.Kedatangan PM Xanana Gusmao disambut oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dan Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Talenta Kemendikbud Ristek Tatang Musttaqin.Berikutnya adalah Perdana Menteri (PM) Vietnam Pham Minh Chinh yang tiba sekitar pukul 10.35 WIB. PM Vietnam disambut oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong.Selang satu jam kemudian, Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet beserta pendamping tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan disambut oleh jajaran pasukan kehormatan dan tarian tradisional.Tim penyambut terdiri atas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Duta Besar Kamboja untuk Indonesia Iv Heang.Pada pukul 13.20 WIB, giliran Perdana Menteri (PM) Laos Sonexay Siphandone beserta pendamping tiba di Tanah Air dan disambut oleh jajaran pasukan kehormatan dan tarian tradisional.Turut menyambut kedatangan PM Laos antara lain Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat Kemendikbud Ristek Muhammad Adlin Sila.Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim beserta pendamping dilaporkan tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, sekitar pukul 15.20 WIB. Ketibaan PM Anwar beserta pendamping disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.Sebelumnya, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, pada Minggu (3/9) pukul 19.25 WIB. PM Mark diagendakan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).PM Mark Brown disambut oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto di ruang Naratetama Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.Para pemimpin negara tersebut dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN 2023 di Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada pada 5 hingga 7 September 2023.(sof/ANTARA)
Arsjad Rasjid dan Andika Perkasa Masuk Tim Pemenangan Ganjar Pranowo
Jakarta, FNN - Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Jenderal TNI Purn. Andika Perkasa resmi ditunjuk sebagai Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo usai bertemu dengan partai politik pengusung Ganjar Pranowo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.\"Kami berempat mengadakan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka pembentukan TPN. TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Sudah disampaikan tadi, ya, sudah diketok, ya,\" kata Hary Tanoe kepada awak media, Senin sore.Penunjukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oeman Sapta Odang, Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, dan Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin.Bos MNC Group itu mengatakan bahwa Arsjad adalah sosok yang bisa diterima semua kelompok. Arsjad memiliki kapasitas dan jaringan yang luar biasa sebagai Ketua Kadin.Untuk itu, dia mengaku tidak heran Arsjad sebagai Ketua TPN Ganjar Pranowo. Saat ini, Arsjad juga mengetuai Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Business Advisory Council (ASEAN-BAC).\"Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) adalah Pak Arsjad Rasjid, tadi diputuskan,\" ujarnya.Tidak hanya itu, Andika Perkasa juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo.\"Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil juga,\" ucap Hary.Ia melanjutkan, \"Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Akan tetapi, yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan.\"Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Kantor Pusat TPN Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 beralamat di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.Kantor tersebut juga pernah digunakan sebagai kantor pemenangan Presiden Joko Widodo dan Ma\'ruf Amin pada Pilpres 2019.\"Jadi, kantor pusat tim pemenangan itu berada di Gedung High End yang digunakan juga pada saat pemenangan Pak Jokowi dengan K.H. Ma\'ruf Amin,\" ucap Hasto.Rapat perdana TPN selanjutnya akan digelar pada hari Rabu (13/9) pukul 14.00 WIB. Rapat nantinya akan rutin dilakukan setiap Rabu.Ganjar Pranowo adalah bakal calon presiden yang telah mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, dan PPP. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada bakal calon wakil presiden yang ditetapkan.Sesuai dengan jadwal KPU RI, pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai19 Oktober hingga 25 November 2023.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi dari DPR RI. Pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 yang total perolehan suara sahnya minimal 34.992.703 suara.(sof/ANTARA)
Sultan Brunei Tiba di Jakarta untuk KTT ASEAN
Jakarta, FNN - Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah beserta pendamping tiba di Indonesia untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN 2023 yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, 5 hingga 7 September 2023.Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin, menginformasikan pesawat yang membawa Sultan Brunei Darussalam beserta delegasi mendarat di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, hari ini sekitar pukul 16.30 WIB.Sultan Hassanal Bolkiah bersama putra keempatnya Pangeran Abdul Mateen disambut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.Selanjutnya, Sultan Brunei Darussalam beserta delegasi langsung meninggalkan bandara untuk melanjutkan kegiatan lainnya.Selain Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, sebanyak lima Perdana Menteri (PM) di kawasan ASEAN dilaporkan telah lebih dulu tiba di Indonesia hari ini.Mereka adalah Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.Sebelumnya pada Minggu (3/9) Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta pukul 19.25 WIB. PM Mark diagendakan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pacific Island Forum (PIF).(sof/ANTARA)
Mendagri Tunda Pelantikan 10 Penjabat Gubernur!
Oleh Sutrisno Pangaribuan - Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) MANUVER Ali Mochtar Ngabalin (Ngabalin), Tenaga Ahli Utama (TAU) Kantor Staf Kepresidenan ( KSP) membocorkan hasil sidang tim penilai akhir (TPA) terkait pengsian posisi Penjabat (Pj.) Gubernur, akhirnya menghadirkan polemik. Berbagai reaksi publik muncul karena untuk kesekian kalinya Ngabalin offside. Bertindak di luar batas kewenangannya sebagai pembantu Moeldoko, bukan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ngabalin memosisikan diri sendiri seperti juru bicara Presiden Jokowi selaku ketua TPA. Ngabalin menjadi narasumber tunggal hasil sidang TPA yang diklaimnya telah memutuskan sepuluh (10) nama Pj. Gubernur. Sejak dibentuk sebagai lembaga yang setara dengan kementerian, publik belum mendapat informasi lengkap tentang fungsi Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Jika saat ini KSP dikenal dan dibahas publik, itu karena perebutan kekuasaan Partai Demokrat antara Moeldoko (Kepala KSP) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Eksistensi KSP ada hanya karena pejabatnya sering dimintai pendapat atau diundang sebagai narasumber pada berbagai acara televisi. Ngabalin yang bukan juru bicara Presiden Jokowi maupun humas Istana Negara berjasa membuat KSP memiliki eksistensi. Selain itu, KSP yang tugasnya hanya koordinasi nyaris tidak bermanfaat. Pernyataan Ngabalin Memicu Polemik Jika ditelusuri semua berita yang beredar luas terkait hasil TPA, maka Ngabalin menjadi satu- satunya narasumber berita. Padahal berdasarkan metode Rudyard Kipling penulis berkebangsaan Inggris, sebuah berita seharusnya memenuhi unsur (5W+1H). Maka informasi tunggal yang dibocorkan oleh Ngabalin tidak seharusnya dijadikan berita (nasional). Sebuah informasi juga harus diuji dengan “Cover Both Side”, sebagai proses validasi sehingga berita tersebut lebih kuat. Berdasarkan hal tersebut, maka informasi yang dibocorkan Ngabalin tidak sesuai metode Kipling dan tidak \"cover both side\". Sehingga tidak dapat dijadikan rujukan oleh publik, meskipun telah beredar luas. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa pasca KSP dipimpin oleh Moeldoko, terutama setelah Ngabalin direkrut sebagai TAU KSP, Ngabalin seiring bertindak seperti Jubir Presiden Jokowi. Media pers pun kerap menjadikan KSP sebagai narasumber terkait istana. Padahal seluruh aktivitas Presiden di Istana Negara dikelola dan dikendalikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Sehingga informasi terkait kegiatan dan produk kegiatan di Istana Negara sejatinya berada dibawah kendali dan koordinasi Pratikno, bukan Moeldoko, apalagi Ngabalin. Hanya informasi dari Pratikno dan Biro Pers Istana yang layak dijadikan sebagai informasi mewakili istana, bukan dari Moeldoko apalagi Ngabalin. Warga Papua Meminta Pj. Gubernur Papua OAP Ngabalin sukses melakukan \"test the water\" dengan membocorkan hasil sidang TPA. Sejumlah perwakilan masyarakat Papua pun akhirnya bereaksi atas nama Pj. Gubernur yang dibocorkan Ngabalin. Reaksi berbagai kelompok masyarakat Papua sebagai sinyal awal bahwa kehendak rakyat Papua berbeda dengan yang dibocorkan Ngabalin. Sehingga jika nama yang dibocorkan Ngabalin tetap dilantik sebagai Pj. Gubernur Papua, maka akan penolakan dari rakyat Papua. Oleh karena itu, untuk menghindari gelombang reaksi rakyat yang lebih besar, maka diminta kepada Presiden Jokowi untuk meninjau kembali hasil sidang TPA yang dibocorkan Ngabalin. Secara khusus bagi Pj. Gubernur Papua, Presiden Jokowi diminta memutuskan dan menetapkan orang asli Papua (OAP) sebagai Pj. Gubernur Provinsi Papua. Provinsi Papua harus disamakan dengan seluruh Provinsi di Tanah Papua yang saat ini juga dipimpin oleh Pj. Gubernur OAP. Seluruh wilayah Papua harus dipandang, diperlakukan sama dan setara, serta tetap menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Papua. Tunda Pelantikan 10 Pj. Gubernur Meski Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman, pada, Senin (4/9/2023) mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menunjuk 10 Pj. Gubernur pengganti kepala daerah yang purnatugas per Selasa (5/9/2023). Dan akan dilantik pada Selasa (5/9/2023) di Kementerian Dalam Negeri, Kongres Rakyat Nasional (Kornas) meminta agar pelantikan DITUNDA dengan alasan sebagai berikut: Pertama, bahwa kebocoran hasil sidang TPA oleh Ngabalin telah memicu reaksi publik di Papua. Berbagai kelompok masyarakat protes terkait nama Pj. Gubernur yang dibocorkan Ngabalin. Masyarakat Papua menolak Pj. Gubernur yang bukan OAP. Kedua, bahwa syarat untuk menjadi Pj. Gubernur harus aparatur sipil negara (ASN), bukan pensiunan. Jika aparat TNI dan Polri (aparat negara non ASN), diangkat sebagai Pj. Gubernur, maka terlebih dahulu harus alih status menjadi ASN dan saat diangkat sebagai Pj. Gubernur harus sedang menempati posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, yakni Eselon 1 pada kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah. Ketiga, bahwa aparat TNI dan Polri setelah menjadi ASN harus melewati proses seleksi terbuka pengisian JPT Madya pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, hingga dinyatakan lolos dan lulus, kemudian diputuskan, ditetapkan dan dilantik pada JPT Madya (Eselon I) tersebut. Keempat, bahwa jika aparat TNI dan Polri (tanpa alih status menjadi ASN) diangkat langsung menjadi Pj. Gubernur (meski bertentangan dengan UU ASN, UU TNI, UU Polri), maka aparat TNI dan Polri tersebut harus aktif (belum pensiun/ purnawirawan). Aparat TNI dan Polri yang setara dengan JPT Madya pada ASN adalah Letnan Jenderal (TNI) dan Komisaris Jenderal (Polri). Aparat TNI dan Polri aktif berpangkat Jenderal bintang tiga (3). Kelima, bahwa ASN yang bukan JPT Madya, dan aparat TNI dan Polri bukan bintang tiga (3), mut tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pj. Gubernur. Keenam, bahwa aparat TNI dan Polri yang sudah purnawirawan dan belum alih status sebagai ASN sebelum Purnawirawan tidak dapat diangkat sebagai Pj. Gubernur. Ketujuh, bahwa ASN yang menyandang JPT Madya masih banyak, sehingga tidak perlu memaksa aparat TNI dan Polri untuk menjadi Pj. Gubernur. Kedelapan, bahwa kondisi sosial politik Indonesia saat ini kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk mengangkat aparat TNI dan Polri sebagai Pj. Gubernur. Kesembilan, bahwa Pj. Gubernur adalah jabatan pemimpin sipil dan disediakan untuk ASN, sehingga menjadi ASN adalah syarat mutlak. Maka meski dibenarkan alih status, seharusnya ASN dengan latar belakang TNI dan Polri tidak diizinkan sebagai Pj. Gubernur (pemimpin sipil), sebab sebaliknya ASN tidak dapat diangkat dalam jabatan aparat TNI dan Polri. Kesepuluh, bahwa pengangkatan aparat TNI dan Polri sebagai Pj. Gubernur adalah reaktivasi dwifungsi TNI dan Polri (ABRI). Maka harus ditolak karena bertentangan dengan tuntutan dan cita-cita reformasi. Kornas akan sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi. (*)
SBY Baperan VS Surya Paloh Yang Mengagumkan (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN Kalau anda tidak mau dikhianati kelak, maka jangan pernah berpikir untuk menjadi pengkhianat terhadap siapapun. Hanya pengkhianat saja yang ditakdirkan untuk dikhianati nantinya. Entah itu datangnya kapan? Perbuatan pengkhianatan itu bisa disejajarkan dengan sifat buruk dan tidak terpuji seperti munafik dan pembohong. Dampaknya adalah sakit yang dalam. Sakitnya dikhianati di sini (di hati). Untuk memulai tulisan berseri ini, beta perlu menonton berulang-ulang lima kali keterangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi keputusan Partai Nasdem yang menjodohkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Capres-Cawapres 2024 yang diusung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Terlalu banyak keraguan yang mamaksa beta untuk harus menonton keterangan SBY berkali-kali. Awalnya tidak percaya kalau yang memberikan keterangan di sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebud adalah Pak SBY. Sebagai wartawan sejak akhir 1988, beta kenal dan paham betul bahwa Pak SBY itu terkenal sangat santun, kharismatik dan berwibawa. Pilihan diksinya sangat terukur tidak menyakitkan siapapun. Hanya saja setelah menonton dan mendengarkan ketarangan SBY sampai lima kali, beta sampai pada kesimpulan, wah Pak SBY lagi eror berat. Pak SBY yang beperan, kekanak-kanakan dan lebay dotkom mungkin juga karena faktor umur. Pak SBY keluar memperlihatkan aslinya yang licik, irihati, dengki dan culas. Namun Pak SBY berhasil untuk membungkusnya selama ini atas nama pribadi yang santun, wibawa dan kharismatik. Mantan aktivis ’98 yang sekarang menjadi kritikus sosial-politik Faizal Assegaf malah berpendapat kalau SBY itu dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari dan tahun ke tahun hanya memikirkan kepentingann anak dan keluarganya. Kalau ada omongan yang terkesan dan terlihat seperti memikirkan kepentingan publik, maka itu hanya tipu-tipu SBY untuk wujudkan kepentingan anak-anaknya. Tidak lebih dan tidak kurang. Pak SBY pernah membuka lebar mata rakyat Indonesia ketika dengan kewenangan pernuh di tangan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY anaknya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Sekretaris Jendral Partai Demokrat. Pada saat yang sama selain menjabat Ketua Majelis Tinggi, Pak SBY juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan posisi Anas Urbaningrum. Fakta ini mempelihatkan akal sehat panggung politik Indonesia seperti sedang dihina, dilecehkan dan direndahkan martabatnya oleh Pak SBY. Tragisnya, lagi Pak SBY ketika itu juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Akibatnya, diduga keputusan-keputusan politik penting partai cukup diputuskan di kamar tidur atau meja makan keluarga. Keputusan hanya dibuat antara anak dan bapak, karena bapak menjabat Ketua Umum dan anak yang menjabat Sekretaris Jendral Partai Demokrat. Begitulah prilaku politik Pak SBY yang hebat, namun licik, picik, irihati dan pendendam demi masa depan kedua anaknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Prilaku SBY makin eror ketika dilakukan kongres-kongresan Partai Demokrat ke-5 tanggal 18 Maret 2020 di Jakarta. Kongres yang berhasil memproduksi AHY secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Pertanyaannya, apakah Presiden Soeharto yang didukung penuh oleh ABRI saat itu, dengan posisi sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar tidak bisa menaruh anak-anaknya sebagai Ketua Umum Golkar? Tentu sangat bisa, dan bahkan lebih dari bisa. Hanya saja Pak Harto masih punya deposit etika dan moral yang tinggi dalam membedakan urusan kepentingan politik negara dengan urusan keluarga. Deposit etika dan moral Pak Harto ini yang sangat minus untuk dimiliki oleh Pak SBY. Sebagai salah satu kader terbaik Pak Harto, sebaiknya Pak SBY banyak belajar prilaku arif dan bijak untuk urusan yang seperti ini dari Pak Parto lagi. Tujuannya agar Pak SBY tidak terlihat seperti tokoh bangsa yang kerdil dan gersang di hari tua seperti sekarang. Keterangan di video yang beredar di media sosial dengan durasi 36 menit 38 detik itu, intinya Pak SBY menyerang Ketua Umum Partai Nasdem Bang Surya Paloh dan Capres Anies Baswedan dengan membabi buta. Pak SBY seperti orang hilang kewarasan atau akal sehat menuduh Bang Surya dan Mas Anies pengkhianat atas kesepakatan Koalisi Perubahan dan Persatuan. Masalah utama Pak SBY kehilangan kewarasan hanya karena anaknya Pak SBY, Mas AHY gagal berduet dengan Pak Anies sebagai pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kepentingan anak dan keluarga menjadi alibi utama Pak SBY pamer prilaku licik, picik, dengki, irihati, baperan dan lebay dotkom di ruang publik. Padahal semestinya Pak SBY lebih bijak, arif dan sejuk di usia senja seperti ini. Rakyat dan masyarakat pers Indonesia juga mencatat minimal dua pengkhianatan yang pernah dilakukan Pak SBY terhadap dua tokoh bangsa. Pertama, pengkhianatan Pak SBY saat menjabat Menkopolhukam kepada Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri. Kedua, pengkhianatan yang dilakukan Pak SBY kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang saat itu menjabat Menteri Sekretaris Negara. Padahal tandatangan Prof. Yusril sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengantarkan Pak SBY sebagai Presiden di tahun 2004 lalu. (bersambung)
Prediksi Fahri Hamzah Setahun Lalu Terbukti, Koalisi Bubar Sebelum Dimulai Pendaftaran ke KPU
JAKARTA, FNN - Prediksi Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah setahun lalu, yang menganalisis kalau koalisi partai politik dan pencalonan presiden, tidak bisa dipastikan, dan bahkan bisa bubar, sampai pendaftaran resmi di buka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebut saja, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), pendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024, yang telah mengalami perpecahan alias bubar setelah salah satu partai pengusungnya, yakni Partai Demokrat angkat kaki dan menarik diri mencalonkan eks Gubernur DKI tersebut. \"Orang tdak percaya dengan omongan saya, hanya karena ada seseorang yang mencalonkan diri begitu dini, lalu dengan pencalonan itu dipakai untuk memaksa orang untuk mendukung dia, baik parpol maupun basis-basis masa,\" tegas Fahri hamzah melalui keterangan tertulisnya, Senin (4/9/2023). Diketahui bahwa KKP yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mengusung Anies sebagai Capres di Pemilu 2024. Sayangnya, peta berubah karena Partai NasDem dan Anies meninggalkan dua partai peserta koalisinya dalam menentukan bakal calon wakil presiden (Cawaspres)-nya, yakni mengusung Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sontak saja, manuver Partai NasDem yang dipimpin ketua umumnya Surya Paloh dan capres Anies itu, membuat Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyoho (SBY) meradang dengan menegaskan keluar dari koalisi dan menarik dukungannya untuk Anies Baswedan. Kekecewaan Partai Demokrat ini tentunya sangat beralasan, karena sebelumnya Anies melaui surat yang ditulisnya sendiri telah meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat untuk bersedia mendampinginya sebagai Cawapres di Pilpres 2024 nanti. Oleh karena itu, lanjut Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, mengatakan, bahwa omong kosong kalau koalisi dan pencalonan presiden sebelum dimulai pendaftaran akan berjalan lancar, khususnya diinternal koalisi. Karena semua itu, adalah manuver yang motifnya bukan untuk pemenangan, tetapi untuk menaikkan posisi tawar, dan mengambil keuntungan jangka pendek sebelum pendaftaran resmi dilakukan. \"Termasuk rekrutmen partai-partai dalam koalisi untuk mencukupi \'tiket\' dan sebagianya. Itu semua omong kosong, termasuk kombinasi capres-cawapres yang diiming-imingi kepada ketua umum partai politik, itu semua omong kosong. Karena sekali lagi, pada akhirnya semua itu ditentukan tidak berbasis pada angka jumlah \'tiket\',\" katanya lagi. Sebab menurut Fahri, kekacauan dari penerapan presidential threshold atau PT 20 persen yang dipaksakan ini, maka pertemuan partai dan koalisi-koalisi itu murni hanya untuk kepentingan sesaat, termasuk adalah kepentingan memenuhi \'tiket\'. Dimana, kalau ada kawan baru yang memenuhi kepentingan \'tiket\', sementara kawan lama terlalu banyak kepentingan dan keinginan, mereka bisa ditendang. \"Atau kalau ada kemungkinan \'tiket\' itu dikaitkan dengan komposisi jumlah kandidat dalam kombinasi, maka ada pihak yang bsa dikorbankan atau pada akhirnya kalau para pemberi biaya alias bohir-bohir tidak sepakat dengan kombinasi itu, maka kombinasi itu bisa dibubarkan. Jadi prediksi saya setahun lalu itu murni karena saya membaca keseluruhan sistemnya. Itu sebabnya saya kecewa karena ada pemanfatan identitas di dalamnya, seperti pemanfaatan identitas agama yang seolah-olah orang itu akan seterusnya berjuang sebagai kandidat Islam, karena tidak ada lagi seperti itu,\" sebutnya. Pemimpin itu, masih kata Fahri, seharusnya beradu gagasan, bukan klaim-klaim primordial yang dia halang sejak awal, yang memberikan keuntungan kepada kandidat itu dan juga pada partai pendukungnya yang bermetamorfosa untuk mendapatkan ceruk dari basis-basis yang selama ini tidak akrab dengan dia. \"Anda tahu sendiri yang saya maksud. Tetapi intinya adalah kita sebagai rakyat pemilih jangan mau lagi dibohongi, ditipu-tipu oleh rekayasa para elite, untuk mengambil keuntungan bagi mereka pribadi. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan dan perjuangan kita, itu hanya penggunaan simbol-simbol identitas saja. Saya kira harus dicermati dan kita baca secara cerdas untuk menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang,\" pungkas Caleg Partai Gelora Indonesia untuk daerah pemilihan atau Dapil Nusa Tenggara Barat I itu. (Ida)
Yusril Perisai Hukum Jokowi?
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MESKI berkelakar Rocky Gerung dalam salah satu acara menyatakan perlunya Jokowi memiliki perisai hukum pasca lengser nanti. Ia menyebut yang pas adalah Yusril Ihza Mahendra yang berpengalaman dalam bidang \"penyelamatan\" model itu. Ungkapan Rocky ditanggapi serius oleh rekannya Fahri Bachmid dan Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Menurut Fahri perlu undang-undang yang mengatur masa transisi untuk menjaga kemungkinan terjadinya balas dendam politik pasca Presiden lengser. Sementara Bivitri mengamini pandangan Rocky Gerung akan perlunya Yusril menjadi perisai hukum Jokowi. Rocky mengusulkan Yusril jadi Cawapres. Yusril Ihza sendiri di tempat terpisah menyatakan \"saya siap melakukannya\". Candaan Rocky yang ditanggapi serius itu memiliki sindiran kuat untuk dua hal, yaitu: Pertama, Jokowi menjadi ajang balas dendam politik karena sebagai Presiden ia dinilai telah menzalimi lawan-lawan politiknya yang apabila lawan politik kelak menang, maka Jokowi terancam. Kedua, memang dosa politik Jokowi sudah menumpuk yang semuanya berakibat hukum. Jokowi akan babak belur oleh proses hukum yang terjadi setelah tidak berkuasa. Sindiran perlunya Yusril Ihza Mahendra adalah sinyal persoalan hukum akan mendera Jokowi kelak. Sebagai figur yang dikenal oposan kepada rezim Jokowi maka sinyalemen Rocky Gerung tentu bukan membenarkan seluruh kebijakan Jokowi sehingga ketika usai berkuasa, saat ia diobrak-abrik oleh penguasa baru maka perlu dibela atas perbuatan banyak salahnya itu. Jika demikian maka usulan soal Yusril adalah agar Yusril menjadi perisai dari kejahatan. Betapa jahatnya Rocky. Tentu bukan demikian, Rocky sudah menangkap bahwa secara politik dan hukum Jokowi setelah lengser nantinya memang akan babak belur. Jokowi adalah Presiden buruk bahkan terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia merdeka. Ia pun mungkin menyindir Yusril Ihza pula. Sebab semua tahu, bahwa tidak semua pembelaan Yusril itu sukses. Saat membela Moeldoko habis-habisan ternyata perisai hukum Yusril tidak ampuh di depan hukum. Yusril gagal. Perisai hukum bukan untuk berkelit dari ancaman hukum. Perisai hukum harus digunakan untuk melindungi orang yang tidak bersalah di depan hukum. Kehebatan mengotak-atik hukum untuk membela yang salah adalah kesalahan dan kejahatan itu sendiri. Jika Yusril menjadi perisai hukum Jokowi dan Jokowi adalah pendosa politik dan hukum bagi rakyat, maka rakyat akan melawan. Advokat ahli hukum tata negara bukan hanya Yusril. Rocky Gerung bukan \"makelar\" atau tim sukses Yusril. Sebagaimana biasa Rocky sedang bercanda, menyindir, dan menyodok seseorang entah itu sang Raja atau lainnya. Jadi sebenarnya siapapun tidak perlu \'geer\' menanggapinya, termasuk Yusril Ihza Mahendra. Jika kelak Jokowi menjadi musuh rakyat, maka membela sang musuh adalah musuh rakyat pula. Tentu hal ini di luar konteks kewajiban hukum dari seorang Advokat yang secara profesional membela kliennya. Siapapun. Bandung, 4 September 2023
Persembunyian KKB Egianus Sudah Diketahui
Jayapura, FNN - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan menegaskan tempat persembunyian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya telah diketahui, namun pihaknya masih menunggu niat untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera.\"Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egianus Kogoya. Kami masih berharap agar Egianus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu,\" kata Izak Pangemanan kepada ANTARA di Jayapura, Papua, Senin.Penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehrtens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan di tengah masyarakat Nduga, kata Izak. Masyarakat akan menjadi korban ketika terjadi pertempuran antara TNI-Polri dan KKB, tambahnya, sehingga pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut harus segera dibebaskan.\"Tidak sulit bagi TNI-Polri untuk menghancurkan mereka (KKB), namun itu tidak dilakukan,\" tegas Izak.Terkait insiden yang menewaskan aktivis kemanusiaan Michelle Kurisi Doga, yang ditemukan meninggal diduga akibat ditembak, Izak menyayangkan insiden tersebut. Sebelum penembakan terhadap Michelle, sudah ada laporan terkait aktivitas korban yang menemui pengungsi dari Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.\"Memang sebelum insiden penembakan terjadi, termonitor korban sedang melakukan pendataan terhadap pengungsi Nduga,\" ujar Izak.Belum diketahui aktivis itu bekerja dengan siapa. Namun, pembunuhan terhadap aktivis yang peduli terhadap kemanusiaan, khususnya pengungsi di Nduga, sangatlah disayangkan, tegas Izak.(ida/ANTARA)
Tidak Ada Pengkhianat Dalam Deklarasi Anies-Cak Imin
Jakarta, FNN - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengklaim tidak ada pengkhianat dalam deklarasi Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) karena itu adalah hasil dari lobi politik. \"Tidak ada (pengkhianat), kan normal lah politik kan berbeda pandangan berbeda lobi berproses itu kan berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti, jadi semua itu masih dinamis,\" kata Sahroni kepada awak media di Bareskrim, Jakarta, Senin. Dia mengatakan bahwa di dalam area lobi politik semuanya bisa terjadi, tetapi dia menyayangkan narasi yang diungkapkan Partai Demokrat terkait deklarasi tersebut. \"Narasi yang diungkapkan oleh partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh, misalnya, Pak Surya disikat sana-sini kan enggak ada melawan dengan kapasitas bahasa keluar, misalnya, pembohongan, pengkhianat. Contoh lainnya belum jadi pemimpin saja sudah berkhianat,\" lanjutnya. Sahroni juga menegaskan bahwa Surya Paloh selaku Ketum NasDem tidak pernah memerintahkan para kader-nya melakukan hal-hal negatif kepada lawan politiknya. \"NasDem itu Pak Surya, hatinya tidak ada punya jadi pengkhianat, tidak ada. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah diperintahkan hal-hal jelek ke kader tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politiknya, beliau selalu ikhlas dan legawa apa yang terjadi dalam proses politik,\" jelasnya. Ahmad Sahroni, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu, berharap tidak ada narasi-narasi yang membuat situasi tidak baik. Begitu. \"Kita ingin bahwa ruang publik ini diberikan contoh narasi yang baik, contoh komunikasi yang cukup, jangan sampai membuat kubu-kubu-an dan akhirnya keributan itu terus-terusan karena seorang AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tidak jadi cawapres,\" ujarnya. Sebelumnya, Ahmad Sahroni berencana melaporkan SBY ke Bareskrim Polri terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono akan dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada awal September 2023. Namun, dia membatalkan niatnya karena dilarang oleh Surya Paloh dan Anies Baswedan. Untuk diketahui, Partai Demokrat telah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sekaligus mencabut dukungannya kepada bakal capres Anies Baswedan setelah deklarasi Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9). Partai Demokrat menyatakan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan mengajak kerja sama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan.(ida/ANTARA)
POPULER
